Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Volume Trasaksi E-Commerce Naik, Warga Cari Barang Murah di Shopee-TikTok Cs

    Volume Trasaksi E-Commerce Naik, Warga Cari Barang Murah di Shopee-TikTok Cs

    Bisnis.com, JAKARTA— Lonjakan transaksi yang terjadi di e-commerce dinilai sebagai upaya masyarakat mencari barang murah di tengah kondisi yang menantang. 

    Bank Indonesia (BI) mencatat belanja masyarakat lewat e-commerce masih kencang pada Januari–Juli 2025. 

    Secara volume, e-commerce tumbuh 6,64% secara bulanan (month-to-month/MtM) dan secara tahunan 16,89% (year-on-year/YoY) menjadi sebesar 466,93 juta transaksi. 

    Dari sisi nominal, nilai belanja online meningkat 6,41% secara bulanan. Jika dibandingkan periode sama tahun lalu, transaksi naik 2,32% dengan total mencapai Rp44,4 triliun. Rata-rata belanja per transaksi atau ticket size pun ikut naik menjadi sekitar Rp95.000.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 dengan kontribusi 5,12% yoy. 

    BPS menyebut shifting belanja ke online menjadi motor penggerak konsumsi masyarakat.

    Ekonom Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan ada dua hal yang terlihat dari meningkatnya transaksi e-commerce. 

    Pertama adalah proses moving dari belanja offline ke online masih berlangsung pesat. 

    “Orang semakin ‘malas’ beli lewat toko offline. Toko offline hanya untuk lihat-lihat saja, belinya online. Maka muncul fenomena rohana dan rojali. Selain itu, belanja kebutuhan sehari-hari pun sudah pake egroceries seperti Alfagift dan Indomaret Klik,” kata Huda kepada Bisnis pada Jumat (12/9/2025).

    Kedua, lanjut Huda, daya beli masyarakat yang tertekan membuat konsumen cenderung memilih belanja online yang menawarkan harga lebih murah. 

    Ilustrasi e-commerce

    Kondisi ini, menurutnya, berkaitan erat dengan dompet masyarakat yang semakin menipis, sementara kebutuhan maupun keinginan tetap ada. Alhasil, mereka mencari alternatif barang secara online.

    “Terlebih dua platform besar masih bakar uang juga meskipun berkurang dan diambil dari ‘biaya’ seller,” imbuhnya.

    Namun demikian, Huda mengingatkan tren pertumbuhan e-commerce berpotensi menghadapi tantangan besar di masa depan. 

    Dia menilai, ketika regulasi perdagangan online diberlakukan setara dengan penjual offline, maka harga produk akan mengalami kenaikan akibat beban pajak dan biaya tambahan lain. 

    Di sisi lain, akses pendanaan yang semakin ketat membuat banyak platform mulai mengambil keuntungan dari seller, sehingga harga produk ikut terdorong naik.

    “Akibatnya harga dari seller akan meningkat. Jika permintaan turun, maka seller akan moving ke media sosial. Mereka akan lebih banyak berjualan via medsos,” katanya. 

    Dari sisi asosiasi, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menilai tren positif ini sebagai bukti belanja online semakin menjadi kebiasaan masyarakat.

    “Kenaikan transaksi e-commerce dua digit sampai Juli 2025 menunjukkan belanja online makin jadi bagian dari keseharian masyarakat,” kata Budi. 

    Budi mengatakan pertumbuhannya didorong oleh literasi digital yang makin baik, promo tematik dari platform, kemudahan layanan pembayaran digital, dan jangkauan logistik yang makin luas. 

    Budi menambahkan fokus asosiasi menjaga agar pertumbuhan ini tetap sehat. Selain itu, mendorong perlindungan konsumen dan mekanisme komplain yang jelas.

    Pihaknya juga aktif membantu UMKM lewat program literasi digital, fasilitasi onboarding, advokasi kebijakan yang adil, dan promosi produk lokal supaya makin dikenal. 

    “Harapannya ekosistem e-commerce bisa tetap inklusif dan kompetitif bagi semua,” katanya.

  • Rupiah Perkasa Hari Ini Jumat 12 September 2025 – Page 3

    Rupiah Perkasa Hari Ini Jumat 12 September 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5% pada periode Agustus 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, mengatakan penurunan BI Rate telah diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan.

    “Dibandingkan tahun sebelumnya, rerata suku bunga kredit rupiah pada Juli 2025 tercatat turun 36 bps untuk kredit investasi dan turun 20 bps untuk kredit modal kerja,” kata Dian dikutip dari jawaban tertulisnya, Jumat (12/9/2025).

    Dian menjelaskan, umumnya penurunan BI Rate akan diikuti penurunan suku bunga kredit dengan jeda waktu beberapa periode. Oleh karena itu, suku bunga kredit diperkirakan masih akan menurun sebagai respons dari penurunan BI Rate pada 2025. 

    Ditambah lagi dengan ekspektasi penurunan suku bunga global pada Triwulan 4 tahun 2025, OJK melihat bahwa masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. 

    “Namun, penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana (Cost of Fund/CoF),” ujarnya.

  • Kemendag Kaji Aturan Distribusi Minyakita, Singgung Insentif Produsen

    Kemendag Kaji Aturan Distribusi Minyakita, Singgung Insentif Produsen

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengevaluasi aturan pendistribusian minyak goreng rakyat alias Minyakita agar lebih efisien dan harga lebih stabil.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan bahwa kajian terus dilakukan pihaknya baik di sisi produsen maupun konsumen.

    “Semuanya memang harus kita evaluasi. Karena bagaimana pun aturan kita harus dievaluasi supaya lebih efektif,” kata Iqbal saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Ketika ditanya perihal perluasan kanal distribusi Minyakita melalui BUMN pangan, Iqbal menyatakan bahwa ketentuan itu telah termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 18/2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan insentif tambahan bagi produsen yang menyalurkan Minyakita via BUMN pangan berupa hak ekspor. 

    Hal ini salah satunya tertera dalam Pasal 11 ayat (1) Permendag No. 18/2024 yang menyatakan bahwa insentif itu juga berbentuk faktor pengali kemasan dan/atau pengali regional dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    “Kalau mereka menggunakan packaging ini, insentifnya sekian. Kalau mereka distribusi ke wilayah timur, insentifnya sekian. Kalau menggunakan BUMN pangan, insentifnya sekian. Itu nanti dikalikan dalam konteks hak ekspor,” ujar Iqbal.

    Kendati demikian, dia belum dapat memastikan kapan revisi aturan distibusi tersebut dapat rampung. Iqbal hanya menyampaikan harapan agar pembahasan itu segera selesai.

    Sebelumnya pada pekan ketiga Agustus 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sebanyak 413 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng kemasan sederhana Minyakita, dengan harga tertinggi mencapai Rp50.000 per liter.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan 413 kabupaten/kota dari 493 amatan kabupaten/kota mengalami kenaikan harga per 23 Agustus 2025. Angka ini merujuk pada data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag).

    “Dengan amatan kabupaten/kota, terdapat 413 kabupaten/kota yang harga Minyakitanya masih di atas harga HET,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta, Senin (25/8/2025).

  • Foto pilihan pekan kedua September 2025

    Foto pilihan pekan kedua September 2025

    Senin, 8 September 2025 13:05 WIB

    Foto kolase penampakan fenomena fase gerhana bulan total di langit pulau Lombok, Mataram, NTB, Senin (8/9/2025). Fenomena astronomis gerhana bulan total tersebut dapat dilihat dengan mata telanjang dari Kota Mataram, Lombok mulai pukul 23.26 WITA sampai pukul 03.56 WITA.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU

    Roket Vampire RM-70 Grade ditembakan dalam serangan darat Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Senin (1/9/2025). Operasi tersebut untuk menggempur pertahanan musuh dari jarak jauh pada skenario Latgabma Super Garuda Shield 2025. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU

    Helikopter AH-64E Apache milik TNI AD melakukan penembakan saat puncak Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield 2025 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) di Martapura, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Rabu (3/9/2025). Pelaksanaan puncak latihan The Combined Arm Live Fire Exercise (Calfex) melibatkan alutsista yang digunakan yakni dua pesawat F-16 milik TNI AU, dua helikopter AH-64 Apache milik TNI AD, roket Astros milik TNI AD, Vampire RM-70 Grade milik TNI AL serta alutsista milik tentara Amerika (US Army) yaitu empat helikopter AH-47 Apache dan roket Himars. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/YU

    Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan aksi simbolik solidaritas untuk Indonesia di Kolam Indonesia Tenggelam Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). Aksi tersebut sebagai bentuk sikap kemanusiaan, solidaritas, serta kepedulian bersama terhadap kondisi Indonesia sekaligus menolak segala bentuk kekerasan dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU

    Peserta aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia membentangkan poster sambil berdandan saat aksi damai di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi damai untuk menyampaikan kegelisahan mereka serta meminta agar pemerintah segera menghentikan tindakan represif dan menyuarakan protes adalah hak bagi rakyat. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Komandan Batalyon Resimen IV Korps Brimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae berjalan menuju ruang sidang etik di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Divisi Propam Polri menggelar sidang etik bagi Kompol Cosmas Kaju Gae terkait kasus pelindasan sopir ojek daring Affan Kurniawan hingga tewas oleh rantis Brimob pada aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8) lalu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

    Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek dan ditaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Pelakon tampil dalam Pertunjukan Musikal Perempuan Punya Cerita di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (3/9/2025). Eki Dance Company menggelar pertunjukan musikal Perempuan Punya Cerita yang mengisahkan tentang perjuangan hidup perempuan dalam menghadapi ketidakadilan dan tekanan sosial dengan menampilkan dua cerita fiksi yang akan dipentaskan pada 4-7 September 2025. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Musisi Ahmad Dhani (tengah) bersama vokalis grup musik Extreme Gary Cherone (kiri) dan mantan vokalis grup musik Whitesnake Dino Jelusick (kanan) tampil pada Konser Dewa19 featuring All Stars 2.0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (6/9/2025). Konser tersebut menghadirkan kolaborasi antara Dewa19 dengan musisi internasional di antaranya Eric Martin, Billy Sheehan, Gary Cherone, Dino Jelusick, Steve Vai, dan Ron Bumblefoot Thal dengan membawakan lagu To Be With You, More Than Words, We Are The Champion dan lagu-lagu Dewa19. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

    Foto aerial warga menyaksikan balon udara yang diterbangkan di lapangan Sport Centre Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Minggu (7/9/2025). Sebanyak 14 balon udara diterbangkan pada Festival Balon Udara yang digelar oleh tokoh masyarakat Gorontalo Rachmat Gobel bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo dan pemda setempat sebagai upaya mempromosikan pariwisata dan UMKM daerah itu. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/YU

    Wisatawan menaiki kuda di samping bangkai hiu tutul (Rhincodon typus) yang terdampar di Pantai Pancer, Puger, Jember, Jawa Timur, Minggu (7/9/2025). Hiu tutul dengan panjang enam meter dan bobot sekitar dua ton tersebut ditemukan terdampar dengan kondisi mati dan membusuk. ANTARA FOTO/Seno/YU

    Sejumlah umat Islam mendengarkan ceramah dalam kegiatan Haflah Maulidirrosul di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/9/2025). Kegiatan kajian dan selawat yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di provinsi tersebut digelar pengelola MAJT serta remaja Islam masjid untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/YU

    Pesepak bola Timnas Sandy Henny Walsh (kanan) berselebrasi bersama rekannya Egy Maulana Vikri (kiri), Jordi Amat (kedua kiri) dan Marc Anthony Klok (kedua kanan) usai mencetak gol ke gawang Timnas Taiwan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/9/2025). ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/YU

    Wisatawan berfoto di area kebun bunga di Bukit Strawberry Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) ke Jawa Barat pada periode Januari-Juli 2025 mencapai 124,86 juta perjalanan atau meningkat 31,30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai 95,10 juta perjalanan. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daripada Subsidi Motor Listrik, Mending Duitnya buat Subsidi Angkutan Umum

    Daripada Subsidi Motor Listrik, Mending Duitnya buat Subsidi Angkutan Umum

    Jakarta –

    Pemerintah menjanjikan akan memberikan subsidi untuk motor listrik. Namun ada anggapan lain, daripada memberikan insentif buat motor listrik, lebih baik anggarannya digunakan untuk subsidi angkutan umum biar bisa dinikmati lebih banyak masyarakat.

    Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah untuk mengalihkan subsidi motor listrik ke angkutan umum. Menurut MTI, subsidi motor listrik salah sasaran, justru bukan menjawab krisis daya beli. Subsidi motor listrik itu dinilai kontra-produktif dan tidak menjawab masalah penurunan daya beli masyarakat.

    “Di tengah tabungan masyarakat yang habis dan tekanan inflasi, pemerintah justru mendorong konsumsi baru melalui subsidi motor listrik. Ini malah akan memberi beban baru, bukan obat bagi rakyat yang butuh kebijakan untuk meringankan pengeluaran, dan menambah pendapatan,” kata Ketua Umum MTI Tory Damantoro dalam keterangan tertulis yang diterima detikOto, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, subsidi untuk produk konsumtif (motor) justru menciptakan liabilitas baru (cicilan, maintenance). Hal itu dianggap bukan menyelesaikan masalah pokok penurunan pendapatan.

    “Harapan pemerintah sebagai stimulus ekonomi sangat meleset dari realita. Masyarakat memaknai stimulus sebagai cara untuk memperluas lapangan kerja dan menaikkan pendapatan, yang mana motor listrik tidak bisa menjawab itu. Subsidi justru menggerus APBN yang bisa dialokasikan untuk program yang lebih mendesak seperti pengentasan kemiskinan,” ujar Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah Djoko Setijowarno.

    Di sisi lain, beban biaya transportasi di Indonesia sudah memberatkan. Data BPS menunjukkan, biaya transportasi menggerogoti 30-40 persen pendapatan warga miskin kota.

    Untuk itu, MTI lebih mendorong pemberian subsidi untuk transportasi umum ketimbang subsidi motor listrik. Subsidi angkutan umum dianggap sebagai kebijakan real yang langsung meringankan beban masyarakat. Setiap penurunan tarif angkutan secara langsung menaikkan alokasi pendapatan yang siap dipakai (disposable income) untuk kebutuhan lain.

    “Subsidi angkutan umum adalah cara paling efektif untuk pengentasan kemiskinan struktural. Biaya transportasi yang dihemat akan langsung bisa dialihkan untuk beli makan, sekolahkan anak, atau berobat. Ini stimulus ekonomi riil yang langsung dirasakan di tingkat akar rumput dan memiliki multiplier effect yang luas,” kata Tory.

    Sayangnya, subsidi angkutan umum malah dipotong di sejumlah daerah. Memotong subsidi angkutan umum dinilai sebagai langkah mundur yang membunuh budaya penggunaan transportasi umum yang sudah mulai tumbuh.

    “Kami prihatin, pemotongan subsidi angkutan umum justru sedang terjadi di beberapa daerah. Ini menggagalkan budaya baik yang sudah dibangun susah payah. Pemerintah pusat harus memimpin dengan contoh, mengalihkan subsidi motor listrik untuk memperkuat layanan angkutan umum, bukan melemahkannya,” tegas Djoko.

    MTI merekomendasikan tiga langkah konkret kepada pemerintah. Pertama, hentikan subsidi motor listrik. Kedua, alihkan alokasi anggarannya menjadi subsidi angkutan umum nasional untuk pembangunan, penyelenggaraan, maupun pengelolaannya. Ketiga, jadikan subsidi angkutan umum sebagai program prioritas untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial yang berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan sesuai asta cita Presiden Prabowo Subianto.

    “MTI siap berdialog dengan pemerintah dan DPR untuk mendorong kebijakan transportasi yang pro-rakyat dan pro pengentasan kemiskinan,” katanya.

    (rgr/dry)

  • Kemenko Pangan komitmen wujudkan ketahanan pangan berkelanjutan

    Kemenko Pangan komitmen wujudkan ketahanan pangan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menegaskan komitmen mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produksi, perbaikan distribusi, stabilisasi harga, serta dukungan program nasional demi kesejahteraan petani dan masyarakat.

    “Kami sampaikan bahwa ketahanan pangan ini menjadi penting bagi Indonesia,” kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti saat menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

    Dia menegaskan pentingnya ketahanan pangan bagi Indonesia, mengingat kebutuhan pangan terus meningkat dan sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor ini sebagai prioritas pembangunan nasional jangka panjang.

    Dikatakan Pemerintah terus menjalankan berbagai upaya dan program nasional terkait swasembada pangan, dengan fokus pada peningkatan produksi, ketersediaan cadangan pangan, serta perbaikan distribusi agar penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.

    “Dari sisi kaitannya dengan janji Bapak Presiden ini ada khusus mengenai hal tersebut. Sehingga kita terus melakukan upaya dan program-program nasional yang terkait dengan swasembada pangan,” ujarnya.

    Menurutnya kondisi sektor pangan di Indonesia menunjukkan capaian positif berkat kerja keras berbagai kementerian, lembaga, serta dukungan masyarakat, meskipun tantangan besar masih harus diatasi untuk menjaga ketersediaan pangan berkelanjutan.

    Dia menyebutkan stok beras nasional mencapai 4,23 juta ton per Juli 2025, yang terus dipantau pemerintah, dengan perhatian khusus tidak hanya pada peningkatan jumlah stok, tetapi juga pada efektivitas distribusi ke seluruh wilayah.

    Hanya saja, dia menuturkan permasalahan distribusi beras menjadi fokus pembahasan intensif pemerintah, karena penyaluran tidak hanya terkait cadangan pangan dan bantuan sosial, melainkan juga untuk mendukung program stabilisasi harga pangan yang dikenal sebagai Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).

    “Karena memang PR-nya itu ternyata bukan hanya bagaimana meningkatkan stok tapi juga memastikan penyalurannya bisa sejalan dan bagus. Jadi ini PR sekarang ini kita juga sedang membahas dengan intens terkait dengan penyaluran,” bebernya.

    Lebih lanjut dia menyebutkan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan sebagai salah satu capaian penting, yang menunjukkan perbaikan kesejahteraan petani, meskipun masih perlu langkah berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan lebih merata.

    Pemerintah menegaskan pentingnya konsep green dan sustainability dalam kebijakan pangan, sehingga ketahanan pangan tidak hanya terwujud dalam jangka pendek, tetapi juga terjamin untuk generasi mendatang melalui sistem yang berkelanjutan.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional meningkat 0,76 persen menjadi 123,57 pada Agustus 2025 dari sebelumnya 122,64 pada Juli 2025.

    “Peningkatan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) naik 0,84 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (lb) naik sebesar 0,08 persen,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/9).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan: Produksi beras 2025 surplus 3,5 juta ton, tidak perlu impor

    Wamentan: Produksi beras 2025 surplus 3,5 juta ton, tidak perlu impor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan surplus 3,5 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa perlu melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun.

    “Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik), maka di akhir Desember (2025) nanti diperkirakan (produksi beras) surplus 3,5 juta ton dibanding tahun lalu, sehingga bisa dipastikan, insya Allah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

    Wamentan Sudaryono menyampaikan produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka itu menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Kita, berdasarkan hitungan sementara ini, produksi beras (hingga akhir tahun 2025) sekitar 33 atau 34 juta ton ya hasil produksi kita, surplus tiga koma sekian juta ton. Sesuai dengan prediksinya,” ujarnya ditemui seusai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi).

    Kendati demikian, Wamentan tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah produksi beras secara nasional pada akhir tahun 2024. Hanya saja dia memastikan produksi tahun ini lebih tinggi dari sebelumnya.

    Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Senin (30/12/2024), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa total produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton lebih akhir Desember 2024.

    Lebih lanjut, Wamentan menegaskan Kementerian Pertanian hanya menghitung luas tanam, sementara jumlah panen menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara rutin melakukan evaluasi nasional.

    Sudaryono menjelaskan jika semakin banyak lahan ditanami padi, maka potensi hasil panen akan meningkat, sehingga tren produksi nasional diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mengalami fluktuasi produksi.

    Ia menambahkan, berbagai faktor mendorong peningkatan produksi, mulai dari penggunaan alat mesin pertanian modern, distribusi pupuk yang lancar, pompanisasi yang optimal, hingga kondisi cuaca yang relatif mendukung kegiatan budidaya petani.

    Menurutnya, kebijakan Kementerian Pertanian juga berperan besar, termasuk pendampingan intensif melalui penyuluh pertanian, yang memperkuat semangat petani untuk menanam lebih luas dan meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    Sudaryono menegaskan harga gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram memberi insentif penting, karena mampu meningkatkan motivasi petani untuk memperluas areal tanam padi di berbagai sentra produksi.

    “Karena nanam banyak, maka otomatis panennya lebih banyak. Tapi kami tidak menghitung jumlah panennya. Panennya kan kita dievaluasi terus oleh Badan Pusat Statistik,” kata Wamentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setahun Berjalan, Satgas Impor Ilegal Dinilai Gagal Tekan Banjir Pakaian Bekas

    Setahun Berjalan, Satgas Impor Ilegal Dinilai Gagal Tekan Banjir Pakaian Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha hingga praktisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menilai Satgas Impor Ilegal tidak efektif, bahkan gagal untuk menekan angka importasi ilegal, khususnya pakaian bekas.

    Satgas Impor Ilegal dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No 932/2024 pada Juli 2024 yang semula akan berakhir masa tugasnya pada 31 Desember 2024, kemudian diperpanjang hingga akhir tahun ini. 

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, peredaran baju bekas hingga saat ini masih menjamur di ritel. Padahal, dalam Permendag 40/2022 telah disebutkan larangan impor pakaian bekas. 

    “Satgas Impor Ilegal yang itu tidak ada gunanya, malahan keberadaan satgas ini membuktikan kegagalan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas impor ilegal,” kata Danang kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025). 

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) impor pakaian bekas yang merupakan praktik ilegal ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Nilai impor pakaian bekas (HS 63090000) tercatat senilai US$1,31 juta dengan volume 1,09 juta kg pada Januari-Juli 2025. 

    Angka tersebut nyaris mendekati nilai dan volume impor pakaian bekas pada 2024 lalu yang mencapai US$1,5 juta dengan volume 3,86 juta kg sepanjang tahun lalu. 

    Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai impor pakaian bekas tahun lalu hingga saat ini meningkat fantastis. Pasalnya, BPS mencatat pada tahun 2023 nilai impor pakaian bekas hanya US$29.759 dengan volume 12.856 kg. Sementara itu, pada 2022 impor pakaian bekas senilai US$272.146 dengan volume 26.224 kg. 

    “Usulan saya ya tidak usah ada satgas-satgas adhoc yang terkesan seremonial saja, buat satgas yang lebih benar-benar atau malah lebih baik memperkuat instansi penegak hukum untuk memberantas praktik impor ilegal,” terangnya. 

    Tak kalah penting, menurut pelaku usaha penting untuk pemerintah atau aparat penegak hukum mempublikasikan oknum importir ilegal. Dia meyakini hal tersebut bukan pekerjaan yang sulit bagi pemangku kepentingan.

    “Saya yakin aparat penegak hukum mudah mengidentifikasi perusahaan dan pemilik perusahaan importir ilegal, tapi lemah penindakan hukum,” jelasnya. 

    Senada, Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto menilai Satgas Impor Ilegal tidak jelas secara administrasi dan kinerjanya. Semula, tugas awal satgas tersebut akan berakhir masa kerja pada 31 Desember 2024, lalu kemudian ada perpanjangan sampai dengan 2025. 

    Namun, hingga saat ini pihaknya belum melihat kinerja dari satgas pengawasan impor tersebut. Bahkan, nomenklatur aturan perpanjangan masa tugas dari satgas juga tidak ditemukan.

    “Kita pernah menekan angka impor pakaian bekas hingga hanya US$30.000 sepanjang tahun 2023, hal itu mungkin saja akibat penetapan larangan impor pakaian bekas yaitu pada Permendag 40/2022 yang mulai berlaku bulan Juli 2022,” tuturnya. 

    Namun, menurut Agus, tanpa supremasi hukum dan keseriusan penegakan aturan, impor pakaian bekas kembali membanjiri pasar domestik.

    Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk mengusut tuntas aktor intelektual di balik importasi ilegal. Pihaknya menyebut terdapat jaringan impor ilegal yang sudah sangat terstruktur dengan penggunaan akses logistik dan gudang penyimpanan. 

    “Bisa dikatakan ini sindikat importir ilegal. Aturan pelarangannya jelas baik pada undang-undang maupun regulasi turunannya, pelaku usaha maupun masyarakat hanya bisa melihat dan mengawasi bagaimana keseriusan pemerintah dan otoritas penegak hukum untuk penegakan aturannya,” jelasnya. 

  • Impor Pakaian Bekas Naik Gila-gilaan, Produksi Tekstil Lokal Stagnan

    Impor Pakaian Bekas Naik Gila-gilaan, Produksi Tekstil Lokal Stagnan

    Bisnis.com, JAKARTA — Produksi tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional disebut masih mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Pelemahan daya beli hingga masifnya pakaian bekas impor dinilai jadi biang keroknya. 

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, utilitas produksi TPT nasional saat ini masih stagnan di kisaran 60%-65% sejak awal tahun. Kondisinya pun masih sama dengan tahun lalu. 

    “Ini memang jelas mengganggu rantai produksi garmen, terutama produk domestik dari pelaku industri kecil menengah  dan besar,” kata Danang kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025). 

    Dari sisi laju pertumbuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) industri tekstil dan pakaian jadi juga stagnan tumbuh di kisaran 4,64%-4,35% sepanjang tahun ini. 

    Sementara itu, nilai impor pakaian bekas naik cukup drastis dalam 2 tahun terakhir. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor pakaian bekas (HS 63090000) mencapai US$1,31 juta dengan volume 1,09 juta kg pada Januari-Juli 2025. 

    Angka tersebut nyaris mendekati nilai dan volume impor pakaian bekas pada 2024 lalu yang mencapai US$1,5 juta dengan volume 3,86 juta kg sepanjang tahun lalu. 

    Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai impor pakaian bekas tahun lalu hingga saat ini meningkat fantastis. Pasalnya, BPS mencatat pada tahun 2023 nilai impor pakaian bekas hanya US$29.759 dengan volume 12.856 kg. Sementara itu, pada 2022 impor pakaian bekas senilai US$272.146 dengan volume 26.224 kg. 

    Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, impor pakaian bekas yang jelas merupakan praktik ilegal menjadi salah satu penghalang bagi industri kecil dan menengah konveksi. Apalagi, barang impor tersebut terlampau murah dan beredar di pasar offline maupun online. 

    “Sejauh ini masih belum ada perubahan terbukti dengan adanya razia yang masih banyak yang ditemui barang-barang murah dari negara luar masuk ke dalam negeri,” jelas Nandi dihubungi terpisah. 

    Adapun, dia menerangkan bahwa utilisasi produksi anggota IPKB yang merupakan produsen garmen skala kecil dan menengah hanya sekitar 50%. 

    Untuk itu, dia berharap dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 17/2025 yang baru menggantikan Permendag No. 8/2024 dapat melindungi industri dari banjirnya impor produk ilegal. 

    “Kami sangat berharap dengan adanya kebijakan ini, barang-barang impor di pasar akan berkurang sehingga kami bisa menambah produksi. Kuota impornya pun jangan dimainkan,” pungkasnya. 

  • Komisi IV DPR dorong pengendalian harga-inovasi teknologi pertanian

    Komisi IV DPR dorong pengendalian harga-inovasi teknologi pertanian

    Ya, pemerintah harus terus meningkatkan produksi, dan tetap menjaga stabilitas HPP, sehingga hal ini berdampak secara sistemik terhadap kesejahteraan petani,

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi mendorong pengendalian harga pangan dan percepatan inovasi teknologi pertanian guna memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas demi mewujudkan swasembada pangan.

    Eko menegaskan, untuk mewujudkan target swasembada pangan tahun 2027, perlu adanya peningkatan produksi dan pengendalian harga pokok penjualan (HPP) agar terus stabil, sehingga berdampak pada kesejahteraan petani dalam negeri.

    “Ya, pemerintah harus terus meningkatkan produksi, dan tetap menjaga stabilitas HPP, sehingga hal ini berdampak secara sistemik terhadap kesejahteraan petani,” kata Eko dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, dia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah atas upaya dan kerja keras dalam meningkatkan produksi, dengan stok beras yang mencapai 4,2 juta ton, merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah.

    Namun, dirinya meminta pemerintah juga dapat menstabilkan harga beras yang mengalami kenaikan di tengah produksi yang melimpah.

    “Kita mengapresiasi (proyeksi) produksi beras yang tembus angka 31,04 juta ton pada bulan Oktober (2025), maka dengan produksi yang melimpah semestinya harga beras harus tetap stabil, tidak mengalami kenaikan, karena hal ini menjadi anomali yang secepatnya di selesaikan oleh pemerintah,” tuturnya.

    Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur IX itu juga meminta agar pemerintah dapat berinovasi untuk menggalakkan sistem otomatisasi pertanian.

    “Harus terus berinovasi, memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang pertanian, menciptakan sistem otomatisasi dalam bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi hasil pertanian, dan dapat menekan biaya produksi,” tambahnya.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Eko juga menekankan pentingnya mengatasi menyusutnya generasi petani untuk mencapai swasembada pangan,

    “Tidak ada alternatif lain yang bisa ditempuh kecuali melalui inovasi teknologi pertanian,” bebernya.

    Hal itu penting untuk mengganti tenaga manusia dalam menggarap lahan, menanam, panen dan juga peningkatan nilai tambah pasca panen dari berbagai komoditas pertanian yang ada.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, proyeksi produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, surplus 3,7 juta ton dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya kisaran 28 juta ton.

    Mentan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proyeksi produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi pada periode yang sama sekitar 27,3 juta ton.

    “Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus sekitar 3,7 juta ton. Menurut BPS capaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2024, serta menunjukkan tren positif yang diyakini akan terus berlanjut hingga akhir tahun,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (5/9).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.