Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat inflasi yang masih tinggi memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Bulog.
    Koordinasi itu diperlukan terutama untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi sekaligus langkah pengendaliannya.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemda dalam program 3 Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara
    hybrid
    dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (23/9/2025).
    Tito menjelaskan, capaian inflasi nasional saat ini relatif terkendali sebesar 2,31 persen secara tahunan (
    year-on-year
    /yoy) pada Agustus 2025.
    Ia menekankan, capaian tersebut sejalan dengan target ideal pemerintah, yakni menjaga inflasi pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.
    Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Inflasi yang terlalu rendah, misalnya di bawah 1 persen, akan menyulitkan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutup biaya produksi.
    Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen akan merugikan masyarakat sebagai konsumen karena harga kebutuhan terlalu tinggi.
    “Keseimbangan antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen. Sehingga di angka 2,31 [persen] ini adalah angka yang sangat bagus sekali,” jelas Tito.
    Meski demikian, ia mengingatkan adanya beberapa daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.
    Untuk itu, Tito mendorong agar kepala daerah lebih intens berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
    “Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, kemudian Bulog, kemudian juga dengan Bank Indonesia yang ada di sana, perwakilan, bila perlu dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin atau Apindo, untuk mencari penyebabnya apa,” pesannya.
    Menurut Tito, tingginya inflasi di suatu daerah bisa dipengaruhi banyak faktor.
    Hal itu antara lain keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah, seperti tarif air minum, hingga masalah distribusi akibat cuaca atau hambatan logistik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu.
    “Itulah perlunya kita melakukan evaluasi,” jelas Tito.
    Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025.
    Tito menyebut harga bawang merah mengalami tren penurunan signifikan. Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan pada minggu ketiga Agustus 2025, kini hanya tersisa 31 daerah pada minggu ketiga September 2025.
    Sementara itu, terdapat 303 kabupaten/kota yang justru mengalami penurunan harga bawang merah pada periode yang sama.
    “Ini yang menarik dan perlu diketahui apakah memang konsumsinya yang berkurang, kayaknya enggak. Atau mungkin karena sudah terjadi pemerataan distribusi,” kata Tito.
    Tak hanya itu, komoditas beras turut menjadi perhatian utama. Tito menjelaskan, operasi pasar yang digelar bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga di banyak daerah.
    Pada minggu keempat Agustus 2025, kenaikan harga beras terjadi di 214 daerah. Namun, pada minggu ketiga September 2025, kenaikan tersebut tercatat hanya terjadi di 106 daerah. Jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras pun meningkat.
    Kendati demikian, terdapat sejumlah komoditas yang masih perlu diwaspadai karena tren kenaikannya cukup tinggi. Komoditas itu antara lain cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
    Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto.
    Hadir pula secara virtual narasumber lain dari kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran pemda, termasuk forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah tarik utang Rp463,7 triliun per 31 Agustus 2025

    Pemerintah tarik utang Rp463,7 triliun per 31 Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melakukan penarikan utang sebesar Rp463,7 triliun per 31 Agustus 2025, setara 59,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp775,9 triliun.

    Sedangkan pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp38 triliun, sehingga pembiayaan anggaran terealisasi sebesar Rp425,7 triliun.

    “Dari segi pembiayaan anggaran, sampai dengan 31 Agustus 2025 realisasinya adalah Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dikutip dari konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Selasa.

    Thomas memaparkan, pasar domestik menunjukkan kinerja yang positif, utamanya pada surat berharga negara (SBN). Permintaan investor terlihat kuat di tengah volatilitas pasar, tecermin pada tingginya bid to cover ratio.

    Hingga lelang terakhir, rata-rata bid to cover ratio tahun 2025 tercatat 3,03 untuk surat utang negara (SUN) dan 3,15 untuk surat berharga syariah negara (SBSN).investment grad

    “Meskipun kualitas pasar meningkat, kepercayaan ini juga tidak terlepas dari status investment grade yang disandang Indonesia, sehingga SBN Indonesia tetap dipandang sebagai instrumen yang aman dan kredibel di pasar global,” ujar Thomas.

    Imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun juga mengalami penurunan sebesar 70 basis poin (bps) atau minus 10 persen secara tahun berjalan (year-to-date/ytd), didukung oleh permintaan investor yang kuat di pasar perdana maupun sekunder.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makin Banyak Warga Kerja Sampingan, Dokter Ini Cerita Saat Jadi Dosen Nyambi di RSUD-RS Swasta Demi Bertahan Hidup

    Makin Banyak Warga Kerja Sampingan, Dokter Ini Cerita Saat Jadi Dosen Nyambi di RSUD-RS Swasta Demi Bertahan Hidup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Data menunjukkan warga RI yang cari kerja sampingan tiap tahun makin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada peningkatan dari 14,3 persen pada 2019 menjadi 17,8 persen di 2023.

    Menariknya, itu bahkan terjadi pada kerjaan yang selama kerap dianggap mapan. Yakni dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Dokter Urologi, Akhada Maulana menceritakan pengalamannya. Ia bahkan melakoni side hustle atau pekerjaan sampingan itu sejak 2009.

    “Hal ini sudah kami lakukan sejak dulu bang. Lulus spesialis tahun 2009,” tulisnya dikutip dari unggahannya di X, Selasa (23/9/2025).

    Saat itu, ia bekerja sebagai dosen PNS di fakultas kedokteran. Dia mendapat gaji dan tunjangan istri-anak 1 sekitar 3 jutaan.

    “Belum ada remun jaman segitu. Plus 2 jutaan kalau gak salah dapatnya mulai 2010,” ucapnya.

    Selain jadi dosen, ia juga bekerja paruh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Gajinya Rp800 ribu per bulan.

    “Trus karena ngajar koass harus kerja paruh waktu d RSUD, dibayar RP800 ribu per bulan, tapi ya harus pegang pasien poli, bangsal, dan operasi,” ucapnya.

    “Karena saya junior. Dokter uro se NTB cuma dua org. Operasi saya batasi 3 or 4 sehari. Di luar op cito,” sambungnya.

    Bayaran Rp800 ribu itu, berlangsung sampai beberapa tahun ke depan. Karenanya dia mencari pekerjaan tambahan.

    “Bayarnya tetap per bulan RP800 ribu (sampai tahun 2013/14 baru ada jaspel per pasien). Mau gak mau harus cari kerja tambahan. Praktek dan operasi di swasta pulang kadang jam 23 or dini hari. Habis Subuh sudah operasi lagi di swasta,” ujarnya.

  • Dirut Bulog pastikan stok beras 3,9 juta ton aman hingga akhir tahun

    Dirut Bulog pastikan stok beras 3,9 juta ton aman hingga akhir tahun

    Penyerapan gabah dari petani telah mencapai 100 persen dari target 3 juta ton

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan cadangan beras pemerintah (CPB) sebesar 3,9 juta ton tersedia aman hingga akhir tahun demi menjamin stabilitas komoditas pangan tersebut secara nasional.

    “Dengan stok 3,9 (juta ton beras) itu mampu memasok sampai akhir tahun, sampai Desember nanti,” kata Rizal ditemui ANTARA seusai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan stok itu setelah sebagian telah didistribusikan untuk bantuan pangan kepada masyarakat sesuai instruksi pemerintah pusat. Dimana sebelumnya hingga Juli 2025, Bulog mencatat stok CBP mencapai 4,2 juta ton.

    “Yang satu koma juta sekian (stok CBP) kan sudah didistribusikan untuk bantuan pangan (beras) dan sebagainya. Jadi ini tinggal 3,9 (juta ton) sekarang (stok cadangan beras pemerintah),” ujarnya.

    Dikatakan, penyerapan gabah dari petani telah mencapai 100 persen dari target 3 juta ton, menjadi bukti komitmen Bulog mendukung produksi dalam negeri dan menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

    Meski target penyerapan telah terpenuhi, Bulog menegaskan proses serapan gabah masih terus berjalan sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen.

    Program penyerapan gabah diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas stok beras nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani melalui harga yang layak dan perlindungan dari tengkulak yang merugikan.

    Rizal mengingatkan, petani agar menjual gabah dalam kondisi matang dan siap panen sehingga kualitas beras terjaga, menghasilkan stok cadangan berkualitas tinggi untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.

    “Jadi harapannya kepada para petani, gabah yang dijual ke Bulog itu adalah gabah yang betul-betul dalam kondisi baik dan betul-betul matang, siap panen dan kering,” bebernya.

    Ia menambahkan, dengan stok 3,9 juta ton beras yang masih tersimpan, Bulog memastikan cadangan pangan nasional aman hingga Desember 2025, sesuai arahan Bapanas untuk menjamin ketahanan pangan sepanjang tahun.

    Ia menegaskan pihaknya siap menjalankan peran sebagai operator pelaksana kebijakan pangan pemerintah, memastikan distribusi beras tepat sasaran, serta mendukung kemandirian pangan Indonesia secara berkelanjutan.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan surplus 3,5 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa perlu melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun.

    “Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik), maka di akhir Desember (2025) nanti diperkirakan (produksi beras) surplus 3,5 juta ton dibanding tahun lalu, sehingga bisa dipastikan, insya Allah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

    Wamentan menyampaikan produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka itu menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Kita, berdasarkan hitungan sementara ini, produksi beras (hingga akhir tahun 2025) sekitar 33 atau 34 juta ton ya hasil produksi kita, surplus tiga koma sekian juta ton. Sesuai dengan prediksinya,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Pemberian special rate jadi kendala penurunan suku bunga perbankan

    BI: Pemberian special rate jadi kendala penurunan suku bunga perbankan

    Kalau special rate ini bisa turun, berarti kan lebih cepat (penurunan suku bunga deposito dan kredit). Suku bunga pasar uang sudah turun, SBN sudah turun, suku bunga deposito itu kan bisa turun,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyoroti fenomena pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 25 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) sehingga dinilai menjadi kendala penurunan suku bunga perbankan.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin mencatat, jumlah DPK yang mendapatkan special rate atau bunga di atas penjaminan LPS mencapai Rp2.380,4 triliun.

    Kelompok pemerintah BUMN menjadi deposan yang mendapatkan special rate tertinggi di antara kelompok lainnya, yakni sebesar 6,30 persen per Agustus 2025.

    “Kenapa penurunan suku bunga (BI-Rate) dan likuiditas belum menurunkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit, ini salah satu faktornya adalah adanya praktik special rate deposito, baik dari deposan besar maupun perbankan,” kata Perry

    Setelah deposan kelompok pemerintah BUMN, special rate tertinggi per Agustus 2025 secara berurutan diikuti oleh kelompok pemerintah non-BUMN sebesar 6,14 persen, swasta IKNB 6,11 persen, perseorangan 5,94 persen, swasta non-IKNB 5,72 persen, dan bukan penduduk 5,22 persen.

    Perry mencatat, special rate menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Berdasarkan data BI, rata-rata special rate pada 2024 sebesar 6,19 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,13 persen. Per Agustus 2025, rata-rata special rate mencapai 5,91 persen.

    Apabila special rate tersebut diturunkan ke tingkat yang setara dengan bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perry memperkirakan suku bunga cost of fund bisa turun sekitar 55 basis poin (bps) dan pada akhirnya suku bunga kredit juga turun dengan besaran yang sama.

    “Saya ibaratkan kalau 25,4 persen dana special rate itu sama dengan suku bunga yang sama dengan penjaminan LPS, suku bunga cost of fund-nya bisa turun sekitar 0,55 persen. Suku bunga kreditnya juga turun 55 bps, ini belum kalau ada efisiensi dari biaya overhead maupun margin, masalah ekspektasi persepsi,” jelas dia.

    Dibandingkan dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps sejak September 2024 hingga Agustus 2025, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 16 bps dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,65 persen pada Agustus 2025.

    Sementara itu, penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lebih lambat yaitu sebesar 7 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 9,13 persen pada Agustus 2025.

    “Kalau special rate ini bisa turun, berarti kan lebih cepat (penurunan suku bunga deposito dan kredit). Suku bunga pasar uang sudah turun, SBN sudah turun, suku bunga deposito itu kan bisa turun,” kata Perry.

    Ia pun memastikan bahwa penurunan BI-Rate telah tertransmisikan dengan baik ke suku bunga pasar uang. Suku bunga INDONIA menurun sebesar 144bps dari 6,03 persen pada awal 2025 menjadi 4,59 persen pada 16 September 2025.

    Kemudian, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 210 bps, 213 bps, dan 219 bps sejak awal 2025 menjadi 5,06 persen; 5,07 persen; dan 5,08 persen pada 12 September 2025.

    Imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun sebesar 185 bps dari 6,96 persen pada awal 2025 menjadi 5,11 persen pada 16 September 2025, sementara untuk tenor 10 tahun menurun sebesar 94 bps dari tingkat tertinggi 7,26 persen pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,32 persen.

    Adapun pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) September ini, BI baru saja memutuskan untuk memangkas BI-Rate sebesar 25 bps sehingga berada pada level 4,75 persen.

    Suku bunga deposit facility juga diputuskan turun sebesar 50 bps menjadi pada level 3,75 persen. Sementara suku bunga lending facility diputuskan untuk turun sebesar 25 bps menjadi pada level 5,5 persen.

    Dengan penurunan terbaru ini, maka BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak enam kali dengan total sebesar 150bps sejak tahun lalu. Penurunan terjadi pada September 2024, kemudian pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI Malang sebut ekonomi 2025 bisa tumbuh 4,7-5,5 persen

    BI Malang sebut ekonomi 2025 bisa tumbuh 4,7-5,5 persen

    akan tumbuh cukup signifikan dibandingkan Jawa Timur dan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Jawa Timur, menyebutkan perekonomian di wilayah kerjanya pada 2025 bisa tumbuh antara 4,7 persen hingga 5,5 persen year on year (YoY) atau lebih tinggi dibandingkan nasional di kisaran 4,6-5,4 persen.

    Deputi Kepala Perwakilan BI Malang Dedy Prasetyo mengemukakan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan tetap terjaga ini ditopang oleh sejumlah sektor, di antaranya pariwisata, kawasan ekonomi khusus (KEK) Singosari, Kabupaten Malang, industri pengolahan, dan sektor pertanian.

    “Kalau melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi di wilayah kerja BI Malang (Kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota dan Kabupaten Probolinggo, serta Kota dan Kabupaten Pasuruan), akan tumbuh cukup signifikan dibandingkan Jawa Timur dan nasional,” katanya di sela capacity building bagi wartawan pos BI Malang di Jakarta, Senin.

    Hanya saja, lanjutnya, di Kota Batu justru mengalami perlambatan pada triwulan II akibat melemahnya sektor pertanian dan akomodasi.

    “Kami tetap optimistis kinerja ekonomi di Kota Batu segera bangkit dan membaik dengan pulihnya berbagai kegiatan ekonomi dan pertanian,” ujarnya.

    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II di wilayah kerja BI Malang mencapai 5,82 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,00 persen (YoY).

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 64,6 persen dengan pertumbuhan 4,69 persen (YoY).

    Selain itu, investasi juga memberikan kontribusi besar dengan kontribusi 29,8 persen dan tumbuh signifikan 5,77% (YoY), naik tajam dibanding triwulan sebelumnya sebesar 2,43 persen (YoY).

    Namun demikian, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga ini harus tetap diwaspadai, mengingatkan kondisi global masih diselimuti ketidakpastian.

    Perlambatan ekonomi terjadi di banyak negara dengan disparitas pertumbuhan yang cukup lebar. Amerika Serikat mengalami penurunan konsumsi rumah tangga dan meningkatnya angka pengangguran akibat kebijakan tarif resiprokal.

    Sementara itu, Tiongkok terdampak penurunan ekspor dan lemahnya permintaan domestik, sedangkan Eropa dan Jepang juga berada dalam tren melambat.

    “BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025, berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yakni sekitar 3,0 persen. Ini harus diwaspadai sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah,” ujarnya.

    Pewarta: Endang Sukarelawati
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LPS Pangkas Bunga Penjaminan Simpanan Jadi 3,5%, Berlaku Oktober 2025 – Page 3

    LPS Pangkas Bunga Penjaminan Simpanan Jadi 3,5%, Berlaku Oktober 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah di bank umum sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5 persen. Kebijakan ini sejalan dengan langkah Bank Indonesia (BI) yang telah memangkas suku bunga acuan sebanyak lima kali sepanjang 2025, hingga berada di level 4,75 persen per September.

    “Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Januari 2026,” ujar Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS, Didik Madiyono, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Selain bank umum, LPS juga menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 25 bps menjadi 6 persen, serta bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing (valas) sebesar 25 bps menjadi 2 persen.

    Menurut Didik, penurunan ini mencerminkan perbaikan indikator ekonomi nasional. Sejak LPS memangkas bunga penjaminan pada Mei 2025, tren suku bunga pasar keuangan juga ikut menurun.

    “Pada periode observasi September 2025, suku bunga pasar keuangan Rupiah sudah turun 8 bps menjadi 3,37 persen dibandingkan Agustus 2025. Sehingga, akumulasi penurunan sejak Mei 2025 mencapai 19 bps,” jelasnya.

     

  • LPS pangkas tingkat bunga penjaminan bank jadi 3,5 persen

    LPS pangkas tingkat bunga penjaminan bank jadi 3,5 persen

    Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Januari 2026

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah di Bank Umum sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5 persen.

    Kebijakan ini mengikuti langkah Bank Indonesia (BI) yang telah menurunkan suku bunga acuannya sebanyak lima kali pada tahun ini menjadi 4,75 persen per September 2025.

    “Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Januari 2026,” ujar Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Selain itu, LPS juga memutuskan penurunan tingkat bunga penjaminan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 25 bps menjadi sebesar 6 persen.

    Kemudian, menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing (valas) sebesar 25 bps menjadi sebesar 2 persen.

    Didik mengatakan bahwa penurunan ini mengikuti indikator ekonomi nasional yang telah membaik, yang mana sejak LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan pada Mei 2025 lalu, suku bunga pasar keuangan juga telah turun.

    Pada periode observasi September 2025, Ia mengatakan LPS melihat suku bunga pasar keuangan Rupiah sudah turun 8 bps menjadi 3,37 persen dibandingkan periode observasi Agustus 2025.

    “Sehingga, akumulasi penurunan sejak bulan Mei 2025 mencapai 19 bps,” ujar Didik.

    Ia melanjutkan, ruang penurunan suku bunga pasar cukup terbuka setelah pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI), ditambah adanya tambahan likuiditas dari sisi penempatan dan belanja fiskal.

    “Faktor likuiditas perbankan yang memadai dan strategi pengolahan dana deposan besar, berpotensi mempengaruhi arah lanjutan penurunan suhu bunga pasar,” ujar Didik.

    Dalam kesempatan ini, Ia menjelaskan tingkat bunga penjaminan merupakan batas maksimum dari suku bunga simpanan agar produk simpanan tersebut dapat memenuhi salah satu kriteria layak bayar program penjaminan simpanan.

    “Kami juga meminta Bank secara transparan dan terbuka menyampaikan kepada masyarakat mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini,” ujar Didik.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Sukses Bikin RI Swasembada Beras, Ternyata Ini Rahasianya

    Prabowo Sukses Bikin RI Swasembada Beras, Ternyata Ini Rahasianya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan cara jitu Presiden Prabowo agar Swasembada Pangan khususnya beras bisa tercapai pada 2025. Amran mengatakan hal yang pertama dilakukan oleh Presiden Prabowo yakni memberhentikan impor beras.

    Hal ini membuat harga beras di dunia melandai karena Indonesia absain dalam impor beras.

    “Tahun lalu kita impor beras, ada 4 juta ton. Kemudian di 2024 berlanjut 3 juta ton. Artinya dalam 2 tahun kita impor beras 7 juta ton. Tahun ini, kita resmi setop impor, sehingga harga pangan dunia turun,” ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Amran menambahkan, Indonesia sudah mampu swasembada beras pada tahun ini, membuat beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Rusia, Yordania, dan Brazil mempertanyakan alasan Indonesia tak lagi mengimpor beras.

    “Kami dampingi Bapak Presiden ke Malaysia, Singapura, Rusia, Yordania, dan Brazil. Mereka minta ke kita kapan kami dapat ekspor beras lagi? Kemudian saya mengatakan dengan bangga Indonesia sudah mampu swasembada beras di 2025,” tambah Amran.

    Foto: Infografis/ Peta Beras Indonesia, Produksi 2024-2025 dan Stok yang Tertahan/ Ilham Restu
    Peta Beras Indonesia, Produksi 2024-2025 dan Stok yang Tertahan

    Selain menyetop keran impor beras, Prabowo juga mengeluarkan berbagai Instruksi Presiden (Inpres), terutama berkaitan dengan pangan nasional. Adapun salah satunya yakni Inpres berkaitan dengan pupuk.

    “Bapak Presiden keluarkan Inpres sebanyak 17, dalam waktu 10 bulan, salah satunya berkaitan dengan pupuk. Kami keliling Indonesia semua berteriak pupuk kurang. Kami menghadap Pak Presiden dan jelaskan masalahnya di distribusi. Alhamdulillah, setelah itu, dari pabrik-pabrik, pupuk dikirim langsung ke petani, sekarang petani sudah menikmati pupuk tepat waktu,” terang Amran.

    Tak hanya pupuk, masalah irigasi persawahan, kualitas benih, mesin pertanian juga dibenahi agar petani dapat mengoperasikan dengan nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas. Pihaknya juga menghapus 241 regulasi yang dinilai memberatkan petani.

    “Tahun lalu, masalah seperti irigasi, benih, alat mesin pertanian, itu tersandung masalah regulasi. Kami sudah cabut 241 regulasi. Kami cabut regulasi yang menyulitkan para petani,” pungkasnya.

    Indonesia berhasil menorehkan rekor baru dalam hal stok beras tahun ini, di mana pada pertengahan tahun ini, stok beras nasional berhasil mencapai 4,2 juta ton. Tak hanya itu saja, sektor pertanian juga berhasil tumbuh 10,52% hingga pertengahan 2025.

    Masih soal beras, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional pada Oktober dapat mencapai 31 juta ton. Pada 2024 saja, produksi beras sudah mencapai 28 juta ton. Artinya kata Amran ada surplus sebesar 3 juta ton.

    Dari data internasional, Amran mengungkapkan United States Departement of Agriculture (USDA) memprediksi produksi beras Indonesia di 2025 mencapai 34,6 juta ton, melebihi target yang ditetapkan pemerintah sebesar 32 juta ton. Begitu juga Food and Agriculture (FAO), yang memprediksi produksi beras RI mencapai 35,6 juta ton pada tahun ini.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]