Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • HUT ke-17 KAI Commuter: Beli Tiket Kereta Bandara Mulai Rp18.000 Mulai Besok (15/9)

    HUT ke-17 KAI Commuter: Beli Tiket Kereta Bandara Mulai Rp18.000 Mulai Besok (15/9)

    Bisnis.com, JAKARTA — Menyambut HUT ke-17, KAI Commuter kembali menghadirkan promo diskon tiket kereta bandara atau Commuter Line Basoetta. Melalui diskon ini, masyarakat dapat membeli tiket kereta bandara dengan harga mulai dari Rp18.000/perjalanan. 

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan bahwa promo ini berupa potongan sebesar Rp17.000 dari harga normal dan berlaku mulai Senin, 15–30 September 2025.

    Diskon ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada para pengguna dalam rangka perayaan HUT KAI Commuter tahun ini yang jatuh pada tanggal 15 September. Promo diskon ini diberikan kepada seluruh pengguna Commuter Line Basoetta pada pemberangkatan periode tersebut.

    “Promo diskon yang diberikan mengikuti angka HUT KAI Commuter tahun ini,” terang Joni dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (14/9/2025). 

    Pengguna yang ingin mendapatkan tiket promo Commuter Line Basoetta dapat membelinya melalui aplikasi pemesanan tiket mulai H-7 sebelum jadwal keberangkatan, atau langsung melalui vending machine yang tersedia.

    “Tiket promo ini tidak dapat dibatalkan, diubah jadwalnya, maupun digabung dengan diskon lainnya,” tambah Joni.

    Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, KAI Commuter mengimbau pengguna yang hendak bepergian ke Bandara Soekarno-Hatta agar sudah tiba di stasiun tujuan minimal 2 jam sebelum jadwal penerbangan, atau minimal 3 jam untuk penerbangan internasional.

    Selain efisien dengan waktu tempuh sekitar 39 menit dari pusat kota ke bandara, Commuter Line Basoetta juga dapat membantu mengurangi kemacetan di jalan raya. 

    Saat ini, KAI Commuter mengoperasikan Commuter Line Basoetta sebanyak 70 perjalanan setiap harinya. Sementara itu, volume pengguna Commuter Line Basoetta pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 221.475 orang, dengan total kumulatif dari Januari hingga Agustus mencapai 1.479.761 orang. 

    Sementara mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), moda kereta bandara menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk beraktivitias. Di mana sepanjang Januari hingga Juli 2025, jumlah penumpang kereta bandara meningkat sebesar 18,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    Secara bulanan, jumlah penumpang meningkat dari 773.300 orang pada Juni 2025 menjadi 821.700 pada Juli 2025 atau tumbuh 6,26%. 

    Berikut daftar harga tiket promo diskon Commuter Line Basoetta pada periode 15-30 September 2025:

    1. Relasi Stasiun Basoetta – Stasiun BNI City/Manggarai atau sebaliknya, dari harga Rp70.000 menjadi harga Rp53.000.

    2. Relasi Stasiun Basoetta – Stasiun Duri atau sebaliknya, dari harga Rp60.000 menjadi harga Rp43.000.

    3. Relasi Stasiun Basoetta – Stasiun Batu Ceper/Rawa Buaya atau sebaliknya, dari harga Rp35.000 menjadi harga Rp18.000.

  • Dari Literasi Keuangan hingga Ketahanan Pangan: Perjalanan DBS Foundation Dukung Masyarakat Rentan – Page 3

    Dari Literasi Keuangan hingga Ketahanan Pangan: Perjalanan DBS Foundation Dukung Masyarakat Rentan – Page 3

    Ketahanan pangan juga menjadi fokus. Data BPS 2024 menunjukkan, 4,02% penduduk Indonesia menghadapi kerawanan pangan sedang hingga berat. Ketimpangan tersebut semakin terasa di wilayah Indonesia Timur. Data BPS pada 2023 menunjukkan tingkat kerawanan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 14,68%. 

    Selain tantangan iklim, wilayah ini menghadapi keterbatasan infrastruktur, kurangnya akses dan pengetahuan tentang teknologi pertanian dan pangan bergizi, serta tingginya kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat yang lebih merata dan inklusif agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan.

    DBS Foundation bersama Humanis menjalankan program FEAST (Flores Empowerment for Agricultural Sustainability and Transformation) untuk periode 2025–2028 atau 3 tahun dalam rangka meningkatkan kapasitas petani skala kecil untuk menerapkan sistem pertanian berkelanjutan dan cerdas iklim. 

    Selain itu, program ini bertujuan untuk  meningkatkan status nutrisi petani dan keluarganya melalui peran kepemimpinan perempuan dalam diversifikasi pangan dan ketahanan pangan keluarga. Penerima manfaat adalah sekitar 8.000 petani skala kecil (50 persen perempuan) dan 20,000 anggota keluarga petani.

    Fokus dan Komitmen DBS Foundation untuk Wirausaha Sosial

    Sejak berdiri pada 2014, DBS Foundation telah menunjukkan komitmen awal senilai SGD 50 juta untuk mendukung wirausaha sosial (social enterprises) dan bisnis inovatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa dampak berkelanjutan melalui DBS Foundation Grant Programme. Hingga kini, lebih dari SGD 2,28 juta telah disalurkan kepada lebih dari 19 wirausaha sosial dan UMKM di Indonesia.

    Pada tahun 2024, lima wirausaha sosial di Indonesia menerima dukungan hibah dengan total nilai SGD 950 ribu atau sekitar Rp11,5 miliar. Kelima penerima hibah tersebut adalah Adena Coffee, Aliet Green, Java Fresh, Komodo Water, dan GandengTangan. Dana ini bertujuan membantu mereka memperluas skala bisnis sekaligus memperbesar dampak sosial, mulai dari pemberdayaan petani dan perempuan, penyediaan akses air bersih bagi masyarakat pesisir di Indonesia Timur, hingga peningkatan inklusi keuangan.

    1. Adena Coffee memberdayakan komunitas lokal di Gayo lewat praktik perkebunan kopi berkelanjutan serta mendukung penghidupan masyarakat adat. Hibah yang diterima akan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan rantai pasok, membangun fasilitas standarisasi, dan memperluas akses ke pasar global.

    2. Aliet Green bergerak di produksi pangan organik regeneratif dengan fokus pemberdayaan perempuan serta pengolahan gula kelapa bersertifikat Fair Trade. Dana hibah akan dialokasikan untuk pengembangan aplikasi dan peningkatan kapasitas metode pertanian berkelanjutan.

    3. GandengTangan menyediakan akses pembiayaan dan edukasi keuangan bagi UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hibah kali ini akan memperkuat serta memperluas jaringan strategis mereka. GandengTangan juga pernah menerima hibah serupa pada 2018.

    4. Java Fresh berperan menghubungkan petani kecil dan perempuan terpinggirkan dengan pasar buah global, memastikan harga yang adil, serta membuka lapangan kerja. Hibah akan digunakan untuk penelitian, pengembangan teknologi, peningkatan fasilitas, dan pemberdayaan petani agar mampu memenuhi standar internasional.

    5. Komodo Water menyediakan akses air bersih berkelanjutan bagi masyarakat pesisir di Indonesia Timur. Hibah berfokus pada penambahan fasilitas di dua lokasi baru serta peningkatan kapasitas produksi.

    Program hibah ini menjadi wujud nyata komitmen DBS Foundation dalam mendukung pertumbuhan wirausaha sosial dan UKM inovatif yang membawa solusi konkret demi menciptakan dunia yang lebih inklusif.

    Selain itu, DBS Foundation juga meluncurkan Impact Beyond Award, penghargaan berskala internasional dengan hadiah hingga SGD 3 juta. Ajang ini menantang para inovator untuk menghadirkan solusi atas isu-isu sosial yang kompleks. Tahun lalu, fokus diberikan pada tantangan penuaan populasi (ageing society) dan bagaimana memastikan setiap individu dapat menua dengan martabat serta tujuan hidup yang jelas.

    Lebih dari sekadar kompetisi, Impact Beyond Award menjadi panggung global bagi para pelaku usaha yang ingin membuktikan bahwa bisnis dapat menjadi kekuatan besar untuk kebaikan. Para pemenang tidak hanya memperoleh pendanaan, tetapi juga akses ke jaringan strategis DBS Foundation yang siap mendukung pertumbuhan mereka.

    Melalui DBS Foundation Grant maupun Impact Beyond Award, DBS Foundation terus mendorong bisnis-bisnis berorientasi sosial untuk menciptakan perubahan positif. Keyakinannya sederhana, ketika bisnis bertumbuh dengan visi sosial yang kuat, maka masyarakat pun akan ikut maju dan sejahtera.

    Informasi lengkap mengenai DBS Foundation Grant dan Impact Beyond Award dapat diakses di dbs.com/foundation/grants. 

    Atas berbagai inisiatif ini, DBS Bank Ltd (Bank DBS) dianugerahi gelar World’s Best Bank for Corporate Responsibility oleh Euromoney pada tahun 2023 dan 2025.

     

    (*)

  • Daftar 7 Desakan Darurat Ekonomi Disampaikan ke Luhut

    Daftar 7 Desakan Darurat Ekonomi Disampaikan ke Luhut

    Jakarta –

    Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mengusung 7 desakan darurat ekonomi kepada pemerintah. Kondisi ekonomi nasional dinilai sedang tidak baik-baik saja.

    Mewakili pemerintah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menerima para ekonom tersebut. Luhut mengundang anggota AEI secara langsung ke kantornya.

    Pertemuan itu menjadi wadah dialog terbuka untuk mendengarkan langsung paparan para ekonom mengenai tantangan dan arah kebijakan ekonomi nasional.

    Dalam sambutannya, Luhut menegaskan pemerintah selama ini memandang para ekonom sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan. Dia meminta agar ekonom juga ikut mencari solusi bersama untuk semua permasalahan yang ada.

    “Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para ekonom atas masukan yang diberikan,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Dalam keterangan yang sama, para ekonom menyoroti pentingnya pemerintah melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi. Sebab, hal ini dinilai masih menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    “Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan kami secara langsung. Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala” ujar perwakilan AEI, Jahen F. Rezki.

    Perlu diketahui juga, AEI merupakan aliansi yang mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi. Mereka menyampaikan 7 desakan terkait desakan ekonomi.

    Daftar 7 Desakan Darurat Ekonomi

    1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Desakan ini mencakup pengurangan porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.

    2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti BI, BPS, BPK, DPR, KPK, agar terbebas dari intervensi politik.

    3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan dan dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta.

    4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Desakan ini mencakup tuntutan mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif.

    5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Hal ini mencakup integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara.

    6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara.

    7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    Jawaban Luhut

    Kembali ke Luhut, dia mengungkapkan beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan 7 desakan para ekonom.

    Salah satunya adalah mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Luhut juga menyoroti upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

    Selain itu, pihaknya pun menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

    Eks Menko Kemaritiman dan Investasi itu juga mengajak kalangan akademisi dan ekonom untuk terlibat lebih jauh dalam riset dan pendalaman isu-isu strategis, sehingga setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden benar-benar berbasis data dan kajian mendalam.

    (hal/hns)

  • Tanggul Beton Cilincing Abaikan Nelayan – Page 3

    Tanggul Beton Cilincing Abaikan Nelayan – Page 3

    KPPMPI juga menyoroti dampak pemagaran laut terhadap generasi muda di pesisir. Data BPS mencatat, pada 2023 terdapat sekitar 64 ribu penganggur di Jakarta Utara, mayoritas berusia 15–29 tahun. Kondisi ini, menurut KPPMPI, akan semakin parah jika akses laut terus dibatasi.

    “Ketika akses laut dirampas, generasi muda pesisir kehilangan kesempatan untuk melanjutkan tradisi melaut, kehilangan ruang untuk berinovasi berbasis laut, dan terancam hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” tegas Koordinator Advokasi KPPMPI.

     

  • Pemuda pesisir minta pemerintah tinjau ulang pemagaran laut Cilincing

    Pemuda pesisir minta pemerintah tinjau ulang pemagaran laut Cilincing

    Jakarta (ANTARA) – Kesatuan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) meminta pemerintah meninjau ulang izin pemagaran laut oleh PT Kawasan Citra Nusantara (KCN) di wilayah pesisir Cilincing, Jakarta Utara, karena berdampak terhadap akses nelayan dan generasi pemuda pesisir.

    Menurut KPPMPI, kebijakan itu berpotensi mengurangi ruang tangkap nelayan, meningkatkan biaya operasional dan menekan peluang ekonomi masyarakat pesisir meskipun pemagaran laut tersebut telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-VIII/2010 sudah memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil,” kata Koordinator Advokasi KPPMPI Jan Tuheteru di Jakarta, Jumat (12/9) seperti disampaikan dalam keterangan pers pada Sabtu.

    KPPMI berharap pemerintah konsisten menjalankannya dan memperhatikan dampak kebijakan pemagaran laut bagi masyarakat pesisir.

    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-VIII/2010 adalah keputusan hukum yang membatalkan kebijakan privatisasi wilayah pesisir dan laut melalui skema Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3).

    Putusan ini menegaskan bahwa wilayah pesisir dan laut merupakan ruang hidup bersama yang harus dikelola negara untuk kepentingan umum, terutama nelayan.

    Jan menjelaskan, adanya pagar laut di Cilincing membuat jalur penangkapan ikan nelayan menjadi lebih panjang sehingga biaya bahan bakar solar meningkat. Selain itu, nelayan juga kehilangan akses terhadap area tangkap tradisional yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka.

    Selain aspek ekonomi, pemagaran laut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistem pesisir. Aktivitas industri dan pembatasan ruang laut berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan sehingga mengganggu ketahanan pangan berbasis laut.

    KPPMPI juga menilai generasi muda pesisir akan terdampak oleh kebijakan tersebut. Mereka berargumen bahwa dengan terbatasnya akses ke laut, pemuda pesisir dapat kehilangan peluang untuk melanjutkan tradisi melaut maupun mengembangkan usaha berbasis laut.

    Ketika akses laut terbatas, generasi muda pesisir menghadapi tantangan ganda, yaitu kehilangan sumber penghidupan sekaligus berkurangnya ruang inovasi.

    “Kami berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog dengan pemuda pesisir sebelum mengambil keputusan strategis,” ujar Jan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, terdapat sekitar 64 ribu pengangguran di Jakarta Utara yang mayoritas berusia 15-29 tahun.

    Dengan kedua alasan tersebut, KPPMPI mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah, yaitu meninjau ulang izin PKKPRL yang diberikan kepada PT KCN di Cilincing, menjalankan Putusan MK secara konsisten, menghentikan praktik privatisasi ruang laut dan membuka ruang partisipasi anak muda dalam kebijakan pesisir.

    Jan kemudian meminta agar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir ke depan dapat mempertimbangkan keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

    Dia juga berharap pemerintah bersama masyarakat dapat mencari solusi yang menjaga keberlanjutan laut, memberikan kepastian bagi nelayan dan pemuda pesisir sehingga pembangunan ekonomi maritim dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras Nasional 13 September 2025

    Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras Nasional 13 September 2025

    Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi besar di sektor pertanian dari tradisional menuju modern.
    Dia menyebutkan, transformasi itu mulai membuahkan hasil, yakni Indonesia sedang menuju swasembada beras.
    “Insyaallah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada (beras),” tuturnya dalam Upacara Rapat Senat Terbuka Dies Natalis Ke-69 Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Sabtu (13/9/2025).
    Amran pun memaparkan upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak produktivitas nasional. 
    Beberapa upaya itu antara lain adalah program cetak sawah, perbaikan irigasi, serta program peningkatan kesejahteraan petani.
    “Ini adalah transformasi besar-besaran untuk mewujudkan pertanian yang sehat dan berkeadilan,” jelasnya.
    Hasil dari transformasi itu sudah dirasakan petani dengan nilai tukar petani (NTP) naik menjadi 123,57 persen.
    “Petani kini lebih sejahtera. Bahkan, laporan dari daerah menyebut petani kini lebih bahagia,” ujarnya.
    Amran menegaskan, pemerintah berkomitmen menghadirkan ekonomi yang berkeadilan, termasuk melakukan penindakan tegas terhadap mafia pangan.
    “Satu kata, tindak tegas. Kita tidak boleh kompromi terhadap praktik curang yang merugikan petani,” tegasnya.
    Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, potensi produksi beras pada Januari-Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton.
    Estimasi produksi beras Indonesia itu sejalan dengan proyeksi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang menyebutkan, produksi beras Indonesia musim tanam 2024/2025 akan mencapai 34,6 juta ton.
    Capaian itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan produksi beras tertiggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) atau melampaui Thailand dan Vietnam.
    Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia tembus 35,6 juta ton pada 2025. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai produsen beras dengan kenaikan tertinggi ke-2 setelah Brasil pada 2025.
    Amran yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unhas itu menyampaikan pesan khusus bagi almamater tercinta yang telah menjadi tempat ia menimba ilmu dan membentuk karakter kepemimpinannya. 
    Amran pun mengajak Unhas terus melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan bangsa.
    Amran juga mengimbau kepada seluruh dosen untuk mendidik generasi muda agar memiliki kualitas luar biasa, bahkan secara eksponensial. 
    “Karena mereka inilah yang kelak akan menggantikan kita dan meneruskan perjuangan Republik Indonesia,” katanya. 
    Selain itu, dia menekankan bahwa Unhas memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan bangsa, termasuk di sektor pangan. 
    Amran juga mengingatkan generasi muda untuk tidak takut menghadapi tekanan. 
    “Pak Rektor, lakukan tekanan terhadap kampus yang kita cintai. Tekanan yang tinggi adalah berlian. Dia lahir dari 3.500 derajat Celcius, makanya jadi berlian,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sentra Inten Soeweno Kemensos Targetkan 70 Persen Graduasi Penyandang Disabilitas  – Page 3

    Sentra Inten Soeweno Kemensos Targetkan 70 Persen Graduasi Penyandang Disabilitas  – Page 3

    Liputan6.com, Bogor – Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong, Bogor, menargetkan 70 persen graduasi bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi penyandang disabilitas.

    Untuk mencapai target tersebut dengan memperkuat kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi penyandang disabilitas. 

    Kepala Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong Romal Uli Jaya Sinaga menyampaikan, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar target graduasi bansos bagi Penerima Manfaat (PM) disabilitas sebesar 70 persen bisa tercapai. Dengan pemberdayaan penyandang disabilitas secara komprehensif diharapkan target tersebut bisa tercapai pada 2027.

    “Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sampai 70 persen. Kami telah memulai langkah awal dengan  mengumpulkan seluruh stakeholder baik dari perusahaan, kementerian, lembaga, akademisi untuk mengolaborasikan dan berbagi peran. Salah satunya melalui Stakeholders Day yang digelar di aula Sentra Terpadu Inten Soeweno,” kata Romal, Jumat (12/9/2025). 

    Selama periode 2020 hingga Juni 2025, tercatat dari 1.133 penerima manfaat, baru 28,5 persen atau sebanyak 323 penyandang disabilitas yang berhasil graduasi program bansos di Sentra Terpadu Inten Soeweno. 

    Rendahnya angka ini, kata dia, dipengaruhi sejumlah faktor. Diantaranya keterbatasan penjangkauan, asesmen yang belum optimal, peralatan vokasional yang tidak sesuai standar industri, lemahnya pendampingan, minimnya kemitraan strategis, serta ketiadaan pedoman khusus bagi penerima ATENSI vokasional.

    Karena itu, Romal berharap penguatan sinergi dan kolaborasi bisa memperkuat tak hanya pendidikan vokasional yang diberikan kepada penerima manfaat di Sentra Terpadu Inten Soeweno, namun juga penyaluran tenaga kerja disabilitas dan upaya lain untuk menyokong kemandirian penerima. Dengan demikian, stakeholder bisa memperkuat di bidang masing-masing. 

    “Misalnya, akademisinya kita minta bantuan untuk perbaikan kurikulum guna meningkatkan kompetensi SDM. Perusahaan-perusahaan juga untuk rekruitmen. Jika ada pelatihan, kami berharap mereka bisa memfasilitasi penerima manfaat di sana untuk magang dan sebagainya,” tutur Romal. 

    Adapun kolaborasi itu melibatkan di antaranya Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi Nasional Disabilitas (KND), Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan berbagai perusahaan swasta seperti BCA, Mandiri, OMRON dan lainnya yang selama ini telah berkontribusi merekrut PM disabilitas lulusan Sentra Terpadu Inten Soeweno.  

     

    Keterbatasan fisik tidak menghalangi seorang pria asal Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk terus menghasilkan karya. Pria disabilitas ini menyulap bambu menjadi mainan tradisional untuk anak-anak dan menghasilkan pundi-pundi rupiah b…

  • Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Jakarta –

    Indonesia dinilai berada di kondisi darurat perekonomian. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. AEI telah menyampaikan 7 desakan kepada pemerintah untuk menyelematkan kondisi ekonomi.

    Mewakili pemerintah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons tuntutan tersebut, dia mengundang anggota AEI secara langsung ke kantornya kemarin. Pertemuan itu menjadi wadah dialog terbuka untuk mendengarkan langsung paparan para ekonom mengenai tantangan dan arah kebijakan ekonomi nasional.

    Dalam sambutannya, Luhut menegaskan pemerintah selama ini memandang para ekonom sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan. Dia meminta agar ekonom juga ikut mencari solusi bersama untuk semua permasalahan yang ada.

    Dia juga mengajak kalangan akademisi dan ekonom untuk terlibat lebih jauh dalam riset dan pendalaman isu-isu strategis, sehingga setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden benar-benar berbasis data dan kajian mendalam.

    “Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para ekonom atas masukan yang diberikan,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu (13/9/2025).

    Dalam keterangan yang sama, para ekonom menyoroti pentingnya pemerintah melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi. Sebab, hal ini dinilai masih menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    “Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan kami secara langsung. Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala” ujar perwakilan AEI, Jahen F. Rezki.

    Kembali ke Luhut, dia mengungkapkan beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan 7 desakan para ekonom. Salah satunya adalah mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Luhut juga menyoroti upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

    Selain itu, pihaknya pun menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

    Perlu diketahui juga, AEI merupakan aliansi yang mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi. Mereka menyampaikan 7 desakan terkait desakan ekonomi, berikut ini daftarnya:

    1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Desakan ini mencakup pengurangan porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.

    2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti BI, BPS, BPK, DPR, KPK, agar terbebas dari intervensi politik.

    3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan dan dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta.

    4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Desakan ini mencakup tuntutan mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif.

    5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Hal ini mencakup integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara.

    6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara.

    7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (hal/eds)

  • Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Luhut Respons 7 Desakan Ekonom Soal RI Darurat Ekonomi

    Jakarta –

    Indonesia dinilai berada di kondisi darurat perekonomian. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. AEI telah menyampaikan 7 desakan kepada pemerintah untuk menyelematkan kondisi ekonomi.

    Mewakili pemerintah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons tuntutan tersebut, dia mengundang anggota AEI secara langsung ke kantornya kemarin. Pertemuan itu menjadi wadah dialog terbuka untuk mendengarkan langsung paparan para ekonom mengenai tantangan dan arah kebijakan ekonomi nasional.

    Dalam sambutannya, Luhut menegaskan pemerintah selama ini memandang para ekonom sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan. Dia meminta agar ekonom juga ikut mencari solusi bersama untuk semua permasalahan yang ada.

    Dia juga mengajak kalangan akademisi dan ekonom untuk terlibat lebih jauh dalam riset dan pendalaman isu-isu strategis, sehingga setiap rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden benar-benar berbasis data dan kajian mendalam.

    “Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para ekonom atas masukan yang diberikan,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu (13/9/2025).

    Dalam keterangan yang sama, para ekonom menyoroti pentingnya pemerintah melakukan deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi. Sebab, hal ini dinilai masih menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    “Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan kami secara langsung. Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala” ujar perwakilan AEI, Jahen F. Rezki.

    Kembali ke Luhut, dia mengungkapkan beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan 7 desakan para ekonom. Salah satunya adalah mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Luhut juga menyoroti upaya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

    Selain itu, pihaknya pun menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

    Perlu diketahui juga, AEI merupakan aliansi yang mewadahi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi. Mereka menyampaikan 7 desakan terkait desakan ekonomi, berikut ini daftarnya:

    1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Desakan ini mencakup pengurangan porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.

    2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti BI, BPS, BPK, DPR, KPK, agar terbebas dari intervensi politik.

    3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan dan dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta.

    4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Desakan ini mencakup tuntutan mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif.

    5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Hal ini mencakup integrasikan bansos agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara.

    6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara.

    7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (hal/eds)

  • Menggandakan Ekspor Komoditas Nonmigas Unggulan

    Menggandakan Ekspor Komoditas Nonmigas Unggulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kira-kira sepekan setelah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, panel Organisasi Perdagangan Dunia mengambil satu keputusan strategis terkait dengan nasib Indonesia.

    Panel World Trade Organization (WTO) mengambil sikap untuk mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim dalam pengaduan terkait pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duties) oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia. 

    Pengajuan sengketa dilakukan sejak 2023 atas pengenaan bea masuk oleh Uni Eropa atas biodiesel dari negara Asia Tenggara yang tidak sejalan dengan aturan WTO.

    Panel WTO lantas memberi rekomendasi agar Uni Eropa menyelaraskan langkah-langkahnya dengan kewajiban yang berlaku berdasarkan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement).

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Uni Eropa merupakan pasar penting bagi produk minyak sawit dan biodiesel Indonesia. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.

    Airlangga menuturkan keputusan Panel WTO tersebut menegaskan posisi Indonesia dalam memperjuangkan akses pasar yang adil bagi produk-produk unggulan nasional.

    “Ini berita baik dimana Panel WTO mendukung Indonesia di dalam keputusan terkait dengan dikenakannya dumping duty biodiesel di Eropa. Sebagai konsekuensi dari keputusan Panel WTO tersebut, maka tentu Uni Eropa perlu untuk mencabut dumping yang diberikan. Nah kita Indonesia tinggal menunggu bagaimana Uni Eropa merespons terhadap keputusan Panel WTO tersebut,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya.

    Terkait dengan putusan tersebut, dia menyampaikan apresiasi dan berupaya mempersiapkan langkah-langkah implementasi yang diperlukan secara terukur.

    Menko Airlangga juga menerangkan bahwa keputusan tersebut tentu menjadi katalisator bagi perkembangan komoditas andalan ekspor Indonesia.

    Pemerintah Indonesia, katanya juga berkomitmen terus mengawal keputusan dengan pendekatan yang solutif, mengutamakan kolaborasi internasional, sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional pada kancah perdagangan global.

    Komoditas Nonmigas Unggulan

    Produk crude palm oil (CPO) atau kelapa sawit merupakan satu dari tiga produk komoditas nonmigas unggulan Indonesia untuk pasar ekspor, selain batu bara dan besi-baja.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor CPO dan produk turunannya asal Indonesia ke sejumlah negara mencapai US$14,02 miliar sepanjang Januari—Juli 2025. Nilai itu tumbuh 32,92% year-on-year (YoY).

    Secara pertumbuhan, CPO dan turunannya melaju paling tinggi dibandingkan dengan besi-baja yang tumbuh 10,29% YoY dari US$14,59 miliar pada Januari—Juli 2024 menjadi US$16,09 miliar pada Januari—Juli 2025.

    Sementara itu, komoditas nonmigas unggulan lain yakni batu bara nilai ekspornya turun 21,74% menjadi US$13,82 miliar tahun ini dibandingkan dengan US$17,66 miliar pada Januari—Juli 2024.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menuturkan nilai ekspor komoditas nonmigas unggulan RI paling tinggi masih bersumber dari besi-baja yang porsinya sebesar 10,57%.

    Adapun, produk CPO dan turunannya memiliki share sebesar 9,21% dan batu bara 9,02%.

    Edy menyatakan dari sisi volume, ekspor CPO dan turunannya pada periode Januari—Juli 2025 mencapai 13,64 juta ton.

    “Ada kenaikan sebesar 10,95% secara tahunan,” katanya dalam pernyataan resmi dikutip Sabtu (13/9/2025).

    Komoditas besi-baja juga tercatat naik 10,23% dengan volume mencapai 13,16 juta ton. Sementara itu, komoditas batu bara terkoreksi mendekati 7% dengan volume 214,71 juta ton.

    Edy menuturkan negara-negara utama tujuan ekspor komoditas nonmigas Indonesia paling tinggi ke China dengan market share 22,64% diikuti ke negara lain seperti Amerika Serikat (11,75%) dan India (7,14%).

    Adapun secara gabungan, negara di Asia Tenggara tercatat memiliki porsi 19,64%, kemudian Uni Eropa 7,3%, dan negara-negara lainnya 31,53%. (*)