Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Mendagri: Stabilitas harga di daerah kunci kendalikan inflasi

    Mendagri: Stabilitas harga di daerah kunci kendalikan inflasi

    “Presiden menekankan agar pengendalian harga tidak hanya ditangani dari pusat, tapi dimonitor langsung sampai ke daerah. Karena itu, saya meminta BPS membantu membaca inflasi di tingkat kabupaten/kota secara rutin setiap minggu,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan stabilitas dan pemantauan harga komoditas di daerah menjadi kunci dalam pengendalian laju inflasi nasional.

    Tito mengatakan Kemendagri kini tidak hanya berfungsi sebagai pembina administrasi daerah, tetapi juga penggerak utama koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat lokal.

    “Presiden menekankan agar pengendalian harga tidak hanya ditangani dari pusat, tapi dimonitor langsung sampai ke daerah. Karena itu, saya meminta BPS membantu membaca inflasi di tingkat kabupaten/kota secara rutin setiap minggu,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Mendagri mengatakan sejak awal masa kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk memastikan inflasi di daerah tetap terkendali. Tugas itu merupakan kelanjutan dari perannya sejak 2022, ketika angka inflasi nasional masih di atas 5 persen.

    “Salah satu tugas khusus yang diberikan kepada saya adalah mengendalikan inflasi di daerah. Saya diberi amanat menjadi Koordinator Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak September 2022, ketika inflasi mencapai 5,95 persen,” ujarnya.

    Tito mengatakan instruksi agar pemantauan harga dilakukan hingga ke daerah membuat pemerintah memiliki peta harga yang lebih detail dan dinamis.

    Setiap pekan, tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung ke pasar-pasar untuk memantau harga bahan pokok, sementara data tersebut dilaporkan ke Kemendagri untuk ditindaklanjuti.

    “Dulu data inflasi hanya keluar sebulan sekali, sekarang kita pantau setiap minggu. Hasilnya lebih cepat, dan kalau ada daerah dengan inflasi tinggi, kita bisa langsung melakukan intervensi,” kata Tito.

    Tito mengatakan, koordinasi dilakukan bersama BPS dan Kantor Staf Presiden (KSP) agar setiap kebijakan intervensi di daerah berbasis data. Melalui rapat mingguan, pemerintah dapat segera mengetahui wilayah mana yang menghadapi tekanan harga paling tinggi dan apa penyebabnya.

    “Setiap Senin kami rapat dengan BPS dan KSP. Dari data itu, kami tahu daerah mana yang inflasinya tinggi, komoditas apa penyumbangnya, dan apa langkah korektifnya. Biasanya kami dorong operasi pasar, distribusi barang, atau kerja sama antar daerah,” tuturnya.

    Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas harga. Ia meminta agar kepala daerah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi juga menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih strategis dan berorientasi pada ketahanan pangan.

    “Pemerintah daerah harus proaktif. Misalnya, mempercepat realisasi belanja produktif di sektor pangan dan logistik, memperkuat rantai pasok, dan memanfaatkan APBD untuk subsidi transportasi komoditas strategis. Semua langkah itu penting agar harga tetap stabil,” kata Tito.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam sidang kabinet, ia mengapresiasi kerja keras kementerian dan pemerintah daerah yang berhasil menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

    “Inflasi kita berhasil dijaga di sekitar 2 persen, salah satu yang terendah di G20. Ini hasil kerja bersama antara pusat dan daerah,” ujar Prabowo.

    Presiden juga menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kesinambungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor yang perlu terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Hal senada juga disampaikan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho. Ia menilai peran Kemendagri di bawah komando Tito Karnavian kini menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    Ia menyebut, reposisi peran Kemendagri sebagai koordinator pengendalian inflasi daerah merupakan langkah krusial dalam sistem fiskal Indonesia.

    “Selama ini, inflasi sering dianggap urusan moneter atau fiskal pusat, padahal sebagian besar penyebab inflasi bersifat nonmoneter — seperti rantai pasok dan struktur belanja daerah,” ujar Wisnu.

    Menurutnya, pergeseran peran Kemendagri dari birokrasi administratif menjadi pengarah kebijakan fiskal daerah menandai perubahan penting dalam tata kelola ekonomi nasional.

    Wisnu menilai, pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sederet Catatan Aliansi Ekonom Terhadap Pencapaian Ekonomi Prabowo-Gibran

    Sederet Catatan Aliansi Ekonom Terhadap Pencapaian Ekonomi Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Ekonom Indonesia menilai arah kebijakan ekonomi nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan perbaikan mendasar.

    Aliansi menilai capaian yang ada lebih mencerminkan konsolidasi kekuasaan ketimbang konsolidasi kebijakan. Mereka mempertanyakan klaim stabilitas yang kerap disampaikan pemerintah 

    “Fondasi ekonomi justru menunjukkan tanda-tanda keletihan struktural: produktivitas menurun, daya beli masyarakat melemah, kapasitas fiskal menyempit, dan kesenjangan melebar,” tulis Aliansi dalam pernyataan resminya, Selasa (21/10/2025).

    Aliansi ekonom Indonesia adalah gabungan dari ratusan ekonom dari berbagai universitas. Mereka sebelumnya pernah memberikan desakan kepada pemerintah. Aliansi ini juga pernah menemui pemerintah untuk menyampaikan tujuh desakan ekonominya. 

    Aliansi mengutip laporan Indonesia Economic Outlook Q3-2025 yang diterbitkan oleh LPEM FEB UI. Dalam laporan itu, disoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur, hingga perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Mereka pun menyoroti dua akar persoalan utama yang belum terselesaikan, yakni misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan. Keduanya dinilai terus melahirkan kebijakan tidak efisien, melemahkan kapasitas negara dalam melayani publik, serta menurunkan kepercayaan terhadap arah pembangunan.

    Aliansi kembali mengingatkan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang sudah disampaikan pada akhir September lalu, yang ditandatangani oleh 452 ekonom dan praktisi. Mereka mengungkap sejumlah catatan kritis.

    Pertama, anggaran nasional dinilai masih tidak proporsional karena lebih banyak diarahkan ke proyek padat modal ketimbang pelayanan dasar di daerah. Penurunan transfer ke daerah disebut mempersempit ruang fiskal bagi pemerintah daerah, sementara program makan bergizi gratis yang menjadi ikon pemerataan gizi justru dinilai bermasalah dalam perencanaan dan pengawasan.

    Kedua, Aliansi menyoroti lemahnya independensi lembaga teknokratis seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat intervensi politik. Kondisi ini dianggap menggerus kredibilitas data dan kebijakan publik.

    Ketiga, menyangkut dominasi negara dalam ekonomi lokal, terutama ekspansi BUMN dan lembaga militer yang dinilai mempersempit ruang usaha kecil dan menengah. Aliansi menilai langkah ini menimbulkan ketimpangan karena memperkuat entitas besar yang terafiliasi kekuasaan.

    Keempat, pelemahan iklim usaha. Peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global turun dari posisi 27 pada 2024 menjadi 40 pada 2025, seperti dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025.

    “Meski pemerintah banyak berbicara soal reformasi izin dan digitalisasi perizinan, praktik di lapangan menunjukkan hambatan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum masih tinggi, sementara praktik mafia perizinan dan kuota tetap marak,” tulis Aliansi.

    Kelima, dari sisi sosial, rasio Gini meningkat dari 0,38 menjadi 0,40 dan ketimpangan wilayah memburuk. Aliansi mendesak pemerintah berani menerapkan kebijakan redistributif, termasuk reformasi perpajakan dan subsidi tepat sasaran.

    Keenam, pengambilan keputusan fiskal dan moneter disebut masih dipengaruhi tekanan politik, bukan bukti empiris. Aliansi menilai program populis dijalankan tanpa analisis keberlanjutan fiskal yang jelas.

    Ketujuh, mereka menyoroti konflik kepentingan di sektor strategis seperti energi dan tambang, termasuk meningkatnya peran militer dan kepolisian dalam proyek ekonomi dan sipil tanpa mekanisme akuntabilitas.

    Aliansi menutup pernyataannya dengan menyerukan reformasi institusi, tata kelola yang bersih, efisien, dan berpihak pada produktivitas rakyat. Mereka menggarisbawahi bahwa janji kemandirian ekonomi tidak dapat diwujudkan melalui proyek mercusuar atau retorika politik.

    “Tanpa pembenahan atas dua akar masalah—misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara—Indonesia akan terjebak dalam pertumbuhan semu yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tatanan sipil yang demokratis. Tanpa keberanian pembenahan nyata, janji kemandirian ekonomi hanyalah ilusi retorika belaka,” tutup pernyataan tersebut.

  • Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Terbaru Ada BLT Kesra Rp900.000

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Terbaru Ada BLT Kesra Rp900.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan meluncurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada Oktober 2025.

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti.

    Adapun beberapa program bansos yang akan diberikan pemerintah untuk masyarakat pada bulan Oktober 2025 ini yakni PKH, BPNT, Bansos Beras-Minyak Goreng, dan yang terbaru ada BLT Kesra.

    Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) dicarikan per 20 Oktober 2025 untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) mengatakan bahwa BLT Kesra diberikan untuk 35.046.783 keluarga penerima manfaat.

    Berikut ini daftar bantuan sosial (bansos) yang cair pada Oktober 2025. 

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025

    1. PKH

    Saat ini, pencairan bansos PKH sudah memasuki tahap keempat untuk bulan Oktober-November 2025.

    Pencairan program PKH dilakukan setiap tahun, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah besaran bantuan yang diterima per tahun:

    – Anak usia dini (0-6 tahun) dan ibu hamil: Rp3.000.000
    – Siswa SD: Rp900.000
    – Siswa SMP: Rp1.500.000
    – Siswa SMA: Rp2.000.000
    – Lansia dan penyandang disabilitas: Rp2.400.000

    2. Program Sembako (BPNT)

    Pemerintah memberikan bantuan sembako senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    Namun, pencairan BPNT dilakukan langsung dalam tiga bulan. Sehingga penerima manfaat akan mendapat uang tunai dengan total Rp600.000.

    3. Beras 10 kg dan Minyak Goreng 2 liter

    Presiden Prabowo Subianto resmi memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Oktober—November 2025.

    Selain beras 10 kilogram, juga direncakan akan ditambahkan pula dengan minyak goreng 2 liter setiap bulannya.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah bersiap untuk program prorakyat tersebut dan ditargetkan pada Oktober akan mulai dijalankan. Dia memastikan paket bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng berkualitas baik.

    Adapun, bantuan pangan beras dua bulan Oktober dan November itu diberikan dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari Ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kami siapkan yang baik buat masyarakat kita,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, penerima manfaat bantuan pangan 10 kilogram beras ini akan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    4. KKS

    KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera juga akan diberikan oleh pemerintah untuk bulan Oktober 2025.

    Bansos ini diberikan khusus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mencairannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara.

    5. BLT Kesra

    BLT Kesra diberikan untuk 3 bulan ke depan yakni pada Oktober-Desember 2025. Di mana pencairan dijadwalkan mulai Senin 20 Oktober 2025.

    Pemerintah akan langsung menyalurkan BLT Kesra kepada penerima melalui bank-bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) dan PT Pos Indonesia.

    Besaran BLT Kesra per bulan sejumlah Rp300.000, di mana akan diberikan langsung selama tiga bulan. Sehingga penerima BLT Kesra 2025 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000.

    Cek Daftar Penerima Bansos…

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Awasi Realisasi APBD di Daerah

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Awasi Realisasi APBD di Daerah

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah. Langkah ini penting karena belanja pemerintah merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, selain kontribusi dari sektor swasta.

    Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pengarahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan di antaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    Tito menambahkan, belanja pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi sektor swasta agar lebih hidup. Karena itu, Kemendagri selaku pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah melakukan langkah pengawasan.

    “Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan baik pendapatan maupun belanja,” jelasnya.

    Ia menyoroti adanya ketimpangan antara provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola APBD hingga 17 Oktober 2025. Misalnya dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, angka pendapatannya mencapai 109,56%, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61%.

    Kendati demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya di bawah 50%. Begitu pula dalam hal realisasi belanja, capaian masing-masing daerah masih beragam.

    “Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang,” tuturnya.

    Selain itu, Tito mengingatkan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregat dari kerja seluruh Pemda dan pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta para kepala daerah menjaga agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing berada di atas rata-rata nasional.

    Tito juga memaparkan adanya uang yang tersimpan di rekening kas daerah. Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor penyebab lambatnya realisasi belanja daerah, mulai dari proses lelang yang tertunda, sistem e-Katalog yang belum optimal, hingga pergantian kepala dinas yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Beberapa daerah juga menahan pembayaran hingga akhir tahun atau menunggu penyelesaian administrasi proyek.

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Pemda agar bijak dalam mengelola anggaran. Ia mengingatkan Pemda untuk memanfaatkan anggaran guna membantu perekonomian di daerah. Anggaran yang disimpan hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan rutin.

    “Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah,” ujarnya.

    Ia meminta Pemda mengakselerasi belanja produktif dan tidak menunggu realisasi di akhir tahun. Pemda juga diimbau menjaga tata kelola dan integritas kepercayaan publik maupun investor.

    “Sekali hilang (kepercayaannya), membangunnya butuh waktu lama,” imbuh Purbaya.

    Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, para gubernur, bupati, serta wali kota.

    (anl/ega)

  • Angka Kemiskinan di Bojonegoro Turun Lagi, Program GAYATRI dan KOLEGA Jadi Penopang Utama

    Angka Kemiskinan di Bojonegoro Turun Lagi, Program GAYATRI dan KOLEGA Jadi Penopang Utama

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada September 2025 tercatat sebesar 11,49 persen, turun dari 11,69 persen pada tahun 2024. Penurunan ini setara dengan 2.430 jiwa.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengklaim, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari berbagai program strategis yang digagas oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

    Program-program tersebut menyasar peningkatan pendapatan keluarga, penguatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penurunan kemiskinan juga didorong oleh sinergisitas antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat.

    “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, sinergi, keterbukaan, dan kolaborasi yang baik sangat dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan di Bojonegoro,” ujar Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Senin (20/10/2025).

    Salah satu program unggulan Pemkab Bojonegoro adalah Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) yang pada tahap awal menyasar 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui APBD 2025. Program ini akan diperluas melalui P-APBD dengan target penerima yang lebih besar.

    “Berdasarkan data lapangan, 70 hingga 90 persen peserta telah mulai produksi dengan estimasi keuntungan bulanan antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu,” jelas Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro, Fajar Dwi Nurrizki.

    Selain GAYATRI, Pemkab juga menjalankan program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA) yang menyasar 415 KPM pada 2025 dan 335 KPM pada 2026, dengan total penerima manfaat mencapai 750 keluarga.

    Program lain seperti Domba Kesejahteraan, yang dimulai pada 2023, juga menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 1.320 keluarga telah menerima 2.640 ekor domba, dengan populasi ternak saat ini mencapai 3.070 ekor. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp8,2 miliar selama dua tahun.

    Selain program pemberdayaan ekonomi berbasis peternakan, bantuan sosial di bidang pendidikan juga terus digencarkan. Melalui program beasiswa Scientist dan Sepuluh Sarjana per Desa, Pemkab telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada lebih dari 5.000 penerima manfaat pada 2025. Program ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

    Sementara itu, pembangunan infrastruktur desa juga menjadi prioritas utama. Melalui alokasi anggaran sebesar Rp757 miliar, Pemkab menyalurkan dana langsung ke desa-desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Proses verifikasi dokumen masih berlangsung dengan target pembangunan yang merata di seluruh wilayah Bojonegoro.

    Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, angka kemiskinan tercatat 12,18 persen (153.250 jiwa), menurun menjadi 11,69 persen (147.330 jiwa) pada 2024, dan kembali turun menjadi 11,49 persen (144.900 jiwa) pada 2025. [lus/kun]

  • Bahlil Kaget Ada 22.000 Sumur Minyak di Belakang Rumah Warga Musi Banyuasin – Page 3

    Bahlil Kaget Ada 22.000 Sumur Minyak di Belakang Rumah Warga Musi Banyuasin – Page 3

    Sebelumnya, Bahlil telah melegalkan 45.000 sumur rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Mengacu aturan tersebut, sumur rakyat berhak dikelola oleh koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar lokasi.

    Bahlil lantas mengajak masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam mengelola sumur rakyat. Dengan iming-iming pendapatan lebih besar dibanding aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat.

    Berdasarkan hasil diskusinya dengan rekam di lapangan, Bahlil menyebut satu sumur bisa menghasilkan minyak antara 3-5 barel per hari.

    “Taruhlah 3 barel. Satu barel itu 159 liter ya, berarti kalau dia 3 barel jadi 477 liter,” jelasnya dalam acara penandatanganan MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

    Hasil produksi tersebut nantinya akan dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sekelas Pertamina, dengan nilai 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP).

    “Kalau ICP-nya taruhlah USD 65 (per barel), kali 80 persen, berarti USD 52. Itu dikali Rp 16.500 (asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS), sekitar Rp 2,4 juta (pendapatan sumur rakyat per hari),” bebernya seraya menganalogikan.

     

  • Pemprov optimistis ekonomi Jakarta tumbuh di atas 5 persen

    Pemprov optimistis ekonomi Jakarta tumbuh di atas 5 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta optimistis perekonomian Jakarta terus tumbuh, bahkan mencapai 5,4 hingga 5,6 persen pada akhir 2025, salah satunya karena didukung proyek pengerjaan infrastruktur yang masih berlangsung.

    “Target optimisnya Jakarta 5,4-5,6 (persen). Kalau (pertumbuhan ekonomi) saat ini (triwulan II-2025/secara tahunan) pada angka 5,18 persen, kami optimistis. Selama masih ada kegiatan-kegiatan infrastruktur, itu program padat karya (membuka lapangan kerja),” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

    Di sisi lain, imbuh dia, Pemprov DKI juga mengupayakan berbagai inovasi di luar sektor infrastruktur, termasuk mendorong berbagai konser dan acara berskala besar terus diadakan di Jakarta, mengingat sektor ekonomi kreatif mempunyai peranan dalam ekonomi Jakarta.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan dengan pangsa pasar Jakarta sebesar 16,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan pertumbuhan ekonomi positif 5,18 persen, Jakarta terus menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional.

    Dia mencatat secara struktural, penopang perekonomian Jakarta pun semakin bergeser ke sektor-sektor jasa, terutama pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki besaran 12 persen.

    “Peran sektor-sektor jasa sudah bergeser ke sektor fesyen, role-nya itu lebih dari 56 persen. Kalau pariwisata dan ekonomi kreatif itu sekitar 12 persen, tetapi punya potensi yang sangat besar untuk didorong,” ujar Iwan.

    Perekonomian Jakarta pada triwulan II-2025 (secara tahunan) tumbuh mencapai 5,18 persen, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen.

    Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mengemukakan dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 9,90 persen, diikuti lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (9,79 persen), jasa lainnya (8,31 persen), serta jasa perusahaan (7,62 persen).

    Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 17,26 persen, diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,50 persen seiring peningkatan impor barang modal dan output konstruksi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesan Purbaya ke Kepala Daerah: Kendalikan Inflasi, Kekuasaan Bisa Langgeng – Page 3

    Pesan Purbaya ke Kepala Daerah: Kendalikan Inflasi, Kekuasaan Bisa Langgeng – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengendalikan harga komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), cabai merah dan daging ayam ras menjadi komoditas penyumbang utama inflasi bulanan (month to month/M-to-M): September 2025 terhadap Agustus 2025.

    “Penyumbang utama inflasi, untuk makanan, minuman, tembakau, artinya pangan terutama itu adalah cabai menempati posisi tertinggi, sama dengan daging ayam ras, yaitu 0,13 persen,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10) seperti dilansir Antara.

    Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional pada September 2025 mengalami kenaikan dibanding Agustus, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara year on year. Sedangkan inflasi September 2025 terhadap Agustus 2025 (M-to-M) naik menjadi sebesar 0,21 persen.

    Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

  • Keberpihakan Makin Kuat Kepada Daerah

    Keberpihakan Makin Kuat Kepada Daerah

    Jakarta –

    Wakil Ketua (Waka) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung mengatakan dalam waktu singkat, arah kebijakan fiskal dan pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo mulai menunjukkan pola baru yang dinilai lebih berpihak kepada daerah.

    Dia menyebutkan, saat ini, pemerintah secara sadar membangun arsitektur fiskal baru yaitu menyalurkan lebih banyak anggaran langsung ke daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan.

    “Arsitektur kebijakan fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang makin kuat kepada daerah. Pemerintah mengarahkan agar anggaran tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir langsung ke daerah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    Menurut Tamsil, pergeseran pola alokasi anggaran ini merupakan langkah strategis untuk memastikan manfaat program nasional langsung menyentuh masyarakat di lapisan bawah.

    Di mencontohkan, pada sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan petani mengalami kenaikan signifikan selama setahun terakhir.

    “Data resmi BPS menunjukkan peningkatan NTP sebagai bukti kinerja fiskal yang efektif. Artinya, kebijakan di sektor pertanian yang digawangi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, berhasil menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” tuturnya.

    “Program MBG telah menjadi instrumen fiskal yang menumbuhkan ekonomi daerah. Ia bukan sekadar memberi makan, tetapi memberi hidup bagi ekonomi lokal,” ujar Tamsil.

    Dia menegaskan bahwa arsitektur fiskal pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan arah ideologi pembangunan nasional yang pro rakyat yaitu mengembalikan energi pembangunan ke daerah. Fokus belanja negara didesain pada program dengan daya katrol langsung (direct impact) seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, UMKM, serta program sosial yang terukur manfaatnya.

    Meski keberpihakan fiskal terhadap daerah sudah terlihat jelas, Tamsil mengingatkan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, tanpa tata kelola yang baik, keberpihakan fiskal bisa kehilangan dampak riilnya bagi masyarakat.

    “DPD RI akan terus mengawal agar dana besar yang digelontorkan ke daerah benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Kami mendorong agar daerah berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” tegasnya.

    Tamsil juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan perencanaan daerah. Dia menyebut arah pembangunan nasional yang berpihak pada daerah harus diikuti oleh reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah agar program bisa dieksekusi dengan efektif.

    Dia juga menilai bahwa kekhawatiran sebagian pihak terhadap program nasional yang bersifat preskriptif atau terlalu cepat diimplementasikan tidak sepenuhnya tepat. Justru, kata Tamsil, kondisi ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mencari alternatif pendapatan yang kreatif tanpa membebani rakyat.

    “Ini ruang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kapasitas serta kredibilitasnya dalam mengelola anggaran dan potensi daerah secara lebih produktif,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Tamsil mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan mekanisme reward bagi daerah yang mampu mengoptimalkan anggaran dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah dengan kinerja fiskal yang kredibel akan mendapatkan tambahan transfer ke daerah sebagai bentuk penghargaan atas tata kelola yang baik.

    Menurutnya, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan adanya visi besar dalam mengorkestrasi paradigma fiskal baru yang tidak berhenti di level kementerian.

    “Presiden Prabowo jelas mengusung semangat membangun Indonesia dari pinggiran seperti tertuang dalam Asta Cita, tapi dengan daya eksekusi yang lebih kuat jika dibanding dengan era-era sebelumnya. Dalam satu tahun, fondasinya sudah mulai terbentuk. Tugas kita adalah memastikan keberlanjutan dan pengawasan,” jelasnya.

    Tamsil lantas mengingatkan pentingnya pengawasan dan sinergi lintas lembaga agar penyaluran dana ke daerah berjalan efektif.

    “Keberpihakan ini akan sia-sia jika tidak dibarengi tata kelola yang baik. DPD akan terus mengawal implementasi kebijakan fiskal yang pro-daerah,” kata Tamsil.

    Tamsil Linrung menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo terhadap daerah bukan sekadar retorika politik, tetapi terukur melalui struktur anggaran yang berpihak pada pemerataan.

    “Ini bukan sekadar wacana keberpihakan, tetapi kebijakan nyata yang dapat kita ukur. Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dialirkan ke daerah benar-benar sampai ke rakyat,” tutupnya.

    (ega/ega)

  • Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Survei Poltracking Indonesia mengungkap Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi salah satu menteri dengen kepuasan tertinggi. Dari survei Poltracking periode 3-10 Oktober 2025, Zulhas masuk 8 besar menteri dengan kinerja positif.

    “Menteri Agama, Erick Thohir, Purbaya, diapresiasi positif, kemudian ada AHY di nomor 4, Agus Subiyanto Panglima TNI, Menkes Budi Gunadi Sadikin, lalu ada Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menko Pangan Zulkifli Hasan,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Kinerja Zulhas sebagai Menko Pangan teruji kala dia memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam di sepanjang tahun 2025. Zulhas mengeklaim pemerintah berhasil mencapai swasembada beras.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga November 2025, produksi beras nasional mencapai 33,19 juta ton. Angka ini meningkat 12,62 persen dibandingkan tahun 2024.

    Tidak hanya beras, hasil jagung juga meningkat, yang mencapai 14,54 juta ton atau naik 8,26 persen dibanding tahun lalu.