Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Mensos Ajak Kepala Daerah Se-Madura Jadikan DTSEN Pedoman Program

    Mensos Ajak Kepala Daerah Se-Madura Jadikan DTSEN Pedoman Program

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan pentingnya berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyelenggaraan program. Dia pun mengajak para Kepala Daerah Se-Madura untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat menghadiri kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, hari ini. Acara ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jatim XI Madura Ansari, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Jafar, serta Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial dan pilar-pilar sosial dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang.

    “Jadi dengan data tunggal yang sama ini, kita ingin mempertajam sasaran, lalu setelah itu kita intervensi secara bersama-sama, keroyokan. Kita ingin peningkatan kesejahteraan sosial pulau Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, penurunan kemiskinannya lebih signifikan,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Dalam paparannya, Gus Ipul menjelaskan tiga mandat Presiden Prabowo. Hal itu bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

    “Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ada tiga prioritas yang dipesankan oleh Bapak Presiden Prabowo, kaitannya dalam mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

    “Kita harus sama-sama punya ini, pemahaman yang sama terhadap DTSEN ini dulu,” tuturnya.

    Dia mengatakan DTSEN bersifat dinamis, pemutakhiran penting dilakukan untuk menjaga keakuratan data.

    Gus Ipul mengajak para Kepala Daerah dan pilar-pilar sosial yang hadir untuk membantu melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur formal dan partisipatif.

    “Maka itu sekarang kita sama-sama ayo memutakhirkan data, saya ingin ngajak kita bantu BPS, BPS tidak bisa sendirian, BPS perlu tangan-tangan sambungan, untuk supaya kita memperoleh data yang lebih valid,” ujarnya.

    Jalur pemutakhiran formal dilakukan melalui musyawarah di Desa lalu dilanjutkan ke Dinas Sosial. Sedangkan, jalur partisipatif dibuka supaya masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam proses pemutakhiran melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan seperti Cek Bansos.

    “Semua ikut mengawasi dan berpartisipasi, kita buka jalur partisipasi, jalur partisipasi lewat aplikasi namanya Cek Bansos, masukkan, usul, atau sanggah,” urainya.

    Pemutakhiran diharapkan bisa membuat DTSEN lebih valid sehingga program atau bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran.

    “Ini terus terang dalam rangka penguatan reformasi penyaluran Bansos. Kenapa, karena selama ini, ditengarai banyak Bansos yang tidak tepat sasaran,” katanya.

    Selain mempertajam sasaran, Gus Ipul menekankan pentingnya perubahan paradigma dari pemberian bantuan sosial ke pemberdayaan, mengurangi ketergantungan pada bansos. “Maka di era Presiden Prabowo ingin memperkuat pemberdayaannya ini,” ujar Gus Ipul.

    Pada pertemuan ini, Gus Ipul juga mengajak para Kepala Daerah untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Di Bangkalan, pada 30 September mendatang akan diresmikan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 51 Bangkalan yang mengampu siswa jenjang SD dan SMP.

    “Mungkin sekarang orang masih ragu, mungkin orang sekarang masih was-was. Tapi setelah Sekolah Rakyat ini operasional, dengan dukungan penuh dari Presiden, pada masa-masa yang akan datang, Insyaallah akan orang mulai berebut untuk Sekolah Rakyat,” tuturnya.

    Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk pada desil 1 dan 2 DTSEN. Gus Ipul menekankan tidak boleh ada titipan dalam rekrutmen siswa Sekolah Rakyat.

    “Tapi untuk itu saya ngajak waspada, bahwa yang bisa sekolah disini tetap adalah mereka-mereka yang di desil satu yang miskin ekstrim dan miskin. Kita harus konsisten disitu. Jangan ada sogok menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada titipan-titipan,” jelasnya.

    Di Sekolah Rakyat tidak hanya diajarkan pelajaran akademik, namun juga ada pelatihan keterampilan dan pendidikan karakter termasuk nilai-nilai keagamaan. Gus Ipul memastikan Sekolah Rakyat khususnya di wilayah Madura akan bekerja sama dengan ulama-ulama dan pengasuh pesantren.

    “Kita semua undang untuk ikut mengawal juga pendidikan agamanya,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Panen Raya Jagung di Madiun, Polri dan Petani Bersatu Perkuat Ketahanan Pangan

    Panen Raya Jagung di Madiun, Polri dan Petani Bersatu Perkuat Ketahanan Pangan

    Madiun (beritajatim.com) – Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, pada Sabtu (27/9/2025) menjadi pusat kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III.

    Acara ini dihadiri Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara bersama jajaran Forkopimca, perwakilan Bulog, Dinas Pertanian, BPS, perangkat desa, dan masyarakat setempat.

    Panen raya tersebut digelar sebagai langkah bersama antara Polri, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk memperkuat ketahanan pangan. Jagung dipilih sebagai komoditas unggulan karena memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan pangan di wilayah Madiun dan sekitarnya.

    Tidak hanya ikut memanen jagung, Kapolres Madiun juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para petani. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri dalam meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

    “Kerja keras para petani patut diapresiasi karena berkontribusi besar menjaga ketersediaan pangan. Panen raya ini juga menunjukkan semangat kebersamaan. Polri siap mendampingi masyarakat, bukan hanya soal keamanan, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan,” ujar Kapolres Madiun.

    Ia berharap kegiatan panen raya bisa menjadi dorongan bagi petani untuk terus berproduksi, sekaligus memantik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian.

    Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh keakraban, mencerminkan semangat gotong royong antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan daerah. [rbr/ian]

  • Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Perencanaan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (26/9/2025).

    Sebelumnya, berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan subsidi melalui kartu-kartu yang dikelola oleh masing-masing instansi. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, langkah penyederhanaan dan integrasi bantuan sosial dilakukan dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya reformasi tata kelola bansos agar lebih efektif.

    “Ini salah satu momentum kita untuk mencoba melakukan reformasi tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Sosial mendapatkan amanat untuk mengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Mengemban dua program priorotas pengentasan kemiskinan, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial tidak bisa melakukannya sendiri.

    “Dalam RPJMN, kami diberi tugas sebagai pengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Tapi sekali lagi, ini juga harus bekerja sama dengan Kementerian-kementerian yang lain,” ungkapnya.

    Kartu Usaha Afirmatif sendiri merupakan salah satu program pemerintah untuk memanggulangi kemiskinan. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan dengan cara memberdayakan pelaku saha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Melalui pengelolan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan pemberdayaan untuk menggerakkan roda perekonomian, Gus Ipul juga berharap agar masyarakat tak lagi mengalami ketergantungan atau demotifasi karena menggantungkan hidupnya kepada bansos. Dengan begitu, target pengentasan kemiskinan ekstrem 0 persen akan bisa tercapai.

    “Mari kita mengubah mindset mengikuti arahan Presiden. Bansos sementara, berdaya itu selamanya.”

  • Tanam Jagung Bareng di Pangkep, Tamsil Linrung Sebut Derajat Pertanian Meningkat di Tangan Amran Sulaiman

    Tanam Jagung Bareng di Pangkep, Tamsil Linrung Sebut Derajat Pertanian Meningkat di Tangan Amran Sulaiman

    FAJAR.CO.ID, PANGKEP — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara resmi mencanangkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Penanaman komoditas jagung dipilih untuk menyukseskan target satu juta hektar yang ditetapkan Presiden.

    “Jagung merupakan komoditas strategis. Selain sebagai pangan dan pakan, hilirisasi jagung menghasilkan biofuel,” ujar Tamsil Sabtu (27/9).

    Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan ini menerangkan, bahwa Sulsel dan kawasan Indonesia Timur dikenal sebagai sentra penghasil jagung. Saat ini, produksi jagung di Sulsel adalah terbesar kedua setelah Jawa Timur.

    “Kolaborasi DPD dengan Kementerian Pertanian merupakan upaya kita meningkatkan produksi jagung Indonesia, agar berada di tiga besar dunia,” ungkapnya.

    Secara khusus, Tamsil Linrung mengapresiasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

    “Dukungan Pak Mentan memberi arti, lebih dari sekadar seremoni. Kehadiran beliau menjadi simbol kebangkitan pertanian, apalagi kita masih berada dalam momentum Hari Tani Nasional,” ucap Tamsil.

    Menurut Tamsil, sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian menunjukkan dedikasi tinggi dalam menerjemahkan visi Presiden di sektor pertanian. Hal itu, kata dia, terbukti dari meningkatnya kesejahteraan petani berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).

  • Menkeu Purbaya Duga Tim Presiden Belum Hitung Risiko Penaikan Bunga Deposito Valas

    Menkeu Purbaya Duga Tim Presiden Belum Hitung Risiko Penaikan Bunga Deposito Valas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal penaikan bunga deposito valas oleh himbara di tengah keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong repatriasi dolar WNI di luar negeri. Awalnya, Purbaya memastikan bahwa pihaknya tidak memberikan perintah kepada himbara untuk menaikkan bunga deposito valas hingga ke 4%. 

    Dia meyakini bahwa Danantara tidak melakukan intervensi secara langsung, karena praktik bisnis yang didorong sesuai dengan kondisi pasar. 

    Adapun dia mengakui bahwa sebelumnya pemerintah memang tengah mempertimbangkan insentif untuk mendorong repatriasi dolar WNI yang ditaruh di luar negeri, salah satunya dari Singapura. Hal itu juga diungkapkan pertama kali oleh Purbaya usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025). 

    “Memang pernah ada diskusi kan waktu itu saya bilang di sana bahwa akan ada insentif ke pemegang valas, supaya mindahin valas dari Singapura ke Indonesia, kira-kira gitu. Cuma itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung. Dan sepertinya pada waktu Presiden memerintahkan timnya untuk menghitung risiko yang mereka sebelumnya tidak hitung,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025). 

    Secara pribadi, Purbaya menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang pro pasar (pro market) sehingga kebijakan yang didorong olehnya bukan bunga rendah, melainkan untuk mendorong penambahan suplai uang di sistem perekonomian.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa keputusan himbara untuk menaikkan bunga deposito valas itu akan mendorong konversi deposito rupiah ke denominasi dolar. 

    Saat bunga deposito valas dinaikkan lebih tinggi ke 4%, di sisi lain LPS justru menurunkan suku bunga penjaminan rupiah. Terakhir, tingkat bunga penjaminan (TBP) sudah kembali dipangkas sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5%. 

    Purbaya mengklaim sudah mewanti-wanti tim Presiden Prabowo terkait dengan risiko tersebut. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut siapa tim yang dimaksud.  

    “Saya udah memberi masukan itu, jadi mereka harus hitung itu. Dulu saya selalu hitung sih, cuma saya enggak tahu kenapa keluar angka itu. Mungkin ada yang terlalu eager menjalankan ide Pak Presiden. Artinya belum dihitung dulu risikonya,” kata Purbaya.

  • Polres Blitar Panen 34 Ton Jagung, Bukti Nyata Polri Jaga Kedaulatan Pangan

    Polres Blitar Panen 34 Ton Jagung, Bukti Nyata Polri Jaga Kedaulatan Pangan

    Blitar (beritajatim.com) – Kepolisian Resor (Polres) Blitar tidak hanya gencar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turun langsung ke sawah. Hari ini, Jumat (27/09/25), Polres Blitar menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di lahan binaan mereka.

    Acara ini menjadi simbol keberhasilan sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Panen raya yang dipusatkan di Dusun Kemloko 7, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, serta di Kecamatan Panggungrejo, merupakan hasil kerja sama antara Polres Blitar dengan CV Lang Buana.

    Total lahan yang dipanen mencapai 2,9 hektare, dengan rincian 1,9 Ha di Garum dan 1 Ha di Panggungrejo. Jenis jagung yang ditanam adalah Jagung F1 (konsumsi) yang berasal dari benih unggul bernama Bhayangkara.

    Keberhasilan panen kali ini sungguh luar biasa. Estimasi hasil panen diperkirakan mencapai ±12 ton per hektare, sehingga total hasil panen dari seluruh lahan mencapai sekitar 34 ton jagung glondong. Angka ini menjadi kontribusi nyata Polres Blitar dalam menjamin ketersediaan pangan lokal.

    Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlurrahman, menegaskan peran aktif Polri dalam sektor pertanian. “Kami siap mengawal seluruh proses, dari tanam hingga distribusi hasil panen. Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan melalui pembinaan pertanian,” tegasnya.

    Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar melaporkan bahwa produktivitas jagung di wilayah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh teknologi pertanian modern dan pola tanam adaptif yang diterapkan.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) turut menguatkan posisi strategis Blitar. BPS mencatat wilayah ini sebagai salah satu daerah penyokong utama komoditas jagung di Jawa Timur.

    Kegiatan ini secara simbolis memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan para petani, dan menegaskan komitmen seluruh jajaran Forkopimda Blitar dalam membangun ketahanan pangan nasional.

    “Acara ini menjadi simbol kolaborasi kuat Polres Blitar dengan CV Lang Buana dalam membangun ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ekonomi daerah,” tandasnya. (owi/ian)

  • Wujudkan Swasembada Pangan, Kementan dan DPD Tanam Jagung di 4 Provinsi

    Wujudkan Swasembada Pangan, Kementan dan DPD Tanam Jagung di 4 Provinsi

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan penanaman jagung serentak di 4 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Tengah. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan program strategis Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yaitu Swasembada Pangan Nasional.

    Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan RI Dr. Hermanto menegaskan, sebagaimana perintah Presiden, swasembada pangan di Indonesia harus segera diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    “Kita tidak boleh bergantung pada sumberdaya makanan dari luar. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri,” katanya saat Pencanangan Senator Peduli Ketahanan Pangan berupa Penanaman Bibit Jagung dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan” di Kupang, NTT, Sabtu (27/09/2025). Hadir dalam acara itu Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas.

    Ia mengungkapkan, tahun 2025 merupakan tahun strategis dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2025-2029. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional adalah pangan yang cukup, terjangkau dan berkelanjutan.

    Oleh karena itu, kegiatan penanaman jagung ini tidak hanya sebatas seremoni, melainkan bagian dari gerakan nasional membangun kedaulatan jagung, sebagai salah satu komoditas utama pangan dan bahan baku pakan domestik.

    Ia menjelaskan, berdasarkan Data KSA BPS Amatan Juli 2025 menunjukkan luas panen jagung secara nasional selama Januari-Oktober 2025 diperkirakan sebesar 2,35 juta hektare, meningkat 0,10 juta ha (4,25%) dibandingkan luas panen jagung periode sama tahun 2024.

    Sejalan dengan luas panen tersebut, produksi Jagung Pipilan Kering KA (kadar air) 14% periode Januari – Oktober 2025 diperkirakan 13,60 juta ton, dan meningkat 0,52 juta ton (3,98%) dibandingkan produksi Jagung periode sama pada tahun 2024.

    Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), luas panen jagung tahun 2025 diperkirakan sebesar 112.137 hektare, dengan produksi Jagung Pipilan Kering KA 14% mencapai 291.886 ton.

    “Kita berharap, melalui kegiatan penanaman jagung serentak di 4 (empat) Provinsi Indonesia, dapat semakin meningkatkan produksi jagung nasional. Sehingga upaya dalam mewujudkan swasembada pangan sudah di depan mata,” katanya.

     

  • Hadapi Tantangan Penyempitan Lahan, Jakarta Perlu Tata Ruang yang Lebih Berkelanjutan – Page 3

    Hadapi Tantangan Penyempitan Lahan, Jakarta Perlu Tata Ruang yang Lebih Berkelanjutan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Jakarta menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan tata ruang kota. Dengan luas wilayah 661,5 km² dan populasi lebih dari 10 juta jiwa pada April 2024 (BPS), kebutuhan ruang semakin mendesak.

    Penyempitan lahan di Jakarta terjadi akibat berbagai faktor. Selain pertumbuhan penduduk, kondisi alam seperti banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah turut memperburuk situasi. Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman maupun komersial, ditambah praktik spekulasi tanah, semakin menekan ketersediaan ruang yang layak.

    Kondisi tersebut membawa dampak luas, mulai dari permukiman yang semakin padat, berkurangnya ruang terbuka hijau, hingga meningkatnya harga tanah dan properti yang membuat akses terhadap hunian layak semakin sulit. Dari sisi lingkungan, penyempitan lahan juga berkontribusi pada meningkatnya polusi, berkurangnya daerah resapan air, serta tingginya risiko banjir.

    Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pengaturan pemanfaatan lahan secara bijak. Salah satu instrumen yang memiliki peran penting adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui kebijakan yang adil dan proporsional, PBB dapat mendorong pemanfaatan tanah agar tidak hanya menjadi objek spekulasi, melainkan benar-benar dimanfaatkan secara produktif.

    Di Jakarta, penerapan PBB dibedakan antara objek hunian dan non-hunian. Dasar perhitungan PBB untuk hunian hanya sebesar 40% dari NJOP, sementara untuk non-hunian sebesar 60% dari NJOP. Skema ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik tanah, kebutuhan pembangunan, dan keberlanjutan tata ruang kota.

    Selain itu, manfaat PBB juga kembali kepada masyarakat melalui pembangunan ruang publik dan fasilitas umum, seperti taman kota yang asri serta layanan transportasi umum yang lebih baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan insentif bagi warga, di antaranya pembebasan PBB 100% untuk rumah tapak dengan NJOP hingga Rp2 miliar, khusus bagi wajib pajak orang pribadi, yang berlaku untuk satu objek pajak.

    Tak hanya itu, warga juga mendapat potongan 5% apabila melunasi PBB sebelum 30 September 2025, yang sekaligus menjadi batas akhir pembayaran PBB-P2 tahun ini. Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk kontribusi nyata dalam membangun Jakarta yang lebih tertata, adil, dan berkelanjutan.

     

    (*)

  • Kepala Bappenas Minta BPS Jaga Kredibilitas Data

    Kepala Bappenas Minta BPS Jaga Kredibilitas Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) terus menjaga kredibilitas data.

    Rachmat menekankan pembangunan nasional yang baik hanya bisa diwujudkan dengan data yang baik, yang dikumpulkan melalui metodologi tepat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berintegritas.

    “Hanya dengan data yang benar, maka kita bisa menghasilkan program yang benar,” ujar Rachmat dalam peringatan Hari Statistik Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (26/9/2025) malam.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar BPS bebas dari tekanan pihak mana pun, serta menyajikan data berdasarkan metodologi yang benar.

    Rachmat turut menggarisbawahi bahwa statistik merupakan “mata” bagi para pengambil kebijakan dan “telinga” bagi penyusun strategi pembangunan. Dia menekankan data bukan sekadar angka, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Kami di Bappenas juga meminta kepada BPS supaya tidak hanya mencatat, tapi juga mengukur. Tidak hanya mencatat dan mengukur, tapi juga melihat dampaknya,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya integrasi data statistik dengan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. Rachmat mengibaratkan dalam pembangunan rumah tidak cukup hanya rumahnya saja, tetapi juga memastikan akses jalan, fasilitas publik, dan lingkungan yang menunjang kehidupan di sekelilingnya.

    Profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menegaskan bahwa statistik yang baik akan menuntun Indonesia menuju visi Indonesia Emas dalam 20 tahun mendatang.

    “Mari kita jadikan data sebagai cahaya, cahaya untuk menuntun langkah menuju Indonesia jaya. Kita bayangkan tanpa cahaya kita masuk di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itu, kalau ada statistik, ada cahaya,” tutupnya.

  • Bocoran Rencana Prabowo Resmikan 25 Ribu Unit Rumah Subsidi

    Bocoran Rencana Prabowo Resmikan 25 Ribu Unit Rumah Subsidi

    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan 25 ribu rumah subsidi yang berlokasi di 30 provinsi di seluruh Indonesia.

    Acara peresmian rencananya dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat.

    “Hari senin kami undang Presiden datang ke acara kami di Bogor, karena kai ingin pertama kalinya, mudah-mudahan tidak ada halangan, akan meresmikan sekaligus, peresmian 25 ribu rumah subsidi di hari yang sama, di jam yang sama di 90 titik di Indonesia dan 30 provinsi,” ujar menteri yang biasa disapa Ara dalam acara Peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) di Hotel Grand Platinum, Jumat (25/9/2025).

    Ara menyampaikan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam menjalankan program rumah subsidi.

    Berkat data dari BPS, pihaknya bisa menyalurkan rumah subsidi ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti dari kelompok petani, nelayan, hingga tenaga kerja. Untuk pekerja saja, sebut Ara, realisasi rumah subsidinya sudah mencapai 60 ribu.

    “Berkat dukungan BPS kita bisa alokasikan dengan kriteria MBR dan kita juga bisa alokasikan duat petani 20.000, nelayan 20.000, tenaga kerja harusnya 20.000, tapi sekarang sudah sekitar 60.000,” tuturnya.

    Ara menambahkan, rumah subsidi juga akan mengalir untuk sopir, tenaga kerja migran, hingga perawat. Program ini diharapkan membuat masyarakat yang membutuhkan benar-benar bisa memiliki rumah.

    “Buat wartawan 3.000, buat sopir 8.000, buat tenaga migran, buat bidan, buat perawat. Dan saya bersyukur, bulan lalu kita sudah bisa kasih kepada cukup banyak ART di Indonesia sehingga bisa memiliki rumah,” tutur Ara.

    (ily/hns)