Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Efek Insentif Pajak Penghasilan: Daya Beli Naik, Pengusaha Lokal Masih Gigit Jari

    Efek Insentif Pajak Penghasilan: Daya Beli Naik, Pengusaha Lokal Masih Gigit Jari

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menilai perpanjangan insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk buruh sektor padat karya dapat mendorong daya beli masyarakat. Namun, pengusaha lokal belum mendapat manfaat sepenuhnya. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menyebut manfaat dari pemotongan beban pajak tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pembelian produk tekstil lokal.  

    “Itu lumayan dorong daya beli, tapi sepertinya benefitnya lebih pada produk impor, karena dorongan daya beli ini tidak dirasakan oleh produk lokal,” kata Redma kepada Bisnis, Minggu (21/9/2025). 

    Dia menduga pemulihan daya beli justru dimanfaatkan konsumen untuk membeli produk pakaian jadi yang impor dan lebih murah. Kondisi ini yang membuat produsen lokal masih stagnan kinerjanya. 

    Apalagi, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) impor pakaian bekas yang merupakan praktik ilegal ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Nilai impor pakaian bekas (HS 63090000) tercatat senilai US$1,31 juta dengan volume 1,09 juta kg pada Januari-Juli 2025.  

    Angka tersebut nyaris mendekati nilai dan volume impor pakaian bekas pada 2024 lalu yang mencapai US$1,5 juta dengan volume 3,86 juta kg sepanjang tahun lalu. 

    Di sisi lain, pihaknya justru mengharapkan insentif yang menyasar ke industri. Sebab, pelaku usaha juga mulai kesulitan bertahan karena ongkos produksi yang mahal sehingga harga jual tidak mampu bersaing dengan produk impor murah. 

    “Terlebih PPh 21 DTP ini kan sama sekali tidak berpengaruh pada penurunan beban biaya di industri,” ujarnya. 

    Dalam hal ini, dia menyoroti kebutuhan efisiensi ongkos produksi dari sisi beban energi, pajak dan beban bunga. Sementara dari segi upah perlu dijaga untuk mengungkit daya beli. 

    “Tapi kalau pemerintah maunya kita bertarung bebas dengan barang impor dumping dan ilegal, pemerintah harus kasih insentif yang bisa langsung menurunkan biaya produksi setara 40%, jadi persaingannya equal [setara],” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah akan memperpanjang pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja industri padat karya hingga tahun depan, khususnya bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, insentif khusus industri padat karya yang mulai berlaku pada awal tahun ini itu akan kembali menyasar pekerja sektor alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit. 

    “Ini juga dilanjutkan yang [pekerja dengan gaji maksimal] Rp10 juta itu ditanggung pemerintah ini targetnya 1,7 juta pekerja,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Presiden RI, Senin (15/9/2025). 

    Adapun, Airlangga menuturkan bahwa alokasi anggaran untuk insentif padat karya tahun ini senilai Rp800 miliar. Dia pun memastikan kebijakan ini akan berlanjut untuk tahun depan.

  • Bapanas Ingatkan Produksi Padi Berpotensi Turun pada November 2025 – Januari 2026

    Bapanas Ingatkan Produksi Padi Berpotensi Turun pada November 2025 – Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan pangan agar lebih waspada dalam menghadapi dinamika ketersediaan dan harga pangan pokok, khususnya beras.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa menjelang akhir 2025 hingga awal 2026, tren produksi padi lazimnya akan lebih rendah dibandingkan rerata konsumsi masyarakat.

    “Kita semua perlu melihat pentingnya pengelolaan stok pangan dan memperhatikan tren produksi, karena pada periode November, Desember 2025, dan Januari 2026, produksi padi bulanan secara historis berada di bawah tingkat konsumsi bulanan,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (21/9/2025).

    Arief lantas memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari–September 2025 mencapai 28,22 juta ton beras, naik 12,7% dibandingkan periode sama tahun lalu.

    Apabila dibandingkan dengan konsumsi beras yang mencapai 23,21 juta ton, maka neraca produksi-konsumsi pada periode tersebut surplus sekitar 5,01 juta ton. Menurutnya, hal ini menjadi capaian positif di satu sisi.

    “Namun, kita juga tidak boleh lengah, sebab memasuki November 2025 hingga Januari 2026, produksi padi biasanya mengalami penurunan. Sementara rata-rata konsumsi bulanan mencapai 2,5 juta ton. Di titik inilah kita harus hati-hati menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar,” tuturnya.

    Di samping itu, dia juga menggarisbawahi pentingnya pengendalian harga pangan. Arief menyebut harga beras medium terutama di Zona 1 mulai dapat ditekan mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar pemerintah baik pusat maupun daerah, Perum Bulog, hingga pelaku usaha terus meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan harga pangan.

    “Kunci utamanya adalah memantau data dengan cermat, memastikan distribusi berjalan lancar, dan bila diperlukan melakukan langkah intervensi, baik lewat operasi pasar maupun penyerapan hasil petani. Dengan begitu, kita bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen,” pungkas Arief.

    Adapun, pemerintah tengah mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 19/2025 yang diteken pada 5 Agustus 2025 lalu. 

    Dalam keputusan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. 

    Tim koordinasi yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden ini memiliki tugas salah satunya untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan.

  • Pemerintah Bidik Kontribusi Manufaktur ke PDB 20%, Impor Tekstil Mesti Dijegal

    Pemerintah Bidik Kontribusi Manufaktur ke PDB 20%, Impor Tekstil Mesti Dijegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menilai target kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 20% dapat dicapai tahun ini jika pemerintah serius mengurangi porsi impor tekstil dan produk tekstil (TPT). 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan selama ini masalah utama industri manufaktur, khususnya TPT yakni persaingan adil di pasar domestik. Pasalnya, produk impor murah banyak mengambil peluang pasar produsen lokal. 

    “Kotribusi manufaktur terhadap PDB hanya 20% itu sangat mudah kalau pemerintah secara serius menghentikan importasi ilegal dan mengurangi kuota impornya,” kata Redma kepada Bisnis.com, Minggu (21/9/2025). 

    Dia menuturkan bahwa ketersediaan pasar domestik makin menipis potensinya karena lebih banyak diambil importir ilegal maupun legal tetapi dengan harga murah. 

    Hal ini pun terlihat dari data BPS yang juga menunjukkan impor benang dan kain terus meningkat. Pada 2016, impor komoditas tersebut hanya berkisar 230.000 ton untuk benang dan 724.000 ton untuk kain. 

    Namun, pada 2024, impor benang tercatat mencapai 462.000 ton dan impor kain mencapai 939.000 ton. Kondisi ini mencerminkan adanya indikasi disintegrasi industri, utamanya sektor TPT dalam negeri. 

    Menurut Redma, tantangan perang dagang dan geopolitik global yang menekan kinerja ekspor bisa dengan mudah diantisipasi jika pasar domestik bisa menjadi jaminan. 

    “Tapi kalau pemerintah maunya kita bertarung bebas dengan barang impor dumping dan ilegal, pemerintah harus kasih insentif yang bisa langsung menurunkan biaya produksi setara 40%, jadi persaingannya equal [setara],” ujarnya.

    Dalam hal ini, dia menyoroti kebutuhan efisiensi ongkos produksi dari sisi beban energi, pajak dan beban bunga. Sementara dari segi upah perlu dijaga untuk mengungkit daya beli. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan kontribusi manufaktur terhadap PDB mencapai 20,8% pada 2025. Angka tersebut naik dibanding baseline 2024 yang sebesar 18,98%. 

    Adapun, peningkatan target tersebut sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. 

    Dokumen ini menjadi pedoman pembangunan nasional di tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Data BPS menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 18,67% (year on year/YoY) pada kuartal II/2025. Namun, angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya yakni 19,25% yoy.  

    Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal II/2024 yang mencapai 18,52% yoy, kontribusi periode kuartal kedua tahun ini masih lebih tinggi. 

  • Sekeluarga Sama-sama Kacau, Dulu Bapaknya Wahyudin Moridu Dipecat dari Jabatan Bupati

    Sekeluarga Sama-sama Kacau, Dulu Bapaknya Wahyudin Moridu Dipecat dari Jabatan Bupati

    GELORA.CO – Nama Wahyudin Moridu belakangan menjadi perhatian publik setelah sebuah video viral memperlihatkan dirinya melontarkan ucapan kontroversial terkait uang negara.

    Dalam video yang ramai dibagikan di media sosial, Wahyudin Moridu tampak mengemudikan mobil menuju Bandara Djalaluddin Tantu Gorontalo sambil berbicara soal penggunaan anggaran negara.

    “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini semakin miskin,” ujar Wahyudin dalam video tersebut, disertai tawa seorang perempuan yang duduk di sampingnya.

    Pernyataan tersebut menimbulkan sorotan luas dan menuai perdebatan di tengah masyarakat, terutama karena Wahyudin saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

    Ia tercatat sebagai legislator termuda periode 2024-2029 dari PDI Perjuangan, sekaligus menjadi salah satu tokoh politik muda di Gorontalo yang dikenal publik.

    Profil Singkat Wahyudin Moridu

    Wahyudin lahir pada 11 November 1995 dan kini berusia 30 tahun.

    Sebelum menempati kursi DPRD Provinsi, ia lebih dulu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada periode 2019-2024.

    Ia mewakili daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Tilamuta, Botumoito, dan Mananggu.

    Karier politiknya tidak lepas dari latar belakang keluarga, sebab ia merupakan anak sulung pasangan Darwis Moridu dan Rensi Makuta.

    Keduanya dikenal aktif di dunia politik, di mana sang ayah pernah menjabat Bupati Boalemo dan ibunya masih menjabat sebagai anggota DPRD Boalemo dari PDI Perjuangan.

    Kontroversi Sang Ayah dan Kasus Lama

    Nama Darwis Moridu, ayah Wahyudin, pernah ramai diberitakan karena diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Boalemo.

    Ia diberhentikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Keputusan nomor 131.75-3846 pada 9 November 2020.

    Surat tersebut diserahkan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim kepada Wakil Bupati Boalemo, Anas Jusuf.

    Darwis diberhentikan karena berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian.

    Selain itu, publik juga mengingat rekam jejak Wahyudin sendiri yang pernah dilaporkan terkait kasus narkoba di Jakarta hingga akhirnya menjalani rehabilitasi.

    Kabupaten Boalemo Sebagai Daerah Asal

    Wahyudin berasal dari Kabupaten Boalemo, salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo.

    Boalemo dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 50 tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2000.

    Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah penduduk Boalemo mencapai 147.038 jiwa.

    Daerah ini mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,34, angka yang masih lebih rendah dibanding daerah pemekaran lain.

    Sebagai perbandingan, Kabupaten Pohuwato memiliki IPM 70,19 dan Kabupaten Bone Bolango mencapai 72,82.

    Makna Indeks Pembangunan Manusia

    IPM menjadi indikator penting yang digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

    Ada tiga dimensi dasar dalam penghitungan IPM, yaitu umur panjang dan sehat, tingkat pengetahuan, serta standar hidup layak.

    Nilai IPM yang tinggi menandakan pembangunan manusia di daerah tersebut berjalan lebih baik.

    Sebaliknya, angka yang rendah menunjukkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah.

    Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Kabupaten Boalemo masih membutuhkan perhatian lebih dalam aspek pembangunan dan kesejahteraan.***

  • Menkeu Purbaya Pede SBN Pemerintah Tetap Menarik Meski Kebijakan Moneter Kian Longgar

    Menkeu Purbaya Pede SBN Pemerintah Tetap Menarik Meski Kebijakan Moneter Kian Longgar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini investor masih akan tertarik dengan obligasi pemerintah atau SBN di tengah tren pelonggaran kebijakan moneter, baik di Indonesia hingga Amerika Serikat (AS). 

    Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) kembali memangkas kebijakan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75% pada September 2025.

    Langkah itu turut disusul keputusan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), untuk memangkas kebijakan suku bunganya 25 bps ke level 4,25%. Situasi itu diperkirakan bisa berpengaruh kepada penurunan imbal hasil atau yield obligasi. 

    Namun demikian, Menkeu Purbaya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (19/9/2025), menyebut ketertarikan investor asing pada obligasi tidak hanya dipengaruhi oleh yield melainkan juga stabilitas negara tersebut. Utamanya, prospek pertumbuhan ekonomi. 

    “Walaupun yield-nya misalnya selisihnya lebih dikit dibanding di luar, tapi kalau betul-betul stabil dan ada potensi penguatan nilai tukar, kalau ekonominya bagus, orang masuk ke sini, nilai tukarnya akan membaik. Jadi ketika kita ciptakan prospek ekonomi yang bagus, asing akan cenderung masuk ke sini,” jelas Purbaya di Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (20/9/2025). 

    Pria yang pernah menjabat di dewan direksi PT Danareksa (Persero) itu menjelaskan, obligasi pemerintah akan tetap menarik meski imbal hasilnya turun apabila ada keuntungan potensial dari prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta apresiasi nilai tukar rupiah. 

    Dalam hal ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025. Sementara itu, pada RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan lebih tinggi yakni 5,4%.

    “Jadi kalau stabil aja mereka suka, apalagi kalau ada ekspektasi rupiah menguat, jadi anda nggak usah takut. Selama kita bisa menciptakan prospek pertumbuhan ekonomi yang bagus, mereka akan masuk ke sini,” terangnya. 

    Kendati demikian, pemerintah memiliki tantangan berupa pengelolaan fiskal. Seperti diketahui, pemerintah menaikkan target defisit RAPBN 2026 ke 2,68% terhadap PDB atau lebih tinggi dari postur sebelumnya yakni 2,48%. 

    Hal itu sejalan dengan peningkatan rancangan belanja yang utamanya didorong oleh anggaran transfer ke daerah (TKD) dari  sebelumnya Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. 

    Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan target defisit menjadi konsekuensi dari lebih tingginya belanja. Hal itu diperlukan karena ada aspirasi untuk mencegah kenaikan pajak daerah besar-besaran karena kebutuhan pendapatan pemda. 

    Nantinya, kebijakan itu diharapkan bisa menciptakan stabilitas dan mempermudah laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga prospek pertumbuhan ekonomi diharapkan membaik dan investor pun tetap memiliki kepercayaan.  

    “Jadi kita enggak ada gunanya menghemat uang, kalau keributan di mana-mana dan kita enggak bisa membangun. Ini sepertinya rugi, tapi sedikit nanti untungnya banyak ketika ekonomi stabil,” jelasnya. 

  • Fakta Studi, Kualitas Air Minum Bisa Pengaruhi Fungsi Kognitif Anak

    Fakta Studi, Kualitas Air Minum Bisa Pengaruhi Fungsi Kognitif Anak

    JAKARTA – Kualitas air minum ternyata memiliki kaitan erat dengan tumbuh kembang anak. Sejumlah studi menunjukkan, anak yang kurang terhidrasi berisiko mengalami penurunan fungsi kognitif, termasuk daya konsentrasi hingga kemampuan belajar.

    Menurut publikasi di Journal of the American Nutrition Association (Vol 42, 2023) oleh Simon Yuksel, dehidrasi pada anak di Indonesia patut menjadi perhatian serius. Data dari Review of Primary Care Practice and Education Vol 6 (2023) menyebutkan sekitar 22% anak di Indonesia mengalami dehidrasi.

    Hal senada terlihat pada The Indonesian Regional Hydration Study (THIRST) yang menemukan hampir separuh siswa sekolah (49,5%) mengalami dehidrasi ringan. Kondisi dehidrasi tersebut karena anak tidak mengonsumsi air minum dengan cukup sebelum dan ketika berada di sekolah. 

    Bahkan efek lainnya menurut studi itu, kebiasaan mengonsumsi air sembarangan bisa menurunkan fungsi kognitif anak. Lantas mengapa kualitas air minum penting untuk tumbuh kembang si kecil?

    Air merupakan komponen vital otak manusia. Sekitar 75% volume otak terdiri dari air, sehingga sedikit saja penurunan kadar cairan tubuh dapat memengaruhi cara kerja sistem saraf. Pada anak, dehidrasi dapat menurunkan aliran darah dan oksigen ke otak, yang berdampak pada kemampuan memori, fokus, dan kecepatan berpikir.

    Selain itu, kualitas air juga menentukan. Air yang tercemar mikroorganisme atau logam berat seperti timbal, arsenik, atau merkuri dapat mengganggu perkembangan sistem saraf anak dalam jangka panjang. Paparan kontaminan tersebut terbukti berhubungan dengan gangguan belajar, penurunan IQ, hingga masalah perilaku.

    Sebaliknya, air minum yang cukup dan bebas kontaminan membantu menjaga keseimbangan elektrolit, memperlancar metabolisme sel saraf, serta mendukung regulasi suhu tubuh. Semua faktor ini berkontribusi pada fungsi kognitif yang optimal, terutama pada anak usia sekolah yang sedang berada di fase kritis perkembangan otak.

    Studi tersebut menekankan ketersediaan air minum yang layak alias kualitas air yang dikonsumsi di rumah berperan besar, bahkan hingga 80% dalam menentukan kecukupan hidrasi anak. Kekurangan asupan air, baik sebelum maupun saat berada di sekolah, menjadi salah satu penyebab utama kondisi ini.

    Pilihan air minum di lingkup rumah tangga

    Lebih lanjut, menurut Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 menunjukkan lebih dari 40% rumah tangga di Indonesia memilih menggunakan air kemasan bermerek atau isi ulang sebagai sumber utama air minum.

    Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih praktis dan terjamin dalam memastikan kecukupan hidrasi keluarga.

    Meski demikian, air yang dimasak tetap menjadi standar kualitas utama. Air yang sudah melalui proses perebusan hingga suhu mendidih terbukti lebih aman untuk dikonsumsi karena dapat membunuh mikroorganisme dan mengurangi risiko kontaminasi.

    Seiring berkembangnya teknologi, sejumlah produsen air minum menghadirkan metode pemurnian tambahan, seperti distilasi.

    Proses ini dilakukan dengan memanaskan air hingga lebih dari 110°C untuk menghasilkan uap, lalu mengembalikannya menjadi air murni yang bebas dari kontaminan kimia maupun biologis.

    “Hasilnya adalah air dengan kemurnian 0 PPM yang bebas kontaminan,” ujar Astrid Adelaide Siregar, Head of Marketing Amidis dalam keterangan persnya kepada VOI.

    Produk berbasis teknologi ini umumnya hadir dalam berbagai kemasan, termasuk galon sekali pakai yang dirancang untuk menjaga higienitas sekaligus memudahkan penggunaan di rumah tangga.

    “Hasil dari proses ini adalah air dengan kemurnian 0 PPM yang bebas kontaminan,” pungkasnya.

  • 5 211 Anggota DPR Sembunyikan Latar Belakang Pendidikan, DEEP: Kemunduran Demokrasi Nasional

    5 211 Anggota DPR Sembunyikan Latar Belakang Pendidikan, DEEP: Kemunduran Demokrasi Nasional

    211 Anggota DPR Sembunyikan Latar Belakang Pendidikan, DEEP: Kemunduran Demokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Democracy and Electoral Empowerment (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati meyatakan, data Badan Pusat Statistik yang menyebut ada 211 anggota DPR-RI yang tidak menyebut latar belakang pendidikan saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah tanda kemunduran demokrasi di Indonesia.
    “Hal ini menunjukkan kemunduran demokrasi,” kata Neni dalam pesan singkat, Jumat (19/9/2025).
    Neni mengatakan, integritas, kejujuran, dan transparansi 221 orang anggota DPR ini bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
    Sebab, rakyat semestinya berhak mendapatkan informasi atas rekam jejak pendidikan calon yang hendak mereka pilih.
    “Kalau ketertutupan seperti ini patut dipertanyakan. Ketidakterbukaan ini memperlihatkan bagaimana komitmen DPR sejak awal ini sudah tidak beres,” kata Neni.
    “Kondisi ini diperparah dengan partai politik yang tidak bisa mendorong untuk terbuka dan memberikan teladan untuk keterbukaan informasi publik,” ucap dia.
    Sebelumnya, BPS merilis data Statistik Politik 2024 yang salah satunya membahas soal latar belakang anggota DPR-RI terpilih.
    Dalam data BPS tersebut dijelaskan, dari 580 anggota DPR-RI, 211 orang tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saat melakukan pendaftaran di KPU.
    Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, KPU RI meminta waktu karena data terkait latar belakang pendidikan caleg ini perlu diperiksa kembali secara terperinci.
    “Karena ini persoalan data terinci, maka saya cek terlebih dahulu agar data yang disampaikan terverifikasi,” kata Komisioner KPU Idham Holik, Jumat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trik Perbankan Tarik Minat Generasi Muda Menabung – Page 3

    Trik Perbankan Tarik Minat Generasi Muda Menabung – Page 3

    Sebelumnya, kekhawatiran akan risiko keuangan di Indonesia meningkat. Menurut data Global Asia Insurance Partnership (2022), kesenjangan perlindungan di Asia Pasifik telah mencapai USD 886 miliar, meningkat 38 persen dalam lima tahun terakhir.

    Angka ini menggambarkan selisih besar antara kebutuhan perlindungan masyarakat dengan perlindungan yang benar-benar dimiliki, sehingga masih banyak keluarga yang belum terlindungi secara finansial. Sementara Indonesia berkontribusi hampir 50 persen terhadap angka tersebut, menunjukkan masih tergolong rentan secara finansial.

    “Kami memahami bahwa generasi produktif saat ini menghadapi berbagai tantangan finansial, biaya hidup yang terus meningkat, ketidakpastian masa depan, hingga kebutuhan akan warisan yang terencana,” ujar Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo, Rabu (27/8/2025).

    Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok usia 18-35 tahun mencatat literasi dan inklusi keuangan tertinggi, 74,05% skor literasi di kelompok 18-25 tahun dan 89,96% di umur 26-35 tahun.

    Di sisi lain, proyeksi BPS menyebutkan bahwa penduduk usia produktif akan mendominasi 68% total populasi Indonesia pada tahun 2020-2030, menciptakan peluang besar bagi solusi keuangan dan perlindungan yang inklusif, fleksible dan lengkap.

    Melihat hal tersebut, PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) pun meluncurkan Sun Proteksi Heritage 100. Hal ini diharapkan menjadi solusi asuransi jiwa tradisional yang dirancang untuk memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun, sekaligus membantu masyarakat Indonesia mempersiapkan warisan secara lebih terencana, fleksibel, dan mudah diakses.

    Sun Proteksi Heritage 100 hadir sebagai solusi perlindungan dan perencanaan warisan jangka panjang, bagi beragam lapisan masyarakat terutama generasi produktif Indonesia. 

    “Sun Proteksi Heritage 100 kami rancang sebagai solusi nyata yang dapat diakses lebih mudah, terjangkau, memberikan manfaat lebih, dan relevan untuk semua kalangan yang ingin mulai merencanakan warisan dengan bijak,” ujar Albertus Wiroyo.

    Melalui pendekatan yang inklusif, Sun Life ingin memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk membangun kemapanan finansial dan menjalani hidup yang lebih sehat.

     

  • Perludem Ungkap KPU Sediakan Opsi Caleg Sembunyikan Riwayat Pendidikan Nasional 20 September 2025

    Perludem Ungkap KPU Sediakan Opsi Caleg Sembunyikan Riwayat Pendidikan Nasional 20 September 2025

    Perludem Ungkap KPU Sediakan Opsi Caleg Sembunyikan Riwayat Pendidikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Eksekutif Perludem Heroik Mutaqin Pratama mengungkapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang menyediakan opsi bagi calon anggota legislatif untuk menutupi riwayat pendidikan mereka.
    Hal ini disampaikan Heroik menanggapi temuan Badan Pusat Statistik yang menyebut ada 211 anggota DPR-RI yang tidak menyebutkan latar belakang pendidikan mereka saat mendaftar sebagai caleg.
    “Kami melihat hal ini tidak terlepas dari situasi yang pada saat pemilu waktu itu KPU memberlakukan opsi bagi calon anggota legislatif untuk bersedia membuka atau menutup CV-nya,” kata Heroik melalui pesan singkat, Jumat (19/9/2025).
    Padahal, menurut Perludem, daftar riwayat hidup sangat penting bagi pemilih untuk mengenal lebih jauh calon yang hendak dipilih.
    “Selain itu, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu,” tandasnya.
    Sebelumnya, BPS merilis data Statistik Politik 2024 yang salah satunya membahas soal latar belakang anggota DPR-RI terpilih.
    Dalam data BPS tersebut dijelaskan bahwa dari 580 anggota DPR-RI, 211 orang tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saat melakukan pendaftaran di KPU.
    Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, KPU RI meminta waktu karena data terkait latar belakang pendidikan caleg ini perlu diperiksa kembali secara perinci.
    “Karena ini persoalan data terinci, maka saya cek terlebih dahulu agar data yang disampaikan terverifikasi,” kata Komisioner KPU Idham Holik, Jumat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya, Gus Ipul, dan Bos Pertamina Dipanggil Prabowo ke Istana

    Purbaya, Gus Ipul, dan Bos Pertamina Dipanggil Prabowo ke Istana

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri dan pejabat BUMN ke Istana, Negara, Jumat (19/9/2025). Beberapa yang hadir antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

    Purbaya tiba lebih dulu di kawasan Istana sekitar pukul 17.00 WIB. Meski ia belum mengetahui perihal pembahasan yang akan dilakukan.

    “Enggak ada yang dilaporin, mungkin kalau tanya APBN akan saya jelaskan APBN sedikit, tapi nggak ada yang spesifik,” katanya.

    Sementara Simon mengatakan pemanggilan ini hanya laporan rutin, dan beberapa hal lainnya.

    Sementara Gus Ipul mengatakan bahwa rapat berkaitan dengan Bantuan Sosial.

    “Bansos tepat sasaran sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 4 2025 di mana Presiden meminta BPS untuk bisa melakukan konsolidasi data secara nasional, sehingga menjadi satu-satunya pedoman bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan program maupun menyalurkan Bansos,” katanya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]