Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

    Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengungkapkan adanya penurunan okupansi hotel berbintang di Tanah Air pada Juni 2025.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menjelaskan bahwa memasuki paruh pertama tahun ini, perkembangan industri perhotelan Indonesia terbilang masih dinamis.

    “Pada Juni tahun ini terdapat penurunan tingkat okupansi hotel bintang sebesar 4,71% dibandingkan Juni tahun lalu,” kata Widiyanti sebagaimana dikutip dari YouTube Kementerian Pariwisata, Minggu (17/8/2025).

    Sementara itu, apabila ditilik dari periode Januari–Juni tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dia menyampaikan terdapat penurunan sebesar 3,54%.

    Namun demikian, Widiyanti menjelaskan bahwa penurunan tersebut tidak disebabkan oleh menurunnya minat berwisata, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

    Menurutnya, sepanjang semester I/2025, jumlah wisatawan mancanegara tumbuh 9,44% menjadi 7,05 juta dibandingkan periode sama tahun lalu, sedangkan wisatawan nusantara naik 17,7% ke angka 613,78 juta perjalanan pada periode serupa.

    Widiyanti lantas mengaitkan penurunan tingkat okupansi ini dengan pertumbuhan jumlah properti yang meningkat 11,02% dan jumlah kamar yang naik 20,83%.

    “Terlihat bahwa jumlah kamar hotel yang terisi justru mengalami peningkatan sebesar 11,53% dibandingkan semester pertama 2024,” lanjutnya.

    Dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata mengidentifikasi adanya pergeseran preferensi wisatawan dalam menginap, mengingat adanya akomodasi alternatif seperti vila.

    Pihaknya mengaku menghargai hal ini sebagai pelengkap fasilitas akomodasi untuk wisatawan. Namun, dia menggarisbawahi perihal pendataan dan izin usaha jenis akomodasi tersebut.

    “Apabila tidak terdata dan tidak memiliki izin usaha akomodasi pariwisata, keadaan seperti ini menjadi kurang adil bagi pelaku usaha pariwisata lainnya seperti hotel berbintang. Di sisi konsumen, akomodasi alternatif yang tidak terdata dan tidak terdaftar juga tidak memberikan perlindungan kepada konsumen, tentunya,” pungkas Widiyanti.

    Lebih lanjut, Widiyanti mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari-Juni 2025 sebesar 7,05 juta, tumbuh positif 9,44% (year-on-year). Kunjungan wisatawan mancanegara ini didominasi oleh negara-negara Asean, disusul Asia selain Asean, dan Eropa.

    Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia juga kian meningkat dibandingkan wisatawan yang berlibur ke luar negeri (wisatawan nasional). Tercatat wisatawan mancanegara tumbuh 9,44%, mencapai 7,05 juta kunjungan, dibandingkan wisatawan nasional sebesar 3,25% atau mencapai 4,57 juta perjalanan.

    “Secara kumulatif, pada semester pertama 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali berada di atas jumlah perjalanan wisatawan nasional, dengan selisih mencapai 2,48 juta, naik dari 2,01 juta pada periode Januari-Juni 2024. Pergerakan ini turut berkontribusi pada pencapaian net devisa yang positif bagi Indonesia,” ujar Widiyanti.

  • ​Isi Kemerdekaan dengan Wujudkan Kesejahteraan Anak Bangsa

    ​Isi Kemerdekaan dengan Wujudkan Kesejahteraan Anak Bangsa

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. 

    “Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat langkah kita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 16 Agustus 2025, menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 masih berada di angka 8,47%, atau sekitar 23, 85 juta orang. 

    Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya untuk menekan angka kemiskinan tahun depan masih cukup menantang, karena pemerintah menargetkan angka kemiskinan 6,5% pada 2026.

    Menurut Lestari, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat.

    Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat bahwa prevalensi stunting Indonesia masih 19,8%
     

    Sementara itu catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 diperkirakan 3,9 juta anak belum terjangkau layanan pendidikan. 

    Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa membutuhkan gerak bersama untuk menjawabnya. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara)  itu berpendapat, HUT Kemerdekaan yang kita peringati setiap tahun harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah kebijakan pembangunan yang sudah disepakati bersama. 

    Kesejahteraan, ujar Rerie, hanya bisa tercapai jika terjadi pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi setiap anak bangsa. 

    Oleh karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, sudah saatnya setiap anak bangsa berperan aktif sesuai kapasitas yang dimiliki dalam setiap proses pembangunan, demi cita-cita bersama mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di Tanah Air tercinta.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. 
     
    “Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat langkah kita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 16 Agustus 2025, menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus. 
     
    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 masih berada di angka 8,47%, atau sekitar 23, 85 juta orang. 

    Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya untuk menekan angka kemiskinan tahun depan masih cukup menantang, karena pemerintah menargetkan angka kemiskinan 6,5% pada 2026.
     
    Menurut Lestari, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat.
     
    Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat bahwa prevalensi stunting Indonesia masih 19,8%
     

     
    Sementara itu catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 diperkirakan 3,9 juta anak belum terjangkau layanan pendidikan. 
     
    Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa membutuhkan gerak bersama untuk menjawabnya. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara)  itu berpendapat, HUT Kemerdekaan yang kita peringati setiap tahun harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah kebijakan pembangunan yang sudah disepakati bersama. 
     
    Kesejahteraan, ujar Rerie, hanya bisa tercapai jika terjadi pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi setiap anak bangsa. 
     
    Oleh karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, sudah saatnya setiap anak bangsa berperan aktif sesuai kapasitas yang dimiliki dalam setiap proses pembangunan, demi cita-cita bersama mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di Tanah Air tercinta.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya

    Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies menilai independensi Badan Pusat Statistik (BPS) menurun di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Padahal, semestinya BPS harus independen dari semua pengaruh politik.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski merupakan lembaga pemerintahan, namun BPS adalah salah satu lembaga yang harus independen dari semua pengaruh politik serta menjadi rujukan bagi regulator.

    “BPS di era Pak Prabowo itu independensinya menurun,” ujarnya dalam acara Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80, Sabtu (16/8/2025).

    Menurutnya, independensi BPS yang menurun dapat terlihat dari gestur Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang beberapa kali melaporkan hasil data-data yang belum dipublikasikan kepada Prabowo. Seperti contohnya, data pengangguran dan kemiskinan dimana Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 mengklaim angka pengangguran dan kemiskinan absolut di Indonesia, BPS kala itu menunda untuk merilis data tersebut ke publik. Dalam catatan Bisnis, Prabowo menyebut bahwa laporan pengangguran dan kemiskinan tersebut langsung dari Kepala BPS.

    Pada awalnya, BPS menjadwalkan merilis data kemiskinan Indonesia pada 15 Juli 2025 namun mengalami penundaan menjadi tanggal 28 Juli 2025, atau sepekan sejak Prabowo mengumumkan angka pengangguran dan kemiskinan menurun.

    “Ini kan ada jeda antara bertemu dengan Presiden kemudian diumumkan kepada publik. Ini yang membuat adanya distorsi yang kurang begitu bagus,” kata Bhima.

    Pihaknya juga meragukan data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang dirilis BPS beberapa waktu lalu. Adapun BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan (Year-on-Year/YoY) pada kuartal II/2025.

    Jika ditelisik lebih dalam, Bhima menilai banyak komponen yang tidak masuk akal dan bertolak belakang seperti konsumsi rumah tangga, industri, investasi langsung atau PMTB, hingga ekspor yang diklaim BPS mengalami pertumbuhan tinggi. Terlebih, pertumbuhan kuartal II/2025 melampaui kuartal I/2025 yang tumbuh 4,87% YoY, di mana momen Ramadan dan Idulfitri jatuh pada akhir Maret 2025 atau masih kuartal I/2025.

    “Dalam sejarah ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi itu, Lebaran itu selalu lebih tinggi daripada kuartal yang lainnya,” ucapnya. 

    Pihaknya sudah melaporkan anomali tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tepatnya ke Komisi UN Statistical Commission dan UN Statistical Division. Pasalnya, BPS merujuk pada standar statistik internasional PBB sehingga PBB sebagai pemilik standar dapat melakukan pengecekan terhadap rilis yang disampaikan PBB.

    “Yang punya standar tadi harusnya bisa cek. Karena memang hampir dari semua komponen yang kemudian kita coba laporkan kepada PBB, ini sulit sekali mencari pembenarannya,” tuturnya.

    Celios juga berencana untuk meminta Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk melakukan pengecekan terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat Indonesia sedang dalam proses aksesi ke organisasi tersebut. Pihaknya akan mengirimkan surat kepada PBB untuk melakukan investigasi terkait dengan data garis kemiskinan.

    Hal itu juga pernah dilakukan Malaysia ketika ada garis kemiskinan yang terlalu rendah. Pada April 2020, PBB mengirim special report ke pemerintah Malaysia dan merevisi garis kemiskinan.

    “Jadi ujungnya adalah harus ada revisi terhadap data yang disajikan oleh BPS dan transparansi,” ujar Bhima

  • Mantan Dirut Agrinas Pangan Nusantara: Ada Invasi Luar Biasa oleh Pengusaha Besar Terhadap Petani

    Mantan Dirut Agrinas Pangan Nusantara: Ada Invasi Luar Biasa oleh Pengusaha Besar Terhadap Petani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Di tengah stok cadangan beras nasional yang mencapai 4,2 juta ton, yang seharusnya membuat harga stabil, beras justru dijual seharga Rp 17.000/kg, meskipun kualitasnya rendah dengan kadar beras patah 30-59%. Seharusnya harga hanya Rp 12.000/kg.

    Pengamat pangan sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Debi Syahputra menilai praktik manipulasi harga beras oleh produsen besar adalah bentuk penipuan terhadap konsumen.

    “Ini penipuan terhadap konsumen sebesar Rp 5.000/kg. Bisa dibayangkan, jika yang dijual 2 juta ton, kerugian konsumen mencapai Rp 10 triliun. Ini bukan soal stok atau produksi, ini murni ulah mafia pangan yang menahan pasokan dan mengatur pasar demi keuntungan pribadi. Dasar mafia!” kata Debi di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

    Debi membeberkan, para pendukung produsen besar justru gencar bersuara di media sosial, podcast, dan berbagai forum, mempersoalkan istilah beras oplosan, menuding HPP gabah terlalu tinggi, hingga membangun narasi bahwa Bulog menyerap habis gabah di lapangan.

    “Loh faktanya, Bulog hanya menyerap 8% sementara swasta 92%. Inilah pendukung mafia yang menyerang balik karena gagal meraih keuntungan sebesar-besarnya,” imbuhnya.

    Menurutnya, klaim sejumlah pengamat bahwa pangsa pasar beras premium hanya 5% juga tidak benar, karena data BPS menyebut porsinya mencapai 39,75%.

    Temuan Kementerian Pertanian menunjukkan beras yang dijual itu layak disebut beras biasa karena kadar patahnya 30-59%, jauh di atas standar maksimal 15%. Padahal, harga gabah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mulai turun, sehingga harga beras seharusnya ikut terkoreksi.

  • Pengamat: Harga Beras Melonjak Kala Stok Melimpah, Produsen Manipulasi

    Pengamat: Harga Beras Melonjak Kala Stok Melimpah, Produsen Manipulasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengamat pangan sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Debi Syahputra, mengecam keras praktik manipulasi harga beras oleh produsen besar.

    Di tengah stok cadangan beras nasional yang mencapai 4,2 juta ton, yang seharusnya membuat harga stabil, beras justru dijual seharga Rp17.000/kg, meskipun kualitasnya rendah dengan kadar beras patah 30-59%. Seharusnya harga hanya Rp12.000/kg.

    “Ini penipuan terhadap konsumen sebesar Rp5.000/kg. Bisa dibayangkan, jika yang dijual 2 juta ton, kerugian konsumen mencapai Rp10 triliun. Ini bukan soal stok atau produksi, ini murni ulah mafia pangan yang menahan pasokan dan mengatur pasar demi keuntungan pribadi. Dasar mafia!,” kata Debi, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Debi, para pendukung produsen besar justru gencar bersuara di media sosial, podcast, dan berbagai forum, mempersoalkan istilah beras oplosan, menuding HPP gabah terlalu tinggi, hingga membangun narasi bahwa Bulog menyerap habis gabah di lapangan.

    “Nah, faktanya, Bulog hanya menyerap 8% sementara swasta 92%. Inilah pendukung mafia yang menyerang balik karena gagal meraih keuntungan sebesar-besarnya,” ujarnya.

    Debi menambahkan, klaim sejumlah pengamat bahwa pangsa pasar beras premium hanya 5% juga tidak benar, karena data BPS menyebut porsinya mencapai 39,75%. Temuan Kementan menunjukkan beras yang dijual itu layak disebut beras biasa karena kadar patahnya 30-59%, jauh di atas standar maksimal 15%.

    Kondisi ini berbanding terbalik dengan, harga gabah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mulai turun, sehingga harga beras seharusnya ikut terkoreksi. Namun produsen besar tetap menjaga harga tinggi dengan membeli gabah di atas harga pasar untuk mematikan penggilingan kecil dan menengah.

    Ia pun menuntut pemerintah bertindak tegas menggunakan UU Perdagangan untuk menghukum penimbun dan penipu harga pangan.

    “Afiliasi mereka boleh membela, tapi rakyat sudah tahu permainan ini. Jangan beri ruang bagi mafia menguasai beras, hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan dalam pidato kenegaraan dalam Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8), Presiden Prabowo mengungkapkan adanya distorsi sistem ekonomi yang tak sesuai dengan UUD 1945. Misalnya, dalam dunia perberasan, ada pengusaha dengan kekuatan modalnya yang besar tapi justru menipu rakyat.

    “Sungguh aneh kita subsidi pupuk subsidi alat tani pestisida, waduk, kita subsidi beras tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita,” kata Prabowo

    Presiden menegaskan, usaha penggilingan padi skala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah. Langkah ini menjadi bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pangan rakyat dan penegasan bahwa sektor vital tidak boleh dikuasai segelintir pemain besar yang mengeksploitasi posisinya untuk keuntungan pribadi.

    “Tapi ada sementara tidak semua, saya harus fair ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka kekuatan modal untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat dan ini tidak bisa kita terima,” tegas Prabowo.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Baik-baik Saja, Pengangguran Turun

    Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Baik-baik Saja, Pengangguran Turun

    Jakarta –

    Pemerintah menyatakan kondisi ekonomi baik dan tingkat pengangguran turun. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Rancangan APBN (RAPBN) 2026.

    Airlangga pun membeberkan bukti kondisi ekonomi baik-baik saja, yaitu pertumbuhan pada triwulan II mencapai 5,12% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya pada triwulan I, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87%.

    “Kita melihat Indonesia relatif baik dan kita berhasil menjaga keseimbangan makroekonomi di tengah ketidakpastian global,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sementara tingkat pengangguran berdasarkan data BPS pada Februari 2025 berada di angka 4,76%. Angka ini terendah sejak periode 1998.

    Selain itu, total serapan tenaga kerja sebanyak 1,13 juta orang dalam enam bulan terkahir ini.

    “Kualitas pertumbuhan Indonesia relatif Baik. Jumlah pengangguran turun, angka TPT (tingkat pengangguran terbuka) di 4,76% dan kemiskinan ekstrem di 0,85%,” katanya.

    Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan di DPR, Prabowo mengatakan tingkat pengangguran nasional turun. Prabowo menyebut pengangguran di Indonesia turun ke level terendah sejak krisis 1998.

    “Alhamdulillah hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” ujar Prabowo.

    (hns/hns)

  • Buah Asal RI Ini Jadi Buruan Asing Sebagai Obat Kanker Hingga Rematik

    Buah Asal RI Ini Jadi Buruan Asing Sebagai Obat Kanker Hingga Rematik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Buah asal Indonesia kembali mencuri perhatian pasar global. Golden berry atau lebih dikenal sebagai ciplukan tengah naik daun sebagai komoditas ekspor yang laris manis di berbagai negara. Tak sekadar lezat, buah mungil ini disebut-sebut punya segudang manfaat kesehatan, dari menangkal radikal bebas hingga membantu melawan kanker.

    Ciplukan memiliki bentuk bulat kecil dengan lapisan tipis menyerupai kepompong. Buah ini kaya akan nutrisi, seperti antioksidan, vitamin A, B, C, E, K1, serta mineral esensial. Berkat kandungan tersebut, ciplukan dipercaya berkhasiat membantu mengatasi penyakit serius seperti kanker, hepatitis, hingga rematik. Tak heran jika permintaannya terus meningkat di pasar internasional.

    Di Indonesia, ciplukan banyak tumbuh di daerah beriklim tropis dengan kelembapan tinggi, salah satunya di Sumedang, Jawa Barat. Tanaman ini banyak tumbuh liar di pekarangan atau di tepian sawah atau tegalan. Tak jarang buah ini diabaikan oleh masyarakat Indonesia bahkan dibuang. Tanaman ini bahkann kerap disebut-sebut sebagai makanan ular.

    Kawasan Pamulihan di Sumedang menjadi salah satu sentra produksi berkat kondisi iklim yang ideal, dengan suhu rata-rata 24,7°C dan curah hujan yang cukup tinggi. Sejumlah petani lokal pun mulai membudidayakan ciplukan untuk memenuhi tingginya permintaan ekspor.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa Indonesia mengekspor ciplukan kering ke berbagai negara, dengan lima pasar utama yakni Vietnam, Amerika Serikat, Thailand, China, dan Singapura. Vietnam menjadi pembeli terbesar dengan nilai impor mencapai US$1,11 juta, disusul Amerika Serikat sebesar US$287.992. Dari sisi volume, Vietnam juga mendominasi dengan total 306.109 kg ciplukan kering, sementara Thailand dan Amerika Serikat masing-masing mengimpor 93.100 kg dan 39.702 kg.

    Popularitas ciplukan kering di luar negeri tak lepas dari tren gaya hidup sehat yang semakin berkembang. Di Amerika Serikat, ciplukan kering banyak dijual dalam bentuk snack sehat dan granola dengan harga mencapai US$15-20 per pon atau sekitar Rp314.000. Sementara itu, di Thailand dan Vietnam, buah ini juga diolah menjadi teh herbal dan camilan ringan yang sesuai dengan preferensi konsumen lokal.

    Amerika Serikat dan China tertarik pada produk ini karena meningkatnya permintaan makanan sehat, sedangkan Singapura, sebagai hub perdagangan Asia Tenggara, mencatat permintaan yang stabil berkat daya beli masyarakatnya yang tinggi. Adapun Vietnam dan Thailand memiliki ikatan perdagangan yang erat dengan Indonesia, sehingga akses pasar lebih mudah.

    Dengan tren makanan sehat yang terus berkembang, ciplukan kering memiliki peluang besar untuk semakin mengukuhkan posisi Indonesia di pasar global. Bertambahnya petani lokal yang membudidayakan ciplukan juga menjadi sinyal positif bagi industri ini. Jika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi salah satu pemasok utama golden berry dunia.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Melepaskan ketergantungan beras untuk menahan laju inflasi di Kalsel

    Melepaskan ketergantungan beras untuk menahan laju inflasi di Kalsel

    Banjarmasin (ANTARA) – Supono melangkah dan bergegas ke dapur, ia mengambil sebilah parang dan mulai mengupas singkong-singkong hasil panen dari kebun miliknya. Desa Karang Intan, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ini memisahkan pongkol demi pongkol dari buah singkong, untuk dikupas lebih banyak lagi.

    Setelah cukup, singkong-singkong itu dibersihkannya. Supono kemudian merendam beberapa kilogram singkong di wadah dengan air bersih dan didiamkan selama tiga hari tiga malam. Singkong itu mulai empuk, Supono mencuci dan meniriskan dari air rendaman.

    Tak jauh dari situ, Supono mengambil lesung sebuah alat penggiling tradisional, halus namun bertenaga menumbuk singkong-singkong yang sudah direndam tadi.

    Singkong yang sudah ditumbuk kemudian dipres menggunakan kain halus hingga tidak menyisakan tirisan air. Singkong yang lembut kemudian disaring halus untuk dipisahkan dari serat-serat berbentuk urat keras. Penyaringan ini berulang-ulang dilakukan untuk memastikan tumbukan singkong lembut.

    Supono menggunakan insting berapa lama harus merendam singkong di air dan berapa kali harus menyaring tumbukan singkong. Proses ini sangat menentukan hasilnya sebelum melanjutkan ke proses membentuk singkong halus menjadi butiran-butiran yang menyerupai bentuk beras. Supono membentuk singkong halus menjadi butiran-butiran kecil, memang belum 100 persen mirip dengan beras asli.

    Setelah proses membentuk butiran-butiran, singkong dijemur di bawah terik matahari sekitar dua jam. “Nah di sini insting juga sangat diperlukan, kalau terlalu sebentar dijemur, nasi yang dihasilkan nanti lengket-lengket. Kalau terlalu lama dijemur, nasi yang dihasilkan nanti terlalu keras,” kata Supono menjelaskan.

    Butiran yang menyerupai beras itu kemudian dikukus sekitar 30 menit. Setelah menghasilkan gumpalan, kemudian diurai dan didinginkan serta dilanjutkan dengan proses penyaringan untuk memisahkan bagian yang keras sehingga menyisakan bagian singkong yang paling lembut.

    Butiran beras kemudian dijemur kembali di bawah terik matahari sekitar delapan jam sebelum ditampi untuk memastikan bagian-bagian keras menyerupai urat tidak menyatu di beras singkong. Proses ini adalah bagian terakhir. Sebelum menjadi nasi, butiran singkong dibersihkan dengan air dan dikukus selama 10-15 menit, nasi Oyek sudah bisa dihidangkan dan dicampur dengan bermacam lauk.

    Oyek adalah produk beras analog berbahan singkong dari inovasi berkelanjutan hasil kreativitas Ketua Kelompok Tani Maju Makmur di Desa Karang Intan. Supono, ketua kelompok tani di desa itu yang pertama kali mengenalkan Oyek ke penduduk setempat. Melalui langkah kecil ini, beras Oyek diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengendalian infladi di daerahnya.

    Ekonomi tumbuh

    Supono berkisah, inovasi ini lahir ketika pandemi COVID-19 melanda pada awal 2020 yang menyebabkan aktivitas ekonomi penduduk desa terbatas. Akses transportasi penopang sektor perdagangan dan menjadi tulang punggung mobilitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nyaris terputus.

    Supono yang mengandalkan sektor kebun tentu terbatas menjual hasil buminya untuk menghasilkan rupiah. Hampir dua tahun pemerintah membatasi aktivitas masyarakat untuk mencegah COVID-19 tidak menular lebih luas.

    Karena kondisi ini, Supono memikirkan untuk menghasilkan rupiah dari hasil aktivitas di dalam rumah. Hingga akhirnya inovasi beras Oyek dihasilkan Supono sambil menyempurnakan sejak 2020.

    Selama proses itu, Supono mulai mendapatkan perhatian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan dan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Supono mendapatkan bantuan alat mesin dan pelatihan untuk mengembangkan Nasi Oyek agar lebih produktif dan bermutu.

    Mesin ramah lingkungan penggiling singkong dan hemat listrik menjadi awal pengembangan produk Supono. Bantuan ini kemudian dikembangkan Bank Indonesia dengan alat mesin penggiling tanpa tenaga listrik. Supono tidak lagi menggiling dengan lesung alat tradisional, kini lebih leluasa dan hemat waktu.

    Bahkan dengan mesin cetak teknologi canggih bantuan dari Bank Indonesia, Supono tidak lagi membentuk cetakan beras singkong menggunakan tangan. Bantuan ini mempermudah Supono agar butiran singkong yang dibentuk dapat menyerupai persis seperti butiran beras asli.

    Pada 2023, produk olahan Supono resmi didaftarkan dan memiliki hak cipta hingga berlabel halal. Dengan kemasan plastik dominan berwarna putih, beras Oyek kini dikenal masyarakat luas di daerah itu.

    Supono juga menerima bantuan rumah produksi Nasi Oyek yang dipusatkan di Kelompok Tani Maju Makmur untuk mengembangkan dan memasarkan Nasi Oyek. Dengan modal sekitar 3 kg singkong mentah yang jika dinominalkan mencapai Rp9.000, Supono mampu menghasilkan 1 kg Nasi Oyek dengan nilai jual Rp20.000, yang artinya Supono mendapatkan laba sekitar 100 persen dari modal.

    “Ini hanya hitung-hitungan ekonomi. Kalau yang sebenarnya lebih untung karena singkong dari kebun sendiri, tenaga sendiri tanpa menggaji pekerja, semua dikerjakan di rumah. Harga bisa bersaing dengan beras padi, tidak terlalu rugi karena Oyek bisa diproduksi dengan mudah,” kata Supono.

    Jika dibandingkan dengan nasi dari beras lokal, Nasi Oyek mengandung karbohidrat kompleks yang mengandung molekul Olizosakarida dan Polisakarida. Kandungannya lebih banyak dibandingkan nasi beras lokal dengan karbohidrat sederhana seperti monosakarida.

    Karbohidrat yang terkandung dalam Oyek akan diserap lebih lambat oleh tubuh sehingga produksi energi dapat terus berlanjut. Dengan cara ini, tubuh tidak mudah merasa lapar dan terhindar dari obesitas.

    Oyek dapat disimpan lama jika terbungkus rapat menggunakan kantong plastik bisa tahan hingga 3 tahun, dan jika sudah dimasak bisa bertahan 3 hari, tidak basi dan tidak berjamur. Berkat inovasi itu, Supono dan warga desa setempat tidak menggantungkan pangan dari komoditas beras.

    Menyumbang inflasi

    Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Puji Hanifah, mengungkapkan provinsi berpenduduk sekitar 4,2 juta jiwa ini sudah terbiasa dengan beras lokal. Harga beras lokal yang kerap melambung karena tingginya permintaan bisa mencapai Rp25.000 per liter.

    “Penduduk lokal itu sudah terbiasa dengan tekstur beras lokal, jadi sudah biasa kalau harga beras sering naik karena tingginya permintaan yang dapat menyumbang inflasi. Komoditas beras yang kerap menyumbang inflasi itu beras lokal,” kata Puji.

    Dukungan pemerintah daerah terhadap inovasi kelompok tani itu pun sejalan dengan langkah pemerintah pusat untuk meragamkan jenis-jenis pangan di daerah, sebagai salah satu upaya mengendalikan inflasi dari sektor beras.

    Inovasi positif ini pun terus dikembangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan melalui pembinaan bagi kelompok tani. Bahkan tidak hanya di kalangan kelompok tani. Saat ini di beberapa desa dengan salah satu program unggulan ketahanan pangan telah menjangkau Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.

    Pada 2025, pemerintah daerah setempat memfasilitasi pendanaan sebesar Rp120 juta bagi Kader PKK pada empat desa di Hulu Sungai Selatan dan Tapin dengan fokus diversifikasi pangan untuk berinovasi menghasilkan banyak jenis pangan yang diolah dari umbi-umbi, pisang, dan tanaman hortikultura lain untuk diolah menghasilkan produk berlabel halal.

    Berdasarkan data rutin yang dirilis setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, secara y-o-y, sektor pangan jenis beras, nasi, hingga konsumsi rumah tangga selalu menyumbang inflasi. Data terakhir pada Juli 2025, inflasi y-o-y di Kalimantan Selatan tercatat di angka 2,48 persen.

    Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan menilai pentingnya langkah kolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di daerah dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui diversifikasi pangan guna memperluas jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat.

    Kalimantan Selatan telah dan terus mengambil langkah atau cara yang dapat dilakukan di antaranya dengan mengubah pola konsumsi masyarakat, meningkatkan produksi pangan lokal serta menciptakan stabilitas harga.

    Mengubah pola konsumsi masyarakat dapat dilakukan melalui pengenalan berbagai jenis pangan lokal, meningkatkan produksi pangan lokal dengan diversifikasi pangan guna membantu meningkatkan ketersediaan pasokan pangan dan mengurangi tekanan inflasi, serta menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.

    Berkat usaha serius, Kalimantan Selatan telah beberapa kali menerima penghargaan TPID Award yakni pada 2023 dan 2024. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh penghargaan dalam kategori “TPID Provinsi Berkinerja Terbaik” di wilayah Kalimantan.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Modal asing masuk bersih Rp15,31 triliun pada 11-14 Agustus

    BI: Modal asing masuk bersih Rp15,31 triliun pada 11-14 Agustus

    modal asing masuk bersih di pasar saham, SBN dan SRBI masing-masing sebesar Rp5,37 triliun, Rp7,88 triliun dan Rp2,05 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik sebesar Rp15,31 triliun pada pekan ketiga bulan ini yakni periode transaksi 11-14 Agustus 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, merinci bahwa jumlah tersebut terdiri dari modal asing masuk bersih di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp5,37 triliun, Rp7,88 triliun dan Rp2,05 triliun.

    Sejak awal tahun ini hingga 14 Agustus 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp57,48 triliun dan Rp94,52 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp71,83 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat turun dari 73,78 basis poin (bps) per 8 Agustus 2025 menjadi 67,72 bps per 14 Agustus 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di level Rp16.150 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (15/8), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (14/8) di level Rp16.106 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat menguat ke level 98,25 pada akhir perdagangan Kamis (14/8).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun tercatat naik di level 6,37 persen pada Jumat (15/8) pagi, dari sebelumnya 6,35 persen pada akhir perdagangan Kamis (14/8).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,285 persen pada akhir perdagangan Kamis (14/8).

    Bank Indonesia pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Airlangga sebut sejumlah leading indicator ekonomi, positif

    Menko Airlangga sebut sejumlah leading indicator ekonomi, positif

    Kalau kita lihat juga sejumlah leading indicator, kita lihat Indeks Kepercayaan Konsumen juga positif, kemudian juga penjualan riil juga positif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen year-on-year (yoy) tercermin dari realisasi positif sejumlah indikator utama (leading indicator) perekonomian.

    Ia menuturkan sejumlah leading indicator tersebut termasuk Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), Indeks Pertumbuhan Riil (IPR), neraca perdagangan, impor barang modal, realisasi investasi, hingga cadangan devisa.

    “Kalau kita lihat juga sejumlah leading indicator, kita lihat Indeks Kepercayaan Konsumen juga positif, kemudian juga penjualan riil juga positif,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan bahwa IKK masih terus optimis dengan capaian pada Juli 2025 tercatat sebesar 118,1. Sementara itu, IPR tumbuh 4,77 persen yoy per Juli 2025.

    Realisasi investasi pada periode Januari hingga Juni 2025 mencapai Rp924,9 triliun, atau tumbuh 13,6 persen yoy, dengan serapan tenaga kerja mencapai 1,26 juta orang.

    “Ekspor, impor, dan neraca perdagangan juga (tumbuh) positif. Ekspor tumbuh double digit 11,29 persen yoy, impor (naik) 4,28 persen yoy. Neraca perdagangan bulan Juni sebesar 4,1 miliar dolar AS (Rp66,24 triliun, kurs 1 dolar AS = Rp16.162),” ujar Airlangga.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia hingga Juni 2025 mencapai 23,43 miliar dolar AS (Rp378,67 triliun) dengan impor sebesar 19,33 miliar dolar AS (Rp312,41 triliun).

    Airlangga menyatakan nilai impor barang modal yang signifikan pada triwulan II 2025 mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

    “Yang baik adalah impor daripada barang modal yang besarnya 32,5 persen secara year-on-year dan cadangan devisa relatif aman lebih dari 6 bulan yaitu di atas 152 miliar dolar AS (Rp2,46 kuadriliun),” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan Jakarta, Jumat, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 disumbang oleh konsumsi masyarakat dan ekspor dari hilirisasi.

    Prabowo menyebut lebih dari setengah pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang oleh sektor konsumsi masyarakat, yang kenaikannya hingga 4,97 persen.

    Ekspor Indonesia pun disebut tumbuh kuat yakni 10,67 persen. Menurut Prabowo, hal tersebut disumbang oleh nilai tambah dari hilirisasi yang memperkuat ekspor.

    “Kita rasakan sekarang, ekonomi triwulan II 2025 tumbuh 5,12 persen year-on-year, membaik dari triwulan I, 4,87 persen,” ujar Prabowo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.