Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Dari Pertumbuhan Ekonomi 8% Hingga Pengentasan Kemiskinan

    Dari Pertumbuhan Ekonomi 8% Hingga Pengentasan Kemiskinan

    Jakarta –

    Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% telah dicanangkan selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal II-2025 perekonomian tumbuh 5,12% secara tahunan.

    Capaian ini menunjukkan pondasi yang solid dan memberikan optimisme bahwa target ambisius tersebut dapat diraih. Untuk mempertahankan dan mempercepat momentum ini, peran UMKM menjadi kunci.

    Dengan jumlah lebih dari 64 juta pelaku usaha yang tersebar di seluruh penjuru negeri, UMKM adalah penggerak ekonomi rakyat dengan jangkauan terluas. Pemberdayaan yang tepat akan membuat UMKM tidak hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga menjadi lokomotif inklusi dan pemerataan ekonomi yang menguatkan langkah Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi 8%.

    Seperti dicatat PBB, hampir 90% usaha di dunia adalah UMKM, yang menyerap 60-70% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 50% PDB Global. UMKM benar-benar menjadi tulang punggung masyarakat dan ekonomi dunia.

    Di sisi lain, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menugaskan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk memimpin strategi nasional pengentasan kemiskinan. Ini menuntut perubahan pendekatan dari sekadar menumbuhkan ekonomi menjadi memastikan pertumbuhan tersebut mengangkat yang paling tertinggal. Dalam konteks ini, UMKM diharapkan menjadi instrumen kunci yang menjembatani kebijakan ekonomi makro dengan peningkatan kesejahteraan di tingkat mikro.

    Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, di bawah kepemimpinan Menko Muhaimin Iskandar, kini mengoordinasikan ekosistem ekonomi rakyat secara lebih utuh, mulai dari UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, hingga pekerja migran. Inilah momentum untuk mengubah paradigma bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan omzet semata, tetapi juga dari seberapa besar efek gandanya terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, UMKM perlu naik kelas: dari sektor informal ke formal, dari usaha mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, dan dari yang sekedar memenuhi kebutuhan harian menjadi pembuka peluang kerja baru. Dukungan tidak cukup hanya di sisi pembiayaan atau pelatihan, tapi juga memerlukan strategi terintegrasi dan sistemik, mulai dari akses bahan baku, alat produksi, finansial, akses pemasaran, hingga ekspor atau perluasan pasar global. Ketika UMKM naik kelas, pendapatan meningkat, lapangan kerja tercipta, dan angka kemiskinan dapat ditekan secara berkelanjutan.

    Refleksi Perjalanan dari Tokopedia ke Kemenko Pemberdayaan Masyarakat

    Keberhasilan UMKM tidak cukup hanya dengan akses pasar, tetapi juga dukungan kuat di “hulu” seperti akses bahan baku, alat produksi, pembiayaan, dan kebijakan yang berpihak.

    Kesadaran ini saya dapati dari perjalanan empat belas tahun membangun dan membesarkan Tokopedia. Selama itu, saya menyaksikan langsung semangat jutaan pelaku UMKM Indonesia yang berjuang untuk tumbuh dan naik kelas. Melalui teknologi, kami berupaya membuka jalan “hilir” dengan menyediakan wadah untuk memasarkan produk dan menghubungkannya dengan pembeli dari berbagai penjuru negeri.

    Namun, setiap perjumpaan dan percakapan dengan para pelaku UMKM mengingatkan saya: akses pasar hanyalah satu bagian dari ekosistem besar yang harus dibangun bersama. Kesadaran inilah yang membuat saya mengambil langkah baru.

    Setelah mengantarkan Tokopedia ke puncak pencapaiannya, pada Oktober 2024 saya menjawab panggilan negara sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran di Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di bawah komando Bapak Muhaimin Iskandar atau yang akrab kita sapa sebagai Cak Imin. Peran ini bukan sekadar transisi karier, melainkan komitmen untuk menjembatani jurang antara kebijakan di atas kertas dan kenyataan di lapangan.

    Potret Permasalahan UMKM

    Sebagai seseorang yang pernah membangun platform digital untuk membantu jutaan UMKM, dan kini bertugas mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional, saya menyaksikan langsung bahwa potensi besar UMKM masih terhambat oleh sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Di tengah besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB dan tenaga kerja nasional, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan struktural yang menghambat pemberdayaan UMKM.

    Salah satu masalah yang sering terlewat dalam strategi pemberdayaan adalah minimnya pendampingan usaha berkelanjutan. Pelatihan memang penting, tetapi tidak cukup. Banyak UMKM yang membutuhkan bimbingan jangka panjang, bukan hanya transfer pengetahuan dari satu pelatihan ke pelatihan lainnya. Sering kali, pelaku usaha kesulitan menerjemahkan teori ke praktik dan akhirnya kembali ke pola lama.

    Padahal, kehadiran mentor atau praktisi yang telah melalui proses jatuh bangun dapat menjadi sumber pembelajaran langsung yang jauh lebih kontekstual dan relevan. Selain itu, UMKM di Indonesia juga sangat beragam dari sisi skala, sektor, hingga kapasitas SDM-nya.

    Sayangnya, banyak program pelatihan masih menerapkan pendekatan seragam (one-size-fits-all approach). Akibatnya, efektivitas pelatihan sering tidak optimal. Pendekatan yang lebih adaptif berbasis kebutuhan spesifik menjadi penting agar pelatihan benar-benar dapat mempercepat pertumbuhan usaha dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

    Tak kalah penting, kita juga harus melihat kenyataan bahwa UMKM masih terbentuk pada lima tembok besar yang menghalangi langkah mereka. Pertama, bahan baku-hampir setengah pelaku UMKM di Indonesia (48%, menurut LPEM UI) masih kesulitanmendapatkannya. Kedua, proses produksi–sebagian besar masih mengandalkan cara tradisional yang menghambat peningkatan produktivitas usaha.

    Ketiga, pembiayaan-studi TNP2K pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 40% UMKM mengaku masih kesulitan memperoleh akses permodalan. Keempat, akses pasar-84% produk UMKM hanya berputar di lingkup lokal, padahal potensi digitalisasi belum tergarap maksimal merujuk pada studi TNP2K di tahun 2024.

    Kelima, penetrasi global-kontribusi terhadap ekspor nasional baru 16% (BLU PIP, 2024), sebuah angka yang menunjukkan betapa jauhnya kita dari pasar potensial yang tersebar di berbagai belahan dunia.

    Perintis Berdaya Sebagai Ekosistem Pemberdayaan UMKM

    Memaksimalkan potensi UMKM memerlukan hadirnya sebuah ekosistem pemberdayaan yang mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, hingga akses terhadap seluruh aspek pengembangan usaha.

    Landasan inilah yang mendorong Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menginisiasi Program Perintis Berdaya, sebuah ekosistem pemberdayaan usaha masyarakat yang mencakup UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, hingga pekerja migran. Namun, saya tidak ingin ia hanya dilihat sebagai program pemerintah baru.

    Program ini harus menjadi model kolaborasi lintas sektor yang membuktikan bahwa sinergi hulu-hilir bisa mengubah nasib pelaku usaha. Bagi UMKM, yaitu: Berdaya Bersama dan Berdaya Berusaha. Berdaya Bersama diinisiasi untuk membantu UMKM naik kelas melalui pendampingan intensif dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

    Pendampingan menjadi kunci agar UMKM telah dilatih tidak berjalan sendiri, tetapi terus dibina dan dimentori oleh praktisi atau pelaku usaha yang telah berhasil. Pengalaman membangun Tokopedia membuktikan bahwa dukungan investor dan mentor menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika usaha. Prinsip yang sama kini akan diadaptasi untuk UMKM melalui pembelajaran yang berkelanjutan, bukan sekadar sekali lalu selesai.

    Model pelatihan dalam Berdaya Bersama dirancang komprehensif, mencakup materi mulai dari dasar-dasar bisnis hingga strategi ekspansi pasar dan ekspor. Keunggulannya terletak pada pendekatan yang disesuaikan dengan skala usaha. Pelaku usaha mikro atau bahkan ultra mikro akan difokuskan pada materi tahap awal seperti manajemen keuangan sederhana atau strategi pemasaran lokal.

    Sementara itu, usaha kecil dan menengah akan mendapatkan materi serupa namun dengan cakupan konten lanjutan. Semua materi disampaikan langsung oleh para praktisi melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta, memastikan pengetahuan yang diberikan benar-benar relevan dan aplikatif.

    Sementara itu, program Berdaya Berusaha berfokus pada membuka akses UMKM terhadap lima kebutuhan dasar: bahan baku, alat produksi, pembiayaan, kanal pemasaran, dan perluasan pasar. Untuk bahan baku dan alat produksi, pendekatan yang diambil adalah mempertemukan (matchmaking) usaha dalam skala lokal, di mana UMKM dikoneksikan dengan produsen di wilayah yang sama agar rantai pasok lebih efisien dan biaya logistik lebih rendah.

    Fungsi koordinasi di Kemenko juga memungkinkan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, sehingga upaya ini bisa menjadi prioritas bersama dan dilakukan secara masif di setiap daerah.

    Akses pembiayaan juga menjadi perhatian khusus. Banyak UMKM yang memiliki potensi namun sulit naik kelas jika hanya mengandalkan skema pembiayaan konvensional karena minim atau tidak adanya aset untuk menjadi agunan. Ke depan, pembiayaan UMKM perlu lebih inklusif, di mana penilaian kelayakan usaha tidak hanya diukur dari aset, tetapi juga mempertimbangkan model bisnis, kinerja operasional, struktur legalitas, bahkan struktur keuangan – mengacu pada pendekatan yang lazim dilakukan Venture Capital atau Private Equity.

    Untuk itu, semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, perbankan, fintech, dan lembaga keuangan daerah perlu duduk bersama dan berkolaborasi dalam merumuskan model pembiayaan yang ramah bagi UMKM.

    Meski teknologi telah berkembang pesat, kanal pemasaran UMKM perlu didorong untuk tidak hanya terfokus pada platform digital. Keragaman model bisnis di sektor UMKM menuntut strategi pemasaran yang lebih adaptif dan tepat sasaran, mulai dari model business-to-business (B2B), kemitraan dengan offtaker, hingga penjualan luring di pasar tradisional maupun modern.

    Bagi UMKM yang telah siap melakukan ekspansi global, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat berkomitmen memfasilitasi akses pasar internasional, termasuk pemetaan potensi negara tujuan dan penyediaan wawasan pasar agar UMKM
    memahami secara mendalam seluk-beluk pasar yang disasar.

    Pekerjaan besar ini tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Pemberdayaan UMKM harus menjadi gerakan bersama yang menghimpun kekuatan pemerintah, swasta, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha itu sendiri. Momentum peringatan Hari UMKM Nasional menjadi momen refleksi nasional, termasuk bagi kami di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, apakah kita sudah membangun sistem yang memungkinkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia?

    Jika kita dapat bahu membahu bekerja sama, membangun ekosistem pemberdayaan usaha masyarakat, maka pemberdayaan UMKM tidak lagi hanya menjadi sekedar slogan, namun instrumen penting dalam pendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sektor krusial dalam strategi pengentasan kemiskinan

    Leontinus Alpha Edison
    Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat

    Halaman 2 dari 4

    (ang/ang)

  • Menaker Sebut Pengangguran Turun, tapi Cari Kerja Masih Susah

    Menaker Sebut Pengangguran Turun, tapi Cari Kerja Masih Susah

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui mencari kerja di Indonesia masih susah. Kondisi ini terjadi di tengah turunnya angka pengangguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada konferensi pers Mei lalu, terdapat penurunan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,76% untuk Februari 2025. Angka itu lebih rendah dibanding Februari 2024 saat TPT berada di level 4,82%.

    “Kalau kita bandingkan year on year dari Februari 2024-Februari 2025. Awalnya 4,82%, sekarang 4,76%. Itu kan tingkat penganggurannya. Sebenarnya turun. Walaupun saya tidak menutup mata bahwa banyak yang mengatakan ‘Kami sulit mencari pekerjaan’. Ya, itu juga suatu hal yang harus kami perhatikan,” ujar Yassierli di detikPagi, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2025).

    Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang dapat membuka lapangan pekerjaan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Yassierli menilai lapangan kerja dirancang dengan mengoptimalkan program prioritas pemerintah.

    Setiap program pemerintah dipastikan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru. Lalu, dengan kehadiran Danantara diharapkan dapat meningkatkan investasi lebih besar sehingga menjadi sumber penciptaan lapangan kerja baru.

    “Kita pastikan dengan adanya Danantara. Awalnya ada sekian BUMN, masing-masing investasi sendiri tentu kecil kemampuannya. Ketika kemudian digabung menjadi satu, maka kemudian kemampuan untuk investasi besar. Sudah di-define 18 sampai ada 25 proyek hilirisasi. Ini yang nanti akan menjadi sumber menciptakan lapangan kerja,” imbuh dia.

    Kementerian Ketenagakerjaan sendiri mempunyai program Magang ke Luar Negeri bekerja sama dengan negara lain, seperti Jepang yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

    “Jadi ini kita buka sempat. Jadi dalam konteks pemagangan ini adalah mereka kita latih di sini dulu, kemudian dua tahun mereka mendapatkan exposure kerja di luar negeri, tapi sesudah itu dia harus kembali ke Indonesia, pemagang. Kita udah banyak mengirimkan tenaga yang konteksnya magang,” terangnya,

    Berikutnya, Yassierli juga menyoroti wirausaha. Merujuk pada beberapa penelitian, Yassierli menyebut ada banyak pekerjaan baru yang dapat ditopang dengan wirausaha, seperti affiliator, penasihat AI, hingga yang terkait IT.

    “Tadi kita bicara terkait dengan IT, kita bicara terkait dengan smart farming, kita bicara circular economy, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan hidup itu kan banyak yang kemudian bisa meng-create sesuatu yang baru. Di sinilah kami di Kementerian Ketenagakerjaan, kita mencoba menjadikan balai-balai itu sebagai talent and innovation hub. Jadi, tempat berkumpulnya para talenta-talenta, ayo sama-sama kita songsong peluang-peluang ini, kami akan memfasilitasinya nanti,” terang Yassierli.

    (rea/ara)

  • BGS Ungkap Kontribusi Sektor Kesehatan untuk Kerek Ekonomi 8%

    BGS Ungkap Kontribusi Sektor Kesehatan untuk Kerek Ekonomi 8%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kontribusi sektor kesehatan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi 8%, melalui pembangunan sistem ketahanan kesehatan. Saat ini Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kadin Indonesia untuk merancang cetak biru industri kesehatan.

    “Belanja kesehatan di Indonesia itu sekitar Rp 641 triliun atau US$ 40 miliar, setiap tahun sekarang kita dengan bantuan BPS sudah menghitung berapa belanja kesehatan. Kalau dibagi per kapitanya sekitar US$ 140 per kapita,” ujar Budi Gunadi dalam CNBC Indonesia Helath Summit 2025, Rabu (13/8/2025).

    Dia menegaskan potensi industri kesehatan di Indonesia sangat besar, meski belanja kesehatan per kapita masih kalah dari Malaysia yang mencapai US$ 432 per kapita. Jika Indonesia bisa mencapai belanja kesehatan yang sama dengan Malaysia, maka potensi sektor ini sangat besar dalam 5-10 tahun mendatang.

    “Kalau belanjanya sekitar US$ 432 per pita, dikalikan 280 juta populasi, maka bisa mencapai US$ 84 miliar. Jadi ada sebesar itu potensi pendapatan,” kata dia.

    Secara historis, industri kesehatan tumbuh 9-11% setiap tahunnya, namun tidak tercermin pada GDP. Budi menegaskan, hal ini disebabkan oleh besarnya impor di sektor kesehatan.

    “Kalau vaksin misalnya masih diimpor dari luar, makanya GDP growthnya tidak terjadi di Indonesia. Maka ini jadi tugas kita, 9-11% pertumbuhan itu tidak tercermin di GDP,” tegas Budi.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pulau Galang: Dari Manusia Perahu ke Misi Kemanusiaan Gaza Regional 13 Agustus 2025

    Pulau Galang: Dari Manusia Perahu ke Misi Kemanusiaan Gaza Regional 13 Agustus 2025

    Pulau Galang: Dari Manusia Perahu ke Misi Kemanusiaan Gaza
    Dosen; Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies; Konsultan; Pengamat Kebijakan Publik
    DI UJUNG
    selatan Kota Batam (Kepulauan Riau), Pulau Galang berdiri tenang di antara riak ombak Selat Malaka. Meski kecil di peta, pulau ini memanggul sejarah besar kemanusiaan.
    Kini, namanya kembali bergema setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana menampung 2.000 warga Gaza yang terluka akibat perang, untuk mendapatkan perawatan medis di sini.
    Gagasan ini patut diapresiasi karena meneguhkan kembali peran Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan global.
    Namun, Pulau Galang bukanlah lembar kosong yang bisa diisi sesuka hati. Ia adalah ruang yang sarat memori kolektif, tempat di mana nilai luhur dan adiluhung “menghormati kemanusiaan dan keadilan” sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 pernah dihidupkan dan dijaga.
    Sejak 1979, Pulau Galang telah menjadi bagian penting dari peta kemanusiaan dunia. Ketika ASEAN dan UNHCR menetapkannya sebagai kamp pengungsian bagi manusia perahu Vietnam yang melarikan diri dari perang saudara, pulau ini menjadi rumah sementara bagi lebih dari 250.000 jiwa selama 17 tahun.
    Rumah sakit, sekolah, rumah ibadah lintas agama, dan berbagai fasilitas sosial berdiri di sana.
     
    Kini, sisa sejarah itu dikenang melalui Camp Vietnam, monumen, dan museum yang menjadi saksi bisu solidaritas Indonesia. Dan kini sangat membutuhkan perhatian dan perbaikan (revitalisasi memori sejarah kemanusiaan).
    Dua dekade kemudian, pada 2020, gelombang pandemi Covid-19 kembali menghidupkan peran strategis Pulau Galang.
    Di tengah ketakutan global, pemerintah membangun Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19 di pulau ini sebagai pusat isolasi dan perawatan pasien.
    Fasilitas tersebut beroperasi hingga Desember 2022, menjadi bagian dari garda terdepan Indonesia dalam menahan laju penyebaran virus.
    Kini, misi kemanusiaan kembali memanggil. Pulau Galang dipilih untuk merawat korban perang dari Gaza, dengan alasan keamanan dan letaknya yang terisolasi secara geografis.
    Namun, jika ingin benar-benar menjalankan perannya, revitalisasi mutlak diperlukan.

    Fasilitas kesehatan warisan pandemi harus dipersiapkan ulang agar memenuhi standar perawatan luka perang dan rehabilitasi jangka panjang.
    Lebih dari sekadar perbaikan fisik, revitalisasi juga menyentuh makna: Pulau Galang harus kembali dikenali sebagai “Pulau Kemanusiaan” identitas yang bukan hanya simbolis, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan nyata yang memprioritaskan misi kemanusiaan, pengungsian, perawatan medis, pelatihan relawan, hingga riset kesehatan global.
    Di luar peran globalnya, Pulau Galang dan gugusan pulau di sekitarnya adalah rumah bagi Suku Laut, komunitas asli yang mewarisi budaya maritim Nusantara.
     
    Mereka adalah nelayan ulung, pembaca cuaca alami, dan penjaga ekosistem laut yang kearifannya diwariskan lintas generasi.
    Namun, keberadaan mereka semakin jarang terlihat di ruang publik. Pembangunan yang tak berpihak berpotensi mencabut mereka dari akar peradabannya.
    Label “Pulau Kemanusiaan” seharusnya juga mencakup kemanusiaan bagi mereka: menjamin hak tinggal, akses terhadap sumber daya, serta melindungi ruang budaya mereka agar tidak tergerus proyek-proyek raksasa yang mengabaikan kepentingan lokal.
    Luka sosial akibat relokasi paksa di Pulau Rempang untuk proyek Rempang Eco City masih segar dalam ingatan, dan tragedi semacam itu tidak boleh singgah lagi di Galang.
    Secara administratif, Pulau Galang berada di bawah Kota Batam, wilayah yang kerap dipuji sebagai lokomotif investasi nasional.
    Namun, di balik angka-angka makro, realitas sosial bercerita lain. Data BPS Kepulauan Riau 2024 mencatat investasi di Batam tumbuh 97 persen secara tahunan.
    Ironisnya, kemiskinan justru naik 0,5 persen menjadi 7,2 persen. Gini Ratio mencapai 0,42, lebih buruk dari rata-rata nasional 0,38, dan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,8 persen, jauh di atas rata-rata nasional 5,3 persen.
    Industri padat modal seperti manufaktur hanya mampu menyerap sekitar 15 persen tenaga kerja lokal. Pertumbuhan ekonomi yang seperti ini adalah pertumbuhan yang pincang membesar di atas kertas, tetapi tidak menetes ke bawah.
    Pulau Galang, dengan sejarah dan potensi yang dimilikinya, dapat menjadi manifestasi nyata amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
    Bayangkan jika pulau ini benar-benar dikelola sebagai pusat misi medis internasional yang siap siaga untuk krisis kemanusiaan, pusat pendidikan dan pelatihan relawan dengan jejaring global, serta museum dan arsip kemanusiaan yang merekam perjalanan panjang solidaritas bangsa ini.
    Dan di dalamnya, ada zona perlindungan budaya Suku Laut yang memastikan mereka tetap menjadi bagian dari masa depan pulau, bukan sekadar catatan di masa lalu.
    Pulau Galang adalah lilin kecil di ujung negeri, tetapi cahayanya pernah menerangi ribuan jiwa—dari pengungsi Vietnam, pasien Covid-19, hingga rencananya korban perang Gaza. Lilin itu juga menerangi anak cucu Suku Laut yang telah menjaga lautnya selama berabad-abad.
    Seperti pesan Bung Hatta, “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.”
    Pulau Galang adalah salah satu lilin itu—dan tugas kita adalah memastikan apinya terus menyala, tanpa pernah padam oleh kepentingan sempit dan sesaat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angka Kesuburan Malaysia Jeblok, Ini Alasan Warga Mulai Enggan Punya Anak

    Angka Kesuburan Malaysia Jeblok, Ini Alasan Warga Mulai Enggan Punya Anak

    Jakarta –

    Angka Kesuburan Total atau total fertility rate (TFR) Malaysia telah menurun tajam menjadi 1,7 anak per perempuan pada tahun 2023, turun dari 4,0 pada tahun 1980, menandakan pergeseran demografi menuju populasi yang menua, menurut Lembaga Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nasional (LPPKN).

    Jumlah penduduk Malaysia yang memiliki anak kini lebih sedikit daripada sebelumnya, karena kenaikan biaya hidup dan tekanan karier mengalahkan keinginan untuk memulai sebuah keluarga di negara yang sudah mengalami penuaan pada tingkat yang mengkhawatirkan.

    Direktur Jenderal LPPKN, Datuk Abdul Shukur Abdullah, mengaitkan penurunan tersebut dengan perubahan gaya hidup, kenaikan biaya hidup, penundaan pernikahan, dan meningkatnya preferensi untuk keluarga yang lebih kecil.

    “Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan dunia kerja juga memengaruhi keputusan perencanaan berkeluarga,” kata dia dikutip dari Bernama, Rabu (13/8/2025).

    Di samping itu, menurutnya keinginan untuk memiliki keluarga kecil juga dipicu tekanan finansial dan prioritas karier, yang berdampak pada penurunan tingkat kesuburan.

    Ada juga masalah kesehatan produksi berperan sebagai penyebab semakin sedikit warga Malaysia yang memiliki anak.

    Untuk mengatasi penurunan tersebut, Abdul Shukur mengatakan pemerintah telah menerapkan inisiatif Bantuan Perawatan Fertilitas dan Advokasi Infertilitas (Buai), yang mencakup bantuan seperti inseminasi intrauterin, untuk meningkatkan angka kelahiran dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah fertilitas.

    Badan Pusat Statistik Malaysia mencatat jumlah kelahiran anak turun ke level terendah. Dalam laporan kependudukan triwulan yang dirilis 14 Mei 2025, Malaysia mencatat jumlah kelahiran turun 11,5 persen menjadi 93.500 kelahiran dibandingkan 105.613 kelahiran pada triwulan pertama 2024.

    “Jumlah kelahiran hidup turun 11,5 persen menjadi 93.500, terendah yang pernah tercatat,” demikian pernyataan Departemen Statistik Demografi Malaysia Triwulan Pertama 2025.

    (kna/kna)

  • Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN 

    Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Kemensos telah menghentikan 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) anomali yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Gus Ipul mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan.

    “Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi, tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul di Jakarta pada Selasa.

    Selain ASN dan BUMN, penerima bansos berprofesi anomali itu juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

    Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antarkementerian atau lembaga.

    Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap tiga bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk. Hasil pemutakhiran diserahkan kepada BPS untuk divalidasi dan diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bansos.

    Bansos yang tidak tepat sasaran akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak, terutama mereka yang berada dalam desil 1 hingga desil 4, mencakup kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

    “Secara bertahap yang salah sasaran akan kita koreksi, kita alihkan kepada mereka yang berikutnya. Fokus kita menyalurkan kepada desil 1 sampai desil 4,” ujar dia.

    Gus Ipul juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan warga melaporkan penerima bansos tidak layak atau mendaftarkan calon penerima yang seharusnya berhak namun belum mendapatkan bantuan. Untuk pengajuan tersebut, pelapor harus melampirkan identitas dan kelengkapan lain sebagai bahan verifikasi dan validasi.

    “Kalau merasa ada tetangganya, atau mungkin dirinya sendiri seharusnya mendapat bansos tapi tidak mendapatkan, berikan informasi identitasnya supaya kita bisa verifikasi,” tuturnya.

    Dengan langkah-langkah tersebut, Kemensos berharap penyaluran bansos semakin akurat, tepat sasaran, dan mampu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

    Sumber : Antara

  • Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

    Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi Amerika Serikat tumbuh melambat pada Juli 2025 sebesar 0,2% secara bulanan, dibandingkan Juni 2025 sebesar 0,3%. Adapun, inflasi AS secara tahunan mencapai 2,7% per Juli 2025. 

    Dilansir dari Reuters, Biro Statistik Ketenagakerjaan pada Departemen Ketenagakerjaan AS mencatat bahwa indeks harga konsumen Juli 2025 tumbuh 0,2% dibandingkan Juni 2025.

    Meski tumbuh melambat secara bulanan, kenaikan biaya barang akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump menyebabkan ukuran inflasi mendasar tercatat mengalami kenaikan terbesar dalam periode enam bulan. 

    Adapun, inflasi Juli 2025 tercatat sebesar 2,7% secara tahunan atau dibandingkan dengan 12 bulan sebelumnya, atau sama dengan yang tercatat pada Juni 2025 yakni 2,7%. Data statistik itu sedikit meleset dari perkiraan analis dan ekonom yang disurvei Reuters yang sebelumnya meramal inflasi 2,8% (year on year/YoY). 

    Berdasarkan komponennya, inflasi terjadi pada Juli 2025 sebesar 0,3% dibandingkan bulan sebelumnya apabila tidak menyertakan harga pangan dan energi. Inflasi itu adalah yang tertinggi sejak Januari, setelah merangkak naik pada Juni sebesar 0,2%. 

    Kemudian, indeks harga konsumen (CPI) inti bulan lalu juga tercatat tumbuh 3,1% (YoY) atau lebih tinggi dari periode Juni 2025 yakni 2,9% (YoY). 

    Federal Reserve melacak indikator-indikator berbeda yang memengaruhi inflasi atas target yang ditetapkan yakni 2%. Sebelum rilis data indeks harga konsumen, pelaku pasar keuangan memperkirakan bank sentral AS akan meneruskan pemangkasan suku bunga pada September setelah laporan ketenagakerjaan yang lemah pada Juli.  

    Tidak hanya itu, ada revisi penurunan tajam pada data penggajian pada sektor nonpertanian untuk Mei dan Juni. 

    The Fed lalu mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 4,25%—4,50% bulan lalu untuk kelima kalinya berturut-turut sejak Desember 2024.

    Laporan IHK diterbitkan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kualitas laporan inflasi dan ketenagakerjaan menyusul pemotongan anggaran dan kepegawaian, yang menyebabkan penangguhan pengumpulan data untuk sebagian keranjang IHK pada beberapa wilayah di AS.

    Kekhawatiran tersebut diperparah oleh pemecatan yang dilakukan Trump terhadap Kepala Biro Statistik Ketenagakerjaan AS atau US Bureau of Labor Statistics (BLS), Erika McEntrafer awal bulan ini.

    Kenapa Data Inflasi dari BPS AS Jadi Sorotan?

    Menurut sejumlah ekonom, penangguhan pengumpulan data oleh BLS terjadi setelah kurangnya pendanaan terhadap lembaga tersebut baik di bawah rezim pemerintahan partai Republik maupun Demokrat. Situasi semakin meruncing setelah kebijakan Trump pada pemerintahannya di periode kedua ini untuk memangkas belanja besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pekerja di sektor publik. 

    BLS sebelumnya menyatakan bahwa perlu ‘menyelaraskan beban kerja dengan tingkat sumber daya’ saat menangguhkan pengumpulan data IHK di salah satu kota di negara bagian Nebraska, Utah dan New York. Penangguhan juga dilakukan pada 15% sampel di 72 area secara rata-rata. 

    Hal itu berdampak pada survei harga komoditas dan jasa sekaligus perumahan, sehingga beberapa harga barang dan jumlah sewa yang dihimpun untuk menentukan IHK menjadi dikurangi sementara waktu.

    Situasi tersebut lalu berujung pada BLS menggunakan imputasi untuk mengisi informasi yang hilang. Untuk diketahui, imputasi berarti proses mengisi nilai yang hilang dalam suatu dataset. 

    Imputasi sel berbeda, yang digunakan BLS ketika semua harga tidak tersedia di sel asal, mempertahankan kategori barang tetapi memperluas kewilayahannya. Metode sel asal yang dianggap oleh para ekonom sebagai metode berkualitas lebih tinggi, menggunakan harga rata-rata barang yang sama di lokasi yang sama dengan harga produk yang hilang.

    Penggunaan imputasi sel berbeda telah meningkat dari hanya 8% pada bulan Juni 2024. Para ekonom mengatakan meskipun langkah-langkah yang diadopsi oleh BLS ini tidak akan menimbulkan bias dalam data IHK, volatilitasnya patut dikhawatirkan.

  • PBB Respons Surat Celios soal Dugaan Pemolesan Data Ekonomi RI – Page 3

    PBB Respons Surat Celios soal Dugaan Pemolesan Data Ekonomi RI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merespons surat permohonan investigasi terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

    Surat tersebut diajukan Celios pada Jumat, 8 Agustus 2025, menyusul dugaan adanya inkonsistensi dalam data resmi pemerintah.

    Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan keakuratan angka pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan.

    “Saya menunggu nih sebetulnya. Karena nota keuangan kan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, indikator-indikator makro. Yang itu juga saya kritisi kemarin ya bahwa pertumbuhan ekonomi kita agak questionable angkanya karena ada kecenderungan inkonsistensi,” kata Media saat ditemui di Kantor Celios, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

    Media menjelaskan, pihaknya sebagai lembaga non-pemerintah tidak memiliki akses terhadap data mentah BPS, namun analisis dari data publik menunjukkan indikasi adanya pemolesan angka.

    “Beberapa teman-teman itu penyebabnya ada potensi window dressing gitu lah ya, dipoles begitu. saya nggak tahu ya karena kita lembaga non-pemerintah. Jadi, kita nggak mungkin pegang raw datanya gitu. Tapi dari data-data yang kita analisis itu banyak inkonsistensi,” ungkapnya.

  • Wamendag Sebut Ekonomi Digital Tentukan Masa Depan Indonesia

    Wamendag Sebut Ekonomi Digital Tentukan Masa Depan Indonesia

    Jakarta –

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan peran penting ekonomi digital dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%.

    Berdasarkan data yang ia kutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diklaim tumbuh sebesar 5,12% dari tahun ke tahun.

    “Kami menyadari bahwa ekonomi digital menempati posisi strategis sebagai salah satu sumber utama pembangunan ekonomi Indonesia di masa yang mendatang,” ujar Roro dalam sambutannya di WhatsApp Business Summit, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Sementara itu, Roro mengungkapkan bahwa dari data laporan e-Conomy SEA, nilai ekonomi digital Indonesia merupakan kekuatan terbesar di kawasan Asia Tenggara pada 2024 yang mencapai USD 90 miliar atau sekitar Rp 1,4 triliun. Bahkan, Indonesia diproyeksikan menyumbang sekitar USD 356 miliar terhadap ekonomi digital ASEAN pada 2030.

    Disampaikannya, sektor e-Commerce menjadi kontribusi terbesar dari perekonomian digital Indonesia dengan transaksi sekitar Rp 512 triliun di 2024 atau meningkat lebih 12,77% dari tahun ke tahun.

    “Dan perkembangan e-Commerce ini tentunya tidak lepas dari dukungan UMKM mengingat bahwa UMKM juga memberikan kontribusi 67% terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga tidak kalah penting terhadap UMKM mempunyai kontribusi 61% terhadap PDP nasional kita,” tuturnya.

    WhatsApp Business Summit di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Dari sisi pemerintah, Roro mengatakan akan terus melakukan dukungan kepada penggiat UMKM dalam negeri, di mana mayoritas dari mereka adalah dari kalangan perempuan.

    “Baik perempuan maupun laki-laki juga memberdayakan manusia Indonesia yang merupakan fokus utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu dari mana kita meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai macam program mulai dengan gizi yang kita urus, edukasi kita urus, sampai juga pelaku UMKM yang merupakan bagian dari komponen ataupun masyarakat produktif kita sambut agar berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Tak Bisa Disepelekan, Ini Peran Penting Investasi Asing – Page 3

    Tak Bisa Disepelekan, Ini Peran Penting Investasi Asing – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun ini mencapai 5,12 persen secara tahunan (year-on-year). 

    Angka ini sedikit meleset dari ekspektasi beberapa ekonom yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di bawah 5 persen. Kendati demikian, sejumlah ekonom menilai bahwa capaian ini masih wajar dalam konteks perkembangan ekonomi nasional terkini.

    Menurut pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, angka 5,12 persen tersebut masih bisa diterima secara logis.

    “Data pertumbuhan ekonomi kuartal II dari BPS, dalam hemat saya, masih cukup reliable dan bisa dipercaya. Raihan 5,12 persen di kuartal II tahun ini sangat bisa dipahami,” kata Ronny dalam keterangan tertulisnya dikutip Liputan6.com, Minggu (10/8/2025).

    Ia menilai berbagai komponen pembentuk pertumbuhan seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor masih menunjukkan performa yang cukup stabil dan mendukung capaian tersebut.

    Ronny menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan tipis didorong oleh momen tahun ajaran baru. Fenomena ini biasanya mendorong pengeluaran tambahan di sektor pendidikan dan kebutuhan anak sekolah, yang pada akhirnya menyumbang pada pertumbuhan konsumsi nasional.

    “Kenaikan tipis konsumsi rumah tangga ditopang oleh momen tahun ajaran baru, yang mengharusnya banyak keluarga di Indonesia untuk berbelanja kebutuhan tahun ajaran baru,” ujarnya.