Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Terwujudnya ekosistem satu data untuk kebijakan publik tepat sasaran

    Terwujudnya ekosistem satu data untuk kebijakan publik tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan data kependudukan melalui peluncuran program Satu Data untuk Semua oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Program ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama terkait pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan pengendalian inflasi.

    Di era digital yang menuntut efisiensi dan ketepatan kebijakan, kehadiran data yang terintegrasi dan akurat menjadi fondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan.

    Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan keberhasilan pengelolaan data sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan tata kelola yang terstandar.

    Menurut dia, regulasi menjadi kunci agar semua pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta, memiliki pedoman yang sama dalam memanfaatkan data kependudukan.

    Tanpa regulasi yang kuat, pengelolaan data berpotensi menjadi tumpang tindih dan kurang efektif.

    Dukcapil kini sedang mengembangkan sistem terpusat dengan teknologi yang lebih mutakhir, termasuk penguatan infrastruktur server dan pembangunan pusat data baru yang akan memperlancar integrasi dan mempercepat layanan publik.

    Peningkatan kualitas layanan ini tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga menyangkut keamanan data yang semakin krusial. Maraknya kebocoran data di era digital menuntut pemerintah bersikap tegas.

    Teguh menekankan bahwa semua lembaga pengguna data wajib mengikuti standar keamanan ISO 27001 sebagai upaya memastikan perlindungan maksimal terhadap data penduduk.

    Selain itu, pemanfaatan data juga diatur melalui mekanisme perjanjian kerja sama, dengan skema tarif yang adil. Lembaga pemerintah dan organisasi sosial memperoleh akses gratis, sementara lembaga swasta berorientasi profit dikenakan tarif resmi yang akan disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dan keberlanjutan pengelolaan data.

    Namun, peran masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan program ini. Dukcapil mengingatkan agar warga lebih bijak melindungi dokumen kependudukan dan tidak sembarangan membagikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau data pribadi kepada pihak yang tidak terpercaya.

    Perlindungan data pribadi menjadi kesadaran bersama karena kerentanan kebocoran informasi dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas.

    Dukcapil memastikan bahwa seluruh layanan kependudukan tetap diberikan secara gratis, inklusif, dan berkeadilan.

    Prinsip pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan menjadi landasan utama agar kepercayaan masyarakat terus terjaga.

    Kesiapan SDM

    Di sisi lain, keberhasilan Satu Data juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM).

    Teknologi canggih tidak akan optimal tanpa tenaga profesional yang terlatih dan memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola data.

    Dukcapil mendorong peningkatan kapasitas SDM, khususnya tenaga IT dan teknis di lapangan, melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi.

    Dengan SDM yang mumpuni, integrasi data dapat dilakukan secara lebih efisien dan berstandar tinggi, sehingga pelayanan publik berjalan lebih optimal.

    Lebih jauh, program Satu Data diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.

    Data yang terintegrasi memudahkan pemerintah dalam memantau capaian program, menganalisis efektivitas kebijakan, dan memastikan bantuan tepat sasaran.

    Dukcapil juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses verifikasi data agar validasi berjalan lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan.

    Inovasi ini diharapkan menjadi terobosan besar dalam membangun sistem data nasional yang modern dan adaptif terhadap tantangan era digital.

    Acara Summit Data Kependudukan Semester I tahun 2025 belum lama ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dalam membangun ekosistem data tunggal nasional.

    Teguh Setyabudi menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

    Satu Data bukan sekadar proyek teknis, melainkan agenda strategis yang akan mempengaruhi keberhasilan seluruh program pembangunan nasional.

    Dengan data yang solid, kebijakan pemerintah dapat dirancang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Integrasi nasional

    Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menambahkan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan fondasi utama integrasi nasional.

    Menurut dia, identitas tunggal melalui NIK menjadi kunci konektivitas antar-data dari berbagai kementerian dan lembaga. Dengan NIK, data sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya dapat disatukan sehingga menghasilkan informasi yang lebih kaya dan komprehensif.

    Namun, Ateng menegaskan bahwa integrasi data harus dimulai dengan standarisasi. Tanpa data yang terstandar, proses pemadanan berpotensi menghasilkan ketidaksesuaian dan sulit diandalkan.

    BPS mendapat mandat besar melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi, yang mengamanatkan penggabungan berbagai sumber data, mulai dari survei, registrasi sosial ekonomi, hingga administrasi kementerian.

    Proses integrasi ini menjadi langkah penting menuju penyediaan satu basis data nasional yang dapat digunakan bersama oleh seluruh pemangku kebijakan.

    Ateng juga menyoroti keberhasilan pemadanan data hayati, seperti pencatatan kelahiran dan kematian, yang kini sudah memenuhi standar internasional.

    Pencapaian ini menunjukkan kemajuan signifikan Indonesia dalam mengelola data strategis secara lebih akurat dan sesuai praktik global.

    Meski demikian, Ateng mengingatkan bahwa perjalanan menuju Satu Data bukanlah pekerjaan instan. Diperlukan proses yang sistemik, evaluasi berkelanjutan, dan audit rutin untuk memastikan kualitas data tetap terjaga.

    Keberhasilan program ini juga ditentukan oleh konsistensi dan komitmen semua pihak, bukan hanya teknologi semata. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi prasyarat agar data dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

    Dengan satu basis data yang akurat, pemerintah akan lebih mudah memetakan masalah, merancang solusi, dan mengeksekusi program pembangunan secara efektif.

    Satu Data untuk Semua bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan inklusif.

    Dengan data yang terkoneksi, pelayanan publik menjadi lebih cepat, bantuan sosial lebih tepat sasaran, dan kebijakan ekonomi lebih terukur.

    Semua ini pada akhirnya akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, hingga percepatan transformasi digital nasional.

    Program ini menjadi bukti bahwa ketika data dikelola dengan baik, keputusan yang diambil pemerintah akan lebih tepat, manfaatnya lebih merata, dan Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

    Apabila ekosistem data tunggal ini terwujud secara konsisten, Indonesia akan memiliki fondasi kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    Integrasi data kependudukan bukan sekadar mendukung efisiensi birokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi kebijakan berbasis bukti yang mampu memberdayakan masyarakat.

    Dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, keamanan informasi yang terjamin, SDM profesional, dan sinergi lintas sektor, program Satu Data untuk Semua berpotensi menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Saat data menjadi satu, arah pembangunan nasional akan semakin jelas dan terukur, memberi peluang bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan secara adil dan setara.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surplus Neraca Perdagangan Juli 2025 Jadi Penopang Ketahanan Ekonomi – Page 3

    Surplus Neraca Perdagangan Juli 2025 Jadi Penopang Ketahanan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memandang surplus neraca perdagangan pada Juli 2025 mencatat surplus sebesar USD 4,17 miliar, menunjukkan hal positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

    Untuk rinciannya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencatat surplus sebesar USD4,17 miliar, meningkat dibandingkan dengan surplus pada Juni 2025 sebesar USD 4,10 miliar.

    “Bank Indonesia Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank IndonesiaRamdan Denny Prakoso, dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

    Pria yang akrab disapa Denny ini menyampaikan, surplus neraca perdagangan yang lebih tinggi terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat.

    Neraca perdagangan nonmigas pada Juli 2025 mencatat surplus sebesar USD 5,75 miliar, seiring dengan ekspor nonmigas yang meningkat menjadi sebesar USD 23,81 miliar.

    “Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut terutama didukung oleh ekspor berbasis sumber daya alam seperti bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewani/nabati maupun ekspor produk manufaktur seperti mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya serta besi dan baja,” ujarnya.

    Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia. Disisi lain, defisit neraca perdagangan migas meningkat menjadi sebesar USD 1,58 miliar pada Juli 2025 sejalan dengan peningkatan impor migas di tengah penurunan ekspor migas.

     

  • PMI Manufaktur & Ekspor Positif, Indikasi Ekonomi RI Pulih?

    PMI Manufaktur & Ekspor Positif, Indikasi Ekonomi RI Pulih?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah tantangan masih menyelimuti perekonomian Indonesia kendati PMI Manufaktur mulai kembali ke jalur ekspansif dan kinerja neraca perdagangan masih surplus selama 63 bulan terakhir.

    Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal meyakini bahwa pelaku usaha lebih fokus ke realitas daripada data-data statistik ekonomi sebelum ambil keputusan. Kepercayaan pelaku usaha, sambungnya, akan tercipta ketika data statistik sejalan dengan kenyataan di lapangan.

    “Kalau memang cenderung menunjukkan juga realita yang arahnya juga positif, nah itu tentu saja nanti akan meningkatkan kepercayaan. Tapi kalau tidak, ya ini not necessarily [tak otomatis] mendorong keyakinan daripada pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi kita,” ujar Faisal dalam sebuah diskusi daring, Senin (1/9/2025).

    Apalagi, dia mengingatkan bahwa belakangan banyak kalangan yang mempertanyakan rilis data yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga resmi pemerintah.

    Di samping itu, Faisal melihat data kenaikan ekspor terbaru memang mewakili realitas. Hanya saja, data tersebut juga tetap harus dilihat secara kritis.

    Dia tidak heran apabila pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dari impor pada Juli 2025 hanya sesat karena fenomena front-loading (memajukan jadwal pengiriman/pembelian barang) akibat antisipasi tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump yang berlaku pada Agustus 2025.

    “Nah itu [front-loading] yang sudah terjadi juga, bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga China ketika akan dinaikkan tarif oleh Amerika ke China, itu ada front-loading banyak terjadi di waktu-waktu sebelum itu,” ungkap Faisal.

    Tak jauh beda, Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa Roby Rushandie melihat perkembangan positif data terbaru PMI manufaktur dan ekspor dari dua sudut pandang.

    Dari sisi pasar keuangan, Roby meyakini data-data positif makro ekonomi bisa cukup meredam gejolak. Pasar keuangan, menurutnya, lebih banyak terpengaruh apa yang tampak di permukaan.

    Sebaliknya, kepercayaan pelaku usaha sektor riil tidak terlalu berpengaruh data temporer. Sebaliknya, kepercayaan pelaku usaha sektor riil akan timbul apabila data ekspor atau PMI manufaktur konsisten positif dari waktu ke waktu.

    Lebih dari itu, Roby menekankan kepercayaan pelaku usaha dan investor tercipta apabila pemerintah memang mendesain anggaran untuk masyarakat luas.

    Dia tidak yakin kepercayaan pelaku usaha dan investor tetap terjaga ketika pemerintah memprioritaskan program yang membutuhkan anggaran jumbo di tengah ruang fiskal yang sudah sempit.

    “Seperti makan bergizi gratis, saya rasa sudah banyak aspirasi atau masukan dari berbagai kalangan bagaimana penerapan makan bergizi gratis ini mestinya dilakukan. Apalagi dalam desain RAPBN 2026, makan bergizi gratis ini cukup mengambil besar porsi alokasi pendidikan,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

    Selain itu, dia mendorong agar anggaran belanja pemerintah benar-benar fokus kepada perlindungan sosial. Selain itu, sambungnya, harus ada arah kebijakan yang jelas untuk mengatasi permasalahan pekerja informal.

    “Apalagi kan momen kemarin itu [demonstrasi besar-besaran] benar-benar momen terangkatnya [permasalahan] kelompok pekerja informal, dengan kejadian beberapa hari lalu,” tutup Roby.

    Indikator Ekonomi Membaik

    Adapun, beberapa hari terakhir terjadi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia akibat kenaikan tunjangan anggota DPR yang diperparah dengan penanganan brutal aparat kepolisian dalam menangani aksi sehingga membuat seorang pengemudi ojol Affan Kurniawan, meninggal dunia.

    Di tengah deretan berita buruk tersebut, sejumlah indikator ekonomi terbaru menunjukkan fundamental ekonomi yang membaik.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa ekspor ekspor pada Juli naik 9,86% secara tahunan, ditopang terutama oleh pengapalan minyak sawit, barang perhiasan, dan logam bukan besi.

    Sejalan, laporan S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia juga membaik ke level 51,5 atau kembali ke zona ekspansi pada Agustus setelah empat bulan beruntun terjebak di area kontraksi.

  • Ekspor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Melonjak 15,6 Persen

    Ekspor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Melonjak 15,6 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor sektor pertanian Indonesia terus menunjukkan tren positif. Sepanjang Juli 2025, ekspor pertanian, kehutanan dan perikanan naik signifikan sebesar 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/Y-on-Y.

    Kenaikan ini terjadi pada saat sektor industri non migas lainnya mengalami penurunan. Dengan kenaikan tersebut, sektor pertanian memperkuat surplus perdagangan Indonesia.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji, menjelaskan bahwa kenaikan ekspor pertanian terutama ditopang oleh produk minyak kelapa sawit dan kimia dasar organik berbasis pertanian.

    “Peningkatan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor minyak kelapa sawit, kimia dasar organik yang berasal dari sumber hasil pertanian.” kata Pudji dalam paparan rilis BPS, Senin (1/9/2025).

    Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya sebagai penopang ekspor pertanian mencatat kenaikan 32,92 persen secara kumulatif sepanjang tujuh bulan pertama 2025.

    “Secara kumulatif, menurut sektor peningkatan nilai ekspor non migas terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian,” papar Pudji.

    Dengan tren ini, sektor pertanian diproyeksikan terus menjadi motor penggerak utama ekspor nonmigas, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

    Peningkatan nilai ekspor nonmigas secara tahunan utamanya didorong oleh sektor Industri Pengolahan. Nilai ekspor Industri Pengolahan naik 21,98 persen pada Juli 2025 (Y-on-Y) dengan andil peningkatan sebesar 16,42 persen.

  • Derasnya Truk Impor dari China Jadi Ancaman, Kini Rambah Pasar Jawa

    Derasnya Truk Impor dari China Jadi Ancaman, Kini Rambah Pasar Jawa

    Jakarta –

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia melaporkan adanya aktivitas impor truk untuk kebutuhan tambang. Impor truk itu dinilai makin meresahkan.

    “Ada isu terkait kendaraan-kendaraan komersial yang ada di daerah di luar Jawa, bahkan di Jawa juga ada. Itu angkanya mengkhawatirkan,” kata Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara di Jakarta, belum lama ini.

    Aktivitas distribusi truk yang diimpor utuh itu tidak terdata oleh Gaikindo, karena bukan anggota.

    “Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ungkapnya lagi.

    Truk impor ini bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

    “Ini yang mengganggu produksi kendaraan bermotor di Indonesia. Pelaku lokal ini memenuhi ketentuan yang ada di Indonesia, namun dikalahkan kendaraan-kendaraan impor yang dapat dengan mudah masuk Indonesia. Kalau lokal harus ikut SRUT, mereka (impor) nggak. Ini cukup mengganggu karena volume-nya cukup besar,” kata dia.

    Truk impor tidak wajib SRUT?

    Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Yusuf Nugroho menyebut, truk tersebut tidak mengikuti uji tipe karena hanya digunakan di area pertambangan.

    “Terkait dengan kendaraan khususnya truk CBU yang kami sudah identifikasi bahwa truk-truk tersebut memang diperuntukkan untuk operasional perusahaan pertambangan. Operasionalnya itu bukan di jalan umum,” ujar Yusuf.

    “Kendaraan-kendaraan tersebut memang tidak dilakukan pengujian tipe maupun pengujian berkala, kalau memang dioperasikan di luar jalan umum,” sebut Yusuf.

    Kendaraan yang beroperasi di area terbatas seperti kawasan industri, pertambangan, atau perkebunan disebut tidak diwajibkan melalui uji tersebut.

    “Kami ingin pastikan bahwa kendaraan tersebut juga mendukung agar bisa memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan desainnya dari kendaraannya yang memang bukan diperuntukkan untuk dioperasikan di jalan umum,” ujarnya.

    Apalagi truk tersebut tidak dituntut untuk memenuhi syarat sertifikasi Euro4. Sementara pabrikan dalam negeri harus memenuhi aturan pemerintah itu.

    “Kenapa mereka mengimpor? Karena pada waktu lokasi area (pertambangan), itu mereka punya kesulitan, pakai truk Indonesia, buatan Indonesia harus Euro4, bahan bakarnya tidak ada,” kata Kukuh.

    Otomotif, khususnya segmen komersial, merupakan industri padat karya yang banyak melibatkan pekerja dan turut berkontribusi kepada perekonomian negara.

    “Itu membuat total pasar tergerus lebih dari 38 persen. Dan dengan sangat terpaksa beberapa industri komponen atau part yang tidak bisa ekspor mengurangi karyawannya,” ucap Rachmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM).

    Dalam website data Badan Pusat Statistik Ekspor Impor tahun 2024, kode HS 87042369 merupakan pengelompokan untuk kendaraan bermotor selain pendingin, pengumpul sampah, tanker, lapis baja, hooklift, dumper; untuk pengangkutan barang, hanya dengan mesin diesel atau semi diesel; g.v.w. > 24 ton & ≤ 45 ton; bukan CKD.

    Tertulis dalam nomenklatur Harmonized System (HS) 87042369 yang di dalamnya juga memuat impor truk dari China. Barang-barang itu dikirim ke proyek produksi nikel seperti Morowali, Weda, Pulau Obi.

    Truk merek Jepang mungkin mendominasi di jalan-jalan Indonesia. Tetapi jika bicara di tambang nikel di Morowali (Sulawesi Tengah) dan Halmahera (Maluku Utara) yang paling populer adalah truk warna merah asal China merek Shacman.

    Motor Sights International (MSI), distributor Shacman menjelaskan sudah menjual lebih dari 6.000 truk di Indonesia sejak 2016 yang 95 persen penjualannya digunakan di Morowali dan Halmahera.

    Bahkan di situs global Shacman, disebutkan proyek nikel di Indonesia merupakan keberhasilan Shacman di Asia Pasifik.

    (riar/rgr)

  • Ekspor Jakarta hingga Juli 2025 capai 9,79 miliar dolar AS

    Ekspor Jakarta hingga Juli 2025 capai 9,79 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyampaikan secara keseluruhan, nilai ekspor Jakarta pada Januari-Juli 2025 mencapai 9,79 miliar dolar AS, atau naik 38,88 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.

    Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Senin, mengatakan lonjakan ekspor juga terlihat dari perkembangan secara tahunan, yakni berupa kenaikan 18,47 persen pada Juli 2025 dibandingkan Juli 2024.

    “Pada Juli 2025, nilai ekspor Jakarta tercatat sebesar 1,53 miliar dolar AS, meningkat dari Juli 2024, meningkat 18,47 persen dari Juli 2024,” kata Hasanudin.

    Pihaknya pun mencatat kenaikan ekspor Januari-Juli 2025 tidak terlepas dari perkembangan nilai ekspor sejumlah komoditas. Dari sepuluh komoditas utama, alas kaki mencetak peningkatan ekspor terbesar, yakni naik hingga 277,59 persen atau senilai 1,36 miliar dolar AS.

    Kemudian, berdasarkan sektor, industri pengolahan menjadi pilar utama pertumbuhan ekspor nonmigas. Sektor tersebut mencatat kenaikan ekspor sebesar 2,75 miliar dolar AS atau atau 41,09 persen.

    Sementara itu, sektor lain justru menunjukkan tren sebaliknya. Ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 9,27 juta dolar AS, dan ekspor dari sektor pertambangan dan lainnya merosot 0,76 juta dolar AS.

    Berdasarkan negara tujuan pada Januari-Juli 2025, total nilai ekspor ke sepuluh negara tujuan utama mencapai 6,65 miliar dolar AS, atau tumbuh 39,32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

    Peningkatan ekspor itu disebabkan kenaikan nilai ekspor ke sepuluh negara tujuan ekspor utama dibandingkan dengan Januari-Juli 2024.

    Nilai ekspor ke Amerika Serikat mengalami peningkatan terbesar, yaitu 658,74 juta dolar AS (104,50 persen), sehingga memicu pertumbuhan ekspor Kota Jakarta pada periode Januari-Juli 2025.

    Peningkatan ekspor kelompok komoditas alas kaki sebesar 484,63 juta dolar AS (368,51 persen) mendorong lonjakan ekspor ke Amerika Serikat.

    Selanjutnya, tujuan negara ekspor lainnya yang mengalami peningkatan adalah Thailand sebesar 504,41 juta dolar AS (151,36 persen) dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.

    Kelompok komoditas yang mendorong pertumbuhan ekspor adalah logam mulia dan perhiasan/permata sebesar 414,21 juta dolar AS (15.571,80 persen) dibandingkan Januari-Juli 2024.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta alami deflasi 0,05 persen pada Agustus 2025

    Jakarta alami deflasi 0,05 persen pada Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat deflasi 0,05 persen secara bulanan pada Agustus 2025, yang tercermin dari penurunan indeks harga konsumen dari 107,40 pada Juli 2025 menjadi 107,35 pada Agustus tahun ini.

    Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Senin, mengatakan kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar, yakni makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,14 persen.

    Selain itu, kelompok pakaian dan alas kaki juga turut mendorong deflasi DKI Jakarta pada Agustus 2025 dengan andil 0,01 persen.

    Selanjutnya, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan pada Agustus tahun ini juga memberikan andil deflasi meskipun tergolong sangat kecil, yaitu kurang dari 0,01 persen.

    Sementara itu, berdasarkan komoditasnya, deflasi bulan Agustus 2025 utamanya didorong deflasi komoditas pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.

    Menurut Hasanudin, komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tomat, cabai rawit, cabai merah, bawang putih dan daging ayam ras.

    Selain itu, terdapat pula komoditas dari kelompok transportasi yang memberikan andil deflasi cukup signifikan, yaitu bensin.

    Meski demikian, bensin tidak menyebabkan deflasi pada kelompok transportasi karena terdapat komoditas lain, seperti tarif jalan tol, angkutan laut dan angkutan kereta api yang mengalami inflasi sehingga meredam laju deflasi bensin pada kelompok tersebut.

    “Berakhirnya diskon tarif tol, angkutan laut dan kereta api menyebabkan komoditas tersebut mengalami inflasi pada Agustus 2025,” kata Hasanudin.

    Sementara itu, secara tahunan, DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar 2,16 persen pada Agustus 2025.

    Inflasi tahunan terjadi karena peningkatan harga komoditas yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga sejumlah kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,52 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,85 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,38 persen.

    Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,24 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,59 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,78 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,30 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,35 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Data BPS Ungkap Luas Panen & Produksi Padi RI Naik di Juli 2025

    Data BPS Ungkap Luas Panen & Produksi Padi RI Naik di Juli 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan luas panen padi pada Juli 2025 sebesar 0,94 juta hektare, mengalami kenaikan sebesar 0,23 juta hektare atau 33,20% dibandingkan luas panen padi di Juli 2024 yang sebesar 0,70 juta hektare.

    Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS, Pudji Ismartini mengatakan data ini berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Juli 2025.

    “Ini merupakan hasil pendataan yang kita peroleh inilah faktor utama yang mendorong gabah kering panen meningkat di Juli 2025,” kata Pudji dalam paparan hasil rilis BPS, Senin (1/9/2025).

    Sementara itu, potensi luas panen padi pada Agustus-Oktober 2025 diperkirakan sebesar 3,02 juta hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada bulan Januari-Oktober 2025 diperkirakan sebesar 10,22 juta hektare, atau mengalami peningkatan sekitar 1,09 juta hektare (11,90%) dibandingkan luas panen padi pada bulan Januari-Oktober 2024 yang sebesar 9,13 juta hektare.

    Produksi padi di Indonesia pada bulan Juli 2025 diperkirakan sebanyak 5,78 juta ton Gabah Kering Panen (GKP), atau mengalami kenaikan sebanyak 1,51 juta ton GKP (35,41 persen) dibandingkan Juli 2024 yang sebanyak 4,26 juta ton GKP.

    “Sementara itu, berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil Survei KSA Juli 2025, potensi produksi padi sepanjang Agustus-Oktober 2025 sebanyak 18,86 juta ton GKP,” kata Pudji.

    Dengan demikian, total produksi padi pada bulan Januari-Oktober 2025 diperkirakan sebanyak 64,38 juta ton GKP, mengalami peningkatan sebanyak 6,98 juta ton GKP (12,16%) dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang sebanyak 57,40 juta ton GKP.

    Tiga provinsi dengan total produksi padi (GKP) tertinggi pada bulan Januari-Oktober 2025 adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, tiga provinsi dengan produksi padi (GKP) terendah yaitu Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Surplus Dagang RI ke AS Tembus US$ 10,5 Miliar di Januari-Juli 2025

    Surplus Dagang RI ke AS Tembus US$ 10,5 Miliar di Januari-Juli 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) menuturkan neraca perdagangan Indonesia Januari-Juli 2025 mengalami surplus US$23,65 miliar yang berasal dari surplus sektor nonmigas US$34,06 miliar, sementara sektor migas defisit senilai US$10,41 miliar.

    “Surplus US$23,65 miliar yang dipicu oleh surplus pada sektor nonmigas US$34,06 miliar sementara sektor migas defisit US$10,41 miliar,” kata Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS, Pudji Ismartini, Senin (1/9/2025).

    Lebih lanjut, Pudji menuturkan 3 negara penyumbang surplus terbesar a.l. Amerika Serikat (AS) US$ 10,49 miliar; India sebesar US$ 8,09 miliar dan Filipina US$ 5,11 miliar. Sebagai catatan, AS masih menduduki peringkat pertama penyumbang surplus neraca perdagangan RI jelang penerapan tarif 19% yang dimulai 5 Agustus 2025.

    Adapun, AS memang menduduki posisi ketiga sebagai negara tujuan ekspor terbesar RI. Total ekspor AS pada Januari-Juli 2025 mencapai US$17,89 miliar. Ke depan,

    Indonesia akan tetap menggenjot ekspor ke AS, meski Negeri Paman Sam menetapkan tarif impor sebesar 19%. Tarif itu tercatat menjadi yang terendah bagi Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah akan fokus meningkatkan ekspor sejumlah komoditas unggulan ke pasar AS, mulai dari tekstil hingga elektronik. Dia yakin ekspor RI ke AS tetap akan meningkat.

    “Kita akan terus mendorong tekstil, produk tekstil. Kemudian juga furniture, sepatu, apparel. Kemudian juga kita punya produk seperti barang-barang manufaktur, itu juga home appliance, elektronik itu bisa masuk dengan harga sekian,” tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu (22/7/2025).

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • IHSG Diperkirakan Rontok Hari Ini Tertekan Aksi Demo

    IHSG Diperkirakan Rontok Hari Ini Tertekan Aksi Demo

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melanjutkan tren pelemahan pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin (1/9). Pelemahan IHSG kuat dipengaruhi oleh gejolak politik dan keamanan domestik menyusul aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

    Pada penutupan perdagangan Jumat (29/8) kemarin, IHSG mencatat koreksi yang cukup dalam dengan pelemahan 1,53% ke level 7.830. Berdasarkan catatan detikcom, IHSG bergerak di zona merah sepanjang hari tersebut.

    Sementara hari ini, IHSG diprediksi melanjutkan tren pelemahan, mengingat gelombang demonstrasi masih terus berlanjut di sejumlah kota besar.

    Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, menyebut investor masih menyikapi gelombang demonstrasi dengan bijak. Menurutnya, IHSG bisa bergerak menguat jika kondisi politik dan keamanan mulai kondusif.

    “Secara teknikal, IHSG berpotensi breakdown dari batas ascending broadening wedge pattern mengingat Stochastics K_D dan RSI telah menunjukkan sinyal negatif. Market masih bersikap prudent terkait aksi demonstrasi yang belakangan terjadi. Bila kondisi politik dan keamanan mulai kondusif, maka potensi buy on dip terjadi,” ungkap Nafan dalam analisisnya, Senin (1/9/2025).

    Di sisi lain, Nafan menilai pengumuman data inflasi serta neraca perdagangan awal bulan juga dinantikan pelaku pasar. Sementara sentimen eksternal, investor disebut masih optimistis dengan adanya pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed.

    “Sejauh ini market masih optimis bahwa Fed Rate akan diturunkan sebesar 25 bps pada September 2025 meski hasil US PCE per Juli lebih tinggi dari target inflasi The Fed,” jelasnya.

    Mirae Asset Sekuritas memprediksi, IHSG akan bergerak pada level support 7.736-7.668 dengan resistance pada posisi 7.900-7.958.

    Gejolak Ganggu Kepercayaan Investor

    Senada, Phintraco Sekuritas juga menyebut IHSG masih akan dipengaruhi faktor stabilitas politik dan keamanan domestik. Gejolak yang kian meluas dikhawatirkan mengganggu kepercayaan investor.

    “Fokus perhatian pasar akan tertuju pada perkembangan situasi keamanan dan politik dalam negeri. Jika gangguan keamanan meluas, dikhawatirkan akan berdampak pada turunnya kepercayaan investor yang dapat mengakibatkan outflow investor asing,” jelasnya analisis Phintraco Sekuritas.

    Dalam kondisi melemahnya kepercayaan investor, nilai tukar rupiah juga disebut akan ikut melemah akibat gejolak yang terjadi. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat karena terganggunya aktivitas ekonomi dan distribusi barang.

    “Jika ketidakpastian politik berlangsung lama dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap fundamental makro ekonomi dan kinerja emiten,” terangnya.

    Phintraco Sekuritas memperkirakan, IHSG berpotensi kembali menguji level 7.800, jika mampu bertahan di level ini diperkirakan IHSG akan sideways di kisaran 7.800-7.900. Jika situasi kondusif, IHSG berpotensi menguji level resistance di 7.900-7.940.

    “Namun jika IHSG ditutup di bawah level 7.760, maka diperkirakan berpotensi menguji level support di 7.630-7.680,” imbuhnya.

    Sementara itu, CGS International Sekuritas Indonesia menyebut IHSG hari ini akan bergerak variatif. Pasalnya, tuntutan para demonstran mulai dipenuhi. Di sisi lain, naiknya harga komoditas mineral logam diprediksi akan menjadi sentimen positif di pasar.

    “IHSG diprediksi akan bergerak bervariasi cenderung menguat dengan kisaran support 7.700-7.710 dan resist 7.890-7.950,” jelas analisis tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)