Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Prabowo Sukses Bikin RI Swasembada Beras, Ternyata Ini Rahasianya

    Prabowo Sukses Bikin RI Swasembada Beras, Ternyata Ini Rahasianya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan cara jitu Presiden Prabowo agar Swasembada Pangan khususnya beras bisa tercapai pada 2025. Amran mengatakan hal yang pertama dilakukan oleh Presiden Prabowo yakni memberhentikan impor beras.

    Hal ini membuat harga beras di dunia melandai karena Indonesia absain dalam impor beras.

    “Tahun lalu kita impor beras, ada 4 juta ton. Kemudian di 2024 berlanjut 3 juta ton. Artinya dalam 2 tahun kita impor beras 7 juta ton. Tahun ini, kita resmi setop impor, sehingga harga pangan dunia turun,” ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Amran menambahkan, Indonesia sudah mampu swasembada beras pada tahun ini, membuat beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Rusia, Yordania, dan Brazil mempertanyakan alasan Indonesia tak lagi mengimpor beras.

    “Kami dampingi Bapak Presiden ke Malaysia, Singapura, Rusia, Yordania, dan Brazil. Mereka minta ke kita kapan kami dapat ekspor beras lagi? Kemudian saya mengatakan dengan bangga Indonesia sudah mampu swasembada beras di 2025,” tambah Amran.

    Foto: Infografis/ Peta Beras Indonesia, Produksi 2024-2025 dan Stok yang Tertahan/ Ilham Restu
    Peta Beras Indonesia, Produksi 2024-2025 dan Stok yang Tertahan

    Selain menyetop keran impor beras, Prabowo juga mengeluarkan berbagai Instruksi Presiden (Inpres), terutama berkaitan dengan pangan nasional. Adapun salah satunya yakni Inpres berkaitan dengan pupuk.

    “Bapak Presiden keluarkan Inpres sebanyak 17, dalam waktu 10 bulan, salah satunya berkaitan dengan pupuk. Kami keliling Indonesia semua berteriak pupuk kurang. Kami menghadap Pak Presiden dan jelaskan masalahnya di distribusi. Alhamdulillah, setelah itu, dari pabrik-pabrik, pupuk dikirim langsung ke petani, sekarang petani sudah menikmati pupuk tepat waktu,” terang Amran.

    Tak hanya pupuk, masalah irigasi persawahan, kualitas benih, mesin pertanian juga dibenahi agar petani dapat mengoperasikan dengan nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas. Pihaknya juga menghapus 241 regulasi yang dinilai memberatkan petani.

    “Tahun lalu, masalah seperti irigasi, benih, alat mesin pertanian, itu tersandung masalah regulasi. Kami sudah cabut 241 regulasi. Kami cabut regulasi yang menyulitkan para petani,” pungkasnya.

    Indonesia berhasil menorehkan rekor baru dalam hal stok beras tahun ini, di mana pada pertengahan tahun ini, stok beras nasional berhasil mencapai 4,2 juta ton. Tak hanya itu saja, sektor pertanian juga berhasil tumbuh 10,52% hingga pertengahan 2025.

    Masih soal beras, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional pada Oktober dapat mencapai 31 juta ton. Pada 2024 saja, produksi beras sudah mencapai 28 juta ton. Artinya kata Amran ada surplus sebesar 3 juta ton.

    Dari data internasional, Amran mengungkapkan United States Departement of Agriculture (USDA) memprediksi produksi beras Indonesia di 2025 mencapai 34,6 juta ton, melebihi target yang ditetapkan pemerintah sebesar 32 juta ton. Begitu juga Food and Agriculture (FAO), yang memprediksi produksi beras RI mencapai 35,6 juta ton pada tahun ini.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Industri Alat Olahraga RI Unjuk Gigi, Nilai Pasar Domestik Triliunan

    Industri Alat Olahraga RI Unjuk Gigi, Nilai Pasar Domestik Triliunan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan, industri alat olahraga RI mampu berkontribusi signifikan trhadap perekonomian nasional. Bahkan, industri olahraga RI disebut kini telah mulai menunjukkan taringnya di pasar internasional.

    Kemenperin mencatat, industri olahraga RI cetak surplus perdagangan. Dan, menempati peringkat ke-24 dunia dalam kontribusi ekspor alat olahraga.

    “Tahun 2024, nilai ekspor alat olahraga kita meningkat 4,6 persen dibandingkan tahun 2023. Negara tujuan utama ekspor Indonesia meliputi Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Belanda,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (22/9/2025).

    Agus mengutip data Trademap.org yang menunjukkan, mayoritas produk alat olahraga yang diekspor Indonesia berupa sarung tangan olahraga, bola golf, joran pancing, bola tiup, serta peralatan senam/gimnastik dan atletik.

    “Sementara itu, data Euromonitor dan Ken Research menyebutkan, estimasi nilai pasar domestik produk alat olahraga buatan lokal mencapai Rp2,3 triliun,. Dengan penjualan tertinggi merupakan perlengkapan sepak bola,” ungkap Agus.

    “Hal ini menunjukkan industri olahraga kita memiliki potensi yang besar, namun masih memerlukan kerja keras untuk dapat terus meningkatkan daya saing dan posisi Indonesia di pasar global. Artinya, industri alat olahraga bukan hanya mendukung sektor ekspor, tetapi juga menjadi penopang penting penciptaan lapangan kerja di dalam negeri,” katanya.

    Kemenperin mengutip Euromonitor dan Ken Research yang mencatat pola industri olahraga RI, dengan porsi market share produk alat olahraga impor dan lokal adalah 98% impor dan 2% produk dalam negeri.

    Sebanyak 70% produk alat olahraga diperdagangkan online, sedangkan 30% lainnya secara offline. Produk alat olahraga terbanyak adalah sepak bola (30%), perlengkapan lari (20%), perlengkapan fitness (19%), dan produk lain-lain (31%).

    Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menambahkan, jika ditilik dari Data Industri Alat Olahraga SIINas tahun 2025 dan Direktori Industri Besar Sedang BPS tahun 2024, jumlah industri alat olahraga di Indonesia mencapai 128 unit usaha. Dengan total tenaga kerja 15.663 orang.

    “Adapun jumlah sentra IKM alat olahraga sebanyak delapan titik yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Saat ini sudah mulai berkembang ke Riau, Sumatra Utara dan Bali,” kata Reni.

    “Dengan potensi tersebut, Kemenperin aktif mendorong ekosistem industri alat olahraga agar kinerjanya semakin melesat dan berdaya saing global. Kami ingin terus memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga dapat memainkan peran sebagai produsen utama alat olahraga yang berdaya saing global,” tambahnya.

    Karena itu, imbuhnya, penerapan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) akan dioptimalkan untuk mendukung iklim usaha industri alat olahraga di Tanah Air.

    “Pemerintah menerbitkan regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan nilai investasi dan ekspor serta mengoptimalkan TKDN. Selain itu, Kemenperin telah melakukan pendampingan di sentra IKM, fasilitasi mesin dan/atau peralatan, fasilitasi sertifikasi, serta promosi dan pameran,” sebutnya.

    “TKDN salah satu modal utama untuk menempatkan produk kita di pasar domestik. TKDN menjadi instrumen penting untuk memastikan bahan baku, tenaga
    kerja, dan nilai tambah tetap berada di dalam negeri,” ujarnya.

    Hingga saat ini, sambung Reni, tercatat sebanyak 36 pelaku industri alat olahraga dengan produk ber-TKDN, mencakup berbagai produk seperti bola futsal, bola sepak, raket, meja tenis, hingga panel panjat tebing.

    Di sisi lain, dia mengakui, masih berderet tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha industri olahraga untuk mampu menembus pasar internasional.

    “Misalnya, kuatnya dominasi merek internasional di pasar domestik karena persepsi kualitas dan afiliasi sponsor global. Promosi produk dalam negeri yang masih terbatas. Hingga belum adanya pameran industri olahraga yang rutin atau reguler dan berskala besar,” cetus Reni.

    Karena itu, ungkap dia, pemerintah memerlukan kerja sama yang erat dengan berbagai kementerian dan lembaga, asosiasi olahraga, hingga pelaku industri untuk memperkuat pengembangan sektor industri olahraga nasional.

    “Kita mesti maju bersama, agar produk dalam negeri mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tukasnya.

    Sebelumnya, Kemenperin telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia tentang Pengembangan Sektor Industri Olahraga pada 10 Oktober 2024. Ini meliputi koordinasi dan sinergitas tugas serta fungsi para pihak, pertukaran data dan/atau informasi yang akurat, serta sinergi kemitraan dengan sektor lainnya dalam rangka penggunaan produk industri olahraga nasional pada kegiatan keolahragaan.

    Foto: Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengamati berbagai produk bola yang diproduksi oleh pelaku IKM dalam negeri. (Dok. Kemenperin)
    Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengamati berbagai produk bola yang diproduksi oleh pelaku IKM dalam negeri. (Dok. Kemenperin)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya yakin ekonomi RI makin kuat seiring membaiknya modal asing

    Purbaya yakin ekonomi RI makin kuat seiring membaiknya modal asing

    modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya proteksi ekonomi kita juga membaik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kinerja perekonomian Indonesia semakin kuat ke depan seiring dengan membaiknya aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik.

    “Karena keributan kemarin, jadi sebagian orang takut. Harapannya sih ke depan akan semakin membaik, karena modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya proteksi ekonomi kita juga membaik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Pada pekan ketiga September, yakni periode 15-19 September 2025, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih (net buy) senilai Rp3,03 triliun di seluruh pasar saham Indonesia.

    Adapun sejak awal tahun hingga 19 September 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp58,70 triliun dan Rp119,62 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp42,61 triliun.

    Perbaikan masuknya modal asing juga diiringi oleh selisih imbal hasil (spread yield) Surat Berharga Negara (SBN) rupiah tenor 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun dari 240 basis poin (bps) pada Januari 2025 menjadi 216 bps pada September 2025. Penurunan ini mengindikasikan kepercayaan investor bahwa risiko rupiah lebih terkendali.

    “Nggak turun banyak, tapi saya pikir cukup baik di tengah gejolak domestik. Itu spread-nya sempat naik, kemudian turun lagi. Jadi cepat sekali kepercayaan investor pulih setelah keributan beberapa minggu yang lalu,” tambahnya.

    Di samping itu, “country risk” yang diukur melalui spread yield antara SBN berdenominasi dolar AS dan US Treasury juga turun dari 88 bps pada Januari menjadi 79 bps pada September.

    “Kalau kita lihat rekam historisnya, ini amat rendah. Kalau kita nanti terus membaik ekonominya, saya pikir ini akan turun terus spread yield dengan US Treasury,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin sore melemah sebesar 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp16.611 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.601 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.607 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.578 per dolar AS.

    “Hari ini rupiah melemah di Rp16.611 yang mengakibatkan harga mata uang rupiah mengalami pelemahan, baik secara eksternal maupun internal semua mendukung. Secara eksternal sendiri, kita melihat bahwa geopolitik di Timur Tengah (dan) di Eropa terus menjadi-jadi, di mana Rusia terus melakukan penyerangan terhadap wilayah Ukraina secara sporadis,” katanya dikonfirmasi melalui rekaman suara di Jakarta, Senin.

    Sentimen negatif terhadap kurs rupiah juga berasal dari Timur Tengah, mengingat banyak negara yang sudah secara resmi mengakui negara Palestina, seperti Inggris, Australia, hingga Kanada.

    “Di Timur Tengah sekarang sudah memanas, apalagi memasuki sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dimana banyak negara yang akan melakukan, mengakui, Palestina sebagai negara,” kata Ibrahim.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy lewat unggahan akun X resminya pada Minggu (21/9), mengatakan bahwa terdapat lebih dari 1.500 serangan pesawat tanpa awak, 1.280 bom udara berpemandu, hingga 50 rudal dari berbagai tipe. Ribuan komponen asing ditemukan dari persenjataan tersebut, lebih dari 132.000 komponen, dari banyak negara antara lain Eropa, AS, China, Jepang dan puluhan negara lainnya.

    Menurut Zelenskyy, seluruh teknologi tersebut membantu Rusia menciptakan senjata dalam skala besar. Dirinya menganggap apabila Rusia tidak dihentikan, itu pasti akan menjadi ancaman bagi negara-negara Eropa dan kawasan Indo-Pasifik.

    Karena itu, dirinya mendorong pemberian paket sanksi ke-19 dari Uni Eropa terhadap Rusia dengan melakukan blokir seluruh rute pasokan persenjataan, hingga menekan berbagai negara dan perusahaan yang membantu mereka.

    Seperti dilaporkan Anadolu, pada hari ini para pemimpin dari berbagai dunia akan berkumpul di New York, AS, dalam Sidang Majelis Umum, yang akan berpartisipasi dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian masalah Palestina. Sesi kali ini diperkirakan akan menyaksikan pengakuan Negara Palestina oleh Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino.

    Adapun rezim Zionis Israel menegaskan pesan bahwa mereka dapat membalas dengan pencaplokan untuk mencegah negara-negara tersebut mengakui Palestina. Untuk pemerintah AS, tak secara terbuka menentang rencana Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa mereka telah “memperingatkan” Eropa dan negara-negara lain tentang langkah pengakuan apapun yang mungkin mereka ambil dengan mengatakan negara-negara itu bisa menghadapi respons keras dari otoritas Netanyahu.

    Pernyataan Rubio menunjukkan AS takkan mengambil tindakan langsung untuk mencegah potensi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Menlu AS mengklaim bahwa pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Eropa akan mempersulit tercapainya kesepakatan damai di Gaza.

    Pelemahan nilai tukar rupiah, menurut Ibrahim, berasal pula dari ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) sebesar 25 basis points (bps) sebesar 80 persen di bulan Oktober 2025.

    “Para ekonom mengatakan bahwa kemungkinan besar (suku bunga) itu akan diturunkan. Kashkari (Pejabat The Fed Neel Kaskhari) pun juga mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk menurunkan suku bunga yang kita tahu sebelumnya (Kashkari) begitu kuat untuk mempertahankan suku bunga,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 sebesar 5,12 persen yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi saat itu dipengaruhi oleh perputaran uang yang beredar di masyarakat.

    “Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, jumlah uang beredar meningkat tajam hingga April 2025, di mana dampaknya baru terasa pada tiga bulan berikutnya, tepatnya pada kuartal II.

    Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.

    Maka dari itu, Purbaya menggarisbawahi melihat angka pertumbuhan ekonomi juga perlu mempertimbangkan suplai uang pada periode waktu terkait.

    “Triwulan II angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS,” tuturnya.

    Sebelumnya, BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy) ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 54,25 persen.

    Sektor itu juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain konsumsi rumah tangga, PMTB menyumbang pertumbuhan sebesar 2,06 persen dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 27,83 persen.

    Pertumbuhan PMTB tersebut tercatat 6,99 persen yoy, didukung oleh aktivitas investasi yang masih menggeliat, terutama di sektor konstruksi. Sedangkan, konsumsi pemerintah tercatat menyumbang 0,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antara Tax Gap dan Langkah Menggantung Menteri Purbaya Tutup Shortfall Pajak

    Antara Tax Gap dan Langkah Menggantung Menteri Purbaya Tutup Shortfall Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Risiko pelebaran shortfall atau selisih realisasi dengan target penerimaan pajak semakin terbuka. Apalagi realisasi penerimaan pajak sampai Juli 2025 hanya sebesar Rp990,01 triliun atau masih kurang Rp1.086,89 triliun dari outlook APBN 2025 senilai Rp2.076,9 triliun. 

    Sejauh ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan pajak baru untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak. Dia cukup yakin bahwa ketika ekonomi membaik maka penerimaan pajak akan naik.

    Oleh karena itu, Purbaya memilih fokus untuk membenahi perekonomian sebagai upaya menciptakan kinerja penerimaan pajak yang berkesinambungan.

    “Kalau ekonominya bagus, misalnya jurus saya berhasil, harusnya sih ekonominya akan lebih bergaya dan pendapatan pajaknya lebih tinggi juga,” kata Purbaya, Jumat pekan lalu.

    Namun demikian, kalau menurut catatan ke belakang, kinerja penerimaan pajak tidak selalu linier dengan pertumbuhan ekonomi. Ada persoalan tax gap yang tidak melulu dipicu oleh kinerja perekonomian. Celah pajak ini bisa berasal dari kepatuhan wajib pajak hingga kebijakan yang disusun oleh pemerintah.

    Contoh tax gap yang bersumber dari kebijakan pemerintah itu antara lain penerapan baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP), tax exemption, hingga berbagai insentif yang digelontorkan untuk mendorong kinerja sektor-sektor perekonomian tertentu. Soal yang terakhir ini, mencakup kebijakan ‘pembebasan pajak’ dalam berbagai paket kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah belum lama ini.

    Belum lagi, persoalan klasik tentang cerita-cerita mengenai pengusaha yang menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah regulasi seperti mengakali transfer pricing hingga membentuk perusahaan-perusahaan di negara suaka pajak.

    Sejauh ini pemerintah selalu tidak optimal untuk mengejar pengusaha-pengusaha yang mengemplang pajak. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilakukan berjilid-jilid namun tidak berdampak secara signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak (WP). 

    Contoh lain untuk melihat betap besarnya tax gap di Indonesia tampak dari rasio daya pungut Direktorat Jenderal Pajak alias DJP terhadap produk domestik bruto atau dalam terminologi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sering disederhanakan sebagai tax ratio dalam arti kecil. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11.612,9 triliun hingga semester I/2025.

    Sementara berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan sebesar Rp831,3 triliun pada semester 1/2024. Itu artinya pemerintah hanya memungut 7,15% dari total PDB semester 1/2025. Rendahnya daya pungut pemerintah itu juga bisa ditelusuri dengan menghitung kinerja jenis-jenis pajak yang menjadi sumber utama penerimaan, salah satunya PPN. 

    Kinerja PPN adalah anomali dalam penerimaan pajak. Sekadar ilustrasi, pemerintah sampai saat ini mengkaim bahwa daya beli pemerintah masih cukup terjaga. Klaim ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan bahwa sepanjang semester 1/2025 lalu pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 4,96% atau lebih tinggi dibandingkan dengan semester II/2024 yang tercatat sebesar 4,92%.

    Namun demikian, tren pertumbuhan konsumsi ini tidak sejalan dengan kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Data penerimaan pajak pada Semester 1/2025 mencatat realisasi PPN sebanyak Rp267,27 triliun atau terkontraksi sebesar 19,7% dibandingkan realisasi tahun lalu yang tercatat sebesar Rp332,81 triliun.

    Artinya ada ketidakelastisan antara kinerja konsumsi rumah tangga yang merepresentasikan daya beli masyarakat dengan penerimaan PPN. Kalau merujuk data BPS, secara kumulatif konsumsi rumah tangga mencapai Rp6.317,2 triliun pada semester 1/2025. Menariknya, jumlah PPN yang dipungut otoritas pajak hanya di angka Rp267,27 triliun atau sekitar 4,2% dari total aktivitas konsumsi masyarakat.

    Tidak optimalnya penerimaan PPN itu dipicu oleh kebijakan pengecualian pajak yang diterapkan pemerintah untuk menopang konsumsi yang masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi.

    Boros Belanja Pajak Konsumsi 

    Bisnis mencatat bahwa, insentif untuk aktivitas konsumsi masih mendominasi struktur belanja pajak atau tax expenditure yang digelontorkan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, proyeksi belanja pajak tercatat sebesar Rp563,6 triliun.

    Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, misalnya, proyeksi belanja pajak hanya ada di kisaran angka Rp530,3 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 6,27%.

    Adapun dalam RAPBN 2026, PPN dan PPnBM mendominasi proyeksi belanja perpajakan. Besarannya mencapai Rp371,9 triliun atau 65,9% dari total belanja perpajakan tahun depan. Pada 2025 pun porsi belanja pajak untuk PPN dan PPnBM terbesar yakni diproyeksikan Rp343,3 triliun atau 64,7%. Artinya ada kenaikan secara persentase.

    Hal itu sebagaimana 2021-2024 yakni belanja perpajakan untuk PPN dan PPnBM selalu memakan porsi terbesar yakni estimasi Rp169,9 triliun atau 57,9% pada 2021, Rp190,4 triliun atau 57,9% pada 2022, Rp208,2 triliun atau 57,8% pada 2023, dan Rp227,8 triliun atau 56,9% pada 2024. 

    Tren Berburu di Kebun Binatang 

    Pemicu tax gap lainnya selain dari kebijakan juga karena rendahnya kepatuhan formal wajib pajak. Tren rasio kepatuhan formal wajib pajak yang hanya di angka 71% menunjukkan bahwa tudingan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih berburu di kebun binatang bukan isapan jempol semata.

    Hal ini juga mengonfirmasi bahwa berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah melalui serangkaian reformasi pajak juga tidak sepernuhnya optimal. 

    Sekadar catatan, Direktorat Jenderal Pajak melaporkan terjadi penurunan kepatuhan formal penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) 2024 wajib pajak orang pribadi (WP OP).

    Setiap tahunnya, SPT Tahunan dilaporkan paling lambat pada 31 Maret untuk WP OP dan 30 April untuk WP Badan. Pada tahun lalu, realisasinya penyampaian SPT Tahunan 2023 mencapai 1.048.242 atau 1,04 juta untuk WP Badan (korporasi) dan 13.159.400 atau 13,15 juta untuk WP OP.

    Sementara pada tahun ini, realisasi penyampaian SPT Tahunan 2024 sebesar 1.053.360 atau 1,05 juta untuk WP Badan dan 12.999.861 atau 12,99 juta untuk WP OP.

    Artinya, ada penurunan penyampaian SPT Tahunan WP OP pada tahun ini sebesar 159.539 (-1,21%) dibandingkan tahun lalu. Padahal, penyampaian SPT Tahunan WP Badan pada tahun ini meningkat sebanyak 5.118 (+0,49%) dibandingkan tahun lalu.

    Kondisi Penerimaan 

    Adapun dengan capaian Rp990,01 triliun, realisasi setoran pajak sampai Juli 2025 itu masih di angka 47,2%. Padahal kalau mengacu kepada kinerja penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya, lazimnya sampai Juli realisasi setoran pajak sudah melebihi angka 50% dari target tahunan.

    Sekadar contoh, pada tahun Juli 2024 lalu realisasi penerimaan pajak mampu mencapai Rp1.045,3 triliun atau 52,56%. Begitupula pada bulan Juli 2023, penerimaan pajak bahkan sudah menembus angka 64,56% dan pada Juli 2022 tercatat sebesar 69,26% dari target.

    Selain persentase realisasi dengan target, pelemahan penerimaan pajak sejatinya juga dapat dilihat dari sisi pertumbuhannya. Pada juli 2025, penerimaan pajak masih terkontraksi cukup dalam. Angkanya minus 5,29% year on year, meskipun cenderung lebih baik dibandingkan dengan Juli tahun lalu yang terkontraksi sebesar 5,75%.

    Namun demikian, jika dibandingkan dengan Juli 2023 dan 2022 yang masing-masing mampu tumbuh di angka 7,84% dan 58,79%, angka itu jauh lebih buruk. Khusus tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan karena pada Juli 2021, penerimaan pajak masih dibayang-bayangi pandemi Covid-19. Realisasi penerimannya pun hanya di angka Rp647,7 triliun.

    Adapun saat rapat di DPR pekan lalu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkap empat pemicu rendahnya penerimaan pajak pada Juli 2025.

    Pertama, dari pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp174,47 triliun atau setara 47,2% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Badan itu turun 9,1% dari periode yang sama tahun lalu. Kedua, dari PPh Orang Pribadi sebesar Rp14,98 triliun atau setara 98,9% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Orang Pribadi itu naik 37,7% dari periode yang sama tahun lalu.

    Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp350,62 triliun atau setara 37,1% dari target APBN 2025. Realisasi PPN dan PPnBM itu turun 12,8% dari periode yang sama tahun lalu. Keempat, pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp12,53 triliun. Realisasi itu naik 129,7% dari periode yang sama tahun lalu.

    Apa Kata Pengamat? 

    Sementara itu pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono mengatakan bahwa  semua kebijakan publik, termasuk kebijakan pajak, tidak terlepas dari rasionalitas yang mendasarinya termasuk kebijakan pajak yang dirumuskan oleh Menkeu saat ini.

    Prianto mencontohkan bahwa jika dPDB = C + I + G + (X – M), maka pertumbuhan PDB disokong oleh C = konsumsi dalam negeri (DN), I atau Investasi, G (pengeluaran pemerintah), dan  X – I atau ekspor – impor. 

    Berdasarkan empat komponen PDB di atas, PPh dan PPN secara matematis akan naik jika keempat komponen tsb tumbuh. Konsumsi naik, PPN naik dan laba diharapkan naik sehingga PPh badan tumbuh. Tenaga kerja juga tumbuh sehingga PPh 21 bisa naik.

    Begitu pula, ketika investasi meningkat, otomatis PPN dan PPh 21 seharusnya meningkat. Belanja pemerintah naik, PPN dan PPh badan juga naik Ekspor meningkat, maka laba diharapkan meningkat. “Makanya, PPh badan juga dapat meningkat,” kata Prianto.

    Kendati demikian, untuk memastikan hal itu optimal, otoritas pajak harus memperhatikan dan menjaga agar paradigma service and trust terus ditingkatkan. Dari sisi pelayanan, otoritas harus meningkatkan mutu pelayanan kepada semua WP. Sementara itu, dari sisi trust, pelayanan yang berkualitas diharapkan akan dapat meningkatkan trust (kepercayaan) WP. 

    “Pada gilirannya, voluntary compliance akan terus meningkat sehingga WP patuh dan membayar pajak secara sukarela,’ lanjutnya. 

    Selain itu, Prianto juga menyarankan supaya pemerintah meminimalkan paradigma cop and rob. Di satu sisi, otoritas pajak jangan berperan sebagai polisi (cop) yang menganggap WP sebagai rob (perampok). 

    “Kondisi cop and rob akan menumbuhkan enforced compliance sehingga WP terpaksa patuh karena dianggap perampok yang mengemplang atau menggelapkan pajak.”

  • Awal Mula Temuan Pencairan Bansos Rp 17 T Tak Tepat Sasaran

    Awal Mula Temuan Pencairan Bansos Rp 17 T Tak Tepat Sasaran

    Jakarta –

    Puluhan triliun rupiah bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan pemerintah terindikasi salah sasaran. Setidaknya ada sekitar 1,9 juta penerima bansos yang seharusnya tak layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Dari unggahan di akun Instagram resmi Badan Komunikasi Pemerintah, dikutip Minggu (21/9/2025), diperkirakan ada 45% bantuan sosial PKH dan sembako yang diberikan dengan tidak tepat sasaran. Bila dirupiahkan bantuan yang tidak tepat sasaran itu bisa mencapai Rp 14-17 triliun.

    Data ini ditemukan setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data kemiskinan lewat Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan BPS dan Kementerian Sosial. Tercatat sekitar 616.367 keluarga penerima manfaat bantuan PKH tidak layak untuk menerima bantuan itu lagi.

    Sementara itu untuk program bantuan sembako ada sekitar 1.286.066 keluarga penerima manfaat yang tidak layak menerima bantuan. Totalnya ada sekitar 1.902.433 keluarga yang menerima paket bansos salah sasaran.

    Hal ini juga sudah dilaporkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jumat 19 September 2025 yang lalu.

    Pihaknya melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk memverifikasi siapa saja yang masih berhak mendapatkan bantuan sosial. Hal ini dilakukan usai Prabowo merilis Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS (Badan Pusat Statistik), ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” jelas pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

    Solusi Bansos Tepat Sasaran

    Dari publikasi Badan Komunikasi Pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Salah satunya untuk membuat penyaluran bantuan jadi jauh lebih tepat sasaran.

    “Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah dalam publikasinya.

    Proyek uji coba digitalisasi perlindungan sosial akan dimulai pada Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi langkah awal pemerintah untuk memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan dengan tepat.

    Digitalisasi dilakukan melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada keluarga penerima manfaat. Hal ini membuat keluarga yang berhak dapat terverifikasi dengan jelas sekaligus dapat terpantau penyaluran bansosnya secara transparan, aman, dan akuntabel.

    Tentunya digitalisasi pemberian bansos akan dilakukan sesuai dengan data DTSEN, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian Sosial. Data baru ini telah diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat dari desil 1 hingga desil 10, sehingga memungkinkan penyaluran bansos lebih terarah dan tepat sasaran.

    Tonton juga video “Luhut Beberkan Rencana Penyaluran Bansos via Aplikasi Digital” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • TKDN Hulu Migas Lampui Target, Pakar: Industri Jadi Motor Ekonomi

    TKDN Hulu Migas Lampui Target, Pakar: Industri Jadi Motor Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor hulu minyak dan gas (migas) menunjukkan capaian positif sepanjang 2025. Realisasi TKDN yang melampaui target pemerintah dinilai sebagai bukti nyata peran industri lokal dalam memperkuat perekonomian nasional.

    Data SKK Migas mencatat, hingga Juni 2025, TKDN pada proyek strategis nasional (PSN) telah mencapai 58%, jauh di atas target 18%. Sementara itu, pada proyek non-PSN, TKDN tercatat sebesar 59%, melampaui target 57%.

    Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta mengatakan pencapaian TKDN hulu migas menunjukkan multiplier effect yang nyata terhadap perekonomian nasional. 

    “Industri dalam negeri tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif berkontribusi dalam rantai pasok migas,” kata dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (21/9/2025). 

    Sepanjang Semester I/2025, nilai kontrak barang dan jasa di sektor hulu migas mencapai US$3,57 miliar atau sekitar Rp58,7 triliun. 

    Dari jumlah tersebut, belanja dalam negeri menembus US$1,83 miliar atau sekitar Rp30,1 triliun, menunjukkan kontribusi besar bagi industri nasional.

    Tak hanya memberi dampak ekonomi makro, penerapan TKDN juga dirasakan di daerah. Pihaknya juga disebut telah merevisi kebijakan pengadaan, sehingga memungkinkan perusahaan lokal mengakses kontrak hingga Rp50 miliar. 

    Langkah tersebut diyakini mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha lokal yang terlibat dalam rantai pasok industri migas.

    “Ke depan, TKDN harus terus ditingkatkan agar setiap dolar investasi migas yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa,” jelasnya.

    Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menegaskan penerapan TKDN bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga pemberdayaan. 

    “Selain menopang ketahanan energi, sektor hulu migas juga berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan industri hulu migas melalui penerapan TKDN,” tuturnya.

    Dengan capaian ini, sektor hulu migas tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menjadi motor penting pemberdayaan industri nasional dan daerah, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyebut keberadaan industri hulu migas memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat daerah.

    Di antara kontribusi paling nyata adalah dana bagi hasil (DBH) migas yang menjadi penopang Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Tahun 2023, DBH Migas untuk Riau tercatat sebesar Rp3,2 triliun, turun menjadi Rp2,3 triliun pada 2024, dan diperkirakan naik sedikit menjadi Rp2,6 triliun pada 2025, dengan asumsi harga minyak US$ 82 per barel.

     Keberadaan industri hulu migas juga turut melengkapi benefit dari sektor hilir migas yang memutar roda ekonomi daerah. Data Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Riau semester II 2025 tumbuh 4,59% sekaligus menempatkannya sebagai wilayah dengan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) kedua terbesar di Sumatera setelah Sumatera Utara.

     “Ini mungkin bisa langsung mendorong pembangunan daerah secara tidak langsung untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Artinya ada uang yang berputar juga di masyarakat,” pungkasnya.

  • Krisis Baru Hantam Singapura, Ramai-ramai Restoran Bangkrut-Tutup

    Krisis Baru Hantam Singapura, Ramai-ramai Restoran Bangkrut-Tutup

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena miris terjadi di Singapura. Sepanjang tahun lalu, dilaporkan lebih dari 3.000 bisnis kuliner (F&B) tutup. Angka itu setara dengan rata-rata 250 restoran tutup setiap bulan.

    Dikutip dari Channel News Asia, Minggu (21/9/2025), angka tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam hampir dua dekade terakhir. Beberapa restoran yang terpaksa gulung tikar bahkan merupakan tempat makan legendaris yang sudah berdiri selama bertahun-tahun.

    Salah satunya Ka-Soh, restoran Kanton berusia 86 tahun yang pernah menjadi favorit banyak orang. Mereka terpaksa harus menyajikan mangkuk sup ikan terakhirnya pada 28 September mendatang.

    “Kalah,” begitulah perasaan Cedric Tang, pemilik generasi ketiga Ka-Soh.

    “(Meskipun kami) telah bekerja keras selama bertahun-tahun, kami [akhirnya] sudah cukup,” ia menuturkan.

    Menurut Tang, tak mungkin menaikkan harga jual makanan di Ka-Soh. Sebab, restoran tersebut merupakan bisnis warisan yang ingin menjaga esensi ‘terjangkau’ bagi pelanggan lama.

    Ka-Soh terpaksa bergabung dengan banyak restoran lain yang terpaksa gulung tikar di Singapura. Di antaranya adalah Burp Kitchen & Bar, restoran favorit keluarga lainnya yang menjadi salah satu dari 320 restoran yang tutup pada Juli 2025.

    Ka-Soh juga mengikuti jejak Prive Group, yang menutup semua restorannya per 31 Agustus, bulan yang mencatat 360 penutupan.

    “Bahkan [restoran] yang paling ‘sehat’ pun tidak dapat bertahan hidup saat ini,” kata mantan pemilik restoran Chua Ee Chien. Pasalnya, dua restoran dalam Michelin Guide Singapura pun harus tutup.

    Biaya Sewa Makin Mahal

    Bagi banyak pemilik, termasuk Ka-Soh, biaya sewa adalah penyebab banyak restoran yang terpaksa tutup, meskipun bukan faktor satu-satunya.

    “Di komunitas kami, mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa antara 20 (dan) 49 persen,” kata Terence Yow, ketua Singapore Tenants United for Fairness (SGTUFF), yang mewakili lebih dari 1.000 pemilik usaha F&B dan bisnis lainnya.

    “Ini sesuatu yang belum pernah kita lihat selama 15, 20 tahun terakhir,” ia menuturkan.

    Belakangan, rumah toko (ruko) menjadi properti yang diminati investor lokal maupun asing, di tengah langkah-langkah ‘pendinginan’ baru-baru ini untuk pembelian hunian.

    Alhasil, ada dampak investor berekspektasi tinggi terhadap imbal hasil sewa. Pasalnya, para pemilik properti juga menghadapi tekanan.

    “Jika sewa seseorang diperbarui sekarang, tiga tahun setelah COVID, maka bahkan dengan kenaikan sewa sebesar 50 (hingga) 100 persen, mungkin tidak akan mencapai tingkat pasar saat ini,” kata Ethan Hsu dari Knight Frank Singapura

    Menurut spesialis real estat tersebut, biaya konstruksi telah naik sekitar 30 persen dan biaya pemeliharaan setidaknya 10 persen.

    “Banyak orang terpaku pada gagasan tentang pemilik properti yang serakah. Kenyataannya, sewa hanyalah salah satu komponen biaya yang dihadapi penyewa,” ia menuturkan.

    Di Burp Kitchen & Bar, meningkatnya biaya tenaga kerja ditambah dengan penurunan permintaan telah mencapai titik kritisnya. Dengan jumlah juru masak yang makin sedikit, pemain besar berlomba-lomba menggandakan gaji normal untuk mengamankan staf.

    Restoran kecil seperti Burp Kitchen hanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang singkat, bahkan setelah menaikkan gaji dan memangkas jam kerja.

    Asosiasi Restoran Singapura telah membunyikan alarm pada Maret lalu tentang krisis tenaga kerja yang serius dan menyerukan peninjauan kuota pekerja asing. Namun, pihak berwenang melihat krisis ini sebagai masalah kelebihan pasokan.

    Singapura dipenuhi hampir 23.600 gerai makanan ritel pada tahun lalu, naik dari hampir 17.200 pada tahun 2016. Meskipun 3.047 bisnis tutup tahun lalu, hampir 3.800 bisnis baru dibuka. Namun, jaringan restoran berkantong tebal justru menyingkirkan gerai independen kecil.

    Menurut Indeks Jasa Makanan dan Minuman dari Badan Pusat Statistik pada Juni 2025, katering dan gerai makanan cepat saji mengalami peningkatan penjualan tahunan, sementara omzet restoran menurun sebesar 5,6 persen. Kafe, pusat jajanan, dan tempat makan lainnya mengalami penurunan sebesar 0,1 persen.

    “Kami mengamati perubahan drastis dalam perilaku pelanggan,” kata Ronald Chye, salah satu pemilik Burp Kitchen, merujuk pada penurunan pengeluaran.

    “Ada begitu banyak pilihan di luar sana,” tambah istri sekaligus pemilik Burp Kitchen, Sarah Lim.

    “Frekuensi kunjungan pelanggan turun dari tiga, empat kali seminggu menjadi mungkin sebulan sekali,” ia menuturkan.

    Perubahan Perilaku Konsumen

    Dalam hal menemukan restoran baru, lebih dari separuh warga Singapura, termasuk 59 persen Gen Z, mengandalkan media sosial, menurut survei tahun 2023 yang dilakukan oleh perusahaan teknologi perhotelan SevenRooms.

    Ada profesional yang membantu operator F&B mempertajam kehadiran online mereka. Talking Point menggandeng salah satunya, salah satu pendiri Craft Creative, Dylan Tan, untuk bekerja sama dengan Christopher Lim yang berusia 62 tahun, yang mengelola Marie’s Lapis Cafe di Bedok North.

    Sudah lima tahun sejak kafe ini mulai menyajikan makanan dan hidangan penutup Peranakan buatan tangan, yang diwariskan turun-temurun.

    “Kami hanya bertahan hidup di atas tali,” kata Lim, yang menjual rumahnya dan mencairkan tabungan Dana Pensiun Pusat serta polis asuransinya untuk mempertahankan kafenya.

    Di bawah bimbingan Tan, kafe ini meluncurkan video pendek yang menyoroti warisan dan hidangan khasnya.

    Lim juga didorong untuk memposting di media sosial setidaknya seminggu sekali, secara aktif membalas komentar, meluncurkan promosi sesekali dan akhirnya bekerja sama dengan influencer atau menyelenggarakan acara bertema.

    Setelah dua minggu, kafe tersebut sudah penuh untuk layanan makan siang hari Minggu, dan juga untuk bulan berikutnya. Bisnis melonjak sekitar 30 hingga 40 persen, dan Lim bertekad untuk “mempertahankannya”.

    Namun, jumlah like dan share tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Anggota Parlemen untuk Holland-Bukit Timah GRC, Edward Chia, yang juga mantan pemilik F&B, telah menyerukan peningkatan jangka pendek dalam jumlah pekerja asing yang dapat dipekerjakan oleh bisnis.

    Namun, ia juga melihat perlunya membantu usaha kecil menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas dengan jumlah staf yang sama atau bahkanlebih sedikit.

    Beberapa bisnis sudah beradaptasi. Jaringan “zi char” generasi ketiga, Keng Eng Kee Seafood, telah berinvestasi dalam perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan dan sistem keanggotaan.

    “Ini memberi kami masukan tentang bagaimana kami dapat meningkatkan pengalaman pelanggan,” kata salah satu pemilik, Paul Liew, 44 tahun.

    “Kami juga mencari tahu preferensi staf tertentu untuk membantu mengurangi pengunduran diri karyawan,” ia menuturkan.

    Chia yakin usaha kecil juga dapat memperoleh manfaat dari dukungan sumber daya manusia seperti kepala SDM sebagai layanan, di mana praktisi SDM bersertifikat dapat melayani beberapa usaha kecil dan menengah sekaligus, sehingga hemat biaya.

    Sementara itu, kelompok penyewa seperti SGTUFF melobi untuk sewa yang lebih adil dalam bentuk batas perpanjangan sewa yang dipatok pada inflasi atau pertumbuhan produk domestik bruto.

    “(Ini memastikan) bahwa setelah penyewa telah berupaya dua atau tiga tahun atau lebih untuk membangun bisnis, penyewa tersebut tidak akan mengalami kenaikan harga yang tiba-tiba dan besar sebesar 50, 60, 70 persen,” kata Yow.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pelaku Usaha Sebut Manufaktur Sulit Sumbang 20% ke PDB, Ini Alasannya

    Pelaku Usaha Sebut Manufaktur Sulit Sumbang 20% ke PDB, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menilai industri manufaktur atau pengolahan nonmigas akan sulit berkontribusi hingga 20% ke Produk Domestik Bruto (PDB). Apalagi, sumbangsihnya ke PDB stagnan cenderung menurun dalam sedekade terakhir. 

    Ketua Umum FIPGB Yustinus Gunawan mengatakan stagnasi kontribusi manufaktur yang tertahan di level 18% salah satunya dipicu kenaikan harga bahan bakar gas untuk industri sehingga biaya produksi masih tinggi. 

    “Akhir 2025 manufaktur sangat sulit kontribusi 20%, karena stagnan di 18% dalam satu dekade,” kata Yustinus kepada Bisnis.com, Minggu (21/9/2025). 

    Menurut Yustinus, manufaktur Indonesia dinilai stagnan dalam satu dekade terakhir akibat kebijakan harga gas bumi yang kurang konsisten. Terlebih, terdapat kenaikan harga gas bumi yang signifikan pada 2015 menjadi salah satu pemicunya. 

    Kala itu, pemerintah menaikkan harga gas bumi sangat tinggi dalam waktu berdekatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat manufaktur tertekan.

    Namun, pemerintah sempat berupaya menstabilkan pasokan energi untuk industri baru yang terlihat pada 2016 melalui terbitnya Perpres 40/2016 tentang kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT). 

    Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada Januari 2020, ditandai dengan keluarnya Kepmen ESDM No. 89.K/2020. 

    “Yang ingin saya sampaikan bahwa kebijakan HGBT terbukti efektif menaikkan kinerja manufaktur pada awal pandemi, bahkan ketika Covid-19 mengganas dengan varian Delta,” jelasnya.

    Namun, penerapan kebijakan tersebut tidak berjalan maksimal karena adanya pengaturan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) oleh pemasok gas. Akibatnya, volume pasokan gas bumi dengan harga HGBT jauh lebih kecil daripada alokasi yang ditetapkan. 

    “Kinerja manufaktur masih ekspansif, tetapi cenderung turun, bahkan sempat kontraksi ketika PGN menurunkan AGIT. Mungkin masih ingat darurat gas bumi untuk industri pada pertengahan Agustus 2025, ketika PGN secara mendadak dan sepihak menurunkan AGIT ke 48%,” tuturnya. 

    Dia menegaskan bahwa ada hubungan erat antara pasokan gas bumi industri dengan skema HGBT terhadap kinerja manufaktur. 

    “Hubungan pasokan gas bumi industri dengan HGBT terhadap kinerja manufaktur adalah berbanding lurus dan langsung. Jika AGIT HGBT turun maka kinerja manufaktur turun, begitu pula pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

    Pihaknya pun mendesak pemerintah untuk lebih konsisten menegakkan regulasi Perpres 121/2020 yang terkini dilaksanakan secara penuh. dengan Kepmen ESDM 76/2025, yaitu volume pasokan HGBT sepenuhnya sesuai alokasi dalam Kepmen tersebut.

    Dengan konsistensi itu, dia memperkirakan kinerja manufaktur akan meningkat mulai akhir semester I/2026. Kontribusi manufaktur bisa terus meningkat hingga 20,8% terhadap PDB pada 2028, atau akhir 2027.

    Yustinus mengingatkan bahwa dukungan energi, khususnya gas bumi, merupakan kunci daya tahan sektor manufaktur di tengah ketidakpastian global. 

    “Perlu energi yang sangat berpihak ke manufaktur untuk bertahan dan meningkat di tengah ketidakpastian geopolitik dan geo-ekonomi dunia,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor industri pengolahan masih menjadi penggerak utama ekonomi kuartal II/2025. Adapun, sumbangsihnya terhadap PDB mencapai 18,67% (year on year/YoY). 

    Jika dilihat secara tahunan, capaian kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 18,52% YoY pada kuartal II/2024 dan 18,25% pada kuartal II/2023. 

    Angka tersebut terus tumbuh sejak terperosok ke level 17,84% yoy pada 2022. Sayangnya, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% YoY.