Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Tarif Impor AS 19% Belum Berlaku, Ekspor RI 2025 Diharapkan Masih Kuat

    Tarif Impor AS 19% Belum Berlaku, Ekspor RI 2025 Diharapkan Masih Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyebut tarif impor yang dikenakan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap barang-barang yang dikirim dari Indonesia belum berlaku. Untuk itu, kinerja ekspor RI diperkirakan masih kuat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025. 

    Sebelumnya, tarif impor AS yang dikenakan pemerintahan Presiden Donald Trump kepada mitra-mitra dagangnya berlaku pada 7 Agustus 2025 termasuk Indonesia. Dalam hal ini, tarif impor untuk Indonesia berhasil dinegosiasi dari awalnya 32% menjadi 19%. 

    Akan tetapi, tarif 19% bagi barang-barang asal Indonesia ke AS maupun 0% sebaliknya itu belum berlaku di lapangan. Sebab, kedua belah pihak masih dalam tahap penyusunan dokumen-dokumen hukum kesepakatan bea masuk tersebut (legal drafting). 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin tim negosiator dengan pihak Gedung Putih maupun Utusan Perdagangan AS, menyebut pemerintah RI masih menyusun legal drafting serta menegosiasikan lebih lanjut beberapa barang atau produk yang bisa dikecualikan dari tarif 19%. 

    “Tarif AS kan masih dalam negosiasi, sehingga ini belum berlaku. Jadi kalau kita lihat data dari BPS, ekspor masih kuat,” ujar Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Setidaknya sampai dengan Oktober 2025 ini, pemerintah Indonesia dari lintas kementerian/lembaga akan terus melakukan pertemuan bilateral secara daring dengan pihak United States Trade Representatives (USTR). Ada beberapa dokumen hukum yang harus diselesaikan kedua belah pihak. 

    Misalnya, dokumen terkait dengan kesepakatan perdagangan kedua negara (Agreement on Reciprocal Trade) hingga komitmen khusus antara AS dan negara mitra (Country Specific Commitment).  

    Oleh sebab itu, Airlangga memastikan bahwa tarif 19% untuk barang-barang dari Indonesia ke AS serta sebaliknya sebesar 0% belum berlaku. Harapannya, pemerintah Indonesia dan AS akan segera menyelesaikan legal drafting pada bulan depan. 

    “Jadi tunggu sampai final, kita sedang siapkan. Harapannya tentu Oktober ini bisa diselesaikan,” terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

    Secara simultan, pemerintah juga tengah memastikan agar legal drafting dimaksud bakal mengecualikan tarif atau bea masuk 19% untuk sejumlah komoditas dari Indonesia seperti kelapa sawit, karet maupun kakao.

    “Semua yang dari tanah Indonesia seperti kelapa sawit, karet, kakao itu, hampir dipastikan bisa diberikan nol [tarif],” pungkasnya. 

    Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa 22 September 2025 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya mengungkap bahwa surplus neraca perdagangan masih berlanjut pada Agustus 2025 tercatat sebesar US$5,3 miliar. 

    Torehan itu lebih tinggi dari yang telah disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), awal September ini, yakni untuk Juli 2025 sebesar US$4,17 miliar. 

    Purbaya lalu lebih menyoroti surplus neraca perdagangan kumulatif Januari-Agustus 2025 yang tercatat sudah mencapai US$41,06 miliar. Pertumbuhannya melesat hingga 52,3% dari torehan Januari-Agustus 2024 yang hanya US$32,7 miliar. 

    Dia mengakui bahwa ada pengaruh dari langkah eksportir melakukan pengiriman barang lebih dulu untuk menghindari tarif impor AS yang diterapkan 7 Agustus 2025 lalu. Barang-barang dari Indonesia yang masuk ke AS, dalam hal ini, dikenakan tarif hingga 19% atau lebih rendah dari ketetapan awal sebesar 32%. 

    “Ini pertumbuhan yang amat spektakuler, kalaupun ada orang bilangnya karena mau ada tarif maka frontloading, tetapi kalau saya lihat tetap saja tumbuh ini menunjukkan globalnya enggak jelek-jelek amat. Jadi sekarang kita tinggal menjaga domestiknya seperti apa,” jelas Purbaya, dikutip Rabu (24/9/2025).

  • MotoGP Dorong Keterisian Kamar Hotel di NTB

    MotoGP Dorong Keterisian Kamar Hotel di NTB

    Bisnis.com, JAKARTA — Akhir pekan ini, tepatnya 3—5 Oktober 2025, perhatian penggemar otomotif akan tertuju ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perhelatan MotoGP seri ke-18 akan berlangsung di Pertamina Mandalika Circuit.
     
    Mandalika pertama kali menjadi tuan rumah MotoGP pada 2022. Rencananya, sirkuit tersebut masih akan menggelar event MotoGP secara rutin hingga 2031.
     
    Kepastian Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP disampaikan oleh CEO Dorna Sports Carlos Ezpeleta saat menggelar konferensi pers dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir pada Senin (29/9/2025).
     
    “Kedatangan saya di Indonesia kali ini membangkitkan kenangan tersendiri dengan Menpora RI, Erick Thohir, karena kolaborasi kami 4 tahun lalu menjadi awal terselenggaranya MotoGP di Indonesia,” ujar Carlos Ezpeleta dikutip dari keterangan resmi Kemenpora.

    Menurut Carlos, salah satu yang membuat Dorna menggelar event MotoGP di Mandalika karena melihat tingginya antusiasme penggemar adu ‘jet darat’ di Indonesia.

    “Di Asia Tenggara, penggemar MotoGP di Indonesia sangat tinggi. Ini adalah pasar yang besar untuk olahraga. Tahun ini pelaksanaan MotoGP di Indonesia akan menjadi pagelaran yang menakjubkan di akhir pekan di mana tempatnya juga sangat menawan, kami harap kita semua bisa bertemu di Lombok,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Barat (NTB) Yusron Hadi menuturkan pemerintah daerah cukup senang dan bangga dengan adanya event MotoGP di Mandalika, Lombok.

    “Kami harap bisa memberikan efek yang baik bagi tidak saja sektor pariwisata tapi juga sektor penunjang lainnya. Ayo datang saksikan di mana Marc Marquez sebagai juaranya tapi apakah dia mampu menaklukan sirkuit Mandalika tanpa terjatuh?” katanya.

    Konsisten Tumbuh

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi NTB menjadi salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang mencatat pertumbuhan tingkat penghunian kamar (TPK).

    Sepanjang periode Januari—Juli 2025, TPK di NTB tercatat tumbuh 0,8% dengan tingkat keterisian kamar 37,69%. Provinsi lain yang hunian kamar tumbuh yakni Jakarta yang tumbuh 1,07% dengan hunian 50,96% dan Sumatra Barat yang tercatat tumbuh 0,36% dengan keterisian 41,86% sepanjang Januari—Juli 2025.

    Adapun 35 provinsi lain, mencatat kontraksi pada tingkat hunian hotel dengan penurunan paling tinggi tercatat di Aceh (15,54%), Kalimantan Timur (11,41%), dan Kepulauan Riau (10,33%).

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan bahwa TPK hotel berbintang pada Juli 2025 mencapai 52,79% atau turun 3,57% secara tahunan.

    “Tetapi naik sebesar 2,81% secara bulanan. Sementara itu, TPK hotel nonbintang pada Juli 2025 mencapai 26,6%, turun 1,42% dibandingkan dengan Juli  2024, tetapi mengalami peningkatan 0,46% dibandingkan dengan Juni 2025. Rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang pada Juli 2025 mencapai 1,62 malam, mengalami peningkatan sebesar 0,01% dibandingkan dengan Juli 2024,” katanya.

    Jika dilihat tingkat hunian kamar khususnya di NTB, berdasarkan data BPS mencatat pertumbuhan yang cukup baik sejak adanya perhelatan MotoGP.

    Sebagai gambaran, hunian kamar di NTB pada rata-rata pada 2021 tercatat 33,51%. Kemudian pada 2022, hunian kamar di NTB rata-rata tercatat 34,25, selanjutnya kenaikan berlanjut pada 2023 sebesar 37,94, dan pada 2024 sebesar 40,39%.

    Periode puncak hunian kamar di wilayah NTB, berdasarkan catatan selama 3 tahun terakhir biasanya terjadi pada kuartal ketiga hingga akhir tahun, periode yang bertepatan dengan perhelatan MotoGP dan libur akhir tahun. (*)

  • Klarifikasi Purbaya & Tudingan Kebijakan Himbara Picu Depresiasi Rupiah

    Klarifikasi Purbaya & Tudingan Kebijakan Himbara Picu Depresiasi Rupiah

    Bisnis.com, JAKARTA — Tren depresiasi mata uang rupiah selama beberapa hari terakhir menjadi sinyal negatif bagi perekonomian. Meski demikian, pemerintah cukup optimistis bahwa tren itu hanya berlangsung sementara, dan pada akhirnya akan kembali ke batas psikologisnya. 

    Sekadar catatan bahwa nilai tukar rupiah terh ditutup menguat 0,35% ke level Rp16.680 per dolar AS pada perdagangan Senin (29/9/2025). Di level itu, rupiah melemah 1,07% dalam 1 bulan atau merosot 3,28% secara year-to-date (YtD). 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung kebijakan kenaikan deposito valas secara sepihak oleh Himbara sebagai pemicu pelemahan rupiah. Dia menyebut bahwa investor pada pekan lalu sempat terpengaruh sentimen kebijakan Himbara. Padahal, menurutnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak tahu menahu soal kebijakan tersebut. 

    Purbaya meyakini rupiah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali menguat setelah investor mengetahui bahwa kebijakan kenaikan suku bunga deposito sampai 4% bukan bagian dari kebijakan pemerintah.

    “Jadi seharusnya rupiah akan menguat. Kalau kita lihat… artinya yang tadinya mau tukar rupiah ke dolar enggak jadi karena ternyata masih tinggi rupiah bunganya,” jelas Purbaya saat ditemui di acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya menjelaskan bahwa investor akan melihat prospek perekonomian dalam suatu negara untuk berinvestasi. Untuk itu, dia meyakini investor akan kembali masuk ke Indonesia dengan aliran modalnya setelah prospek ekonomi Indonesia membaik. 

    Dia mencontohkan proyek-proyek dengan multiplier effect tinggi seperti perumahan rakyat, yang baru saja dihadirinya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini proyek-proyek serupa akan memberikan sentimen positif kepada investor untuk kembali lagi ke dalam negeri. 

    “Asing akan masuk ke sini. Ya pada saat itu terjadi rupiah akan cenderung menguat,” terangnya. 

    BI Ingatkan Investor

    Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjaga stabilitas rupiah di tengah kesibukannya ikut ‘cawe-cawe’ program pemerintah guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Otoritas moneter juga meminta investor untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 

    Sekadar catatan bahwa, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.740-Rp16.810 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (26/9/2025).

    Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,39% atau 64,50 poin ke level Rp16.749 per dolar AS pada perdagangan Rabu (23/9/2025). Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau naik tipis 0,01% menuju level 97,88.

    “Bank Indonesia menggunakan seluruh instrumen yang ada secara bold, baik di pasar domestik melalui instrumen spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder, maupun di pasar luar negeri di Asia, Eropa, dan Amerika secara terus menerus, melalui intervensi NDF”, kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam siaran resminya, Jumat (26/9/2025). 

    Gubernur BI Perry Warjiyo

    Perry cukup yakin seluruh upaya yang dilakukan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah, sesuai nilai fundamentalnya. Bank Indonesia juga mengajak seluruh pelaku pasar untuk turut bersama-sama menjaga iklim pasar keuangan yang kondusif, sehingga stabilitas nilai tukar Rupiah dapat tercapai dengan baik.

    Sebelumnya, Perry juga pernah mengemukakan bahwa depresiasi rupiah terjadi akibat tekanan domestik maupun global.

    Perry mengatakan bahwa penurunan terjadi beberapa hari belakangan kendati secara umum pada September 2025 menguat 0,30% dibandingkan bulan lalu yakni Agustus 2025.

    “Secara keseluruhan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada September 2025 menguat 0,30% dari Agustus 2025 meskipun minggu-minggu ini ada tekanan baik dari sisi global maupun sisi domestik,” ujarnya pada rapat Komisi XI DPR, Senin (22/9/2025).

    Rupiah Tertekan 

    Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual menjelaskan, risiko dari langkah himbara menaikkan bunga deposit valas itu yakni semakin meningkatkan konversi lokal simpanan denominasi rupiah ke dolar. 

    “Risikonya malah bisa meng-intensify konversi lokal simpanannya ke dolar, instead of tahan foreign. Apalagi suku bunga penjaminan rupiah hanya 3.75%, di bawah suku bunga dollar yang ditawarkan,” jelas David kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025). 

    David pun mengakui kenaikan suku bunga valas bisa memengaruhi efektivitas kebijakan Bank Indonesia (BI), yang selama ini kian akomodatif dalam mendorong transmisi penurunan suku bunga acuan ke perbankan. Harapannya, suku bunga acuan yang turun bisa turut menurunkan suku bunga kredit sehingga penyaluran pembiayaa ke sektor riil bisa lebih masif. 

    Sejak September 2024, BI sudah memangkas suku bunganya hingga 125 bps sampai ke level 4,75% bulan ini. Level bulan ini sudah menyentuh titik terendah sejak 2022 lalu. 

    David juga menyebut tekanan terhadap rupiah juga disebabkan oleh volatilitas pasar akibat ketertarikan investor terhadap imbal hasil. Sejak awal 2025, paparnya, suku bunga di banyak negara emerging markets seperti halnya Indoesia dalam tren menurun. 

    Tren kenaikan hanya terjadi di Jepang dan Brasil, di mana aset-aset di negara tersebut masih menjadi sasaran investor.  Sementara itu, aset lain seperti saham teknologi dan komoditas mencaup emas, perak, platinum hingga palladium kian menarik di tengah masih berlanjutnya ekspektasi penurunan bunga ke depan. 

    “Outflow di pasar obligasi lebih pada ekspektasi yield obligasi negara dan instrumen-instrumen investasi di atas. Sulit menahannya dengan menaikkan suku bunga dollar,” terangnya. 

  • Purbaya Optimistis Rupiah Segera Menguat, Ini Alasannya

    Purbaya Optimistis Rupiah Segera Menguat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) tetap meyakini nilai tukar rupiah akan menguat setelah beberapa hari belakangan mengalami depresiasi akibat berbagai faktor. 

    Purbaya menyampaikan bahwa investor pekan lalu sempat terpengaruh sentimen terkait dengan kebijakan himbara menaikkan bunga deposito valas hingga ke 4%. Padahal, Bendahara Negara itu mengakui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak tahu menahu soal kebijakan tersebut. 

    Sembari pemerintah mencoba untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi, Purbaya masih meyakini rupiah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali menguat. Utamanya setelah kementeriannya memastikan bahwa kebijakan himbara itu bukan bagian dari kebijakan pemerintah.

    Sehingga, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini investor tidak akan buru-buru menukarkan uangnya dari denominasi rupiah ke dolar atas iming-iming bunga deposito valas yang lebih tinggi.  

    “Jadi seharusnya rupiah akan menguat. Kalau kita lihat… artinya yang tadinya mau tukar rupiah ke dolar enggak jadi karena ternyata masih tinggi rupiah bunganya,” jelas Purbaya saat ditemui di acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

    Purbaya menjelaskan bahwa investor akan melihat prospek perekonomian dalam suatu negara untuk berinvestasi. Untuk itu, dia meyakini investor akan kembali masuk ke Indonesia dengan aliran modalnya setelah prospek ekonomi Indonesia membaik. 

    Dia mencontohkan proyek-proyek dengan multiplier effect tinggi seperti perumahan rakyat, yang baru saja dihadirinya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini proyek-proyek serupa akan memberikan sentimen positif kepada investor untuk kembali lagi ke dalam negeri. 

    “Asing akan mausk ke sini. Ya pada saat itu terjadi rupiah akan cenderung menguat,” terangnya. 

    Apabila mengacu pada data Bank Indonesia (BI), aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sebesar Rp2,71 triliun selama 22-25 September 2025. 

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memerinci bahwa investor tercatat keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,16 triliun dan Rp5,06 triliun. 

    Namun, terdapat modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp4,51 triliun. Dengan demikian, modal asing keluar bersih menjadi sebesar Rp2,71 triliun. 

    Sejak awal tahun ini hingga 25 September 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp51,34 triliun dan Rp128,85 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp36,25 triliun. 

    Di tengah kondisi tersebut, premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia tenor 5 tahun tercatat meningkat dari 69,59 basis poin (bps) per 19 September menjadi 83,18 bps per 25 September 2025. 

    Kenaikan CDS mencerminkan persepsi risiko yang lebih tinggi terhadap surat utang Indonesia di pasar global. Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan. 

    “Nilai tukar rupiah dibuka melemah di level Rp16.750 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (26/9), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (18/9) yang berada di level Rp16.735 per dolar AS,” terang Ramdan. 

  • Prabowo targetkan bangun 2.000 desa nelayan dan cetak sawah 480.000 ha

    Prabowo targetkan bangun 2.000 desa nelayan dan cetak sawah 480.000 ha

    Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan akan membangun desa nelayan hingga 2.000 lokasi, serta mencetak sawah baru seluas 480 ribu hektare guna meningkatkan ekonomi rakyat, khususnya petani dan nelayan.

    Presiden mengatakan 100 desa nelayan yang saat ini sedang berjalan, akan ditambah menjadi minimal 1.000 desa nelayan pada 2026, bahkan total mencapai 2.000 desa nelayan yang memiliki gudang penyimpanan untuk hasil produksi perikanan.

    “Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara musyawarah nasional salah satu partai politik di Jakarta, Senin.

    Presiden menjelaskan melalui desa nelayan, nelayan sekitar akan difasilitasi gudang penyimpanan (cold storage) dan dermaga untuk meningkatkan hasil produksi dan memaksimalkan pendapatan.

    Berdasarkan hasil percontohan desa nelayan di Biak, Papua, penghasilan para nelayan mengalami peningkatan sebesar 60-100 persen.

    Presiden juga akan membangun 20 ribu hektare tambak di pantai utara (Pantura) Jawa Barat sebagai tahap awal yang diproyeksi membuka 130 ribu lapangan kerja baru.

    Selain budidaya dan perikanan, Kepala Negara juga akan memperluas program cetak sawah baru mencapai 480 ribu hektare. Saat ini, cetak sawah yang telah berhasil mencapai 280 ribu hektare yang berdampak pada peningkatan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah.

    Berdasarkan catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan peningkatan produksi beras total sebesar 14,49 persen pada Januari–Juli 2025, yakni mencapai 21,76 juta ton, dengan rekor tertinggi 13,95 juta ton pada Januari–April 2025.

    Di sisi lain, produksi beras yang tinggi tersebut membuat Bulog kekurangan gudang penyimpanan. Oleh karenanya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun agar Bulog dapat membangun 100 gudang baru.

    “Bulog akan bangun 100 gudang baru masing-masing di tanah 5 hektare, gudang modern, dan itu mereka hanya butuh Rp5 triliun, karena penghematan dari macam-macam kebocoran dan korupsi,” kata Presiden.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Brimob Dapat Rumah Subsidi dari Prabowo Nasional 29 September 2025

    Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Brimob Dapat Rumah Subsidi dari Prabowo Nasional 29 September 2025

    Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Brimob Dapat Rumah Subsidi dari Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Maruarar Sirait (Ara) membeberkan bahwa salah satu pihak yang menerima rumah subsidi dari Presiden Prabowo Subianto adalah keluarga Affan Kurniawan.
    Affan diketahui merupakan seorang driver ojek online (ojol) yang tewas karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di Jakarta pada demo Agustus 2025 lalu.
    Selain itu, keluarga dari empat korban tewas dalam insiden pembakaran Gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, juga mendapat rumah subsidi.
    Hal tersebut Ara sampaikan saat menghadiri acara akad massal 26.000 rumah subsidi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
    “Hari ini ada 100 titik yang bersama Bapak, walaupun berjauhan, tapi bahagia karena dapat rumah subsidi dari pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Ara.
    “Kami juga melaporkan, Pak, kenapa hari ini juga, sesuai arahan Bapak memberikan perhatian untuk empat korban di Makassar bersama Mendagri, Bapak Qodari KSP, kami sudah memberikan pada saat di Makassar, Pak. Kemudian juga buat keluarga Affan di tempat ini, Pak,” sambungnya.
    Ara mengatakan, pemberian rumah subsidi ini mungkin tidak bisa mengobati rasa duka keluarga.
    Akan tetapi, kata dia, rumah subsidi ini menjadi bukti bahwa negara hadir di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
    “Memang ini tidak bisa mengobati kedukaan mereka, tapi menunjukkan Bapak Presiden negara hadir untuk memberikan perhatian kepada korban daripada demo kemarin, Pak,” jelas Ara.
    Lalu, Ara menyampaikan kenapa pihaknya memilih Bogor sebagai lokasi peresmian rumah subsidi.
    Dia mengatakan, Bogor merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem paling tinggi di Indonesia.
    “Dari data Ibu Kepala BPS, terbesar di Indonesia, 200.000 lebih rakyat Bogor itu masuk ke dalam kemiskinan ekstrem. Jadi kita memilih dengan alasan yang sangat substansi. Yang kedua, di sini juga kualitasnya sangat bagus, kualitasnya sangat bagus perumahannya, Pak, sering mendapatkan penghargaan,” katanya.
    Sementara itu, Ara juga mengungkit sosok dari pengembang rumah subsidi di Bogor.
    Dia menyebut nama pengembang itu adalah Angga yang dulunya adalah office boy di perusahaan yang ia pimpin. 
    “Tapi seperti Bapak ajarkan kepada kita semua, dengan doa dan kerja keras, hari ini dia sudah menjadi pemilik di tempat ini, Pak. Tahun lalu dia bangun 1.000 rumah, tahun ini dia bangun 2.000 rumah, dan tahun depan dia bisa bangun 5.000 rumah, Pak,” imbuh Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama Aliansi Ekonom Indonesia pada Senin (29/9/2025).

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, sejumlah ekonom terlihat mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pukul 13.30 WIB.

    Diantaranya tampak ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dan Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison.

    Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari individu-individu ekonom dan akademisi di bidang ekonomi menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.

    Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang.

    Penyampaian pernyataan bersama dari Aliansi Ekonom Indonesia ini diwakili oleh beberapa ekonom dan akademisi, di antaranya: Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho, Mervin Goklas Hamonangan.

    Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

    Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.

    Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.

    Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

    Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

    Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).

    Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kisah Nissi Taruli Felicia, Bangun Ruang Aman untuk Teman Tuli Nasional 29 September 2025

    Kisah Nissi Taruli Felicia, Bangun Ruang Aman untuk Teman Tuli Nasional 29 September 2025

    Kisah Nissi Taruli Felicia, Bangun Ruang Aman untuk Teman Tuli
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Diskriminasi dan kekerasan masih dialami oleh anak, terutama penyandang disabilitas. Padahal, konstitusi Indonesia, yakni Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, telah mengamanatkan untuk memberikan perlindungan.
    Diskriminasi terhadap anak dengan penyandang disabilitas paling kentara terlihat dalam hal pendidikan.
    Berdasarkan Survei Kesejahteraan Indonesia (SKI) 2024, jumlah anak penyandang disabilitas sebesar 1 juta dari total populasi anak yang mencapai 83 juta jiwa.
    Dikutip dari Statistik Pendidikan 2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,51 persen anak dengan disabilitas tidak pernah sekolah; 12,04 persen tidak tamat SD; 31,66 persen memiliki ijazah SD atau sederajat; 24,03 persen berijazah SMP atau sederajat; 22,17 persen tamat SMA atau sederajat; dan 5,58 persen lulus perguruan tinggi.
    Biaya,
    learned helplessness
    , dan penolakan dari sekolah menjadi penyebab anak dengan disabilitas tidak menempuh pendidikan.
    Selain diskriminasi, anak penyandang disabilitas juga rentan terhadap kekerasan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada 2021 mengungkap bahwa terdapat 1.025 kasus kekerasan terhadap anak dengan disabilitas.
    Rinciannya adalah kekerasan fisik (2,6 persen dari seluruh laporan kekerasan anak, baik penyandang disabilitas maupun non-penyandang disabilitas), kekerasan emosional (2,3 persen), kekerasan seksual (5,7 persen), eksploitasi (1,5 persen), perdagangan orang (2,6 persen), penelantaran (2,3 persen), dan lain-lain (3,7 persen).
    Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Co-Founder dan sekaligus Direktur Eksekutif FeminisThemis Nissi Taruli Felicia, penyandang Tuli yang sejak kecil telah merasakan stigma negatif.
    Terpilih sebagai salah satu anak muda dalam program Every U Does Good Heroes Unilever Indonesia pada 2021, ia aktif menyuarakan serta memperjuangkan hak-hak perempuan Tuli melalui kanal digital dan berbagai program.
    Sejak kecil, ia harus berjuang keras agar bisa belajar di sekolah umum. Ia lahir di keluarga yang bisa mendengar dan baru saat duduk di kelas 1 SD, guru wali kelasnya menyadari Nissi tidak merespons suara sebagaimana teman-temannya. Kenangan masa kecilnya itu masih lekat di ingatan.
    “Saya baru tahu tidak bisa mendengar ketika usia 7 tahun. Waktu itu saya diperiksa di rumah sakit besar di Jakarta dan baru mendapat diagnosis,” ujar Nissi kepada Kompas.com, Rabu (24/9/2025).
    Nissi melanjutkan, kala itu, dokter bahkan menyarankan Nissi agar pindah ke sekolah luar biasa (SLB). Meski begitu, ibunya kukuh menyekolahkan dirinya di sekolah umum.
    “Mama saya bilang, ‘Saya yakin anak saya bisa mengikuti pembelajaran di sekolah umum’,” tutur Nissi.
    Pilihan itu membuat Nissi tetap bersekolah di sekolah umum Katolik, meski menghadapi banyak tantangan. Ia sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman sebaya. Namun, kata-kata ibunya menjadi penyemangat.
    “Mama pernah bilang, ‘Kamu tunjukkan prestasi, jangan pikirkan orang-orang yang mau menjatuhkan kamu’. Itu dorongan saya sampai sekarang untuk terus berkarya,” ujarnya.
    Sehari-hari Nissi menggunakan alat bantu dengar dan mengikuti terapi wicara sepulang sekolah. Ia belajar memahami dunia lewat cerita dan visual dari orang tuanya, tanpa pernah diajari bahasa isyarat.
    Setelah dewasa, Nissi menyadari arti identitas sebagai Tuli. Kala itu, ia bertemu dengan teman-teman yang memiliki pengalaman serupa. Perjumpaan pertama itu merupakan momen penting bagi hidupnya.
    “Baru di usia 21 tahun saya bertemu dengan teman-teman Tuli. Pada 2019 saya mulai memahami arti identitas Tuli dan mulai belajar Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Dari situ, saya merasa keresahan saya terjawab: (ternyata) saya tidak sendirian,” katanya.
    Sejak saat itu, perspektifnya berubah. Ia melihat pengalaman masa kecilnya sebagai proses panjang yang membentuk panggilan hidupnya.
    Dari pengalaman pribadinya itu, Nissi pun terdorong untuk menciptakan ruang aman bagi orang-orang yang mengalami keterbatasan seperti dirinya.
    Bersama dua teman lain yang juga penyandang Tuli, Nissi mendirikan FeminisThemis pada 2021, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.
    “Awalnya, kami berdiskusi saat pandemi 2020. Kami resah karena konten edukasi pandemi tidak aksesibel, apalagi edukasi kesehatan reproduksi dan isu kekerasan seksual,” terang Nissi.
    Mulanya, FeminisThemis hanya akun Instagram yang menyajikan informasi sederhana. Kini, komunitas tersebut berkembang menjadi wadah edukasi, kampanye, dan kelas-kelas pemberdayaan bagi perempuan penyandang Tuli dan kelompok minoritas gender.
    “Kami ingin semakin banyak perempuan penyandang Tuli berani bersuara, berdaya, dan mengambil ruangnya sendiri,” kata Nissi.
    FeminisThemis juga menginisiasi berbagai program, seperti #TuliBijakBerdigital, #TuliTangguhBencana, hingga kelas bahasa isyarat kolaborasi bersama sektor swasta.
    Mereka aktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat sipil, seperti KOMPAKS dan API. Nissi juga berupaya memperkuat FeminisThemis lewat berbagai jalur pendanaan dan kemitraan.
    Nissi menjelaskan, dengan berbagai program yang telah memberi dampak bagi sekitar seribu penyandang Tuli, FeminisThemis memiliki potensi untuk berkelanjutan. FeminisThemis diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penyandang Tuli agar lebih berdaya, berani, dan melawan kekerasan seksual di lingkungannya.
    Ia juga menginginkan FeminisThemis menjadi sumber informasi dan mitra diskusi yang kredibel tentang dunia Tuli bagi perusahaan, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lain.
    “Kami percaya kolaborasi adalah kunci inklusivitas. Suara kami perlu menggema lebih luas, bukan hanya di lingkup Tuli,” imbuh Nissi.
    Perjuangkan hak dan perlindungan anak Tuli
    Pada momen Hari Bahasa Isyarat Internasional yang diperingati tiap 23 September, Nissi turut menekankan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak-anak penyandang Tuli dengan empat prinsip utama, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan keberlangsungan hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
    Adapun Hari Bahasa Isyarat Internasional menjadi momentum untuk menegaskan perlindungan identitas linguistik dan keragaman budaya bagi penyandang Tuli ataupun pengguna bahasa isyarat lain.
    Menurut Nissi, pengakuan terhadap bahasa isyarat dan cara komunikasi yang berbeda merupakan bagian krusial dari penghargaan terhadap pendapat anak.
    “Anak-anak penyandang Tuli memiliki beragam cara berkomunikasi. Tidak semua menggunakan bahasa isyarat atau berbicara verbal. Karena itu, pendapat mereka tetap harus dihargai, meski cara komunikasinya berbeda,” jelas Nissi.
    Dengan pemahaman ini, Nissi mengingatkan bahwa menghargai suara anak berarti menjunjung prinsip inklusivitas sejak dini.
    Anak dengar ataupun orangtua dengan anak tipikal perlu diajarkan untuk tidak mendiskriminasi teman sebaya yang memiliki keterbatasan pendengaran agar semua anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang adil dan setara.
    Nissi menjelaskan, anak-anak penyandang Tuli memiliki keragaman cara berkomunikasi. Tidak semua dari mereka menggunakan bahasa isyarat atau berbicara secara verbal. Oleh karena itu, menurut dia, pendapat anak, apa pun bentuk komunikasinya, harus tetap dihargai.
    Bagi Nissi, anak dengan disabilitas berhak atas kehidupan, pendidikan, dan pertemanan yang layak.
    Ia juga mendorong pemerintah untuk mengakui bahasa isyarat sebagai bagian dari identitas budaya dan bahasa penyandang Tuli serta memberikan akses pendidikan bagi semua penyandang disabilitas agar potensinya berkembang.
    Hal tersebut sesuai dengan konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UNCRPD).
    “Dalam konteks pendidikan, saya berharap, para praktisi menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dan memastikan anak-anak Tuli memiliki akses terhadap pendidikan yang beragam dan inklusif tanpa diskriminasi,” katanya.
    Menurut Nissi, pemerintah dapat menerapkan praktik pedagogis berbasis bukti serta melibatkan penyandang Tuli dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Salah satunya adalah dengan memasukkan bahasa isyarat Indonesia dalam kurikulum nasional.
    Bagi Nissi, bahasa isyarat bukan sekadar alat komunikasi. Ia melihatnya sebagai jembatan keadilan yang akan memudahkan masyarakat memahami keberagaman.
    “Kita harus ingat bahwa bahasa pertama yang kuat berperan penting mendukung kemampuan anak-anak Tuli untuk belajar dan berkembang maksimal. Tanpa akses ini, hak-hak anak-anak Tuli tidak dapat terpenuhi,” ungkapnya.
    Ia pun menyambut baik rencana pemerintah memasukkan bahasa isyarat ke dalam kurikulum nasional dan menjadikannya salah satu syarat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau sekolah kedinasan.
    “Ini terobosan besar untuk layanan publik yang setara dan inklusif. Bayangkan jika layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, hingga darurat bisa berkomunikasi dengan Tuli. Tidak ada lagi hambatan komunikasi yang menghalangi hak dasar mereka. Saya akan terus memantau keseriusan pemerintah,” kata Nissi.
    Ia melanjutkan, bahasa isyarat juga sebaiknya dikenalkan sejak dini agar anak-anak tumbuh dengan empati.
    “Generasi yang terbiasa berinteraksi dengan penyandang Tuli akan lebih mudah membangun masyarakat yang inklusif,” ujarnya.
    Sebagai warga negara, Nissi berharap, Indonesia memandang disabilitas sebagai bagian penting dari keberagaman, bukan obyek belas kasihan.
    Akses pendidikan, kesehatan reproduksi, kesempatan kerja, hingga ruang partisipasi pengambilan keputusan bagi perempuan penyandang Tuli harus diperluas.
    “Inklusivitas bukan hadiah. Akses bukan pilihan. Inklusivitas dan akses adalah hak,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siap-Siap! Rumah Murah Bakal Dibangun di Jakarta, Ini Bocorannya

    Siap-Siap! Rumah Murah Bakal Dibangun di Jakarta, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sejumlah terobosan untuk membangun rumah subsidi terutama di tengah kota. Salah satu rencana besar dia adalah membangun proyek itu di DKI Jakarta.

    “Bagaimana ada rumah subsidi di kota. Saya akan bertemu Pak Gubernur Jakarta untuk membahas rencana program rumah subsidi dalam bentuk Rusun,” ungkap pria yang akrab disapa Ara itu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/9/2025).

    Ara menyatakan sebelumnya sudah dua kali bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk melahirkan satu terobosan, yaitu membangun rumah subsidi di tengah kota. Ia memastikan bahwa subsidi tersebut akan berbentuk rumah susun (rusun), bukan hunian tapak.

    Dalam waktu dekat, Ara menyatakan akan segera mengumumkan skema rumah subsidi di perkotaan tersebut, khususnya di Jakarta. Dalam hal ini ia mengatakan meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera untuk mewujudkan program rumah subsidi di kota.

    Foto: Muhammad Luthfi Rahman
    Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

    “Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, terutama di daerah perkotaan membuat skema baru untuk rusun, tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan,” ujar dia.

    Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga mengungkapkan bahwa pada Senin (29/9/2025) mendatang, akan melakukan akad massal bagi 25 ribu debitur rumah subsidi di Bogor.

    “Dilakukan di Bogor karena pertimbangannya di sana, pengembangnya bagus, berkualitas, sudah kita cek. Yang kedua juga di Bogor dari data kami kemiskinan ekstrim itu dari segi jumlah paling banyak di Kabupaten Bogor. Itu data yang kami terima dari BPS,” sebt dia.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mensos Ajak Kepala Daerah Se-Madura Jadikan DTSEN Pedoman Program

    Mensos Ajak Kepala Daerah Se-Madura Jadikan DTSEN Pedoman Program

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan pentingnya berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyelenggaraan program. Dia pun mengajak para Kepala Daerah Se-Madura untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat menghadiri kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, hari ini. Acara ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jatim XI Madura Ansari, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Jafar, serta Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial dan pilar-pilar sosial dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang.

    “Jadi dengan data tunggal yang sama ini, kita ingin mempertajam sasaran, lalu setelah itu kita intervensi secara bersama-sama, keroyokan. Kita ingin peningkatan kesejahteraan sosial pulau Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, penurunan kemiskinannya lebih signifikan,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Dalam paparannya, Gus Ipul menjelaskan tiga mandat Presiden Prabowo. Hal itu bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

    “Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ada tiga prioritas yang dipesankan oleh Bapak Presiden Prabowo, kaitannya dalam mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

    “Kita harus sama-sama punya ini, pemahaman yang sama terhadap DTSEN ini dulu,” tuturnya.

    Dia mengatakan DTSEN bersifat dinamis, pemutakhiran penting dilakukan untuk menjaga keakuratan data.

    Gus Ipul mengajak para Kepala Daerah dan pilar-pilar sosial yang hadir untuk membantu melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur formal dan partisipatif.

    “Maka itu sekarang kita sama-sama ayo memutakhirkan data, saya ingin ngajak kita bantu BPS, BPS tidak bisa sendirian, BPS perlu tangan-tangan sambungan, untuk supaya kita memperoleh data yang lebih valid,” ujarnya.

    Jalur pemutakhiran formal dilakukan melalui musyawarah di Desa lalu dilanjutkan ke Dinas Sosial. Sedangkan, jalur partisipatif dibuka supaya masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam proses pemutakhiran melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan seperti Cek Bansos.

    “Semua ikut mengawasi dan berpartisipasi, kita buka jalur partisipasi, jalur partisipasi lewat aplikasi namanya Cek Bansos, masukkan, usul, atau sanggah,” urainya.

    Pemutakhiran diharapkan bisa membuat DTSEN lebih valid sehingga program atau bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran.

    “Ini terus terang dalam rangka penguatan reformasi penyaluran Bansos. Kenapa, karena selama ini, ditengarai banyak Bansos yang tidak tepat sasaran,” katanya.

    Selain mempertajam sasaran, Gus Ipul menekankan pentingnya perubahan paradigma dari pemberian bantuan sosial ke pemberdayaan, mengurangi ketergantungan pada bansos. “Maka di era Presiden Prabowo ingin memperkuat pemberdayaannya ini,” ujar Gus Ipul.

    Pada pertemuan ini, Gus Ipul juga mengajak para Kepala Daerah untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Di Bangkalan, pada 30 September mendatang akan diresmikan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 51 Bangkalan yang mengampu siswa jenjang SD dan SMP.

    “Mungkin sekarang orang masih ragu, mungkin orang sekarang masih was-was. Tapi setelah Sekolah Rakyat ini operasional, dengan dukungan penuh dari Presiden, pada masa-masa yang akan datang, Insyaallah akan orang mulai berebut untuk Sekolah Rakyat,” tuturnya.

    Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk pada desil 1 dan 2 DTSEN. Gus Ipul menekankan tidak boleh ada titipan dalam rekrutmen siswa Sekolah Rakyat.

    “Tapi untuk itu saya ngajak waspada, bahwa yang bisa sekolah disini tetap adalah mereka-mereka yang di desil satu yang miskin ekstrim dan miskin. Kita harus konsisten disitu. Jangan ada sogok menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada titipan-titipan,” jelasnya.

    Di Sekolah Rakyat tidak hanya diajarkan pelajaran akademik, namun juga ada pelatihan keterampilan dan pendidikan karakter termasuk nilai-nilai keagamaan. Gus Ipul memastikan Sekolah Rakyat khususnya di wilayah Madura akan bekerja sama dengan ulama-ulama dan pengasuh pesantren.

    “Kita semua undang untuk ikut mengawal juga pendidikan agamanya,” pungkasnya.

    (anl/ega)