Simak Daftar Biaya Haji 2026 Per Embarkasi dan Jadwal Pelunasannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025, yang menyetujui menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2026.
“Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji
atau
BPIH
Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,” bunyi salinan Keppres, Jumat (5/12/2025).
Bagi calon
jemaah haji
, mereka harus membayar Bipih yang akan digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya pelayanan akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta biaya hidup.
Berikut ini rincian besaran Bipih jemaah haji reguler yang perlu dibayar jemaah tiap embarkasi:
Sebelumnya,
Kementerian Haji dan Umrah
(Kemenhaj) yelah resmi mengumumkan jadwal dan tahapan pelunasan
Bipih 2026
untuk jemaah reguler.
Jadwal biaya pelunasan dibuka pada Senin (24/11/2025) hingga 23 Desember 2025, pukul 08.00–15.00 WIB.
Para calon jemaah haji dapat melakukan pelunasan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) tempat jemaah sebelumnya melakukan setoran awal.
“Pelunasan tahap pertama dimulai hari ini hingga 23 Desember 2025 di bank-bank penerima setoran. Kami berharap jemaah mematuhi jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf dalam siaran pers, Senin (24/11/2025).
Ia menjelaskan, pelunasan tahap pertama ini ditujukan untuk tiga kategori, yakni:
Jika pada tahap pertama masih terdapat sisa kuota per provinsi, pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua.
Pelunasan tahap kedua, diprioritaskan kepada jemaah yang gagal melakukan pelunasan tahap pertama, pendamping lansia, penyandang disabilitas dan pendampingnya, jemaah terpisah dari mahram atau keluarga, serta jemaah cadangan.
“Seluruh mekanisme pelunasan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan pemerataan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Irfan itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BPS
-
/data/photo/2025/11/03/6908832ed9ccd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Simak Daftar Biaya Haji 2026 Per Embarkasi dan Jadwal Pelunasannya
Nasional
5 Desember 2025")
Simak Daftar Biaya Haji 2026 Per Embarkasi dan Jadwal Pelunasannya Nasional 5 Desember 2025
-
Data DTSEN Dinilai Belum Valid, Penerima Bansos Pacitan Jadi Sorotan
Pacitan (beritajatim.com) — Suara ketidakpuasan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran kembali mencuat di berbagai penjuru desa. Warga menyoroti fakta bahwa penerima bantuan kerap dianggap hanya “orang itu-itu saja” dan bahkan diduga masih berkisar pada kerabat dekat perangkat desa.
Menanggapi hal itu, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan bersama pendamping lapangan memberikan penjelasan terkait proses pendataan penerima bansos yang selama ini menjadi polemik.
Data penerima bansos saat ini bersumber dari DTSEN, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang merupakan gabungan dari tiga basis data sebelumnya: DTKS Kemensos, data P3KE, dan Regsosek yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, menurut Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pacitan, Tuwarno, data DTSEN masih terus bergerak dan belum sepenuhnya valid.
“DTSEN itu belum sepenuhnya fix, belum sepenuhnya valid, makanya data itu dinamis. Kadang kami menemukan data yang harusnya dicoret, tapi tiba-tiba muncul lagi di DTSEN,” ujarnya Jumat (5/12/2025).
Ia mengakui ketidaktepatan sasaran memang sering terjadi karena kondisi data kerap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam beberapa kasus, seseorang masuk dalam desil 1 kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, namun kenyataannya memiliki aset berharga seperti perhiasan mewah atau bahkan mobil.
“Itu yang menyulitkan pendamping. Didata mereka nol atau tidak punya apa-apa, tapi faktanya punya aset. Ini mempengaruhi desilnya tetap rendah,” tambahnya.
Tuwarno menjelaskan bahwa proses perangkingan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan hasilnya menjadi dasar penetapan penerima bansos. Sementara itu, desa memiliki peran sangat penting dalam memperbarui data tersebut.
“Secara teori, yang paling berkuasa atas data ini adalah desa. Karena desa punya hak akses untuk melakukan perbaikan. Karena selama tidak dilakukan pembaruan, data tidak akan pernah berubah,” tegasnya. (tri)
-
IHSG menguat di tengah pelemahan bursa kawasan Asia
Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi bergerak menguat di tengah pelemahan bursa saham kawasan Asia.
IHSG dibuka menguat 12,14 poin atau 0,14 persen ke posisi 8.652,34. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,10 poin atau 0,01 persen ke posisi 853,84.
“Secara keseluruhan, kombinasi sentimen domestik dan global memberikan peluang bagi IHSG, bergerak positif pada akhir pekan ini,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.
Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan data cadangan devisa dan uang primer (M0) periode November 2025 dari Bank Indonesia (BI), sebagai indikator penting ketahanan likuiditas dan stabilitas eksternal jelang akhir tahun.
Sentimen jangka menengah turut diperkuat oleh proyeksi optimistis JP Morgan, yang memperkirakan IHSG berpotensi mencapai level 10.000 pada 2026.
Prospek ini didukung oleh ekspektasi peningkatan belanja pemerintah melalui fiskal dan Danantara, perbaikan konsumsi domestik, pelonggaran suku bunga BI hingga 50 basis poin (bps), serta potensi meningkatnya arus dana institusi ke pasar saham Indonesia.
Dari mancanegara, pelaku pasar mencermati laporan PHK dari Challenger yang menunjukkan pemangkasan tenaga kerja Amerika Serikat (AS) hampir menyentuh 1 juta sepanjang 2025, serta data ADP yang melemah yang menandakan pasar tenaga kerja mulai melunak.
Kondisi itu membuat peluang pemangkasan suku bunga oleh The Fed sebesar 25 bps pada 10 Desember 2025 melonjak menjadi 87 persen.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Rupiah berpotensi menguat seiring ekspektasi suku bunga Fed dipangkas
Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta bergerak stagnan nol poin atau 0 persen menjadi tetap Rp16.653 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.653 per dolar AS.
Pengamat pasar uang yang juga Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra mengatakan kurs rupiah berpotensi menguat seiring kenaikan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed.
“Ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan AS yang mencapai 86 persen di Desember untuk sementara membantu mendorong penguatan rupiah belakangan ini,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Mengutip Anadolu, The Fed kemungkinan akan memangkas suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pekan depan, menyusul penutupan pemerintah (government shutdown) AS terlama dalam 43 hari, inflasi moderat, dan data ketenagakerjaan yang menurun.
The Fed diprediksi memangkas suku bunga 25 basis points (bps) dengan ekspektasi 86 persen.
Para pejabat The Fed terpecah antara dua jalur yang harus ditempuh bank. Beberapa pejabat mengatakan bank harus tetap berhati-hati agar tak mengganggu upaya melawan inflasi, sementara yang lain mengatakan kondisinya tepat untuk pemangkasan suku bunga.
“Di sisi lain, bencana banjir bandang Sumatera sedikit banyak mendorong pemerintah dan BI (Bank Indonesia) untuk memberikan stimulus sehingga penguatan rupiah bisa tertahan. Rupiah juga masih tertekan dengan kebijakan pelonggaran atau stimulus beberapa waktu belakangan ini,” ungkap dia.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah diprediksi berkisar Rp16.630-Rp16.680 per dolar AS.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pemerintah Targetkan Penetrasi IPv6 Tembus 31% pada 2030
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan adaposi IPv6 mencapai 31% pada 2030 atau naik 1200 basis points (bps) dari posisi saat ini yang sekitar 18%.
IPv6 merupakan generasi protokol jaringan terbaru yang dirancang untuk menghubungkan serta mengidentifikasi perangkat di internet secara lebih efisien. IPv6 menjadi penerus IPv4 yang kini semakin terbatas ketersediaannya.
IPv6 menawarkan keunggulan berupa jumlah alamat IP yang jauh lebih besar, pengelolaan dan delegasi alamat yang lebih efisien, dan konfigurasi otomatis yang lebih baik.
Target tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang menekankan percepatan transformasi digital untuk mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta penurunan kemiskinan ekstrem hingga di bawah 0,5 persen.
Dalam konteks ini, penerapan IPv6 dipandang sebagai fondasi penting bagi perkembangan ekonomi digital dan peningkatan daya saing Indonesia.
Direktur Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andianto Haryoko mengatakan tingkat adopsi IPv6 yang masih rendah.
Posisi Indonesia disebut berada di peringkat 8, bahkan masih di bawah Thailand dalam hal penggunaan IPv6. Pemerintah berharap tingkat adopsi ke depan dapat meningkat.
“Sementara itu skor ICT Development Index kita 2023 masih berada di peringkat 53, di bawah Malaysia dan Thailand. Targetnya pada 2030 kita masuk top 40,” kata Andianto di Jakarta, Kamis (5/12/2025).
Selain itu, Andianto juga menyoroti alokasi spektrum Indonesia memang tergolong cukup baik, namun masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN maupun kawasan Asia Pasifik.
Bahkan untuk mencapai indeks daya saing global, lanjutnya, Indonesia masih kekurangan sekitar 450 MHz.
“Ini yang perlu kita pahami,” jelasnya.
Masalah lain digitalisasi Tanah Air adalah faktor geologis dan geografis Indonesia yang turut memperberat pembangunan jaringan digital.
Dengan ribuan pulau dan wilayah yang sulit dijangkau, investasi infrastruktur memerlukan biaya sangat besar.
“Skor ICT Development Index kita tahun 2023 masih berada di peringkat 53, di bawah Malaysia dan Thailand. Targetnya pada 2030 kita masuk top 40. Namun ini tantangan besar karena negara kita adalah negara kepulauan, tidak mudah melakukan investasi capex untuk daerah-daerah terpencil,” ujar Andianto.
Dalam paparannya, Andianto menegaskan bahwa percepatan digitalisasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif operator telekomunikasi, perguruan tinggi, media, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah Barat atau Jawa-Bali saja, tetapi juga harus menyentuh kawasan Timur Indonesia,” tegasnya. (Nur Amalina)
-
Menteri PKP pastikan seluruh kabupaten/kota dapat alokasi program BSPS
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk pertama kalinya pemerintah menargetkan bahwa pada 2026 program renovasi rumah rakyat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hadir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
“Tahun 2026, pertama kalinya dalam sejarah, kami pastikan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang terlewat,” ujar Maruarar Sirait yang biasa disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, masih ada 224 kabupaten/kota yang belum mendapat alokasi pada 2025 dan juga termasuk 22 kabupaten/kota yang lima tahun tidak menerima BSPS.
Untuk pertama kalinya juga, Ara mengatakan bahwa seluruh proses penyaluran BSPS akan menggunakan indikator resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penentuan prioritas.
Indikator itu mencakup persentase penduduk miskin tertinggi, jumlah penduduk miskin terbesar, gini rasio tertinggi, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, jumlah desa tertinggal terbanyak, dan jumlah penduduk desil 1–4 dengan Rumah Tidak Layak Huni paling banyak.
“Dengan pendekatan berbasis data dan komitmen pemerataan, BSPS diharapkan menjadi program yang semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh keluarga Indonesia,” kata Ara.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pelaksanaan dua program unggulan di sektor perumahan pada tahun 2026 mendatang. Kedua program tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat Indonesia.
Kedua program perumahan tersebut bisa terlaksana dengan baik untuk Kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Program BSPS sangat penting untuk mengentaskan backlog 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia.
Selanjutnya ada program rumah subsidi sebanyak 500.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mendorong penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kadin: Industri Bertahap Kurangi Impor Bahan Baku
Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap industri masih terus berupaya mendorong substitusi impor bahan baku dengan mencari alternatif dari dalam negeri. Kendati demikian, prosesnya membutuhkan waktu.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan baku/penolong pada Oktober 2025 tercatat sekitar US$15,19 miliar, naik 9,90% dibanding September 2025 sebesar US$13,82 miliar. Namun, secara tahunan, angka tersebut masih lebih rendah atau turun 5,18% dibandingkan Oktober 2024 yang mencapai US$16,02 miliar.
Secara kumulatif Januari–Oktober 2025, impor bahan baku/penolong mencapai US$139,59 miliar, sedikit turun 1,25% dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar US$141,58 miliar.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Saleh Husin mengatakan, penurunan yang terjadi secara tahunan dan kumulatif menunjukkan sebagian sektor mulai meningkatkan penggunaan bahan baku domestik, meski masih terbatas.
“Dengan demikian, sinyal substitusi impor mulai muncul, tetapi bentuknya masih selektif dan belum meluas,” kata Saleh kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025).
Namun, Kadin melihat sinyal substitusi impor bahan baku sebagai peluang strategis meskipun penyerapannya masih dilakukan bertahap. Pasalnya, Indonesia belum dapat sepenuhnya lepas dari impor dalam waktu dekat karena kapasitas industri hulu, seperti petrokimia, bahan kimia dasar, dan komponen elektronik belum mencukupi.
“Meski begitu, ketergantungan dapat dikurangi secara nyata jika penguatan industri hulu, konsistensi kebijakan, serta efisiensi energi dan logistik terus dipacu,” jelasnya.
Dengan dorongan investasi dan hilirisasi yang sekarang berlangsung, menurut Saleh, Indonesia berpotensi menekan impor bahan baku secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang, meskipun impor tetap diperlukan untuk barang modal dan teknologi.
Dia juga menerangkan penurunan impor bahan baku secara kumulatif 1,25% di tengah Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada November 2025 yang tetap ekspansif pada level 53,5 menunjukkan bahwa industri tidak sedang melemah.
“Sebaliknya, pelaku usaha tampaknya melakukan efisiensi rantai pasok dan optimalisasi stok setelah periode harga yang bergejolak,” tuturnya.
Terlebih, ada kenaikan impor barang modal hingga 18% justru menandakan adanya investasi dan modernisasi mesin sehingga penurunan impor bahan baku lebih mencerminkan penataan ulang struktur input, bukan pelemahan produksi.
Data dari BPS menunjukkan impor bahan baku industri seperti petrokimia, nafta, kimia dasar, dan komponen elektronik menunjukkan dinamika yang beragam sepanjang Januari–Oktober 2025.
Pada komoditas petrokimia, impor oil-cake tercatat mencapai US$1,90 miliar, turun dari periode yang sama tahun 2024 sebesar US$2,16 miliar, atau melemah sekitar US$255,59 juta.
Sementara itu, impor nafta dan petroleum preparations juga meningkat cukup tajam, dari US$895 juta pada Januari–Oktober 2024 menjadi US$1,63 miliar periode yang sama tahun ini.
Di kelompok kimia dasar, tren yang muncul cenderung bervariasi. Impor potassium chloride (KCl) tercatat sebesar US$866 juta pada Januari-Oktober 2024 kemudian naik menjadi US$1,27 miliar pada Januari-Oktober 2025 atau tumbuh 47,12% ctc.
Bahan kimia untuk elektronik yang tercatat sebagai chemical elements doped justru melonjak tajam dari US$226 juta menjadi US$1,22 miliar, atau meningkat hampir US$1 miliar.
-
Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia, Menteri Wihaji Luncurkan Program Nasional ‘Sidaya’ di Lamongan
Lamongan (beritajatim.com) – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, meluncurkan program nasional ‘Lanjut Usia Berdaya’ (Sidaya), di Pendopo Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan diikuti 34 provinsi secara daring, Kamis (4/12/2025).
Program ini diinisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, guna meningkatkan kualitas hidup lansia menuju lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif).
Wihaji menyampaikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mengenai penduduk lanjut usia, menyebutkan bahwa proporsi penduduk lansia di Indonesia mencapai 12 persen dari populasi penduduk Indonesia.
“Hal ini berarti Indonesia telah memasuki era penduduk menua (aging population) karena jumlah penduduk lansia melebihi angka 10 persen,” ujarnya.
Fenomena aging population ini dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi, yakni lansia dipandang sebagai kontributor pembangunan, apabila lansia memiliki produktivitas bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
Namun faktanya, kata Wihaji, berdasarkan data BPS 2024, sekitar dua dari lima, atau 42,81 persen lansia, mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, dengan angka morbiditas sebesar 20,71 persen.
“Maka, tugas besar untuk mewujudkan lansia SMART tidak dapat hanya dilakukan oleh Kemendukbangga, tapi juga harus dilakukan oleh berbagai pihak. Dilakukan dalam bentuk pentahelix dengan integrasi dan sumbangsih secara konkret melalui program Sidaya,” tuturnya.
Wihaji menjelaskan, Sidaya adalah lansia tangguh yang sehat, produktif, merasa aman dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sesuai dengan minat dan potensinya.
“Sidaya juga merupakan bentuk pendampingan bagi keluarga lansia dan lansia itu sendiri melalui kepedulian dan peran serta multisektor,” kata Wihaji.
Dalam rangkaian peluncuran Sidaya, Menteri Wihaji secara simbolis menyerahkan alat bantu lansia, menyaksikan wisuda Sekolah Lansia, dan melakukan diskusi interaktif serta mengunjungi booth kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satya Gatra), pameran program dan gelar dagang lansia entrepreneur, pelayanan kesehatan bagi lansia, dan bilik konseling.
Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan untuk mendukung pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, Pemkab Lamongan memiliki 474 Kampung KB, yang terdiri dari 234 desa dasar, 118 desa berkembang, 36 desa mandiri dan 86 desa berkelanjutan.
“Semua ini berkat dedikasi kader KB menjadi tulang punggung ketahanan keluarga di Lamongan,” ujarnya.
Lebih lanjut Yuhronur menyampikan, pemberdayaan kepada 112. 849 warga lansia di Lamongan, dilakukan melalui sejumlah inovasi, meliputi Rosela, program kesejahteraan yang memberikan bantuan sosial dan makanan, kemudian layanan Laserku, yang telah menyasar 3.390 lansia, ditopang 542 posyandu lansia aktif untuk memperkuat budaya hidup sehat di desa.
“Pemkab Lamongan juga terus memperkuat ruang belajar. Sejak dimulai 2022, sebanyak 197 lansia telah diwisuda, termasuk 50 orang di tahun 2025 yang hadir hari ini. Program ini memberikan pengenalan kesehatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke Lamongan, Menteri Wihaji juga melakukan kunjungan ke Keluarga Resiko Stunting (KRS) di Desa Rancang Kencono, Kecamatan Lamongan dan Desa Siman, Kecamatan Sekaran. Kemudian lanjut ke pondok pesantren Al-Fattah Induk dan berdialog dengan para Santri. Keesokan harinya, Jumat (5/12/2025), Menteri Wihaji berkunjung ke pasar tradisional Sekaran dan melakukan diskusi interaktif dengan lansia entrepreneur. [fak/suf]
-
Airlangga sebut industri kosmetik RI tumbuh jadi motor ekonomi baru
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total nilai industri kosmetik yang tercatat Rp35,6 triliun hingga November 2025 tumbuh menjadi motor ekonomi yang baru.
Bahkan, menurut dia, industri kosmetik nasional diprediksi bisa tumbuh 4,73 persen per tahun.
“Segmen personal care, skincare, dan makeup menjadi kontributor dominan seiring meningkatnya kebutuhan perawatan diri dan kesadaran konsumen terhadap kualitas produk,” ujar dia dalam acara Jakarta X Beauty 2025 di Jakarta , Kamis.
Pertumbuhan itu, menurut Airlangga, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat dan pesatnya inovasi pelaku usaha muda.
Pengeluaran masyarakat pada kategori pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan diri menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2025.
“Sektor ini mengalami kenaikan dari 2,91 persen pada kuartal II 2025 menjadi 4,21 persen pada kuartal III 2025, menunjukkan tingginya minat dan daya beli terhadap produk sandang maupun perawatan diri.” kata Airlangga.
Maka dari itu, Menko menyatakan pihaknya berupaya memastikan agar potensi besar industri kecantikan dapat dioptimalkan.
“Ini sesuatu hal yang luar biasa karena dipertontonkan ke publik dalam sebuah pameran kreativitas dan inovasi daripada anak-anak muda. Dan memang industri kosmetik, wellness, itu tumbuhnya double digit,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi terhadap Female Daily Network atas penyelenggaraan acara yang menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku industri, UMKM, kreator konten, serta konsumen di sektor kecantikan.
Gelaran berskala besar seperti itu dinilai memiliki kontribusi penting dalam memperkuat ekosistem industri sekaligus meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen.
Munculnya beragam merek lokal baru, termasuk produk untuk segmen laki-laki, menunjukkan semakin luasnya pasar dan besarnya potensi industri tersebut di masa mendatang.
Airlangga menjelaskan, pertumbuhan pesat itu juga tak lepas dari peran para pengusaha muda yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pengembangan bisnis.
Gelaran semacam ini, menurutnya, justru bisa mendorong lahirnya berbagai start-up baru yang memperkuat ekosistem industri kecantikan.
Di samping itu, generasi muda juga memainkan peran strategis sebagai penggerak tren, pencipta konten sekaligus pengawas informal di ruang digital.
“Dalam ekosistem seperti ini, kualitas dan keamanan produk menjadi faktor krusial yang harus dijaga pelaku usaha karena pengalaman negatif dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi reputasi brand,” kata Airlangga, menerangkan.
Pada kesempatan yang sama, ia juga mengatakan bahwa Pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyiapkan langkah strategis untuk memperbaiki pencatatan data industri kecantikan.
Salah satunya melalui pemecahan Harmonized System (HS) Number atau International Standard Industrial Classification (ISIC) khusus bagi produk inovasi dalam negeri yang masih melakukan contract manufacturing di luar negeri.
“Dan kebijakan ini akan mulai berlaku tahun depan,” katanya, menambahkan.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5421420/original/065257900_1763898462-IMG_3247.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Indonesia Umumkan Swasembada Pangan 31 Desember 2025")
Indonesia Umumkan Swasembada Pangan 31 Desember 2025
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan potensi produksi beras sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 34,79 juta ton, melonjak 4,17 juta ton atau naik 13,6 persen dibanding tahun 2024 (YoY).
“Peningkatan potensi produksi beras Januari hingga Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan pada subround I yaitu di periode Januari hingga April 2025 yang meningkat sebesar 26,54 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin (1/12).
Angka tersebut berdasarkan hasil amatan Kerangka Sampel Area (KSA) Oktober 2025, yang memprediksi produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai 60,37 juta ton atau naik 13,61 persen
Untuk potensi panen terbesar diperkirakan terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara di Sumatera, wilayah potensial meliputi Lampung, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.