Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Kemenkeu Bakal Terbitkan Dim Sum Bond Akhir Tahun Ini

    Kemenkeu Bakal Terbitkan Dim Sum Bond Akhir Tahun Ini

    Bogor –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan surat utang berdenominasi renminbi, yakni dim sum bond. Penerbitan akan dilakukan pada kuartal IV-2025.

    Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto. Ia mengatakan rencana penerbitan itu masih menjadi bagian dari strategi diversifikasi obligasi pemerintah pada 2025.

    “Dim sum bond kita masih consider di kuartal IV. Memang sekarang sudah masuk kuartal IV sih, tapi saya di constraint protokol di pasar modal, saya nggak boleh ngomong terbitkan dim sum bond tanggal sekian, 20 Oktober misalnya. Makanya kenapa kami sampaikan normatif karena secara aturan pasar modal nggak boleh,” kata Suminto di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Meski sudah ada target rencana penerbitan pada akhir tahun ini, Suminto menegaskan nominal penerbitannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan kas negara.

    “Kalau di pasar global kita nggak boleh umumkan secara spesifik, tapi kami masih dalam konteks strategi issuance kita di kuartal IV,” tutur Suminto.

    Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu menerbitkan surat utang global dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) atau Kangaroo Bond. Transaksi perdana ini dilakukan melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN) pada 7 Agustus 2025.

    Transaksi perdana dalam bentuk penawaran ini berhasil menarik minat investor global, termasuk investor yang berbasis di Australia hingga mencapai total orderbook sekitar AUD 8 miliar.

    Tingginya permintaan tersebut memungkinkan Pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal (Initial Price Guidance), dengan penurunan sebesar 25 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun dan 30 bps untuk tenor 10 tahun.

    Final reoffer spread masing-masing ditetapkan pada level SQ ASW +90 bps dan SQ ASW +135 bps. Dengan demikian, yield untuk tenor 5 tahun adalah 4,427%, sementara untuk tenor 10 tahun 5,380%.

    Lihat juga Video: Merunut Logika Menteri Purbaya

    (aid/ara)

  • SBN RI Dilego Asing 5 Pekan Beruntun, Anak Buah Purbaya Buka Suara

    SBN RI Dilego Asing 5 Pekan Beruntun, Anak Buah Purbaya Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dirjen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto buka suara ihwal aliran modal asing yang keluar (outflow) dari pasar surat berharga negara (SBN) selama lima pekan beruntun terakhir, meskipun secara keseluruhan selama tahun berjalan 2025 masih mencatatkan inflow Rp 22,76 triliun.

    Outflow selama lima pekan terakhir mulai terjadi pada 1-3 September 2025 sebesar Rp 7,69 triliun, berlanjut pada 8-11 September 2025 senilai Rp 5,45 triliun, 15-18 September 2025 sebesar Rp 5,49 triliun, 22-25 September 2025 Rp 2,16 triliun, dan 29 September-2 Oktober 2025 senilai Rp 9,16 triliun.

    “Untuk pasar SBN year to date kita masih inflow Rp 22,76 triliun, tapi kita memang memahami beberapa waktu terakhir ada outflow,” kata Suminto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Suminto mengatakan, sebetulnya aliran modal asing yang keluar dari pasar SBN itu masih terbilang tak mempengaruhi kondisi secara keseluruhan pasa SBN Indonesia, karena sifatnya yang terbatas.

    Investor domestik, kata dia masih mampu menyerap berbagai SBN yang dilepas oleh investor asing, sehingga imbal hasil dari SBN masih terus turun walaupun banyak dilepas asing.

    Pada 3 Oktober 2025 misalnya, imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun telah turun ke level 6,30% daru posisi per 26 September 2025 di level 6,43%

    Premi credit default swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 2 Oktober 2025 juga masih menunjukkan penurunan ke level 78,87 bps daru posisi 26 September sebesar 83,04 bps. CDS merupakan instrumen derivatif yang mencerminkan biaya perlindungan terhadap risiko gagal bayar utang suatu negara atau korporasi.

    “Jadi itu (outflow) tidak berdampak kepada pasar SBN kita, karena even imbal hasilnya masih terus dalam tren penurunan dan sekali lagi kita bersyukur ketika secara temporary ada outflow di pasar SBN, ini pasar domestik sangat supportive sehingga tidak pengaruhi secara berati pasar SBN kita,” ungkap Suminto.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Program Jaga Sungai, Jaga Kehidupan: Cara BRI Peduli Bangun Kesadaran Lingkungan ke Masyarakat – Page 3

    Program Jaga Sungai, Jaga Kehidupan: Cara BRI Peduli Bangun Kesadaran Lingkungan ke Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Denpasar Sejak awal peradaban, sungai selalu menjadi bagian penting perjalanan kehidupan manusia. Di sepanjang alirannya, kehidupan pun ikut mengalir, memberi air bersih, sumber pangan, energi, hingga membentuk kebudayaan. Namun kini, seiring waktu dan laju pembangunan yang pesat, sungai-sungai di Indonesia menghadapi ancaman serius.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari sekitar 70 ribu sungai yang ada di Indonesia, 46 persen di antaranya telah tercemar berat. Limbah rumah tangga, buangan industri, hingga perubahan lahan menjadi ancaman nyata yang menggerus fungsi ekologisnya. Kondisi ini menjadi alarm bagi kita semua untuk tidak menutup mata bahwa menjaga sungai tetap lestasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban bersama demi kehidupan yang berkelanjutan.

    Menjawab tantangan tersebut, BRI menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan melalui BRI Peduli, bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Lewat gerakan “Jaga Sungai, Jaga Kehidupan”,.

    BRI berkolaborasi dengan Yayasan Sungai Watch memulihkan kebersihan sungai, salah satunya di Tukad Badung, Denpasar Selatan, Provinsi Bali. Lokasi ini juga yang berada di kawasan konservasi mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Tujuan kegiatan ini adalah menahan sampah rumah tangga agar tidak mencemari laut dan mengembalikan fungsi ekologis sungai.

    Kehadiran program BRI Peduli menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat pesisir. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Kelompok Nelayan Segara Guna Batu, Yan Kona, yang menyaksikan langsung perubahan besar di lingkungannya.

    “Tentu kami sebagai masyarakat nelayan, masyarakat pesisir merasakan yang dulunya sampah begitu numpuk luar biasa, sekarang sudah kita bisa lalui dengan baik armada kita baik itu perahu dan lain sebagainya, sumber daya perikanan tumbuh dan tentu kami harap program ini berkelanjutan,” ungkapnya.

    Menurut Yan, kegiatan bersih-bersih sungai selama 3-4 tahun terakhir telah membawa dampak positif.

    “Yang tadinya kerang-kerang, ikan-ikan, udang, kepiting, itu jumlahnya berkurang. Sekarang kita bisa lihat bahwa kepiting-kepiting itu juga sudah mulai kembali ke ekosistem aslinya,” ujarnya.

    Bagi Yan dan nelayan lain, kembalinya kehidupan ke sungai bukan sekadar kabar baik bagi ekosistem, tapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

    Ia berharap, lingkungan pesisir dan hutan mangrove yang kini semakin bersih bisa menjadi magnet wisata dan sumber penghidupan tambahan.

    “Tentunya kondisi tersebut bisa membantu meningkatkan kesejahteraan kami sebagai warga di sini. Sampah menjadi masalah yang harus kita tangani bersama, dan program BRI Peduli ini sangat membantu dan memberikan dampak pada kami sebagai masyarakat sekitar. Harapannya, program ini tak hanya berhenti sampai di sini, bisa berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih untuk masyarakat,” ujarnya.

  • Standar pelayanan minimum MRT Jakarta capai 99,9 persen

    Standar pelayanan minimum MRT Jakarta capai 99,9 persen

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengungkapkan bahwa capaian standar pelayanan minimum (SPM) MRT Jakarta dalam evaluasi bulanan mencapai 99,9 persen atau nyaris sempurna sehingga mencerminkan komitmen tinggi perseroan itu dalam menjaga mutu layanan transportasi publik.

    “Saya sampaikan bahwa standar pelayanan minimum MRT capaiannya nyaris sempurna. Dari setiap layanan, setiap bulan kami evaluasi itu 99,9 persen,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam kelas Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis.

    Syafrin menegaskan bahwa SPM tidak sekadar regulasi teknis, melainkan lahir dari ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik.

    Ia menyebut, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) dan Lintas Raya Terpadu (Light Rail Transit/LRT), maka SPM MRT dan LRT mencakup enam aspek utama yakni keselamatan, keamanan, keandalan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan.

    Syafrin menjelaskan bahwa jika salah satu aspek SPM tidak terpenuhi, maka subsidi “public service obligation” (PSO) akan langsung dipotong.

    Ia juga menekankan bahwa media sosial berperan penting sebagai alat pemantauan penerapan SPM.

    Menurutnya, setiap keluhan dari pengguna, seperti keterlambatan kereta, akan segera ditelusuri dan dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan.

    “Kami hormati aturan yang ditetapkan Dinas Perhubungan. Kalau ada gangguan, seperti sinyal antara Blok M dan ASEAN, meski hanya beberapa menit, tetap kami anggap pelanggaran dan kami bayar konsekuensi,” ujar Tuhiyat.

    Ia juga menambahkan, pihaknya responsif terhadap semua komplain dari pengguna.

    Salah satu pengguna MRT Jakarta, Jay, yang bekerja sebagai pegawai swasta, mengakui keunggulan MRT dibandingkan moda transportasi umum lainnya.

    “Dari semua transportasi umum, saya paling nyaman pakai MRT. Selain layanan dan fasilitas yang oke, penumpangnya juga lebih tertib,” kata Jay saat dihubungi terpisah.

    Standar pelayanan minimum adalah ukuran minimum pelayanan yang wajib dipenuhi oleh penyedia layanan kepada pengguna jasa.

    SPM dilengkapi dengan tolok ukur sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas, serta menjadi bentuk kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan ter

    Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyebutkan, jumlah penumpang MRT Jakarta pada Juni 2025 mencapai 3.608.591 orang, turun 23.066 orang dibandingkan total penumpang MRT Jakarta pada Mei 2025 yang mencapai 3.631.657 orang.

    Berdasarkan data 2024, maka jJumlah penumpang rata-rata harian MRT Jakarta saat ini sekitar 111.534 orang per hari.

    Selain itu, untuk semester I 2025, rata-rata harian yang dilaporkan adalah sekitar 117.867 orang per hari

    Bahkan MRT Jakarta menyebut, khusus Juni 2025, rata-rata harian mencapai sekitar 126.993 orang per hari.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gandeng Kejati, Gubernur Khofifah Dorong Restorative Justice Jadi Solusi Keadilan Sosial di Jatim

    Gandeng Kejati, Gubernur Khofifah Dorong Restorative Justice Jadi Solusi Keadilan Sosial di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Kuntadi berkolaborasi memperkuat Restorative Justice (RJ) di Jawa Timur.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restorative yang digelar di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (9/10/2025).

    Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan langkah kolaboratif antara Kejaksaan Tinggi Jatim bersama Pemprov Jatim dalam penyusunan serta pelaksanaan kesepakatan tersebut.

    Kolaborasi dan sinergi ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan keadilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

    “Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal masyarakat Jatim seperti rukun, gotong royong, dan rembug desa yang menjadi pilar penyelesaian masalah sosial,” ujar Gubernur Khofifah.

    “Kolaborasi ini memungkinkan hukum dapat ditegakkan tanpa kehilangan sisi kemanusiaan dan keadilan substantif,” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengungkap bahwa MoU ini menjadi pertanda untuk mengimplemetasikan RJ Plus di tingkat daerah dengan memadukan penyelesaian hukum dan mengatasi persoalan sosial masyarakat yang terjadi secara proporsional.

    Sebagai contoh terdapat kasus di daerah Sidoarjo dimana masyarakat yang tersandung persoalan hukum namun disisi lain terdapat persoalan sosial yang harus diselesaikan.

    Melalui pendekatan RJ dan penyelesaian sosial ini menjadikan seluruh Bupati/Walikota harus memiliki kepekaan terhadap dinamika persoalan sosial yang terjadi ditengah tengah masyarakatnya.

    Jangan sampai, para Bupati/Walikota bisa mencarikan solusi tanpa update menunggu data dari BPS maupun DTSN milik Kemensos dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Hal ini karena dalam basis data selalu ditemukan exclusion error dan inclusion error. Karena data selalu bergerak dinamis.

    “Para Bupati/Walikota saya harapkan selalu mengupdate data dan lebih peka terhadap persoalan masyarakat yang terjadi di bawah secara proporsional,” tegasnya.

    Khofifah juga berharap setiap penyelesaian perkara RJ tidak berhenti pada penghentian penuntutan semata, tetapi diikuti oleh pemulihan sosial yang nyata.

    Langkah-langkah tersebut meliputi pemulihan korban melalui restitusi atau kompensasi, pendampingan psikologis, serta pembinaan pelaku melalui pelatihan vokasi dan konseling.

    Terkait Focus Group Discussion Pengadaan Barang dan Jasa, Gubernur Khofifah sependapat dengan Kajati Jatim yang mengedepankan pentingnya melaksanakan berdasarkan aturan atau payung hukum yang ditetapkan.

    “Ini menjadi starting poin bagi kita semua. Kita berbenah bersama hari ini harus lebih baik daripada hari kemaren. Hari esok harus lebih baik dari hari ini,” harapnya.

    Sementara itu, Kajati Jatim Dr Kuntadi mengatakan bahwa RJ merupakan kegiatan sangat penting di dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan bentuk komitmen kejaksaan dengan seluruh Pemprov Jatim bersama Pemkab/Pemko.

    Kebijakan RJ lanjutnya disambut baik oleh masyarakat sebagai solusi dan terobosan dengan memperhatikan berbagai kepentingan korban melalui mengangkat isue sosial hingga kearifan lokal.

    “RJ ini menjadi solusi dalam kebuntuan dan pemecahan hukum bisa diselesaikan dengan ruang dialog,” terangnya.

    “RJ ini bentuk negara hadir bagi masyarakat yang kurang beruntung melalui pemberian kesejahteraan pemberian hukum. RJ memastikan negara memberikan perlindungan, pelayanan hukum sehingga isue sosial bisa dipulihkan dengan baik,” tegasnya.

    Terkait FGD Pengadaan Barang dan Jasa, Kajati mengatakan, banyaknya kasus karena kesalahan diskresi atau pengambilan kebijakan darurat yang salah sehingga berpotensi terjadinya tindak korupsi.

    Kebijakan yang diambil dalam keadaan darurat akan berpengaruh terhadap evaluasi kebijakan pada kemudian hari.

    Maka, seluruh pengambil kebijakan dan aturan harus ditegakkan. FGD ini bisa memberikan pemahaman pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai menggadaikan masa depan akibat kesalahan pengambilan kebijakan hari ini.

    “Jangan sampai membiasakan proses yang salah melainkan memahami aturan. Jangan sampai menggadaikan masa depan akibat kesalahan kebijakan yang kita ambil hari ini,” tegasnya.

    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari melaporkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara PT Jamkrindo dengan Kejaksaan Tinggi Jatim yang dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama dan pendatanganan.

    “Kami berharap kolaborasi dengan seluruh pihak baik Pemprov Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan dan kegiatan ekonomi semakin maju,” terangnya.

    Selain penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Restorative Justice, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

    Agenda juga dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertema Good Corporate Governance pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Timur, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (tok/kun)

  • OJK Blokir Lebih dari 27 Ribu Rekening Terkait Judi Online – Page 3

    OJK Blokir Lebih dari 27 Ribu Rekening Terkait Judi Online – Page 3

    Menurut data BPS pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini hanya 4,9%. Firman mengasumsikan pengentasan judol seharusnya bisa membuat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada Januari-Maret 2025.

    Secara umum, Firman menjelaskan mekanisme transisi dampak judol ilegal terhadap pertumbuhan ekonomi di mana dari sisi konsumsi itu mengurangi konsumsi barang dan jasa lainnya dan meningkatkan utang.

    Dari sisi investasi mengurangi alokasi investasi masyarakat, mengurangi tabungan, dan modal lari ke luar negeri. Sementara dari sisi pemerintah, dampaknya mengurangi efektivitas belanja (misalnya bansos), mengurangi penerimaan negara, dan justru makin menambah pengeluaran pemerintah untuk mengatasi dampak judol.

    Sebagai perbandingan, di Brazil, pengeluaran rumah tangga untuk judi meningkat dua kali lipat dari 2018-2023, mencapai 19,9% dari pendapatan rumah tangga. Di saat yang bersamaan, pengeluaran untuk makanan, baju, dan obat turun dari 63%-57%.

    Di Hong Kong, negeri ini kehilangan potensi pajak sebesar HK$9,4 miliar per tahun atau setara Rp19 triliun (asumsi kurs 1H$=Rp2.000), sementara Afrika Selatan kehilangan R110 juta potensi pajak tahunan atau sekitar Rp100 miliar (asumsi 1 rand=Rp912). “Masyarakat Brazil diperkirakan mengeluarkan US$12 miliar untuk judi online di luar negeri,” kata Firman.

     

  • Bos Bapanas: Serapan Jagung Bulog Naik 16.000 Ton dalam Sebulan

    Bos Bapanas: Serapan Jagung Bulog Naik 16.000 Ton dalam Sebulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut Perum Bulog telah menyerap jagung dalam negeri hingga 16.000 ton dalam satu bulan. Adapun, penyerapan ini dilakukan untuk stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut salah satu faktor melonjaknya serapan jagung dalam negeri itu seiring dengan keterlibatan Polri yang juga menyokong pasokan untuk stok CJP Bulog.

    “Dalam sebulan ini Bulog berhasil menyerap total 16.000 ton. Tentu ini salah satunya karena andil dibantu oleh Bapak Kapolri beserta jajaran,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

    Berdasarkan data Bapanas, per 8 September 2025, realisasi pengadaan jagung dalam negeri berada di angka 68.000 ton. Kemudian, per 8 Oktober 2025 telah mencapai 84.100 ton atau naik 23,6% dalam satu bulan.

    Menurut Arief, capaian ini menandakan pergerakan yang positif dan signifikan menimbang produksi bulanan jagung diperkirakan menurun dari September ke Oktober.

    Data BPS mencatat, proyeksi produksi jagung kadar air 14% pada Januari—November 2025 dapat mencapai 15,25 juta ton. Angkanya melebihi 1,19 juta ton dibandingkan periode sama tahun lalu yang kala itu berada di angka 14,06 juta ton.

    “Prinsip CJP kita itu kan dari petani Indonesia, kemudian untuk peternak unggas Indonesia. Pada saat harga jagung di peternak bergejolak, itu waktunya stok CJP pemerintah gelontorkan untuk mengatasi itu,” terangnya.

    Arief menekankan bahwa kualitas stok CJP harus dalam keadaan baik agar peternak unggas bisa memberikan telur dan daging ayam yang baik untuk masyarakat.

    Seperti diketahui, CJP dapat dipergunakan untuk pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui penugasan Bapanas ke Bulog.

    Adapun, SPHP jagung pakan pada 2025 tengah bergulir yang menyasar kepada 2.109 peternak di 16 provinsi dengan target salur sebanyak 52.400 ton.

    Dalam hal ini, harga yang diberlakukan dalam SPHP jagung adalah Rp5.000 per kilogram untuk pengambilan di gudang Bulog dan maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak.

    Lebih lanjut, Bapanas juga telah menyiapkan anggaran senilai Rp78,6 miliar sebagai subsidi harga bagi Bulog.

  • Ironi Warga RI: Lapangan Kerja Terbatas, PHK Datang Silih Berganti

    Ironi Warga RI: Lapangan Kerja Terbatas, PHK Datang Silih Berganti

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen terendah sejak 3 tahun terakhir. Rendahnya keyakinan konsumen itu terjadi karena masyakarat mulai pesimistis terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan.

    Indeks ketersediaan lapangan kerja menjadi satu-satunya indikator yang berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan di level 92.

    Sementara itu, investasi yang digembar-gemborkan naik ternyata cukup lamban dalam menyerap tenaga kerja. Padahal, kalau merujuk kepada pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum lama ini, ada sekitar 7 juta warga negara Indonesia yang menganggur, belum lagi hingga Agustus 2025 lalu sekitar 44.333 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja PHK.

    Di sisi lain, alih-alih menciptakan lapangan kerja baru, pemerintah justru hanya menyediakan program magang bukan kepada mahasiswa tetapi kepada lulusan fresh graduate. Berbagai program deregulasi yang dimulai dari pemberlakukan Online Single Submission (OSS), implementasi Undang-undang Cipta Kerja, hingga berbagai kemudahan dari aspek fiskal, tidak mampu sepenuhnya menyerap angkatan kerja yang tersedia.

    Ironisnya, dari sekitar 7 jutaan pengangguran, kalau merunut pernyataan Menaker Yassierli, 1 juta di antaranya berstatus sebagai sarjana.

    Persoalan semakin pelik kalau melihat struktur tenaga kerja setidaknya sampai Februari 2025 lalu. Pekerja informal tetap mendominasi angkatan kerja Indonesia. Masih merujuk data BPS, statistik juga menunjukkan bahwa sebanyak 86,58 juta orang bekerja di sektor informal dari total angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Itu artinya, hampir 60% orang bekerja di Indonesia berada di sektor informal.

    Sebaliknya, pada periode tersebut juga, hanya 59,19 juta orang yang bekerja di sektor formal atau sebesar 40,60% dari total angkatan kerja. 

    Besaran persentase pekerja sektor informal pun naik dari periode Februari 2024 atau setahun sebelumnya, yakni dari 59,17%. Bahkan, pada Februari 2023 sempat menyentuh 60,12%. 

    Adapun kalau melihat data secara lebih rinci, jika dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pekerja yang berstatus sebagai buruh, pegawai atau karyawan juga mengalami penurunan secara persentase. Sekadar contoh, pada Februari 2025 lalu jumlah penduduk yang berstatus sebagai buruh, pegawai dan karyawan hanya sebesar 37,08%, turun dibandingkan Febuari 2024 yang tercatat sebesar 37,31%.

    1 dari 7 Anak Muda Menganggur

    Sementara itu, laporan Bank Dunia (World Bank) menyebut generasi muda Asia kesulitan mendapatkan pekerjaan layak termasuk di Indonesia, dengan banyak yang terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah. 

    Dalam laporan pembaruan ekonomi regional yang dirilis Selasa (7/10/2025), Bank Dunia mencatat adanya kesenjangan signifikan antara pekerja muda dan berpengalaman di sejumlah negara Asia. 

    Laporan tersebut memaparkan, di China dan Indonesia, satu dari tujuh anak muda masih menganggur. Lembaga tersebut juga memperingatkan bahwa jumlah penduduk yang rentan jatuh ke jurang kemiskinan kini lebih besar dibandingkan kelas menengah di sebagian besar negara.

    “Secara umum tingkat ketenagakerjaan tinggi, tetapi anak muda kesulitan menemukan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat di Asia yang mencari kerja memang mendapatkannya, namun banyak yang terjebak di sektor informal atau berproduktivitas rendah,” tulis Bank Dunia.

    Partisipasi angkatan kerja juga masih rendah di negara-negara Pasifik dan di kalangan perempuan. 

    Data yang dipaparkan oleh Bank Dunia itu juga sejalan dengan data BPS, bahwa jumlah penduduk di usaia produktif misalnya 15 -59 tahun mewakili 19,2% dari total tingkat pengangguran terbuka.

    Apa Kata Pengamat?

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengaku tidak heran dengan perkembangan turunnya keyakinan konsumen yang salah satunya dipicu oleh pesimisme terhadap ketersediaan lapangan kerja. 

    “IKK jatuh ke kisaran 115 karena mesin ekspektasi rumah tangga tertekan dari tiga sisi sekaligus: harga pangan merangkak, pasar kerja terasa sepi, dan porsi cicilan menyita pendapatan,” ujar Syafruddin kepada Bisnis, Rabu (8/10).

    Dia menjelaskan banyak laporan terdahulu yang sudah menunjukkan sinyal pelemahan ekonomi. Contohnya, IKK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merosot ke 90,5 pada September 2025 dengan alasan “harga sembako naik” dan “kondisi kerja sulit”.

    Selain itu, Bank Indonesia sudah memberi peringatan sejak Agustus: IKK turun ke 117,2, sedangkan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) berada di zona pesimis di sekitar 93, yang menandai persepsi bahwa lowongan menyempit.

    Pada saat yang sama, sambungnya, porsi pendapatan yang tersedot cicilan meningkat, sehingga rumah tangga menahan belanja besar. “Kombinasi tekanan biaya hidup, akses kerja yang dirasa makin sulit, dan ruang belanja yang mengecil mendorong konsumen menilai masa kini berat dan masa depan belum meyakinkan—cukup untuk menyeret IKK ke titik terendah dalam sekitar 3,5 tahun,” jelas Syafruddin.

    Dalam IKK, salah satu komponen yang dinilai adalah ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Sejak Mei 2025, indeks ketersediaan lapangan kerja (IKLK) terus berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan.

    IKLK berada di level 92 pada September 2025. Angka itu turun dari bulan sebelumnya atau Agustus 2025, yang berada di level 93,2. Padahal, pemerintah telah meluncurkan berbagai program stimulus untuk menjaga daya beli dan menciptakan lapangan kerja, seperti program magang fresh graduate, pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) untuk sektor pariwisata dan padat karya, iuran JKK dan JKM untuk lepas, hingga Padat Karya Tunai.

    Syafruddin menilai program-program tersebut belum mengangkat ekspektasi ketersediaan kerja secara signifikan karena sebagian besar stimulus masih bersifat mereduksi biaya dan menyerap tenaga kerja sementara, bukan menambah pesanan produksi yang memicu perekrutan permanen.

    Dia mencontohkan, program Padat Karya Tunai memang membantu masyarakat berpendapatan rendah, tetapi bersifat harian dan jangka pendek sehingga tidak cukup kuat untuk mengubah persepsi peluang kerja di masyarakat. Begitu pula insentif PPh 21 DTP dan diskon iuran JKK/JKM yang menurunkan beban perusahaan dan pekerja, namun dinilai tidak otomatis mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja.

    “Tanpa lonjakan order yang jelas—entah dari ekspor, pariwisata, pengadaan pemerintah yang membeli output UKM, atau proyek bernilai tambah—perusahaan cenderung menunda kontrak baru. Hasilnya, publik masih membaca sinyal pasar kerja sebagai ‘ketat,’ dan IKLK bertahan di bawah 100 walau stimulus diumumkan,” tutup Syafruddin.

  • Instruksi Tegas Wapres Gibran Usai Tanam Jagung Bareng Mentan Amran di Banten

    Instruksi Tegas Wapres Gibran Usai Tanam Jagung Bareng Mentan Amran di Banten

    “Izin Pak Wapres, tahun ini produksi jagung kita meningkat 1,5 juta ton dibanding tahun lalu. Tahun 2024 kita produksi 15 juta ton, dan tahun ini ditargetkan mencapai 16,6 juta ton. Kenaikan ini berkat kerja keras Polri, TNI, dan seluruh petani Indonesia,”kata Mentan.

    Tidak hanya itu, kenaikan produksi jagung juga berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani. Dengan harga rata-rata Rp5.500 per kilogram, tambahan pendapatan petani dari jagung diperkirakan mencapai lebih dari Rp8 triliun.

    Mentan Amran juga menyampaikan bahwa tren positif ini juga terjadi pada komoditas beras nasional yang meningkat dari 30 juta ton menjadi 34 juta ton, dengan estimasi kenaikan pendapatan petani mencapai Rp113 triliun.

    “Alhamdulillah, dengan kolaborasi kita semua mulai dari Polri, TNI, Kejaksaan, hingga pemerintah daerah produksi pangan nasional terus meningkat. Ini bukti nyata bahwa kerja bersama membawa hasil yang besar bagi petani berhasil mendorong peningkatan produksi pangan nasional,” tukas Mentan Amran.

    Kegiatan ini merupakan salah satu program Polri dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional. Program ini menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas sektor antara Polri, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta masyarakat petani dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis wilayah.

    Diketahui turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani.

  • Kuartal IV Oktober, 787 Hektar Lahan di Malang Ditanami Jagung

    Kuartal IV Oktober, 787 Hektar Lahan di Malang Ditanami Jagung

    Malang (beritajatim.com) – Mewujudkan ketahanan pangan, Kepolisian Resor Malang ikut mendukung program ketahanan pangan nasional lewat kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV dan peresmian gudang ketahanan pangan Polri, Rabu (8/10/2025).

    Kegiatan dilakukan di lahan seluas 2,5 hektare di Jalan Sunan Kudus, Dusun Putuk Utara, Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

    Program ini merupakan bagian dari agenda nasional yang digagas oleh Wakil Presiden RI, Kapolri, dan sejumlah menteri terkait, yang dipusatkan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, serta diikuti secara daring oleh seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.

    Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo P.S., memimpin langsung kegiatan tersebut bersama perwakilan Forkopimda Kabupaten Malang.

    “Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga ikut berkontribusi memperkuat sektor pangan nasional. Lewat penanaman ini, kami ingin masyarakat tahu bahwa Polri peduli terhadap ketahanan pangan,” kata Danang Setiyo di lokasi kegiatan, Rabu (8/10/2025).

    AKBP Danang menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan petani untuk mendukung kemandirian pangan di wilayah Kabupaten Malang, terutama di daerah selatan yang memiliki potensi lahan luas dan produktif.

    Hingga kini, total capaian lahan jagung pada semester IV di Kabupaten Malang mencapai 787,6 hektare, terdiri dari lahan baku sawah seluas 567,1 hektare dan lahan produktif 220,5 hektare, dengan 92 persen di antaranya merupakan tanaman jagung benih.

    “Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang punya peran strategis dalam mendukung swasembada jagung nasional. Polres Malang hadir untuk memperkuat kerja sama di lapangan agar potensi ini semakin optimal,” lanjut Danang.

    Selain penanaman, kegiatan juga dirangkai dengan peresmian Gudang Ketahanan Pangan Polri yang dibangun untuk menyimpan dan mengelola hasil panen jagung. Gudang tersebut akan dikelola secara terpadu dengan melibatkan kelompok tani lokal dan mitra agribisnis.

    Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menambahkan, keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan adalah wujud nyata kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

    Menurutnya, langkah ini menegaskan komitmen Polres Malang untuk terus berperan aktif mendukung swasembada pangan nasional.

    Kebijakan tersebut juga selaras dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di sektor pertanian.

    “Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Lewat program ini, Polres Malang ingin hadir bersama masyarakat, tidak hanya dalam konteks keamanan, tapi juga kesejahteraan,” ujar AKP Bambang.

    Turut hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang Ir. Avicenna M. Saniputera, Kepala BPS Kabupaten Malang Erny Fatma Setyoharini, serta Dirut CV. Agrisatwa Fajar Utama Barokah H. Sulaiman. (yog/ted)