Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Data RW kumuh segera disajikan dalam “Satu Data RW”

    Data RW kumuh segera disajikan dalam “Satu Data RW”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta mengumpulkan data RW kumuh di Jakarta yang nantinya dihimpun dalam data terpadu bernama “Satu Data RW”.

    “Tahun ini, Insya Allah, kami bekerja sama dengan Diskominfotik DKI untuk Satu Data RW yang ingin masuk kepada kebijakan terkait dengan data RW kumuh,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin dalam podcast bertajuk “Meningkatkan Literasi Statistik untuk Kebijakan Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global” di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan berbeda, Kepala Bidang Data dan Statistik Diskominfotik DKI Octo Alexandro mengatakan data terpadu RW bukan hanya dapat memetakan kondisi kawasan, tetapi juga profil wilayah, yang meliputi sarana-sarana di wilayah tersebut serta ketahanan sosial.

    Data yang dihasilkan, sambung dia, dapat digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI sebagai pertimbangan kebijakan dan keperluan lainnya.

    Saat ini, “Satu Data RW” masih dalam tahap pembahasan kuesioner antara BPS DKI dengan Diskominfotik DKI,l sedangkan pelatihan petugas direncanakan pada Oktober dan November 2025.

    Sebelumnya, BPS DKI dan Pemerintah Provinsi DKI juga berkolaborasi mengembangkan portal Satu Data Jakarta yang dapat diakses publik. Portal tersebut kini hadir dengan wajah baru, yang dilengkapi fitur kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan segera diluncurkan pada Oktober 2025.

    Wajah baru “Portal Satu Data Jakarta” menampilkan data dari 10 perangkat daerah, antara lain pendidikan, kependudukan, kesehatan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga kerja, ketenteraman dan ketertiban, serta sosial.

    Pemerintah Provinsi DKI menargetkan seluruh perangkat daerah dapat terintegrasi penuh dalam portal tersebut.

    Berbeda dari tampilan sebelumnya, “Portal Satu Data Jakarta” kini juga dilengkapi dengan analisis data. Untuk data kesehatan, misalnya 10 penyakit tertinggi yang dirawat inap beserta wilayah sebarannya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OPINI : Menjawab Paradoks Kemiskinan

    OPINI : Menjawab Paradoks Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejarah fiskal Indo­­­nesia mencatat ba­­­­bak baru pada September 2025 ke­­­tika Menteri Keuangan meng­­­­­gelontorkan dana se­­­ni­­­lai Rp200 triliun ke sis­­­tem per­­­­bankan, melalui Bank Himpunan Milik Ne­­­ga­­ra (Himbara). Desain ke­­­­bi­­­­jak­annya menarik, di mana hal ini dapat mem­­per­­­kuat likuiditas dan menggenjot sektor riil. Salah satunya melalui penyaluran kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan suku bunga 2%.

    Langkah berani ini lahir dari paradoks yang menggelisahkan. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan memang turun tipis, dari 8,57% menjadi 8,47% antara September 2024 hingga Maret 2025. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan justru meningkat. Mereka yang miskin kini makin jauh dari garis kemiskinan, dan makin sulit menjangkau kebutuhan dasar.

    Kontradiksi ini makin tajam ketika kita cermati disparitas antarwilayah. Perdesaan mencatat penurunan kemiskinan signifikan sebanyak 430.000 jiwa, sementara perkotaan justru mengalami peningkatan 220.000 jiwa. Keberhasilan penurunan kemiskinan perdesaan tidak terlepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, ditambah melambungnya harga komoditas perkebunan di pasar global sehingga nilai tukar petani terus mengalami perbaikan.

    Kemudian yang lebih memprihatinkan adalah pergeseran pola konsumsi penduduk miskin yang cenderung defensif. Hal ini tampak dari proporsi pengeluaran untuk pangan meningkat, tetapi ironisnya bukan untuk protein hewani atau makanan bergizi, melainkan untuk beras, mi instan, bahkan rokok kretek. Kebutuhan non-makanan dan asupan gizi dikorbankan demi bertahan hidup.

    Data menunjukkan lebih dari tiga perempat anggaran kemiskinan dialokasikan untuk bantuan sosial dan subsidi, pendekatan ini menempatkan masyarakat miskin sebagai objek pasif penerima bantuan. Sementara itu, alokasi untuk program peningkatan pendapatan yang dapat memperbaiki kesejahteraan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan masih di bawah 20%.

    KONSEP-IMPLEMENTASI

    Perubahan paradigma yang menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan telah menjadi keharusan dalam upaya pembangunan. Pemerintah memiliki daya ungkit luar biasa untuk menggerakkan ekonomi rakyat, seperti yang terus disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

    Keberhasilan di perdesaan memberi pelajaran berharga, ketika petani memiliki akses terhadap pasar dan harga yang layak, mereka mampu keluar dari kemiskinan dengan kekuatan sendiri. Namun, ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global harus diakhiri dengan membangun rantai nilai yang lebih kokoh melalui industrialisasi perdesaan.

    Di sinilah gagasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menemukan relevansinya. Koperasi ini memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani, di samping itu juga berperan sebagai penyedia kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal, seperti yang sekarang diorkestrasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai Ketua Satuan Tugas.

    Indonesia memiliki momentum emas. Dukungan politik dari pemerintahan baru, kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif, serta semangat gotong royong yang kuat di masyarakat menjadi modal berharga. Hal yang diperlukan sekarang adalah eksekusi yang fokus, konsisten, dan terukur.

    Upaya pengentasan kemiskinan memang harus dilakukan secara maraton, dengan langkah awal yang tepat. Suntikan likuiditas Rp200 triliun dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berdiri, setiap keluarga yang terbantu, setiap petani yang mendapat harga layak, adalah bukti bahwa transformasi ekonomi akar rumput sedang berlangsung.

    MENATAP REALISTIS

    Desentralisasi program pengentasan kemiskinan ke tingkat kabupaten/kota membuka ruang bagi local wisdom untuk berperan. Pemerintah daerah yang lebih memahami karakteristik kemiskinan di wilayahnya dapat merancang intervensi yang lebih presisi. Namun, desentralisasi tanpa penguatan kapasitas dan pengawasan yang ketat hanya akan melahirkan raja-raja kecil baru.

    Kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, komunitas, pemerintah, media, serta pelaku usaha merupakan kebutuhan mendasar. Akademisi menyediakan basis ilmiah, komunitas memfasilitasi partisipasi, pemerintah menyediakan kerangka regulasi dan anggaran, media mengawal transparansi, pelaku usaha membuka akses pasar. Ketika kelima elemen ini bersinergi, tercipta ekosistem pemberdayaan yang organik dan berkelanjutan.

    Momentum penurunan angka kemiskinan agregat ini jangan sampai membuat kita terlena. Justru inilah saatnya melakukan lompatan paradigmatic dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan yang produktif.

    Ketika paradigma berubah, anggaran di realokasi, dan seluruh elemen bangsa bersinergi, barulah kita dapat berbicara tentang pembangunan yang sesungguhnya, pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

  • Gus Ipul Ajak Pemprov Kaltim Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Melalui DTSEN

    Gus Ipul Ajak Pemprov Kaltim Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Melalui DTSEN

    Ia juga menyebutkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal kolaborasi program pemerintah pusat bersama provinsi untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, S1, S2, dan S3. Laporan tersebut menunjukkan angka partisipasi sekolah yang sebelumnya hanya 9 tahun, pada 2025 ini berhasil naik.

    “Angka partisipasi sekolah 10,6 persen. Artinya ada kenaikan signifikan berkat dorongan pemerintah pusat, pemerintah provinsi bersama-sama berikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Ini program luar biasa,” katanya.

    Seno berharap melalui program inisiatif daerah bersama Kemensos, masyarakat miskin, lansia, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan layanan lebih baik lagi. Ia menyebutkan angka kemiskinan yang pada 2024 mencapai 6 persen, kini pada 2025 turun menjadi 5,17 persen. 

    “Turun kurang lebih 1 persen. Ini upaya luar biasa,” katanya.

    Capaian ini menurut Seno tak lepas dari kerja keras banyak pihak. Lantara itu dia mengapresiasi kerja para pendamping sosial, pekerja sosial, dan pilar sosial atas dedikasi dan pengabdiannya. Ia menyebut tugas mereka tak mudah tapi sangat mulia. 

    “Pemprov akan terus mendukung peningkatan kapasitas pegawai dan pejuang sosial di lapangan,” tutupnya. 

    Pada kesempatan ini, para siswa Sekolah Rakyat menghibur para tamu undangan dengan pertunjukan tari. Mereka juga menampilkan paduan suara dan pembacaan puisi. 

    Untuk diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 24 Samarinda memiliki 96 siswa atau 4 rombongan belajar (Rombel). Rombel tersebut terdiri dari 48 siswa SMP dan 48 siswa SMA.

  • Badai PHK Sektor Perhotelan, Apindo Desak Pemerintah Genjot Belanja

    Badai PHK Sektor Perhotelan, Apindo Desak Pemerintah Genjot Belanja

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk mempercepat belanja pemerintah guna menggairahkan sektor perhotelan. 

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa okupansi hotel yang menurun banyak dipengaruhi oleh pengurangan belanja pemerintah. Hal ini merambat terhadap pengurangan tenaga kerja di sektor perhotelan.

    “Kan Pak Purbaya [Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan] juga bilang salah satu faktor adalah lambat spending-nya. Jadi, orang sudah keburu PHK. Jadi salah satunya agar bagaimana spending dipercepat sehingga hotel juga bisa terisi,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Bob melanjutkan, berdasarkan survei Apindo pada tahun lalu, sebanyak 50% pengusaha perhotelan telah mengurangi tenaga kerja, serta berpeluang mengurangi tenaga kerja apabila kondisi tak membaik.

    Untuk mengatasi hal tersebut, dia mendorong pemerintah untuk mempercepat belanja hingga mengguyur stimulus. Menurutnya, stimulus semestinya diberikan tak sekadar untuk membuat masyarakat bertahan, tetapi juga untuk mendorong perputaran ekonomi.

    Bob menyadari bahwa pemerintah telah memperpanjang insentif pajak penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) bagi pekerja pariwisata khususnya sektor horeka (hotel, restoran, kafe).

    Namun demikian, di samping mempercepat belanja, dia menilai pemerintah juga harus memantik kedatangan wisatawan ke Tanah Air demi menggerakkan sektor pariwisata.

    “Kalau perhotelan menurut saya government spending-nya yang harus ditingkatkan karena sebenarnya banyak tamunya kan dari government. Selain stimulus dari government, kemudian kedatangan turis juga kan harus dipancing,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan fenomena sejumlah hotel di Tanah Air menutup operasionalnya. Hal ini dipicu tingkat okupansi yang mengalami tren penurunan sepanjang tahun ini.

    Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa fenomena itu salah satunya terjadi di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penurunan daya beli ditengarai sebagai faktor utama penyebab penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel.

    “Tadi pagi saya baru rapat internal untuk menggambarkan, satu contoh aja, Cikarang. Cikarang dekat sekali dengan Jakarta ya, tetapi ngedrop banget okupansinya. Sampai ada beberapa hotel tutup beneran,” kata Hariyadi saat ditemui di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

    Tak hanya menghentikan operasional, pengusaha perhotelan di kawasan itu disebutnya bahkan mempertimbangkan untuk menjual bisnis mereka. Menurut Hariyadi, hal ini terbilang mengherankan. Pasalnya, dampak penurunan daya beli menjadi begitu terasa di kawasan industri yang mestinya menjadi penopang bisnis perhotelan.

    Pihaknya lantas memandang pengurangan anggaran pemerintah hingga penyesuaian yang dilakukan oleh industri turut memengaruhi okupansi penginapan di kawasan tersebut.

    “Impak memang ada satu, dari anggaran pemerintah yang dipotong itu ada pengaruh, tapi yang kedua itu industri. Ternyata industri itu juga mengurangi bujet termasuk vendornya, vendornya industri itu juga banyak yang mengurangi kunjungan,” ujarnya.

    Tren Okupansi Hotel Menurun

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai 50,51% pada Agustus 2025.

    Berdasarkan berita resmi statistik pada Rabu (1/10/2025), BPS mencatat realisasi tersebut menurun 2,28% secara bulanan (month-to-month/mtm) atau minus 4,34% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    TPK hotel klasifikasi berbintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali sebesar 69,54%, disusul Papua Selatan sebesar 58,17% serta DKI Jakarta sebesar 53,74% pada bulan kedelapan tahun ini.

    Sementara itu, BPS juga mencatat okupansi hotel klasifikasi nonbintang Tanah Air sebesar 25,79% per Agustus 2025.

    TPK hotel nonbintang tertinggi juga dicatatkan Bali, Papua Selatan, serta DKI Jakarta masing-masing sebesar 50,26%, 22,32%, serta 40,06%.

  • Harga Emas dan Bitcoin Terus Naik, Apa Penyebabnya?

    Harga Emas dan Bitcoin Terus Naik, Apa Penyebabnya?

    Jakarta –

    Beberapa minggu terakhir menjadi masa yang menggembirakan bagi yang memiliki saham emas dan bitcoin dalam portofolio perdagangan mereka. Kedua komoditas tersebut telah mencapai rekor niai tertinggi seiring dengan meningkatnya dukungan investor.

    Harga emas menembus $3.900 (sekitar Rp65 juta) per ons troy minggu ini, satu ons troy adalah satuan berat untuk logam mulia yang setara dengan 31,1 gram.

    Sementara itu, pada Minggu (5/10), mata uang kripto tertua dan paling terkenal di dunia, bitcoin, mencapai rekor baru ketika menembus nilai $125.000 (sekitar Rp2 miliar) untuk pertama kalinya, sebelum turun sedikit.

    Tahun 2025 sejauh ini menjadi masa keemasan bagi kedua komoditas tersebut. Emas mengalami reli terbesar sejak tahun 1970-an, dengan harga naik lebih dari 50% sejak 1 Januari lalu. Bitcoin sempat mengalami penurunan selama gejolak pada tahun 2025, tetapi nilainya meningkat sekitar sepertiga sejak awal tahun.

    Mengapa hal ini terjadi?

    Emas telah lama dianggap sebagai aset safe-haven atau aset aman yang dipilih investor selama masa ketidakpastian, dan nilainya telah meningkat tajam sejak akhir 2018, dengan kenaikan lebih dari 300% sejak saat itu.

    Ketidakpastian menjadi salah satu faktor dalam reli saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif resiprokal pada bulan April lalu, memicu kekhawatiran terkait ekonomi global, keberlanjutan tingkat utang pemerintah AS, dan masa depan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia.

    Selain itu, ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan akibat perang Rusia di Ukraina dan perang di Gaza juga turut berperan.

    Emas juga diuntungkan dari menurunnya dukungan terhadap yen Jepang sebagai aset safe-haven. Saham Jepang melonjak nilainya di bursa pada hari Senin, setelah dikonfirmasi bahwa Sanae Takaichi terpilih sebagai pemimpin partai berkuasa LDP, yang membuka jalan baginya untuk menjadi perdana menteri perempuan pertama di negara itu. Namun, secara keseluruhan yen tetap terus melemah.

    “Pelemahan yen akibat pemilihan LDP Jepang, membuat investor kehilangan satu lagi aset safe-haven, dan emas mampu memanfaatkannya,” kata Kepala Analis Pasar KCM Trade, Tim Waterer, kepada kantor berita Reuters.

    Situasi di AS juga menambah daya tarik emas. “Penutupan operasional pemerintahan AS yang berkelanjutan, berarti awan ketidakpastian masih menggantung di atas ekonomi AS, dan potensi besarnya dampak terhadap PDB,” tambahnya.

    Namun, para ahli mengatakan, ada lebih banyak faktor di balik lonjakan harga emas kali ini selain keraguan terhadap masa depan ekonomi AS atau ekonomi global. Beberapa analis menyebutkan, adanya peningkatan permintaan terhadap dana yang diperdagangkan di bursa berbasis emas (gold-backed exchange traded funds / ETF), dengan semakin banyak investor dari berbagai latar belakang tertarik untuk berinvestasi.

    “Fakta bahwa permintaan ETF kembali muncul dengan sangat kuat, berarti ada dua bentuk penawar ‘agresif’ untuk emas, dari bank sentral dan investor ETF,” tulis analis Deutsche Bank dalam catatan kepada klien.

    Emas telah lama diborong oleh bank-bank sentral di seluruh dunia, tetapi permintaan baru dari ETF telah memicu reli saat ini. Data terbaru dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menunjukkan, dana lindung nilai (hedge funds) kini memegang rekor kepemilikan emas senilai $73 miliar (sekitar Rp1.215 triliun).

    Bagaimana dengan bitcoin?

    Reli rekor bitcoin sebagian besar didorong oleh terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, dengan dukungannya yang jelas dan sering terhadap mata uang kripto membantu meningkatkan permintaan dan kepercayaan di sektor tersebut.

    Namun, ada bukti semakin banyak investor institusional yang menanamkan modal pada bitcoin, mirip dengan tren yang terlihat pada emas. Komoditas ini kini semakin disukai sebagai alternatif terhadap aset lain seperti dolar AS. Prakiraan akan ada pemotongan suku bunga, tampaknya juga mendorong investor untuk mengambil risiko lebih besar terhadap aset ini.

    Bitcoin juga tampaknya menguat karena ketidakpastian terhadap ekonomi AS, dengan penutupan operasional pemerintahan yang berkelanjutan, yang meningkatkan permintaan.

    “Penutupan operasional pemerintahan menjadi penting kali ini,” tulis Geoffrey Kendrick, kepala riset aset digital di Standard Chartered Bank, dalam catatan kepada investor.

    “Tahun ini, bitcoin telah diperdagangkan dengan ‘risiko pemerintahan AS,’ yang paling terlihat dari hubungannya dengan US Treasury term premium,” tambahnya, merujuk pada metrik yang mengukur imbal hasil tambahan yang diminta investor untuk memegang obligasi pemerintah jangka panjang, yang mencerminkan tingkat kepercayaan mereka terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

    Faktor lain yang mungkin mempengaruhi kekuatan bitcoin saat ini, berkaitan dengan siklus tahunannya. Oktober secara historis merupakan salah satu bulan terkuat bagi bitcoin, dengan harga yang hanya turun dua kali selama bulan Oktober sejak 2013.

    Apakah reli ini akan berlanjut?

    Banyak pengamat memperkirakan, emas dan bitcoin akan terus naik nilainya, dengan pencapaian rekor baru di depan mata.

    “Saya menduga bitcoin akan terus naik selama penutupan operasional pemerintahan AS, dan akan segera mencapai $135.000 (sekitar Rp2,25 miliar),” prediksi Geoffrey Kendrick. Fakta bahwa pemerintahan Trump kemungkinan akan terus menerapkan kebijakan yang mendukung mata uang kripto, menambah rasa optimisme.

    Untuk emas, hanya sedikit yang memperkirakan nilainya akan turun dalam waktu dekat.

    “Reli bisa berlanjut hingga 2026 dengan bantuan pembelian dari sektor resmi; permintaan institusional terhadap emas sebagai diversifikasi dapat tetap kuat,” kata HSBC dalam catatan kepada investor pada hari Jumat.

    Bank yang berbasis di London, Inggris, itu menyebutkan, pihaknya memperkirakan bank-bank sentral akan terus membeli emas dalam jumlah besar, sebagai lindung nilai terhadap risiko geopolitik yang sedang berlangsung.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan terakhir Dewan Emas Dunia (World Gold Council) dalam laporan triwulanannya pada akhir Juli, yang menyatakan survei tahunan terhadap manajer cadangan menunjukkan bahwa “95% manajer cadangan meyakini bahwa cadangan emas bank sentral global akan meningkat dalam 12 bulan ke depan.”

    Fakta tersebut, bersama dengan meningkatnya permintaan ETF dari dana lindung nilai dan investor institusional lainnya, menunjukkan bahwa komoditas ini kemungkinan akan segera menembus angka $4.000 (sekitar Rp66,6 juta) per ons troy.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “BPS: Harga Emas Perhiasan Naik Berturut-turut Sejak 2023” di sini:

    (ita/ita)

  • Ngeri Banget! AHY Sebut Truk ODOL Jadi Pemicu Kecelakaan Maut

    Ngeri Banget! AHY Sebut Truk ODOL Jadi Pemicu Kecelakaan Maut

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan tahun 2027 tak ada lagi truk over dimension over load (ODOL) di Indonesia. Truk ODOL dituding menjadi salah satu pemicu kecelakaan maut.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menargetkan regulasi truk obesitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL) berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Menurutnya, kebijakan ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi.

    “Semangatnya satu: memastikan kebijakan Zero ODOL dapat diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2027. Inilah ikhtiar bersama kita. Kebijakan ini harus berpihak pada keselamatan manusia, karena tak ada prioritas yang lebih tinggi dari itu. Kita tidak ingin ada lagi korban jiwa akibat kecelakaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kendaraan ODOL,” kata AHY dikutip dari akun Instagramnya.

    Menurut AHY, berdasarkan data yang diterimanya, pada tahun 2024 ada 50.906 kasus kecelakaan. Sebanyak 26.839 korban meninggal di dunia. Truk ODOL menjadi salah satu pemicu kecelakaan maut.

    “Dengan penertiban ODOL, kita berharap dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa di jalan raya. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat puluhan ribu korban meninggal dunia akibat kecelakaan, dan sekitar 10,5% di antaranya melibatkan kendaraan angkutan barang; termasuk ODOL,” sebut AHY.

    AHY menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional dan finalisasi regulasi Zero ODOL sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Tahap ini diharapkan rampung pada bulan Oktober 2025.

    Selain itu, AHY mengaku telah melakukan sejumlah rapat teknis sejak bulan Mei hingga September. Karenanya, ia optimistis regulasi ini dapat berlaku efektif di awal tahun 2027.

    Kata AHY, berdasarkan kajian BPS penerapan kebijakan Zero ODOL ini dapat berpengaruh terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian. Meski begitu, ia tak menyebut rinci dampak tersebut lantaran masih dalam proses penyusunan.

    “Kajian BPS terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi dan perekonomian sedang disusun dan target selesai pada Desember 2025,” kata AHY dikutip detikFinance.

    (rgr/dry)

  • Kemendagri Sentil Bobby Imbas Sumut Catatkan Inflasi Tertinggi Nasional

    Kemendagri Sentil Bobby Imbas Sumut Catatkan Inflasi Tertinggi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti laju inflasi di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) yang mencapai 5,32 persen (yoy) per September 2025, tertinggi secara nasional.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah agar rutin memantau perkembangan harga, karena kenaikan inflasi langsung dirasakan oleh masyarakat.

    “Inflasi 5,32% di satu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Dia menyebut Sumut menjadi provinsi dengan lonjakan harga tertinggi, diikuti Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Sejumlah kota/kabupaten di Sumut seperti Deli Serdang, Pematangsiantar, Gunungsitoli, dan Padangsidimpuan turut masuk daftar daerah dengan inflasi tinggi.

    Tomsi meminta pemerintah daerah bekerja lebih gigih dengan rutin memantau harga komoditas di lapangan, melakukan operasi pasar, hingga memastikan distribusi pangan tidak tersendat.

    “Kalau kita mau usaha, harga-harga pangan bisa terkendali,” ujarnya.

    Menanggapi sorotan tersebut, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah provinsi karena dampaknya langsung terhadap daya beli masyarakat.

    “Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga terutama bahan pangan bisa segera stabil,” kata Bobby usai mengikuti rakor inflasi secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur di Medan, Senin (6/10/2025).

    Bobby menyebut tekanan harga terutama berasal dari komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan lonjakan tersebut, Pemprov Sumut bersama TPID menyiapkan 11 langkah cepat dalam tiga bulan ke depan.

    Langkah cepat yang dimaksud mulai dari pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP dengan cabai merah harga murah, mempercepat program bantuan pangan, operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, monitoring distribusi, kerja sama antar daerah, penugasan BUMD mengelola cabai dan bawang, penetapan toko pantau inflasi.

    “Langkah ini mengikuti prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.

    Tak hanya itu, dia juga menekankan pengendalian inflasi tak cukup hanya lewat operasi pasar, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran BUMD pangan daerah. Pemprov menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk memastikan stok cabai, bawang, dan beras tetap terjaga.

    Di sisi lain, Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyebut Pemprov juga memperkuat kapasitas produksi pangan lokal agar tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah.

    “Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” ujar Poppy.

    Dia melanjutkan bahwa Pemprov Sumut juga meningkatkan koordinasi antara TPID Provinsi, BI, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan, termasuk melakukan publikasi berkala untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat.

  • Bobby Nasution Siapkan 11 Langkah Tekan Inflasi di Sumut

    Bobby Nasution Siapkan 11 Langkah Tekan Inflasi di Sumut

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) merespons laju inflasi yang mencapai 5,32% (yoy) pada September 2025. Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama demi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

    “Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri, dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Senin (6/10).

    Tekanan inflasi di Sumut terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak harga, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan 11 langkah cepat dalam tiga bulan ke depan untuk menurunkan harga komoditas utama penyumbang inflasi.

    Langkah tersebut meliputi pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, percepatan program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tata niaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, penugasan BUMD dalam pengelolaan cabai dan bawang merah, antisipasi pasokan pangan untuk program MBG, serta penetapan toko pantau inflasi.

    Bobby menegaskan seluruh langkah ini akan dijalankan berdasarkan prinsip 4T (tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu) agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

    Ia juga menilai bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan operasi pasar, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas strategis. Untuk itu, Bobby menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk terlibat langsung dalam pengelolaan serta penyaluran pasokan cabai, bawang, dan beras.

    Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa selain langkah cepat, pemerintah juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.

    “Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” tambahnya.

    Selain itu, koordinasi antara TPID Provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan juga diperkuat. Setiap perkembangan akan dikomunikasikan secara terbuka melalui siaran pers dan konferensi pers berkala agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi harga serta langkah pengendalian yang ditempuh pemerintah.

    (prf/ega)

  • Harga Emas Perhiasan Naik Berturut-turut Sejak 2023

    Harga Emas Perhiasan Naik Berturut-turut Sejak 2023

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan harga emas kian melambung dalam dua tahun terakhir. Tercatat, emas menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada September 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan, harga emas tidak pernah turun sejak September 2023, bahkan inflasi emas perhiasan pada September 2025 merupakan inflasi tertinggi dalam lima bulan terakhir.

  • Ekonomi Sumbar Menguat, Industri Asuransi Gencar Ekspansi

    Ekonomi Sumbar Menguat, Industri Asuransi Gencar Ekspansi

    Jakarta –

    Industri asuransi terus memperluas jangkauan layanan ke berbagai daerah, seiring meningkatnya potensi ekonomi di wilayah Sumatera Barat. Pembukaan kantor layanan baru di Kota Padang menandai langkah strategis pelaku industri keuangan dalam memperkuat inklusi asuransi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, perekonomian provinsi ini tumbuh sebesar 4,36 persen pada 2024, dengan nilai PDRB mencapai Rp332,94 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp57,05 juta. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi, untuk memperluas pasar dan menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

    Salah satu perusahaan asuransi nasional baru saja meresmikan kantor layanan baru di Kota Padang, tepatnya di Jl. H. Agus Salim No.17A, Sawahan, Padang Timur. Kehadiran kantor ini menjadi bagian dari ekspansi nasional perusahaan, setelah sebelumnya membuka lebih dari 25 kantor layanan di berbagai wilayah Indonesia.

    Direktur Pemasaran perusahaan tersebut, Sutadi, mengatakan pembukaan kantor layanan di Padang bukan sekadar langkah ekspansi, melainkan bentuk komitmen menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat.

    “Pembukaan kantor layanan Padang ini bukan sekadar ekspansi bisnis, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat. Kantor ini diharapkan menjadi one stop solution bagi nasabah, sekaligus memperkuat upaya peningkatan inklusi asuransi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Sutadi.

    Ia menambahkan, kehadiran kantor layanan ke-26 ini juga menjadi bagian dari visi jangka panjang perusahaan dalam menghadirkan layanan yang profesional dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Kami ingin setiap kehadiran kami di daerah memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Kantor layanan Padang ini dilengkapi tenaga profesional dan fasilitas yang mendukung agar nasabah dapat memperoleh layanan dengan cepat, nyaman, dan berkualitas,” pungkasnya.

    Langkah ekspansi industri asuransi ini diharapkan tidak hanya memperluas akses layanan keuangan masyarakat, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah melalui peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat dalam produk keuangan formal.

    (rrd/rrd)