Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025

    DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025

    DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025

    Hadirkan KBIHU Seluruh Indonesia

    DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 10:31 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka penguatan terhadap peran pembimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji Indonesia, DPP FK KBIHU dengan bangga melaksanakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) KBIHU 2025 yang bertajuk “Merajut Ukhuwah, Menguatkan Persatuan, Merawat Kebersamaan” yang dihadiri oleh 1611 KBIHU dari seluruh Indonesia.

    Acara ini diselenggarakan pada tanggal 19-20 Agustus 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

    Rangkaian acara diawali pada tanggal 19 Agustus 2025 dengan melaksanakan Silaturahmi Internal yang menghadirkan KBIHU diseluruh Indonesia untuk melaksanakan konsolidasi organisasi, penguatan tata kelola KBIHU dan edukasi pelaksanaan akreditasi KBIHU.

    Tujuan konsolidasi organisasi menurut Wakil Ketua Umum DPP FK KBIHU, KH. E. Sunidja MM., M. Ag, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menguatkan kesatuan visi, misi, dan sinergi antar pengurus dan anggota KBIHU, serta penguatan jejaring mitra eksternal.

    Dalam penguatan tata kelola yang baik (good governance) mampu menjadi kunci agar KBIHU mampu menjalankan perannya secara optimal dan profesional.

    Sedangkan untuk akreditasi KBIHU yang insyallah akan dilaksanakan serentak tahun 2026 mendatang, DPP FK KBIHU melaksanakan persiapan dengan memberikan edukasi kepada seluruh pengurus KBIHU agar akreditasi sesuai dengan PMA No. 7 Tahun 2023.

    Melengkapi rangkaian acara Silatnas hari pertama ini, sesi silaturahmi eksternal menjadi bagian yang tidak kalah penting. Dalam silaturahmi ini akan hadir 2 (dua) marasumber utama yakni Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen PHU Kemenag RI), Prof H. Hilman Latief, MA, Ph.D, yang didampingi oleh Direktur Bina Haji, Dr. Musta’in Ahmad, M.A, dan Deputi Bidang Koordinasi

    Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dr. H. Puji Raharjo, M.

    Hum, yang didampingi oleh pejabat eselon 2 dari BPH. Kedua narasumber merupakan bagian dari mitra strategis KBIHU diharapkan akan memperkuat ekosistem perhajian dengan sinergitas yang diwujudkan dalam regulasi dan standar bimbingan dan pendampingan jemaah.

    Pada rangkaian acara Silatnas hari kedua yang diselenggarakan tanggal 20 Agustus 2025, DPP FK KBIHU menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dr. KH. MochammadIrfan Yusuf, selaku penanggung jawab utama penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ke depan setelah peralihan dari Kementerian Agama RI.

    “Sebagai bentuk penguatan sinergitas dengan BPH dan stakeholder lainnya, pada Silatnas kali ini juga sebagai momen yang tepat untuk menyatakan kesiapan dan dukungan KBIHU dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026” . Ujar KH. Sunidja.

    Puncak dari Silatnas ini menghadirkan 3 (tiga) pembicara utama yakni : (1) Pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), (2) Pimpinan Komisi 8 DPR RI dan (3) Wakil Menteri Agama RI, yang berperan sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang akan tampil dalam acara Dialog Perhajian tersebut. Tema yang diusung dalam dialog ini adalah penguatan bimbingan dan pendampingan jemaah dalam perspektif penyelenggaraan ibadah haji yang inklusif, kolaboratif, dan berkualitas.

    Selama ini hasil survei BPS tentang kepuasan Jemaah terhadap penyelenggaraan ibadah haji telah mencapai dengan predikat “Sangat Memuaskan”. Namun demikian, itu lebih banyak terkait dengan yang bersifat dukungan, seperti halnya bagaimana kualitas hotelnya, kateringnya, transportasinya dan lain sebagainya, belum menyentuh kepada hal yang substansial, yaitu tentang kualitas ibadah haji.

    Dalam pernyataannya, KH. Sunidja mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) penguatan KBIHU dalam pembimbingan dan pendampingan yaitu : (1) Kolaborasi dengan pemerintah dalam rangka penguatan bimbingan manasik yang komprehensif dan holistik, (2) Kolaborasi dengan Komisi 8 DPR RI dalam penguatan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, serta (3) Kolaborasi dengan BPKH dalam penguatan peningkatan sarana dan operasional bimbingan serta pendampingan, misalnya melalui pemanfaatan dana yang berasal dari dana kemaslahatan dan lain sebagainya.

    Mungkinkah? Dalam seluruh rangkaian acara ini, DPP FK KBIHU juga menekankan komitmen dan tanggung jawab KBIHU dalam upaya mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia melalui upaya peningkatan kualitas pembimbingan, pembinaan dan pendampingan jemaah dalam mewujudkan dan mengantarkan para jemaah haji untuk memperoleh kemabruran haji.

    Tentang Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (FKKBIHU) Adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 5 Mei 2005. Forum ini mewadahi kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) di seluruh Indonesia dan menjadi wadah bagi KBIHU untuk komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi (K3S) dalam meningkatkan kualitas pembimbingan, pembinaan dan pendampingan kepada jemaah haji dan umrah.Anggota FK KBIHU tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah anggota sampai saat ini sebanyak 1942 KBIHU. Adapun peran Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan

    Ibadah Haji Dan Umrah (FK KBIHU):

    1. Mengkoordinasikan dan mendorong upaya peningkatan kualitas pembimbingan, pembinaan dan pendampingan jemaah haji dan umrah yang dilakukan oleh KBIHU.

    2. Memfasilitasi penguatan K3S (komunikasi, kolaborasi, koordinasi dan sinergi) antar KBIHU.

    3. Menjadi mitra strategis pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

    4. Mendukung program-program pemerintah terkait ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    5. Mendorong inovasi dan pengembangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang inklusif, kolaboratif, berkualitas dan bermartabat.

     

    Sumber : Elshinta.Com

  • Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha menilai pertumbuhan kinerja industri pengolahan atau manufaktur harus didorong naik ke atas 5% jika Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4% pada 2026. 

    Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, maka industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mesti tumbuh 6%-7%. 

    “Saat ini, kontribusi industri TPT terhadap PDB [produk domestik bruto] nasional tercatat di kisaran 1,02%. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, sektor ini perlu tumbuh minimal 6–7% agar kontribusinya signifikan,” kata David kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025). 

    Menurut David, jika industri TPT hanya mampu tumbuh di bawah 5% maka dampak terhadap laju ekonomi nasional tidak akan signifikan. 

    Adapun, pada kuartal II/2025, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 4,35% (year-on-year/yoy) atau turun dari sebelumnya kuartal sebelumnya 4,64% yoy. 

    “Namun, jika mampu didorong, industri TPT bukan hanya akan memperkuat ekspor nonmigas, tetapi juga menjadi penopang daya serap tenaga kerja yang saat ini mencapai sekitar 3 juta orang,” tuturnya. 

    Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kontribusi manufaktur terhadap PDB saat ini masih stagnan di kisaran 18%-19%. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai 18,67% yoy pada kuartal II/2025. 

    Namun, angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya yakni 19,25% yoy. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal II/2024 yang mencapai 18,52% yoy, kontribusi periode kuartal kedua tahun ini masih lebih tinggi. 

    “Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 5,4%, maka manufaktur perlu tumbuh di kisaran 4,8%–5,5%,” jelasnya. 

    Menurut Saleh, angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan tren 5 tahun terakhir yang cenderung stagnan di bawah 4,5%. Artinya, dibutuhkan akselerasi signifikan melalui perbaikan iklim usaha, dorongan investasi, serta peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

    Lebih lanjut, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai industri manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan dan sektor padat karya sebagai fungsi pemerataannya harus tumbuh lebih tinggi dibandingkan laju ekonomi nasional.

    “Kalau target pertumbuhan ekonomi 5,4% sektor manufaktur harus 8,7%. Maka ini akan menjadi kontributor terhadap PDB-nya di atas 25%,” pungkasnya. 

  • Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha menilai pertumbuhan kinerja industri pengolahan atau manufaktur harus didorong naik ke atas 5% jika Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4% pada 2026. 

    Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, maka industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mesti tumbuh 6%-7%. 

    “Saat ini, kontribusi industri TPT terhadap PDB [produk domestik bruto] nasional tercatat di kisaran 1,02%. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, sektor ini perlu tumbuh minimal 6–7% agar kontribusinya signifikan,” kata David kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025). 

    Menurut David, jika industri TPT hanya mampu tumbuh di bawah 5% maka dampak terhadap laju ekonomi nasional tidak akan signifikan. 

    Adapun, pada kuartal II/2025, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 4,35% (year-on-year/yoy) atau turun dari sebelumnya kuartal sebelumnya 4,64% yoy. 

    “Namun, jika mampu didorong, industri TPT bukan hanya akan memperkuat ekspor nonmigas, tetapi juga menjadi penopang daya serap tenaga kerja yang saat ini mencapai sekitar 3 juta orang,” tuturnya. 

    Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kontribusi manufaktur terhadap PDB saat ini masih stagnan di kisaran 18%-19%. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai 18,67% yoy pada kuartal II/2025. 

    Namun, angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya yakni 19,25% yoy. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal II/2024 yang mencapai 18,52% yoy, kontribusi periode kuartal kedua tahun ini masih lebih tinggi. 

    “Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 5,4%, maka manufaktur perlu tumbuh di kisaran 4,8%–5,5%,” jelasnya. 

    Menurut Saleh, angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan tren 5 tahun terakhir yang cenderung stagnan di bawah 4,5%. Artinya, dibutuhkan akselerasi signifikan melalui perbaikan iklim usaha, dorongan investasi, serta peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

    Lebih lanjut, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai industri manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan dan sektor padat karya sebagai fungsi pemerataannya harus tumbuh lebih tinggi dibandingkan laju ekonomi nasional.

    “Kalau target pertumbuhan ekonomi 5,4% sektor manufaktur harus 8,7%. Maka ini akan menjadi kontributor terhadap PDB-nya di atas 25%,” pungkasnya. 

  • Rupiah Tertekan 21 Agustus 2025, Bisa Tembus 16.350 per Dolar AS – Page 3

    Rupiah Tertekan 21 Agustus 2025, Bisa Tembus 16.350 per Dolar AS – Page 3

    Data terbaru disebut kian memperkuat kekhawatiran terhadap inflasi, sekaligus mempertanyakan ketahanan pasar tenaga kerja AS, sehingga investor masih ragu terkait arah kebijakan The Fed ke depan.

    Selain itu, tekanan politik tetap berlanjut yang dilakukan Trump dengan mendesak Gubernur Fed Lisa Cook untuk mengundurkan diri terkait dugaan penipuan hipotek, sekaligus terus mendorong penurunan suku bunga.

    “Dengan masa jabatan Powell berakhir pada Mei 2026, Trump tengah mempertimbangkan calon pengganti, sementara Menteri Keuangan Scott Bessent baru-baru ini mendukung pemangkasan yang lebih agresif sebesar 50 bps pada September 2025,” kata Josua.

    Di ranah domestik, sentimen berasal dari keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan 25 bps menjadi 5 persen untuk mendukung pertemuan ekonomi.

    “Hari ini, BI akan merilis data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) untuk posisi kuartal II 2025, di mana kami memperkirakan defisit transaksi berjalan tetap terkendali di sekitar 1 persen dari PDB (produk domestik bruto), meskipun melebar dibandingkan posisi kuartal I 2025,” ucap dia.

  • Bos BI Ungkap Penyebab Bank Tak Kunjung Turunkan Bunga Kredit

    Bos BI Ungkap Penyebab Bank Tak Kunjung Turunkan Bunga Kredit

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai industri perbankan lambat menurunkan suku bunga kredit. Hal itu terlihat pada Juli 2025 di mana suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16% atau relatif stagnan dibanding bulan sebelumnya.

    “Penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat. Pada Juli 2025, suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16%, masih relatif sama dengan bulan sebelumnya,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/8/2025).

    Padahal sejak awal 2025, BI telah memangkas suku bunga acuannya sebanyak empat kali. Pemangkasan dilakukan pada Januari, Mei, Juli dan Agustus masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) sehingga kini berada di level 5%.

    Menurut Perry, suku bunga kredit perbankan perlu terus diturunkan agar dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Juli 2025 pertumbuhan kredit perbankan melambat menjadi 7,03% (yoy) dari bulan sebelumnya 7,77% (yoy).

    Perry menilai perbankan masih cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, antara lain tecermin pada standar penyaluran kredit (lending standard) yang meningkat. Perbankan disebut lebih memilih menempatkan kelebihan likuiditas pada surat-surat berharga.

    “Longgarnya likuiditas perbankan tersebut ditopang oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada Juli 2025 yang meningkat menjadi 7% (yoy) seiring ekspansi keuangan pemerintah,” jelasnya.

    Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor yang berorientasi ekspor khususnya pertambangan dan perkebunan, serta sektor transportasi, industri dan jasa sosial. Secara keseluruhan, perlambatan kredit mencerminkan permintaan dari pelaku usaha yang belum kuat dan cenderung menggunakan pembiayaan internal bagi usahanya.

    Berdasarkan penggunaan, pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja belum kuat yang masing-masing tumbuh sebesar 8,11% (yoy) dan 3,08% (yoy), sedangkan kredit investasi tumbuh tinggi sebesar 12,42% (yoy) sejalan dengan tingginya pertumbuhan investasi. Sementara itu, pembiayaan syariah tumbuh 8,31% (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit UMKM masih rendah sebesar 1,82% (yoy).

    “Ke depan, BI akan terus mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan, termasuk melalui kebijakan makroprudensial yang longgar dan mempererat koordinasi dengan KSSK. Secara keseluruhan, BI memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 berada dalam kisaran 8-11%,” tuturnya.

    (aid/rrd)

  • BI nilai prospek ekonomi global dibayangi dampak pengenaan tarif AS

    BI nilai prospek ekonomi global dibayangi dampak pengenaan tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI nilai prospek ekonomi global dibayangi dampak pengenaan tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 18:39 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) memandang bahwa prospek pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dibayangi oleh pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) kepada sejumlah negara, sehingga diprakirakan tumbuh lebih rendah dari proyeksi semula yang sebesar 3 persen.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa sejak 7 Agustus 2025, tarif resiprokal AS meluas dari 44 negara menjadi 70 negara, dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula.

    “Secara keseluruhan, dampak dari (jalur) perdagangan, menurunnya volume perdagangan dan ada beberapa aspek mengenai transhipment, bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia oleh Bank Indonesia akan berpotensi lebih rendah dari prakiraan,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Agustus 2025 secara daring di Jakarta, Rabu.

    Bank Indonesia menilai pengenaan tarif resiprokal akan menurunkan kinerja ekspor dan volume perdagangan antar negara, termasuk terkait dengan isu transhipment, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi AS dan menekan potensi pertumbuhan ekonomi global lebih rendah dari prakiraan.

    Penerapan kebijakan tarif resiprokal juga diprakirakan masih akan mengalami dinamika, meskipun tingkat tarif secara keseluruhan lebih rendah dibanding pengumuman awal pada 2 April 2025.

    Ketidakpastian mengenai dampak ke depan tetap tinggi dan sulit diprediksi, sehingga negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia, perlu untuk terus memantau perkembangan ini.

    Perry menambahkan, bank sentral Indonesia juga memprakirakan ekonomi dunia yang tumbuh lebih rendah akan terjadi pada 2026 dengan adanya kebijakan tarif resiprokal AS, meski dampaknya ke setiap negara bisa berbeda-beda.

    “Untuk Tiongkok, Eropa, dan Jepang, dampak pertumbuhan ekonominya kemungkinan juga lebih rendah dari prakiraan,” ujar dia.

    BI memandang bahwa penurunan permintaan akibat tarif AS mulai menekan inflasi global, termasuk di AS, lebih cepat daripada pengaruh keterbatasan pasokan (supply constraint).

    Kondisi ini membuat bank sentral di berbagai negara cenderung menerapkan kebijakan moneter akomodatif, termasuk Fed Funds Rate (FFR) yang diprakirakan turun dua kali masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) pada semester kedua 2025.

    “Tapi tentu saja, dalam jangka pendek karena ketidakpastian, kebijakan tarif itu masih dinamis, masih akan terus bergerak. Inilah yang membawa suatu ketidakpastian pasar keuangan global jangka pendek yang perlu harus tetap kita waspadai dan perlu kita respon, terutama di Indonesia,” kata Perry.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menambahkan bahwa Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS pada 2025 dari 2,1 persen menjadi 2 persen.

    Sementara ekonomi Eropa diprakirakan naik dari 0,9 persen ke 1 persen, Jepang dari 0,8 persen ke 1 persen, dan Tiongkok ke 4,6 persen. Adapun ekonomi India diproyeksikan turun dari 6,6 persen ke 6,5 persen karena kenaikan tarif lebih tinggi.

    “Semuanya ini mengakibatkan Bank Indonesia melihat pertumbuhan ekonominya berpotensi untuk lebih rendah daripada asesmen kami di global yang sekarang di 3 persen. Mengapa? Karena masih ada risiko transhipment yang bisa menambah pengenaan tarif. Kemudian negosiasi yang masih berlangsung. Semuanya ini tentunya mengakibatkan secara potensial risk dari skenario-nya bisa lebih rendah daripada 3 persen,” tutup Aida. 

    Sumber : Antara

  • Beras SPHP Dinilai Jadi Solusi Terjangkau di Tengah Lonjakan Harga

    Beras SPHP Dinilai Jadi Solusi Terjangkau di Tengah Lonjakan Harga

    Banten: Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Beras SPHP dinilai jadi solusi terjangkau di tengah lonjakan harga.

    “Harga beras relatif stabil. Salah satu faktor penentunya adalah intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog. Dengan harga Rp12.500 per kilogram, atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram, konsumen dapat membeli beras dengan kualitas baik dan harga terjangkau,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengunjungi Pasar Induk Rau, Serang, Rabu 20 Agustus 2025.

    Kunjungan ini dilakukan bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ketiganya memantau langsung harga dan ketersediaan beras di tengah lonjakan harga beras premium yang mencapai 33% dalam beberapa waktu terakhir.

    Target 1,3 Juta Ton Beras SPHP

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025.

    “Tanggung jawab kami adalah menyalurkan 1,3 juta ton beras. Stok masih sangat mencukupi, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan menyalurkan maksimal demi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.

    Rizal menambahkan, saat ini Bulog memiliki stok beras mencapai 4,2 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta ton dialokasikan untuk program SPHP dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan lainnya.

    Program SPHP telah didistribusikan melalui berbagai jalur, mulai dari pedagang pasar tradisional, koperasi desa, TNI-Polri, hingga retail modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart. Proses distribusi dipantau melalui aplikasi Klik SPHP sehingga penyaluran di tingkat pengecer lebih transparan dan terkontrol.

    Sinergi Lintas Instansi Jaga Stabilitas Harga

    Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa stabilitas harga beras terjaga berkat sinergi antara Bulog, Bapanas, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendistribusikan beras SPHP.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bulog dan semua pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga beras di Banten,” ujarnya.

    Tito menambahkan, berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2025 mencapai 2,37%. Angka ini masih dalam rentang target inflasi 1,5%-3,5% yang ditetapkan pemerintah.

    “Meskipun beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras berkontribusi terhadap inflasi Juli, namun secara keseluruhan masih terkendali,” jelasnya.

    Pemantauan Komoditas Lainnya

    Tito yang didampingi Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Gubernur Banten Andra Soni juga meninjau harga kebutuhan pokok lainnya, seperti daging ayam, bawang, tomat, dan minyak goreng. Hasil tinjauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan masih relatif stabil dengan angka inflasi nasional masih dalam rentang aman di angka 2,37%.

    “Saya mempersilahkan masyarakat untuk membeli beras SPHP. Kualitasnya baik, harganya terjangkau, dan tersedia di banyak titik distribusi,” kata Tito.

    Kemendagri bersama Bapanas dan Bulog akan terus memantau perkembangan harga pangan di seluruh Indonesia melalui sistem monitoring yang terintegrasi. Program SPHP akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

    Banten: Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Beras SPHP dinilai jadi solusi terjangkau di tengah lonjakan harga.
     
    “Harga beras relatif stabil. Salah satu faktor penentunya adalah intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog. Dengan harga Rp12.500 per kilogram, atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram, konsumen dapat membeli beras dengan kualitas baik dan harga terjangkau,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengunjungi Pasar Induk Rau, Serang, Rabu 20 Agustus 2025.
     
    Kunjungan ini dilakukan bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ketiganya memantau langsung harga dan ketersediaan beras di tengah lonjakan harga beras premium yang mencapai 33% dalam beberapa waktu terakhir.

    Target 1,3 Juta Ton Beras SPHP
     
    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025.
     
    “Tanggung jawab kami adalah menyalurkan 1,3 juta ton beras. Stok masih sangat mencukupi, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan menyalurkan maksimal demi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
     
    Rizal menambahkan, saat ini Bulog memiliki stok beras mencapai 4,2 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta ton dialokasikan untuk program SPHP dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan lainnya.
     
    Program SPHP telah didistribusikan melalui berbagai jalur, mulai dari pedagang pasar tradisional, koperasi desa, TNI-Polri, hingga retail modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart. Proses distribusi dipantau melalui aplikasi Klik SPHP sehingga penyaluran di tingkat pengecer lebih transparan dan terkontrol.
     
    Sinergi Lintas Instansi Jaga Stabilitas Harga
     
    Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa stabilitas harga beras terjaga berkat sinergi antara Bulog, Bapanas, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendistribusikan beras SPHP.
     
    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bulog dan semua pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga beras di Banten,” ujarnya.
     
    Tito menambahkan, berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2025 mencapai 2,37%. Angka ini masih dalam rentang target inflasi 1,5%-3,5% yang ditetapkan pemerintah.
     
    “Meskipun beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras berkontribusi terhadap inflasi Juli, namun secara keseluruhan masih terkendali,” jelasnya.
     
    Pemantauan Komoditas Lainnya
     
    Tito yang didampingi Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Gubernur Banten Andra Soni juga meninjau harga kebutuhan pokok lainnya, seperti daging ayam, bawang, tomat, dan minyak goreng. Hasil tinjauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan masih relatif stabil dengan angka inflasi nasional masih dalam rentang aman di angka 2,37%.
     
    “Saya mempersilahkan masyarakat untuk membeli beras SPHP. Kualitasnya baik, harganya terjangkau, dan tersedia di banyak titik distribusi,” kata Tito.
     
    Kemendagri bersama Bapanas dan Bulog akan terus memantau perkembangan harga pangan di seluruh Indonesia melalui sistem monitoring yang terintegrasi. Program SPHP akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (FZN)

  • BI beri sinyal pemangkasan BI-Rate lanjutan usai dipangkas empat kali

    BI beri sinyal pemangkasan BI-Rate lanjutan usai dipangkas empat kali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI beri sinyal pemangkasan BI-Rate lanjutan usai dipangkas empat kali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) memberi sinyal pemangkasan suku bunga acuan (BI-Rate) lanjutan usai dipangkas sebanyak empat kali sejak awal tahun ini masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) pada Januari, Mei, Juli dan Agustus 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa bank sentral meyakini tingkat inflasi, terutama inflasi inti pada 2025 dan 2026 akan tetap rendah di kisaran 2,5 persen.

    “Karena tetap rendahnya ini, tentu saja memberikan ruang bagi penurunan suku bunga yang kami sudah tempuh empat kali ini dan kami terus mencermati ruang penurunan suku bunga ke depan,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Agustus 2025 secara daring di Jakarta, Rabu.

    Adapun ekonomi domestik tahun ini diprakirakan berada di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen atau sekitar 5,1 persen. Sementara nilai tukar rupiah diprakirakan stabil dengan kecenderungan menguat.

    Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar off-shore Non-Deliverable Forward (NDF) dan strategi triple intervention pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan. Hal ini termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen moneter Bank Indonesia untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

    Instrumen tersebut antara lain Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

    “Oleh karena itu, ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yang sesuai dengan kapasitas perekonomian nasional, sejalan dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi ke depan. Tentu saja itu dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global,” kata Perry.

    Sebagai catatan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2025 tercatat tetap rendah sebesar 2,37 persen (yoy). Sementara inflasi inti turun menjadi 2,32 persen (yoy).

    Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2025 (hingga 19 Agustus 2025) menguat sebesar 1,29 persen point to point (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2025

    Sementara itu, ekonomi triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 4,87 persen (yoy).

    Sejak September 2024, bank sentral Indonesia mulai menurunkan BI-Rate setelah periode pengetatan moneter. Pada bulan tersebut, BI-Rate dipangkas sebesar 25bps menjadi di level 6 persen.

    Selanjutnya, sejak awal tahun ini, BI telah menurunkan BI-Rate pada Januari, Mei, dan Juli masing-masing sebesar 25bps. Terbaru, pada RDG Agustus ini, bank sentral kembali memangkas BI-Rate sebesar 25bps sehingga kini berada pada level 5 persen.

    Sumber : Antara

  • BI kembali pangkas suku bunga acuan jadi 5 persen

    BI kembali pangkas suku bunga acuan jadi 5 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI kembali pangkas suku bunga acuan jadi 5 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Agustus 2025 pada Selasa (19/8/2025) dan Rabu ini memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps), sehingga berada pada level 5,00 persen.

    Suku bunga deposit facility diputuskan juga turun sebesar 25 bps menjadi pada level 4,25 persen.

    Begitu pula, suku bunga lending facility yang diputuskan untuk turun sebesar 25 bps menjadi pada level 5,75 persen.

    Hal tersebut diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Rabu.

    Sumber : Antara

  • Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun pada 2026 atau naik dari proyeksi tahun ini yang mencapai Rp137,2 triliun. 

    Kenaikan belanja pajak sektor industri pengolahan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, insentif pajak yang diberikan pemerintah ke sektor manufaktur mencapai Rp72,3 triliun. 

    Stimulus yang diberikan meningkat pada 2022 menjadi Rp82,2 triliun, kemudian naik menjadi Rp88,8 triliun pada 2023 dan mencapai Rp98,9 triliun pada 2024. 

    Meski terus meningkat, kinerja industri pengolahan dari segi laju pertumbuhan industri dan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih stagnan. 

    Dari segi kinerja pertumbuhan, industri pengolahan nonmigas tumbuh pesat ke angka 5,60%% yoy pada kuartal II/2025 atau lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya 4,31% yoy.

    Capaian pertumbuhan periode baru ini juga naik dibanding periode yang sama tahun lalu 4,63% yoy dan 4,67% pada kuartal II/2023. Angkanya nyaris sama dengan kinerja tahun kuartal II/2022 yakni 5,47% yoy. Meskipun stagnan sedekade terakhir atau pada periode yang sama 2015 lalu sebesar 5,22% yoy.

    Tak hanya itu, laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terhadap PDB mencapai 18,67% (year-on-year/yoy).

    Jika dilihat secara tahunan, capaian kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 18,52% yoy pada kuartal II/2024 dan 18,25% pada kuartal II/2023. Angka tersebut terus tumbuh sejak terperosok ke level 17,84% yoy pada 2022.

    Sayangnya, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% yoy.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan, industri dalam negeri sudah mendapatkan banyak insentif perpajakan, tetapi kemajuannya tidak sepesat Vietnam, Thailand dan Malaysia. 

    “Kenapa tidak optimal insentif-insentif pajak tersebut karena insentif itu seperti icing on the cake atau hanya pemanis saja, jadi hal-hal lain yang lebih fundamental tidak dibenahi maka industri tidak akan bisa optimal,” kata Ariyo kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025). 

    Menurut dia, insentif fiskal yang diberikan pemerintah harus sejalan dengan perbaikan polemik fundamental seperti kepastian hukum untuk industri, persaingan usaha, dan penguatan inovasi dan teknologi pelaku industri. 

    “Jadi belanja perpajakan harus dievaluasi terkait efektivitasnya, sebab ini salah satu sumber kebocoran APBN, insentif-insentif yang tidak optimal,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, turunnya kontribusi sektor manufaktur perlu menjadi perhatian karena sektor ini memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar terhadap PDB, lapangan kerja, dan ekspor. 

    “Dengan kebijakan yang pro-manufaktur dan responsif terhadap kebutuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDB berpeluang tumbuh kembali di atas 19% dalam beberapa kuartal ke depan,” kata Saleh, dihubungi terpisah.