Kementrian Lembaga: BPS

Jakarta –

Ada yang berubah dalam wajah globalisasi. Dunia yang dulu percaya bahwa perdagangan bebas adalah jembatan menuju kemakmuran kini justru terbelah oleh tembok tarif dan sekat teknologi.

Amerika Serikat dan Tiongkok-dua raksasa yang dulu saling membutuhkan-kini saling mencurigai. Perseteruan dagang yang pernah redup, kembali menyala dengan bara baru: perang atas masa depan ekonomi hijau dan kecerdasan buatan.

Washington menaikkan tarif hingga 100 persen untuk mobil listrik asal Tiongkok, dengan dalih melindungi industri dalam negerinya. Beijing membalas dengan langkah senyap: membatasi ekspor grafit, gallium, dan germanium-bahan yang menjadi darah bagi industri baterai dan chip semikonduktor.

Dunia pun bergetar, sebab yang diguncang bukan hanya harga, melainkan struktur kekuasaan ekonomi global.

Dalam laporan IMF (2025), ketegangan ini diperkirakan memangkas pertumbuhan ekonomi dunia hingga 0,7 persen. Nilai yang tampak kecil di atas kertas, namun sejatinya menggoyang jutaan lapangan kerja dan rantai pasok lintas benua.

AS kini menanggung defisit perdagangan USD 128 miliar terhadap Tiongkok, sementara ekspor Tiongkok ke negara-negara selatan melonjak-pertanda strategi Beijing mengalihkan porosnya ke BRICS, ASEAN, dan Afrika.

Namun perang ini bukan lagi tentang baja atau tekstil, melainkan tentang siapa yang menguasai algoritma dan energi bersih. Tiongkok menguasai 80 persen pasar global baterai kendaraan listrik dan lebih dari 60 persen logam tanah jarang (rare earth) yang jadi bahan dasar chip dan turbin angin.

Sementara AS berupaya mempertahankan supremasi lewat subsidi besar-besaran untuk energi bersih dan pembatasan ekspor teknologi tinggi. Dunia menyaksikan dua raksasa bertarung di medan baru: medan ideologi ekonomi.

Kini globalisasi bergerak dengan wajah lain. Ia tak lagi menebarkan keterbukaan, melainkan menciptakan blok-blok kepentingan yang semakin tertutup. Neo-merkantilisme modern hadir dalam bentuk kebijakan proteksi hijau dan nasionalisme teknologi.

Setiap negara berlomba melindungi rantai pasok kritisnya, seolah dunia kembali ke masa pra-WTO-masa ketika kekuatan diukur dari siapa yang mampu memproduksi sendiri dan menutup diri dari risiko luar. Dunia menjadi cermin retak tempat keadilan ekonomi global dipertaruhkan.

Bagi negara berkembang, situasi ini adalah ujian kebijakan. Banyak yang tergoda mengikuti pola proteksionisme, padahal tanpa kesiapan industri dan riset, proteksi hanya memperlambat pembelajaran.

ASEAN, termasuk Indonesia, seharusnya tidak sekadar menjadi arena rebutan, tetapi menjadi arsitek tata niaga baru yang lebih seimbang. Perdagangan harus dipandang bukan sebagai kompetisi tanpa batas, melainkan sebagai ekosistem kolaboratif berbasis teknologi dan keberlanjutan.

Indonesia berada tepat di tengah badai itu. Menurut BPS (April 2025), impor nonmigas dari Tiongkok mencapai USD 25,77 miliar, hampir 40 persen dari total impor nasional. Sebaliknya, ekspor kita ke sana hanya USD 18,9 miliar, sebagian besar bahan mentah.

Kita masih berdiri di ujung rantai nilai global, menambang lebih banyak daripada mencipta. Di saat negara lain menyiapkan pabrik chip, kita baru menyiapkan gudang bijih nikel.

Padahal, sejarah jarang memberi peluang kedua. Ketika perusahaan global menjalankan strategi China+1 untuk mencari lokasi produksi baru, Indonesia seharusnya menjadi magnet alami: kaya sumber daya, berpenduduk muda, dan berada di jantung ASEAN. Tapi peluang itu tak akan berarti tanpa reformasi struktural: penyederhanaan regulasi, investasi di riset, dan keberanian membangun ekosistem industri hijau.

Kita perlu menyiapkan strategi baru-bukan sekadar menunggu investasi datang, melainkan menciptakan daya saing berbasis value creation. Pemerintah perlu berani mengubah paradigma hilirisasi: dari sekadar mengolah bahan mentah menjadi alat diplomasi ekonomi yang menghubungkan industri dalam negeri dengan rantai pasok global. Indonesia harus menjadi simpul, bukan hanya sumber.

Perang dagang ini sejatinya adalah panggung besar untuk menilai siapa yang siap melangkah ke era baru. Dunia tak lagi diatur oleh tarif semata, tetapi oleh inovasi, efisiensi, dan kecerdasan buatan. Mereka yang menguasai teknologi akan menguasai rantai pasok; mereka yang hanya mengandalkan bahan mentah akan tertinggal dalam sejarah.

Kita perlu keluar dari logika lama-bahwa kekayaan alam cukup untuk menjamin masa depan. Yang menentukan bukan apa yang ada di perut bumi, melainkan apa yang tumbuh di kepala manusia. Indonesia harus menyiapkan diri menjadi produsen nilai tambah, bukan sekadar pemasok bahan mentah.

Mungkin inilah waktunya Indonesia mengambil posisi yang lebih berani: menjadi jembatan antara dua raksasa, bukan korban tarik-menarik di antara keduanya. Dengan diplomasi ekonomi yang cerdas, kita bisa memanfaatkan kebijakan proteksi mereka sebagai ruang inovasi bagi diri sendiri. Sebagaimana Jepang pascaperang dan Korea pada era 1980-an, kita bisa menulis narasi kebangkitan melalui teknologi, bukan sekadar perdagangan.

Jika perang dagang ini adalah pertarungan dua raksasa, maka negara seperti kita adalah para penonton yang punya pilihan: sekadar menatap atau mulai menulis naskah sendiri. Namun sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani melangkah keluar dari ketakutan. Setiap krisis menyimpan biji peluang, setiap guncangan global membuka celah bagi bangsa yang mau berinovasi.

Dunia boleh terbelah antara Washington dan Beijing, tetapi masa depan tidak akan menunggu mereka saja. Ia akan berpihak kepada yang berpikir cepat, berinvestasi dalam pengetahuan, dan menolak tunduk pada nasib.

Mungkin, di antara riuh mesin dan senyap pasar dunia, Indonesia sedang menulis babnya sendiri. Sebuah kisah kecil di tengah panggung besar-tentang bangsa yang mencoba berdiri tegak di antara dua bayang raksasa, menatap masa depan dengan kepala tegak, dan berkata pelan: kami tidak ingin hanya menjadi pasar, kami ingin menjadi pemain.

Edi Setiawan. Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA.

(rdp/imk)