Kementrian Lembaga: BPS

  • Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa Kuliah & Dapat Jaminan Kerja

    Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa Kuliah & Dapat Jaminan Kerja

    Jakarta

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sejumlah siswa Sekolah Rakyat telah mendapat jaminan pekerjaan dan beasiswa kuliah. Fasilitas ini akan diberikan setelah mereka lulus.

    Melalui kerja sama dengan berbagai kampus, salah satunya Universitas Ary Ginanjar (UAG), sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat akan mendapat beasiswa pada tahun 2027 dengan jaminan pekerjaan bagi sebagian lulusan.

    “Dari 35 anak ini sudah dipastikan ada 7 anak yang akan dapat pekerjaan setelah dia lulus. Ini masih kira-kira 6-7 tahun yang akan datang, tapi dia sudah dapat posisi,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Hal itu diungkapkan dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hari ini.

    Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, 147 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Sumedang, para orang tua siswa, serta 175 pilar-pilar sosial.

    Gus Ipul menegaskan pentingnya hilirisasi pendidikan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki masa depan yang pasti. Ke depan, upaya hilirisasi akan terus digalakkan sehingga lulusan Sekolah Rakyat betul-betul mandiri dan berdaya.

    Kehadiran Gus Ipul di Sumedang disambut hangat oleh para siswa Sekolah Rakyat. Mereka menunjukkan bakat-bakat terpendamnya melalui penampilan tarian tradisional, paduan suara, dan pembacaan puisi.

    Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan panjang dari hadirin. Beberapa peserta, termasuk orang tua siswa, terlihat menyeka air mata.

    Dalam dialognya, Gus Ipul menegaskan kembali makna mendasar dari Sekolah Rakyat sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto. “Ada tiga kunci memahami Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” tuturnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang melibatkan lintas sektor dari kementerian hingga pemerintah daerah.

    “Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini bagian dari pengentasan kemiskinan, program strategis Presiden Prabowo. Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial, tapi kiri kanan kita banyak sekali yang mendukung termasuk Dikdasmen, Kementerian Dalam Negeri, PAN-RB, BPS, pekerjaan umum, hingga pemerintah daerah,” urainya.

    Gus Ipul menegaskan bahwa data penerima manfaat Sekolah Rakyat bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.

    “Yang bisa sekolah di sini bukan kenalannya Bupati, bukan kenalannya Mensos, bukan titipan, bukan hasil sogok menyogok. Yang bisa sekolah di sini adalah orang yang memang berada di BPS, dan dia berada di desil paling bawah baru boleh bisa masuk,” jelasnya.

    Meski dukungan datang dari berbagai pihak, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya support orang tua dalam keberhasilan anak-anak di Sekolah Rakyat. “Para orang tua ikut membantu, mendukung, mengiringi dengan kasih sayang proses belajar mengajar anak-anak di Sekolah Rakyat. Karena orang tua ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan sekolah rakyat.”

    Selain mengurus anak, Kementerian Sosial juga menyiapkan skema pemberdayaan untuk keluarganya. Mereka akan menjadi keluarga penerima manfaat sejumlah program seperti BPNT, PKH, dan PBI JK. “Seluruh keluarga dari siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan bansos lengkap baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita harapkan hanya lima tahun maksimal bagi keluarga usia produktif, setelah itu kita antarkan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.

    Sembari menegaskan semangat kemandirian, Gus Ipul lantas mengajak seluruh peserta meneriakkan yel-yel ‘Bansos sementara, berdaya selamanya’.

    Selain Elsa, Riska, siswi lain dari SRT 4 Sumedang, juga turut menghibur hadirin dengan lagu Sunda Pupuh. Sang ibu, Lina, ikut diundang ke panggung dan menyampaikan doa singkat namun mengharukan. Ia mendoakan agar Riska menjadi anak solehah dan sukses di kemudian hari.

    “Semoga cita-citanya tercapai menjadi dokter hewan, dan terus membanggakan orang tua,” kata Gus Ipul.

    Terakhir, Gus Ipul menutup dialog dengan kabar gembira. Kabupaten Sumedang akan menjadi salah satu dari 100 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan dimulai tahun ini. Fasilitasnya mencakup ruang kelas, asrama, aula, ruang makan, dan area olahraga.

    “Insyaallah anak-anakku mudah-mudahan kalau lancar, Kabupaten Sumedang termasuk salah satu yang dibangun tahun ini, selesai tahun depan,” katanya.

    Sementara itu, salam sambutannya, Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila tampak menahan haru. Suaranya bergetar dan sesekali terhenti karena tak kuasa menahan emosi mengingat perjuangan para siswa Sekolah Rakyat yang kini bisa tampil percaya diri di hadapan Menteri Sosial.

    “Bapak tadi mungkin sudah melihat inilah penampilan dari anak-anak kita, Bapak. Yang Alhamdulillah membuat hati ini terhenyuh. Karena mungkin satu atau dua tahun yang lalu, mereka tidak pernah terpikir bisa tampil di sini, bapak,” ucap Fajar.

    “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Karena saya suka sedih bahwasannya kita harus setara dalam pendidikan. Tidak ada lagi anak-anak kita yang ada kesenjangan sosial di tahun sekarang. Itulah cita-cita mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” imbuhnya.

    Fajar menegaskan, Pemkab Sumedang akan tegak lurus dan penuh dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kami akan tegak lurus full support dengan program-program khususnya Sekolah Rakyat yang terintegrasi di Kabupaten Sumedang,” tegas Fajar.

    Hingga saat ini, telah beroperasi 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini mengintegrasikan pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga secara terpadu menghadirkan harapan baru bagi keluarga prasejahtera untuk mandiri dan sejahtera.

    (prf/ega)

  • Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Ormas Pemuda Jadi Mitra Pengentasan Kemiskinan

    Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Ormas Pemuda Jadi Mitra Pengentasan Kemiskinan

    Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) pemuda di wilayahnya untuk menjadi mitra dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini disampaikan saat Ia menerima audiensi dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah di kantornya, Senin (13/10).

    Pertemuan tersebut membahas peran strategis ormas dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung program pemerintah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Luthfi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ormas untuk menjaga kondusifitas daerah.

    Selain itu, Ia berterima kasih kepada Pemuda Muhammadiyah yang telah ikut menciptakan suasana kondusif di wilayahnya. Sebab, suasana yang tidak kondusif bakal berdampak terhadap investasi dan perekonomian daerah.

    Luthfi menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melibatkan peran ormas dalam perumusan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

    “Nanti peran ormas akan kita ikutkan, untuk membantu memikirkan program pengentasan kemiskinan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Sebagai informasi, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,48%, atau mengalami penurunan 0,10% poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58%. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024.

    Disisi lain, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Abdul Ghofar Ismail menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan Gubernur terhadap kiprah Pemuda Muhammadiyah.

    “Kami sudah bertemu dengan Pak Gubernur. Beliau sangat responsif dan luar biasa. Kami dari Pemuda Muhammadiyah beserta Kokam siap menjadi mitra strategis, mitra kritis, dan mitra sinergis,” ungkap Ghofar.

    Ia menjelaskan Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Salah satunya, kegiatan Apel Jambore Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) se-Jawa Tengah, yang akan diikuti sekitar 1.563 peserta dan berlangsung di Bumi Perkemahan PAI, Kota Tegal.

    Terkait instruksi gubernur pada kemiskinan, Ghofar tegaskan Pemuda Muhammadiyah siap sinergi. Karena itu, Pemuda Muhammadiyah berkomitmen untuk berperan aktif dalam menekan angka kemiskinan melalui kegiatan sosial yang dimulai dari lingkungan terdekat.

    “Kami berusaha agar kemiskinan dapat kita turunkan dan berantas, minimal dimulai dari lingkungan terdekat kita,” tuturnya.

    Ghofar berharap para kader dan pemuda di seluruh wilayah Jawa Tengah dapat terus berkembang, melakukan riset, dan maju bersama.

    “Dengan begitu, Jawa Tengah akan menjadi lebih sejahtera, dan angka kemiskinan semakin menurun,” tandasnya.

    (ega/ega)

  • Bos Buruh Ngotot Tuntut Upah Minimum Naik 10,5%, Begini Perhitungannya

    Bos Buruh Ngotot Tuntut Upah Minimum Naik 10,5%, Begini Perhitungannya

    Jakarta

    Buruh tetap menuntut upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8-10,5%. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, perhitungan tersebut berlandaskan pada beberapa pertimbangan.

    Argumentasinya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 168 tahun 2024 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dengan formula melihat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Koalisi Serikat Pekerja KSP-PB, dan Partai Buruh dan juga termasuk KSPI, menyatakan bahwa kenaikan upah minimum yang diusulkan oleh kelompok buruh tetap 8,5% sampai dengan 10,5%,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Menurut Said Iqbal, inflasi yang dihitung di sini adalah periode Oktober 2024 sampai September 2025. Berdasarkan perhitungannya yang merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada periode tersebut mencapai 3,26%.

    Lalu, pertumbuhan ekonominya tercatat sebesar 5,1% sampai 5,2% selama Oktober 2024 sampai September 2025. Dengan perhitungan tersebut maka kenaikan upah minimum tahun depan diharapkan mencapai 8,5%.

    “Saya ulangi, 5,2% pertumbuhan ekonomi ditambah 3,26% inflasi maka ketemu 8,46%. Dibulatkan 1 angka desimal 8,5%. Jelas itu, itu perintah MK. Keputusan MK nomor 168 2024 setara dengan undang-undang. Dalam hal ini Undang-undang Cipta Kerja, dan itu di belakangnya Partai Buruh. Jadi itu jelas ukurannya,” tegasnya.

    Buruh juga menggunakan indeks tertentu di level 1, naik dibanding tahun lalu yang sebesar 0,9. Indeks tertentu dalam perhitungan formula upah minimum merepresentasikan kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

    Sementara itu untuk kenaikan upah minimum yang mencapai 10,5%, pertimbangannya adalah tingginya pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah yang kemudian mempengaruhi tingkat indeks tertentu. Beberapa daerah seperti Maluku berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 20-30%.

    “Maka kami pakai indeks tertentunya 1,4. Kalau tadi indeks tertentunya 1,0. Kalau yang inflasinya di atas 20% karena bisa 4 kali, kami pakai 1,4. Karena indeks tertentunya 1,4 maka ketemulah 10,5%. Inflasinya tetap 3,26%.Tapi kalau kita pakai 20% tinggi sekali naiknya. Maka kita tetap pakai pertumbuhan ekonomi nasional 5,2%. Tapi indeks tertentunya yang kita ubah dari 1,0 menjadi 1,4. Maka ketemu 10,5%. Jadi nggak mengada-ngada,” bebernya.

    Said Iqbal menyebut kenaikan upah minimum diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi, kata dia, pada Agustus lalu terjadi deflasi yang mencerminkan turunnya daya beli masyarakat.

    “Salah satu cara menaikkan daya beli adalah menaikkan konsumsi. Kalau daya beli naik, konsumsi naik. Kalau konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Salah satu meningkatkan daya beli upah dinaikkan pada tingkat yang wajar. Apa itu tingkat yang wajar? Ya rumus formula tadi,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Terungkap, 2 Siswa Sekolah Rakyat di Pamekasan Mundur Usai Peresmian
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        13 Oktober 2025

    Terungkap, 2 Siswa Sekolah Rakyat di Pamekasan Mundur Usai Peresmian Surabaya 13 Oktober 2025

    Terungkap, 2 Siswa Sekolah Rakyat di Pamekasan Mundur Usai Peresmian
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – 2 Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 29 Pamekasan, Jawa Timur mengundurkan diri setelah peresmian, Senin (13/10/2025).
    Informasi yang dihimpun
    Kompas.com
    , 2 siswa asal Kecamatan Batumarmar memilih untuk keluar dari sekolah rakyat secara mendadak.
    Koordinator Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pamekasan, Lukman Hakim membenarkan hal tersebut.
    “Iya benar ada yang mundur 2 orang dari Batumarmar,” kata Lukman.
    Pihaknya mengatakan tidak mengetahui secara pasti alasan 2 siswa mundur.
    Namun dikatakan, 2 siswa mundur setelah SRMP 29 diresmikan oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman.
    Saat itu, Aisyah Minarni Mukti sudah ditunjuk dan ditetapkan menjadi Kepala SRMP 29 Pamekasan.
    “Sejak sebelum diresmikan, semua siswa sekolah rakyat memang yang mencari ke desa-desa adalah pendamping PKH,” kata Lukman Hakim.
    Saat 2 siswa mundur setelah peresmian, juga langsung dicarikan pengganti.
    Hal itu untuk memenuhi dua rombongan belajar (rombel). Setiap kelas agar tetap penuh 25 siswa.
    “Sudah kita carikan gantinya. Jadi saat ini siswa tetap 50 orang disana,” imbuh Lukman.
    Terpisah, Kepala SRMP 29, Aisyah Minarni Mukti mengatakan 2 siswa yang mundur karena ada sejumlah alasan.
    Pertama, siswa mundur karena masuk ke pondok karena jaraknya dekat dengan rumah.
    Kedua, karena salah satu siswa sakit-sakitan. Sehingga orang tua khawatir kalau berjauhan dari rumah.
    Ditanya lebih detail mundurnya siswa dari sekolah setelah diresmikan, pihaknya mengaku tidak membuka pendaftaran untuk siswa saat diterima sebagai kepala sekolah rakyat.
    “Kalau mau tanya ini langsung ke korkab atau korwil. Saya tidak buka pendaftaran siswa. Semua dari data BPS melalui kerja dinsos bersama pendamping PKH,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Khofifah Sampaikan Terimakasih untuk Para Petani di HUT Jatim ke-80

    Gubernur Khofifah Sampaikan Terimakasih untuk Para Petani di HUT Jatim ke-80

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam momen sakral peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ungkapan terima kasih kepada para petani Jawa Timur, Minggu (12/10/2025).

    Menurut Khofifah, sosok yang disebut sebagai akronim Penyangga Tatanan Negara Indonesia (petani) ini telah berkontribusi besar dalam ketahanan pangan dalam negeri dan berhasil memposisikan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.

    “Jawa Timur mampu berdiri tegak sebagai lumbung pangan nasional, bahkan sedang menuju ke kedaulatan pangan. Kita semua wajib menyampaikan terima kasih kepada para petani di Jawa Timur yang luar biasa,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10/2025).

    Khofifah merinci, perkiraan produksi padi dari petani di Jawa Timur sejak awal tahun hingga November 2025 akan menyentuh angka fantastis, menurut data BPS, mencapai lebih dari 12 juta ton gabah kering panen.

    “Sampai November 2025 gabah kering panen kita sebesar 12 juta ton lebih, tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia,” jelasnya.

    “Ini juga berseiring dengan Luas Tambah Tanam (LTT) di Jawa Timur mencapai 1.571 juta hektare, yang juga terluas di antara provinsi di Indonesia,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, selain padi, Jawa Timur juga menjadi bagian provinsi terdepan dalam produksi komoditas lain seperti jagung, tebu, daging sapi, susu, telur, dan perikanan tangkap. Khofifah menyebutkan, hasil-hasil produksi tersebut secara khusus turut disiapkan untuk menyuplai kebutuhan Program Makan Bergizi (MBG) di sekolah-sekolah.

    “Semua ini tidak akan mungkin tanpa kerja keras para petani, tanpa kerja keras para peternak, tanpa kerja keras nelayan kita, tanpa kerja keras pelaku UMKM kita. Maka kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pejuang pangan di Jawa Timur,” tutupnya.[rma/aje]

  • Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

    Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

    Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kepuasan masyarakat terhadap kinerja sektor pertanian di bawah pimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus menguat. Hal tersebut terjadi seiring berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan Kementan.
    Peneliti Senior Litbang Kompas Budiawan Sidik Arifianto dalam diskusi Kedai Kopi, Sabtu (11/10/2025), mengatakan, kebijakan tersebut mampu menjaga optimisme petani dalam meningkatkan angka produksi.
    Alhasil, tingkat kepuasan petani menjadi jauh lebih tinggi apabila dibandingkan kepuasan responden umum dari berbagai kalangan masyarakat.
    “Responden secara umum menyatakan 77 persen kenaikan HPP berhasil menyejahterakan petani. Namun, jika kita pilah lagi respons berdasarkan pekerjaannya, di situ ada petani dan peternak yang berhubungan langsung dengan agraris. Maka, angkanya jauh lebih tinggi lagi, yaitu 84 persen petani puas dan menyambut baik kebijakan tersebut,” ujar Budiawan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
    Budiawan menjelaskan hasil survei itu mengacu pada wawancara langsung atau
    face to face
    kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebagai salah satu sentra padi terbesar nasional.
    Wawancara dilakukan kepada semua masyarakat sosial ekonomi, baik bawah, menengah, maupun atas.
    “Kalau bicara pangan yang kita tanya ke responden, ternyata secara umum 62 persen mereka mengikuti. Terus, kalau kita tanya lagi terkait kepuasan program ketahanan pangan di bawah Kementerian Pertanian, 71 persen dari mereka menyatakan puas,” katanya.
    Hampir rata-rata masyarakat, tambah Budiawan, puas dengan kinerja pemerintah, khususnya di Kementan.
    “Kalau kita tanya institusinya, yang ada di benak mereka adalah Kementan dan kalau ditanya lagi terkait kepuasan mereka terhadap Kementan, kepuasannya relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 71 persen,” ucap Budiawan.
    Mengenai hal tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengapresiasi keberhasilan pangan Indonesia di bawah Presiden Prabowo yang mendapat pengakuan lembaga internasional, baik FAO maupun USDA.
    “Diprediksi angkanya mencapai 35,6 juta ton. Kemarin juga di PBB, Pak Prabowo mengatakan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan yang akan muncul untuk Indonesia ke depan,” ucap Hendri.
    Sejalan dengan hasil survei tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) turut mencatat peningkatan kesejahteraan petani secara nasional.
    Nilai tukar petani (NTP) pada September 2025 tercatat sebesar 124,36. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
    Angka itu menunjukkan bahwa pendapatan petani tumbuh lebih cepat ketimbang pengeluaran rumah tangga mereka.
    Kenaikan kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang digagas Mentan Andi Amran Sulaiman.
    Salah satu langkah penting adalah penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.500 per kilogram.
    Kebijakan ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan sekaligus meningkatkan semangat produksi di lapangan.
    Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani.
    “Kami ingin petani sejahtera dan terus menanam. Kenaikan HPP bukan hanya soal harga, melainkan bukti bahwa negara hadir untuk memberi nilai yang layak bagi kerja keras petani,” ujar Amran.
    Peningkatan HPP dan perbaikan sistem produksi, NTP yang terus menguat, serta tingkat kepuasan petani yang mencapai 84 persen menjadi indikator kuat bahwa sektor pertanian berada di jalur positif menuju swasembada pangan dan kemandirian nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daya Beli Warga Magetan Turun, BPS Catat Pengeluaran Per Kapita 2024 Merosot 3,57 Persen

    Daya Beli Warga Magetan Turun, BPS Catat Pengeluaran Per Kapita 2024 Merosot 3,57 Persen

    Magetan (beritajatim.com) – Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan kembali menjadi perhatian setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru dalam Statistik Daerah Kabupaten Magetan 2025 Volume 15.

    Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat Magetan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kepala BPS Kabupaten Magetan, Mohamad Samsodin, menjelaskan bahwa tren pengeluaran masyarakat dalam tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup menarik.

    “Selama periode 2022 hingga 2024, pengeluaran per kapita sempat meningkat pada 2023, namun kembali turun di tahun 2024,” ungkap Samsodin, Sabtu (11/10/2025).

    Menurutnya, penurunan itu tercermin dari total pengeluaran per kapita per bulan yang pada 2024 tercatat sebesar Rp1.135.005, menurun 3,57 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp1.177.474.

    “Angka ini menunjukkan adanya perlambatan daya beli masyarakat, meskipun secara umum kondisi ekonomi masih stabil,” tambahnya.

    Meski demikian, pengeluaran untuk kebutuhan makanan justru mengalami kenaikan. Data BPS mencatat, rata-rata pengeluaran makanan naik dari Rp564.058 per kapita pada 2023 menjadi Rp569.804 di tahun 2024 atau meningkat sekitar 0,91 persen.

    “Kenaikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran masyarakat masih difokuskan pada kebutuhan pokok, terutama bahan pangan,” jelas Samsodin.

    Sebaliknya, pengeluaran non makanan mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp613.417 menjadi Rp565.201 atau turun 7,83 persen dalam periode yang sama.

    BPS Magetan juga mencatat bahwa struktur pengeluaran masyarakat kini terbagi hampir seimbang antara kebutuhan makanan dan non makanan, dengan proporsi masing-masing 50,20 persen dan 49,80 persen.

    Dari total pengeluaran non makanan, sekitar 22,60 persen dialokasikan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Adapun porsi pengeluaran terkecil digunakan untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala yang hanya mencapai 2,10 persen.

    Samsodin menilai bahwa meski ada penurunan pengeluaran total, tren jangka panjang sejak 2022 masih menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

    “Kita memang melihat fluktuasi, tetapi jika dilihat dalam konteks pemulihan pasca pandemi, masyarakat Magetan sebenarnya sudah mulai stabil. Hanya saja, daya beli masih perlu terus diperkuat agar kesejahteraan ekonomi bisa tumbuh lebih merata,” ujarnya.

    Menurutnya, tantangan ke depan adalah menjaga agar peningkatan pengeluaran masyarakat tidak hanya didominasi kebutuhan makanan, tetapi juga diimbangi peningkatan konsumsi non makanan yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup.

    “Kita berharap ke depan pendapatan masyarakat bisa meningkat, sehingga proporsi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan rekreasi juga ikut naik,” pungkasnya. [fiq/ian]

  • Mensos Gus Ipul Tinjau Sekolah Rakyat Kediri: Wujud Nyata Gagasan Presiden Prabowo

    Mensos Gus Ipul Tinjau Sekolah Rakyat Kediri: Wujud Nyata Gagasan Presiden Prabowo

    Kediri (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 24 Kediri yang berlokasi di Gedung BPKASN Kabupaten Kediri, Jumat (10/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul berdialog dengan para siswa, orang tua, Kepala Dinas Sosial, serta pilar-pilar sosial dari Kota dan Kabupaten Kediri.

    “Ini salah satu dari 63 titik yang mulai melaksanakan pembelajaran sejak 14 Juli 2025. Sudah hampir tiga bulan berjalan dan alhamdulillah kondisinya lancar. Memang, di awal ada sedikit dinamika, tapi semuanya bisa dilewati dengan baik. Sekarang anak-anak sudah mulai nyaman dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik,” ujar Gus Ipul.

    Ia menjelaskan, para siswa di Sekolah Rakyat berasal dari berbagai latar belakang dan sedang beradaptasi dengan sistem pendidikan berasrama. “Ini siswa-siswa istimewa dari lingkungan yang berbeda-beda. Mereka mengikuti proses pendidikan yang berasrama, sehingga perlu waktu untuk menyesuaikan diri,” tambahnya.

    Gus Ipul juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari guru hingga wali asuh siswa. “Saya berterima kasih kepada Kepala Sekolah, guru, wali asrama, dan wali asuh yang sudah bekerja keras, sehingga pelaksanaan sekolah rintisan di Kabupaten Kediri berjalan sangat baik,” ungkapnya.

    Menurutnya, ke depan diharapkan tersedia gedung baru yang dapat menampung lebih banyak siswa dari berbagai jenjang, mulai SD, SMP hingga SMA. Saat ini, Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri baru membuka jenjang SMA.

    Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu keluarga-keluarga yang belum terjangkau pembangunan. “Lebih dari 4 juta data BPS menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Presiden ingin mengulurkan tangan kepada mereka,” tegasnya.

    Mantan Wali Kota Pasuruan ini menambahkan bahwa guru dan kepala sekolah Sekolah Rakyat telah melalui proses seleksi ketat. Kepala sekolah berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) hasil rekomendasi bupati/wali kota yang kemudian diseleksi pusat, sementara para guru adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lolos seleksi. “Ini langkah baik, karena memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga,” ujarnya.

    Meski menghadapi sejumlah tantangan seperti siswa yang belum betah di asrama, Gus Ipul memastikan seluruh proses berjalan baik di seluruh Indonesia. “Kadang ada yang kabur, tapi jumlahnya sangat sedikit. Sebagian kembali setelah berdialog dengan orang tua. Jika tidak, kami carikan pengganti dari daftar cadangan,” jelasnya.

    Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat yang meninggalkan sekolah tidak lebih dari 15 orang dari total 16.000 siswa se-Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga mengungkapkan rencana pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah oleh Presiden Prabowo. Sejumlah pemerintah daerah, termasuk Kabupaten dan Kota Kediri, sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan tersebut. “Jika tanahnya sudah clear and clean, maka pembangunan 104 Sekolah Rakyat akan segera dimulai. Presiden sudah meminta Kementerian PUPR untuk membangun gedung permanennya,” terangnya.

    Ia memastikan Kabupaten Kediri menjadi salah satu prioritas pembangunan Sekolah Rakyat permanen. “Insya Allah di Kabupaten Kediri tahun ini sudah dimulai pembangunan gedung permanennya,” pungkasnya.

    Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, jajaran pejabat Pemkab Kediri, serta Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. [nm/kun]

  • Stimulus Rp 200 T Pemerintah Disebut Bisa Tekan Bunga Kredit Bank

    Stimulus Rp 200 T Pemerintah Disebut Bisa Tekan Bunga Kredit Bank

    Jakarta

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kebijakan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun di bank-bank pemerintah akan membuka ruang bagi penurunan bunga kredit perbankan. Kebijakan ini diinisiasi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan penempatan dana tersebut akan meningkatkan likuiditas perbankan sehingga memberikan ruang cukup untuk menurunkan cost of fund.

    Hal ini diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga kredit bank agar lebih menarik bagi pelaku usaha. Namun, penurunan suku bunga kredit biasanya membutuhkan jeda waktu beberapa periode hingga efeknya mulai terasa.

    “OJK melihat bahwa masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga. Namun penurunannya akan sangat tergantung pada struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana atau cost of fund,” kata Dian dalam konferensi pers hasil RDKB September 2025 secara daring, Kamis (9/10/2025).

    Dian menjelaskan, sejumlah bank masih mengandalkan dana mahal sebagai sumber pendanaan. Dana mahal ini umumnya berupa deposito yang membutuhkan cost of fund lebih tinggi dibandingkan dengan dana murah.

    Di sisi lain, terjadi perlambatan pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di industri perbankan. Kondisi ini membuat bank perlu mengelola strategi pendanaan, khususnya dengan meningkatkan porsi dana murahnya untuk menciptakan ruang penurunan bunga kredit yang lebih signifikan.

    Per Agustus 2025, penyaluran kredit tercatat sebesar Rp 8.075 triliun, naik 7,56% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi 53 basis poin (bps) dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, DPK tumbuh 8,51% yoy menjadi Rp 9.386 triliun.

    Pertumbuhan kredit dan DPK yang berimbang menandakan bahwa perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke depan.

    OJK juga mengapresiasi langkah pemerintah menyalurkan SAL ke perbankan, yang kini tengah direalisasikan secara bertahap dengan porsi signifikan.

    “OJK mengapresiasi berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun pasokan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujar Dian.

    (shc/rrd)

  • Purbaya & Bahlil Rapat Bahas Opsi Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg

    Purbaya & Bahlil Rapat Bahas Opsi Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi perubahan skema subsidi LPG 3 kg atau yang biasa disebut tabung gas melon.

    Purbaya sendiri melaksanakan rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Pengatur BUMN Dony Oskaria di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (10/10/2025) pagi.

    Dalam rapat tersebut, Purbaya mengungkapkan ada pembahasan terkait penyalahgunaan subsidi LPG 3 Kg. Dia mendengar bahwa penyaluran subsidi LPG 3 kg masih salah sasaran karena masih bisa dibeli orang kaya, ada yang dioplos, hingga digunakan untuk industri. 

    “Jadi yang nggak berhak menikmati subsidi itu, tapi saya belum tahu seperti apa di lapangannya, walaupun nanti kita akan investigasi,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (10/10/2025).

    Bendahara negara itu memastikan pemerintah terus berupaya memperbaiki kebocoran-kebocoran subsidi gas LPG 3 kg. Bahkan, dia tidak menutup kemungkinan perubahan skema baru subsidi energi itu.

    “Jadi yang bocor-bocor tadi coba dihilangkan semaksimal mungkin. Kalau perlu perubahan skema, [dilakukan] perubahan skema, tapi sampai sekarang belum,” tutupnya.

    Wacana Perubahan Skema Subsidi Gas LPG 3 Kg

    Beberapa bulan belakangan, wacana perubahan skema subsidi sudah banyak bergulir. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia misalnya, yang menjelaskan menegaskan skema subsidi energi pada tahun depan masih akan tetap berbasis komoditas.

    Hanya saja, penyalurannya akan diarahkan lebih tepat sasaran dengan menggunakan data tunggal Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satunya, pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

    Nantinya, hanya kelompok masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 7 saja yang berhak mendapatkan LPG 3 kg.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Bahlil pun mengingatkan agar kelompok masyarakat mampu di desil 8-10 dengan kesadaran sendiri tidak membeli LPG subsidi tersebut. 

    “Tahun depan iya. Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujarnya.

    Meski begitu, ia menegaskan teknis pengetatan pembelian LPG subsidi berbasis KTP masih dalam pembahasan pemerintah.

    Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

    “Teknisnya lagi diatur,” pungkas Bahlil.