Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Kado dari Kemendag Atas Kerja Keras Toyota Indonesia

    Kado dari Kemendag Atas Kerja Keras Toyota Indonesia

    Jakarta –

    Sesaat setelah merayakan 3 Juta unit ekspor kendaraan Toyota ke lebih dari 100 negara di berbagai belahan dunia. Pencapaian Toyota tersebut mendapat nilai positif dari Kementerian Perdagangan, Toyota Indonesia pun dianugerahkan penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award.

    Dalam siaran resmi yang diterima DetikOto dijelaskan, pencapaian ini tidak dapat diraih melalui proses singkat, namun membutuhkan kerja keras dan dedikasi panjang. Perjalanan membangun industri otomotif nasional dimulai Toyota Indonesia dari aktivitas import pada tahun 1970-an.

    Kemudian Toyota melakukan produksi dalam skala besar mulai dari mesin, komponen, dan kendaraan utuh, meningkatkan komponen lokal lebih dari 80% hingga menjadi basis produksi juga ekspor global kendaraan Internal Combustion Engine (ICE), serta beberapa model kendaraan elektrifikasi seperti Kijang Innova Hybrid Electrified Vehicles (HEV) dan Yaris Cross HEV.

    “Kami mengucapkan terimakasih atas Penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terimakasih kepada masyarakat Indonesia, konsumen dan pelanggan, jaringan penjualan, serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung perkembangan industri otomotif dalam negeri sehingga dapat menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kontributor positif bagi neraca perdagangan melalui kegiatan ekspor,” ujar Presiden Direktur PT TMMIN, Nandi Julyanto.

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang memiliki sejarah panjang dalam Pembangunan industri otomotif nasional, telah mendorong kinerja ekspor Indonesia sejak tahun 1987 dengan pengapalan perdana Kijang Generasi ketiga ke Brunei Darussalam hingga mengekspor kendaraan elektrifikasi berteknologi tinggi. Tepat pada Rabu, 15 Oktober 2025, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan pegelaran ke-40 Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, mengusung tema “Discover’s Indonesia Excellence: Trade Beyond Boundaries.”

    Konsisten Tingkatkan Kinerja Ekspor, TMMIN Raih Penghargaan Primaniyarta untuk yang ke-12—Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam (kiri) bersama jajaran direksi TMMIN Yandri Pardomuan (tengah), dan Arif Mustofa (kanan) usai penyerahan penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award dari Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kepada TMMIN, di booth Toyota pada pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD City Tangerang Banten, Rabu (15/10). Foto: dok. TMMIN

    Pada saat pembukaan TEI, Kementerian Perdagangan RI menganugerahkan Penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award kepada PT TMMIN atas kontribusi sebagai pelaku industri yang telah menunjukkan kontribusi berkelanjutan dalam mendorong ekspor nasional.

    PT TMMIN telah berpartisipasi di ajang TEI sejak tahun 2008 hingga saat ini, dan secara konsisten berupaya untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja ekspor. Tahun 2025, menandai kali ke-12 bagi PT TMMIN menerima penghargaan Primaniyarta.

    Parameter penilaian penghargaan Primaniyarta Kategori Lifetime Achievement Award diberikan kepada eksportir yang terus menerus membuktikan usahanya secara berkesinambungan berkontribusi terhadap ekspor Indonesia. Evaluasi Primaniyarta dilaksanakan dengan melihat semangat partisipasi dan peningkatan nilai ekspor.

    Sebagai Catalan, industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berkontribusi sebesar 0,9% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03% pada tahun 2024.

    Industri otomotif juga berperan penting dalam penerimaan pajak, tidak hanya melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan secara nasional, tetapi juga melalui Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menurut Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap fiskal daerah.

    Toyota made in Indonesia untuk Dunia

    Pada penyelenggaraan TEI 2025 ini, PT TMMIN menampilkan kendaraan Toyota yang dikonversi baik dari sisi utilitas maupun penampilannya, dengan melibatkan rantai pasok lokal dalam pengembangannya. Diantaranya, Kijang Innova Zenix Hybrid Tear Down dengan detail informasi mengenai kandungan lokal dan komposisi rantai pasok lokal tier 1 – 3 termasuk Industri Kecil & Menengah (IKM). Kemudian ada Toyota Rangga yang dikonversi menjadi kendaraan logistik Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian partisipasi aktif dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    PT TMMIN juga memperlihatkan produk-produk komponen, aksesoris Original Equipment Manufactur/OEM yang berkualitas. Dengan adanya berbagai inovasi model kendaraan baru baik ICE maupun elektrifikasi, ekspor komponen, mesin, maupun dies/jigs jika dari sisi utilitas, teknologi ramah lingkungan, serta daya saing yang tinggi, tentunya akan menambah potensi nilai ekspor dari produk otomotif karya anak bangsa. Keberadaan kendaraan ini menunjukkan kemampuan dan inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, dalam merespon kebutuhan pasar domestik juga global yang semakin beragam.

    TMMIN Raih Primaniyarta Lifetime Achievement Award dari Pemerintah Indonesia — Menteri Perdagangan Budi Santoso (kiri) menyerahkan penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan yang diterima oleh Vice President Director TMMIN Bob Azam (kanan) dalam acara pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD City Tangerang, Rabu (15/10). Foto: dok. TMMIN

    “Industri otomotif Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi industri yang matang, melalui perjalanan panjang sejak era 1970-an dalam 7 tahap. Dimulai sebagai importir kendaraan, bertransformasi hingga akhirnya mampu memproduksi mesin, komponen, hingga kendaraan utuh dalam skala besar. Seiring berjalannya waktu, tingkat kandungan lokal terus meningkat, bahkan telah mencapai lebih dari 80%,” ujar Wakil Presiden Direktur PT TMMIN, Bob Azam.

    “Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi basis produksi kendaraan berbasis mesin ICE, namun juga kendaraan elektrifikasi untuk pasar domestik maupun ekspor. Transformasi ini menunjukkan bahwa proses produksi otomotif nasional telah mencapai level lebih tinggi – sebagai industri yang mampu menjalankan seluruh tahapan produksi, hingga menjadi produk akhir berdaya saing di pasar global,” Bob menambahkan.

    Berdasarkan data GAIKINDO, sepanjang Januari hingga September 2025 ekspor kendaraan utuh Toyota hasil produksi anak bangsa sebanyak 218.162 unit, atau sekitar 57% terhadap total ekspor industri otomotif nasional, yang mencapai 384.382 unit. Adapun model kendaraan primadona ekspor PT TMMIN diantaranya Kijang Innova (ICE dan HEV), Veloz, Fortuner, dan Yaris Cross (ICE dan HEV). Sementara itu, dua line up kendaraan elektrifikasi Toyota yaitu Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV berkontribusi 7% terhadap total kinerja ekspor Toyota di kawasan Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

    (lth/din)

  • Peneliti UI: B50 hemat devisa tapi berpotensi tekan neraca perdagangan

    Peneliti UI: B50 hemat devisa tapi berpotensi tekan neraca perdagangan

    menghemat Rp172 triliun, tapi ada risiko kehilangan Rp190 triliun. Secara agregat ada negatif Rp18,15 triliun dari segi neraca perdagangan

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Penelitian (Puslit) Pranata Pembangunan Universitas Indonesia mencatat bahwa program mandatori biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa dalam jumlah besar dari berkurangnya impor solar, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan tekanan terhadap neraca perdagangan.

    Penghematan devisa akibat berkurangnya impor solar diperkirakan mencapai Rp172 triliun ketika campuran biodiesel ditingkatkan menjadi B50. Namun, penerapan B50 diperkirakan menekan ekspor CPO, dengan volume ekspor yang turun menjadi sekitar 20,8 juta ton dan potensi penurunan nilai ekspor mencapai Rp190,5 triliun karena sebagian pasokan dialihkan untuk kebutuhan biodiesel dalam negeri.

    “Kita bisa menghemat Rp172 triliun, tapi ada risiko bahwa kita kehilangan Rp190 triliun. Secara agregat ada negatif. Negatif Rp18,15 triliun dari segi neraca perdagangannya,” kata Peneliti Puslit Pranata Pembangunan UI Surjadi di Jakarta, Jumat.

    Pungutan ekspor menjadi sumber utama pembiayaan selisih harga biodiesel dengan solar. Saat ekspor menurun, penerimaan dari pungutan tersebut otomatis ikut berkurang, padahal kebutuhan subsidi meningkat.

    Berdasarkan perhitungan tim peneliti, untuk menutup tambahan subsidi sekitar Rp46,45 triliun, tarif pungutan ekspor perlu dinaikkan dari 10 persen menjadi 15,17 persen.

    Surjadi bersama tim peneliti mengestimasikan bahwa kenaikan tarif pungutan ekspor sebesar itu dapat menurunkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani hingga Rp1.725 per kilogram.

    Selain menekan ekspor, kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan tekanan pada harga minyak sawit mentah (CPO) domestik dan kesejahteraan petani sawit, terutama petani swadaya yang memiliki lahan terbatas.

    “Petani sawitlah yang akan terdampak, kesejahteraannya menurun apabila harga TBS ini tertekan akibat peningkatan pungutan ekspor, terutama petani sawit yang swadaya yang lahannya tidak luas itu yang akan paling terdampak,” kata Surjadi.

    Simulasi yang dilakukan tim peneliti juga menunjukkan bahwa agar ekspor tidak menurun ketika B50 diterapkan, Indonesia harus mampu meningkatkan produksi CPO hingga 54 juta ton. Angka ini jauh di atas proyeksi produksi tahun 2025 yang hanya sekitar 49,5 juta ton.

    “Jadi ini semoga bisa menjadi pertimbangan apabila ingin menerapkan B50, tapi ekspornya tetap bertahan, jangan sampai ada kehilangan devisa kalau ekspornya turun. Dan segala macam dampak tidak menyenangkannya yang terjadi apabila ekspor turun, maka kita harus upayakan agar dicapai tingkat produksi itu, 59,6 juta ton CPO dan CPKO atau 54 juta ton kalau CPO-nya saja,” kata Surjadi.

    Sebagai informasi, penelitian bertajuk “Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia” ini menggunakan analisis kuantitatif dan metode ekonometrika dengan periode data 1990-2025.

    Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kementerian ESDM, dan sumber lainnya. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 Tahun Presiden Prabowo, Gus Ipul: Transformasi Sosial Dimulai dari Data, Berbuah Sekolah Rakyat

    1 Tahun Presiden Prabowo, Gus Ipul: Transformasi Sosial Dimulai dari Data, Berbuah Sekolah Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) — Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah transformasi kesejahteraan sosial mulai menemukan bentuknya.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa tahun pertama menjadi masa meletakkan fondasi besar dimulai dari konsolidasi data nasional, penataan bantuan sosial, hingga lahirnya program inovatif seperti Sekolah Rakyat.

    “Tahun pertama ini kita gunakan untuk meletakkan dasar-dasar, menyusun strategi agar pelaksanaan asta cita Presiden benar-benar bisa dieksekusi secara terukur dan berdampak,” ujar Gus Ipul dalam wawancara bersama Beritasatu TV di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membenahi data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

    Kemensos berperan memperbarui data secara dinamis bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Sebelumnya setiap kementerian punya data sendiri, akibatnya bantuan sering tumpang tindih. Sekarang, semua pakai data yang sama, kerja kita jadi saling mengisi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

    Hasil perbaikan data itu telah diuji ke lapangan dengan verifikasi terhadap 12 juta KPM, dan ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima tidak layak (inclusion error). Melalui aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, masyarakat kini bisa ikut memastikan siapa yang berhak menerima bantuan.

    Kemensos juga menyiapkan sistem digitalisasi bansos yang sedang diujicoba di Banyuwangi. Dengan sistem ini, proses seleksi penerima dilakukan otomatis berbasis data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan berbagai lembaga, termasuk Dukcapil dan lembaga keuangan.

    Salah satu terobosan utama di bawah arahan Presiden adalah Sekolah Rakyat. Sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    Dalam satu tahun, telah berdiri 165 titik sekolah perintisan yang menampung hampir 16.000 siswa dan melibatkan lebih dari 5.000 tenaga pendidik serta wali asrama.

    “Kita temukan dari data BPS, ada hampir satu juta anak lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Dari sinilah Sekolah Rakyat hadir, untuk mereka yang belum sempat mendapatkan kesempatan,” ujar Gus Ipul.

    Program ini tak hanya memberi pendidikan formal, tetapi juga memetakan bakat dan potensi siswa melalui tes DNA Talenta bekerja sama dengan Universitas Ary Ginanjar.

    Setiap siswa diarahkan untuk menempuh jalur sesuai minat. Melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja melalui pelatihan vokasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

    Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 gedung sekolah permanen oleh Kementerian PU pada 2026, dengan target menampung 46.000 siswa di tahun berikutnya.

    “Kalau 500 sekolah rakyat berdiri, berarti ada 500 ribu keluarga yang lebih berdaya, yang terlepas dari kemiskinan,” ucapnya optimistis.

    Bantuan sosial kini diarahkan sebagai tahap awal menuju pemberdayaan ekonomi keluarga. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi melalui PKH, BPNT, dan bantuan lain, keluarga produktif didorong untuk beralih ke program pemberdayaan.

    “Presiden menekankan, setelah diberi bansos, apa berikutnya? Maka arahnya harus ke pemberdayaan bantuan modal usaha, pelatihan, literasi keuangan. Itu yang kita jalankan sekarang,” terang Gus Ipul.

    Hasilnya, lebih dari 77 ribu keluarga telah dinyatakan graduasi dari penerima bantuan dan beralih ke usaha produktif. Target tahun depan, angka itu ditingkatkan menjadi 300–500 ribu keluarga mandiri.

    Terakhir, Gus Ipul menutup refleksinya dengan penuh optimisme. “Tahun pertama ini menentukan. Kita sudah punya model, punya arah, dan punya data.

    Tinggal memperluas, memperkuat, dan memastikan semuanya berdampak. Transformasi sosial yang dimulai dari data ini Insya Allah akan menjadi warisan besar pemerintahan Presiden,” tegasnya.(tok/ted)

  • Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat Nasional 17 Oktober 2025

    Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat Nasional 17 Oktober 2025

    Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah transformasi kesejahteraan sosial mulai menemukan bentuknya.
    “Tahun pertama menjadi masa meletakkan fondasi besar dimulai dari konsolidasi data nasional, penataan bantuan sosial, hingga lahirnya program inovatif seperti Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).
    Dia mengatakan pada tahun pertama ini, program asta cita Presiden benar-benar bisa dieksekusi secara terukur dan berdampak.
    Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membenahi data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
    Kemensos memperbarui data secara dinamis bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
    “Sebelumnya setiap kementerian punya data sendiri, akibatnya bantuan sering tumpang tindih. Sekarang, semua pakai data yang sama, kerja kita jadi saling mengisi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
    Hasil perbaikan data itu telah diuji ke lapangan dengan verifikasi terhadap 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima bantuan sosial, dan ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima tidak layak (
    inclusion error
    ).
    Melalui aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, masyarakat kini bisa ikut memastikan siapa yang berhak menerima bantuan.
    Kemensos juga menyiapkan sistem digitalisasi bansos yang sedang diujicoba di Banyuwangi.
    “Dengan sistem ini, proses seleksi penerima dilakukan otomatis berbasis data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan berbagai lembaga, termasuk Dukcapil dan lembaga keuangan,” lanjut dia.
    Selanjutnya, sekolah rakyat:
    Gus Ipul bilang, salah satu terobosan utama di bawah arahan Presiden adalah Sekolah Rakyat.
    Sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    Dalam satu tahun, telah berdiri 165 titik sekolah perintisan yang menampung hampir 16.000 siswa dan melibatkan lebih dari 5.000 tenaga pendidik serta wali asrama.
    “Kita temukan dari data BPS, ada hampir satu juta anak lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Dari sinilah Sekolah Rakyat hadir, untuk mereka yang belum sempat mendapatkan kesempatan,” ujar Gus Ipul.
    Program ini tak hanya memberi pendidikan formal, tetapi juga memetakan bakat dan potensi siswa melalui tes DNA Talenta bekerja sama dengan Universitas Ary Ginanjar.
    “Setiap siswa diarahkan untuk menempuh jalur sesuai minat. Melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja melalui pelatihan vokasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.
    Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 gedung sekolah permanen oleh Kementerian PU pada 2026, dengan target menampung 46.000 siswa di tahun berikutnya.
    “Kalau 500 sekolah rakyat berdiri, berarti ada 500.000 keluarga yang lebih berdaya, yang terlepas dari kemiskinan,” ucapnya optimistis.
    Bantuan sosial kini diarahkan sebagai tahap awal menuju pemberdayaan ekonomi keluarga.
    Setelah kebutuhan dasar terpenuhi melalui PKH, BPNT, dan bantuan lain, keluarga produktif didorong untuk beralih ke program pemberdayaan.
    “Presiden menekankan, setelah diberi bansos, apa berikutnya? Maka arahnya harus ke pemberdayaan bantuan modal usaha, pelatihan, literasi keuangan. Itu yang kita jalankan sekarang,” lanjut Gus Ipul.
    Hasilnya, lebih dari 77.000 keluarga telah dinyatakan graduasi dari penerima bantuan dan beralih ke usaha produktif.
    Target tahun depan, angka itu ditingkatkan menjadi 300–500.000 keluarga mandiri.
    “Tahun pertama ini menentukan. Kita sudah punya model, punya arah, dan punya data. Tinggal memperluas, memperkuat, dan memastikan semuanya berdampak,” jelas dia.
    “Transformasi sosial yang dimulai dari data ini Insya Allah akan menjadi warisan besar pemerintahan Presiden,” tegas Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Kepri : Perhitungan kontribusi pariwisata perlu diperluas

    Gubernur Kepri : Perhitungan kontribusi pariwisata perlu diperluas

    Tanjungpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebut ruang lingkup perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) perlu diperluas, sehingga berdampak lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

    “Kami berharap Kementerian Pariwisata berdiskusi dengan BPS RI untuk memperluas area perhitungan kontribusi pariwisata, karena sektor ini sebenarnya punya efek ganda paling besar bagi perekonomian,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

    Ansar menyebut saat ini kontribusi pariwisata terhadap PDRB baru dihitung dari sektor perhotelan serta restoran, makan dan minum.

    Padahal, menurut dia, kontribusi pariwisata juga dapat dihitung dari berbagai kegiatan wisatawan lainnya, mulai saat kedatangan hingga pulang ke daerah atau negara asal.

    “Misalnya, perjalanan menggunakan taksi, makan dan minum di kedai atau warung kecil, termasuk aktivitas SPA, seharusnya juga dihitung sebagai kontribusi sektor wisata,” ungkap Ansar.

    Gubernur menyampaikan Pemprov Kepri bersama semua stakeholder akan terus mendorong bagaimana pariwisata berkontribusi besar dalam mendukung PDRB.

    Sejauh ini, kata dia, persentase PDRB dari sektor pariwisata Kepri baru mencapai empat persen.

    “Tahun ini, target PDRB sektor pariwisata di Kepri sekitar Rp17 triliun,” ungkapnya.

    Lanjut Ansar menambahkan Kepri termasuk tiga besar tertinggi untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman di Indonesia, setelah Bali dan Jakarta. Pariwisata dikembangkan di setiap daerah itu sesuai potensinya masing-masing.

    Pada tahun 2019, kunjungan wisman Kepri tembus 2,8 juta orang, namun turun drastis menjadi 400 ribu orang pada saat wabah COVID-19.

    Setelah COVID-19 mereda, tingkat kunjungan wisman ke Kepri mulai bangkit. Selama periode Januari sampai Agustus 2025 sudah ada 1,8 juta wisman berkunjung ke Bumi Melayu tersebut. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara atau wisnus mencapai 2,2 juta orang.

    “Kami optimistis sampai akhir tahun ini, kunjungan wisman Kepri tembus 2 juta orang, dan wisnus 3,5 juta orang. Biasanya tingkat kunjungan wisman meningkat di akhir tahun,” demikian Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apakah Uang Rp 10.000 Bisa Makan Nasi Padang dan Warteg di Jakarta? Megapolitan 17 Oktober 2025

    Apakah Uang Rp 10.000 Bisa Makan Nasi Padang dan Warteg di Jakarta? Megapolitan 17 Oktober 2025

    Apakah Uang Rp 10.000 Bisa Makan Nasi Padang dan Warteg di Jakarta?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Uang Rp 10.000, ternyata masih bisa mendapatkan satu porsi makanan di Jakarta.
    Dengan nominal uang itu, warga di beberapa wilayah Jakarta bisa menyantap nasi padang atau juga nasi rames di warteg.
    Biasanya, menu paket Rp 10.000 menjadi pilihan warga, terutama menjelang akhir bulan, atau ketika mereka perlu lebih berhemat dalam mengatur pengeluaran.
    Salah satunya adalah Jefri (37), penjual nasi padang di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sudah tiga tahun Jefri berjualan di lokasi tersebut.
    Ia mengatakan, dengan uang Rp 10.000 pelanggannya bisa menikmati nasi dan dengan lauk ayam.
    “Untuk harga Rp 10.000 masih banyaklah, sebenarnya bukan di sini aja, warteg pun masih ada, tapi kan beda lauk aja,” ujar Jefri saat diwawancarai di warung makannya, Kamis (16/10/2025).
    Jefri menjelaskan, menu nasi padang seharga Rp 10.000 biasanya terdiri dari nasi, sayur, sambal, dan lauk.Namun, untuk menu rendang, ia mematok harga sedikit lebih tinggi, yakni Rp 15.000.
    “Untung masih ada tapi ya tipis, kami akali dari belanja bahan baku di pasar. Kami cari murah dan bagus. Untuk nasi paket itu Rp 10.000 bisa pakai ayam, tapi kalau rendang agak beda ya,” kata dia.
    Yanto (46), mengaku kerap membeli makan di rumah makan milik Jefri karena murah dan porsinya lebih mengenyangkan dibandingkan menu di warung Tegal (warteg).
    “Saya lebih beli di sini dibandingkan beli di warteg, karena kalau warteg Rp 10.000 dapat nasi, tempe orek sama ikan seiris,” ucap Yanto
    Meski awalnya sempat ragu, Yanto menilai cita rasa nasi padang Rp 10.000 itu cukup enak dan pas di lidah.
    “Kalau lagi enggak ada masakan di rumah ya beli di sini saja, murah. Rasanya juga lumayan untuk harga Rp 10.000, tapi awal-awal ya ragu,” ungkap dia.
    Siti Maryani (48), pemilik Warteg Bu Siti di Jalan RP Soeroso, mengaku masih menjual menu dengan harga Rp 10.000.
    Dengan nominal itu, pelanggannya bisa menikmati menu yang berisi nasi, sayur asem, dan lauk sederhana seperti tempe atau telur kecil.
    “Kalau mau lauk ayam, paling sedikit Rp 15.000. Kalau telur saja sekarang juga minimal Rp 12.000,” kata dia.
    Rendi (27), karyawan swasta di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, mengaku makan di warteg hampir setiap hari kerja dengan porsi Rp 10.000.
    Ia memilih warteg bukan hanya karena murah, tetapi juga karena porsinya bisa disesuaikan dengan isi dompet.
    “Kalau uang lagi mepet, cukup nasi, sayur asem, sama tempe orek. Rp 10.000 sudah kenyang,” ujar Rendi
    Dalam sebulan, Rendi mengalokasikan sekitar Rp 900.000 hingga Rp 1 juta untuk makan.
    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2025, rata-rata garis kemiskinan nasional sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp 20.305 per hari.
    Artinya, rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,72 anggota hanya memiliki pengeluaran di bawah Rp 2.875.235 per bulan.
    Angka ini menjadi standar kemiskinan menurut BPS 2025, dan menjadi dasar dalam menetapkan kategori miskin serta angka kemiskinan di Indonesia 2025.
    Berdasarkan standar tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total populasi.
    Angka ini menunjukkan penurunan dari 8,57 persen pada September 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    UMKM Didorong Bikin Barang KW, Emang Boleh? Simak Sanksi Pidananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengusulkan agar pelaku UMKM lokal diberi ruang untuk memproduksi barang tiruan atau versi KW, layaknya strategi yang diterapkan di China.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, langkah tersebut dapat menjadi strategi alternatif untuk mendorong kreativitas serta daya saing pelaku usaha kecil dalam negeri, di tengah gempuran barang impor KW asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Dia mencontohkan, di pasar domestik saat ini, marak produk tas tiruan KW 1, KW 2 dan KW 3 asal China, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM lokal kesulitan untuk bersaing.

    Alhasil, kata Maman, UMKM lokal juga harus mampu memproduksi tas dengan kualitas yang kurang lebih mirip dengan merek mewah seperti Louis Vuitton asal Prancis, atau Gucci asal Italia, tetapi namanya dipelesetkan.

    “Kita dorong para pengrajin tas kita membuat produk yang sama seperti produk tas branded, misalnya Louis Vuitton. Ya saya sarankan untuk membuat barangnya kurang lebih sama, tapi namanya kita sebut ‘Luis Vutong’, atau Gucci menjadi ‘Gucco’. Ini kan kreativitas,” ujar Maman di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Bahkan, Maman mengusulkan bahwa barang tiruan yang diproduksi oleh pelaku UMKM lokal itu mendapatkan perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum.

    “Jadi, tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana melindungi secara hukum, betul dong? Melindungi secara hukum kan dasarnya adalah bagaimana diberikan HAKI dari Kementerian Hukum, ya kita koordinasikan,” jelasnya.

    Kendati demikian, Maman pun membantah jika barang itu disebut replika, namun menurutnya hal ini merupakan kreativitas yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM lokal sebagai upaya menghadapi banjir impor produk asal China.

    “Ini bukan barang replika, enggak. Ini masalah kita, bagaimana kita membangun kreativitas, strategi bisnis dan strategi dagang. Kalau enggak, kita kalah sama mereka [China],” kata Maman.

    Perlu diketahui, produk impor China sejatinya menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan China mencatat defisit yang kian melebar, sehingga mengancam menggerus surplus neraca dagang Tanah Air.

    Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan neraca perdagangan barang kumulatif Januari-Juli 2025 yang mencatatkan surplus US$23,65 miliar. Itu juga sejalan dengan tren surplus neraca dagang beruntun selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Nilai ekspor enam bulan pertama 2025 mencapai  US$160,16 miliar, sedangkan nilai impor US$136,51 miliar.

    Sanksi Pidana Produksi Barang KW

    Membuat barang tiruan atau KW merupakan pelanggaran terhadap hak merek dan dapat dijerat ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

    Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang menggunakan merek dagang terdaftar milik orang lain secara tidak sah, baik yang identik maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya, dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Jika merujuk pada usulan Menteri Maman, UMKM didorong membuat barang KW yang kemudian diberi merek yang mirip dengan produk yang sudah ada. Misalnya adalah Gucci menjadi Gucco.

    Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20/2016 disebutkan bahwa orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain juga merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana paling 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Yang menarik dari ketentuan ini adalah bahwa pelanggaran terhadap merek tergolong sebagai delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Merek. Ini berarti proses hukum baru bisa berjalan apabila pemilik merek yang dirugikan secara resmi melaporkan atau mengadukan tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib.

  • Kepri serahkan lahan pusat kreasi destinasi pariwisata ke Kemenpar RI

    Kepri serahkan lahan pusat kreasi destinasi pariwisata ke Kemenpar RI

    Kawasan ini nantinya akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi, pengembangan, dan etalase produk kreatif

    Tanjungpinang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyerahkan sertifikat lahan pusat kreasi destinasi pariwisata di Kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI.

    Lahan yang diserahkan seluas 6.643 meter persegi dengan nilai perolehan Rp4,88 miliar itu akan menjadi lokasi pembangunan pusat kreasi destinasi pariwisata oleh Kemenpar.

    “Kawasan ini nantinya akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi, pengembangan, dan etalase produk kreatif untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai penyerahan sertifikat lahan secara simbolis kepada Menpar RI Widiyanti Putri Wardhana dalam kunjungannya di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kamis.

    Ansar menyebut pembangunan pusat kreasi destinasi pariwisata itu bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri, salah satunya dengan menciptakan ikon baru dan mendukung keberadaan objek wisata yang sudah ada.

    Pembangunan tersebut berjalan selaras dengan program Kemenpar lainnya yang sedang dilaksanakan di Kepri, yaitu Gerakan Wisata Bersih (GWB) di Pulau Penyengat, yang bertujuan untuk penguatan pariwisata berkelanjutan

    “Semoga pembangunan pusat kreasi itu bisa segera terwujud guna mendorong pengembangan pariwisata Kepri,” ucap Ansar.

    Gubernur Ansar mengapresiasi kunjungan Menpar Widiyanti bersama Kepala Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan di Pulau Penyengat. Hal ini menandakan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan potensi pariwisata serta penguatan ekosistem halal di Kepri.

    Ia memaparkan di depan Menpar dan Kepala BPJPH bahwa Kepri merupakan salah satu provinsi dengan kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi di Indonesia atau peringkat tiga tertinggi setelah Bali dan Jakarta.

    Berdasarkan data BPS tahun 2019, Kepri mencatat 2,8 juta kunjungan wisatawan mancanegara, namun sempat turun drastis saat pandemi COVID-19.

    “Setelah pandemi mulai pulih lagi. Sampai Agustus 2025 sudah ada 1,2 juta wisatawan mancanegara ke Kepri, dan kita optimistis hingga akhir tahun ini bisa mencapai 1,8 hingga 2 juta kunjungan,” ujar Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kebijakan Manufaktur Belum Optimal Gairahkan Industri

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kebijakan Manufaktur Belum Optimal Gairahkan Industri

    Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pelaku industri menilai arah kebijakan mulai pro terhadap manufaktur, meskipun eksekusinya dinilai lambat.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, langkah pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Namun, implementasinya masih belum optimal.

    “Satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo memberi arah yang pro-manufaktur, tetapi hasil akhirnya akan ditentukan oleh kecepatan eksekusi reform biaya produksi, kepastian insentif fiskal, fleksibilitas likuiditas eksportir, dan strategi pembukaan pasar,” ujar Sobur kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan industri furnitur kontraksi di level -0,05% (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2025 atau turun dari periode yang sama tahun sebelumnya -0,66% yoy.

    Meskipun kinerja lesu, industri padat karya yang berorientasi ekspor ini mencatatkan nilai ekspor sebesar US$1,59 miliar pada Januari-Agustus 2025, naik tipis dari periode yang sama tahun lalu US$1,54 miliar.

    Kendati demikian, sejak awal tahun ini, pihaknya merasakan kelesuan pesanan ekspor imbas sentimen pengenaan tarif Trump terhadap produk Indonesia yang saat ini bertambah 19%.

    Sejumlah negara tujuan ekspor juga lebih tampak makin protektif atas barang impor. Alhasil, pangsa pasar furnitur Indonesia di pasar global turun dari 3,47% pada 2021 ke 2,37% pada 2024 dengan ketergantungan tinggi pada pasar AS.

    “Artinya, sekalipun insentif ada, daya saing harga atau lead time dan diversifikasi pasar masih jadi pekerjaan rumah,” tuturnya.

    Di samping itu, Sobur menilai saat ini pemerintah sudah berada di arah kebijakan fiskal yang tepat dengan mempertahankan super-deduction untuk pelatihan vokasi hingga 200% dan riset dan pengembangan hingga 300%.

    “Namun, implementasi di lapangan perlu dipermudah agar utilisasinya naik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, pihaknya melihat peluang pemulihan pangsa ekspor dalam 12-24 bulan jika biaya produksi atau logistik turun, desain dan kualitas produk ditingkatkan masif.

    Tak hanya itu, pengusaha juga perlu melakukan diversifikasi pasar dan lead time dipangkas lewat pembenahan rantai pasok domestik. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi penting.

    “Tanpa gebrakan di sektor biaya dan akses pasar, target itu berisiko tidak tercapai,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai performa industri manufaktur masih belum mampu menjadi lokomotif ekonomi nasional.

    “Angka pertumbuhan manufaktur masih setara dengan pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi di bawah 20%. Artinya, sektor ini belum mampu mendorong ekonomi secara signifikan,” ujarnya, dihubungi terpisah.

    Redma juga menyoroti lemahnya perlindungan pasar domestik akibat membanjirnya impor dumping dan ilegal. Kondisi ini membuat industri lokal tak memiliki pasar yang besar di dalam negeri.

    “Masalah utama industri manufaktur adalah ketidaktersediaan pasar karena produk dalam negeri kalah bersaing dengan barang impor dumping dan ilegal. Sayangnya, belum ada kebijakan yang langsung menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

    Meski begitu, dia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengganti dirjen Bea Cukai dan menteri keuangan memberi harapan baru.

    “Ini langkah positif, terutama jika fokusnya pada pemberantasan impor ilegal, tapi tidak cukup kalau impor legal berharga dumping masih dibiarkan,” tuturnya.

    Redma optimistis bila dua persoalan impor tersebut bisa ditangani, maka target kontribusi manufaktur di atas 20% sangat mungkin dicapai.

  • BPS catat neraca perdagangan Indonesia surplus 64 bulan beruntun

    BPS catat neraca perdagangan Indonesia surplus 64 bulan beruntun

    Kamis, 2 Oktober 2025 19:34 WIB

    Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Indonesia memperoleh surplus neraca perdagangan 64 bulan berturut-turut setelah pada Agustus 2025 berhasil mencatatkan surplus sebesar 5,49 miliar dolar AS. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

    Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Indonesia memperoleh surplus neraca perdagangan 64 bulan berturut-turut setelah pada Agustus 2025 berhasil mencatatkan surplus sebesar 5,49 miliar dolar AS. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.