Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Dispar Riau klaim 1,6 juta wisatawan saksikan Festival Pacu Jalur

    Dispar Riau klaim 1,6 juta wisatawan saksikan Festival Pacu Jalur

    Pekanbaru, (ANTARA) – Dinas Pariwisata Riau mengklaim sebanyak 1,6 juta orang wisatawan domestik dan mancanegara menyaksikan Festival Pacu Jalur di Kuantan Singingi selama 5 hari pelaksana ajang tradisional tersebut pada 20-24 Agustus lalu.

    Kepala Dispar Riau, Roni Rakhmat, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan tersebut berdasarkan hitungan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuansing. Kunjungan tahun lalu 1,3 juta orang sehingga tahun 2025 diprediksi meningkat dengan viralnya pacu jalur di media sosial hingga mendunia.

    “Itu kunjungan selama lima hari, kalau bagaimana cara hitungnya itu teknis. Ini data dari Pemkab Kuansing, katanya bekerja sama dengan badan pusat statistik,” kata Roni di Pekanbaru, Rabu.

    Yang jelas lanjutnya kunjungan tahun ini pasti meningkat dari tahun lalu yang jumlahnya 1,3 juta orang. Pasalnya fenomena “aura farming” di media sosial membuat pacu jalur mendunia.

    Berdasarkan arena penonton di pacu jalur diperkirakan ada sepanjang 1,5 kilometer dan lebar 1 km pada dua sisi Tapian Narosa Sungai Kuantan tersebut. Jika satu orang memerlukan ruang 30 centimeter maka paling tidak 500 ribu orang menyaksikan ajang tersebut dalam satu hari.

    Namun begitu tidak setiap hari dihitung 500 ribu dan diprediksi hanya pada dua hari terakhir saja. Tiga hari lainnya diprediksi penonton berkisar 200-400 ribu menyaksikan ajang tersebut.

    Untuk wisatawan asing terdata ada 1.374 orang yang datang langsung untuk menyaksikan tradisi budaya tersebut. Padahal pada tahun lalu jumlahnya hanya mencapai puluhan orang.

    Wisatawan asing yang datang berasal dari berbagai negara, mulai dari Nigeria, Maroko, Turki, Slovenia, Brasil, Malaysia, Singapura, Belanda, Australia hingga Amerika Serikat. Fenomena ini lanjutnya menunjukkan bahwa promosi Pacu Jalur melalui berbagai media, terutama media sosial, berhasil menjangkau audiens di seluruh dunia.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maruarar Soal Peluang Bank Swasta Lain Ikut Biayai Rumah Subsidi: Itu Harus dari Hati

    Maruarar Soal Peluang Bank Swasta Lain Ikut Biayai Rumah Subsidi: Itu Harus dari Hati

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberi sinyal ada sejumlah bank swasta lain yang berminat untuk ikut serta dalam pembiayaan rumah subsidi.

    Sebelumnya, Maruarar menyebut PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) sudah berencana ikut serta dalam pembiayaan rumah subsidi. Tidak hanya itu, Bisnis juga mencatat pada Juli 2025 entitas usaha milik konglomerat James Riady yakni PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) juga sudah resmi menjadi penyalur rumah subsidi dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    Ara, sapaannya, tidak ingin membeberkan lebih terperinci soal rencana lebih jauh BCA untuk ikut membiayai rumah subsidi, termasuk berapa unit rumah yang akan disediakan. Namun, dia memastikan perkembangan itu akan disampaikan hingga ke Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kamu tanya sama Pak Dirut BCA lah, masa tanya sama saya. Orang yang memberikan support-nya BCA. Tanya BCA lah, karena itu dari BCA yang punya program kan dia,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantor BPS, Jakarta, Selasa (26/8/2025). 

    Ara meyakini dengan masuknya swasta ke program pembiayaan rumah subsidi bakal membuat pasar semakin kompetitif. Hal itu, lanjutnya, bakal berdampak positif bagi konsumen. 

    Anak dari politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Sabam Sirait itu lalu menyebut pemerintah menyambut baik apabila bank-bank swasta lain bakal mengikuti jejak BCA dan Bank Nobu. Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasang target tinggi untuk pembangunan 3 Juta Rumah. 

    “Apalagi kalau misalnya ada lagi yang lain terpanggil ya kan tentu bagus menurut saya,” ucapnya. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut apabila ada bank swasta lain yang tertarik ikut, Ara tak mau mengungkap secara terperinci. Dia menyebut keikutsertaan itu harus berasal dari hati. 

    “Ada. Itu harus dari hati, ada kemauan,” ucapnya. 

    Sebelumnya, pada Mei 2025, Ara sempat mengunggah momen pertemuan dengan Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja dalam pertemuan dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Kamis (22/5/2025). 

    “Terima kasih banyak Bank BCA yang sudah bersedia menjadi bagian dari ekosistem perumahan sebagai Bank penyalur rumah subsidi FLPP mulai tahun ini,” tulis Ara dalam unggahannya.  

    Lebih lanjut, politisi yang kini bernaung di Partai Gerindra itu menyebut BCA akan mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi pada tahap awal partisipasinya.

    Lebih lanjut, Jahja menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BP Tapera dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa BCA akan mengupayakan pelaksanaan program ini secara kompeten dan profesional. 

    “Kami yakin, meski masih belajar, jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, kami bisa memberikan dukungan terbaik bagi program Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri [PKP] Maruar,” tegasnya.

  • Rupiah melemah dipengaruhi perkembangan konflik Rusia dengan Ukraina

    Rupiah melemah dipengaruhi perkembangan konflik Rusia dengan Ukraina

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah dipengaruhi perkembangan konflik Rusia dengan Ukraina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi perkembangan konflik antara Rusia dengan Ukraina.

    “Presiden AS (Amerika Serikat) Donald Trump telah berusaha memposisikan dirinya sebagai mediator, tetapi pekan lalu memperingatkan bahwa ia akan mengenakan sanksi baru terhadap Moskow jika tidak ada kemajuan yang dicapai menuju kesepakatan damai dalam dua minggu,” katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa.

    Wakil Presiden AS J.D. Vance mengatakan Rusia telah membuat konsesi yang signifikan, termasuk jaminan keamanan untuk Ukraina, meskipun para diplomat Barat memperingatkan bahwa Moskow belum berkomitmen pada kerangka kerja yang mengikat.

    Trump telah mengusulkan pertemuan puncak trilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan Presiden Rusia Vladimir Putin, tetapi belum ada tanggal yang ditetapkan.

    Mengutip Kyodo, Trump sudah mengadakan pembicaraan dengan Putin di Alaska pada pekan lalu, yang dilanjutkan pertemuan di Washington dengan Zelenskyy dan para pemimpin Eropa.

    Tak lama setelah pertemuan di Gedung Putih tersebut, Trump mengatakan bahwa dirinya telah mulai mengatur pembicaraan antara Putin dan Zelenskyy di lokasi yang akan ditentukan. Presiden AS mengisyaratkan adanya kemungkinan perkembangan signifikan dalam negosiasi perdamaian dalam satu-dua minggu ke depan.

    Trump mengatakan bahwa pembicaraan yang direncanakan tersebut nantinya bisa dilanjutkan dengan pertemuan lain yang juga melibatkan dirinya.

    Zelenskyy telah menyatakan kesiapan untuk bertemu langsung dengan Putin tanpa syarat apapun. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Trump mencari solusi diplomatik guna mengakhiri konflik yang telah dimulai tiga setengah tahun lalu.

    Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa Rusia berniat mengupayakan pertemuan antara Putin dan Zelenskyy dalam waktu dekat.

    Sentimen pasar juga berasal dari peluang pemangkasan suku bunga Federal Reserve (The Fed) belum sepenuhnya pasti, kendali sejumlah analis memperkirakan Bank Sentral AS akan memangkas 25 basis points (bps) pada bulan depan.

    “Data ekonomi penting seperti Core PCE (Personal Consumption Expenditures) pada pekan ini, laporan tenaga kerja (NFP/Non-Farm Payroll) pekan depan, serta inflasi (CPI/Consumer Price Index) Agustus akan menjadi penentu arah kebijakan The Fed. Situasi ini mendorong aksi lindung nilai atau hedging dan membuat dolar kembali menguat secara luas,” ucap Ibrahim.

    Pelaku pasar turut mencermati dinamika politik di AS, dimana Trump kembali melontarkan kritik terhadap Gubernur The Fed Jerome Powell dan jajarannya, bahkan dikabarkan mempertimbangkan langkah untuk mengganti Powell.

    Meski demikian, lanjutnya, penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett menyebut proses penggantian membutuhkan waktu berbulan-bulan.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 40 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.299 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.259 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.277 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.255 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Sejalan BI-Rate, LPS buka ruang pemangkasan TBP hingga 3,5 persen

    Sejalan BI-Rate, LPS buka ruang pemangkasan TBP hingga 3,5 persen

    Kita akan lihat bagaimana BI mengambil langkah kebijakan moneternya, suku bunga seperti apa ke depan. Yang jelas, kami tidak akan mengeluarkan sinyal yang bertentangan dengan sinyal bank sentral

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka ruang pemangkasan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah pada bank umum hingga 3,5 persen atau berada pada level terendah seperti periode COVID-19 yang lalu, sejalan dengan penurunan BI-Rate belakangan ini.

    “Ya ada (peluang untuk penurunan TBP lagi). Floor-nya yang saya lihat sekarang bisa ke 3,5 persen, sama dengan terendah dengan waktu COVID kemarin. Tapi saatnya nanti kita tentukan (apakah turun atau tetap pada periode reguler September 2025) supaya in line dengan kebijakan moneter,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Secara umum, LPS akan terus memantau perkembangan ekonomi dan kondisi likuiditas sistem perbankan untuk menentukan TBP ke depan.

    Purbaya menegaskan, TBP yang ditetapkan LPS tidak saling mengunci dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI). TBP LPS justru mendukung sinyal dan transmisi kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian lebih lanjut.

    “Kita akan lihat bagaimana BI mengambil langkah kebijakan moneternya, suku bunga seperti apa ke depan. Yang jelas, kami tidak akan mengeluarkan sinyal yang bertentangan dengan sinyal bank sentral,” kata Purbaya.

    Adapun Rapat Dewan Komisioner LPS pada Senin (25/8) telah melakukan evaluasi sekaligus penetapan atas TBP untuk periode non-reguler Agustus 2025.

    LPS memutuskan untuk menurunkan TBP simpanan rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) sebesar 25 basis poin (bps) masing-masing menjadi 3,75 persen dan 6,25 persen.

    Sedangkan TBP simpanan dalam valas di bank umum diputuskan untuk dipertahankan yakni sebesar 2,25 persen.

    TBP periode non-reguler tersebut akan berlaku mulai 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025. TBP akan dievaluasi secara berkala dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal terhadap perubahan atas kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

    Purbaya mengatakan bahwa evaluasi dan penetapan atas TBP periode reguler selanjutnya akan dilakukan pada September 2025.

    “Hasil penetapan TBP ini (periode non-reguler) merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan setiap bulan atas TBP yang berlaku dan menjadi bagian dari penetapan selain periode reguler Januari, Mei, dan September,” kata Purbaya.

    Mengenai TBP simpanan valas yang masih belum diturunkan, Purbaya mengatakan bahwa keputusan ini karena masih memperhatikan suku bunga The Fed yang belum bergerak.

    Apabila LPS lebih cepat menurunkan TBP simpanan valas, dikhawatirkan selisih (spread) dengan suku bunga The Fed menjadi semakin lebar yang akan memicu nasabah untuk menyimpan dananya di luar negeri, bahkan dikhawatirkan dapat memperlemah nilai tukar rupiah.

    LPS pun terus memantau pergerakan atas tren suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi rupiah maupun valas.

    Saat ini, suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah bergerak dalam kisaran terbatas. Pada periode observasi hingga pertengahan Agustus 2025, SBP tercatat turun 11bps ke level 3,45 persen dibandingkan periode observasi penetapan TBP reguler bulan Mei 2025.

    Faktor likuiditas perbankan yang memadai, tingkat kompetisi antarbank, serta target penyaluran kredit potensial mempengaruhi laju dan respon penurunan suku bunga simpanan lintas kelompok bank.

    Sementara itu, pada periode observasi yang sama, pergerakan SBP simpanan valas cenderung lebih mixed. SBP valas di bulan Agustus terpantau turun 5bps ke level 2,12 persen dibandingkan periode observasi penetapan TBP reguler bulan Mei 2025.

    LPS menilai, saat ini perbankan masih cenderung menunggu langkah lanjutan The Fed dalam memutuskan timing dan besaran penurunan Fed Funds Rate (FFR). Sementara kondisi likuiditas valas domestik termasuk nilai tukar dan kebutuhan transaksi deposan akan memengaruhi besaran dan pergerakan suku bunga simpanan valas.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS: Suku bunga simpanan rupiah bergerak turun sejalan dengan TBP Mei

    LPS: Suku bunga simpanan rupiah bergerak turun sejalan dengan TBP Mei

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah turun bertahap sebesar 11 basis poin (bps) menjadi 3,45 persen hingga pertengahan Agustus 2025, dibandingkan periode penetapan tingkat bunga penjaminan (TBP) reguler Mei 2025.

    “Ruang penurunan lanjutan SBP cukup terbuka pasca pemangkasan BI-Rate terkini (Agustus 2025) sebesar 25 bps,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Purbaya mengatakan, LPS terus memantau pergerakan atas tren suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi rupiah maupun valuta asing (valas).

    Faktor likuiditas perbankan yang memadai, tingkat kompetisi antarbank, serta target penyaluran kredit potensial mempengaruhi laju dan respon penurunan suku bunga simpanan lintas kelompok bank.

    Secara rinci, rata-rata suku bunga deposito 1 bulan turun menjadi 3,95 persen hingga pertengahan Agustus 2025 atau sudah berada di bawah tingkat bunga penjaminan (TBP) Mei 2025 yang sebesar 4 persen.

    Sedangkan rata-rata suku bunga deposito 3 bulan tercatat 4,17 persen, masih di atas TBP Mei 2025. Purbaya mengatakan, penyesuaian suku bunga deposito untuk tenor yang lebih panjang masih memerlukan waktu.

    “Biasanya mungkin perlu 3-4 bulan untuk full satu siklus sama dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kita tunggu waktu untuk bunga deposito turun. Tapi kalau saya lihat kan sudah turun terus dari waktu ke waktu,” kata Purbaya.

    Sementara itu, pada periode observasi yang sama, pergerakan SBP simpanan valas cenderung lebih mixed. SBP valas pada Agustus 2025 terpantau turun 5 bps ke level 2,12 persen dibandingkan periode observasi penetapan TBP reguler bulan Mei 2025.

    Purbaya menilai, saat ini perbankan masih cenderung menunggu langkah lanjutan The Fed dalam memutuskan timing dan besaran penurunan Fed Funds Rate (FFR).

    Sementara itu, kondisi likuiditas valas domestik termasuk nilai tukar dan kebutuhan transaksi deposan akan memengaruhi besaran dan pergerakan suku bunga simpanan valas.

    Rapat Dewan Komisioner LPS pada Senin (25/8) telah melakukan evaluasi sekaligus penetapan atas TBP untuk periode non-reguler Agustus 2025.

    LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 basis poin (bps) masing-masing menjadi 3,75 persen dan 6,25 persen.

    Sedangkan TBP simpanan dalam valas di bank umum diputuskan untuk dipertahankan yakni sebesar 2,25 persen. Purbaya mengatakan, keputusan LPS untuk mempertahankan TBP simpanan valas karena masih memperhatikan suku bunga The Fed yang belum bergerak.

    Apabila LPS lebih cepat menurunkan TBP simpanan valas, dikhawatirkan selisih (spread) dengan suku bunga The Fed menjadi semakin lebar yang akan memicu nasabah untuk menyimpan dananya di luar negeri, bahkan dikhawatirkan dapat memperlemah nilai tukar rupiah.

    Adapun TBP terbaru ini akan berlaku sejak 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025.

    TBP merupakan batas maksimum dari suku bunga simpanan agar produk simpanan yang dimiliki oleh nasabah perbankan dapat memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan.

    Sesuai amanat Undang-Undang (UU), LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

    Dari sisi kebijakan moneter, suku bunga acuan atau BI-Rate saat ini berada pada level 5 persen. Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia bulan Agustus 2025.

    Secara total, BI sudah memangkas bunga acuan sebanyak lima kali sebesar 125 bps yang dimulai pada September 2024 serta berlanjut pada Januari, Mei, Juli, dan Agustus 2025.

    Sebelumnya, BI mencatat suku bunga deposito 1 bulan menurun, yakni dari 4,85 persen pada Juni 2025 menjadi 4,75 persen pada Juli 2025. Sementara suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16 persen pada Juli 2025, masih relatif sama dengan bulan sebelumnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS jamin 643,52 juta rekening nasabah bank umum per Juli 2025

    LPS jamin 643,52 juta rekening nasabah bank umum per Juli 2025

    Cakupan penjaminan simpanan nasabah secara konsisten dijaga melebihi batas minimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) LPS, yakni paling sedikit 90 persen dari keseluruhan nasabah bank

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (nominal sampai dengan Rp2 miliar per nasabah per bank) mencapai mencapai 643,52 juta rekening atau dengan cakupan sebesar 99,94 persen per Juli 2025.

    Sementara jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya pada bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR Syariah mencapai 15,71 juta rekening atau 99,97 persen pada periode yang sama.

    “Cakupan penjaminan simpanan nasabah secara konsisten dijaga melebihi batas minimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) LPS, yakni paling sedikit 90 persen dari keseluruhan nasabah bank,” Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, tingkat cakupan tersebut berada di atas 80 persen yang merupakan tingkat cakupan yang memadai sesuai panduan International Association of Deposit Insurers (IADI).

    Purbaya mengatakan bahwa upaya ini merupakan bagian untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara luas.

    Pada Senin (25/8), Rapat Dewan Komisioner LPS telah melakukan evaluasi sekaligus penetapan atas tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk periode non-reguler Agustus 2025.

    LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 basis poin (bps), serta mempertahankan TBP simpanan dalam valuta asing (valas) di bank umum.

    TBP simpanan rupiah pada bank umum adalah 3,75 persen dan TBP simpanan rupiah pada BPR ditetapkan sebesar 6,25 persen. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum masih tetap, yakni sebesar 2,25 persen. TBP tersebut akan berlaku sejak 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025.

    TBP merupakan batas maksimum dari suku bunga simpanan agar produk simpanan yang dimiliki oleh nasabah perbankan dapat memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan.

    Sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

    LPS mengimbau kepada seluruh bank agar memberikan informasi secara terbuka kepada nasabah dan calon nasabah mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku.

    Penyampaian informasi dimaksud dapat dilakukan melalui penempatan informasi tingkat bunga penjaminan di kantor bank, area yang sudah diketahui nasabah, media informasi, serta seluruh kanal (channel) komunikasi bank termasuk pada aplikasi digital yang dimiliki.

    Selain itu, dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap dana nasabah dan menjaga kepercayaan para deposan, LPS mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan TBP simpanan dalam kegiatan penghimpunan dana.

    Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank juga diminta tetap mematuhi ketentuan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia (BI).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS: Penurunan bunga penjaminan tegaskan sinyal sinergi kebijakan

    LPS: Penurunan bunga penjaminan tegaskan sinyal sinergi kebijakan

    Hasil penetapan TBP ini (periode non-reguler) merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan setiap bulan atas TBP yang berlaku dan menjadi bagian dari penetapan selain periode reguler Januari, Mei, dan September

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan, penurunan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah di bank umum dan BPR sebesar 25 basis poin (bps) sebagai bagian dari upaya untuk menegaskan sinyal sinergi kebijakan.

    Di samping itu, penetapan TBP juga mencermati tren penurunan suku bunga pasar (SBP) ke depan serta upaya antisipatif untuk memperkuat kinerja perekonomian.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa penetapan TBP mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya mendorong kinerja dan suku bunga kredit yang lebih kompetitif.

    Pertimbangan lain yakni proyeksi likuiditas yang tetap longgar dan ruang pengelolaan suku bunga simpanan bagi bank, serta tingkat cakupan penjaminan yang masih relatif memadai.

    “Maka, Rapat Dewan Komisioner LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) sebesar 25 bps, serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valas di bank umum,” kata Purbaya.

    TBP periode non-reguler tersebut akan berlaku mulai 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025. TBP akan dievaluasi secara berkala dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal terhadap perubahan atas kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

    Purbaya mengatakan bahwa evaluasi dan penetapan atas TBP periode reguler selanjutnya akan dilakukan pada September 2025.

    “Hasil penetapan TBP ini (periode non-reguler) merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan setiap bulan atas TBP yang berlaku dan menjadi bagian dari penetapan selain periode reguler Januari, Mei, dan September,” kata Purbaya.

    Ia menyampaikan, hasil observasi dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja ekonomi dan perbankan menunjukkan dinamika yang tinggi.

    Prospek ekonomi global tetap resilien meski masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Sementara dari dalam negeri, kinerja ekonomi domestik relatif terjaga ditopang membaiknya aktivitas investasi dan tingkat konsumsi konsumsi yang stabil. PDB Indonesia tercatat tumbuh 5,12 persen year on year (yoy) pada triwulan II 2025.

    Selanjutnya, kinerja intermediasi perbankan masih dalam tren positif diikuti ketahanan permodalan dan likuiditas yang memadai.

    Pada Juli 2025, penyaluran kredit tumbuh 7,03 persen (yoy) didorong aktivitas investasi yang masih cukup tinggi. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar 7,00 persen (yoy).

    Penghimpunan DPK utamanya ditopang perbaikan aktivitas fiskal pemerintah, korporasi, dan konsumsi masyarakat yang tercermin dari peningkatan pada produk giro sebesar 10,72 persen (yoy) dan tabungan 5,91 persen (yoy).

    Lebih jauh, ketahanan permodalan tetap solid sebagai buffer risiko dari sisi volatilitas pasar dan kredit. Rasio permodalan atau KPMM industri terjaga di level 25,81 persen pada periode Juni 2025.

    Sementara kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) berada di level 119,43 persen (threshold: 50,0 persen) dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,08 persen (threshold: 10,0 persen) pada Juli 2025.

    Terjaganya tingkat permodalan juga diikuti dengan aspek pengelolaan risiko kredit yang terjaga. Hal ini tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang terkendali pada level 2,28 persen dan rasio loan at risk (LaR) yang terus turun dan berada di level 9,68 persen dari total penyaluran kredit pada periode Juli 2025, level ini sudah lebih rendah dari tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19.

    “Kalau dilihat dari sini, perbankan kita sudah pulih sepenuhnya dari dampak negatif COVID-19 2020-2021. Banyak orang masih miss, takut prospek kita jelek, perbankannya jelek. Tapi kalau dilihat dari sini (indikator LaR), perbaikan terjadi terus-menerus dan kondisi sekarang sudah pulih sepenuhnya,” kata Purbaya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tok! LPS Turunkan Bunga Penjaminan Jadi 3,75%

    Tok! LPS Turunkan Bunga Penjaminan Jadi 3,75%

    Jakarta –

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan yang berlaku periode 28 Agustus-30 September 2025. Penurunan berlaku sebesar 25 basis poin (bps) bagi simpanan dalam rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

    Dengan demikian besaran suku bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di bank umum menjadi 3,75% dan suku bunga penjaminan di BPR ialah 6,25%. Sedangkan suku bunga penjaminan untuk valas di bank umum tetap sebesar 2,25%.

    “Rapat Dewan Komisioner LPS menetapkan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR sebesar 25 bps, serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing di bank umum,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Sebagai informasi, tingkat bunga penjaminan adalah batas maksimum tingkat bunga wajar simpanan perbankan. Keputusan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR karena untuk mendorong kinerja suku bunga kredit agar lebih kompetitif, hingga tingkat cakupan penjaminan yang masih relatif memadai.

    “Mencermati tren penurunan suku bunga pasar ke depan, upaya antisipatif untuk memperkuat kinerja perekonomian dan menegaskan sinergi kebijakan, serta mempertimbangkan beberapa hal,” imbuhnya.

    Sementara itu, alasan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valas tetap dipertahankan karena masih memperhatikan pergerakan suku bunga The Fed.

    “Kita agak khawatir kalau terlalu cepat menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk valas, deposito juga turun, spread dengan The Fed menjadi semakin lebar sehingga kita khawatir memicu orang pindah keluar atau cenderung memperlemah nilai tukar rupiah. Saya nggak mau dituduh sebagai orang yang menyebabkan jebloknya rupiah, kira-kira begitu,” imbuhnya.

    Tingkat bunga penjaminan biasanya ditetapkan setiap periode Januari, Mei dan September. Artinya penetapan ini menjadi bagian dari periode non reguler.

    Tonton juga video “Kemeriahan LPS Financial Medan, Ajak Masyarakat Melek Keuangan-Investasi” di sini:

    (aid/rrd)

  • Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Jakarta –

    Pemerintah akan mewajibkan masyarakat yang membeli LPG 3 kg menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Tanda Kependudukan mulai tahun depan. Skema ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran.

    “Oh iya, iya, yang jelas semakin ke sini kan subsidi harusnya semakin tertata, pokoknya gitu. Gimana caranya menata ya salah satunya dengan itu (NIK),” kata Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno saat ditanya terkait pernyataan Menteri ESDM soal bakal wajibkan masyarakat beli LPG 3 kg menggunakan NIK beberapa waktu lalu.

    Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah masyarakat yang tidak terdaftar dalam sistem penerima subsidi tidak akan bisa lagi membeli LPG 3 kg mulai tahun depan. “Iya, maksudnya gitu,” ujarnya singkat.

    Tri mengatakan saat ini Kementerian ESDM bersama dengan stakeholder terkait tengah melakukan pendataan terkait masyarakat kelas mana saja yang berhak membeli LPG 3 kg.

    “Ya terus, kerja sama sama Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

    Tri menambahkan, penerapan tersebut juga akan dibarengi dengan penerapan LPG 3 kilogram menjadi satu harga di semua wilayah Indonesia. Rencana ini diharapkan tidak ada kebocoran subsidi LPG 3 kg yang diberikan. Adapun ia belum menjelaskan terkait dengan besaran harga yang bakal jadi patokannya.

    “Iya, rencananya begitu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

    Bahlil pun mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

    Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi.

    “Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.

    Tonton juga video “Ini Modus Licik Pengoplos Elpiji di Purwakarta, Raup Rp 70 Juta” di sini:

    (rrd/rrd)

  • LPS pangkas tingkat bunga penjaminan bank umum jadi 3,75 persen

    LPS pangkas tingkat bunga penjaminan bank umum jadi 3,75 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas tingkat suku bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum sebesar 25 basis poin (bps) menjadi berada pada level 3,75 persen.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah pada bank perekonomian rakyat (BPR) juga dipangkas sebesar 25 bps menjadi pada level 6,25 persen.

    Sedangkan tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing (valas) di bank umum diputuskan untuk tetap berada pada level 2,25 persen.

    Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku mulai 28 Agustus sampai dengan 30 September 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.