Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • AirAsia (CMPP) Ekspansi Rute Internasional Surabaya-Bangkok

    AirAsia (CMPP) Ekspansi Rute Internasional Surabaya-Bangkok

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia AirAsia (CMPP) resmi mengoperasikan rute internasional Surabaya-Bangkok mulai awal Oktober 2025

    Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Indonesia AirAsia, Achmad Sadikin Abdurachman mengatakan rute baru ini makin memperkuat posisi Surabaya sebagai salah satu hub utama Indonesia AirAsia, sekaligus membuka akses perjalanan antara Jawa Timur dan Thailand.

    “Kehadiran rute ini tidak hanya memberikan pilihan perjalanan yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Timur, tetapi juga berperan penting dalam menarik wisatawan mancanegara datang ke Indonesia melalui Surabaya,” kata Achmad Sadikin dalam siaran pers, dikutip Minggu (5/10/2025).

    Dia menambahkan penerbangan perdana QZ330 dari Surabaya diberangkatkan pukul 13.30 WIB menuju Bangkok, dan dijadwalkan tiba pukul 17.50 waktu setempat. Rute ini akan beroperasi empat kali dalam seminggu yakni setiap Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu.

    Bangkok tercatat sebagai salah satu kota dengan daya tarik wisata terbesar di Asia Tenggara. Sepanjang Januari–Juni 2025, Indonesia AirAsia telah menerbangkan lebih dari 310.000 penumpang pulang-pergi dari Jakarta, Medan, dan Bali ke Bangkok.

    Pada periode yang sama, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 41.000 wisatawan asal Thailand tercatat berkunjung ke Indonesia.

    Menurutnya, melalui rute Surabaya–Bangkok, arus wisatawan dua arah ini diharapkan makin meningkat. Pemerintah Indonesia menargetkan kunjungan 14,3 juta wisatawan mancanegara pada 2025, sementara Pemerintah Thailand tengah mempromosikan kampanye Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 yang menekankan pengalaman budaya melalui festival dan destinasi lokal.

    Rute Surabaya–Bangkok juga terhubung dengan layanan Fly-Thru AirAsia, yang memungkinkan penumpang melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi internasional populer lainnya melalui Don Mueang, seperti Chiang Mai, Chiang Rai, Da Nang, Hanoi, hingga Tokyo.

    Selain Bangkok, pada 1 dan 2 Oktober 2025, AirAsia juga meluncurkan penerbangan domestik baru dari Surabaya menuju Balikpapan (BPN), Berau (BEJ), dan Tarakan (TRK).

    Sebelumnya, AirAsia mengadakan program bagasi gratis 15 kg untuk semua rute penerbangan domestik per 8 Oktober 2025.

    Berdasarkan keterangan resmi, Kamis (25/9/2025), AirAsia tetap mengenakan biaya tambahan bagi penumpang yang membutuhkan kapasitas bagasi lebih mulai dari 20 kg, 25 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg hingga 60 kg.

    Penumpang yang membawa bagasi melebihi 15 kg tanpa pembelian tambahan akan dikenakan biaya bagasi lebih saat check-in di bandara. Adapun, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 30/2021.

    Penumpang yang telah membeli tiket sebelum 8 Oktober 2025 tetap mendapatkan jatah bagasi sesuai program yang berlaku pada saat pembelian, yaitu 15 kg atau 20 kg tergantung rute penerbangan.

    Indonesia AirAsia juga mengingatkan penumpang untuk mematuhi ketentuan bagasi kabin dengan berat maksimal 7 kg per orang. Jika bagasi kabin melebihi batas, disarankan untuk menambahkannya ke dalam bagasi terdaftar melalui konter check-in di bandara.

  • Terungkap, Fakta Menyedihkan Penyebab Kematian Pemuda di RI-Korsel

    Terungkap, Fakta Menyedihkan Penyebab Kematian Pemuda di RI-Korsel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena penyebab kematian di Indonesia dan Korea Selatan (Korserl) menunjukkan potret yang kontras, namun sama-sama menyimpan keprihatinan serius. Jika di Indonesia penyebab utamanya banyak dipicu oleh faktor perilaku sesaat seperti kecelakaan lalu lintas, di Korea Selatan justru angka bunuh diri kian mencuat hingga melampaui kanker pada kelompok usia produktif.

    Melansir The Korea Herald, Korea Selatan kini menghadapi krisis bunuh diri yang semakin dalam. Data pemerintah menunjukkan tindakan menyakiti diri sendiri secara sengaja telah melampaui kanker sebagai penyebab kematian utama di kalangan usia 40-an, untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada 1983.

    Badan Pusat Statistik Korea mencatat 14.872 orang meninggal karena bunuh diri pada 2024, naik 6,4% dari tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Tingkat bunuh diri nasional mencapai 29,1 kematian per 100.000 orang, atau hampir tiga kali lipat rata-rata OECD sebesar 10,8.

    “Bunuh diri menyumbang 26 persen kematian tahun lalu, melampaui kanker yang mencapai 24,5%. Adapun di tahun 2023, kanker masih sedikit lebih tinggi dari bunuh diri di kelompok usia ini,” ungkap data resmi yang dipaparkan The Korea Herald, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Bahkan pada remaja, angka bunuh diri menyumbang 48,2% dari seluruh kematian tahun lalu, naik dari 46,1% di 2023. Untuk usia 30-an, proporsinya mencapai 44,4% dari sebelumnya 40,2%. Para ahli menilai kombinasi masalah kesehatan mental dan tekanan ekonomi menjadi pemicu utama.

    Di Indonesia: Kecelakaan Jadi Ancaman

    Sementara itu, di Indonesia, pola penyebab kematian pada generasi muda memperlihatkan tantangan berbeda. Data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yang diolah BPS menunjukkan, pada kelompok usia 15-24 tahun, faktor perilaku sesaat masih dominan: keputusan impulsif, tindakan berisiko, hingga kelalaian di jalan raya.

    Kecelakaan transportasi menjadi penyebab utama kematian usia muda, bahkan naik dari 31,20% (2010) menjadi 32,26% (2020). Hal ini menggambarkan tingginya kerentanan anak muda di jalan raya seiring meningkatnya mobilitas.

    Di sisi lain, penyakit infeksi pernapasan dan TBC pada perempuan cenderung menurun dari 13,11% menjadi 11,31%. Meski turun, penyakit menular masih menjadi ancaman serius.

    Penyebab lain juga patut diperhatikan: cedera tidak disengaja stabil di kisaran 10,5%, penyakit jantung naik dari 7,99% ke 8,73%, penyakit pencernaan sekitar 7,5%, serta tumor yang sedikit meningkat dari 5,48% ke 6,18%.

    Menariknya, kematian akibat melukai diri sendiri dan kekerasan interpersonal masih di kisaran 5,13%, menandakan isu kesehatan mental juga hadir, meski belum separah Korea Selatan. Pandemi Covid-19 turut tercatat dengan kontribusi 0,95% pada 2020.

    Jika Korea Selatan bergulat dengan angka bunuh diri yang melonjak, Indonesia berhadapan dengan risiko perilaku impulsif di jalan raya serta mulai terlihat dampak penyakit gaya hidup. Keduanya menegaskan bahwa kesehatan masyarakat bukan hanya soal medis, tetapi juga erat kaitannya dengan faktor sosial, ekonomi, hingga budaya.

    Oleh karena itu, pemerintah, sekolah, dan keluarga dituntut membangun ekosistem perlindungan generasi muda, mulai dari keselamatan transportasi hingga kesadaran gaya hidup sehat.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bappenas sebut swasembada beras jadi prioritas utama pembangunan

    Bappenas sebut swasembada beras jadi prioritas utama pembangunan

    Swasembada pangan yang dicanangkan Presiden mengarahkan supaya menciptakan kesejahteraan petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan swasembada pangan utamanya komoditas beras menjadi prioritas utama pembangunan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan swasembada pangan khususnya beras, di samping swasembada energi dan ketahanan air demi memperkuat kedaulatan bangsa serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Jadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai perencana sudah disiapkan bahwa swasembada pangan itu menjadi prioritas utama. Dan kegiatan pokoknya itu adalah juga swasembada beras,” kata Frans saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Dia menyampaikan, pihaknya membangun sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha untuk mewujudkan swasembada beras sehingga adanya peningkatan produktivitas serta mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.

    “Swasembada pangan (yang dicanangkan) Presiden mengarahkan supaya itu dapat menciptakan kesejahteraan bagi petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera,” bebernya.

    Program swasembada pangan diarahkan tidak hanya menjamin kecukupan pangan masyarakat, tetapi juga menciptakan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan stabilitas harga gabah di tingkat petani.

    Dikatakan pemerintah telah menetapkan kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram, sehingga petani memperoleh kepastian pendapatan, meningkatkan motivasi budidaya padi, dan memperkuat keberlanjutan produksi nasional.

    “Melalui arahan Bapak Presiden, Menko Pangan dan juga Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang menurut kita tentunya menjamin kesejahteraan petani, yaitu membeli gabah Rp6.500 di tingkat petani,” jelasnya.

    Bappenas menegaskan pentingnya peran kolaborasi seluruh pihak termasuk kementerian, lembaga, penyuluh, serta swasta dalam mengawal keberhasilan swasembada beras melalui inovasi dan praktik pertanian berkelanjutan.

    Bappenas berharap gerakan swasembada pangan mampu menjadi momentum kebangkitan petani, memastikan pangan cukup, petani sejahtera, dan bangsa semakin berdaulat di sektor pertanian.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia mampu segera mewujudkan swasembada beras usai adanya peningkatan produksi demi kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras,” kata Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (3/10).

    Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari-November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS itu semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA.

    USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Krisis Menghantam Singapura, Ramai Restoran Bangkrut-Tutup Massal

    Krisis Menghantam Singapura, Ramai Restoran Bangkrut-Tutup Massal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Singapura tengah mengalami fenomena bisnis kuliner gulung tikar. Terdapat lebih dari 3.000 bisnis kuliner (F&B) yang dilaporkan tutup sepanjang tahun lalu.

    Mengutip Channel News Asia, angka itu setara dengan rata-rata 250 restoran tutup setiap bulan. Selain itu, jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam hampir dua dekade terakhir.

    Mirisnya, beberapa restoran yang terpaksa tutup merupakan tempat makan legendaris yang sudah berdiri selama bertahun-tahun.

    Seperti di antaranya Ka-Soh, restoran Kanton berusia 86 tahun yang pernah menjadi favorit banyak orang. Mereka terpaksa harus menyajikan mangkuk sup ikan terakhirnya pada 28 September mendatang.

    “Kalah,” begitulah perasaan Cedric Tang, pemilik generasi ketiga Ka-Soh.

    “(Meskipun kami) telah bekerja keras selama bertahun-tahun, kami [akhirnya] sudah cukup,” ia menuturkan.

    Menurut Tang, tak mungkin menaikkan harga jual makanan di Ka-Soh. Sebab, restoran tersebut merupakan bisnis warisan yang ingin menjaga esensi ‘terjangkau’ bagi pelanggan lama.

    Ka-Soh terpaksa bergabung dengan banyak restoran lain yang terpaksa gulung tikar di Singapura. Di antaranya adalah Burp Kitchen & Bar, restoran favorit keluarga lainnya yang menjadi salah satu dari 320 restoran yang tutup pada Juli 2025.

    Ka-Soh juga mengikuti jejak Prive Group, yang menutup semua restorannya per 31 Agustus, bulan yang mencatat 360 penutupan.

    “Bahkan [restoran] yang paling ‘sehat’ pun tidak dapat bertahan hidup saat ini,” kata mantan pemilik restoran Chua Ee Chien. Pasalnya, dua restoran dalam Michelin Guide Singapura pun harus tutup.

    Biaya Sewa Makin Mahal

    Bagi banyak pemilik, termasuk Ka-Soh, biaya sewa adalah penyebab banyak restoran yang terpaksa tutup, meskipun bukan faktor satu-satunya.

    “Di komunitas kami, mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa antara 20 (dan) 49 persen,” kata Terence Yow, ketua Singapore Tenants United for Fairness (SGTUFF), yang mewakili lebih dari 1.000 pemilik usaha F&B dan bisnis lainnya.

    “Ini sesuatu yang belum pernah kita lihat selama 15, 20 tahun terakhir,” ia menuturkan.

    Belakangan, rumah toko (ruko) menjadi properti yang diminati investor lokal maupun asing, di tengah langkah-langkah ‘pendinginan’ baru-baru ini untuk pembelian hunian.

    Alhasil, ada dampak investor berekspektasi tinggi terhadap imbal hasil sewa. Pasalnya, para pemilik properti juga menghadapi tekanan.

    “Jika sewa seseorang diperbarui sekarang, tiga tahun setelah Covid, maka bahkan dengan kenaikan sewa sebesar 50 (hingga) 100 persen, mungkin tidak akan mencapai tingkat pasar saat ini,” kata Ethan Hsu dari Knight Frank Singapura

    Menurut spesialis real estat tersebut, biaya konstruksi telah naik sekitar 30 persen dan biaya pemeliharaan setidaknya 10 persen.

    “Banyak orang terpaku pada gagasan tentang pemilik properti yang serakah. Kenyataannya, sewa hanyalah salah satu komponen biaya yang dihadapi penyewa,” ia menuturkan.

    Di Burp Kitchen & Bar, meningkatnya biaya tenaga kerja ditambah dengan penurunan permintaan telah mencapai titik kritisnya. Dengan jumlah juru masak yang makin sedikit, pemain besar berlomba-lomba menggandakan gaji normal untuk mengamankan staf.

    Restoran kecil seperti Burp Kitchen hanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang singkat, bahkan setelah menaikkan gaji dan memangkas jam kerja.

    Asosiasi Restoran Singapura telah membunyikan alarm pada Maret lalu tentang krisis tenaga kerja yang serius dan menyerukan peninjauan kuota pekerja asing. Namun, pihak berwenang melihat krisis ini sebagai masalah kelebihan pasokan.

    Singapura dipenuhi hampir 23.600 gerai makanan ritel pada tahun lalu, naik dari hampir 17.200 pada tahun 2016. Meskipun 3.047 bisnis tutup tahun lalu, hampir 3.800 bisnis baru dibuka. Namun, jaringan restoran berkantong tebal justru menyingkirkan gerai independen kecil.

    Menurut Indeks Jasa Makanan dan Minuman dari Badan Pusat Statistik pada Juni 2025, katering dan gerai makanan cepat saji mengalami peningkatan penjualan tahunan, sementara omzet restoran menurun sebesar 5,6 persen. Kafe, pusat jajanan, dan tempat makan lainnya mengalami penurunan sebesar 0,1 persen.

    “Kami mengamati perubahan drastis dalam perilaku pelanggan,” kata Ronald Chye, salah satu pemilik Burp Kitchen, merujuk pada penurunan pengeluaran.

    “Ada begitu banyak pilihan di luar sana,” tambah istri sekaligus pemilik Burp Kitchen, Sarah Lim.

    “Frekuensi kunjungan pelanggan turun dari tiga, empat kali seminggu menjadi mungkin sebulan sekali,” ia menuturkan.

    Perubahan Perilaku Konsumen

    Dalam hal menemukan restoran baru, lebih dari separuh warga Singapura, termasuk 59 persen Gen Z, mengandalkan media sosial, menurut survei tahun 2023 yang dilakukan oleh perusahaan teknologi perhotelan SevenRooms.

    Ada profesional yang membantu operator F&B mempertajam kehadiran online mereka. Talking Point menggandeng salah satunya, salah satu pendiri Craft Creative, Dylan Tan, untuk bekerja sama dengan Christopher Lim yang berusia 62 tahun, yang mengelola Marie’s Lapis Cafe di Bedok North.

    Sudah 5 tahun sejak kafe ini mulai menyajikan makanan dan hidangan penutup Peranakan buatan tangan, yang diwariskan turun-temurun.

    “Kami hanya bertahan hidup di atas tali,” kata Lim, yang menjual rumahnya dan mencairkan tabungan Dana Pensiun Pusat serta polis asuransinya untuk mempertahankan kafenya.

    Di bawah bimbingan Tan, kafe ini meluncurkan video pendek yang menyoroti warisan dan hidangan khasnya.

    Lim juga didorong untuk memposting di media sosial setidaknya seminggu sekali, secara aktif membalas komentar, meluncurkan promosi sesekali dan akhirnya bekerja sama dengan influencer atau menyelenggarakan acara bertema.

    Setelah dua minggu, kafe tersebut sudah penuh untuk layanan makan siang hari Minggu, dan juga untuk bulan berikutnya. Bisnis melonjak sekitar 30 hingga 40 persen, dan Lim bertekad untuk “mempertahankannya”.

    Namun, jumlah like dan share tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Anggota Parlemen untuk Holland-Bukit Timah GRC, Edward Chia, yang juga mantan pemilik F&B, telah menyerukan peningkatan jangka pendek dalam jumlah pekerja asing yang dapat dipekerjakan oleh bisnis.

    Namun, ia juga melihat perlunya membantu usaha kecil menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas dengan jumlah staf yang sama atau bahkan lebih sedikit.

    Beberapa bisnis sudah beradaptasi. Jaringan “zi char” generasi ketiga, Keng Eng Kee Seafood, telah berinvestasi dalam perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan dan sistem keanggotaan.

    “Ini memberi kami masukan tentang bagaimana kami dapat meningkatkan pengalaman pelanggan,” kata salah satu pemilik, Paul Liew, 44 tahun.

    “Kami juga mencari tahu preferensi staf tertentu untuk membantu mengurangi pengunduran diri karyawan,” ia menuturkan.

    Chia yakin usaha kecil juga dapat memperoleh manfaat dari dukungan sumber daya manusia seperti kepala SDM sebagai layanan, di mana praktisi SDM bersertifikat dapat melayani beberapa usaha kecil dan menengah sekaligus, sehingga hemat biaya.

    Sementara itu, kelompok penyewa seperti SGTUFF melobi untuk sewa yang lebih adil dalam bentuk batas perpanjangan sewa yang dipatok pada inflasi atau pertumbuhan produk domestik bruto.

    “(Ini memastikan) bahwa setelah penyewa telah berupaya dua atau tiga tahun atau lebih untuk membangun bisnis, penyewa tersebut tidak akan mengalami kenaikan harga yang tiba-tiba dan besar sebesar 50, 60, 70 persen,” kata Yow.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Kementerian Keuangan perlu memusatkan perhatian pada perbaikan tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN, alih-alih terlibat dalam polemik teknis.

    “Selama bertahun-tahun masalah klasik ini selalu muncul, terutama pada subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Ia menjelaskan urusan teknis seperti pengaturan harga maupun distribusi subsidi berada di bawah tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial. Sementara itu, Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara memiliki mandat memastikan pembayaran subsidi dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

    “Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa tujuan utama subsidi adalah untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta menjamin kelompok rentan dapat mengakses energi dengan harga yang terjangkau. Ia mengingatkan, perbedaan pandangan antarkementerian tidak boleh mengaburkan esensi kebijakan tersebut.

    “Jika distribusi subsidi LPG 3 kilogram atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antar kementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” imbuhnya.

    Misbakhun juga menyebut bahwa data penerima manfaat subsidi energi akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), hasil kerja sama antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, ia menilai koordinasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dalam APBN 2026, alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi diperkirakan meningkat seiring dengan ketidakpastian harga minyak global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Menurutnya, disiplin fiskal dan tata kelola yang baik menjadi faktor penentu kredibilitas APBN dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat, namun tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Menteri Keuangan harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel,” pungkas Misbakhun.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Kementerian Keuangan perlu memusatkan perhatian pada perbaikan tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN, alih-alih terlibat dalam polemik teknis.

    “Selama bertahun-tahun masalah klasik ini selalu muncul, terutama pada subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Ia menjelaskan urusan teknis seperti pengaturan harga maupun distribusi subsidi berada di bawah tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial. Sementara itu, Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara memiliki mandat memastikan pembayaran subsidi dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

    “Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa tujuan utama subsidi adalah untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta menjamin kelompok rentan dapat mengakses energi dengan harga yang terjangkau. Ia mengingatkan, perbedaan pandangan antarkementerian tidak boleh mengaburkan esensi kebijakan tersebut.

    “Jika distribusi subsidi LPG 3 kilogram atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antar kementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” imbuhnya.

    Misbakhun juga menyebut bahwa data penerima manfaat subsidi energi akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), hasil kerja sama antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, ia menilai koordinasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dalam APBN 2026, alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi diperkirakan meningkat seiring dengan ketidakpastian harga minyak global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Menurutnya, disiplin fiskal dan tata kelola yang baik menjadi faktor penentu kredibilitas APBN dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat, namun tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Menteri Keuangan harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel,” pungkas Misbakhun.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KAI Angkut 51,18 Juta Ton Barang Kuartal III/2025, Mayoritas Batu Bara

    KAI Angkut 51,18 Juta Ton Barang Kuartal III/2025, Mayoritas Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan layanan angkutan barang sepanjang tahun ini sampai dengan kuartal III/2025 atau Januari—September 2025.  

    KAI mengangkut 51.182.139 ton barang, naik 222.314 ton dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 50.959.825 ton. 

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan bahwa angka ini menegaskan peran KAI sebagai tulang punggung logistik nasional yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

    “Komoditas batu bara masih menjadi mayoritas dengan volume 42.398.070 ton atau 82,84% dari total angkutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (4/10/2025). 

    Sebagian besar digunakan untuk memasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa dan Bali, yang mengalirkan energi bagi sekitar 158 juta penduduk.

    Anne menyampaikan bahwa setiap rangkaian kereta batu bara membawa lebih dari sekadar muatan, melainkan energi yang menyalakan lampu di rumah-rumah, menghidupkan mesin produksi UMKM, hingga memastikan kelas belajar tetap terang, dan menjaga peralatan medis di rumah sakit tetap berfungsi. 

    “Rel bukan hanya jalur baja, melainkan nadi kehidupan yang mengalirkan cahaya untuk masyarakat,” ujar Anne.

    Meski demikian, Anne menegaskan bahwa peran KAI tidak berhenti di angkutan energi. Sejumlah komoditas strategis lain juga diangkut setiap hari, mulai dari semen dan klinker untuk pembangunan infrastruktur, petikemas berisi barang konsumsi, bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi dan industri, hingga hasil perkebunan, produk retail, dan pupuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

    “Semua ini menjadikan KAI sebagai simpul vital dalam rantai logistik yang menopang berbagai sektor kehidupan,” lanjut. 

    Selain menghadirkan manfaat, kereta api juga menjadi solusi transportasi barang yang lebih ramah lingkungan. Dengan kemampuan angkut besar sekaligus jejak emisi lebih rendah, KAI ikut memperkuat komitmen pemerintah dalam agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

    Ke depan, KAI terus bertransformasi melalui penguatan infrastruktur, pengembangan digitalisasi layanan logistik, dan peningkatan kapasitas sarana. Langkah ini akan membuat distribusi barang semakin efisien, tepat waktu, serta berdaya saing tinggi untuk mendukung ekonomi nasional.

    Sementara mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum jumlah barang yang diangkut kereta pada bulan Agustus 2025 sebanyak 6,4 juta ton atau naik 2,61% dibanding bulan sebelumnya. 

    Sebagian besar barang yang diangkut tersebut, tercatat di wilayah Sumatera sebanyak 5,3 juta ton atau 83,16% dari total barang yang diangkut dengan kereta. Peningkatan jumlah barang terjadi di wilayah Sumatera sebesar 3,39%, sebaliknya terjadi penurunan di wilayah Jawa non-Jabodetabek sebesar 1,07%. 

    Secara kumulatif atau selama periode Januari–Agustus 2025, jumlah barang yang diangkut kereta mencapai 48,0 juta ton atau turun tipis 0,39% dibanding periode yang sama tahun 2024. Penurunan jumlah barang terjadi di wilayah Jawa non-Jabodetabek sebesar 10,96%, sebaliknya terjadi peningkatan di wilayah Sumatera sebesar 2,01%.

  • Peneliti CSIS Ungkap Potensi Efek Government Shutdown AS terhadap Perekonomian RI

    Peneliti CSIS Ungkap Potensi Efek Government Shutdown AS terhadap Perekonomian RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Penghentian operasional pemerintahan Amerika Serikat (AS) atau government shutdown diperkirakan bisa berdampak kepada perekonomian global, termasuk Indonesia. Namun, besaran dampak yang juga bisa memengaruhi target pertumbuhan ekonomi pemerintah RI akan tergantung dengan lamanya durasi shutdown.

    Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Deni Friawan menilai dampak government shutdown terhadap perekonomian Indonesia akan relatif terbatas apabila berlangsung kurang dari dua pekan. Namun, jika situasi tersebut berlarut hingga sebulan atau lebih, pengaruhnya terhadap perekonomian global akan semakin besar.

    “Kalau misalnya lebih dari tiga atau empat minggu dan berlarut-larut, permasalahan domestik Amerika Serikat ini tentunya akan punya dampak yang besar terhadap perekonomian dunia, mengingat US punya peranan yang besar terhadap perekonomian dunia. Dan itu pastinya akan berdampak ke perekonomian Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung,” jelas Deni kepada Bisnis, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya, ketidakpastian global akan meningkat apabila penutupan pemerintahan berlangsung lama. Situasi ini mendorong investor melakukan flight-to-safety dengan memindahkan investasinya ke aset yang dianggap aman seperti emas atau ke negara-negara maju, termasuk AS. Kondisi tersebut berpotensi memicu capital outflow dari negara berkembang, termasuk Indonesia, baik di pasar saham maupun obligasi.

    “Tentu akan menekan rupiah dan menekan IHSG. Itu yang pertama,” ujar peneliti ekonomi lulusan Universitas Indonesia (UI) dan Kyung Hee University, Korea Selatan itu.

    Selain berdampak pada pasar keuangan, Deni menyebut shutdown yang berkepanjangan juga bisa mengurangi konsumsi masyarakat AS. Jika daya beli turun, permintaan terhadap ekspor dari negara mitra, termasuk Indonesia, berisiko melemah. Selama ini, ekspor Indonesia ke AS didominasi produk tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik.

    “Jadi tentu ini menjadi tambahan tekanan terhadap ekspor Indonesia yang sebelumnya juga sudah tertekan dari dampak reciprocal tariffs yang dilakukan sampai 19% itu,” terangnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia ke AS pada Agustus 2025 sebesar US$2,72 miliar, turun 12,39% secara bulanan (month-to-month/mtm), namun masih naik 2,96% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Lebih lanjut, Deni menilai target pertumbuhan ekonomi 5,2% (yoy) pada 2025 yang ditetapkan pemerintah sudah sulit dicapai bahkan sebelum adanya shutdown. “Jadi adanya shutdown ini semakin mempersulit pencapaian target 5.2% itu,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan sebelumnya, pemerintah AS yang dipimpin Presiden Donald Trump menghentikan sebagian operasionalnya sejak Rabu (1/10/2025) akibat belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan Kongres terkait pendanaan federal.

  • Produksi Beras Nasional 2025 Diprediksi Tembus 33,19 Juta Ton

    Produksi Beras Nasional 2025 Diprediksi Tembus 33,19 Juta Ton

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62% dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menyebut peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari–November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS ini semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA.

    USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Angka produksi Januari – November 2025 ini tidak hanya melampaui capaian tahun 2024, tapi sudah melampaui capaian selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 31,54 juta ton.

    Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap optimisme bahwa Indonesia akan segera mengukuhkan diri sebagai negara swasembada beras.

  • Komisi XI minta Purbaya tak berpolemik dengan Bahlil soal elpiji 3 kg

    Komisi XI minta Purbaya tak berpolemik dengan Bahlil soal elpiji 3 kg

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar fokus memperbaiki tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN.

    Menurut dia, semestinya kementerian yang kini dipimpin Menteri Purbaya Yudhi Sadewa itu tidak terjebak dalam polemik hal-hal teknis.

    “Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (3/10) malam.

    Pernyataan Misbakhun itu sebagai respons untuk Menkeu Purbaya yang berpolemik dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal data subsidi dan harga elpiji (LPG) kemasan 3 kilogram.

    Legislator Partai Golkar itu menyatakan selama bertahun-tahun hingga kini ada masalah klasik yang selalu muncul, terutama pada subsidi energi, seperti elpiji 3 kilogram, bahan bakar minyak (BBM), dan listrik.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menyatakan tugas utama menteri keuangan sebagai bendahara umum negara ialah memastikan pembayaran subsidi berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

    Adapun, soal aspek teknis seperti penetapan harga maupun distribusi subsidi, ucap dia, merupakan kewenangan kementerian teknis, yakni Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial.

    “Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Misbakhun menyatakan hakikat subsidi ialah menjaga daya beli rakyat kecil dan memastikan kelompok rentan mendapat akses energi dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, katanya, polemik antar kementerian tidak boleh menutupi tujuan utama kebijakan subsidi.

    “Jika distribusi subsidi elpiji 3 kilogram atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antar kementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” ujarnya.

    Misbakhun juga menyatakan bahwa basis data penerima manfaat subsidi energi akan masuk ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) yang merupakan hasil kerja sama Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan koordinasi dan pemutakhiran data secara konsisten.

    Ia menuturkan belanja subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 diproyeksikan meningkat seiring ketidakpastian harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

    Misbakhun pun mewanti-wanti soal pentingnya disiplin fiskal dan tata kelola lebih baik yang akan sangat menentukan kredibilitas APBN dan kepercayaan publik.

    “Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat, tetapi tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Menteri Keuangan harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel,” ujar Misbakhun.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9) menyebut harga asli elpiji 3 kg senilai Rp42.750 per tabung. Menurut dia, pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp30.000 per tabung sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp12.750 per tabung.

    Namun, Menteri ESDM Bahlil menilai Purbaya salah membaca data. Bahlil menganggap Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru butuh penyesuaian.

    “Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian,” ujar Bahlil di Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.