Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • 1 Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    1 Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 1 September di beberapa titik di wilayah Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, aksi akan digelar di berbagai wilayah Jakarta Pusat, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang dibawa juga beragam, baik lokal maupun nasional.
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, seluruh aksi yang digelar hari ini sudah sesuai dengan pemberitahuan.
    “Aksi dilaksanakan sesuai dengan pemberitahuan,” ujar Ruslan Basuki kepada
    Kompas.com
    , Senin.
    Berikut ini adalah demo yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini:
    Aliansi BEM Tangerang Selatan yang dipimpin Reza Riskiawan dan Ahmad Ryani dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU perampasan aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHAP, serta penolakan program strategis nasional (PSN).
    Demo yang dilakukan oleh Mantan Dosen Universitas Muhammadiyah Madiun ini menyoroti keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022.
    Demo yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa Nusantara (Kamnas), menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa.
    Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama sekitar 200 orang terkait insiden kematian seorang pengemudi ojek
    online
    yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.
    Di lokasi yang sama, Pengurus Pusat PMKRI dengan sekitar 30 peserta menuntut pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta pencopotan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan.
    Kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek
    online
    .
    Komunitas Pemantau Korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai Nasdem. Mereka mendesak agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil.
    Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar) di kantor Kementerian Agama RI. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.
    Masih di wilayah yang sama, Gerakan Muda Anti Korupsi juga menyampaikan aspirasinya di depan kantor BPS RI dengan tuntutan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momentum Tumbuh Masih Ada: Manufaktur Membaik, Ekonomi Digital Kian Atraktif

    Momentum Tumbuh Masih Ada: Manufaktur Membaik, Ekonomi Digital Kian Atraktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Sektor manufaktur menjadi penopang perekonomian. Meski mengalami tantangan karena PMI manufaktur Indonesia tidak berada level ekspansif, di bawah angka 50% per Juli 2025, namun nilai tambah bruto (NTB) manufaktur terus mengalami penguatan.

    Kalau menilik rapor ekonomi selama kuartal II/2025, kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih bisa bertahan di angka 18,67%. Sektor manufaktur juga mampu tumbuh 5,68% year on year (y-o-y). Kinerja pertumbuhan manufaktur itu melesat dibandingkan dengan kuartal II/2024, yang hanya di angka 3,95%.

    Tidak heran, jika kinerja positif sektor manufaktur itu menjadikannya sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi II/2025. Kontribusinya bahkan naik dari 0,79% (kuartal II/2024) menjadi 1,13% pada kuartal II/2025.  

    Tren membaiknya sektor manufaktur itu juga dapat dilihat dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan Mei 2025, mencatat pekerja di sektor manufaktur mencakup 13,45% dari total pekerja per Februari 2025. Jumlah pekerja manufaktur itu naik karena pada Februari 2024 hanya 13,28%.

    BPS sendiri secara rutin mempublikasikan data-data mengenai kinerja ekonomi. Data BPS menjadi rujukan bagi pemerintah, ekonom, hingga pelaku usaha untuk memproyeksikan target sekaligus menentukan kebijakan yang akan diambil ke depan.

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa tren positif kinerja sektor manufaktur akan terus berlangsung pada kuartal III/2025 meski kemungkinan akan terjadi perlambatan. Hal ini dipicu pada kuartal ketiga ini masyarakat akan fokus belanja untuk kebutuhan rutin, sehingga tingkat permintaan tidak setinggi saat liburan. 

    “Dampaknya ke manufaktur cukup terasa, subsektor yang bergantung pada konsumsi non-rutin seperti pakaian, rekreasi, barang tahan lama mengalami perlambatan order,” kata Saleh kepada Bisnis, Kamis (28/8/2025). 

    Meski demikian, Saleh melihat masih ada industri yang akan stabil permintaannya seperti sektor yang memproduksi kebutuhan dasar yakni makanan-minuman, farmasi, dan perlengkapan sekolah relatif lebih stabil. Di samping itu, dia menyebut tren normalisasi konsumsi masyarakat ini membuat sumbangan permintaan domestik ke pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tetap ada, namun tidak sekuat kuartal sebelumnya. 

    Menurut Saleh, kombinasi faktor ini membuat pertumbuhan kuartal III/2025 diproyeksi tetap positif, meskipun kecepatan pertumbuhannya lebih moderat dibanding kuartal kedua.  Jika dilihat dari sisi kredit perbankan periode ini mengalami penurunan ke 7,03% dari bulan sebelumnya  7,77%. Penurunan ini terutama terjadi pada kredit modal kerja. 

    “Ini sejalan dengan sikap hati-hati pelaku usaha di tengah permintaan yang melandai pasca liburan dan pasar global yang tidak terlalu kondusif,” imbuhnya.

    Manufaktur Jadi Kunci

    Di sisi lain, Office of Chief Economist (OCE) Bank Mandiri menilai percepatan produktivitas sektor manufaktur menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke level yang lebih tinggi. Meski ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% dalam tiga tahun terakhir, kontribusi sektor-sektor besar dinilai belum maksimal.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengungkapkan, data historis menunjukkan sejumlah sektor mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional, namun dengan kontribusi relatif kecil.

    Misalnya, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh rata-rata 13,5% sejak kuartal I/2022 hingga kuartal II/2025. Hanya saja, kontribusi ke pembentukan produk domestik bruto (PDB) hanya 6,2%.

    Pada periode yang sama, sektor jasa lainnya tumbuh 10%, sektor akomodasi dan makanan minuman tumbuh 9,7%, dan sektor jasa perusahaan tumbuh 8,6%. Kendati demikian, kontribusi semua sektor itu hanya di bawah 3% terhadap pembentukan PDB.

    “Memang catatannya atau challenge-nya adalah memang sektor-sektor tersebut masih memberikan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor besar seperti industri pengolahan,” ujar Asmo dalam forum Mandiri Economic Outlook Q3 2025 secara daring, Kamis (28/8/2025).

    Ilustrasi pekerja sektor manufaktur

    Sebaliknya, sektor-sektor dengan kontribusi besar justru mencatat pertumbuhan yang lebih lambat. Contohnya industri pengolahan atau manufaktur yang menyumbang hampir 19% terhadap PDB, tetapi hanya tumbuh rata-rata 4,7%.

    Sementara sektor pertanian yang menyumbang 13,8% terhadap PDB, namun hanya mencatatkan pertumbuhan sekitar 2% dalam periode yang sama. “Jadi memang PR dari kita dalam membangun atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sudah clear [jelas] sebenarnya, bagaimana kemudian mendorong pertumbuhan di sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar.,” kata Asmo.

    Dia menambahkan bahwa terjadi tren perlambatan pertumbuhan di sektor agrikultur sejak 2015. Berbagai inisiatif program swasembada pangan pemerintah, kata dia, menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi sektor ini. “Kalau misalnya pertumbuhannya bisa naik dari 2% menjadi 4%, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi nasional akan signifikan,” ungkapnya.

    Tren Shifting ke Ekonomi Digital

    Terlepas dari naik turunnya sektor manufaktur, menguatnya peran ekonomi digital sebagai salah satu sumber pertumbuhan tidak bisa dianggap sebelah mata. BPS telah memotret fenomena dalam Statistik e-Commerce 2023 yang dirilis pada Januari 2025. Kendati cakupan pendataannya masih tahun 2023, namun data yang dirilis BPS tersebut bisa menjadi referensi untuk mengetahui size ekonomi digital di Indonesia.

    BPS dalam data tersebut mencatat bahwa populasi penjualan melalui e-commerce terus naik. Pada tahun 2023 tercatat ada sebanyak 3,82 juta atau naik 27,4% dibandingkan tahun 2022. Nilai transaksinya bahkan menembus angka senilai Rp1.100,87 triliun atau naik dibandingkan 2022 yang hanya tercatat sebesar Rp783 triliun.

    Data BPS itu juga sejalan dengan data-data yang dipaparkan oleh lembaga seperti e-Conomy SEA 2024. Lembaga ini mencatat bahwa nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia telah menembus angka Rp1.454,6 triliun pada tahun 2024 atau naik dari tahun 2023 yang hanya tercatat sebesar Rp1.233,3 triliun. Kendati ada selisih, baik data data BPS dan e-Conomy SEA, telah menunjukkan bahwa adanya pergeseran pola belanja yang semula dilakukan secara konvensional beralih melalui perantara daring atau online.

    Tren pergeseran pola belanja inilah yang menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga selama kuartal II/2025 masih terjaga. Kalau merujuk data BPS, pertumbuhan konsumsi masyarakat masih tumbuh di angka 4,97% year on year. Kontribusi konsumsi rumah tangga juga masih dominan di kisaran angka 54,53% pada kuartal II/2025.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjelaskan bahwa fenomena peralihan atau shifting belanja ke mode daring atau online menjadi motor penggerak konsumsi masyarakat yang kemudian mendorong pertumbuhan atraktif kuartal II/2025.

    “Jadi, ada hal yang baru, yang mungkin belum diungkap adanya fenomena shifting belanja secara offline ke online, barangkali belum pernah diungkap. Kita memang mudah melihat fenomena secara langsung atau secara offline. Tapi secara online barangkali cukup sulit untuk dilihat,” jelas Edy, Selasa (5/8/2025) lalu.

    Sementara itu, Direktur Kebijakan dan Program Lembaga Riset Prasasti Pieter Abdullah menuturkan perubahan pola belanja masyarakat dari konvensional ke daring merupakan sebuah keniscayaan. Dia menuturkan bahwa saat ini memang persebarannya masih terbatas, mayoritas berada di perkotaan. Namun Pieter memproyeksikan bahwa ke depan, penetrasi belanja via daring itu akan menjangkau individu di setiap wilayah.

    “Perubahan gaya hidup menjadi lebih digital berpengaruh terhadap cara dan struktur belanja. Dulu kita tidak mengenal biaya pulsa. Sekarang sudah tidak terelakkan. Dulu belanja di supermarket, sekarang sudah mulai biasa belanja online di e-commerce atau belanja ke indomaret secara online.”

    Pieter berkeyakinan perubahan pola belanja di masyarakat inilah yang kemudian memunculkan fenomena Rojali alias rombongan jarang beli dan Rohana alias rombongan hanya nanya. Jadi menurutnya tidak ada penurunan daya beli. “Masyarakat tetap belanja tetap berkonsumsi. Rojali dan rohana bukan ukuran bahwa konsumsi masyarakat turun.”

    Adapun Piter menambahkan bahwa perubahan pola belanja kemudian mengubah sejumlah indikator yang tadinya bisa dianggap leading indicator dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, sekarang tidak lagi sepenuhnya bisa digunakan sebagai leading indicator.

    “Misalnya angka penjualan mobil dan penjualan semen. Tidak bisa sepenuhnya menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Melambatnya pertumbuhan penjualan mobil dan penjualan semen tidak bisa serta merta mengindikasikan perlambatan pertumbuhan konsumsi atau juga pertumbuhan ekonomi.”

  • Pulihkan Legitimasi, Berpihak pada Rakyat Nasional 1 September 2025

    Pulihkan Legitimasi, Berpihak pada Rakyat Nasional 1 September 2025

    Pulihkan Legitimasi, Berpihak pada Rakyat
    Sekertaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKI)
    INDONESIA
    bukan negara gagal. Namun, tanda-tanda bahwa republik ini tengah bergerak menuju kerentanan tak bisa diabaikan.
    Gelombang demonstrasi yang meluas, meningkatnya respons represif aparat, memburuknya ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi adalah sinyal awal dari kondisi yang disebut Rotberg sebagai “negara rentan” (
    fragile state
    ).
    Dalam Fragile States Index (FSI) 2024 yang disusun oleh
    Fund for Peace
    , Indonesia berada di peringkat 102 dari 179 negara dengan skor 63,7.
    Posisi ini menempatkan Indonesia dalam kategori
    Warning
    atau negara rentan tingkat menengah. Artinya, secara global Indonesia dipandang masih relatif stabil, tetapi berpotensi memburuk bila tidak segera ditangani.
    Tren kerentanan Indonesia dalam lima tahun terakhir memang menunjukkan arah yang membaik. Berdasarkan data resmi Fragile States Index (FSI) dari
    The Fund for Peace
    , skor Indonesia menurun dari 67,8 pada tahun 2020 menjadi 63,7 pada tahun 2024.
    Penurunan sebesar 4,1 poin ini merupakan sinyal positif, karena dalam metodologi FSI, semakin rendah skor, semakin stabil dan resilien negara terhadap tekanan politik, ekonomi, dan sosial.
    Penurunan skor secara konsisten selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam tata kelola, ketahanan institusi, serta kapasitas negara dalam mengelola konflik dan ketimpangan.
    Namun, penurunan skor FSI tidak boleh dilihat sebagai alasan untuk berpuas diri, melainkan kesempatan untuk memperkuat demokrasi, memulihkan kepercayaan publik, dan membenahi institusi agar Indonesia benar-benar keluar dari zona kerentanan menuju stabilitas berkelanjutan.
    Skor 63,7 mengindikasikan bahwa kerentanan struktural belum sepenuhnya teratasi. Tantangan seperti penurunan legitimasi politik, ketimpangan sosial yang tajam, dan pelemahan supremasi hukum masih menjadi sorotan penting.
    Dengan kata lain, meskipun secara angka Indonesia bergerak ke arah yang lebih stabil, substansi kerentanan masih ada dan harus ditangani secara serius dan sistemik.
    Lima indikator utama yang menjadi penyumbang terbesar kerentanan Indonesia adalah sebagai berikut.
    Pertama, legitimasi pemerintah menurun. Ini disebabkan beberapa hal seperti keputusan politik yang kontroversial, proses legislasi minim partisipasi, serta lemahnya transparansi. Eksesnya, rakyat tidak percaya kepada penyelenggara negara.
    Kedua, pelanggaran HAM dan supremasi hukum masih mencolok. Penanganan demonstrasi dengan kekerasan, kriminalisasi aktivis, dan intervensi terhadap lembaga yudikatif merusak rasa keadilan publik.
    Ketiga, ketidakpuasan rakyat semakin meluas karena kebijakan yang tidak sensitif kepentingan rakyat.
    Protes masyarakat terhadap pajak yang semakin mencekik, sementara anggota Dewan mendapatkan kenaikan tunjangan adalah aspirasi rakyat yang valid. Banyak orang yang melihat negara tidak peka dan mengabaikan martabat rakyat.
    Keempat, ketimpangan ekonomi terus melebar. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan, sehingga jurang kaya-miskin dan pusat-daerah semakin dalam.
    Data BPS menunjukkan bahwa 20 persen kelompok terkaya menguasai hampir separuh dari total pengeluaran nasional, sementara 20 persen kelompok termiskin hanya memiliki 18,41 persen (
    Kompas
    , 28 Januari 2025).
    Kelima, pragmatisme politik yang dipertontonkan para politisi memperburuk kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan negara.
    Alih-alih merepresentasikan secara substantif kepentingan rakyat, elite politik justru terkesan memperjuangkan kepentingan diri atau partai politik yang sifatnya pragmatis.
    RUU perampasan aset yang diharapkan publik bisa segera dilegislasi, hingga hari ini tidak jelas nasibnya.
    Di tengah bayang-bayang kerentanan, Indonesia masih memiliki banyak kekuatan yang bisa menjadi modal perbaikan.
    Sistem demokrasi masih berjalan, meskipun dengan banyak catatan. Masyarakat sipil dengan gerakan mahasiswa, kelompok advokasi, dan media independen yang terus kritis.
    Kita juga punya- meminjam istilah Ulil Abshar-Abdala – ketahanan politik (
    Kompas
    , 28/9-2025).
    Generasi muda menjadi aset demografis. Mereka penuh energi, inovasi, dan kepedulian terhadap isu lingkungan maupun keadilan sosial.
    Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa ini, jika dikelola secara adil, bisa menjadi perekat sosial. Ditambah lagi, cadangan sumber daya alam yang besar dapat menjadi modal strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa.
    Namun, kekuatan tersebut perlu diikuti dengan upaya koreksi mendasar penyelenggaran negara agar Indonesia tidak terus tergelincir lebih jauh dalam kategori negara rentan. Untuk itu, sedikitnya ada tiga langkah kunci yang perlu segera dijalankan.
    Pertama, memulihkan legitimasi melalui keberpihakan nyata kepada rakyat. Anggaran negara perlu diarahkan lebih banyak untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, alih-alih hanya untuk megaproyek yang tidak merata manfaatnya.
    Proses legislasi harus transparan, membuka ruang partisipasi publik yang bermakna. Keadilan fiskal juga penting diarahkan untuk memperbesar alokasi bagi daerah tertinggal dan kelompok miskin.
    Legitimasi dan kepercayaan akan tumbuh ketika rakyat benar-benar merasakan negara hadir untuk mereka.
    Kedua, menghentikan kekerasan terhadap rakyat dan membangun ruang dialog. Demonstrasi dan kritik adalah bagian sah dari demokrasi, bukan ancaman.
    Aparat keamanan harus kembali menjalankan fungsi perlindungan, bukan penindasan. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme dialog nasional agar suara buruh, petani, mahasiswa, dan masyarakat adat bisa didengar tanpa harus bentrok di jalan.
    Kebebasan pers dan ruang sipil harus dijaga agar transparansi tetap hidup. Pemerintah tidak cukup membangun dialog ketika sudah ada masalah.
    Ketiga, memperkuat supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Hukum harus menjadi fondasi keadilan, bukan alat kekuasaan. Indepedensi lembaga peradilan mutlak dipulihkan.
    KPK dan lembaga pengawasan lain harus diperkuat, bukan dilemahkan. Hukuman bagi pelaku korupsi, khususnya pejabat publik, harus tegas tanpa kompromi.
    Korupsi yang merajalela di Indonesia bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan vulgar terhadap rakyat.
    Tidak ada negara yang runtuh dalam semalam lalu menjadi negara gagal. Ia runtuh perlahan, melalui pembiaran terhadap ketidakadilan, kompromi terhadap pelanggaran hukum, pembiaran terhadap korupsi, dan pengabaian terhadap suara rakyat.
    Kita senang Indonesia bukan negara gagal. Namun, jika gejala kerentanan dibiarkan, sejarah akan mencatat bahwa Indonesia membiarkan peluang besar hancur oleh kelalaian kecil yang dilakukan terus-menerus.
    Demonstrasi yang terjadi beberapa hari ini, adalah aspirasi dan koreksi rakyat untuk memperbaiki arah perjalanan bangsa. Rakyat sedang menegaskan arti demokrasi: negara ini milik rakyat dan karena itu penyelenggara negara harus bekerja untuk rakyat.
    Kita menunggu apakah pernyataan Presiden Prabowo pascapertemuan dengan pimpinan partai politik bahwa aspirasi rakyat yang berdemonstrasi didengar, diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah, benar-benar terbukti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

    Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk segera mengembalikan stabilitas politik di tengah aksi unjuk rasa besar-besaran yang kini sudah bereskalasi hingga menjadi kericuhan sampai dengan penjarahan. Apabila tidak, hal itu dikhawatirkan menimbulkan sentimen negatif terhadap investor.

    Aksi demonstrasi yang awalnya berpusat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025) telah menyebar ke Mako Brimob, Polda Metro Jaya hingga beberapa titik di daerah di Ibu Kota. Bahkan aksi unjuk rasa semakin meluas hingga luar Pulau Jawa.

    Sampai dengan beberapa malam belakangan, terjadi aksi kericuhan dan penjarahan oleh massa tak dikenal sehingga membuat aparat turun ke lapangan. Baru hari ini, Minggu (31/8/2025), aktivitas perlahan kembali normal seperti pengoperasin moda transportasi umum Transjakarta dan MRT. 

    Lokasi penjarahan bahkan menyasar rumah-rumah pribadi pejabat negara mulai dari Anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, imbas beberapa pernyataan mereka yang memicu polemik di tengah masyarakat.

    Direktur Ekonomi Digital pada Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda bahkan menilai Indonesia belakangan ini sudah gelap gulita terutama dalam beberapa hari terakhir. Dia menilai publik disuguhi oleh minim etikanya pejabat di Republik Indonesia.

    “Mulai dari kenaikan tunjangan anggota DPR hingga kenaikan program prioritas Prabowo tanpa memperhatikan masyarakat kelas bawah. Sehingga muncul aksi dan demo menuntut perbaikan secara menyeluruh terkait tatanan bernegara,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (31/8/2025).

    Seperti diketahui, aksi yang berawal dari kelompok buruh Kamis lalu berujung fatal ketika pada malam harinya kendaraan taktis (rantis) polisi melindas seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan (21). Demo meluas hingga Mako Brimob, Polda Metro Jaya hingga beberapa kota besar di Indonesia.

    Nailul memandang bahwa kondisi Indonesia saat ini berangkat dari kesulitan ekonomi, kendati pertumbuhan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap ekonomi melesat hingga 5,12% (year on year/YoY) pada kuartal II/2025. 

    Padahal, terang Nailul, di lapangan semakin banyak PHK, melejitnya harga barang dan lain-lain.

    Kondisi ini dinilai akan memicu sentimen negatif. Nailul mengatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipastikan merah akibat aliran modal asing keluar (capital outflow).

    “Bahkan investor ritel juga akan melakukan tindakan serupa. Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi usaha Indonesia. IHSG pasti akan memerah,” tuturnya.

    Tidak hanya di pasar saham maupun keuangan, penanam modal riil dinilai bakal mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia. Nailul meyakini investor tidak akan percaya lagi apabila melihat sikap pemerintah yang seperti tak acuh bahkan setelah eskalasi beberapa hari belakangan.

    “Kecuali investor yang memang bagian dari oligarki pemerintah,” ujarnya.

    Risiko Kerugian Ekonomi

    Di sisi lain, Nailul memperkirakan kerugian ekonomi khususnya Jabodetabek bisa membengkak akibat di antaranya sektor jasa dalam dua-tiga hari terakhir. Sektor jasa, terangnya, berkontribusi sekitar 45% dari ekonomi nasional atau sekitar Rp9.900 triliun per tahun.

    “Jika tiga hari dan yang terkena dampak 10% saja, maka kerugian bisa mencapai Rp8-9 triliun secara ekonomi makro. Tentu ini adalah kerugian yang diakibatkan inkompetensi pemerintah dalam mengatasi demo dalam tiga hari terakhir,” tuturnya.

    Selain itu, waswas dunia usaha bakal menyebabkan penurunan investasi sehingga menyebabkan semakin sempitnya ketersediaan lapangan kerja. Imbasnya, penerimaan pajak bakal tergerus sejalan dengan lesunya ekonomi akibat demo yang tidak kunjung selesai, serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

    Belum lagi, pemerintah dinilai harus mengantisipasi panic buying di beberapa titik terkait lantaran demo yang berlangsung tiga hari terakhir.

    “Apalagi jika sudah ada pemberlakuan darurat militer atau jam malam. Panic buying bisa terjadi di Jakarta, Surabaya, ataupun Bandung. Terutama di Jakarta yang memang epicentrum demo. Pemerintah harus memastikan kondisi kondusif terlebih dahulu untuk bisa memperlancar arus barang. Ketika arus barang aman, maka panic buying bisa teratasi dampaknya,” tuturnya.

    Capital Outflow pada Pekan Demo

    Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing keluar atau capital outflow sebesar Rp0,25 triliun pada transaksi 25—28 Agustus 2025. Pada 28 Agustus, demo terjadi pertama kali ketika demo buruh menuntut kesejahteraan pekerja. 

    Berdasarkan data BI, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp0,25 triliun, terdiri dari jual neto di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp10,79 triliun, serta beli neto sebesar Rp2,62 triliun di pasar saham dan Rp7,93 triliun di pasar SBN.

    Kemudian, selama 2025, berdasarkan data setelmen hingga 28 Agustus 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp48,01 triliun di pasar saham dan Rp94,28 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp76,44 triliun di pasar SBN. 

    Selanjutnya, Rupiah pada Kamis lalu ditutup pada level (bid) Rp16.340 per dolar AS, sedangkan imbal hasil atau Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,30%.

    Adapun, pada Jumat 29 Agustus, Rupiah dibuka pada level (bid) Rp16.340 per dolar AS atau tidak bergerak, sedangkan Yield SBN 10 tahun relatif stabil di 6,29%.

    Sementara itu, bank sentral mencatat premi credit default swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 28 Agustus 2025 sebesar 66,90 bps, atau naik dibanding dengan 22 Agustus 2025 sebesar 66,15 bps. 

    Premi CDS mengukur persepsi risiko investasi dan stabilitas ekonomi. Semakin rendah nilai CDS, maka semakin kecil risiko gagal bayar utang (default) dan menandakan persepsi positif terhadap stabilitas ekonomi.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” pungkas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Junanto Herdiawan.

  • Kawasan Industri IMIP Jadi Angin Segar Ekonomi Kerakyatan

    Kawasan Industri IMIP Jadi Angin Segar Ekonomi Kerakyatan

    Jakarta –

    Sore hari menjelang waktu Magrib, jalan-jalan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) tampak begitu ramai. Keramaian ini tak jarang menimbulkan kepadatan di sejumlah tempat layaknya kota-kota besar.

    Hal itu tidak terlepas dari banyaknya para pekerja PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang selesai mengerjakan proyek pekerjaannya pada sore hari. Berbagai kendaraan mulai dari motor hingga mobil jemputan nampak memadati jalan-jalan di sekitar Kecamatan Bahodopi.

    Pada jam pulang kerja ini, tempat makan dan minum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik masyarakat setempat selalu ramai. Seragam dan helm khas karyawan pun terlihat di sejumlah beranda kost, rumah kontrakan, atau penginapan yang berada di Kecamatan Bahodopi.

    Hal serupa juga terlihat saat pagi hari. Lalu lintas terasa lebih padat saat jam berangkat kerja. Banyak pekerja yang berbondong-bondong memenuhi UMKM di sekitar kawasan untuk membeli sarapan kemudian dibawa ke tempat kerja.

    Saat detikcom berada di lokasi sekitar seminggu lamanya, memenuhi berbagai kebutuhan pribadi juga tidak begitu sulit. Wilayah di sekitar Bahodopi ini sudah terdapat pusat perbelanjaan modern yang menyuguhkan beragam kebutuhan sandang, pangan, papan.

    Bahkan, sejumlah merek kopi kekinian, khas Jakarta pun sudah membuka cabangnya di Kecamatan Bahodopi. Selain jadi tempat berkumpul para pekerja, kehadiran tempat usaha ini juga jadi tempat berkumpulnya aktivitas ekonomi kerakyatan.

    Menurut Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, hiruk pikuk di sekitar kawasan industri ini jadi angin segar bagi masyarakat, para pekerja, UMKM, hingga pelaku usaha. Menurutnya, aktivitas yang dilakukan IMIP telah membuat daerah yang dulunya terbelakang menjadi lebih hidup.

    “Kalau kita jujur memang sebelum kehadiran kawasan industri, daerah itu memang sangat terbelakang. Kita juga harus mengakui bahwa kehadiran industri itu banyak memberi pengaruh baik pada kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Anwar kepada detikcom, dikutip Jumat (29/8/2025).

    “Kemudian juga dari sisi transportasi, fasilitas umum juga dan sebagainya pasti terbuka sangat-sangat jauh perbedaannya sebelum kawasan industri hadir hingga sekarang,” sambungnya.

    IMIP Serap 83.000 Pekerja Indonesia di 2024 (Foto: Dea Duta Aulia/detikcom)

    Menyerap Tenaga Kerja Lokal

    Dia mengatakan kawasan tersebut juga cukup banyak menyerap para pekerja. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan aktivitas hilirisasi IMIP di Bahodopi, Sulawesi Tengah, yang memerlukan banyak sumber daya manusia (SDM).

    “Sudah berjalan dengan berhasil menurut saya ya, dari sisi hilirisasinya. Sangat-sangat berhasil karena sudah memproduksi yang dulunya kita mengirim ore, sekarang sudah banyak turunan produksinya yang dilakukan dari hasil pengolahan itu. Kalau dari sisi itu,” jelasnya.

    “Kemudian dua, dari sisi tentu terbukanya lapangan kerja secara nasional juga itu sudah sangat membantu. Kemudian dari sisi penerimaan negara juga sudah cukup maksimal ya. Ya, sangat membantu,” sambungnya.

    Diketahui, Kawasan Industri IMIP telah menyerap tenaga kerja dengan total mencapai 83.000 orang pada 2024 yang mayoritasnya diisi oleh pekerja Indonesia. Adapun rinciannya yakni tenaga kerja Indonesia sebanyak 93% berasal dari wilayah Sulawesi dan 7% berasal dari luar Sulawesi. Sementara pada 2025, penyerapan tenaga kerja berada di angka 85.520 orang.

    Sejak tahun 2020, penyerapan tenaga kerja Indonesia di IMIP juga terus meningkat. Detailnya 35.592 karyawan pada 2020, 51.542 orang (2021), 68.466 orang (2022), 74.350 orang (2023), dan sekitar 83.000 pada 2024. Adapun untuk penyerapan tenaga kerja asing (TKA), sebanyak 6.426 orang TKA pada 2020, 6.421 orang (2021), 9.875 orang (2022), dan 11.657 TKA (2023).

    Gubernur berharap IMIP terus dapat menyerap tenaga kerja lokal lebih besar. Harapannya, hal ini dapat menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Apalagi saat ini, penurunan angka kemiskinan di Sulteng masih tergolong dinamis dalam 5 tahun belakang ini.

    Berdasarkan data BPS Sulteng, jumlah penduduk berada di angka 404.030 orang (September 2019), 403.740 orang (September 2020), 381.210 orang (September 2021), 389.710 orang (September 2022), 395.660 orang (Maret 2023), 358.330 orang (Maret 2024), dan 356.190 orang (Maret 2025).

    “Nah, cuman memang ya di samping itu juga ada beberapa hal yang masih kita harapkan sih untuk bisa maksimal lagi kedepannya. Perannya, contoh misalnya pemberdayaan tenaga kerja lokal, sumber pembinaan sumber daya manusia lokal. Itu yang perlu sebetulnya harus menjadi prioritas,” jelasnya.

    Kawasan Industri IMIP Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan (Foto: dok. Dea Duta Aulia/detikcom)

    Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan

    Sementara itu, Direktur Komunikasi PT IMIP Emilia Bassar mengatakan kawasan IMIP tergolong seksi di mata para investor. Pasalnya, total investasi yang masuk ke Kawasan IMIP tidak main-main mencapai US$ 34,3 miliar atau Rp 562 triliun periode 2015-2024 dengan asumsi kurs Rp 16.400.

    Dia mengatakan besarnya nilai investasi yang masuk Kawasan IMIP tidak terlepas dari sejumlah strategi yang disiapkan untuk menggaet investor.

    “Yang pertama adalah kepastian atas regulasi perizinan komplain terhadap peraturan perundangan agar proses produksi kemudian pengelolaan kawasan juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian pemerintah juga mendukung dalam bentuk dukungan fiskal sehingga itu juga bisa mempermudah kami untuk mempercepat dan mengelola kawasan juga lebih baik,” tuturnya.

    “Lalu yang lainnya juga ada efisiensi. Karena ini perusahaan pengelolaan kawasan industri nikel berbasis nikel tentu saja efisiensi kami memberikan fasilitas dan dukungan bagi para tenant baik itu dalam bentuk konektivitas darat dan laut. Yang ketiga yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan ini tentu saja terus melakukan upaya-upaya inisiatif keberlanjutan baik itu lingkungan maupun sosial termasuk peningkatan dan kapasitas pengembangan SDM lokal,” sambungnya.

    Menurutnya, tingginya nilai investasi tersebut memberikan efek domino terhadap perekonomian kerakyatan dengan tumbuh suburnya UMKM di sekitar Kawasan IMIP.

    “Di Bahodopi, misalnya, hasil survei internal kami tahun 2025 menunjukkan ada sekitar 7.643 UMKM, meningkat secara konsisten dari 4.697 (2021), lalu 5.034 (2022), 6.617 (2023), dan 7.318 (2024),” kata Emilia.

    Salah satu pelaku UMKM yang merasakan dampak dari kehadiran IMIP yakni Aziz. Pemilik kost dan agen salah satu perbankan BUMN ini mengatakan kehadiran IMIP menjadi angin segar. Pasalnya, hiruk pikuk karyawan menghadirkan peluang sendiri untuk membuka usaha.

    “Sejak 2015 buka usaha kos-kosan dan di tahun 2017 buka usaha BRILink,” kata Aziz kepada detikcom.
    Dia mengatakan banyak karyawan IMIP atau mereka yang bekerja di IMIP menyewa kost dan memanfaatkan layanan perbankan di tempatnya. Perputaran uang dari usaha tersebut tidak mencapai ratusan juta rupiah.

    “Banyak karyawan PT IMIP melakukan transaksi seperti tarik tunai dan transaksi transfer. Kost-kostan 7 kamar. 1 kamar Rp 1 juta per bulan total Rp 7 juta. Omzet AgenBRILink per bulan berkisar Rp 600 juta sampai dengan Rp 900 juta per bulan,” tuturnya.

    Sementara itu, salah satu karyawan IMIP, Kambaton juga bersyukur atas kehadiran IMIP di Bahodopi. Menurutnya, sejak bekerja di IMIP kesejahteraan dirinya dan keluarga meningkat.

    Meskipun tidak menyebutkan secara angka, Kambaton mengatakan penghasilan bulanan yang didapatkan meningkat tajam dibandingkan profesi dulunya sebagai pengajar.

    “Saya pribadi sangat bersyukur karena perbedaannya sangat signifikan,” ujar Kambaton.

    Mencerahkan Industri Hilirisasi RI

    Di sisi lain, Executive Director Indonesia Mining Association Hendra Sinadia menilai pengembangakan kawasan smelter seperti IMIP menghadirkan ‘angin segar’ tersendiri bagi pengembangkan kawasan.

    Menurutnya, kawasan smelter seperti IMIP dan tempat lainnya menawarkan fasilitas yang terintegrasi dalam pengolahan nikel. Tingginya minat investasi itu juga diimbangi dengan kedatangan para pekerja dari berbagai daerah untuk bekerja di kawasan tersebut.

    Pekerja-pekerja ini lah yang menjadi motor utama untuk menghadirkan peluang membuka berbagai macam usaha. Apalagi, para pekerja biasanya tinggal di kawasan smelter dalam periode waktu yang cukup lama.

    Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyebutkan Sulawesi Tengah menempati posisi ke-4 secara nasional dengan realisasi sebesar Rp 31,6 triliun di Semester I 2025. Sulteng mengalahkan Banten hanya Rp 29,7 triliun, Jawa Tengah Rp 23,7 triliun, dan Kalimantan Timur 23,7 triliun di Semester I 2025.

    “Nah kalau dengan terintegrasi gitu kan tentu saja kawasan itu kan pasti di industri tersebut yang isinya bisa puluhan atau ratusan perusahaan kan akan menyerap tenaga kerja (dalam jumlah besar) pasti kan. Tenaga kerja, kemudian di sekitarnya ya tentu saja kan dari tenaga kerjanya terserap ya tumbuh lah industri-industri lokal,” ujar Hendra dihubungi detikcom, Kamis (29/8).

    Menurutnya, kehadiran kawasan pengolahan nikel juga menjadi angin segar bagi pendapatan daerah.
    “Iya, dominan, khususnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah justru. Ini industri pengolahan yang menjadi pemicu ini kan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, otomatis akan menarik sektor-sektor lain tadi kan, ada industri lokalnya gitu,” tuturnya.

    Dia pun mengatakan RI sendiri masih memiliki peluang yang cukup besar untuk menggenjot sektor hilirisasi nikel. Menurutnya, sektor hilir masih potensial untuk dikembangkan oleh Indonesia.

    “Nah kedepannya tentu kan kalau berbicara hilirisasi ini kan yang dihasilkan pengolahan di IMIP, di Morowali, di mana-mana itu kan masih menghasilkan produk antara. Kalau kita ditambahkan produk antara kan, jadi nickel pig iron, nickel stainless steel. Nah hilirnya kan itu rantainya ke sana masih ada banyak. Ada baterai katoda, nantinya katoda baterai, terus ada prekursor baterai, terus nanti jadi baterai kendaraan bermotor listrik, terus nanti ujungnya ini lagi kan itu industri-industri hilir yang akan bertumbuh,” tutupnya.

    (akd/akd)

  • Kementan-Satgas Pangan kawal distribusi jagung demi lindungi peternak

    Kementan-Satgas Pangan kawal distribusi jagung demi lindungi peternak

    Langkah-langkah ini kami ambil untuk memastikan pasokan jagung dan pakan tetap stabil

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menegaskan pihaknya bersama Satgas Pangan bersinergi mengawal distribusi jagung guna menjamin ketersediaan dan melindungi peternak dari gejolak harga pakan.

    “Kementan berkolaborasi erat dengan Satgas Pangan untuk mengawal distribusi dan memastikan tidak ada penimbunan jagung oleh oknum-oknum pengepul atau pedagang,” kata Agung dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan ketersediaan jagung untuk pakan ternak kembali jadi perhatian pemerintah. Dalam sebulan terakhir, harga jagung di sejumlah sentra produksi cenderung meningkat dan berpotensi membebani peternak unggas.

    Menyikapi hal itu, Kementan bergerak cepat dengan koordinasi lintas kementerian/lembaga termasuk bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Satgas Pangan.

    Agung memastikan sejumlah langkah antisipatif sudah disiapkan. Mulai dari imbauan kepada industri pakan agar tidak menaikkan harga, pemetaan peternak calon penerima cadangan jagung pemerintah, hingga mempertemukan kelompok tani dengan pemasok jagung.

    “Langkah-langkah ini kami ambil untuk memastikan pasokan jagung dan pakan tetap stabil. Tujuannya jelas agar peternak tidak terbebani biaya tinggi dan masyarakat tetap dapat mengakses pangan asal unggas dengan harga terjangkau,” ucap Agung.

    Ia menekankan koordinasi intensif terus berjalan dengan pemerintah daerah, asosiasi, hingga pelaku usaha. Menurutnya, kunci penyelesaian persoalan ini adalah kebersamaan seluruh pihak.

    Agung menekankan selama semua pihak kompak dan berkomitmen, masalah dapat diselesaikan, sebab swasembada pangan menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang harus didukung bersama.

    “Mohon kerja sama dari semua, baik petani, pengepul, pedagang jagung, feedmill, maupun peternak layer,” tegasnya.

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan Ditjen PKH Kementan Yudi Sastro memastikan secara nasional ketersediaan jagung aman.

    Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Jagung Badan Pusat Statistik total luas panen jagung Januari–September 2025 sebesar 2,11 juta hektar dengan produksi jagung pipilan kering (JPK) kadar air 14 persen mencapai 12,13 juta ton.

    Potensi luas panen Juli–September 2025 diperkirakan 0,61 juta hektar dengan potensi produksi JPK KA 14 persen sekitar 3,60 juta ton.

    Yudi menambahkan, neraca jagung nasional 2025 menunjukkan kondisi surplus. Berdasarkan proyeksi neraca jagung nasional tahun 2024, total ketersediaan jagung tahun 2025 mencapai 19,55 juta ton, sementara kebutuhan sebesar 14,95 juta ton.

    “Artinya, tahun ini kita berpotensi surplus sekitar 4,6 juta ton,” tegas Yudi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengusaha Ungkap Sederet Indikasi Daya Beli Masyarakat Melemah Kuartal III/2025

    Pengusaha Ungkap Sederet Indikasi Daya Beli Masyarakat Melemah Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap sejumlah sinyal normalisasi konsumsi rumah tangga yang cenderung mengalami penurunan pascalibur sekolah Juni-Juli. 

    Adapun, konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2025 masih tumbuh sebesar 4,97% (year-on-year/yoy) dan menjadi penyumbang terbesar PDB dengan kontribusi 54,25%. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan sejumlah indikator menunjukkan pelemahan daya beli. Dia menyebutkan penjualan kendaraan Januari-Juni turun lebih dari 8-9% baik wholesale maupun retail.

    “Indeks Keyakinan Konsumen yang sempat di level 121 pada Maret juga turun menjadi sekitar 118 pada Juli. Hal ini memberi sinyal bahwa konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah, masih menghadapi tekanan,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (28/8/2025). 

    Dengan kondisi ini, Shinta menilai meskipun konsumsi tetap menjadi motor utama, ruang pertumbuhannya tidak terlalu besar tanpa adanya tambahan stimulus atau insentif daya beli.

    Sementara itu, dari sisi manufaktur, data BPS menunjukkan industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,6% yoy di kuartal kedua tahun ini dengan kontribusi tumbuh 16,92% terhadap PDB. 

    “Secara statistik sektor ini menjadi penopang penting, tetapi indikator ke depan, terutama PMI Manufaktur yang berada di bawah 50 selama April-Juni dan baru sedikit naik ke 49,2 pada Juli, masih menggambarkan kontraksi,” tuturnya. 

    Menurut Shinta, kontraksi manufaktur ini terjadi pada variabel pesanan baru dan persepsi pelaku industri. Alhasil, meskipun kontribusinya ke PDB naik, pelaku usaha di lapangan disebut masih merasakan pelemahan permintaan.

    “Untuk outlook kuartal III/2025, kami memperkirakan struktur pertumbuhan akan sedikit bergeser. Hilangnya efek musiman seperti libur panjang yang walaupun minim, namun membantu menopang konsumsi pada kuartal sebelumnya,” jelasnya. 

    Adapun, pertumbuhan ekonomi di periode ini perlu lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah menjelang akhir tahun fiskal serta adanya pelonggaran moneter Bank Indonesia yang memberi tambahan likuiditas. 

    Namun, Shinta menilai efek stimulus ini baru akan terasa optimal jika eksekusinya cepat dan tepat sasaran. Di sisi investasi, sebagian pertumbuhan pada kuartal kedua berasal dari aktivitas one-off seperti pembelian mesin dan alat produksi.

    “Sehingga perlu kita lihat apa yang akan menjadi driver di kuartal III,” imbuhnya. 

    Secara keseluruhan, Apindo menilai pertumbuhan kuartal III/2025 masih berpotensi positif. Namun, kondisi ini berisiko kepada pertumbuhan yang akan lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya jika konsumsi rumah tangga tidak mendapat dorongan tambahan. 

    “Karena itu, dunia usaha berharap pemerintah dapat mempercepat belanja prioritas, memastikan likuiditas mengalir ke sektor riil, dan menjaga ekspektasi positif masyarakat serta pelaku industri,” imbuhnya. 

  • Ekonom BMRI prediksi BI bakal pangkas suku bunga acuan lagi tahun ini

    Ekonom BMRI prediksi BI bakal pangkas suku bunga acuan lagi tahun ini

    mungkin tahun 2025 masih ada kemungkinan pemangkasan 25 basis poin (bps) lagi untuk BI-Rate

    Jakarta (ANTARA) – Tim Ekonom Bank Mandiri atau Office of Chief Economist (OCE) Group Bank Mandiri memprediksi Bank Indonesia (BI) akan melakukan pemangkasan suku bunga acuan atau BI-Rate satu kali lagi pada tahun 2025 ini.

    “Kami melihat dengan perkembangan terakhir, kemungkinan akan berada di bawah dari level proyeksi kami yang 5 persen. Jadi mungkin tahun 2025 masih ada kemungkinan pemangkasan 25 basis poin (bps) lagi untuk BI-Rate,” kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam Mandiri Economic Outlook Q3 2025 di Jakarta, Kamis.

    Prediksi itu sejalan dengan proyeksi Gubernur BI Perry Warjiyo. Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Agustus 2025 secara daring di Jakarta, Rabu (20/8), dia memberi sinyal pemangkasan suku bunga acuan lanjutan.

    BI-Rate telah dipangkas sebanyak empat kali sejak awal tahun ini masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) pada Januari, Mei, Juli dan Agustus.

    Head of Macroeconomics and Financial Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menambahkan peluang penurunan BI-Rate masih terbuka dengan mempertimbangkan arah Fed Fund Rate (FFR).

    Di sisi lain, penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga terus diturunkan seiring dengan stabilnya kondisi pasar keuangan di Indonesia.

    Menurut Dian, arah kebijakan BI itu mampu mendukung perbaikan likuiditas perbankan.

    “Ke depan, kami juga masih melihat beberapa faktor yang akan mendukung perbaikan kondisi likuiditas, yang nanti pada akhirnya juga akan mendukung pertumbuhan kredit dan juga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Untuk pertumbuhan ekonomi, tim ekonom Bank Mandiri menetapkan angka 4,96 persen (year-on-year/yoy) sebagai proyeksi pertumbuhan sepanjang 2025.

    Bank Mandiri melihat potensi itu setelah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen (yoy) pada triwulan II-2025, yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya di level 4,87 persen (yoy).

    Tim ekonom Bank Mandiri mencatat dibutuhkan dukungan kebijakan countercyclical yang mampu memberikan bantalan bagi perekonomian dalam menghadapi tekanan eksternal untuk menjaga momentum positif perekonomian.

    Dari sisi kebijakan BI, diperkirakan tetap akomodatif seiring masih terbukanya ruang pelonggaran apabila stabilitas harga terjaga dan risiko eksternal dapat dimitigasi.

    Sementara dari segi fiskal, ekonom BMRI mendorong agar kebijakan juga diarahkan untuk lebih akomodatif, dengan percepatan realisasi belanja agar dapat berperan sebagai penopang perekonomian di tengah tingginya ketidakpastian global.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom Bank Mandiri prediksi konsumsi bakal melambat pada kuartal III

    Ekonom Bank Mandiri prediksi konsumsi bakal melambat pada kuartal III

    Jakarta (ANTARA) – Tim Ekonom Bank Mandiri atau Office of Chief Economist (OCE) Group Bank Mandiri memprediksi kinerja konsumsi rumah tangga bakal melambat pada kuartal III 2025.

    “Kalau kami lihat, kuartal III ini mungkin ada perlambatan dari segi pertumbuhan (konsumsi rumah tangga),” kata Head of Macroeconomics and Financial Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina dalam Mandiri Economic Outlook Q3 2025 di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, perlambatan itu lebih disebabkan oleh faktor normalisasi.

    Konsumsi rumah tangga mampu tumbuh hingga 4,95 persen pada kuartal I dan terakselerasi menjadi 4,97 persen pada kuartal II berkat dorongan dari periode hari libur.

    Sementara, pada kuartal III, faktor katalis dari hari libur, baik libur hari raya maupun akhir pekan panjang (long weekend) akan jarang terjadi.

    “Di kuartal III, mungkin pertumbuhan konsumsi akan melambat sedikit ke arah 4,9 persen,” ujarnya.

    Meski begitu, dia meyakini konsumsi rumah tangga masih akan jadi kontributor utama terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni dengan porsi sekitar 54 persen.

    Kinerja konsumsi rumah tangga pada kuartal III nanti diperkirakan akan ditopang oleh berbagai stimulus yang bakal dirilis oleh pemerintah.

    Di sisi lain, penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI-Rate) sebesar 25 bps menjadi 5 persen dianggap akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian ke depan.

    Meski masih membutuhkan waktu transmisi pada suku bunga lain, seperti suku bunga kredit bank, Dian berpendapat penurunan itu tetap memberikan sinyal positif.

    “Harapannya ini akan membuat kepercayaan konsumen membaik,” tambah dia.

    Untuk kuartal IV, Dian melihat adanya dukungan dari momen Natal dan tahun baru yang juga diiringi oleh stimulus pemerintah.

    Maka, dia memprediksi konsumsi rumah tangga akan kembali menguat pada kuartal IV 2025.

    “Kuartal IV itu bisa lebih akan ada akselerasi pertumbuhan konsumsi,” tutur Dian.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNI: Penurunan BI-Rate buka ruang penyesuaian bunga kredit bertahap

    BNI: Penurunan BI-Rate buka ruang penyesuaian bunga kredit bertahap

    penyesuaian dilakukan secara gradual sambil tetap mengutamakan kualitas aset

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyampaikan bahwa penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate membuka ruang bagi perbankan, termasuk BNI, untuk melakukan penyesuaian suku bunga kredit secara bertahap dan terukur.

    Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan antara lain struktur dan jangka waktu kredit, profil risiko nasabah, kondisi likuiditas bank, serta dinamika persaingan di pasar.

    “Keputusan tersebut memerlukan pertimbangan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi profitabilitas bank dan perilaku nasabah, tetapi juga mempertimbangkan dinamika kompetisi di pasar. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan secara gradual sambil tetap mengutamakan kualitas aset,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Perseroan menyampaikan, pihaknya akan konsisten melakukan evaluasi menyeluruh dan berkala terhadap portofolio kreditnya.

    Penyesuaian suku bunga kredit pasca penurunan BI-Rate akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing segmen pembiayaan.

    Okki mengatakan bahwa langkah ini ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara memberikan manfaat bagi nasabah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian perbankan.

    “Dengan demikian, BNI berkomitmen memastikan kebijakan moneter yang berlaku dapat tersalurkan dengan baik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Okki.

    Dengan respons ini, menurut perseroan, BNI memposisikan diri sebagai institusi yang mendukung kebijakan otoritas moneter dan siap menjadi mitra dalam mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

    Secara umum, BNI menilai langkah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,00 persen per Agustus 2025 sebagai stimulus positif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kebijakan moneter ini dinilai tepat untuk menjaga momentum perekonomian di tengah dinamika global yang masih bergejolak.

    Okki mengatakan penurunan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) merupakan langkah strategis. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong permintaan kredit dan memperkuat daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan menopang pertumbuhan ekonomi.

    “Kebijakan penurunan suku bunga acuan merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu mendorong permintaan kredit dan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Okki.

    Sebagai informasi, sejak September 2024, bank sentral Indonesia mulai menurunkan BI-Rate setelah periode pengetatan moneter. Pada bulan tersebut, BI-Rate dipangkas sebesar 25bps menjadi di level 6 persen.

    Selanjutnya, sejak awal tahun ini, BI telah menurunkan BI-Rate pada Januari, Mei dan Juli masing-masing sebesar 25bps.

    Terbaru, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2025 ini, bank sentral kembali memangkas BI-Rate sebesar 25bps sehingga kini berada pada level 5 persen.

    Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan menunjukkan tren menurun, seiring penurunan suku bunga acuan.

    Pada Juli 2025, rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah turun 7 basis poin (bps) dibanding tahun sebelumnya, terutama pada kredit produktif.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya, Minggu (24/8), mengatakan bahwa umumnya, penurunan BI-Rate akan diikuti penurunan bunga kredit dengan jeda waktu tertentu, sehingga diperkirakan tren penurunan masih berlanjut sepanjang 2025.

    Namun, penurunan suku bunga bergantung pada struktur biaya dana (cost of fund/CoF) tiap bank, karena sebagian masih mengandalkan dana mahal (time deposit) dalam komposisi dana pihak ketiga (DPK).

    “Oleh karena itu, bank perlu mengelola strategi pendanaan, khususnya dengan meningkatkan porsi dana murah, untuk menciptakan ruang penurunan bunga kredit yang lebih signifikan,” kata Dian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.