Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Lowongan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Pangkalpinang, Gaji Rp 4 Jutaan, Ini Syaratnya Regional 10 Desember 2025

    Lowongan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Pangkalpinang, Gaji Rp 4 Jutaan, Ini Syaratnya Regional 10 Desember 2025

    Lowongan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Pangkalpinang, Gaji Rp 4 Jutaan, Ini Syaratnya
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – Ratusan petugas survei akan direkrut untuk melaksanakan Sensus Ekonomi Nasional 2026 di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
    Pangkalpinang
    ,
    Dewi Savitri
    mengungkapkan, surveyor yang direkrut akan berasal dari masyarakat umum dan mahasiswa yang mendapatkan izin dari kampus.
    “Kami perkirakan lebih dari 100 orang untuk kegiatan sensus ekonomi selama dua bulan,” kata Dewi seusai kegiatan forum jurnalis data statistik di Pangkalpinang, Rabu (10/12/2025).
    Dewi menjelaskan, proses
    perekrutan surveyor
    akan dimulai pada Februari 2026, seiring dengan dimulainya program
    Sensus Ekonomi Nasional
    .
    Menurutnya, sensus ini sangat penting karena dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.
    “Ada survei badan usaha dan ekonomi masyarakat di dalamnya. Responden maupun petugas harus memberikan informasi yang benar, ada aturannya,” ujar Dewi.
    Gaji yang akan diterima oleh surveyor diperkirakan berkisar Rp 4 juta per bulan, dengan masa kerja selama dua bulan.
    Dewi menekankan, surveyor harus memiliki waktu penuh selama tahapan survei berlangsung.
    “Nanti kami akan sampaikan juga saat perekrutannya, secara
    online
    atau ke BPS akan diiklankan juga,” ucapnya.
    Sensus Ekonomi Nasional akan mencakup pengisian kuesioner online yang berlangsung dari 1 hingga 31 Mei 2026, dilanjutkan dengan pendataan lapangan pada periode Juni hingga Juli 2026.
    Hasil dari sensus ini akan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Pastikan RI Bebas Truk Odol Mulai 1 Januari 2027

    AHY Pastikan RI Bebas Truk Odol Mulai 1 Januari 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan implementasi zero over dimension and overload (ODOL) atau truk dengan muatan berlebih akan berlaku mulai 1 Januari 2027.

    AHY menekankan, upaya pengentasan truk dengan muatan berlebih itu dilakukan guna mengurangi inefisiensi anggaran infrastruktur yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan.

    “Sedang kita tertibkan, insyaallah, mohon doa dan dukungannya mulai 1 Januari 2027 zero ODOL,” jelasnya dalam agenda Balairung Dialogue di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Pasalnya, tambah AHY, pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran mencapai Rp41 triliun setiap tahunnya untuk proses perbaikan jalan yang rusak akibat mobilisasi truk ODOL.

    Selain itu, pengentasan mobilisasi truk dengan muatan berlebih juga dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di jalan. Dalam catatannya, truk ODOL menjadi kontributor terbesar kedua penyebab kecelakaan di Indonesia.

    “Jadi 1 Januari 2027, kita berharap dengan semua lembaga kementerian, zero ODOL, kita tertibkan sehingga mengurangi kecelakaan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menjelaskan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, penerapan zero ODOL dapat menekan angka kecelakaan sebesar 22,4% yang melibatkan angkutan logistik.

    Aan juga menyebut, apabila implementasi zero ODOL berjalan dengan baik, maka terdapat potensi penghematan anggaran infrastruktur mencapai Rp2,8 triliun.

    “Potensi efisiensi dan penghematan infrastruktur bisa mencapai Rp1,4 triliun—Rp2,8 triliun per tahun sehingga dapat dialokasikan ke sektor lain, terutama untuk kebutuhan dalam ekosistem angkutan logistik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, hasil survei BPS itu juga memperkirakan kenaikan biaya logistik hanya 3,3% dengan penerapan zero ODOL. Hal tersebut didorong kenaikan biaya BBM, tol, sewa truk, perawatan armada. Mengingat, melalui implementasi tersebut, otomatis jumlah angkutan akan bertambah.

  • Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

    Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP

    Mendagri: Dukcapil Daerah Masih Pasif, 5 Juta Warga Belum Punya KTP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut jajaran di satuan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tingkat daerah masih pasif.
    Tito menilai mereka belum aktif mengajak dan mendatangi warga di daerah untuk membuat
    KTP
    .
    “Saat ini saya masih lihatnya, masih banyak bersifat pasif.
    Dukcapil
    -dukcapil daerah masih bersifat pasif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait penguatan tata kelola
    data kependudukan
    serta keamanan digital yang digelar di Kawasan Jakarta Barat, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
    “(Dukcapil daerah) nunggu, nunggu orang datang untuk buat KTP. Nunggu orang datang untuk mendaftarkan,” ucap dia lagi.
    Tito memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat Indonesia saat ini mencapai 286 juta orang.
    Hingga saat ini, sudah ada 97 persen di antaranya memiliki kartu identitas atau KTP.
    Namun, sekitar tiga persen sisanya masih belum terdata identitasnya.
    “Sudah 97 persen yang terdata. Saya bilang, 3 persen lagi gimana nih? Enggak usah tiga persen, 2 persen saja dari 286 juta itu, itu lebih kurang 5,6 juta orang. Artinya belum terdata,” ungkap Tito.
    Mantan Kapolri ini merasa tidak puas dengan angka tersebut.
    Tito ingin jajaran Dukcapil di daerah bekerja lebih agresif untuk mendata dan memberikan identitas kepada warga negara Indonesia yang belum punya KTP.
    ”
    I want more aggressive
    . Saya ingin agak lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” tuturnya.
    Jajaran Dukcapil harus lebih giat lagi untuk menjaring masyarakat yang terisolasi ataupun masyarakat yang termarjinalkan, termasuk gelandangan di jalanan.

    Tito mengatakan, konstitusi di Indonesia telah mengamanatkan agar negara menjaga serta memelihara semua warga miskin di Tanah Air.
    Ia merasa sedih jika ada warga negara atau gelandangan yang tidak memiliki kartu identitas.
    “Artinya apa? Kita harus agresif untuk mendatangi mereka. Saya mendapat banyak masukan bahwa yang tidak punya rumah, mereka tidak punya kartu identitas. Ini harus kita carikan solusi supaya mereka memiliki identitas, kartu identitas,” ungkap Tito.
    “Ada yang menyampaikan tadi Pak Teguh, ‘Pak, kita harus punya alamatnya’. Ya, bicara sama Kemensos gimana cara carikan alamatnya mereka,” sambung dia lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UMP 2026 Tak Kunjung Diumumkan, Survei KHL Jadi Hambatan?

    UMP 2026 Tak Kunjung Diumumkan, Survei KHL Jadi Hambatan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tak kunjung mengumumkan besaran upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2026.

    Hal ini terjadi seiring penerapan penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam formula UMP 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui terlibat menyusun KHL dalam penentuan UMP 2026 dengan menggunakan metode Organisasi Buruh Internasional (ILO). 

    Namun demikian, terdapat silang pendapat mengenai pengaruh KHL terhadap panjangnya penyusunan peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. 

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, misalnya, tak memandang pembahasan KHL yang juga melibatkan elemen pengusaha dan buruh berpengaruh terhadap lama pengumuman UMP.

    “Saya tidak melihat soal perbedaan KHL jadi sebab terhambatnya pengumuman soal aturan upah minimum yang baru. Infonya kan tinggal diteken Presiden,” kata Ristadi kepada Bisnis, Selasa (9/11/2025).

    Menurutnya, apabila Dewan Pengupahan di daerah turut melaksanakan survei KHL, maka serikat buruh juga akan dilibatkan. Dengan demikian, formulasi upah minimum di setiap daerah diharapkan dapat lebih adil.

    Terkait rancangan PP tentang pengupahan yang belum diterbitkan, Ristadi tak berkomentar banyak. Menurutnya, situasi bencana hingga serangkaian agenda Presiden dapat menjadi penyebab beleid tersebut urung diteken.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berujar bahwa BPS melaksanakan survei terhadap sekitar 400.000 penduduk di berbagai daerah dengan menggunakan 64 komponen KHL.

    Namun demikian, dia mengungkapkan bahwa proses tersebut tidak melibatkan buruh. Pihaknya juga menyoroti representasi penduduk yang disurvei itu terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja Tanah Air.

    “Sayangnya serikat buruh tidak terlibat, dan 400.000 [responden] mewakili ratusan juta penduduk juga terlalu minim,” kata Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Survei KHL Rampung

    Adapun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei KHL minimal di setiap provinsi pada pekan lalu.

    Survei tersebut menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah. Menurut Yassierli, basis KHL akan memuat besaran kenaikan UMP berbeda di tiap daerah karena perbedaan kondisi ekonomi masing-masing.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli, Selasa (2/12/2025).

    Yassierli juga pernah menyampaikan bahwa survei KHL dilakukan berdasarkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Hal ini menjadi aspek pembeda dari penentuan UMP 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

  • Pakar UI Beberkan Perhitungan di Balik Data RI Defisit 70 Ribu Dokter Spesialis

    Pakar UI Beberkan Perhitungan di Balik Data RI Defisit 70 Ribu Dokter Spesialis

    Jakarta –

    Akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dr Iwan Ariawan, MS, membeberkan justifikasi dari perhitungan di balik data Indonesia kekurangan 70 ribu dokter spesialis. Proyeksi kekurangan ini dilakukan bersama Kemenkes untuk memetakan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

    “Angka ini bukan hanya kami, para pakar, duduk dan kita sepakati. Ini ada hitungannya dan cukup rinci,” tegas dr Iwan dalam konferensi pers bersama Kemenkes, Selasa (9/12/2025).

    dr Iwan menegaskan bahwa angka tersebut dihasilkan dari perhitungan rinci selama setahun penuh dengan data yang diambil dari klaim BPJS Kesehatan yang mencakup 120 juta kasus dalam setahun, dipadukan dengan proyeksi penduduk BPS dan data beban penyakit 10 tahun ke depan dari lembaga global IHME.

    Metode ini juga melibatkan konsultasi dengan lebih dari 38 kolegium spesialisasi untuk menyepakati standar waktu kerja efektif dan beban kerja dokter, termasuk rincian prosedur medis.

    “Kami menghitung demand (kebutuhan) pelayanan kesehatan untuk masing-masing spesialis, misalnya berapa yang butuh kateterisasi jantung, berapa yang terpenuhi, dan berapa yang meninggal,” jelasnya.

    dr Iwan mencontohkan, kekurangan dokter spesialis bukan hanya masalah statistik, tetapi berdampak fatal pada kesehatan publik. Dia mengatakan terdapat korelasi jelas antara beban kerja dokter spesialis obgyn yang tinggi di daerah-daerah timur dan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yang tidak merata antarprovinsi.

    Salah satu cara mengejar ketertinggalan atau ketimpangan jumlah dokter spesialis di banyak daerah Indonesia menurutnya dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau PPDS Hospital Based.

    “Kalau kita biasa-biasa saja, lulusan per tahun 2.700-3.000-an… kita itu kurangnya makin banyak tiap tahun, makin jauh ketinggalannya,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/up)

  • Mudik Nataru, Komisi V DPR Minta Potensi Cuaca Ekstrem Diwaspadai

    Mudik Nataru, Komisi V DPR Minta Potensi Cuaca Ekstrem Diwaspadai

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memprediksi puncak perjalanan libur Natal dan tahun baru (Nataru) akan terjadi pada 24 Desember 2025 dan arus balik terjadi pada 2 Januari 2026. Wakil Ketua (Waka) Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengingatkan pemerintah antisipasi cuaca ekstrem.

    “Kami mendesak kepada pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan untuk lebih detail dalam menyiapkan strategi mudik pada masa Natal dan tahun baru ini. Cuaca ekstrem menjadi tantagan tersendiri karena sewaktu-waktu bisa memicu bencana hidrometerologis mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga puting beliung,” ujar Huda kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

    “Situasi ini harus diantisipasi agar tidak menjadi kendala dalam proses mudik Nataru baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara,” katanya.

    Selain itu, perlu juga diantisipasi kemacetan di jalur prioritas seperti rute tol Cipali, Semarang-Solo, hingga Ngawi-Surabaya. Huda menambahkan harus ada rekayasa lalu lintas mulai dari one way, contra flow, hingga ganjil-genap.

    “Saat ini jaringan jalan tol telah sampai hingga Banyuwangi. Poros Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Probowangi) sebagai puzzle terakhir tol trans Jawa telah tersambung dan bisa digunakan secara fungsional. Jaringan tol di wilayah Sumatera yang telah berfungsi juga semakin panjang. Ini harus menjadi pertimbangan dalam penetapan strategi mudik Nataru tahun ini,” ucap Huda.

    Kesiapan Transportasi Umum Disorot

    Diketahui, Menhub Dudy mengatakan transportasi terbanyak yang dipilih masyarakat untuk melakukan perjalanan libur Natal dan tahun baru ialah mobil pribadi, dengan total 51,12 juta orang. Bagi Huda, hal ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam menyiapkan transportasi umum.

    “Kami menilai penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama bagi pemudik Natal dan Tahun Baru bisa jadi cerminan ketidakmampuan pemerintah dalam menyiapkan moda transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum jika setiap terjadi mobilitas besar di masyarakat pemerintah selalu keteteran dalam menyiapkan moda transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya.

    Menurutnya, persoalan klasik yang sering terjadi di kala mudik Nataru atau mudik Lebaran di antaranya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan moda transportasi umum di rute-rute kunci. Masalah selanjutnya yakni belum terintegrasinya jaringan antar moda yang menjangkau rute akhir pemudik. Akibatnya kesulitan untuk bisa sampai tujuan tepat waktu.

    “(Masalah) Ketiga ketidakpastian jadwal, informasi, dan kanal penjualan tiket moda transportasi umum. Keempat masih banyaknya pelanggaran kru moda transportasi umum yang mengabaikan aturan keselamatan karena dikejar setoran. Situasi ini membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi alih-alih memilih transportasi umum,” sambung Huda.

    Prediksi Puncak Libur Nataru

    Sebelumnya diberitakan, puncak jam keberangkatan pada 24 Desember 2025, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemenhub, bersama Komdigi, dan BPS, rata-rata masyarakat akan berangkat pada rentang waktu 07.00 sampai 09.59. Hal yang sama terjadi pada jam keberangkatan pada arus balik.

    “Sehingga kecenderungan pemilihan jam keberangkatan dan kepulangan akan menjadi dasar pengaturan operasional terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, dan jam-jam puncak,” ujar Dudy.

    Lebih lanjut, menurut dia, transportasi terbanyak yang dipilih masyarakat untuk melakukan perjalanan ialah mobil pribadi. Total, 51,12 juta orang diperkirakan akan menggunakan mobil pribadinya dalam perjalanan Natal dan tahun baru.

    “Moda transportasi yang banyak dipilih masyarakat, dengan 51,12 juta orang atau 42,78% dari total responden memilih menggunakan mobil pribadi, diikuti sepeda motor, bus, mobil sewa, travel, serta moda udara dan kereta api,” ujarnya.

    “Preferensi masyarakat terhadap kendaraan pribadi, menunjukkan perlunya manajemen lalin yang intensif, khususnya pada ruas tol dan akses pada simpul transportasi,” lanjut dia.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/jbr)

  • Pembahasan UMP 2026 Jakarta Hampir Final, Berapa Kenaikannya?

    Pembahasan UMP 2026 Jakarta Hampir Final, Berapa Kenaikannya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2026 sudah hampir final.

    “Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,” kata Pramono di Jakarta Utara, Senin.

    Pramono menjelaskan, pembahasan UMP 2026 belum final karena masih ada perbedaan pendapat antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha.

    Oleh karena itu, Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menjadi wasit yang adil. Pramono pun berjanji akan memutuskan UMP 2026 secara adil.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

    Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12) mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli.

    Yassierli menyebut formula penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

    Sementara itu, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyampaikan perkembangan penetapan upah minimum (UMP) 2026 yang belum diumumkan pemerintah hingga saat ini.

    Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban berujar bahwa pemerintah menerapkan mekanisme baru dalam perumusan UMP 2026 yang turut memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL). Dia menyebut bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan survei terhadap sekitar 400.000 penduduk di berbagai daerah dengan menggunakan 64 komponen KHL, tetapi tidak melibatkan buruh.

    Pihaknya juga menyoroti representasi penduduk yang disurvei itu terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja Tanah Air.

    “Sayangnya serikat buruh tidak terlibat, dan 400.000 [responden] mewakili ratusan juta penduduk juga terlalu minim,” kata Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

  • Dilema Penerapan Bea Keluar Batu Bara di Tengah Lesunya Industri

    Dilema Penerapan Bea Keluar Batu Bara di Tengah Lesunya Industri

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 23 triliun dari penerapan bea keluar emas dan batu bara pada 2026. Target ini mencakup Rp 3 triliun dari bea keluar emas dan Rp 20 triliun dari batu bara.

    Purbaya menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/12/2025) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta. 

    “Emas Rp 3 triliun setahun. Batu bara Rp 20 triliun,” jelasnya menanggapi pertanyaan anggota Komisi XI DPR RI tentang proyeksi penerimaan negara dari kebijakan bea keluar.

    Menurut Purbaya, penerapan bea keluar emas dan batu bara merupakan langkah strategis pemerintah untuk menutup defisit APBN 2026. “Menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen fiskal yang relevan, termasuk penerapan bea keluar atas ekspor emas dan batu bara,” tuturnya.

    Ia menambahkan, kebijakan bea keluar batu bara juga dimaksudkan untuk mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi, sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Batu bara tetap dianggap sebagai penopang stabilitas ekonomi nasional. 

    Meskipun Indonesia menjadi produsen batu bara terbesar ketiga dunia, mayoritas ekspornya masih berupa bahan mentah dengan nilai tambah rendah sehingga potensi ekonominya belum optimal.

    Kebijakan ini muncul di tengah tren harga komoditas yang berlawanan. Secara global, harga emas naik sekitar 59–60% dalam 12 bulan terakhir, sementara harga emas Antam di Indonesia meningkat 55–56%, dari sekitar Rp 1,553 juta per gram pada awal tahun menjadi Rp 2,415 juta per gram pada Senin (1/12/2025). Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam sedikit turun Rp 11.000 menjadi Rp 2,404 juta per gram.

    “Emas menunjukkan tren positif, sehingga penerapan bea keluar diharapkan tidak menurunkan minat ekspor dan justru menambah penerimaan negara,” kata Purbaya.

    Sebaliknya, harga batu bara menghadapi tekanan signifikan di pasar internasional. Berdasarkan data Bank Dunia, harga batu bara Australia sebagai acuan global pada 25 November 2025 berada di posisi US$ 112,6 per ton, terendah dalam 57 bulan terakhir atau sejak Maret 2021. 

    Harga acuan batu bara Indonesia turun 20,76% sepanjang tahun berjalan, dari US$ 124,01 per ton pada Januari 2025 menjadi US$ 96,26 per ton pada Desember 2025. “Harga acuan ini akan menjadi dasar perhitungan royalti, bea keluar, dan transaksi,” jelas Christiantoko, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center.

    Penurunan harga batu bara berdampak pada beberapa indikator di sektor pertambangan, termasuk nilai ekspor dan upah pekerja. Data BPS mencatat nilai ekspor batu bara per September 2025 sebesar US$ 2 miliar, turun 19,77% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 2,5 miliar. 

  • Cak Imin dan Gus Ipul Graduasi 133 Keluarga Penerima Bansos di Jakarta

    Cak Imin dan Gus Ipul Graduasi 133 Keluarga Penerima Bansos di Jakarta

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI (Menko PM) Muhaimin Iskandar bersama Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggraduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

    Kegiatan yang turut dilakukan bersama Wamensos Agus Jabo Priyono ini digelar di Aula Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menjelaskan kegiatan ini sebagai bagian mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Tugas kami para Menteri ini adalah membantu Presiden untuk mengeksekusi Asta Cita Bapak Presiden. Untuk memahami gaya kebijakan Presiden inilah kira-kira sederhananya jadi yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, yang bawah dibela,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).

    Gus Ipul hadir di lokasi pukul 13.37 WIB, disambut oleh penampilan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan. Para siswa silih bergantian menampilkan tarian nusantara, pencak silat, paduan suara, hingga pidato dalam tiga bahasa yaitu Bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin.

    Dalam acara bertajuk ‘Berani Graduasi: Siap Mewujudkan Generasi Indonesia Emas’ ini, Gus Ipul menyampaikan Presiden ingin KPM mempunyai semangat graduasi, untuk naik kelas meningkatkan kesejahteraannya dan tidak tergantung pada bantuan sosial.

    Ia mengatakan Prabowo sampai membentuk Kemenko PM, yang secara khusus bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.

    Gus Ipul menambahkan penerima bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN Merupakan basis data nasional berbasis digital yang berisi informasi sosial, ekonomi, dan demografi seluruh penduduk Indonesia yang telah diurutkan mulai dari desil 1 sampai desil 10.

    “Data itu sudah memberikan perangkingan, yang mengelola BPS, dari desil 1 sampai desil 10. Yang diberi bantuan itu adalah desil 1 sampai 4, setelah desil 4 naik jadi graduasi,” jelas Gus Ipul.

    Pada kesempatan ini, Gus Ipul secara langsung mengraduasi 133 KPM yang hadir memakai toga. Satu persatu KPM di panggil dan menuju ke atas panggung, Gus Ipul secara simbolis memindahkan tali toga dari kiri ke kanan sebagai simbol KPM telah digraduasi.

    Di tempat yang sama, Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan bahwa Prabowo telah memberikan amanat dan membuktikan berbagai terobosan dalam percepatan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui perubahan paradigma ke pemberdayaan.

    “Terobosan-terobosan itu banyak sekali, mulai dari Sekolah Rakyat, Koperasi Desa (kopdes), program-program bantuan langsung tunai sementara. Juga perubahan-perubahan cara membangun sebuah bangsa, perubahan-perubahan ini adalah bagian dari percepatan sekaligus arah baru, strategi baru di dalam membangun bangsa kita,” kata Cak Imin.

    Lebih lanjut, Cak Imin menuturkan pembangunan harus tepat sasaran sehingga berdampak. Pembangunan nasional bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan, yang wujudnya adalah kemandirian dan keberdayaan.

    “Sehingga menjadi individu-individu yang terus meningkatkan produktivitasnya menjadi warga bangsa yang kuat dan mandiri. Karena itu saya sangat senang dengan slogan ‘Bansos Sementara, Berdaya Selamanya,” kata Cak Imin.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa, Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris, serta stakeholder lainnya.

    (akn/ega)

  • Momen Tepat Penerapan Bea Keluar Batu Bara

    Momen Tepat Penerapan Bea Keluar Batu Bara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengenakan bea keluar ekspor batu bara setelah 20 tahun bebas bea.

    Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan saat ini merupakan momen yang tepat untuk menerapkan bea keluar bagi batu bara.

    “Di situ disebutkan, kebijakan untuk mendukung penerimaan negara yang optimal antara lain dilakukan melalui perluasan basis penerimaan bea keluar, seperti terhadap produk emas dan batu bara,” imbuhnya.

    Ia menilai hal ini juga sejalan dengan dinamika yang terjadi pada sektor pertambangan batu bara yang tengah mengalami kelesuan akibat harga komoditas yang terus turun hingga berdampak pada upah pekerja.

    “Tekanan pada sektor pertambangan batu bara ini terjadi pada banyak indikator, mulai dari harga, nilai ekspor, hingga upah pekerja di sektor tersebut,” ujar Christiantoko.

    Mengacu data Bank Dunia, harga batu bara Australia yang menjadi acuan di pasar internasional pada 25 November 2025 berada di posisi US$ 112,6 per ton. Nilai ini merupakan yang terendah dalam 57 bulan terakhir atau sejak Maret 2021.

    Bahkan, harga acuan batu bara Indonesia telah turun 20,76% sepanjang tahun berjalan (year to date).

    Pada Januari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga tertinggi sebesar US$ 124,01 per ton. Sementara pada Desember 2025, harganya turun menjadi US$ 96,26 per ton. “Harga acuan ini akan menjadi dasar perhitungan royalti, bea keluar, serta transaksi,” ujarnya.

    Indikator lainnya, lanjut Christiantoko, mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batu bara per September 2025 tercatat sebesar US$ 2,0 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 2,5 miliar, terjadi penurunan 19,77%.

    “Penurunan harga batu bara itu pada akhirnya menekan produksi dalam negeri, sehingga target produksi tahun 2026 akan lebih rendah dibandingkan tahun ini,” kata Christiantoko.