Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Menteri ATR Minta Pengembang Tak Gunakan Lahan LP2B untuk Perumahan

    Menteri ATR Minta Pengembang Tak Gunakan Lahan LP2B untuk Perumahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan para pelaku industri perumahan untuk tidak lagi memanfaatkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai lokasi pembangunan perumahan. Ia menegaskan, sawah yang masuk kawasan LP2B harus tetap dilindungi demi menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan LP2B,” ujar Nusron Wahid, dikutip dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Nusron menekankan, perubahan pola pengadaan tanah oleh pengembang perlu dilakukan agar sejalan dengan kebijakan nasional terkait ketahanan pangan. Ia menjelaskan, perlindungan sawah merupakan amanat undang-undang dan keputusan kabinet.

    “Kami dikasih mandat oleh undang-undang dan keputusan kabinet, sawah tidak dialihfungsikan. Kenapa? Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” ujar Nusron.

    Menurutnya, Indonesia membutuhkan penguatan ketahanan pangan, dan keberadaan sawah menjadi salah satu penopangnya. Namun, faktanya, penyusutan lahan sawah masih terus terjadi setiap tahun.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 yang disampaikan Nusron, Indonesia kehilangan 60.000–80.000 hektare sawah setiap tahun, atau sekitar 165–220 hektare per hari. Apabila dibiarkan, hilangnya sawah secara masif dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

    Nusron menegaskan perlunya keseimbangan antara pembangunan pangan, industri, energi, dan perumahan.

    “Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pangan, industri, energi dan perumahan. Semua harus berjalan beriringan,” katanya.

    Sebagai langkah pengendalian, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penetapan lahan LP2B di berbagai daerah agar alih fungsi sawah dapat dikendalikan. LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.

  • Nusron Wahid Wanti-wanti Pengembang Perumahan Setop Alih Fungsi Sawah

    Nusron Wahid Wanti-wanti Pengembang Perumahan Setop Alih Fungsi Sawah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meminta para pengembang perumahan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi area permukiman.

    Nusron menekankan hal tersebut penting dilakukan guna mendorong perubahan pola pengadaan tanah oleh pelaku industri perumahan agar lebih selaras dengan agenda ketahanan pangan nasional. 

    “Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Nusron menyebut, pelarangan alih fungsi lahan sawah tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 41/2009 dan diperkuat oleh penerbitan Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

    Pasalnya, tambah Nusron, Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah. 

    Dia menjabarkan, penyusutan luas lahan sawah di Indonesia masih terjadi setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari. Angka tersebut diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. 

    Menurutnya, hilangnya lahan sawah secara masif berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak dikendalikan secara serius.

    “Kami dikasih mandat oleh undang-undang dan keputusan kabinet, sawah tidak dialihfungsikan. Kenapa? Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan dua langkah utama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. Dia juga menekankan pentingnya revisi Perpres No. 59/2019 yang akan menyesuaikan nomenklatur terkait perubahan kementerian dan posisi Menko.

    Revisi ini akan memperluas cakupan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari yang sebelumnya delapan provinsi, akan ditambah 12 provinsi untuk meningkatkan pemerataan pengelolaan lahan pertanian.

    Adapun penambahan 12 provinsi yang lahan sawahnya akan ditetapkan menjadi LSD ialah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

  • Modal Asing Masuk ke Indonesia Rp 14,08 Triliun pada Pekan Pertama Desember 2025

    Modal Asing Masuk ke Indonesia Rp 14,08 Triliun pada Pekan Pertama Desember 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir masuk pada pekan pertama Desember 2025. Sepanjang 2025, tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, berdasarkan data transaksi 1 hingga 4 Desember 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 14,08 triliun.

    “Nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 14,08 triliun, terdiri dari beli neto sebesar Rp 2,11 triliun di pasar saham, Rp 1,06 triliun di pasar SBN, dan Rp 10,92 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Ramdan, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Ramdan menambahkan, selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 4 Desember 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 27,93 triliun di pasar saham, Rp 2,79 triliun di pasar SBN, dan Rp 122,14 triliun di SRBI

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” jelas Ramdan.

    Adapun Premi CDS Indonesia 5 tahun per 4 Desember 2025 sebesar 71,18 bps, turun dibanding dengan 28 November 2025 sebesar 72,45 bps. Rupiah dibuka pada level (bid) Rp 16.640 per dolar AS. dan Yield SBN 10 tahun stabil di 6,18%.

    2 Sentimen Ini Bikin Asing Incar Pasar Modal Indonesia

    Sebelumnya, pasar modal Indonesia kembali menunjukkan sinyal kebangkitan yang kuat. Arus masuk dana asing senilai Rp 1,4 triliun turut memperkuat IHSG pada perdagangan Selasa, 21 Oktober 2025.

    Nilai transaksi harian mencapai Rp 21 triliun, mencerminkan meningkatnya minat beli dan optimisme investor terhadap prospek ekonomi nasional di tengah membaiknya sentimen global. 

    Penguatan ini juga menjadi lanjutan dari tren rebound sejak pertengahan Oktober 2025, yang menegaskan bahwa investor asing mulai kembali percaya pada pasar modal Indonesia.

  • Perkuat Data Sektor Ramah Lingkungan, SE2026 Soroti Air, Limbah, dan Energi Terbarukan

    Perkuat Data Sektor Ramah Lingkungan, SE2026 Soroti Air, Limbah, dan Energi Terbarukan

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan menjadi instrumen penting untuk memotret perkembangan sektor-sektor usaha ramah lingkungan yang terus tumbuh di tengah meningkatnya kebutuhan akan ekonomi hijau. Pendataan menyeluruh ini mencakup usaha pengelolaan air, pengolahan limbah, daur ulang, energi baru terbarukan (EBT), hingga aktivitas remediasi lingkungan.

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa kebutuhan akan data yang lebih detail terkait ekonomi berkelanjutan telah menjadi perhatian nasional.

    “SE2026 tidak hanya mendata pelaku usaha secara umum, tetapi juga akan memberikan gambaran komprehensif mengenai kapasitas dan kontribusi sektor ramah lingkungan di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.

    Pengelolaan Air dan Limbah Jadi Fokus

    Sektor pengelolaan air bersih dan air limbah memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan, terutama di wilayah perkotaan. SE2026 akan memetakan usaha pengolahan dan distribusi air, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga perusahaan penyedia layanan sanitasi. Selain itu, usaha pengelolaan sampah dan daur ulang juga menjadi perhatian utama. Usaha di bidang pengumpulan sampah, pemilahan, pengolahan limbah B3, dan industri daur ulang plastik, kertas, serta logam akan diidentifikasi secara rinci.

    “Kegiatan daur ulang sedang tumbuh pesat karena dorongan ekonomi sirkular. SE2026 membantu melihat skala industrinya, tantangan operasional, hingga peluang peningkatan nilai tambah,” ujar Amalia.

    Energi Baru Terbarukan Didorong Meluas

    Sektor energi bersih menjadi salah satu prioritas. Melalui SE2026, BPS akan memetakan pelaku usaha pembangkit listrik tenaga surya, angin, biomassa, biogas, serta teknologi penyimpanan energi. Pendataan juga mencakup perusahaan penyedia jasa instalasi EBT dan produsen panel surya atau komponen pendukungnya.

    Data tersebut dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan transisi energi, termasuk insentif bagi pelaku usaha EBT dan penguatan rantai pasok dalam negeri.

    “Ketersediaan data yang akurat sangat menentukan percepatan penggunaan energi terbarukan, terutama untuk mendukung target penurunan emisi,” lanjut Amalia.

    Aktivitas Remediasi Mendapat Perhatian

    SE2026 juga berfokus pada usaha yang bergerak dalam remediasi lingkungan, seperti restorasi lahan bekas tambang, pembersihan tumpahan minyak, jasa audit lingkungan, serta pemulihan kualitas tanah dan air. Selama ini, data mengenai sektor ini masih tersebar dan belum terstandar.

    Dengan pendataan menyeluruh, pemerintah dapat memperoleh gambaran kapasitas industri remediasi sekaligus mengidentifikasi kebutuhan investasi di daerah-daerah rawan pencemaran.

    Sediakan Dasar Kebijakan Ekonomi Hijau

    Data SE2026 akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti, khususnya terkait transformasi ekonomi hijau. Kebijakan yang tepat membutuhkan data yang lengkap dan mutakhir. SE2026 dapat membantu pemerintah merumuskan strategi lingkungan, termasuk perencanaan infrastruktur air bersih, pengelolaan limbah, dan pengembangan EBT.

    Dukung Dunia Usaha dan Investor

    Hasil SE2026 juga dapat dimanfaatkan dunia usaha, investor, serta akademisi. Data usaha ramah lingkungan dapat menjadi indikator peluang bisnis, potensi pasar, hingga kebutuhan pembiayaan usaha hijau di berbagai daerah.

    “Kami berharap pendataan ini menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi berkelanjutan di seluruh Indonesia,” tutup Amalia.

  • Indonesia tidak Impor Beras Medium 2025

    Indonesia tidak Impor Beras Medium 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras medium pada tahun 2025. Impor beras yang dilakukan saat ini hanya mencakup beras premium/khusus dan beras yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

    “Sepanjang tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium. Adapun impor beras medium yang tercatat pada bulan Januari sebesar 69,75 ribu ton merupakan sisa kuota tahun 2024,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, (6/12).

    Amalia juga menambahkan bahwa beras yang diimpor sebagian besar berupa broken rice atau beras pecah yang digunakan sebagai bahan baku industri. Selain itu, sebagian impor juga merupakan beras premium dan beras dengan karakteristik tertentu yang dibutuhkan hotel, restoran, dan katering/kafe, seperti basmati dan hom mali. 

    BPS mencatat bahwa jenis beras yang paling banyak diimpor sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090). Amalia menegaskan bahwa “Impor beras pecah bukan makanan ternak (HS10064090) sepanjang Januari – Oktober 2025 adalah sebanyak 286,91 ribu ton, dan impor ini turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beras jenis ini lazim digunakan oleh industri untuk pembuatan beberapa bahan makanan seperti bihun, tepung beras, bubur, dan sebagainya”.

    Volume impor juga terlihat pada beras basmati (HS 10063050) dan beras hom mali (HS 10063040), masing-masing sebesar 3,15 ribu ton dan 600 ton. Kedua beras tersebut lazim digunakan oleh horeka dan jenis beras ini tidak diproduksi di dalam negeri.

    Sebelumnya, BPS merilis angka potensi produksi beras nasional untuk periode Januari–Desember 2025 yang diperkirakan mencapai 34,79 juta ton. Produksi tersebut meningkat sekitar 4,17 juta ton atau 13,60 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beras konsumsi masyarakat tetap terpenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan impor dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan industri dan segmen beras khusus.

  • Rekan Indonesia: Pemenuhan hak dasar warga perlu diperhatikan

    Rekan Indonesia: Pemenuhan hak dasar warga perlu diperhatikan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho, menilai Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) perlu memperkuat agenda pemenuhan hak dasar warga, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan.

    “Persoalan HAM bukan hanya terkait kasus besar, tetapi juga masalah sehari-hari yang dialami warga saat berhadapan dengan pelayanan publik,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, setelah kementerian tersebut berdiri sebagai institusi tersendiri pada 2024, menunjukkan tantangan besar dalam pelaksanaan HAM.

    Komnas HAM mencatat 2.305 laporan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2024, sementara pada Januari–Mei 2025 terdapat 1.100 laporan tambahan.

    Sebagian besar aduan, kata dia, berkaitan dengan hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, serta hak atas rasa aman.

    Agung menilai tingginya angka pengaduan ini menandakan perlunya perbaikan pada pelayanan publik dan pengawasan aparatur negara.

    Ia menyatakan pada sektor kesehatan, Indonesia masih menghadapi beban tuberkulosis (TBC) yang tinggi. Laporan Kementerian Kesehatan dan WHO menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia.

    Agung mengungkapkan bahwa kesenjangan layanan kesehatan dasar masih terasa di banyak daerah, terutama dalam akses diagnosis dan pengobatan bagi warga berpenghasilan rendah.

    “Banyak warga yang terlambat mendapatkan layanan medis karena kendala biaya, jarak, atau keterbatasan tenaga kesehatan. Ini menunjukkan pemenuhan hak kesehatan belum merata,” ujarnya.

    Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan disparitas dalam akses layanan kesehatan ibu dan anak di sejumlah provinsi.

    Kondisi serupa terlihat di sektor pendidikan. Data BPS menunjukkan angka putus sekolah masih muncul di setiap jenjang, dengan ketimpangan akses antara keluarga berpendapatan rendah dan tinggi tetap signifikan.

    Selain itu, praktik pungutan liar dan kendala administratif masih menjadi keluhan masyarakat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Agung menilai tantangan tersebut harus menjadi fokus utama Kemenham dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI. Ia menekankan bahwa pemenuhan HAM tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan dasar negara.

    Menurut dia, keberadaan kementerian baru ini diharapkan tidak berhenti pada perubahan struktur birokrasi, melainkan menjadi langkah awal untuk memperkuat peran negara dalam menjamin hak konstitusional warga.

    “Pemenuhan HAM harus terlihat pada bagaimana negara melayani rakyatnya. Itu yang menjadi ukuran paling nyata,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya Nasional 6 Desember 2025

    Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya Nasional 6 Desember 2025

    Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Di tengah euforia kemajuan teknologi digital, sebuah ancaman senyap kian menguat, yakni candu digital, kondisi yang merujuk pada kecanduan terhadap ponsel, media sosial, dan berbagai layanan daring.
    Secara neurologis, fenomena problematik tersebut dipicu oleh pelepasan dopamin yang intens, terjadi ketika pengguna, terutama anak-anak dan remaja, mendapatkan
    reward
    secara cepat dan terus menerus saat menjelajah internet.
    Masalahnya, anak-anak belum memiliki kemampuan untuk “mengerem” sensasi itu. Ketika dipaksa berhenti, mereka mengalami mengidam (
    craving
    ) yang intens, sehingga bisa bermanifestasi sebagai sifat mudah marah (
    irritable
    ), pembangkangan, agresi, atau berusaha keras untuk kembali ke layar mereka.
    Buku
    Sekilas tentang PP TUNAS, Pelindungan Anak di Ruang Digital
    yang dirilis Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (DJKPM) menyatakan, sekitar 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak di bawah usia 18 tahun.
    Lebih mengkhawatirkan lagi, disebutkan bahwa lebih dari 80 persen anak mengakses internet setiap hari dengan rata-rata durasi tujuh jam sehari. 
    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebutkan, 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sedangkan 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet. 
    Sementara itu, riset UNICEF Indonesia bertema “Online Knowledge and Practice of Children in Indonesia: Baseline Study 2023” memaparkan, anak-anak usia 8–18 tahun mengaku menggunakan internet sekitar 5,4 jam per hari.
    Dari riset yang sama, sekitar 50,3 persen anak mengaku pernah melihat konten dewasa (materi seksual/pornografi) di media sosial. Kemudian, 48 persen anak pernah mengalami perundungan (
    bullying
    ), yang kebanyakan dilakukan dalam dunia daring.
    Data tersebut menjadi materi dasar penyusunan regulasi, ditambah dengan maraknya kasus konten negatif,
    eksploitasi data pribadi
    , dan
    cyberbullying
    . 
    Untuk menghadapi ancaman digital bagi anak yang kian marak, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. 
    Regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan ruang digital aman, menangani dampak negatif, seperti konten tidak layak, kecanduan digital, dan eksploitasi data anak.
    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, PP Tunas merupakan bukti keseriusan pemerintah melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital.
    “Tunas adalah bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak. Kami ingin ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi ikhtiar kolektif kita semua sebagai bangsa,” ujarnya mengutip komdigi.go.id, Jumat (28/3/2025).
    Fokus utama PP Tunas adalah mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menyaring konten berbahaya, memberikan mekanisme pelaporan yang mudah, dan memastikan remediasi yang cepat.
    PP Tunas juga mengatur verifikasi usia pengguna, penerapan pengamanan teknis, dan larangan profiling data anak untuk kepentingan komersial.
    Salah satu peraturan teknis tersebut mengatur verifikasi umur untuk mengakses layanan digital, termasuk media sosial, berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan akan persetujuan orangtua atau wali.
    Sebagai contoh, usia di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak-anak serta harus seizin orangtua. 
    Sehubungan dengan itu, PP Tunas mewajibkan PSE memiliki mekanisme kontrol orangtua untuk memantau, membatasi akses, melindungi data pribadi anak, hingga menyediakan fitur
    screen time
    yang bisa digunakan orangtua.
    Lebih dari itu, pemerintah juga meluncurkan tunasdigital.id, yaitu panduan praktis bagi orangtua untuk menjaga anak-anak di dunia maya.
    Platform yang juga merupakan turunan dari PP Tunas itu hadir untuk mencegah anak-anak terpapar konten negatif, eksploitasi dan pelecehan, serta mengantisipasi penggunaan gawai secara berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan psikologis anak serta melindungi data pribadi.
    Meutya menjelaskan, platform tersebut tidak hanya berisi materi teoritis, tetapi juga akan diisi dengan beragam
    sharing
    pengalaman dari para bunda, tips menjaga anak saat berselancar di ruang digital, hingga konten edukatif dari para pakar.
    “Konten dari para pakar sangat penting, misalnya terkait mana sih aplikasi yang aman untuk anak, mana aplikasi yang untuk umur dewasa, mana
    games
    yang bisa dimainkan untuk anak-anak usia sekian dan mana games yang belum boleh,” jelasnya.
    Beberapa pengamat dan praktisi
    perlindungan anak
    menyambut positif penerbitan PP Tunas sebagai langkah maju untuk melindungi ruang digital yang aman dan ramah bagi anak.
    Salah satunya adalah Ketua Forum Anak Sukowati (Forasi) Sragen, Sasa Widya. Ia menyambut baik hadirnya PP Tunas yang dapat melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya. 
    “Dengan adanya PP Tunas, kami merasa pemerintah semakin memperkuat langkah perlindungan anak di ruang digital. Ini sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini,” katanya melansir Kompas.com, Rabu (15/10/2025). 
    Sasa mengaku cukup sering menemukan berbagai bentuk konten negatif di dunia maya yang bisa berpotensi membahayakan anak-anak, mulai dari
    chat
    bernada seksual, ujaran kebencian, hingga promosi judi
    online
    . 
    “Kalau ada ketemu hal begitu, tindakan yang kami sarankan ke teman-teman adalah memblokir akun tersebut. Sejauh ini belum pernah menemukan kasus ekstrem, tapi yang ringan seperti itu cukup sering,” tuturnya.
    Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengingatkan pemerintah untuk tidak berhenti pada pembuatan regulasi, tetapi juga pada pengawasan. 
    Ketua LPAI Seto Mulyadi mengatakan, sanksi tegas akan memberikan efek jera bagi penyelenggara platform digital dan mendorong mereka untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.
    “Platform digital yang melanggar perlu dicabut izinnya. Kami berharap pemerintah tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga tindakan nyata untuk memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi dari konten yang berbahaya,” tegasnya mengutip komdigi.go.id, Minggu (30/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil Pribadi Jadi Favorit untuk Bepergian pada Momen Nataru

    Mobil Pribadi Jadi Favorit untuk Bepergian pada Momen Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan masyarakat bakal menggunakan mobil pribadi sebagai moda transportasi favorit selama perjalanan di libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    Hal ini didapati melalui hasil survei nasional bertajuk Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yang melibatkan Badan Kebijakan Transportasi bekerja sama dengan BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta akademisi.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, berdasarkan hasil survei, masyarakat lebih memilih akan menggunakan mobil pribadi saat berlibur pada momen Nataru 2025/2026. Selain itu, dia mengatakan sepeda motor juga menjadi moda transportasi favorit kedua setelah mobil pribadi.

    “Penggunaan mobil pribadi jadi yang terbanyak menurut hasil survei, angkanya mencapai 42,78% atau 51,12 juta orang. Moda terbanyak berikutnya adalah sepeda motor sebesar 18,41% atau 22,00 juta orang,” ujar Dudy dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Selain keduanya, Dudy menuturkan moda transportasi yang bakal digunakan masyarakat yakni bus sebesar 8,17% atau 9,76 juta orang. Kemudian mobil sewa sebesar 7,43% atau 8,87 juta orang, mobil travel sebesar 6,39% atau 7,64 juta orang.

    “Tingginya minat mayarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi berupa mobil, mengindikasikan perlunya manajemen lalu lintas yang lebih intensif, khususnya pada ruas tol dan akses menuju simpul transportasi,” terang Menhub Dudy.

    Lebih lanjut, Dudy melaporkan moda transportasi umum seperti pesawat, kereta api dan kapal laut. Untuk pesawat sebesar 3,57% atau 4,27 juta orang, kereta api jarak jauh sebesar 3,29% atau 3,94 juta orang. Sedangkan untuk kapal penyeberangan sebesar 3,14% atau 3,75 juta orang, kapal laut sebesar 2,20% atau 2,62 juta orang, dan commuter line sebesar 1,93% atau 2,30 juta orang.

    Pada sisi lain, Dudy juga menyebutkan 119,5 juta orang bakal melakukan perjalanan antar provinsi atau ke luar negeri, pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    “Menurut survei 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, pada masa libur Nataru 2025/2026,” ujar Dudy.

    Dalam survei bertajuk Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Dudy menyampaikan pergerakan mobilitas masyarakat pada momen Nataru kali ini meningkat sebesar 2,71%.

    “Tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) sebesar 2,71%, dari %39,30 pada tahun lalu menjadi 42,01%,” katanya.

    Menurut Dudy, peningkatan pergerakan mobilitas masyarakat di akhir tahun ini lantaran adanya waktu libur panjang yang tergabung antara liburan sekolah bersama dengan libur Nataru 2025/2026.

    “Faktor lainnya juga seperti kondisi infrastruktur transportasi yang semakin baik, kemudian tingginya minat masyarakat untuk berwisata, aspek budaya terutama bagi masyarakat yang ingin merayakan Natal di kampung halaman, serta aspek ekonomi,” pungkas Dudy. 

  • BI: Modal asing masuk bersih capai Rp14,08 T di pekan pertama Desember

    BI: Modal asing masuk bersih capai Rp14,08 T di pekan pertama Desember

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp14,08 triliun pada pekan pertama bulan ini yakni periode transaksi 1-4 Desember 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Jumat, merinci jumlah tersebut terdiri dari modal asing masuk bersih di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,11 triliun, Rp1,06 triliun, dan Rp10,92 triliun.

    Adapun sejak awal tahun ini hingga 4 Desember 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham, SBN, dan SRBI masing-masing sebesar Rp27,93 triliun, Rp2,79 triliun, dan Rp122,14 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat turun dari 72,45 basis poin (bps) per 28 November 2025 menjadi 71,18 bps per 4 Desember 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka stabil di level Rp16.640 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (5/12), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (4/12).

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 98,99 pada akhir perdagangan Kamis (4/12).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama lainnya yakni euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun stabil di level 6,18 persen pada Jumat (5/12) dibandingkan Kamis (4/12).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,098 persen pada akhir perdagangan Kamis (4/12).

    BI pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petrokimia Gresik Lestarikan Tradisi Gogoh Iwak Di Era Gen Z

    Petrokimia Gresik Lestarikan Tradisi Gogoh Iwak Di Era Gen Z

    Gresik (beritajatim.com) – Gogoh Iwak atau menangkap ikan tambak dengan tangan kosong merupakan tradisi ratusan tahun yang hingga kini masih lestari di kalangan petani tambak, bahkan di era Gen Z.

    Tradisi tersebut kembali digelar di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Gresik, saat ratusan petani setempat turun ke tambak dan memanen ikan tanpa menggunakan alat apa pun.

    “Tradisi turun-temurun sudah ada sebelum saya lahir, dan sampai sekarang masih dilestarikan,” ujar Muchlis, salah satu petani tambak, Jumat (5/12/2025).

    Agar tradisi budaya ini tetap bertahan, anggota holding Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik, menggelar “Petro Festival Gogok Iwak”. Festival ini sekaligus menjadi upaya mendorong peningkatan kualitas budidaya perikanan di wilayah Gresik.

    Selain melestarikan tradisi, perusahaan BUMN tersebut memberikan edukasi kepada petani tambak mengenai praktik budidaya sesuai standar Good Aquaculture Practices (GAP).

    “Kami memiliki Petrofish yang bisa meningkatkan produktivitas budidaya ikan maupun udang. Harapannya melalui pengetahuan dan teknologi dapat diadopsi oleh para petani tambak,” ujar Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat Kabupaten Gresik memiliki kawasan tambak seluas 28.654 hektare yang terdiri dari tambak air payau dan air tawar, dengan sebagian besar berada di wilayah pesisir. Potensi ini menjadikan sektor perikanan sebagai sumber penghidupan penting bagi masyarakat setempat.

    “Saya berharap adanya lomba Gogoh Iwak ini dapat menjadi momentum untuk menarik minat generasi muda agar turut aktif memajukan sektor perikanan,” pungkas Adityo Wibowo.

    Dalam festival tersebut, Gogoh Iwak menjadi daya tarik utama. Para peserta berlomba menangkap ikan nila dan bandeng di sebuah petak tambak hanya dengan tangan kosong. Pemenang ditentukan dari peserta yang berhasil membawa ikan dengan bobot paling berat. [dny/ian]