Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Silaturahmi Masyarakat Sulteng Asal Jatim, Khofifah: Momentum Perkuat Kemitraan Perdagangan

    Silaturahmi Masyarakat Sulteng Asal Jatim, Khofifah: Momentum Perkuat Kemitraan Perdagangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar Forum Silaturahim bersama masyarakat Sulteng asal Jatim dalam rangka penguatan pasar antar daerah yang digelar di Hotel Aston, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/10/2025) malam.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah optimis bahwa Forum Silaturahim ini bukan sekadar membangun partnership berbasis pada ekonomi, namun juga pada kearifan lokal yang dimiliki kedua wilayah. Pasalnya, dalam forum ini juga akan dilakukan transformasi teknologi peternakan, pertanian hingga perdagangan.

    “Tidak sekadar transaksi dagangnya tetapi proses transformasi teknologi pertanian dan juga peternakan dari Jatim ke Sulteng,” ucap Gubernur Khofifah.

    Ia melanjutkan, forum ini sendiri adalah rute dari proses untuk memperkuat kemitraan perdagangan Jawa Timur dengan provinsi mitra. Serta, merupakan upaya bersama untuk mengembangkan jaringan pasar, memperkuat kerja sama antar daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong peluang kolaborasi yang lebih luas antara pelaku usaha Jatim dan Sulteng di berbagai sektor. Biasa dalam proses misi dagang, kita memberseiringi dengan pertemuan warga provinsi mitra asal Jatim,” jelasnya.

    Gubernur Khofifah memaparkan berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Jawa Timur dengan Seluruh Provinsi 2023, Total Nilai Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp4,693 triliun. Yang mana nilai tersebut terdiri dari nilai bongkar (beli dari Sulawesi Tengah) sebesar Rp1,357 triliun dan nilai muat (jual ke Sulawesi Tengah) sebesar Rp3,336 triliun.

    “Dengan demikian, neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah surplus sebesar Rp1,978 triliun,” jelasnya.

    Sementara untuk Misi Dagang Jatim-Sulteng sendiri sudah pernah dilakukan sebelumnya, tepatnya tanggal 23 Februari 2022. Dimana, berhasil menghasilkan nilai komitmen transaksi mencapai Rp104,91 miliar dengan 40 transaksi dagang.

    Untuk itu, kembali Gubernur Khofifah mengajak seluruh masyarakat Jatim di Sulteng agar dapat bersama-sama mengidentifikasi berbagai tranformasi teknologi yang berpotensi untuk dikembangkan.

    Seperti pada produksi sapi potong di Jatim yang tertinggi se-Indonesia. Gubernur Khofifah menyebut bahwa capaian tersebut merupakan hasil training Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Kab. Malang besar kepada masyarakat baik jadi inseminator atau pengawas kebuntingan.

    “Ini merupakan cara kita mendapat bibit unggul dari sapi potong atau sapi perah,” ucapnya.

    Sedangkan di sektor pertanian, produksi padi Jatim tertinggi se-Indonesia. Bahkan, per 1 Oktober lalu, Badan Pusat Statistik sudah menyebut bahwa di tahun ini sampai dengan November 2025, tercatat 12 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) diproduksi oleh Jawa Timur.

    “Jika normalnya satu hektare ada yang 5-6 ton per hektare, maka di Jatim standardnya sembilan ton ada yg bahkan 12 dan 14 ton per hektare,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, kembali ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Dimana, Transformasi dari teknologi pertanian dan peternakan termasuk di dalamnya UMKM.

    Di akhir, Khofifah tak lupa berpesan agar masyarakat Jatim di Sulteng dapat menjaga persaudaraan, perdamaian dan tetap membangun suasana harmonis.

    “Untuk itu saya minta kepada semua warga Sulteng asal Jatim agar jaga keguyupan dan kerukunan. Guyup disini artinya membangun soliditas di dalam satu entitas,” pesannya.

    Keguyup rukunan masyarakat Indonesia sendiri bahkan disebutnya berhasil membuat kagum dunia internasional. Khofifah mencontohkan di Afghanistan dan Palestina yang memiliki jumlah suku dan partai politik lebih sedikit dari Indonesia namun belum berhasil menjaga perdamaian negaranya.

    “Ini karena keguyuban dan kerukunan tidak terbangun dengan baik. Sementara kita dipersatukan disini bukan karena suku, tapi karena We are Indonesia,” ujarnya.

    “Jadi kalau misalnya Indonesia ini harus dirajut, dijahit dan dirakit, maka panjenengan semua yang antara lain punya tugas merajut persaudaraan, keguyuban dan kerukunan,” pungkas Khofifah.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny Lamadjido dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Gubernur Khofifah beserta jajaran Pemprov Jatim ke Sulawesi Tengah. Ia meyakini bahwa pertemuan ini bukan hanya ajang silaturahmi tapi juga sebagai pengikat persaudaraan yang ada di Sulawesi Tengah.

    “Kami menyambut dengan tangan terbuka siapapun yang datang untuk berkarya dan berkontribusi. Dengan semangat Nosarara Nosabatutu, Kita Bersaudara, Kita Bersatu serta nilai-nilai yang menjadikan masyarakat Sulteng damai dan saling menghormati,” ucapnya.

    Untuk itu, ia juga berpesan kepada masyarakat Sulteng asal Jatim agar tetap menjadi duta persahabatan dimanapun berada.

    “Para warga Sulteng asal Jatim, tetaplah menjadi Duta Perdamaian, Duta Persaudaraan dan Duta Pembangunan yang menunjukkan dimanapun berada tetap membawa semangat Bhineka Tunggal Ika,” tutupnya.

    Dalam Forum silaturahmi yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, turut dhadiri oleh masyarakat Jatim yang berdomisili di berbagai Kab/Kota di Sulteng. Selain itu dimeriahkan pula dengan pertunjukan Tari Remo dan Tari Jatilan. Hal ini, merupakan bentuk persembahan dari Pemprov Jatim kepada warga Sulteng asal Jatim yang rindu akan budaya dan nuansa khas kampung halaman.

    Di akhir acara, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan tali asih kepada paguyuban masyarakat Jatim di Sulteng sebesar Rp100 juta.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Prov. Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Wakil Walikota Palu Imelda Liliana Muhidin, Kepala Perangkat Daerah terkait dari kedua provinsi, jajaran pimpinan BUMD Jatim, serta ratusan masyarakat yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Sulteng asal Jawa Timur. [tok/beq]

  • Mensos Gus Ipul: Tambahan Bansos Rp300 Ribu bagi 35 Juta Keluarga Segera Cair – Page 3

    Mensos Gus Ipul: Tambahan Bansos Rp300 Ribu bagi 35 Juta Keluarga Segera Cair – Page 3

    Total nilai tambahan BLTS yang disalurkan mencapai Rp31,542 triliun. Dengan tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp110,718 triliun.

    Adapun rincian penyaluran bantuan sosial sebagai berikut: 

    • Penerima PKH Murni: 398.714 KPM, masing-masing Rp2,8 juta per tahun, total Rp1,116 triliun

    • Penerima Sembako Murni: 8.675.797 KPM, masing-masing Rp2,4 per tahun, total Rp20,822 triliun

    • Penerima PKH dan Sembako: 9.601.286 KPM, masing-masing Rp5,2 juta per tahun, total Rp49,927 triliun

    • Penerima Penebalan Juni–Juli 2025: 18.277.083 KPM, masing-masing Rp400 ribu, total Rp7,311 triliun

    • Penerima Stimulus Ekonomi (Oktober–Desember 2025): 35.046.783 KPM, masing-masing Rp900 ribu, total Rp31,542 triliun

    Menurut Gus Ipul, penerima BLTS berasal dari keluarga miskin di desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari 35,04 juta lebih KPM penerima BLTS, 20,88 juta lebih KPM memperoleh bantuan penebalan, sedangkan sisanya 14,15 juta lebih KPM merupakan penerima bantuan baru.

    “Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di triwulan pertama, dan DTSEN pada triwulan selanjutnya (triwulan II-IV) yang dilakukan pemutakhiran data penerima setiap tiga bulan sekali dalam rangka bantuan sosial (bansos) tepat sasaran,” jelas Gus Ipul. 

    Khusus triwulan IV terdapat penambahan penerima bansos yang diberikan kepada KPM baru di desil 1- 4 DTSEN (di luar penerima bansos reguler). Data ini diperoleh dari hasil pemadanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, BPS dan Kementerian Keuangan.

    Gus Ipul menambahkan, bahwa proses penyaluran triwulan IV Bansos Reguler dan Perluasan sudah dimulai sejak hari ini hingga dua pekan kedepan

  • Mensos Gus Ipul: Tambahan Bansos Rp300 Ribu bagi 35 Juta Keluarga Segera Cair 

    Mensos Gus Ipul: Tambahan Bansos Rp300 Ribu bagi 35 Juta Keluarga Segera Cair 

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan penyaluran tambahan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp300.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) siap dilaksanakan pada bulan ini.

    Bantuan ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto Untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kementerian Sosial yang diberikan selama tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember, sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi.

    BLTS akan menjangkau 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.

    “Tambahan BLTS ini di luar BLT reguler yang sudah diberikan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako,” kata Gus Ipul di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

    Total nilai tambahan BLTS yang disalurkan mencapai Rp31,542 triliun. Dengan tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp110,718 triliun.

    Adapun rincian penyaluran bantuan sosial sebagai berikut: 

    • Penerima PKH Murni: 398.714 KPM, masing-masing Rp2,8 juta per tahun, total Rp1,116 triliun

    • Penerima Sembako Murni: 8.675.797 KPM, masing-masing Rp2,4 per tahun, total Rp20,822 triliun

    • Penerima PKH dan Sembako: 9.601.286 KPM, masing-masing Rp5,2 juta per tahun, total Rp49,927 triliun

    • Penerima Penebalan Juni–Juli 2025: 18.277.083 KPM, masing-masing Rp400 ribu, total Rp7,311 triliun

    • Penerima Stimulus Ekonomi (Oktober–Desember 2025): 35.046.783 KPM, masing-masing Rp900 ribu, total Rp31,542 triliun

    Total bantuan perlindungan sosial 2025: Rp110,718 triliun

    Menurut Gus Ipul, penerima BLTS berasal dari keluarga miskin di desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari 35,04 juta lebih KPM penerima BLTS, 20,88 juta lebih KPM memperoleh bantuan penebalan, sedangkan sisanya 14,15 juta lebih KPM merupakan penerima bantuan baru.

    “Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di triwulan pertama, dan DTSEN pada triwulan selanjutnya (triwulan II-IV) yang dilakukan pemutakhiran data penerima setiap tiga bulan sekali dalam rangka bantuan sosial (bansos) tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Khusus triwulan IV terdapat penambahan penerima bansos yang diberikan kepada KPM baru di desil 1- 4 DTSEN (di luar penerima bansos reguler). Data ini diperoleh dari hasil pemadanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, BPS dan Kementerian Keuangan.

    Gus Ipul menambahkan, bahwa proses penyaluran triwulan IV Bansos Reguler dan Perluasan sudah dimulai sejak hari ini hingga dua pekan kedepan. (tok/ted)

  • Arah pengembangan buah Indonesia

    Arah pengembangan buah Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Sebagian wilayah Indonesia terletak di khatulistiwa, sehingga iklimnya cocok untuk produksi buah sepanjang tahun.

    Jika ditarik garis dari barat ke timur, panjang wilayah Indonesia mencapai 5.120 km. Hal itu memungkinkan musim buah berbeda di setiap wilayah. Panen buah durian memang sekali dalam setahun di wilayah tertentu. Namun, panen di seluruh negeri berlangsung terus-menerus.

    Khusus jenis tanaman buah berbatang tunggal seperti pisang, kelapa, pepaya, nanas, dan salak mampu panen sepanjang tahun.

    Berbagai jenis tanah dari pesisir hingga pegunungan, iklim panas hingga sejuk, musim kering hingga basah merupakan keuntungan untuk budi daya berbagai jenis buah.

    Pusat keanekaragaman buah, misalnya Kalimantan, masih menyimpan potensi spesies buah yang belum diketahui untuk dieksplorasi dan dikembangkan lebih lanjut.

    Di Indonesia, sekitar 40 jenis buah memiliki nilai komersial, sementara ratusan jenis lainnya belum dimanfaatkan secara optimal.

    Kondisi cuaca memengaruhi waktu panen, kualitas, dan kuantitas buah. Permintaan akan buah berkualitas premium sangat tinggi, tetapi produksi dan volume masih kurang.

    Pasar buah modern menuntut pasokan yang terus-menerus sepanjang tahun. Namun, selama musim panen puncak, terjadi kelebihan produksi. Dampaknya pasar tidak dapat menyerap dan harga turun.

    Kendala lain berupa penanganan pascapanen selama musim panen. Kerugian akibat penanganan buah yang buruk mencapai 20—60% dari total produksi, mulai dari petani, penjual eceran, hingga konsumen akhir.

    Menurut Badan Pusat Statistik produksi durian dalam empat tahun terakhir (2021—2024) mencapai 6,7 juta ton. Perinciannya 1.353. 037 ton pada 2021, 1.582.171 ton (2022), 1.852.045 ton (2023), dan 1.981.486 ton (2024).

    BPS juga mencatat pada kurun yang sama produksi buah komersial lain seperti alpukat mencapai 3,4 juta ton, 37 juta ton (pisang), 12,7 juta ton (mangga), 6,7 juta ton (salak), dan 1,4 juta ton (manggis).

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BLT Diperluas hingga 35 Juta KPM, Mensos Wanti-wanti Tak Dipakai Buat Judol

    BLT Diperluas hingga 35 Juta KPM, Mensos Wanti-wanti Tak Dipakai Buat Judol

    Jakarta –

    Pemerintah melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT) hingga akhir tahun dan memperluas jangkauan hingga 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan penerima untuk tidak memakai bantuan untuk judi online (judi online).

    Gus Ipul membeberkan ada penambahan hingga 16 juta KPM dalam distribusi stimulus akhir tahun ini. Total biaya yang digelontorkan pemerintah pun bertambah sebesar Rp 30 triliun. Dengan penambahan ini, total anggaran untuk BLT yang dikeluarkan pemerintah lebih dari Rp 100 triliun.

    “Anggarannya yang sebelumnya Rp 71 triliun ditambah lagi tadi lebih dari Rp 30 triliun, sehingga ada sekitar Rp 100 triliun lebih, yang dibagi kepada mereka yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4 sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional, yang dikelola oleh BPS,” kata Gus Ipul di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Gus Ipul berharap bantuan ini dapat memperkuat daya beli masyarakat. Ia mengingatkan penerima bantuan agar tidak menggunakan bantuan untuk judi online.

    “Ya diharapkan, diharapkan ini memperkuat daya beli masyarakat maka itu kita ingin ini sesuai peruntukannya itu yang kita terus ulang-ulang. Jangan sampai digunakan main judol dan kepentingan kepentingan lain,” ujarnya.

    Sebelumnya, pemerintah kembali mengumumkan stimulus ekonomi keempat, yang salah satunya melanjutkan BLT. Bantuan tersebut kali ini menyasar 35.046.783 keluarga penerima manfaat yang masuk ketegori desil 1-4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

    “Ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang. Kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan dua orang anak. Dan ini desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional,” ujarnya.

    (eva/whn)

  • Survei SPIN Sebut Mentan Amran Torehkan Kinerja Terbaik Nomor 2

    Survei SPIN Sebut Mentan Amran Torehkan Kinerja Terbaik Nomor 2

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mencatatkan capaian membanggakan. Berdasarkan survei terbaru Strategic and Political Insight Network (SPIN), Amran menempati peringkat kedua sebagai menteri berkinerja terbaik di Kabinet Indonesia Maju dengan tingkat apresiasi publik mencapai 67,3 persen.

    Survei SPIN dilakukan terhadap 1.600 responden di 38 provinsi pada 1-9 Oktober 2025 menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±2,45 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei menempatkan Amran di klaster menteri berkinerja terbaik, hanya terpaut tipis dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’thi yang berada di posisi pertama dengan 67,5 persen.

    Dalam laporannya, Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan bahwa klaster menteri berkinerja tinggi ini terdiri dari mereka yang “berhasil menjalankan program prioritas secara nyata dan komunikatif, dengan capaian yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di bidang pelayanan publik.”

    Posisi Amran di klaster tersebut menegaskan konsistensi kebijakan Kementerian Pertanian yang berhasil menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Apresiasi publik terhadap sektor pertanian juga tampak dalam survei Litbang Kompas (Oktober 2025), yang mencatat 71,5 persen masyarakat puas terhadap kinerja Kementerian Pertanian. Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti menjelaskan bahwa kepuasan publik tersebut muncul karena kebijakan pangan pemerintah dinilai efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Kepuasan responden terhadap kinerja Kementerian Pertanian di angka 71,5 persen. Ini karena banyak hal yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian berkaitan dengan pangan yang memang diturunkan oleh program pemerintah,” ujar Agustina dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

    Dari sisi capaian faktual, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 mencapai 124,36, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sejak Bulog berdiri yang turut mendorong terjadinya deflasi beras 0,13 persen pada September 2025, pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

    Sebagai informasi, produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 (29,47 juta ton). USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini, sedangkan FAO memprediksi capaian mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Angka produksi Januari-November 2025 ini tidak hanya melampaui capaian tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 31,54 juta ton.

    Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso, menilai tren tersebut menunjukkan bahwa target swasembada pangan 2025 sudah di depan mata.

    “Target swasembada pangan yang semula empat tahun kini dipercepat menjadi satu tahun oleh pemerintah. Produktivitas pertanian meningkat dan dukungan infrastruktur sudah menyeluruh,” kata Prof. Lilik.

    Menanggapi hasil survei dan capaian tersebut, Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan bukan lagi cita-cita, tetapi target realistis yang akan tercapai pada akhir 2025.

    “Insyaallah, tahun ini kita capai swasembada pangan. Tidak ada lagi impor beras. Negara hadir untuk petani menaikkan HPP gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, memastikan pupuk subsidi 100 persen tersalurkan, dan menjaga stok beras tertinggi dalam dua dekade terakhir,” tutup Amran.

    Melalui dukungan kebijakan yang terukur, peningkatan produksi yang berkelanjutan, serta kepercayaan publik yang tinggi, Indonesia kini berada di ambang sejarah baru – mencapai swasembada pangan 2025 dan menegaskan kedaulatan pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional.

    (akn/ega)

  • BI: Modal asing keluar bersih Rp16,61 triliun pada 13-16 Oktober

    BI: Modal asing keluar bersih Rp16,61 triliun pada 13-16 Oktober

    terdiri dari modal asing keluar bersih di pasar saham, SBN dan SRBI masing-masing Rp1,09 triliun, Rp11,90 triliun dan Rp3,62 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sebesar Rp16,61 triliun pada pekan ketiga bulan ini yakni periode transaksi 13-16 Oktober 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan di Jakarta, Jumat, merinci jumlah tersebut terdiri dari modal asing keluar bersih di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp1,09 triliun, Rp11,90 triliun dan Rp3,62 triliun.

    Sejak awal tahun ini hingga 16 Oktober 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp51,24 triliun dan Rp132,75 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp17,28 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 80,27 basis poin (bps) per 10 Oktober 2025 menjadi 80,85 bps per 16 Oktober 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di level Rp16.570 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (17/10), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (16/10) yang berada di level Rp16.565 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 98,34 pada akhir perdagangan Kamis (16/10).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun tercatat turun ke level 5,92 persen pada Jumat (17/10) pagi, dari sebelumnya 5,94 persen pada akhir perdagangan Kamis (16/10).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun turun ke level 3,975 persen pada akhir perdagangan Kamis (16/10).

    Bank Indonesia pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur ajak kepala daerah se-Sumatera bangun ekonomi berbasis data

    Gubernur ajak kepala daerah se-Sumatera bangun ekonomi berbasis data

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengajak seluruh kepala daerah se-Sumatera berkolaborasi membangun konektivitas ekonomi berbasis data.

    “Data harus menjadi pijakan utama merumuskan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ucap Bobby saat membuka Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Indikator Sosial Ekonomi (PDRB ISE) 2025 se-Sumatera di Hotel Santika Medan, Sumut, Jumat.

    Dalam rangkaian kegiatan bertema “Integrasi Statistik Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Responsif dan Tepat Sasaran” itu dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta sejumlah pimpinan daerah dan instansi terkait.

    Gubernur bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi secara resmi meluncurkan Portal Anjungan Satu Data (PASADA), merupakan suatu platform yang dikembangkan memperkuat tata kelola data pembangunan di Sumatera Utara.

    “PASADA ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data bagi pengguna, dan menghindari tumpang tindih data sektoral yang dihasilkan pemerintah,” kata Bobby.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, lanjut dia, siap mengembangkan suatu daerah menjadikan Sumut sebagai salah satu konektivitas ekonomi yang baik.

    “Keterhubungan antarprovinsi sangat diperlukan,” jelasnya.

    Gubernur mengatakan, selain data yang akurat, konektivitas jalur distribusi, dan logistik juga menjadi faktor penting mempercepat pertumbuhan ekonomi.

    Menurutnya, Pulau Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit, tambang, dan mineral.

    “Dengan konektivitas yang baik, kami optimistis kontribusi PDRB Sumatera terhadap nasional yang saat ini mencapai 22 persen dapat terus meningkat,” tutur Bobby.

    Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan, kebijakan publik yang baik harus diawali dengan data valid dan terpercaya.

    Data, jelasnya, bukan hanya soal angka, tetapi juga pijakan guna merumuskan kebijakan tepat sasaran, dan di sinilah BPS hadir memastikan kebijakan yang ditetapkan telah berbasiskan data akurat.

    “Pembangunan tanpa data, ibarat berlayar tanpa kompas. Arahnya tidak jelas, biayanya bisa membengkak, dan hasilnya tidak optimal. Karena itu, data berkualitas menjadi pondasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Sonny.

    Pihakya juga memaparkan, kinerja ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan tren positif.

    “Seperti pada triwulan II tahun 2025, ekonomi Sumatera tumbuh 4,96 persen atau meningkat dibandingkan pada 2024 sebesar 4,48 persen,” paparnya.

    Pulau Sumatera, lanjut dia, telah berkontribusi sebesar 22 persen PDRB nasional, dan Provinsi Sumatera Utara menjadi motor utama penggerak ekonomi dengan kontribusi di antaranya sebesar 23,5 persen terhadap total PDRB Sumatera.

    “Secara year on year (secara tahunan), Kepulauan Riau tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera yakni 7,14 persen,” jelas Sonny.

    Menurutnya, sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi tulang punggung ekonomi utama, sementara Sumatera menjadi sentra produksi kelapa sawit nasional.

    Dalam kegiatan ini, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data, dan informasi statistik guna mendukung pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

    “Selain itu, Sumatera juga mencatat geliat sektor pariwisata yang signifikan dengan sebesar 148 juta wisatawan nusantara berkunjung ke Sumatera pada 2024, termasuk ke Sumatera Utara,” papar Sonny.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabar Baik! Penerima Bansos Sembako Akan Dapat Rp 1,5 Juta Akhir Tahun Ini

    Kabar Baik! Penerima Bansos Sembako Akan Dapat Rp 1,5 Juta Akhir Tahun Ini

    Jakarta –

    Pemerintah menambah stimulus ekonomi di kuartal IV 2025. Salah satunya adalah penambahan bantuan langsung tunai (BLT) untuk sekitar 35 juta penerima manfaat.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan penambahan bantuan ini terbagi dalam dua jenis. Pertama, penambahan jumlah BLT yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan sebagai penerima bansos sebelumnya. Kedua, penambahan jumlah penerima manfaat baru.

    “Ada pagu Rp 71 triliun selama satu tahun menyasar 20 juta KPM lebih. Nah, sekarang dengan adanya penambahan, ada dua hal: satu, penambahan kepada yang reguler, dan yang kedua menambah KPM baru,” kata Gus Ipul di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Melalui penambahan jumlah BLT dan penerima manfaat ini, Gus Ipul mengatakan pihaknya mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp 30 triliun. Dengan begitu, total pagu anggaran Kemensos sepanjang 2025 menjadi lebih dari Rp 100 triliun.

    “Anggarannya yang sebelumnya Rp 71 triliun, ditambah lagi lebih dari Rp 30 triliun, sehingga ada sekitar Rp 100 triliun lebih. Dana ini dibagi kepada mereka yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4 sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikelola oleh BPS,” paparnya.

    Ia mengatakan, untuk penambahan jumlah KPM, terdapat sekitar 1 juta penerima BLT baru. Sehingga, dengan paket stimulus ini terdapat 35,4 juta KPM yang diperkirakan menjangkau sekitar 140 juta jiwa.

    Terkait penambahan besaran bansos tunai, pemerintah akan menambah dana untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang kini dikenal sebagai Bansos Sembako.

    Dalam hal ini, masing-masing KPM yang sudah menerima uang tunai sebesar Rp 600 ribu per kuartal (tiga bulan) akan mendapat tambahan Rp 900 ribu. Artinya, mereka akan menerima total Rp 1,5 juta pada akhir tahun ini.

    Sementara penerima bansos baru hanya akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 900 ribu. Artinya, para KPM baru ini tidak mendapatkan dana tunai lain selain dari paket stimulus ekonomi kuartal IV 2025 ini.

    “Jadi kalau yang program sembako setiap bulannya dapat Rp 200 ribu, disalurkan setiap tiga bulan sekali kepada 18 juta KPM. Katakanlah kalau triwulan ke-4 ini dapat Rp 600 ribu, ada tambahan dari Bapak Presiden Rp 300 ribu kali tiga, berarti Rp 900 ribu,” jelasnya.

    “Maka KPM sembako pada triwulan ke-4 ini mendapatkan Rp 1,5 juta setiap keluarga. Sementara yang sekitar 16 juta KPM baru tadi mendapatkan Rp 900 ribu,” terang Gus Ipul lagi.

    Untuk penyaluran bansos tunai tersebut, sama seperti sebelumnya, dana akan dicairkan melalui rekening Himbara atau melalui PT Pos Indonesia. Gus Ipul mengatakan pencairan bansos dilakukan mulai minggu depan.

    “Karena ini untuk Oktober, November, dan Desember, maka mulai minggu depan sudah bisa mulai disalurkan secara bertahap. Ada dua, ya: lewat Himbara dan lewat PT Pos Indonesia,” kata Gus Ipul.

    “Kalau yang lewat Himbara akan langsung ke rekening-rekening penerima manfaat, tapi kalau lewat PT Pos, ada yang bisa diambil ke sini dan ada yang bisa dikirim ke rumahnya,” ucapnya.

    (igo/fdl)

  • Peneliti UI: Mandatori biodiesel perlu dijalankan secara fleksibel

    Peneliti UI: Mandatori biodiesel perlu dijalankan secara fleksibel

    Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel perlu dievaluasi berkala dan kebijakan blending rate yang lebih fleksibel

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Penelitian (Puslit) Pranata Pembangunan Universitas Indonesia memandang kebijakan mandatori biodiesel sebaiknya dijalankan secara fleksibel agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara energi, pangan, ekspor dan fiskal.

    “Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel perlu dievaluasi berkala dan kebijakan blending rate yang lebih fleksibel seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara lain, ini patut dipertimbangkan,” kata Peneliti Puslit Pranata Pembangunan UI Widyono Soetjipto di Jakarta, Jumat.

    Widyono mencatat beberapa pembelajaran internasional atas kebijakan mandatori fleksibel. Di Malaysia, penerapan B20 bersifat terbatas, dengan subsidi yang hanya diberikan pada konsumen dan wilayah tertentu, tidak menyeluruh seperti di Indonesia.

    Di Brasil, kadar campuran biodiesel disesuaikan dengan harga minyak nabati, seperti kedelai, bukan sawit. Jika harga minyak nabati tinggi, persentase campuran diturunkan, dan sebaliknya.

    Sementara di Thailand, penyesuaian dilakukan berdasarkan harga minyak bumi, sehingga jika harga solar turun, campuran minyak nabati dikurangi.

    Dari ketiga contoh negara tersebut, peneliti menilai bahwa fleksibilitas yang terukur dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, ekspor, dan stabilitas harga energi.

    “Tetapi fleksibilitas ini harus bersifat terukur serta harus didukung oleh data pasar yang akurat dan sifatnya real time, dan juga teknologi monitoring yang sesuai dengan keadaan dan juga koordinasi yang baik antar sektor,” kata Widyono.

    Berdasarkan hasil penelitian, tingkat mandatori biodiesel yang optimal adalah 37,8 persen, di mana keseimbangan terjaga tanpa menurunkan ekspor atau merugikan pemangku kepentingan.

    Meski begitu, Widyono berharap ada penelitian lebih lanjut untuk menentukan batas atas dan bawah campuran biodiesel yang optimal, misalnya antara B35 hingga B40.

    “Untuk bisa mempertahankan ekspor dengan kondisi produksi CPO saat ini, yaitu diperkirakan 49,5 juta ton, tingkat mandatori optimumnya 37,8 persen,” kata dia.

    Tim peneliti memperkirakan ekspor CPO hanya sebesar 20,8 juta ton apabila B50 diterapkan. Subsidi biodiesel, yang dihitung dari selisih harga biodiesel dan solar, diperkirakan mencapai Rp46 triliun pada skenario ini.

    Karena pungutan ekspor menjadi sumber utama pembiayaan subsidi, penurunan ekspor akan mengurangi penerimaan negara, sehingga diperlukan kenaikan tarif dari 10 persen menjadi 15,17 persen.

    Namun, peneliti menekankan bahwa kenaikan pungutan ekspor dapat menekan harga tandan buah segar (TBS) dan berdampak pada kesejahteraan petani swadaya.

    Simulasi tim peneliti menunjukkan bahwa setiap peningkatan 5 persen mandatory blending, maka agar ekspor tidak berkurang harus dikompensasi dengan peningkatan produksi CPO sekitar 4,2 juta ton.

    Dengan skenario B50, produksi CPO minimal harus mencapai 54 juta ton, jauh di atas proyeksi produksi 2025 yang hanya 49,5 juta ton.

    Sebagai informasi, penelitian bertajuk “Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia” ini menggunakan analisis kuantitatif dan metode ekonometrika dengan periode data 1990-2025.

    Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kementerian ESDM, dan sumber lainnya. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.