Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Makin Banyak Warga Lalu Lalang Naik Angkutan Kereta, Ini Buktinya

    Makin Banyak Warga Lalu Lalang Naik Angkutan Kereta, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) semakin sering naik kereta sebagai pilihan transportasi umum, baik Commuter Line/KRL, LRT, maupun MRT. 

    Hal tersebut tercermin dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah penumpang kereta di Jawa dan non-Jawa termasuk kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh, yang berangkat pada Juli 2025 mencapai 50,1 juta orang atau naik 9,85% dibanding bulan sebelumnya (month to month/MtM).

    “Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penumpang Jabodetabek yang merupakan penumpang pelaju [commuter], yaitu sebanyak 31,4 juta orang atau 62,67% dari total penumpang angkutan kereta,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip pada Rabu (3/9/2025). 

    Peningkatan jumlah penumpang terjadi di wilayah/rute komuter Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing naik 11,33% MtM, 0,85%, 6,26%, 20,67%, 14,55%, dan 4,56%. 

    Secara bulanan, peningkatan tertinggi terjadi pada layanan MRT dengan jumlah penumpang melonjak dari 3,6 juta orang pada Juni 2025 menjadi 4,35 juta orang pada Juli 2025. 

    Sebaliknya di wilayah/rute non-Jawa justru mengalami penurunan penumpang sebesar 1,36% MtM, atau dari 655.000 orang pada Juni 2025 menjadi 646.100 orang pada Juli 2025. 

    Secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari–Juli 2025 mencapai 311,9 juta orang atau naik 9,35% dibanding periode yang sama tahun 2024 (year on year/YoY).

    Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua wilayah/rute komuter Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, non-Jawa, kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing naik sebesar 6,11% YoY, 9,77%, 13,01%, 18,02%, 15,77%, 38,08%, dan 7,02%.

    Dari seluruh perkembangan penumpang angkutan kereta pada Juli 2025, kenaikan jumlah penumpang tertinggi secara MtM maupun YoY berasal dari kereta bandara, MRT, dan LRT. 

    Secara tahunan kumulatif, Januari—Juli, penumpang kereta bandara meningkat sebesar 18,02% dibangindkan tahun lalu yang sebanyak 4,52 juta orang menjadi 5,33 juta orang. 

    Pada periode yang sama, jumlah penumpang MRT mencatat kenaikan dari 21,65 juta orang menjadi 25,06 juta orang atau meningkat 15,77% YoY. 

    Peningkatan tertinggi terjadi pada jumlah penumpang LRT Jabodebek—yang beroperasi sejak 2023—dari 13,8 juta penumpang menjadi 19,06 juta penumpang atau melesat 38,08%.

    Secara umum, dalam kurun waktu dua tahun LRT Jabodebek telah melayani 43.696.661 pengguna. Pada tahun pertama operasional, jumlah pengguna mencapai 16.999.647 orang, lalu meningkat menjadi 26.697.014 orang pada tahun kedua, atau naik 57%.

    Peningkatan juga terlihat dari rata-rata harian, baik hari kerja maupun akhir pekan. Rata-rata harian di hari kerja naik dari 54.640 pengguna di tahun pertama menjadi 90.931 pengguna di tahun kedua, meningkat 66,4%, sedangkan rata-rata harian akhir pekan naik dari 30.842 menjadi 40.599 pengguna, meningkat 31,6%.

  • Harga Beras di 214 Daerah Melonjak Lampaui HET, Ini Datanya

    Harga Beras di 214 Daerah Melonjak Lampaui HET, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras 214 kabupaten/kota mengalami kenaikan hingga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pekan terakhir Agustus 2025.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa tingkat inflasi beras pada bulan kedelapan tahun ini sebesar 0,73% dibandingkan bulan sebelumnya.

    “Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Menilik presentasi BPS, harga beras di zona 1 tercatat naik 1,05% secara bulanan per Agustus 2025. Perinciannya, harga beras medium yang memiliki HET Rp13.500 per kg berada pada level Rp13.998 per kg, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp13.853 per kg.

    Sementara itu, harga beras premium tercatat sebesar Rp15.432 per kg, naik dari Rp15.310 per kg. HET beras premium saat ini sebesar Rp14.900 per kg.

    Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan 214 kabupaten/kota tersebut menjadi fokus sasaran penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dia mengungkapkan bahwa stabilisasi harga beras akan dilakukan utamanya melalui program gerakan pangan murah yang telah dimulai secara serentak pada pekan lalu.

    “Kita akan lakukan gerakan bersama di 214 daerah ini serta di daerah yang terjadi penurunan. Artinya gerakannya bagus, dari 51 ke 58 daerah kabupaten/kota juga menurun harganya,” ujar Tito dalam kesempatan yang sama.

    Di samping itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 303.187 ton selama periode 1 Januari—1 September 2025.

    Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis menyampaikan bahwa realisasi tersebut setara dengan 20,21% dari target penyaluran 1,5 juta ton pada tahun ini.

    “Penyaluran Beras SPHP tahun 2025 sampai dengan tanggal 1 September dengan total penyaluran sebesar 303.187 ton atau setara 20,21%,” kata Nita.

  • RI Mempercepat Target Swasembada Beras

    RI Mempercepat Target Swasembada Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada awal Juni 2025, Menteri Pertanian Amran Sulaiman optimistis target swasembada beras yang dicanangkan Kepala Negara bakal terwujud lebih cepat.
     
    Kala itu, Amran menyatakan stok beras nasional telah mencapai 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
     
    “Kita pernah mencapai angka [stok beras] 3 juta ton pada 1984,” kata Amran saat memberikan keterangan di Istana Negara.
     
    Bermodal capaian tersebut, Pemerintah Indonesia diperkirakan akan mampu mencapai swasembada beras dalam kurun kurang dari 4 tahun seperti yang pernah digaungkan oleh Presiden Prabowo.
     
    “Target dari Bapak Presiden, awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” ujar Mentan Amran.
     
    Mentan menegaskan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia akan menjadi tonggak penting untuk melakukan lompatan besar di sektor pertanian.
     
    “Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).
     
    Pada waktu bersamaan, Amran juga menuturkan tingkat kesejahteraan petani di dalam negeri meningkat yang tecermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang melesat hingga 122% atau di atas target pemerintah.
     
    Dia lantas menyebut bahwa sejak Januari 2025 Indonesia telah menghentikan impor beras. Langkah tersebut disebut turut memengaruhi harga beras dunia yang turun dari US$460 menjadi US$370 per ton.
     
    “Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelas Amran.

    Amran menjelaskan, produksi beras nasional hingga September 2025 diproyeksi surplus mencapai 4,86 juta ton, seiring stok beras di Perum Bulog yang disebut mencapai 4,2 juta ton.
     
    Area Panen Meningkat
     
    Proyeksi surplus beras pada tahun ini relatif sejalan dengan data mengenai area luas panen padi yang sepanjang tahun ini cenderung meningkat.
     
    Mengutip berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin (1/9/2025), area luas panen padi sepanjang Januari—Juli 2025 mencapai 7,2 juta hektare atau naik 15,02% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.
     
    Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Edy Mahmud, potensi luas panen padi 3 bualn setelahnya atau pada periode Agustus—Oktober 2025 diperkirakan 3,02 juta hektare.
     
    Dengan demikian, proyeksi luas panen padi sepanjang Januari—Oktober 2025 diperkirakan mencapai 10,22 juta hektare atau meningkat 11,9% dibandingkan dengan Januari—Oktober 2024.
     
    “Potensi luas panen dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama, banjir, kekeringan, waktu realisasi panen petani, dan lain-lain,” kata Edy.
     
    Berdasarkan luas area panen, BPS memperkirakan produksi gabah kering giling (GKG) pada periode Januari—Oktober 2025 mencapai 53,87 juta ton gabah kering giling. Jumlah itu meningkat 12,17% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.
     
    Dengan produksi GKG tersebut, jumlah produksi beras nasional untuk periode yang sama pada tahun ini diperkirakan mencapai 31,04 juta ton atau naik 12,16% dibandingkan dengan periode Januari—Oktober 2024.
     
    Dengan proyeksi luas panen dan produksi GKG yang menyamai atau bahkan melebih capaian tahun lalu, produksi beras Indonesia tahun ini sudah melampaui capaian pada 2024 yang menurut data BPS mencapai 30,62 juta ton. (*)

  • Kala PBB Pelototi Data BPS hingga Kekerasan Aparat Jelang Pidato Prabowo

    Kala PBB Pelototi Data BPS hingga Kekerasan Aparat Jelang Pidato Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada 23 September 2025 mendatang. Namun, persoalan kredibilitas data ekonomi hingga aksi demonstrasi belakangan menjadi perhatian lembaga global ini.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Prabowo dijadwalkan berpidato di hari pertama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di urutan ketiga.

    “Presiden nanti dijadwalkan pidato di hari pertama dan urutan ketiga pada tanggal 23 September,” ujar Hasan di Gedung Kwartir Nasional, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Namun, Hasan enggan merinci agenda lain yang akan dijalani Presiden Prabowo selama kunjungan ke Amerika Serikat, termasuk kemungkinan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump.

    “Yang jelas perjalanan ke sana untuk berpidato. Agenda lain saya belum bisa berkomentar,” tegasnya.

    Meski begitu, dia tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo akan menyinggung soal isu besar seperti tantangan ekonomi dan geopolitik global. 

    “Ya tidak menutup kemungkinan, tetapi kan saya tidak bisa kasih bocoran apa-apa. Biar nanti, tunggu saja pidato Presiden,” pungkas Hasan.

    Sorotan Data Ekonomi

    Di tengah persiapan pidato Prabowo tersebut, Komisi Statistik PBB merespons surat yang dilayangkan Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait dugaan anomali pada data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS)

    Ketua Komisi Statistik PBB Georges-Simon Ulrich dalam surat balasannya menyampaikan apresiasi terhadap upaya Celios menjaga integritas statistik resmi dan mendorong kepatuhan terhadap standar internasional.

    “Kami menghargai upaya Anda untuk menjunjung integritas statistik resmi dan mempromosikan kepatuhan pada standar internasional,” tulis Ulrich dalam surat elektronik yang dibagikan Celios melalui akun Instagram @celios_id, Selasa (12/8/2025).

    Ulrich menegaskan bahwa dokumen tersebut akan diteruskan ke Divisi Statistik PBB yang membahas Prinsip-Prinsip Fundamental Statistik Resmi. “Mohon diyakinkan bahwa kami akan meneruskan komunikasi dan surat terlampir Anda ke United Nations Statistics Division,” lanjutnya.

    Celios sebelumnya menyurati PBB terkait sejumlah kekhawatiran atas dugaan anomali data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025. Lembaga riset tersebut menyoroti aspek transparansi metodologi, akurasi perhitungan, dan independensi BPS dalam publikasi perkembangan produk domestik bruto (PDB) Tanah Air.

    “Kami sangat khawatir data ekonomi makro digunakan untuk mendukung narasi politik dari pemerintahan saat ini, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap statistik resmi,” tulis Celios dalam suratnya.

    Desakan Penyelidikan Pelanggaran HAM

    Selain soal data ekonomi, PBB juga mendesak pemerintah Prabowo menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan aparat dalam merespons gelombang demonstrasi terkait kebijakan tunjangan anggota DPR RI.

    Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Ravina Shamdasani mengatakan pihaknya terus memantau dengan cermat gelombang kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional terkait tunjangan anggota DPR RI dan merembet menjadi aksi massal.

    “Langkah-langkah pengetatan anggaran, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya pemerintah melakukan dialog untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (2/9/2025). 

    PBB menegaskan pihak berwenang harus menghormati hak atas kebebasan berkumpul masyarakat secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban. Hal itu tentunya sesuai dengan norma dan standar internasional, dalam hal penegakan hukum terhadap kerumunan publik.

    “Kami mendesak dilakukannya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekuatan militer [saat aksi demonstrasi],” jelas Shamdasani.

    Terakhir, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengingatkan pemerintahan Prabowo dan aparat penegak hukum untuk menjamin jurnalis menjalankan tugasnya untuk meliput aksi demonstrasi di berbagai wilayah. 

    “Penting juga agar media diizinkan untuk meliput peristiwa secara bebas dan independen,” ujar Ravina Shamdasani. 

    Di sisi lain, Prabowo telah merespons gejolak dengan mengumumkan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk tunjangan DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    Dalam pernyataannya di Istana Merdeka pada 31 Agustus 2025, Prabowo menuturkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun, dia mengingatkan bahwa aksi anarkis berupa perusakan fasilitas umum hingga penjarahan merupakan pelanggaran hukum.

    “Namun, jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” ujarnya. 

    Dia meminta kepada para aparat yang bertugas untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

    “Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

  • Jadi Keynote Speaker BIMA USI 2025, Mbak Wali Bagikan Motivasi Kepemimpinan Wanita di Era Modern

    Jadi Keynote Speaker BIMA USI 2025, Mbak Wali Bagikan Motivasi Kepemimpinan Wanita di Era Modern

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjadi keynote speaker dalam kegiatan Bina Inspirasi Mahasiswa di Universitas Strada Indonesia (BIMA USI) 2025. Di hadapan ratusan mahasiswa baru, Wali Kota membagikan pengalaman sekaligus motivasi tentang gaya kepemimpinan wanita di era modern. Acara berlangsung di Auditorium USI.

    Mbak Wali mengungkapkan dahulu perempuan dipandang pekerjaannya hanya di dapur aja. Perjuangan panjang yang telah dilewati sehingga perempuan bisa masuk ke dalam berbagai sektor bahkan menjadi pemimpin. Seperti yang diketahui, R.A. Kartini memperjuangkan adanya hak yang sama bagi perempuan di segala aspek.

    Ketika perempuan menjadi pemimpin pun banyak tantangan yang harus dihadapi. Baik sosial, budaya, stereotip gender, dan lainnya. “Alhamdulillah di beberapa dekade terakhir perempuan berhasil menunjukkan kemajuan dan kemampuannya. Sehingga perempuan turut serta menjadi pemimpin,” ungkapnya, pada Selasa (2/9/2025).

    Wali kota termuda ini menjelaskan mengenai potret gender di Kota Kediri. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2024 untuk perempuan sebanyak 50,3% dan laki-laki 49,7%. Untuk angkatan kerja, prosentase laki-laki mencapai 57,1% dan perempuan mencapai 42,9%. Khusus di lingkungan Pemkot Kediri, ada 36% ASN perempuan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Data BPS juga menyebutkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada di angka 94,78. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional.

    Untuk data Pemberdayaan Gender Kota Kediri berada di angka 81,27. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Lalu Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri berada di angka 0,120 atau dalam kategori rendah. “Pemkot terus berkomitmen untuk membangun ekosistem yang adil bagi seluruh pihak. Kita harapkan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama di segala aspek. Baik perempuan dan laki-laki bisa mengembangkan potensinya,” jelasnya.

    Perempuan memiliki peran yang sangat vital di berbagai aspek. Perempuan memiliki peran penting seperti, penggerak partisipasi publik, pengambil kebijakan, dan mendorong kebijakan inklusif. Sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin di era saat ini. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang adaptif, empati, dan kolaboratif.

    Di era modern ini, gaya kepemimpinan tersebut sangat dibutuhkan. Sebab kepemimpinan bukan hanya tentang instruksi satu arah, tapi kemampuan untuk mendengarkan dan memiliki rasa empati. Gaya kepemimpinan kolaboratif yang hexahelix juga harus dilakukan. Model kolaborasi ini melibatkan enam pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Yakni, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Hukum dan Regulasi, serta Media.

    “Saya yakin dengan adanya kolaborasi ini akan lebih cepat menyelesaikan tantangan yang ada. Di masyarakat ini banyak tantangan yang harus diselesaikan tentu bukan hanya pemerintah saja tetapi harus kolaborasi,” ujarnya.

    Terakhir, Mbak Wali memberikan beberapa pesan untuk mahasiswa. Dimana mahasiswa ini memiliki kesempatan emas untuk belajar, berinovasi dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Dengan cara mengikuti berbagai organisasi mahasiswa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin, serta tunjukkan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan yang baik.

    “Kalian bisa memberikan kontribusi di masyarakat. Tunjukkan kalian bisa memberikan solusi bagi tantangan yang ada di masyarakat. Kembangkan karakter kepemimpinan kalian dan jangan takut untuk bermimpi besar,” pungkasnya.

    Kegiatan ini diikuti oleh 686 mahasiswa baru dari jenjang S-1, S-2, dan S-3 secara daring dan luring. Turut hadir, Pengawas Yayasan Dahlia Ishak, Ketua Yayasan Nurdina, Wakil Ketua Yayasan Koesnadi, Rektor Sentot Imam Suprapto, pejabat struktural USI, Ketua Panitia BIMA USI 2025 Ratna Wardani, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Ekspor Pakaian RI ke AS Melesat, tapi Minim Serap Bahan Baku Lokal

    Ekspor Pakaian RI ke AS Melesat, tapi Minim Serap Bahan Baku Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyayangkan peningkatan ekspor pakaian ke Amerika Serikat (AS) tak dibarengi dengan penggunaan bahan baku lokal. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) ke AS tercatat sebesar US$1,57 miliar pada periode Januari-Juli 2025 atau 8,97% dari total ekspor nonmigas ke negara tersebut. 

    Nilai ekspor HS 61 ke AS pada periode Januari-Juli 2025 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$1,32 miliar atau naik 18% (year-on-year/yoy). 

    Sekjen APSyFI Farhan Aqil mengatakan, peningkatan ekspor hanya terasa di sektor hilir dan tidak terintegrasi ke sektor hulu tekstil. Dia juga menyoroti impor nonmigas untuk bahan baku yang terus meningkat untuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). 

    “Seharusnya kenaikan ekspor ini bisa dinikmati oleh sektor TPT yang sudah terintegrasi sejak lama, tapi karena banjirnya produk impor dengan stok yang masih banyak, kenaikan ekspor didorong oleh bahan baku asing,” kata Farhan kepada Bisnis, Selasa (2/9/2025). 

    Data BPS juga menunjukkan impor benang dan kain yang terus meningkat. Pada 2016, impor komoditas tersebut hanya berkisar 230.000 ton untuk benang dan 724.000 ton untuk kain. 

    Namun, pada 2024, impor benang tercatat mencapai 462.000 ton dan impor kain mencapai 939.000 ton. Kondisi ini mencerminkan adanya indikasi disintegrasi industri, utamanya sektor TPT dalam negeri. 

    Untuk itu, pihaknya terus mendorong pembenahan polemik integrasi hulu ke hilir di sektor TPT nasional. Hal ini diyakini dapat meningkatkan gairah ekspor maupun pengembangan industri hulu dan hilir di dalam negeri. 

    Adapun, saat ini pasar AS dan Uni Eropa masih menjadi tujuan ekspor utama TPT. Namun, beberapa laporan pengusaha, produk TPT RI disebut masih sulit bersaing dengan produk China murah di pasar ekspor, khususnya Amerika Latin. 

    “China cukup ekspansif di beberapa pasar ekspor karena mereka agak kesulitan menembus pasar AS kan sehingga ini perlu menjadi concern pemerintah Indonesia juga supaya industri kita bisa berdaya saing di pasar ekspor dan domestik” jelasnya. 

  • BI Rate Turun, Suku Bunga Kredit Kapan? – Page 3

    BI Rate Turun, Suku Bunga Kredit Kapan? – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) kembali mengambil langkah strategis dengan menurunkan suku bunga acuan atau bi rate menjadi 5%. Keputusan ini diumumkan setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 19-20 Agustus 2025. 

    Penurunan suku bunga acuan ini sebesar 25 basis poin (bps) dari level sebelumnya, 5,25 persen.Penurunan sebesar 25 basis poin ini merupakan langkah lanjutan sehingga pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh BI sebanyak empat kali.

    “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19-20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen,” ujar  Gubernur BI, Perry Warjiyo, saat konferensi pers, Rabu (20/8/2025).

    Ia menuturkan, keputusan ini didasarkan pada perkiraan inflasi yang rendah  pada 2025-2026. Perry mengatakan, inflasi pada kisaran sasaran 2,5±1%. Selain itu, menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Kebijakan moneter akomodatif ini diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

    “Ke depan Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya perkiraan inflasi dengan tetap pertahankan stabilitas rupiah,” kata Perry.

     

     

  • Rupiah Menguat terhadap Dolar AS Hari Ini 2 September 2025 Imbas Ketidakpastian Tarif Trump – Page 3

    Rupiah Menguat terhadap Dolar AS Hari Ini 2 September 2025 Imbas Ketidakpastian Tarif Trump – Page 3

    Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin (1/9/2025) sore kemarin menguat sebesar 81 poin atau 0,49 persen menjadi Rp 16.419 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.500 per dolar AS.

    Sedangkan Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada perdagangan Senin kemarin stabil di angka ke Rp 16.463 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.461 per dolar AS.

    Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi peluang penurunan suku bunga sebesar 25 basis points (bps) mendekati 90 persen pada pertemuan Federal Open Market Committee bulan ini menurut CME FedWatch Tool.

    “Investor meningkatkan taruhan mereka pada penurunan suku bunga pada bulan September setelah indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi AS terbaru sebagian besar sesuai dengan perkiraan,” katanya dikutip Selasa (2/9/2025).

     

  • Ekspor Alas Kaki RI Diproyeksi Tumbuh 10% Usai Tarif Trump Berlaku

    Ekspor Alas Kaki RI Diproyeksi Tumbuh 10% Usai Tarif Trump Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menargetkan pertumbuhan kinerja ekspor alas kaki nasional tumbuh 10% hingga akhir tahun ini. Pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa masih menjadi tumpuan optimisme pelaku usaha. 

    Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, AS merupakan pasar yang besar bagi produk alas kaki Indonesia dengan pangsa kurang di kisaran 25%-26%, sedangkan Uni Eropa mencapai 27%.

    “Industri alas kaki Indonesia ini punya posisi yang sangat stabil, jadi artinya kenaikan kita di pasar Amerika itu bisa naik tetapi sangat kecil, tapi naik terus, dalam pengertian kenaikannya itu terukur,” kata Eddy kepada Bisnis, Selasa (2/9/2025). 

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor alas kaki (HS 64) ke AS pada periode Januari-Juli 2025 mencapai US$1,57 miliar atau 8,77% dari total ekspor nonmigas ke AS. 

    Capaian ekspor periode Januari-Juli tahun ini meningkat 22,65% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$1,28 miliar. Nilai ekspor alas kaki masih tumbuh jelang penerapan tarif Trump pada Agustus 2025. 

    Tak hanya itu, pasar Eropa juga kini disebut akan makin terbuka seiring dengan percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan disepakati September ini. 

    “Tentu kita Eropa, jadi Eropa sendiri secara total itu ada lebih dari 14 negara kalau tidak salah, totalnya 27% total ekspor kita,” tuturnya. 

    Adapun, total ekspor alas kaki ke UE disebut mencapai US$1,72 miliar sepanjang tahun lalu. Kendati demikian, untuk periode tahun ini Aprisindo belum memberikan data negara-negara Eropa yang menjadi tujuan ekspor. 

    Namun, pihaknya meyakini bahwa ekspor alas kaki Indonesia akan meningkat dengan terukur ke AS dan Eropa hingga 10% tahun ini. 

    “Iya benar, naik 10% [target ekspor tahun ini]. Sekarang baru naik 8% [year-to-date]. Jadi dua kelompok ini, Eropa dan Amerika itu menjadi market alas kaki Indonesia yang sangat penting,” pungkasnya. 

  • Beras Premium Kosong di Ritel, Mentan Bantah Terjadi Kelangkaan

    Beras Premium Kosong di Ritel, Mentan Bantah Terjadi Kelangkaan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi stok beras premium di ritel masih kosong. Menurut Amran, kondisi tersebut bukan menggambarkan fenomena kelangkaan beras.

    Amran menilai fenomena kelangkaan beras dapat dilihat dari antrean masyarakat membeli beras serta produksi yang menurun, sedangkan produksi beras terus membaik. Amran menerangkan stok di ritel yang kosong karena adanya pergeseran pola distribusi beras.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras sepanjang Januari-Oktober 2025 diperkirakan naik 12,16% menjadi 31,04 juta ton. Sementara, potensi produksi sepanjang Agustus-Oktober 2025 mencapai 9,11 juta ton atau naik 4,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Mungkin yang Anda maksud ada premium yang karena ada masalah kemarin dan sekarang mulai membaik. Ada yang kosong satu dua itu tidak masalah bagi republik ini. Ini karena terjadi pergeseran,” kata Amran di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Penggilingan Pasok Beras ke Pasar Tradisional

    Amran menerangkan saat ini penggilingan padi kecil turut mensuplai beras ke pasar tradisional. Pasokan beras premium yang berkurang di ritel modern membuka peluang bagi penggilingan kecil untuk mendapatkan suplai gabah yang sebelumnya lebih banyak diserap industri besar.

    “Ini ada pola pergeseran, ini mengisi ruang pasar tradisional dari pabrik kecil ke pasar tradisional, yang dulu didominasi biasanya banyak itu dari pabrik besar ke modern ini ada pergeseran sedikit ke pasar tradisional dan itu di beberapa media dimuat bahwa pasar tradisional omzetnya meningkat. Jadi bukan langka ya, beras banyak,” terang Amran.

    Amran menjelaskan kapasitas giling penggilingan padi kecil di Indonesia sekitar 116 juta ton. Kemampuan ini jauh melebihi produksi nasional yang hanya sekitar 65 juta ton gabah kering panen per tahun.

    “Artinya apa? Pabrik kecil ini mampu menggiling seluruh gabah yang diproduksi di Republik ini. Kemudian ada tambahan kapasitas yang (penggilingan padi) besar dengan (penggilingan padi) sedang 50 juta ton. Kalau yang besar sedang ini menurun produksinya, ini bergeser ke pabrik kecil. Pabrik kecil ini masuk ke pasar tradisional sehingga terjadi pergeseran ya,” terang Amran.

    Beras Premium di Ritel Modern Kosong

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan toko ritel modern masih berhati-hati dalam menjual beras premium. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag telah berkomunikasi dengan pengusaha ritel terkait stok beras yang masih kosong.

    “Kayaknya sih kalau misalnya yang kosong ya saya sudah komunikasi dengan Aprindo juga. Yang mereka masih agak berhati-hati itu terkait dengan beras premium,” kata Direktur Jenderal PDN Iqbal Shoffan Shofwan saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).

    Iqbal mengatakan, langkah ini diambil karena pengusaha ritel masih ingin memastikan kualitas beras premium. Hal ini menyusul adanya kasus beras premium oplosan yang menyeret 212 merek.

    “Mereka melihat dulu packaging beras premium ini sesuai nggak dengan klaim mereka di package-nya. Premium berapa kilo ya sesuai nggak ukurannya, kemudian pecahannya seperti apa. Jangan sampai nanti Aprindo juga perlu berhati-hati, nanti ujung-ujungnya kan konsumen yang akan dirugikan,” terang Iqbal.

    (rea/ara)