Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • 7 Fakta Prabowo Ketemu Xi Jinping, Sejajar Kim Jong Un dan Putin

    7 Fakta Prabowo Ketemu Xi Jinping, Sejajar Kim Jong Un dan Putin

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China pada 3 September 2025 menghasilkan pembahasan sejumlah kerja sama dengan Presiden Xi Jinping.

    Perjalanan kenegaraan yang berdurasi singkat, atau sekitar 8 jam itu, terjadi di tengah maraknya aksi unjuk rasa atau Agustus 2025, yang banyak memakan korban jiwa.

    Awalnya, Prabowo batal memenuhi undangan Xi Jinping karena gejolak demonstrasi. Ia bahkan batal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) pada 31 Agustus-1 September, walaupun pada akhirnya tetap menghadiri undangan peringatan 80 tahun Kemenangan Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025.

    Di luar itu, setidaknya terdapat XX fakta perjalan mendesak Prabowo untuk bertemu dengan Xi Jinping dan beberapa kepala negara lainnya ke China pada awal bulan ini.

    Berikut ini rangkumannya:

    1. Xi Jinping Mohon Prabowo Datang

    Perjalanan Prabowo dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Selasa malam (2/9/2025) ke China merupakan hasil undangan dan permohonan langsung Xi Jinping.

    Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Prabowo berangkat ke Beijing karena adanya permintaan khusus dari pemerintah China untuk menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China dalam Perang Dunia II.

    “Dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapat Bapak Presiden menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok,” ujarnya dalam siaran pers.

    Sebelum keberangkatan pada Selasa itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto secara langsung kepada Presiden China Xi Jinping. Permintaan maaf itu karena Prabowo tidak dapat datang ke China untuk menghadiri dua acara besar.

    Acara tersebut yakni Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) pada 31 Agustus-1 September. Selain itu, ada parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, meskipun pada akhirnya ia hadir dalam agenda itu.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf juga karena Presiden Prabowo tidak bisa hadir pada ‘SCO Summit Plus’ pada sore hari ini dan tadi juga saya menyampaikan langsung kepada Presiden Xi Jinping,” kata Menlu Sugiono di Tianjin Meijiang International Convention and Exhibition Center, Kota Tianjin, China dilansir Antara, Senin (1/9/2025)

    2. Cuma 8 Jam di China

    Prabowo hanya 8 jam saja di China sejak ketibaannya pada 2 September 2025. Prabowo diagendakan kembali di Indonesia pada Rabu malam, seusai acara peringatan 80 tahun kemenangan China melawan Jepang dan Perang Dunia. Hal ini terungkap dari unggahan Instagram Sekretariat Kabinet.

    “Hari ini, hanya dalam waktu kurang dari 8 jam, Presiden Prabowo Subianto berada di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, dalam rangka memenuhi undangan khusus dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk menghadiri rangkaian acara Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok,” tulis akun resmi itu dilihat CNBC Indonesia

    Ditegaskan pula bahwa Prabowo seyogyanya datang 31 Agustus. Namun memutuskan menunda keberangkatan karena mempertimbangkan dinamika situasi di dalam negeri.

    “Dalam acara parade yang digelar hari ini, hadir sebanyak 26 pemimpin setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan dari berbagai penjuru dunia. Indonesia mendapatkan kehormatan khusus untuk berada di kursi utama bersama tuan rumah,” ujarnya.

    “Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, masing-masing untuk menindaklanjuti & memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” katanya.

    3. Sejajar dengan Putin, Xi Jinping & Kim Jong Un

    Saat momen Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok yang berisi parade militer pemerintahan Xi Jinping, Prabowo mendapatkan perlakuan khusus dari Xi Jinping untuk berdiri sejajar dan berdekatan di barisan tengah bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un.

    Saat momen foto bersama seluruh pemimpin negara lain di dunia yang menjadi undangan Xi Jinping, Prabowo juga tetap diberikan posisi strategis di sisi paling depan, bersebelahan di arah kirinya secara beruntun, Putin, Xi Jinping, dan Kim Jong Un.

    Posisi itu pun membuat kagum mantan istrinya, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Ketua Komisi IV DPR RI itu mengunggah postingan di media sosial Instagramnya @titieksoeharto, memuat gambar Prabowo berdiri sejajar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un.

    “Sebagai orang Indonesia aku bangga Presidenku berdiri sejajar dengan Macan-macan Dunia..,” tulis Titiek dalam unggahannya lagi sambil memuat sejumlah emoticon hebat hingga bendera merah putih.

    4. Dua Mata dengan Xi Jinping Bahas Giant Sea Wall

    Foto: (Dok. BPMI)
    Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, Rabu (3/9/2025). Dalam pertemuan itu di bahas mengenai proyek tanggul raksasa di pesisir Utara Jawa. (Dok. BPMI)

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, Rabu (3/9/2025).

    Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperdalam kemitraan strategis dengan China. Komitmen itu diyakini dapat membawa hubungan kedua negara pada tingkatan yang lebih erat pada sejumlah bidang.

    Prabowo bersama Xi juga membahas proyek giant sea wall (tanggul laut raksasa) yang direncanakan membentang di pesisir Pantai Utara Pulau Jawa.

    5. Bikin Gerah Trump

    Perayaan 80 tahun Kemenangan Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025 membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump gerah.

    Ia menyindir keras Presiden China Xi Jinping setelah ia tampil bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un dalam parade militer akbar di Beijing, Rabu (3/9/2025) waktu setempat.

    Dalam unggahannya di media sosial, Trump menuduh pertemuan ketiga pemimpin itu “berkonspirasi melawan Amerika Serikat”. Ini terlihat di laman Truth Social yang deposting Selasa pukul 09:15 malam waktu AS.

    “Semoga Presiden Xi dan rakyat China yang luar biasa merayakan hari perayaan yang agung dan abadi. Mohon sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin, dan Kim Jong Un, saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tulis Trump

    Trump juga mengingatkan peran besar negaranya dalam membantu China melawan penjajah asing saat Perang Dunia II. Bagaimana saat perang terjadi AS membantu mengamankan China.

    “Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah Presiden Xi akan menyebutkan besarnya dukungan dan darah yang diberikan Amerika Serikat untuk membantunya mengamankan kebebasan,” tanyanya masih di unggahan yang sama.

    “Banyak orang Amerika gugur dalam perjuangan itu. Saya harap mereka dihormati atas keberanian dan pengorbanannya,” ujar Trump lagi.

    Meski secara langsung dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Trump tercatat belum memberikan komentar terkait itu.

    6. Pertemuan Penguasa Separuh Nuklir Dunia

    Foto: Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping bersama istrinya Peng Liyuan, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan kepala delegasi asing berpose untuk foto bersama sebelum parade militer yang menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua, di Beijing, China, 3 September 2025. (via REUTERS/Sergey Bobylev)
    Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping bersama istrinya Peng Liyuan, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan kepala delegasi asing berpose untuk foto bersama sebelum parade militer yang menandai peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua, di Beijing, China, 3 September 2025. (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

    Kehadiran Prabowo untuk memenuhi undangan Xi Jinping dalam acara perayaan militer China itu terbilang strategis. Sebab, berisi pemimpin dunia dengan kekuatan nuklir yang besar seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) Pakistan, Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, serta Presiden China sendiri, Xi Jinping.

    Bila digabungkan, keempat negara ini memiliki 46,22% kekuatan nuklir dunia. Rusia sendiri mempertahankan posisinya sebagai negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia.

    Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI memperkirakan Rusia memiliki sekitar 4.309 hingga 5.449 hulu ledak nuklir, termasuk hulu ledak yang siap dikerahkan, disimpan, dan sudah dipensiunkan. Rusia dan Amerika Serikat (AS) bersama-sama menguasai lebih dari 80% total hulu ledak nuklir global.

    China sedang melakukan modernisasi dan ekspansi kekuatan nuklirnya dengan sangat cepat. Pada awal 2025, diperkirakan China memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir. Jumlah ini meningkat pesat dan Beijing diperkirakan akan memiliki jumlah rudal balistik antarbenua (ICBM) yang setara dengan Rusia atau AS pada akhir dekade ini.

    7. Bukti Ekonomi RI-China Saling Ketergantungan

    Kunjungan Kenegaraan Prabowo pada 3 September 2025 ini hanya berselang sembilan bulan sejak kunjungan pertamanya pada November 2024. China adalah negara pertama yang dikunjunginya setelah dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024.

    Kunjungan tersebut semakin menegaskan posisi Beijing dalam landskap ekonomi dan politik kedua negara, berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia.

    Dalam 20 tahun terakhir, hubungan China dan Indonesia makin erat, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Nilai perdagangan Indonesia dengan China pada 2000 hanya tercatat US$ 7,464 miliar tetapi kemudian melesat 1.882,65% pada 2024 menjadi US$ 147,99 miliar.

    Sebelum dekade 2010-an, Jepang merupakan menjadi tujuan ekspor utama ataupun mitra dagang terbesar bagi Indonesia.Perubahan besar terjadi sejak diluncurkannya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada 2004. Kesepakatan tersebut menghapus tarif untuk 94,6% dari semua jalur tarif untuk ekspor asal Indonesia ke China.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai perdagangan Indonesia-Jepang pada 2004 tercatat US$ 18,62 miliar di mana ekspor Indonesia mencapai US$ 15,96 miliar. Sementara itu, nilai perdagangan dengan China baru menembus US$ 12,24 miliar dengan nilai ekspor US$ 4,6 miliar.

    Setelah ACFTA berlaku 10 tahun atau pada 2014 atau bertepatan dengan tahun terakhir kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), nilai perdagangan Indonesia dan China melonjak menjadi US$ 48,23 miliar dengan ekspor sebesar US$ 17,61 miliar.

    China menjadi pasar ekspor non-migas terbesar Indonesia sejak 2011. Pada 2021, nilai perdagangan kedua negara bahkan menembus US$ 100 miliar untuk kali pertama dalam sejarah.

    Besarnya peranan China dalam peta perdagangan Indonesia juga tergambar dari pangsa ekspor dan impor. Pada Januari-Juli 2025, ekspor Indonesia ke China menembus US$ 35,9 miliar atau 22,4% dari total.

    Sementara itu, nilai impor dari China menembus US$ 47,97 atau sekitar 35% dari total impor. Bilai hanya dilihat dari impor non-migas, kontribusi impor China bahkan menembus 40,4%.

    Nilai investasi China ke RI Juga tak main-main. Pada 2013, total investasi China hanya menembus US$ 297 juta yang menempatkan mereka pada posisi 12 investor terbesar di Indonesia. Pada 2015, China naik ke peringkat ke-9 dengan investasi US$ 628 juta hingga mencapai posisi ketiga pada tahun 2017.

    Investasi Negeri Panda sudah menembus US$ 8,2 miliar pada 2024 dengan jumlah proyek mencapai 9.916. Jumlah tersebut hanya kalah dari Singapura. China kini menempati posisi kedua dari segi jumlah investasi. Data terbaru menunjukkan investasi China pada Januari-Juni 2025 mencapai US$ 1,8 miliar dan hanya kalah dari Singapura dan Hong Kong.

    Di sisi lain, Indonesia pun makin sering ngutang ke China. Data Bank Indonesia pada 2010-Juni 2025 menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Pada 2010, Jepang adalah pemberi pinjaman terbesar bagi Indonesia dengan nilai US$ 40,47 miliar tetapi angkanya terus turun. Jepang kini hanya menempati urutan ke empat dalam daftar pemberi utang terbesar.

    Selain Jepang, Belanda yang pernah menjajah Indonesia seperti Jepang juga terus menurunkan jumlah pinjaman. Bila pada 2010, pinjaman dari Belanda mencapai US$15,37 miliar maka angkanya kini hanya US$4,19 miliar per Juni 2025.

    Singapura menempati urutan teratas sejak 2012 dan nilainya juga terus melonjak hingga menembus US$ 56,8 miliar per Juni 2025.

    China juga terus mensuplai utang ke Indonesia. Agresivitas China bahkan luar biasa. Bila pada 2010, pinjaman dari China baru mencapai US$2,49 miliar maka per Juni angkanya melesat menjadi US$21,05 miliar pada Juni 2025. Posisi China melesat dari posisi 8 kini menempati posisi 3.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • JP Morgan Ramal BI Rate Berpeluang Dipangkas 3 Kali Lagi pada 2025

    JP Morgan Ramal BI Rate Berpeluang Dipangkas 3 Kali Lagi pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat (AS), JP Morgan Sekuritas Indonesia memprediksi bahwa Bank Indonesia (BI) masih memiliki ruang untuk kembali memangkas suku bunga acuan sebanyak tiga kali lagi hingga akhir 2025. 

    Sebelumnya, sejak September 2024 BI telah menurunkan BI Rate sebesar 125 basis points (bps). Bank sentral pun sebelumnya juga sudah membuka peluang penurunan kembali suku bunga ke depannya. Terakhir, BI menurunkan suku bunga acuan dari 5,25% menjadi 5% pada Agustus 2025. 

    “Setelah pemotongan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI) menjadi 5%, J.P. Morgan memperkirakan ada ruang untuk tiga kali pemotongan tambahan sebesar 25 basis poin hingga akhir tahun, yang akan menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,25%,” jelas CEO & Senior Country Officer JP Morgan Indonesia Gloshia Ralie dikutip dari lembar fakta, Jumat (5/9/2025). 

    Menurut JP Morgan, pemotongan suku bunga terbaru menandakan kebijakan moneter yang lebih akomodatif (dovish) serta berpotensi meredam dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

    Hal itu sejalan dengan dinamika pertumbuhan inflasi yang melemah, sebagaimana pengamatan J.P.Morgan. Adapun pada bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatatkan terjadinya deflasi sebesar 0,08% dari bulan sebelumnya atau month-to-month (mtm). 

    Sementara itu, secara tahunan terjadi sebesar 2,31% atau year-on-year (yoy) dan secara tahun kalender inflasi 1,6% year-to-date (ytd). 

    Di tengah kondisi tersebut, BI dinilai mampu untuk memperpanjang siklus pemotongan suku bunga dengan tetap bergantung pada stabilitas valuta asing. 

    JP Morgan berpandangan bahwa kondisi eksternal yang kondusif menyebabkan aliran modal asing yang kuat. Hal tersebut sangat membantu dalam menanggulangi kelemahan di bagian lain neraca pembayaran Indonesia. Kelemahan tersebut a.l. berasal dari tekanan dari sisi penurunan harga komoditas dan dolarisasi domestik yang persisten.

    Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral terus mencermati dan terbuka untuk ruang penurunan BI Rate ke depan sejalan dengan inflasi yang rendah. 

    “Kami masih terus mencermati terbuka ruang penurunan suku bunga ke depan dengan inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar yang terjaga dan perlunya kami bersama pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi kami terus mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut ke depan,” terangnya. 

  • Bank Indonesia Borong SBN Rp 200 Triliun di Pasar Sekunder, Ini Tujuannya – Page 3

    Bank Indonesia Borong SBN Rp 200 Triliun di Pasar Sekunder, Ini Tujuannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali menunjukkan komitmen mendukung stabilitas ekonomi nasional. Hingga akhir Agustus 2025, BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 200 triliun.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk memperkuat program prioritas pemerintah. Pembelian SBN ini dilakukan melalui pasar sekunder, termasuk di dalamnya program debt switching dengan pemerintah senilai Rp 150 triliun.

    “Bank Indonesia juga telah membeli SBN yang hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp 200 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp 150 triliun,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (4/9/2025).

    Adapun BI menerapkan kebijakan moneter yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomuan.

    Kebijakan moneter itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat dan pertumbuhan ekonomi domestik yang masih di bawah kapasitasnya.

    Di sisi lain, inflasi tetap terkendali sesuai dengan target 2,5%, plus minus 1% serta nilai tukar yang diperkirakan tetap stabil dan sesuai dengan fundamental mendukung pencapaian sasaran inflasi.

    Ia mengatakan, sejalan dengan arah kebijakan moneter itu, BI telah menurunkan BI Rate sebesar 125 basis poin (bps) sejak September 2024 yang merupakan level terendah sejak 2022.

    Ramdan menambahkan, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat dengan intervensi di pasar off-shore melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, DNDF serta pembelian SBN di pasar sekunder.

  • Dorong Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Melalui Penerapan Kebijakan yang Tepat

    Dorong Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Melalui Penerapan Kebijakan yang Tepat

    Jakarta: Persempit kesenjangan antara aturan dan implementasi terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, demi mewujudkan pembangunan yang lebih merata bagi setiap anak bangsa. 

    “Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan lebih dari delapan tahun lalu, implementasinya di lapangan masih belum memadai bagi rekan-rekan difabel untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 4 September 2025.

    Statistik Pendidikan 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal sebelumnya. Sementara pada kelompok non-disabilitas tercatat hanya 5,04% yang tidak pernah mendapat pendidikan formal. 

    Sementara itu, catatan Kementerian Tenaga Kerja per November 2024 menyebutkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas di Indonesia 20,14%, jauh di bawah TPAK nasional yang tercatat 69%.

    Menurut Lestari, upaya implementasi sejumlah kebijakan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus benar-benar dilakukan didasari dengan langkah yang tepat dan terukur. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, ketersediaan data yang akurat melalui pengumpulan data terpilah dan lebih rinci terkait berbagai aspek seputar disabilitas sangat dibutuhkan dalam upaya merealisasikan sejumlah kebijakan yang tepat. 

    Selain itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, upaya merealisasikan sistem pendidikan yang lebih inklusif di tanah air juga harus secara konsisten diwujudkan. 

    Tidak kalah penting, tegas Rerie, pemahaman para penyedia layanan publik, baik pemerintah dan swasta, terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam keseharian.
     

     

    Kerap kali, ujar Rerie, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang tidak tepat, karena petugas di lapangan tidak memahami kewajiban mereka terhadap penyandang disabilitas.

    Menurut Rerie, upaya audit aksesibilitas sejumlah infrastruktur publik dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, juga harus terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, semua pihak dapat secara konsisten mengimplementasikan sejumlah kebijakan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam keseharian, demi proses pembangunan nasional yang mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang lebih merata di tanah air.

    Jakarta: Persempit kesenjangan antara aturan dan implementasi terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, demi mewujudkan pembangunan yang lebih merata bagi setiap anak bangsa. 
     
    “Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan lebih dari delapan tahun lalu, implementasinya di lapangan masih belum memadai bagi rekan-rekan difabel untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 4 September 2025.
     
    Statistik Pendidikan 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal sebelumnya. Sementara pada kelompok non-disabilitas tercatat hanya 5,04% yang tidak pernah mendapat pendidikan formal. 

    Sementara itu, catatan Kementerian Tenaga Kerja per November 2024 menyebutkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas di Indonesia 20,14%, jauh di bawah TPAK nasional yang tercatat 69%.
     
    Menurut Lestari, upaya implementasi sejumlah kebijakan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus benar-benar dilakukan didasari dengan langkah yang tepat dan terukur. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, ketersediaan data yang akurat melalui pengumpulan data terpilah dan lebih rinci terkait berbagai aspek seputar disabilitas sangat dibutuhkan dalam upaya merealisasikan sejumlah kebijakan yang tepat. 
     
    Selain itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, upaya merealisasikan sistem pendidikan yang lebih inklusif di tanah air juga harus secara konsisten diwujudkan. 
     
    Tidak kalah penting, tegas Rerie, pemahaman para penyedia layanan publik, baik pemerintah dan swasta, terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam keseharian.
     

     
     
    Kerap kali, ujar Rerie, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang tidak tepat, karena petugas di lapangan tidak memahami kewajiban mereka terhadap penyandang disabilitas.
     
    Menurut Rerie, upaya audit aksesibilitas sejumlah infrastruktur publik dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, juga harus terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, semua pihak dapat secara konsisten mengimplementasikan sejumlah kebijakan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam keseharian, demi proses pembangunan nasional yang mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang lebih merata di tanah air.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Beras di Ritel Langka & Harganya Mahal, Bapanas Buka Suara

    Beras di Ritel Langka & Harganya Mahal, Bapanas Buka Suara

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) angkat bicara soal harga beras yang mahal meski stok melimpah. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan, akan mengecek ke lapangan untuk menelusuri penyebab harga beras masih mahal tersebut.

    Menurutnya, dengan peningkatan produksi beras seharusnya harga beras tidak naik. BBadan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-Oktober mencapai 31,04 juta ton. Sementara itu, data Bapanas juga memperkirakan produksi beras sepanjang 2025 mencapai 33,93 juta ton.

    “Logikanya, kalau produksinya banyak, maka harga? Sehingga saya perlu meng-cross check. Buat diri saya sendiri nih, bukan nuduh siapa-siapa, saya perlu meng-cross-check di lapangan. Kalau harga gabahnya itu di atas Rp 7.000, Rp 7.400, Rp 7.800, berarti gabahnya lagi banyak atau sedikit?” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai stok beras yang masih kosong di ritel modern, Arief menilai hal ini tidak lepas dari perusahaan-perusahaan yang terlibat kasus oplosan beras sempat berhenti produksi.

    “Kalau sekarang, ada beberapa perusahaan yang biasa mengirim ke modern market, kemudian sekarang stop produksi. Terus, jadi yang di supermarket-nya kosong nggak? (Kosong). Jadi, wajar,” kata Arief.

    Arief menerangkan pemerintah telah mengganti pemasok beras ke ritel. Untuk itu, Arief menyebut pendistribusian beras dengan pemasok baru ini membutuhkan waktu. Ia memastikan saat ini ritel-ritel telah terisi kembali stok beras.

    “Ini semua kan produksi supermarket-nya kosong. Wajar nggak? Ya udah, sekarang kita isi pakai yang lain. Perlu waktu nggak?” jelas Arief.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 214 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025. Jumlah ini naik dari pekan sebelumnya yang jumlahnya 200 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan harga beras.

    Walaupun sebenarnya, lanjut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, saat ini inflasi beras telah mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli 2025.

    “Inflasi berasnya sendiri sebesar 0,73% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata dia dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    (acd/acd)

  • Buruh Minta Upah Naik 8,5%-10,5%, Ternyata Dapat Angka ‘Wangsit’ Ini

    Buruh Minta Upah Naik 8,5%-10,5%, Ternyata Dapat Angka ‘Wangsit’ Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serikat buruh buka suara soal rencana kenaikan upah minimum pada 2026, di mana buruh meminta kenaikan upah pada tahun depan berada di kisaran 8,5% hingga 10,5%.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kenaikan upah minimum minimal 8,5% berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 168 tahun 2024 yakni perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami mendapatkan persentase tersebut sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024, yang gugatannya dimenangkan oleh Partai Buruh. Itu kan menyatakan kenaikan upah sama dengan inflasi plus alpha kali pertumbuhan ekonomi. Alpha itu disebut indeks tertentu,” kata Said Iqbal saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (4/9/2025).

    Menurutnya, dengan data ekonomi yang dirilis pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS), buruh menggunakan kalender takwim yakni menggunakan kalender periode tertentu tepatnya dari Oktober 2024 hingga September 2025.

    “Kita menghitung pakai data pemerintah ya. Inflasi Oktober 2024 sampai September 2025. Itu kan Agustus 2025 belum keluar angkanya, September 2025 juga belum keluar angkanya. Maka kami pakai regresi peramalan. Sampai dengan Juli 2025 sudah keluar, yaitu 2,26%,” terang Said Iqbal.

    Litbang Partai Buruh menggunakan regresi dengan indeks tertentunya mencapai 1,0. Hal ini mengikuti indeks tertentu dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya memakai angka 0,9.

    Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto
    Ratusan buruh melakukan aksi jalan mundur menuju Istana Negara di Jalan. Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018). Mereka melakukan aksi untuk menuntu tiga hal yaitu turunkan harga beras dan listrik, tolak kebijakan upah murah dan pilih calon pemimpin yang amanah dan pro buruh dan anti PP 78/2015.

    “Nah indeks tertentu, kita ambil 1,0. Karena tahun lalu, waktu Pak Prabowo umumkan 6,5% itu indeks tertentunya 0,9. Nah kami pakai 1,0, wajar,” ujarnya.

    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.

    Namun, ketika data inflasi Agustus dirilis oleh BPS menunjukkan deflasi sebesar 0,08%, sehingga pihaknya kemungkinan adanya penyesuaian. Namun, Said Iqbal juga tetap optimis bahwa data inflasi pada September akan membaik.

    “Oktober 2024 sampai Juli 2025 itu kan angkanya sudah keluar semua. Agustus deflasi. Memang selain Agustus ada deflasi juga, sepertinya Februari dan Mei. Tapi setelah deflasi langsung naik lagi tuh. Ya, mungkin faktor Lebaran ya. Nah sekarang, kita bisa lihat kan kerusuhan ini akan menyebabkan psikologis orang untuk memborong barang. Jadi kan harga bisa naik juga kan, di September, sepertinya September inflasi membaik,” ungkapnya.

    Meskipun begitu, pihaknya tetap berharap kondisi Indonesia makin membaik pasca aksi rusuh yang terjadi pekan lalu, sehingga diharapkan ekonomi juga stabil dan justru membaik.

    “Tapi kita berharap mudah-mudahan cepat stabil kembali negara ini, sehingga ekonomi tidak terguncang banget. Saya perkirakan kalau sampai Juli 2,66% inflasinya, Agustus deflasi, September pasti positif lagi tuh,” pungkasnya.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Rusdi Masse Mappasessu atau yang akrab disapa RMS ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem.

    Kiprahnya di dunia politik tak lepas dari kisah perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan sejak merintis dari bawah. Rusdi Masse lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1973. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) periode 2004–2009. 

    Namun, di tengah masa jabatannya, masyarakat Sidrap mendorongnya maju sebagai bupati. Dukungan tersebut mengantarkan Rusdi menjabat sebagai Bupati Sidrap selama dua periode, yakni 2008–2018.

    Pada 2009, Rusdi bahkan tercatat sebagai bupati termuda di Indonesia, saat usianya baru 35 tahun. Di masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai figur yang dekat dengan anak muda dan pencinta otomotif. Salah satu warisan pembangunannya adalah sirkuit balap motor bertaraf internasional di Sidrap. 

    Tak banyak yang tahu, perjalanan Rusdi di dunia politik dia pelajari secara otodidak. Masa mudanya penuh dengan keterbatasan. Berbekal uang puluhan ribu rupiah, dia merantau ke Jakarta dan sempat bekerja sebagai buruh hingga sopir truk.

    Ketekunan dan kerja keras kemudian membawanya merintis bisnis angkutan pelayaran antarpulau. Dari usaha itulah, Rusdi mulai mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman dan meniti karier politik.

    Selama menjabat Bupati Sidrap, Rusdi mengusung prinsip sederhana mengurus rakyat dari hidup sampai matinya. Prinsip itu diwujudkan melalui berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kepemimpinannya berhasil menekan angka kemiskinan dan kematian di Sidrap. Bahkan pada 2018, Sidrap tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan sekaligus memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi tersebut, bahkan di level nasional.

    Beberapa gebrakan program yang ia jalankan antara lain pendidikan gratis serta pendampingan petani dalam pengelolaan dan produksi beras berbasis teknologi.

    Setelah sukses memimpin daerah, Rusdi terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III melalui Partai Nasdem.

    Popularitasnya sebagai RMS terus melekat di tengah masyarakat, terutama karena latar belakang hidupnya yang sederhana dan kedekatannya dengan konstituen.

    Kini, kiprah Rusdi Masse berlanjut di Senayan dengan amanah baru sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dengan pengalaman panjang dan prinsip pengabdian yang ia pegang teguh, publik menanti langkahnya dalam mengawal kerja-kerja legislatif, khususnya di bidang hukum, HAM, dan keamanan.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Russi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin agenda pelantikan menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor F-Nasdem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan demikian, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang sebelumnya dijabat Saudara Ahmad Sahroni, digantikan oleh Saudara Russi Masse Mappassesu,” ujar Dasco dalam rapat.

    Selanjutnya, Dasco menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III yang hadir mengenai penetapan tersebut. “Apakah Saudara Russi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya.

    Serentak, anggota Komisi III menyatakan persetujuan. “Setuju,” jawab mereka.

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Russi Masse Mappassesu resmi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

  • Jor-joran Cetak Uang lewat Burden Sharing

    Jor-joran Cetak Uang lewat Burden Sharing

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan burden sharing melalui pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI.

    Burden sharing sendiri merupakan mekanisme pembagian beban untuk pembiayaan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hingga awal September 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo melaporkan bahwa bank sentral telah membeli SBN senilai Rp200 triliun di pasar sekunder.

    Padahal, rencana awal pembelian SBN oleh BI sepanjang tahun ini hanya sebesar Rp150 triliun—baik di pasar sekunder maupun primer. Artinya, pembelian SBN oleh BI yang sudah mencapai Rp200 triliun sudah melebihi rencana awal.

    Pada rapat dengan DPD RI, Selasa (2/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa burden sharing kini dilakukan sebagai sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yakni Asta Cita. 

    Perry memastikan burden sharing dilakukan dengan prudent. Dia memastikan langkah penambahan likuiditas dengan pembelian SBN dilakukan dengan kaidah kebijakan moneter. Teranyar, dia melaporkan bank sentral telah membeli SBN pemerintah sekitar Rp200 triliun. 

    “Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching,” ujarnya secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025). 

    Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, terang Perry, adalah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa beban fiskal semakin berkurang usai BI sepakat melakukan burden sharing tersebut.

    “Kayak Koperasi Merah Putih, itu bisa dananya menjadi murah kepada koperasi. Ini karena kami dengan BI melakukan semacam burden sharing,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD secara daring, Selasa (2/9/2025).

    Bendahara negara itu menampik burden sharing membuat independensi bank sentral menjadi terkikis. Menurutnya, burden sharing sejalan dengan salah satu peran BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Hal-hal seperti itu agar BI juga memiliki peranan yang tidak hanya stabilitas tapi growth [pertumbuhan], tetapi tetap proporsional, tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi, ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan,” jelas Sri Mulyani.

    Komitmen BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi memang semakin jelas terlihat sejak dimulainya pemerintahan Prabowo. Sejak Oktober 2024 atau pelantikan Prabowo, BI telah memangkas suku bunga hingga 100 basis poin (bps).

    Tak heran, Prabowo memang memiliki ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Untuk mencapai target itu, pertumbuhan ekonomi harus digenjot mulai tahun ini.

    Masalahnya, kondisi fiskal negara sempit: penerimaan negara tidak bisa biayai besarnya belanja pemerintah yang dibutuhkan untuk stimulus pertumbuhan ekonomi.

    Kemenkeu sebenarnya bisa menerbitkan surat utang demi biayai berbagai program dan kebijakan pemerintah. Hanya saja, ada masalah lain: UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara membatasi defisit APBN maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Otoritas fiskal pun harus putar otak untuk membiayai program dan kebijakan tanpa harus melanggar aturan ambang batas defisit APBN 3%. Caranya, yaitu lewat pembiayaan investasi pemerintah ke BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU).

    Dalam APBN, pembiayaan investasi tidak termasuk ke dalam belanja pemerintah pusat, namun tercatat sebagai penyertaan modal negara (PMN). Akibatnya, defisit tidak melebar namun hanya menambah utang.

    Tak heran sejumlah program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hingga perumahan rakyat sebagian didanai lewat pembiayaan investasi.

    Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 63/2025 misalnya, Sri Mulyani menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) APBN senilai Rp16 triliun untuk menyuntik dana ke bank penyalur pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.

    Dalam Pasal 4 PMK 63/2025 itu dijelaskan bahwa penggunaan SAL itu dianggarkan sebagai pembiayaan pada subbagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Investasi Pemerintah. Artinya dana Rp16 triliun itu termasuk dalam pembiayaan investasi bukan belanja pemerintah, sehingga tidak menambah defisit APBN namun menambah utang.

    Sejumlah program perumahan rakyat juga dibiayai lewat pembiayaan investasi pemerintah. Program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) misalnya, Kemenkeu total merealisasikan PMN sebesar Rp1,89 triliun ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pada 2024.

    Disiplin defisit APBN di bawah 3% pun tetap terjaga. Masalahnya, utang terus menumpuk. 

    Apalagi, kini BI semakin agresif membeli surat utang yang diterbitkan Kemenkeu. Bank sentral seakan mencetak uang demi biayai program pemerintah.

  • Beras Premium & SPHP Diguyur ke Operasi Pasar buat Tekan Harga

    Beras Premium & SPHP Diguyur ke Operasi Pasar buat Tekan Harga

    Jakarta –

    Pemerintah akan terus mengintervensi terhadap kenaikan harga beras di pasaran. Selain distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah juga memerintahkan Perum Bulog menjual beras jenis premium di operasi pasar.

    “Itu kita kejar (dengan) operasi pasar, operasi pasar besar-besaran. Kita siapkan 1,3 juta ton (beras SPHP) operasi pasar,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ditemui di DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Dia juga memerintahkan agar penjualan beras pada operasi pasar ditingkatkan, makanya perlu beras jenis premium Bulog digelontorkan juga. Walaupun sebenarnya secara bisnis, Bulog memang selama ini menjual beras jenis premium.

    “Nah ini Bulog kita ajak kemarin juga menjual yang premium. Kan mereka juga sudah jual,” tambahnya.

    Untuk harga beras SPHP dijual seharga sesuai HET yakni Rp 12.500/kg, untuk 5 kg maka Rp 62.500. HET SPHP lebih murah dengan dengan HET beras medium yang ditentukan Rp 13.500/kg.

    Sebagai informasi, 214 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ini naik dari pekan sebelumnya yang jumlahnya 200 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan harga beras.

    Walaupun sebenarnya, saat ini inflasi beras telah mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli 2025. BPS menyebut tekanan inflasi pada komoditas ini relatif turun.

    “Inflasi berasnya sendiri sebesar 0,73% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Dalam paparannya, BPS mencatat harga beras di zona 1 mengalami kenaikan 1,05% dibandingkan Juli 2025. Harga beras untuk kualitas medium tercatat Rp 13.998/kg, naik dari Rp 13.853/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas medium saat ini Rp 13.500/kg.

    Sementara harga beras premium tercatat naik 0,80%. Untuk kualitas premium saat ini secara rata-rata nasional Rp 15.432/kg naik dari Rp 15.310/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas premium saat ini Rp 14.900/kg.

    (kil/kil)

  • Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Jakarta –

    Masyarakat Indonesia memiliki pengeluaran transportasi di atas rata-rata. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup masyarakat di Indonesia.

    Menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

    Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

    “Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

    Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

    Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

    “Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

    Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

    Dalam catatan detikcom, berdasarkan data BPS, jika dirinci berikut ini daerah-daerah yang memiliki besaran ongkos transportasi di atas rata-rata:

    1. Bekasi: Rp 1,91 juta per bulan atau sekitar 14% dari total biaya hidup

    2. Depok: Rp 1,80 juta per bulan atau sekitar 16,3% dari total biaya hidup

    3. Surabaya: Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6% dari total biaya hidup

    4. Jakarta: Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8% dari total biaya hidup

    5. Bogor: Rp 1,23 juta per bulan atau sekitar 12,54% dari total biaya hidup

    6. Batam: Rp 1,17 juta per bulan atau sekitar 12,8% dari total biaya hidup

    7. Makassar: Rp 1,15 juta per bulan atau sekitar 11,52% dari total biaya hidup

    8. Jayapura: Rp 1,12 juta per bulan atau sekitar 12,4% dari total biaya hidup

    9. Balikpapan: Rp 981 ribu per bulan atau sekitar 11,51% dari total biaya hidup

    10. Palembang: Rp 918 ribu per bulan atau sekitar 11% dari total biaya hidup

    (acd/acd)