Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Kinerja Pemkot Malang di Tahun 2025 Diapresiasi Kemendagri

    Kinerja Pemkot Malang di Tahun 2025 Diapresiasi Kemendagri

    Malang(beritajatim.com) – Kinerja Pemkot Malang sepanjang tahun 2025 mendapat penilaian dan apresiasi positif dari Kemendagri Republik Indonesia. Pemkot Malang dianggap sudah berada di jalur yang tepat di tengah tantangan dan dinamika pemerintahan mulai dari efisiensi anggaran hingga penanganan isu strategis nasional.

    Menteri Tenaga Kerja, Yassierli dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memberikan penghargaan langsung kepada Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kemendagri 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025) kemarin.

    Kemendagri sebelumnya melakukan riset berbasis data kuantitatif untuk mengukur kinerja Pemerintah daerah se Indonesia yang mencakup tujuh kategori penilaian. Mulai dari penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi serta penurunan gini ratio.

    Melalui seleksi penilaian yang kredibel, 19 Pemerintah Provinsi dan 38 Pemerintah Kab/Kota terpilih sebagai Pemerintah daerah dengan kinerja terbaik. Pemerintah Kota Malang dinobatkan sebagai Pemerintah Kota klasifikasi fiskal sedang dengan kinerja terbaik kategori penyerapan tenaga kerja serta kategori penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat atau gini ratio.

    Berbasis data BPS 2024-2025, Pemkot Malang dinilai mampu meningkatkan kesempatan kerja hingga 0,41 persen melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 1,33 persen, serta penurunan tingkat gini ratio minus 0,049 di banding nilai terendah 0,035.

    Mendagri Tito Karnavian mengatakan di era birokrasi modern seperti sekarang, Pemerintah daerah harus memiliki jiwa entrepeneur yang tinggi dan penuh inovasi. Karena tantangan yang harus dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin kompleks.

    “Program reward ini kita laksanakan, sebagai upaya untuk membentuk iklim yang kompetitif bagi pemerintah daerah, karena itu harus banyak terobosan,bisa melakukan inovasi, terobosan kreatif, sejumlah perda bisa dibuat yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya,” kata Tito.

    Kemendagri saat ini terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi kepala daerah dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

    “Rasionalnya, rekan-rekan kepala daerah ini kan dipilih melalui proses pilkada, pasti punya legitimasi. Maka apa yang menjadi domain kepala daerah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang baik, pro masyarakat dan bisa menjawab serta menyelesaikan permasalahan di daerah,” kata Tito.

    Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersyukur dengan apresiasi yang diberikan Mendagri. Wahyu berharap ini menjadi stimulus positif bagi jajarannya untuk memperkuat implementasi dasa bhakti Kota Malang.

    “Tentu bersyukur dan menjadi dorongan yang positif, motivasinya tentu kembali kepada bagaimana implementasi dasa bhakti bisa dirasakan warga Kota Malang,” kata Wahyu. [luc/aje]

  • Menko Zulhas: Stok beras dan jagung aman, tak perlu impor sebutir pun

    Menko Zulhas: Stok beras dan jagung aman, tak perlu impor sebutir pun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan stok beras dan jagung nasional berada pada kondisi aman, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor sebutir pun sepanjang tahun ini.

    Zulhas mengatakan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang konsisten memperkuat sektor pangan menjadi kunci utama keberhasilan menjaga produksi tetap stabil, sehingga kebutuhan nasional dapat dipenuhi tanpa ketergantungan impor.

    “Dukungan Presiden yang luar biasa, kita saudara-saudara tahun ini tidak impor beras lagi, walaupun satu butir,” kata Zulhas dalam jumpa pers usai kegiatan bertajuk “Penanaman Jagung Menuju Swasembada Pangan” di Lampung Selatan, Lampung, Selasa.

    Zulhas menuturkan stok beras di gudang Bulog mencapai sekitar 4 juta ton, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bukti kuatnya ketahanan pangan Indonesia.

    Ia juga mengapresiasi kontribusi Polri dalam percepatan perluasan tanam jagung yang terbukti mendorong peningkatan produksi secara nyata dan memperkuat kesiapan nasional menuju swasembada berkelanjutan.

    Selain itu, dukungan TNI dalam pembukaan sawah baru, penguatan distribusi pangan, serta pendampingan petani dinilai berperan besar menjaga rantai pasok tetap stabil dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

    Zulhas menekankan hasil nyata tersebut mencerminkan kekuatan gotong royong Indonesia, sebab tanpa kolaborasi seluruh unsur bangsa tidak mungkin tercapai kondisi produksi yang kuat dan surplus seperti saat ini.

    “Apa buktinya? Tahun lalu kita impor beras 4,5 juta ton, tahun ini impornya nol. Beras kita di gudang Bulog ada 4 juta ton. Jadi, kita sekarang jagung dan beras tahun ini tidak impor lagi,” beber Zulhas.

    Ia juga menjelaskan nilai tukar petani (NTP) meningkat dari 116 menjadi 124 berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menegaskan kesejahteraan petani terus membaik seiring menguatnya fondasi ketahanan pangan nasional.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

    “Satu liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” kata Mentan.

    Mentan Amran sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk melakukan penyegelan terhadap beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh, Minggu (23/11/2025), lalu kembali dilakukan penyegelan terhadap 40 ton beras impor ilegal di Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (24/11/2025).

    Penyegelan beras impor tersebut karena tidak memiliki izin impor dari pemerintah pusat serta sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras demi mewujudkan kemandirian pangan nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekspor Batu Bara Lesu, Pemerintah Perlu Diversifikasi Pasar

    Ekspor Batu Bara Lesu, Pemerintah Perlu Diversifikasi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengingatkan pemerintah melakukan diversifikasi pasar batu bara di tengah lesunya kinerja ekspor sang emas hitam.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batu bara mencapai US$20,09 miliar pada Januari-Oktober 2025. Realisasi itu turun 20,25% year-on-year/yoy dibandingkan periode sama tahun lalu, yakni US$25,19 miliar.

    Sementara itu, volumenya juga menurun 4,10% dari sebelumnya 334,19 juta ton menjadi 320,47 juta ton. Adapun, pangsa untuk komoditas ini adalah 9% dari total ekspor nonmigas.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, di tengah lesunya kinerja ekspor, pemerintah perlu melakukan diversifikasi atau mencari alternatif negara-negara pasar ekspor yang potensial. Di samping itu, pemerintah juga perlu mendorong hilirisasi batu bara.

    “Yang perlu dilakukan, diversifikasi atau mencari alternatif negara-negara pasar ekspor yang potensial serta percepatan hilirisasi batu bara dengan mendorong pengembangan batu bara menjadi bentuk energi lain atau produk lain,” tutur Bisman kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Dia juga mengingatkan pemerintah perlu mengatur dan mengendalikan produksi yang berimbang dan proporsional. Hal ini agar pasar batu bara tidak semakin oversupply.

    Bisman menilai permintaan batu bara global sedang menurun karena banyak negara yang meningkatkan produksi domestiknya antara lain China dan India. Apalagi, kedua negara itu merupakan pangsa pasar utama Indonesia.

    “Selain itu penggunaan energi terbarukan pelan-pelan mulai naik sehingga penggunaan batu bara jadi menurun. Juga secara umum industri dan kondisi ekonomi di berbagai negara sedang melambat,” ujar Bisman.

    Setali tiga uang, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan sejumlah biang kerok kinerja ekspor batu bara lesu sepanjang Januari-Oktober 2025.

    Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menilai lesunya kinerja ekspor emas hitam dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

    “Di pasar global, kenaikan produksi domestik di negara tujuan utama seperti China dan India menekan kebutuhan impor mereka,” jelas Gita.

    Selain itu, terjadi pergeseran preferensi kualitas batu bara menuju medium to high rank coal di beberapa pasar, sementara sebagian negara juga mulai mengurangi permintaan seiring perkembangan bauran energi dan meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT).

    Menurut Gita, dalam situasi seperti ini, yang dapat dilakukan perusahaan adalah memperkuat efisiensi operasional.

    “Ini untuk menjaga daya saing serta menyesuaikan strategi pasar agar tetap kompetitif di tengah perubahan struktur permintaan,” kata Gita.

  • Ekonom Sebut Target Surplus Ekspor RI 2025 Sulit Tercapai, Mengapa?

    Ekonom Sebut Target Surplus Ekspor RI 2025 Sulit Tercapai, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan ekspor Indonesia pada Oktober 2025 masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, tetapi target surplus tahunan di atas US$35 miliar dinilai sulit tercapai.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren net ekspor hingga Oktober tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, meski realisasinya belum sesuai target.

    “Hingga Oktober, tren net ekspor menunjukkan sinyal positif, walau masih di bawah target. Hal ini tetap akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

    Namun, Wijayanto menuturkan surplus ekspor hingga Oktober baru mencapai US$24 miliar, sekitar 69% dari target. Kondisi ini dipengaruhi tren penurunan harga komoditas serta perlambatan ekonomi China.

    “Untuk mengejar target, apalagi di tengah tren pelemahan harga komoditas dan perlambatan ekonomi China, bukanlah hal yang realistis bagi kita,” ujarnya.

    Menurut Wijayanto, langkah pemerintah dalam dua bulan terakhir tahun ini terbatas. Salah satunya dengan menjaga nilai tukar rupiah.

    “Paling tidak nilai tukar rupiah harus stabil dan kompetitif, manajemen ekspor-impor diperbaiki, dan impor ilegal ditekan,” jelasnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia mencapai US$24,24 miliar pada Oktober 2025, atau turun 2,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$24,81 miliar.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan penurunan ekspor secara tahunan utamanya didorong oleh penurunan nilai ekspor migas.

    Perinciannya, nilai ekspor migas mencapai US$0,89 miliar pada Oktober 2025, atau turun 33,60% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari US$1,35 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas juga turun 0,51% yoy dari US$23,46 miliar pada Oktober 2024 menjadi US$23,34 miliar.

    “Penurunan nilai ekspor Oktober 2025 secara tahunan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor migas, yaitu pada komoditas minyak mentah yang turun 54,68% dengan andil -0,34%,” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

    Komoditas hasil minyak juga turun 40,11% dengan andil -0,65%, serta gas yang turun 26,20% dengan andil -0,84%.

    Namun sepanjang Januari—Oktober 2025, BPS mencatat total ekspor meningkat 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai US$218,82 miliar. Sepanjang sepuluh bulan pertama 2025, total ekspor mencapai US$234,04 miliar.

    Dari sana, total ekspor migas mencapai US$10,93 miliar atau turun 16,11% dibandingkan Januari—Oktober 2024 yang mencapai US$13,02 miliar. Di sisi lain, total ekspor nonmigas mencapai US$223,12 miliar atau naik 8,42% dibandingkan Januari—Oktober 2024 senilai US$205,79 miliar.

    BPS menyebut peningkatan nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2025 ini disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan andil sebesar 11,68%.

  • Pertumbuhan Tercepat Populasi Lansia di Jatim: Kabupaten Blitar

    Pertumbuhan Tercepat Populasi Lansia di Jatim: Kabupaten Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Fenomena penduduk menua kini menjadi tantangan utama di Kabupaten Blitar. Data dari Badan Pusat Statistik terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar kini mencatatkan laju pertumbuhan lansia tercepat, dimana 15,70% dari total populasi atau sekitar 198.111 jiwa masuk dalam kategori Lanjut Usia (Lansia).

    Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yakni 11,75% di tahun 2023. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

    Bupati Blitar, Rijanto mengakui bahwa tingginya jumlah lansia ini membawa pekerjaan rumah yang besar, khususnya terkait kesehatan, risiko penyakit, dan kebutuhan mendesak akan pendampingan harian.

    Dalam sambutan program Lansia Berdaya (Sidaya), Bupati Rijanto menegaskan bahwa populasi yang menua secara cepat ini menuntut respons kebijakan yang serius dan terarah.

    “Angka 15,70% ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar termasuk daerah dengan jumlah lansia yang tumbuh paling cepat. Hal ini tentu membawa tantangan, misalnya kesehatan yang harus lebih dijaga, risiko penyakit, dan kebutuhan pendampingan dalam kegiatan sehari-hari,” ujar Bupati pada Selasa (2/12/2025).

    Kondisi ini memerlukan komitmen kolektif, mulai dari pemerintah daerah hingga keluarga, untuk memastikan para lansia di Kabupaten Blitar tetap sehat, aktif, dan mendapatkan perhatian yang layak. Untuk merespons tantangan demografi ini, Pemerintah Kabupaten Blitar menyatakan dukungan penuh terhadap Program Sidaya (Lanjut Usia Berdaya) yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Program ini dirancang untuk mewujudkan lansia yang mandiri, sehat, dan partisipatif, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

    “Tujuan Sidaya yaitu terwujudnya lansia berdaya yang sehat, merasa aman dan partisipasi, meningkatnya kualitas hidup, dan meningkatnya kepedulian dan peran serta multi sektor dalam pendampingan lansia,” imbuhnya.

    Upaya konkret yang didorong oleh Pemerintah Daerah meliputi:

    – Sekolah lansia yakni pengaktifan kembali dan pembentukan kelompok belajar bagi lansia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL) di desa/kelurahan.

    – Pelayanan kesehatan optimal yaitu peningkatan layanan pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia di seluruh fasilitas kesehatan.

    – Layanan konseling yakni optimalisasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (SATYAGATRA) di Balai Penyuluhan KB Kecamatan untuk menyediakan konseling bagi lansia dan keluarga perawat.

    – Pelatihan dan pendampingan yakni program pelatihan kesehatan dan pendampingan bagi keluarga yang merawat lansia di rumah.

    Bupati Rijanto berharap inisiatif ini dapat mendukung terwujudnya 7 Dimensi Lansia Tangguh dan mencegah kebutuhan lansia akan perawatan jangka panjang. Bupati Rijanto pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada para lansia yang hadir dan mendorong mereka untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen penyebar informasi.

    “Saya harap nantinya panjenengan dapat menyebarluaskan ilmu dan informasi yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Sehingga, hasil acara ini akan memberi manfaat bagi kita semua,” tutup Bupati, menekankan pentingnya peran lansia dalam menggerakkan lansia lainnya menuju kehidupan yang lebih produktif dan dihargai.

    Kabupaten Blitar kini dihadapkan pada urgensi untuk memastikan bahwa besarnya populasi lansia tidak menjadi beban, melainkan potensi yang tetap berdaya melalui dukungan program terstruktur dan sinergi multi sektor. (owi/but)

  • Jakarta Utara wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar di Jakarta 

    Jakarta Utara wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar di Jakarta 

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Kota Jakarta Utara merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar di Jakarta, sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 harus berjalan dengan baik dan gambaran ekonomi di daerah setempat harus terpotret sempurna.

    “Jakarta Utara memiliki kawasan industri, kawasan berikat, pergudangan, logistik hingga pusat perdagangan strategis,” kata Kepala BPS Jakut Favten Ari Pujiastuti ​​​​​​​saat “Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026” di Jakarta, Selasa.

    BPS akan melakukan Sensus Ekonomi pada 2026. Saat ini, kata dia, pihaknya melakukan sosialisasi untuk mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar secara nasional, mencakup seluruh pelaku usaha dari skala mikro hingga perusahaan besar.

    “Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting agar struktur ekonomi kita tergambar dengan benar,” kata Ari.

    Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pendataan menyeluruh, termasuk ke usaha mikro yang berada di kawasan-kawasan perdagangan dan industri.

    Dia berharap kerja sama para pengelola kawasan, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah agar pendataan berjalan akurat.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan bapak-ibu sangat penting, terutama dalam memberikan data direktori usaha dan perizinan kawasan. Ini untuk memastikan tidak ada satu pun unit usaha yang terlewat,” paparnya.

    Dia mencontohkan kesalahan kecil dalam jumlah unit usaha dapat mengubah gambaran ekonomi Jakarta Utara. “Tidak mungkin jumlah pedagang di mal besar lebih sedikit daripada di pasar tradisional. Karena itu, data harus akurat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penghitungan kinerja ekonomi,” kata dia.

    Ari juga berharap sosialisasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan Sensus Ekonomi hanya akan berhasil melalui kerja sama semua pihak.

    “Kami berharap kegiatan ini membuka jalan kolaborasi yang lebih kuat antara BPS, Pemkot Jakarta Utara, dan seluruh pengelola kawasan industri,” kata dia

    Sementara, Sekretaris Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan statistik besar yang sangat menentukan arah pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

    “Sensus Ekonomi 2026 memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh. Data ini sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah agar tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Orang Miskin di RI Sulit Naik Kelas Meski Sudah Kerja Keras, Ini Buktinya

    Orang Miskin di RI Sulit Naik Kelas Meski Sudah Kerja Keras, Ini Buktinya

    Jakarta –

    Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah yang membelit banyak masyarakat di Indonesia, memunculkan anggapan yang kaya makin kaya dan yang miskin malah makin miskin.

    Namun kenapa orang miskin susah jadi orang kaya? Apakah kerja keras saja tidak cukup?

    Direktur Eksekutif, CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan sulitnya orang miskin untuk naik kelas di Indonesia dapat terlihat dari social mobility index (indeks mobilitas sosial) masyarakat.

    Untuk diketahui, social mobility index adalah ukuran yang menilai sejauh mana seseorang atau suatu kelompok dapat mengubah status sosialnya, seperti pendapatan, pekerjaan, atau pendidikan, dibandingkan dengan orang tuanya.

    Dalam hal ini, menurutnya tingkat perbaikan status masyarakat miskin di Indonesia masih lebih rendah dari negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina. Menunjukkan bagaimana peluang orang miskin di Tanah Air masih lebih kecil jika dibandingkan negara lain.

    “Data menunjukkan bahwa mobilitas sosial di Indonesia rendah, Social Mobility Index menempatkan Indonesia di urutan ke-67 lebih rendah dibanding Vietnam, Thailand, Filipina. Artinya kerja keras tidak menjamin status sosial akan naik,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (2/12/2025).

    Bahkan menurutnya, saat ini memiliki pekerjaan saja tak cukup untuk membuat orang miskin kemudian bisa langsung naik kelas menjadi setidaknya kelas menengah atau menengah ke bawah.

    Sebab mayoritas pekerjaan yang digeluti orang miskin bersifat informal yang tidak bisa memberikan kesejahteraan cukup untuk kemudian mereka bisa naik kelas. Atau kalau tidak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sebatas cukup untuk keperluan hidup sehari-hari.

    Dengan kondisi seperti ini, tak heran jika Bhima kemudian beranggapan bahwa ungkapan rajin pangkal kaya benar adanya. Karena si miskin akan tetap miskin, dan si kaya akan tetap kaya.

    “Orang miskin, mendapat pekerjaan, tidak langsung bisa jadi kelas menengah. Cuma mitos rajin kerja pangkal kaya. Ada masalah struktural yang buat orang miskin melahirkan kemiskinan baru,” tegas Bhima.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad yang menilai orang miskin di Indonesia sulit untuk naik kelas. Menurutnya terdapat hambatan struktural yang membuat orang miskin akan tetap miskin, misalkan saja terkait tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat kelas bawah.

    “Ada lingkaran setan kemiskinan. Pendidikan rendah akan menyebabkan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang rendah serta pendapatan rendah akan mengeluarkan biaya pendidikan rendah,” ucap Tauhid.

    Sementara itu, si kaya akan semakin kaya karena mereka dari awal memiliki sumber daya cukup untuk menempuh pendidikan yang baik, membuat mereka bisa mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi juga.

    Menciptakan kesenjangan sosial antara si miskin dengan si kaya yang dapat dengan mudah terlihat dari dua indikator, yakni jumlah tabungan atau simpanan dana di bank dan gini rasio.

    Terkait jumlah tabungan atau simpanan, menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pertumbuhan tabungan masyarakat atau individu yang kurang dari Rp 100 juta mengalami perlambatan. Sementara yang memiliki tabungan di atas Rp 5 miliar justru cenderung mengalami laju peningkatan signifikan.

    Kemudian terkait data yang menjadi indikator ketimpangan pendapatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa gini rasio nasional berada di angka 0,375. Dalam hal ini terdapat tujuh provinsi dengan angka gini rasio lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan angka tertinggi adalah Jakarta dengan nilai 0,441.

    Gini rasio berada di antara 0-1. Jika mendekati 0, artinya setiap orang atau kelompok menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Jika mendekati 1, artinya pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja dan lainnya tidak sama sekali.

    “Artinya kesenjangan pendapatan kita itu masih relatif tinggi. Saya kira faktanya itu, dua indikator kesenjangan. Saya kira dua itu sih yang paling kuat ya data menunjukkan ketimpangan antar pendapatan,” jelasnya.

    (igo/eds)

  • Pramono bantah Jakarta sebagai kota terpadat di dunia

    Pramono bantah Jakarta sebagai kota terpadat di dunia

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah terkait laporan dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB yang menempatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia dengan populasi sekitar 42 juta jiwa.

    “Jadi, menurut saya sebenarnya kalau disampaikan Jakarta kota terpadat, salah. Karena Jakarta dalam kepadatan nomor 30 sebenarnya,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa.

    Namun, lanjut Pramono, karena aglomerasi itu, maka Jakarta dianggap penduduknya menjadi 42 juta mengalahkan Bangladesh, New Delhi, Tokyo, dan sebagainya.

    Kendati demikian, Pramono mengatakan bahwa dirinya justru menjadikan data tersebut sebagai referensi agar Pemerintah Jakarta semakin giat dalam membangun dan memperbaiki ibu kota.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga mengaku terkejut dengan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menempatkan Jakarta sebagai ibu kota terpadat di dunia dengan 42 juta penduduk.

    Rano menilai angka tersebut berbeda jauh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut jumlah penduduk resmi Jakarta adalah sekitar 11 juta jiwa.

    Meski terkejut, Rano mengatakan laporan tersebut mengindikasikan bahwa Jakarta masih menjadi pusat pergerakan penduduk dan ekonomi di wilayah Jabodetabek.

    Diketahui, laporan yang menempatkan Jakarta posisi pertama ibu kota terpadat di dunia dengan 42 juta penduduk itu dipublikasi pada 23 November 2025 oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dengan judul “World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results”.

    Menurut laporan Prospek Urbanisasi Dunia 2025 dari Departemen Ekonomi dan Sosial PBB, kota-kota kini menampung 45 persen dari populasi global yang berjumlah 8,2 miliar jiwa.

    Jakarta kini menjadi kota terpadat di dunia, dengan hampir 42 juta penduduk. Di posisi kedua, ada ibu kota Bangladesh, Dhaka, dengan hampir 40 juta penduduk, dan ibu kota Jepang, Tokyo, dengan 33 juta penduduk.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sarjana Banyak yang Nganggur, Airlangga Minta Pengusaha Turun Tangan

    Sarjana Banyak yang Nganggur, Airlangga Minta Pengusaha Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meminta pengusaha untuk mendukung penciptaan lapangan kerja di tengah rendahnya penyerapan lulusan sarjana di pasar tenaga kerja. Jumlah lulusan sarjana mencapai 1,5 juta orang setiap tahun. 

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (1/12/2025). 

    “Kita punya lulusan 1,5 juta sarjana setiap tahun dan kalau bapak-bapak buka lowongan ditulis di bawahnya berpengalaman 1 tahun, 2 tahun, sehingga yang mau masuk ke lapangan kerja itu di-reject duluan,” terangnya di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Oleh sebab itu, pemerintah juga menyiapkan program magang bagi lulusan baru (fresh graduates) dan diserap oleh perusahaan hingga kementerian/lembaga. Periode magang selama enam bulan dan pesertanya diberikan gaji sesuai upah regional. 

    Setelah kuota yang disiapkan 100.000 untuk 2025, pemerintah akan membuka kembali 100.000 untuk program magang pada 2026. 

    “Mohon Kadin menerima anak-anak terbaik dan ini adalah Generasi Z, beri mereka kesempatan untuk bekerja,” ucapnya.

    Merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dipaparkan olehnya, realisasi investasi tahun ini sudah mencapai Rp1.434 triliun dari target Rp1.900 triliun. Dari investasi tersebut, jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang. 

    Pengangguran Tembus 7,4 Juta

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 7,46 juta orang Indonesia masih menganggur atau tak punya pekerjaan pada Agustus 2025.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan selama periode Agustus 2024–Agustus 2025, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

    “Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu (5/11/2025).

    Sebagai pembanding, data BPS menunjukkan, TPT pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang yang menganggur atau TPT 4,91%.

    Meskipun demikian, TPT Agustus 2025 yang sebesar 4,85% ini naik jika dibandingkan Februari 2025 yakni 4,76%. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,28 juta orang.

    Jika dirinci, Edy mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2024 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun di perdesaan.

    Lebih jauh, TPT tertinggi terjadi pada penduduk laki-laki yang mencapai 4,85%, sedangkan perempuan sebanyak 4,84%. Sementara itu, TPT tertinggi terjadi di perkotaan yang mencapai 5,75%, sedangkan di perdesaan sebanyak 3,47% pada Agustus 2025.

    Secara keseluruhan, BPS mencatat, ada 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja.

    Perinciannya, bukan angkatan kerja (BAK) tercatat mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.

    Adapun, penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang atau naik 1,90 juta orang, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 7,46 juta orang atau turun 4.000 orang pada Agustus 2025.

    Secara terperinci, Edy mengungkap penduduk yang bekerja tersebut terdiri dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran.

    Pertama, pekerja penuh tercatat sebanyak 98,65 juta orang. Angka tersebut bertambah 0,20 juta orang dari Agustus 2024. Asal tahu saja, kategori pekerja penuh adalah para pekerja dengan jam kerja maksimal 35 jam seminggu.

    Kedua, pekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Angkanya mencapai 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

    Ketiga, setengah pengangguran. Edy menuturkan, sebanyak 11,60 juta orang masuk dalam kategori ini atau bertambah 0,04 juta orang pada Agustus 2025. Adapun, setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

  • Turis Malaysia, Singapura, dan Australia Banjiri RI, Kunjungan Wisman Naik 11,19% per Oktober 2025

    Turis Malaysia, Singapura, dan Australia Banjiri RI, Kunjungan Wisman Naik 11,19% per Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap realisasi kunjungan turis asing alias wisatawan mancanegara (wisman) tembus hingga 1,33 juta pada periode Oktober 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan capaian tersebut naik 11,19% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024. Namun, jika dibandingkan dengan September 2025, kunjungan wisman pada Oktober tercatat turun 4,83%.

    Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman pada Januari–Oktober 2025 mencapai 12,76 juta. Angka ini meningkat 10,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan berkebangsaan Malaysia yaitu sebesar 17,13%, kemudian diikuti oleh Australia yaitu sebesar 11,9%, dan Singapura sebesar 9,4%,” ujar Pudji dalam rilis BPS, Senin (1/12/2025).

    Pergerakan Wisman Berdasarkan Pintu Masuk
    Pudji menjelaskan bahwa sebanyak 1,17 juta wisman masuk melalui pintu utama, termasuk bandara internasional, pelabuhan internasional, dan pos lintas batas. Adapun 152.775 kunjungan lainnya tercatat melalui pintu perbatasan darat maupun laut.

    Dilihat dari negara asal, kunjungan wisatawan dari Singapura meningkat pada Oktober 2025. Sementara itu, kunjungan dari Malaysia dan Australia menurun jika dibandingkan dengan September. Namun, jika dibandingkan dengan Oktober 2024 (year on year), kunjungan dari ketiga negara tersebut sama-sama meningkat.

    “Jika dilihat berdasarkan pintu masuk utama, kunjungan Wisman paling banyak masuk melalui Bandara Ngurah Rai, didominasi oleh Wisman berkebangsaan Australia,” kata Pudji.