Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

    BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa telah memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin (bps) sejak September 2024. Namun, efektivitas transmisi penurunan BI Rate masih harus dipercepat untuk suku bunga perbankan. 

    Dalam agenda Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI 19 dan 20 Agustus, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa bank sentral kembali menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%.

    Dia lalu menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat transmisi penurunan suku bunga acuan ke suku bunga pasar uang dan perbankan. 

    Perry mengakui bahwa efektivitas transmisi penurunan suku bunga acuan yang telah dilakukan sejak September 2024 sebesar 100 bps belum berdampak besar pada suku bunga di perbankan. 

    “Penurunan BI Rate sebesar 100 bps sejak September 2024 telah diikuti suku bunga pasar uang, meskipun langkah-langkah lebih lanjut perlu ditempuh untuk mempercepat penurunan suku bunga perbankan,” terangnya melalui video conference, Rabu (20/8/2025). 

    Di pasar uang, terang Perry, suku bunga Indonia terus menurun sejalan dengan penurunan BI Rate menjadi 5,25% pada Juli 2025 dan operasi moneter bank sentral. Penurunan terjadi dari 5,14% pada Juli 2025 lalu ke level 4,78% pada 19 Agustus 2025. 

    Kemudian, suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6, 9 dan 12 bulan juga menurun dari sebelum penurunan BI Rate pada Juli 2025 ke level per 15 Agustus 2025. 

    Suku bunga SRBI tenor 6 bulan turun dari 5,85% ke 5,28%, sedangkan untuk tenor 9 bulan turun dari 5,86% ke 5,32%. Kemudian, suku bunga SRBI tenor 12 bulan turun dari 5,87% ke 5,34%. 

    Tidak hanya itu, imbal hasil (yield) SBN untuk tenor 2 tahun turun dari 5,86% menjadi 5%. Lalu, yield SBN tenor 10 tahun menurun dari 6,56% menjadi 6,40%. 

    Selanjutnya, efek pemangkasan BI Rate terang Perry juga mulai dirasakan oleh suku bunga deposito satu bulan yang mulai menurun dari 4,85% pada Juni 2025 menjadi 4,75% pada Juli 2025. 

    Kendati demikian, bos bank sentral itu mengakui penurunan suku bunga kredit perbankan justru masih berjalan lambat pada Juli 2025. Suku bunga kredit perbankan tercatat pada periode itu sebesar 9,16% atau masih relatif sama dengan bulan sebelumnya. 

    “Bank Indonesia memandang suku kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” pungkas Perry. 

  • Produsen Belum Siap Penerapan Cukai Minuman Manis pada 2026

    Produsen Belum Siap Penerapan Cukai Minuman Manis pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Minuman Ringan alias Asrim menyatakan belum siap dengan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK pada 2026, seperti yang ditetapkan dalam RAPBN 2026.

    Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengaku tidak kaget dengan rencana implementasi cukai MBDK dalam RAPBN 2026. Menurutnya, rencana tersebut sudah masuk ke dalam APBN beberapa tahun terakhir meski tak kunjung terealisasi.

    Hanya saja, Triyono berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan dampak penerapan cukai MBDK ke industri. Dia berpendapat, cukai MBDK hanya akan menambah beban bagi industri yang ujungnya akan menjadi beban bagi konsumen/masyarakat.

    Cukai MBDK, sambungnya, akan mengakibatkan kenaikan harga produk yang akan berdampak pada penurunan penjualan. Apalagi, Asrim mencatat kinerja industri minuman siap saji dalam kemasan masih dalam tekanan besar. 

    “Pertumbuhan sejak 2023 terus menurun. 2023 pertumbuhan di kisaran 3.1%, kemudian menurun ke 1.2% di 2024. Bahkan kuartal I/2025, terus turun menjadi -1.3%. Ini perlu menjadi perhatian kita semua termasuk pemerintah,” kata Triyono kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Dia menilai implementasi cukai MBDK sekedar upaya menambah jenis pajak baru guna menaikkan tax ratio atau rasio pajak terhadap produk domestik bruto. Menurut Triyono, otoritas fiskal seperti berburu di kebun binatang karena subjek pajak/cukai MBDK adalah perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah membayar beragam jenis pajak.

    Tak hanya itu, klaimnya, penerapan cukai minuman manis terbukti di berbagai negara tidak efektif untuk menurunkan tingkat prevalensi penyakit tidak menular/obesitas.

    “Bagi Indonesia kami meyakini hal yang sama akan terjadi. MBDK bukan kontributor utama sumber kalori bagi masyarakat Indonesia. Data BPS 2022 menunjukkan bahwa kontributor utama konsumsi kalori dalam pangan (mamin) datang dari pangan yang disiapkan di rumah, sebesar 79%,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Triyono meyakini penerapan cukai MBDK hanya menyasar sebagian kecil sumber pasokan gula/kalori bagi masyarakat sehingga dampaknya ke penambahan beban industri dalam negeri.

    Sebagai informasi, wacana penerapan cukai MBDK notabenenya sudah ada sejak 2020. Kendati demikian, penerapannya terus diundur. Dalam APBN 2025, pemerintah bahkan sudah menetapkan target penerimaan dari cukai MBDK yaitu sebesar Rp3,8 triliun. Hanya saja hingga kini, implementasinya tetap tidak terealisasi.

    Kini dalam RAPBN 2026, pemerintah menyatakan akan kembali menerapkan cukai MBDK, sebagai bagian dari ekstensifikasi barang kena cukai. 

    “Pengaturan pengenaan cukai atas MBDK bertujuan untuk mendukung upaya pengendalian konsumsi atas produk yang memiliki eksternalitas negatif terhadap kesehatan sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tertulis dalam dokumen tersebut, dikutip Rabu (20/8/2025).

    Kendati demikian, otoritas fiskal mengakui implementasi kebijakan itu berpotensi menghadapi risiko dari sisi kesiapan pelaku usaha, terutama bersumber dari keberagaman produk dan rantai distribusi yang berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan.

    Selain itu, pemerintah mengidentifikasi risiko dari masyarakat yang menyadari pentingnya kebijakan cukai minuman manis. Oleh sebab itu, pemerintah menyatakan siap menumbuhkan kesadaran dari masyarakat secara terus-menerus atas efek negatif dari konsumsi gula berlebih bagi kesehatan.

  • BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

    BI Rate Turun, Menko Airlangga Desak Perbankan Ikut Pangkas Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 25 basis poin ke level 5,00%.

    Airlangga meyakini keputusan Bank Indonesia akan berdampak positif ke perekonomian Indonesia. Kendati demikian, dia juga mengingatkan agar perbankan juga mengikuti langkah Bank Indonesia agar dampaknya ke pertumbuhan ekonomi maksimal.

    “Bagus lah buat ekonomi [penurunan BI Rate ke 5,00%]. Harapannya transmisi ke perbankan bisa lebih cepat, sehingga suku bunga perbankan juga bisa turun,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

    Pemangkasan BI Rate ke level 5,00% sendiri disampaikan dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada hari ini, Rabu (20/8/2025). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa keputusan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan itu telah didasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan.

    “Keputusan penurunan suku bunga ini konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian,” terang Perry dalam pengumuman hasil rapat RDG secara daring.

    Ke depan, lanjutnya, BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini bakal berada di atas titik tengah 4,6% secara tahunan atau year on year (YoY) hingga 5,4% YoY

    Penurunan Bunga Kredit Masih Lambat

    Adapun BI melaporkan transmisi pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate belum terlalu terlihat pada suku bunga kredit perbankan. Padahal, BI sudah memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar total 75 basis poin sejak awal 2025. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. Pada Juli 2025, suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16%, masih relatif sama dengan bulan sebelumnya.

    “Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Agustus 2025 pada Rabu (20/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan jika melihat data-data terkini, transmisi suku bunga yang terjadi saat ini tidak secepat pada penurunan BI Rate sebelumnya. Meski demikian, kata Juda, terlihat data yang cukup menggembirakan meskipun belum kuat.

    Salah satunya, suku bunga deposito perbankan turun dari 4,85% pada Juni 2025 menjadi 4,75% pada Juli 2025 atau susut 10 bps. Suku bunga kredit baru juga mengalami penurunan, khususnya untuk kredit korporasi, komersial, dan UMKM.

    “Suku bunga kredit korporasi turun 27 bps dari 7,58% ke 7,31%, komersial 8,35% ke 8,26% atau 9 bps, dan UMKM turun 15 bps dari 11,01% pada Juni 2025 ke 10,86% Juli 2025,” jelas Juda.

    Dia juga menyebutkan, jika dilihat dari kelompok bank, bank BUMN, BPD, dan KCBA atau bank asing telah kompak menurunkan suku bunga kredit. Sementara, bank umum swasta nasional (BUSN) masih mengalami kenaikan suku bunga kredit.

    “Dengan adanya penurunan suku bunga BI Rate lebih lanjut hari ini, kemudian likuiditas yang masih sangat tinggi, dan ekspansi pemerintah yang lebih cepat pada semester II, kami optimis apa yang kita lakukan, baik konteks BI rate maupun penyediaan likuiditas akan tertransmisi lebih baik pada semester II/2025,” jelasnya.

  • BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5%

    BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5%

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5%. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Agustus 2025.

    Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dipangkas 25 bps menjadi 4,25%, sedangkan Lending Facility ikut turun 25 bps ke level 5,75%.

    “Rapat Dewan Gubernur BI pada 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5%. Demikian juga suku bunga Deposit Facility turun sebesar 25 bps menjadi 4,25% dan suku bunga Lending Facility juga turun 25 bps menjadi 5,75%,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (20/8/2025).

    Perry menjelaskan, langkah ini konsisten dengan proyeksi inflasi 2025-2026 yang tetap rendah di kisaran sasaran 2,5% ±1%, stabilnya nilai tukar rupiah, serta kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai kapasitas perekonomian nasional.

    “Keputusan penurunan suku bunga BI Rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai kapasitas perekonomian,” jelas Perry.

    Sebelumnya, BI juga sudah memangkas BI Rate dua kali sepanjang tahun ini, yakni pada Mei menjadi 5,50% dan pada Juli kembali turun ke 5,25%. Dengan keputusan terbaru, bunga acuan kini berada di level terendah sepanjang 2025.

    Langkah BI ini diharapkan bisa memberi stimulus tambahan bagi dunia usaha dan mendorong kredit perbankan, sekaligus tetap menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.

    Lihat juga Video: BI Menahan Suku Bunga Imbas Perang Iran

    (aid/rrd)

  • Janjikan Perlindungan, Bapanas Minta Penggilingan Padi Pasok Beras ke Pasar

    Janjikan Perlindungan, Bapanas Minta Penggilingan Padi Pasok Beras ke Pasar

    JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan pelaku usaha penggilingan padi dan pedagang beras agar tetap konsisten mengisi pasokan di pasar tradisional maupun modern di tengah fluktuasi harga beras.

    “Badan Pangan Nasional bersama Satgas Pangan Polri meminta penggiling padi untuk dapat tetap memproduksi beras dan menyuplai ke pasar tradisional dan pasar modern dengan menepati syarat mutu seperti yang tertera pada label kemasan,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Selasa, 19 Agustus.

    Pemerintah memastikan bagi pelaku usaha yang taat aturan akan mendapat perlindungan.

    “Pemerintah mengajak penggilingan padi dan pengusaha beras tidak ada yang melakukan penarikan atau menahan stok yang ada. Tetap saja menjual secara konsisten, tapi harganya harus sesuai dengan syarat mutu dan ketentuan yang berlaku. Seperti kata Bapak Menko Pangan, kalau tidak melanggar dan taat aturan, pemerintah pasti melindungi,” sambungnya.

    Arief menekankan pentingnya ketaatan standar mutu beras yang beredar. Menurutnya, perbedaan harga beras kemasan dan curah salah satunya dipengaruhi biaya kemasan (packaging).

    “Hari ini yang harus diperbaiki adalah orang yang memproduksi beras yang dalam packaging, itu harus sesuai dengan packaging-nya. Kalau mau jual beras yang curah, yang tidak ada packaging-nya, tapi harus disesuaikan sama mutunya, silakan saja. Karena salah satu komponen harga dari sebuah beras ada di kemasannya. Jadi harganya memang bisa lebih murah, misalnya Rp 14.900 berarti harganya mungkin bisa jadi Rp 14.500-Rp14.600 dengan tanpa packaging,” jelasnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras terus meningkat sejak Mei 2025, dari 0,20 persen menjadi 1,35 persen pada Juli, tertinggi sepanjang tahun ini, meski masih lebih rendah dari 2024 yang mencapai 5,32 persen.

    Namun, berdasarkan pantauan Panel Harga Pangan Bapanas, rerata harga beras medium dan premium mulai turun secara bertahap per 19 Agustus. Penurunan harga beras medium di Zona 1 dan 2 tercatat masing-masing 0,26 persen dan 0,25 persen dibanding pekan sebelumnya, sedangkan beras premium turun 0,21 persen dan 0,08 persen.

    Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah menggelontorkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) lewat dua program yaitu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras.

    Per 19 Agustus, realisasi SPHP sudah mencapai 38.800 ton, dengan penyaluran harian yang melonjak hingga 5.100 ton pada 15 Agustus, naik lebih dari lima kali lipat dibanding pekan sebelumnya.

    Selain itu, Bulog juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat dengan total alokasi 365,5 ribu ton. Hingga 19 Agustus, realisasi sudah mencapai 93,77 persen atau sekitar 342,7 ribu ton kepada lebih dari 17,1 juta keluarga.

  • Pasar cermati arah kebijakan Bank Indonesia, IHSG diprediksi mendatar

    Pasar cermati arah kebijakan Bank Indonesia, IHSG diprediksi mendatar

    Pekerja Bursa Efek Indonesia (BEI) berswafoto di depan layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU/aa).

    Pasar cermati arah kebijakan Bank Indonesia, IHSG diprediksi mendatar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi bergerak mendatar pada perdagangan Rabu (20/08), dengan sentimen utama akan berasal dari tingkat domestik. Sentimen utama akan berasal dari pelaku pasar yang mencermati arah kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dalam pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Agustus 2025.

    “Diperkirakan IHSG menguji level support 7.800 dan sekaligus berpeluang menutup gap down,” ujar Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan hasil RDG BI, yang menurut konsensus akan mempertahankan BI Rate pada level 5.25 persen, setelah pada RDG Juli 2025 menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin. BI diperkirakan masih berpeluang menurunkan suku bunga lagi pada tahun ini, apabila laju inflasi masih terkendali dalam kisaran target BI yaitu 1,5- 3,5 persen.

    Inflasi Mei-Juli 2025 berturut-turut mengalami kenaikan mencapai 2,37 persen year on year (yoy) pada Juli 2025, yang merupakan inflasi tertinggi sejak Juni 2024, meskipun masih dalam kisaran target BI. Dari mancanegara, pelaku pasar masih menantikan simposium ekonomi tahunan para bank sentral di Jackson Hole, yang mana Ketua The Fed Jerome Powell akan melakukam berpidato.

    Pelaku pasar menantikan bagaimana arah kebijakan moneter The Fed hingga akhir tahun. Menurut FedWatch CME, terdapat peluang 85 persen untuk penurunan suku bunga The Fed sebanyak 25 bps pada pertemuan September 2025 mendatang. Di sisi lain, pelaku pasar mencermati keputusan moneter bank sentral China yang diperkirakan akan kembali mempertahankan Loan Prime Rate 1 tahun pada level 3 persen dan 5 tahun pada level 3,5 persen.

    Dipertahankannya suku bunga pada level rendah, disinyalir sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi China di tengah ancaman perang tarif, melemahnya daya beli dan mendorong pemulihan sektor properti.

    Dari kawasan Eropa, Presiden Trump mengatakan negosiasi perdamaian antara Ukraina dan Rusia dapat dilakukan selagi kedua negara masih berperang. Selain itu, pertemuan antara Presiden Putin dan Presiden Zelenskyy sedang direncanakan, yang akan diikuti oleh pertemuan trilateral yang akan melibatkan Trump.

    Dari Inggris, akan dirilis data inflasi Juli 2025 yang diperkirakan naik menjadi 3,7 persen (yoy) dari 3,6 persen (yoy) di Juni 2025 yang merupakan level tertinggi sejak Januari 2024. Pada perdagangan Selasa (19/08), bursa saham Eropa ditutup menguat, di antaranya Euro Stoxx 50 menguat 0,87 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,34 persen, indeks DAX Jerman naik 0,45 persen, serta indeks CAC Prancis menguat 1,21 persen.

    Sementara itu, bursa saham AS di Wall Street ditutup variatif pada perdagangan Selasa (19/08), diantaranya Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 10,57 poin atau 0,02 persen ditutup di level 44.922,19, indeks S&P 500 melemah 0,58 persen ke level 6.411,91, indeks Nasdaq Composite melemah 314,82 poin atau 1,46 persen dan ditutup di level 21.314,02.

    Sumber : Antara

  • Sistem Akreditasi Panti Asuhan Bakal Diubah, Ada Reward and Punishment Nasional 20 Agustus 2025

    Sistem Akreditasi Panti Asuhan Bakal Diubah, Ada Reward and Punishment Nasional 20 Agustus 2025

    Sistem Akreditasi Panti Asuhan Bakal Diubah, Ada Reward and Punishment
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bakal mengubah sistem akreditasi panti asuhan.
    Dalam rapat yang digelar di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Selasa (19/8/2025), mereka sepakat bahwa akreditasi tak boleh sekadar formalitas administrasi, melainkan harus mengukur kualitas layanan pengasuhan dengan mekanisme penghargaan dan hukuman atau 
    reward
     
    and
     
    punishment
     yang jelas.
    Gus Ipul mengungkapkan, masih banyak Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tidak terakreditasi, bahkan lebih dari 2.000 lembaga fiktif hanya bermodal papan nama.
    Lebih dari 85 persen anak di panti pun bukan yatim piatu, melainkan masih memiliki salah satu orang tua.
    “Kalau akreditasi tidak memberi insentif atau sanksi, orang enggan memperbaiki layanan. Ini yang akan kita ubah,” tegas Gus Ipul dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).
    Kementerian Sosial kini tengah merevisi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) agar akreditasi menjadi instrumen penjamin kualitas pengasuhan.
    LKS yang melanggar akan dikenai sanksi tegas, sedangkan yang memenuhi standar akan mendapat penghargaan.
    Biaya pengurusan anak di panti, yang 5 hingga 10 kali lebih besar dari pengasuhan berbasis keluarga, juga menjadi alasan kuat agar regulasi ini diarahkan pada peningkatan kualitas, bukan sekadar legalitas.
    Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin, menambahkan bahwa filantropi dan dana sosial masyarakat harus diatur lebih transparan dan akuntabel.
    “Seluruh penyaluran bantuan sosial wajib berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tidak salah sasaran,” kata Cak Imin.
    Dia mengatakan, persoalan data memang menjadi warisan besar.
    Selama ini, data kemiskinan tersebar di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dengan kriteria berbeda-beda.
    Akibatnya, tingkat ketidaktepatan sasaran bantuan sosial (bansos) tinggi, 45 persen untuk bansos Kemensos, dan subsidi BBM bahkan 82 persen tidak tepat sasaran.
    “Presiden pun mengeluarkan Perpres No. 4/2025 yang menugaskan BPS sebagai lembaga kredibel untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan,” kata Cak Imin.
    Untuk itu, Gus Ipul menekankan, seluruh kementerian/lembaga harus tunduk pada data BPS.

    Dia menegaskan, jika setiap kementerian menggunakan datanya sendiri, masalah tentu tak akan selesai.
    “Kalau masing-masing pakai data sendiri, masalah tidak akan selesai. Kritik boleh, masukan boleh, tapi semua harus berbasis BPS,” ujar Gus Ipul.
    Dia menegaskan berbagai program yang dijalankan saat ini oleh Kemensos adalah strategi besar menuju nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
    “Akreditasi panti, digitalisasi bansos, dan Sekolah Rakyat adalah bagian dari strategi besar menuju nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Semua butuh regulasi yang kuat, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat,” tegas Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan SKB, Ini Tahapan setelah SKD CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2025

    Bukan SKB, Ini Tahapan setelah SKD CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur sekolah kedinasan saat ini telah memasuki tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

    SKD CPNS jalur sekolah kedinasan berlangsung pada 11-26 Agustus 2025. Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025.

    Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

    Namun bukan SKB, tahapan selanjutnya untuk tes CPNS jalur sekolah kedinasan yakni seleksi yang akan dilaksanakan melalui CAT BKN.

    Peserta yang lolos SKD akan diminta untuk mengikuti Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN pada 10-11 September 2025.

    Formasi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2025

    Diketahui, alokasi formasi untuk sekolah kedinasan ini berjumlah 3.252 yang difokuskan pada 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara.

    Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.

    Jadwal Lengkap CPNS jalur Sekolah Kedinasan 2025

    Berikut jadwal lengkap pelaksanaan seleksi CPNS 2025 yang dibuka hanya melalui jalur sekolah kedinasan.

    Jadwal Lengkap CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan
    Pengumuman Seleksi 28 Juni – 12 Juli 2025
    Pendaftaran Seleksi 29 Juni – 18 Juli 2025
    Seleksi Administrasi 29 Juni – 21 Juli 2025
    Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 22 – 24 Juli 2025
    Pemrosesan dan Penyampaian Kode Billing PNBP melalui akun SSCASN 25-27 Juli 2025
    Pembayaran Kode Billing PNBP 28 Juli – 1 Agustus 2025
    Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP 2-3 Agustus 2025
    Penyusunan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 4-6 Agustus 2025
    Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (Lokasi, Waktu, dan Sesi Ujian Peserta) 5-10 Agustus 2025
    Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 11-26 Agustus 2025
    Pengolahan Nilai SKD 23-29 Agustus 2025
    Pengumuman Hasil SKD 27-31 Agustus 2025
    Pemrosesan dan Penyampaian Kode Billing PNBP melalui akun SSCASN apabila Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 1-2 September 2025
    Pembayaran PNBP Seleksi Lanjutan CAT BKN 3-7 September 2025
    Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 8-9 September 2025
    Penjadwalan Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 10-11 September 2025
    Pengumuman Jadwal Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN (Lokasi, Waktu dan Sesi Ujian Peserta) 12-14 September 2025
    Pelaksanaan Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 15-16 September 2025
    Pelaksanaan Seleksi Lanjutan Non CAT BKN 28 Agustus – 16 September 2025
    Pengumuman Kelulusan Akhir oleh Kementerian/Lembaga 7-18 September 2025
    Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Sekolah Kedinasan ke BKN melalui SSCASN 7 September – 6 Oktober 2025

  • Gubernur Sumut Tekankan Pentingnya Kolaborasi BPS dan Pemprov

    Gubernur Sumut Tekankan Pentingnya Kolaborasi BPS dan Pemprov

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebutkan sinergitas pengelolaan Satu Data antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut adalah keharusan.

    Sebab data dan informasi statistik sangat penting, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

    Hal itu terungkap pada pertemuan Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Kepala BPS Sumut Asim Saputra di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (19/8/2025). Pertemuan ini juga sebagai tindak lanjut, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumut dengan Kepala BPS Sumut, terkait Sinergi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, baru-baru ini.

    “Pelaksanaan Satu Data Daerah merupakan upaya untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standar data yang seragam, metadata yang jelas, serta keterpaduan antar-perangkat daerah,” ucapnya. Hal itu dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan yaitu Pemerintah daerah dan BPS di daerah.

    Penerapan kebijakan ini sangat penting untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Dengan data yang valid dan terintegrasi, proses perencanaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, terukur, dan akuntabel.

    Sementara, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menyampaikan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan seluruh kepala BPS di Provinsi Sumut. Pada pertemuan itu, akan menyinkronkan serta menyelaraskan program Satu Data, termasuk untuk Provinsi Sumut.

    “Kami sudah bangun aplikasinya dengan berkolaborasi bersama Dinas Kominfo Sumut sebagai Walidata. Nantinya semua data bisa diakses melalui program Satu Data, seperti data penerima Bansos, kesehatan, termasuk data infrastruktur,” ucapnya.

    Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Effendy Pohan, Plt Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, serta pimpinan BPS Sumut.

  • Badai PHK Tekstil Masih Terjadi, Pengusaha Tuding Mafia Impor Biang Keladi

    Badai PHK Tekstil Masih Terjadi, Pengusaha Tuding Mafia Impor Biang Keladi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pegiat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menuding mafia kuota impor sebagai biang kerok keterpurukan sektor tekstil nasional. Kehadiran mafia impor juga menjadi salah satu pemicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi.

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mencatat sekitar 250.000 pekerja terkena PHK akibat penutupan 60 pabrik sepanjang 2023-2024.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) baru-baru ini juga merilis data pengurangan tenaga kerja sampai dengan Agustus 2025 sekitar 400.000 orang yang didominasi sektor TPT dan alas kaki.

    Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil menilai hal tersebut terjadi tak lepas dari kehadiran mafia kuota impor. Adapun, kuota impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian setiap tahunnya terus naik.

    “Tapi di sisi lain kita lihat banyak perusahaan tutup dan PHK karena tidak mampu bersaing dengan barang impor. Artinya, kuota impor yang dikeluarkan Kemenperin telah memakan porsi produk lokal di pasar domestik,” kata Agus dalam keterangan resminya, Selasa (19/8/2025).

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), impor benang dan kain pada 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton. Namun, pada 2024, impor kedua produk tersebut masing-masing telah mencapai 462.000 ton dan 939.000 ton.

    Untuk diketahui, kuota impor tekstil diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui pertimbangan teknis (Pertek) berdasarkan peraturan tata niaga impor dari Kementerian Perdagangan.

    Dalam hal ini, Agus menerangkan bahwa tak sedikit keluhan dari industri lokal tentang kuota impor yang
    mereka ajukan umumnya hanya diberikan kurang dari sepertiga kapasitas produksinya per tahun.

    “Kalau kebutuhan industri dari impor hanya diberikan 30%, tapi data impornya naik, lantas kuota impor yang besar diberikan pada siapa?” ungkap Agus.

    Di sisi lain, Sekjen APSyFI Farhan Aqil Syauqi menyoroti kontribusi sektor TPT terhadap produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya terus turun dari 1,16% pada 2016 hingga hanya 0,99% pada 2024.

    Tak hanya itu, neraca perdagangan TPT juga turun dari US$3,6 miliar pada 2016 hingga hanya US$2,4 miliar pada 2024.

    “Bahkan dari sisi volume, perdagangan TPT kita sudah minus 57.000 ton sejak tahun 2017 dan defisitnya terus membesar karena pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor,” ungkapnya.

    Terkait dengan data pertumbuhan industri TPT sebesar 4,35% pada kuartal II/2025 secara tahunan yang
    dipublikasikan oleh BPS, dia menjelaskan bahwa data BPS sudah benar sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

    “Tapi memang BPS kan tidak menghitung importasi ilegal yang seharusnya menjadi pengurang dalam perhitungan PDB,” ungkapnya.

    Pihaknya juga mengakui bahwa ada investasi baru yang juga mendongkrak angka pertumbuhan. Namun, di sisi lain,  terdapat investasi mangkrak yang tidak diperhitungkan.

    “Ya memang kan dalam perhitungan PDB yang dihitung hanya tambahan investasinya saja, investasi yang berhenti tidak dihitung sebagai pengurang,” jelasnya.

    Terkait dengan mafia kuota impor tekstil yang dituduhkan, Aqil enggan menanggapinya meskipun anggotanya sangat terpengaruh dengan banjirnya barang impor.

    “Perlu diselidiki lebih lanjut, tapi dengan posisi Kemenperin yang menolak usulan pengenaan bea masuk antidumping [BMAD] untuk benang filamen, sepertinya mafia kuota impor itu memang ada,” pungkasnya.

    Bisnis telah mencoba menghubungi pihak Kemenperin, dalam hal ini Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief, untuk memberikan tanggapan. Namun, tidak ada respons hingga berita ini ditayangkan.