Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Ekonom: Afrika Berpotensi Jadi Pasar Baru Produk Tekstil hingga Furnitur RI

    Ekonom: Afrika Berpotensi Jadi Pasar Baru Produk Tekstil hingga Furnitur RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Potensi perdagangan Indonesia dengan Afrika makin kuat seiring dengan dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalin perjanjian dagang preferensial (PTA) atau comprehensive economic partnership agreement (CEPA). 

    Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai Afrika memiliki potensi besar menjadi pasar alternatif bagi produk unggulan Indonesia, seperti tekstil, batik, makanan instan, dan furnitur yang berpeluang tinggi menembus pasar benua tersebut.

    “Banyak produk Indonesia yang sebenarnya high demand di Afrika, seperti tekstil dan batik. Saya sendiri pernah menawarkan batik ke teman-teman di Afrika dan mereka sangat tertarik, apalagi di Afrika Selatan,” ujar Andry saat ditemui di Kantor Bisnis Indonesia, dikutip Jumat (24/10/2024). 

    Dia menambahkan, contoh sukses seperti merek Indomie menunjukkan bahwa produk Indonesia mampu diterima luas di pasar Afrika. Selain sektor makanan, produk padat karya seperti furnitur dan tekstil juga dinilai berpeluang besar berkembang.

    Namun, Andry mengingatkan pentingnya memperhatikan situasi sosial politik di tiap negara tujuan. Hal tersebut perlu diantisipasi oleh para trade attaché atau perwakilan dagang Indonesia di kedutaan Afrika.

    Di samping itu, pasar Afrika memang dinilai menggiurkan. Namun, belum bisa sepenuhnya menggantikan Amerika Serikat di tengah era kebijakan tarif tinggi. 

    Kendati demikian, Andry meyakini pasar Afrika bisa menjadi langkah diversifikasi dan sumber pasar baru bagi ekspor Indonesia. 

    “Belum mengalihkan, tapi paling tidak menjadi diversifikasi dan sumber pasar yang baru,” pungkasnya. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke Afrika Selatan pada 2023 adalah US$843,11 juta. Data lain menunjukkan bahwa komoditas ekspor utama Indonesia ke Afrika Selatan adalah lemak dan minyak hewan, dengan nilai sebesar US$390,65 juta pada 2023.

    Pada 2024, total perdagangan mencapai US$2,41 miliar dengan ekspor Indonesia US$790,40 juta dan impor dari Afrika Selatan US$1,62 miliar.

    Sementara itu, pada periode Januari–Agustus 2025, total perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan adalah sekitar US$1,42 miliar, dengan ekspor Indonesia senilai US$690,60 juta dan impor US$732,10 juta.

    Produk ekspor utama Indonesia adalah lemak dan minyak hewan (termasuk minyak sawit), sedangkan impor utamanya meliputi besi, baja, bijih, terak, abu, serta pesawat terbang dan suku cadangnya.

  • Mensos kunjungi Balai Kota, bahas program strategis dengan Pramono

    Mensos kunjungi Balai Kota, bahas program strategis dengan Pramono

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas sejumlah program strategis bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo pada Jumat.

    “Kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo yang memerlukan kolaborasi dengan Pak Gubernur. Utamanya, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan salah satu pembahasan yang dilakukan dengan Pramono, yaitu terkait pembaruan data masyarakat penerima bantuan sosial, karena dianggap penting dan krusial demi penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.

    Menurut dia, selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia. Untuk itu, pada Februari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menyebutkan seluruh data yang dimiliki oleh pemerintah kini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk data pemerintah daerah.

    Gus Ipul mengatakan aturan itu diharapkan dapat membuat data semakin akurat dan seluruh instansi berpedoman pada data yang sama.

    Selain itu, bersama dengan Pramono, dia juga membahas program pemberdayaan masyarakat.

    “Kami nanti akan tindak lanjuti dengan pertemuan tim untuk membuat target-target, di mana setiap tahunnya mungkin ada sekian keluarga penerima bansos (bantuan sosial) naik kelas. Mereka tidak lagi menerima bansos, tapi naik menjadi program-program pemberdayaan,” kata Gus Ipul.

    Dia menambahkan pertemuan itu turut membahas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), seperti bantuan sembako yang menyasar lebih dari 350.000 penerima hingga Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 133.000 keluarga penerima manfaat.

    “Di akhir tahun ini, Bapak Presiden menambahkan lagi bansos atau bantuan langsung tunai sementara, jumlahnya 347.000 lebih. Sehingga di akhir tahun ini, kita memberikan bansos untuk Daerah Khusus Jakarta kepada 617.000 lebih keluarga penerima manfaat dengan total anggaran lebih dari Rp500 miliar,” jelas Gus Ipul.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia-Brasil Pererat Kerja Sama Dagang Jelang KTT ASEAN

    Indonesia-Brasil Pererat Kerja Sama Dagang Jelang KTT ASEAN

    Jakarta –

    Indonesia kembali mencuri perhatian jelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur akhir pekan ini. Usai menerima kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Jakarta, Rabu (22/10) lalu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva kini menandatangani serangkaian kesepakatan penting di bidang minyak, gas, listrik, teknologi, pertambangan, dan pertanian.

    Dalam konferensi pers bersama, Lula menyoroti rendahnya volume perdagangan bilateral antara kedua negara. “Bagaimana mungkin dua negara penting di dunia, seperti Indonesia dan Brasil, yang total populasinya hampir 500 juta, hanya memiliki nilai perdagangan 6 miliar dolar AS? Ini tidak cukup bagi Indonesia, dan juga tidak cukup bagi Brasil,” katanya.

    Presiden Prabowo menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi. “Saya percaya ini akan memperkuat hubungan kita dan akan membuat ekonomi kita serta ekonomi Amerika Latin tumbuh dengan cepat,” ujarnya. Prabowo juga menyebut Indonesia dan Brasil sebagai “dua kekuatan ekonomi baru yang sedang naik” yang harus “meningkatkan perdagangan.”

    Kesepakatan dagang Indonesia-Brasil

    Pertemuan ini menandai dorongan konkret menuju perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan blok Mercosur, yang terdiri dari Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, dan Uruguay. Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia memperluas hubungan di Amerika Selatan setelah menandatangani perjanjian perdagangan dengan Peru pada Agustus lalu.

    Selain itu, Indonesia bergabung dengan blok BRICS sejak Januari, di mana Brasil juga merupakan anggota. Brasil sendiri telah memperdalam hubungan dengan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, sementara partisipasi Lula di KTT ASEAN di Malaysia menjadi bukti meningkatnya keterlibatan politik Brasil di kawasan ini.

    Total perdagangan antara kedua negara dari Januari hingga Agustus tercatat sebesar 4,3 miliar dolar AS menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. Angka ini menunjukkan potensi besar bagi peningkatan kerja sama ekonomi bilateral di masa mendatang.

    Negosiasi Dagang Cina-AS di Tengah KTT ASEAN

    Di tengah KTT ASEAN, Cina dan Amerika Serikat melanjutkan putaran kelima negosiasi perdagangan yang berlangsung di Malaysia dari 24 hingga 27 Oktober. Wakil Perdana Menteri Cina, He Lifeng, memimpin delegasi, sementara Amerika Serikat diwakili oleh Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Pertemuan ini menjadi lanjutan dari ketegangan tarif yang meningkat sejak April, di mana kedua negara sebelumnya saling mengenakan tarif lebih dari 100 persen untuk produk masing-masing.

    Pertemuan bilateral ini juga bersinggungan dengan agenda KTT ASEAN, yang menunjukkan bagaimana dinamika regional dan global saling terkait. Selain sebagai ajang diplomasi multilateral, negosiasi Cina-AS menegaskan peran Asia Tenggara sebagai titik strategis bagi penyelesaian sengketa perdagangan dunia.

    India Absen, Ketegangan Perdagangan Global Meningkat

    Perdana Menteri India Narendra Modi memutuskan untuk tidak hadir secara langsung di KTT ASEAN dan mengikuti pertemuan secara virtual. Keputusan ini membuatnya absen dari kemungkinan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya dijadwalkan di Malaysia. Ketidakhadiran ini menjadi sorotan, karena hubungan India-AS tengah mengalami pendinginan akibat kebijakan tarif yang kontroversial.

    Kepada publik, Modi menyatakan bahwa partisipasinya secara daring tetap memungkinkan India untuk aktif dalam pembahasan isu regional. Sementara itu, ketegangan perdagangan memuncak setelah Trump menaikkan tarif impor India hingga 50 persen, termasuk penalti untuk minyak Rusia. Trump menuding pembelian minyak Rusia mendanai perang di Ukraina, sementara India menekankan keputusan energi mereka murni berdasarkan kepentingan nasional.

    Juru bicara pemerintah India menegaskan bahwa panggilan telepon antara Modi dan Trump hanya membahas ucapan selamat Diwali dan isu kontra-terorisme, tanpa menyentuh soal energi. Media India melaporkan bahwa perusahaan minyak domestik tengah menyesuaikan strategi pembelian minyak Rusia sesuai pedoman pemerintah, termasuk Reliance Industries, salah satu importir terbesar di India.

    Langkah Modi untuk hadir secara virtual menunjukkan bahwa India tetap ingin menjaga peran strategisnya di ASEAN, meski hubungan bilateral dengan AS sedang mengalami tekanan. Keputusan ini sekaligus mencerminkan dinamika diplomasi regional di tengah konflik perdagangan global.

    ASEAN sambut anggota baru: Timor Leste

    KTT ASEAN akhir pekan ini juga menjadi momen bersejarah bagi Timor Leste. Negara termuda di Asia Tenggara ini akan resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN setelah mengajukan keanggotaan sejak 2011 dan mendapat status pengamat pada 2022. Presiden Jose Ramos-Horta menyebut, “jalan menuju ASEAN lebih sulit daripada jalan menuju surga.”

    Timor Leste, yang memiliki ekonomi sekitar 2 miliar dolar AS dan masih sangat bergantung pada cadangan minyak dan gas, berharap keanggotaan ASEAN dapat memberi legitimasi politik dan memperluas jaringan dukungan diplomatik dan ekonomi. Perdana Menteri Xanana Gusmao menekankan pentingnya integrasi ekonomi, meski para analis memperingatkan bahwa produktivitas rendah dan tata kelola yang masih terbatas dapat membatasi manfaat ekonomi.

    ASEAN Secretary General Kao Kim Hourn menambahkan, keanggotaan ini akan “memperkuat suara Timor Leste di forum internasional sekaligus mengamankan kepentingan strategisnya melalui jaringan dukungan diplomatik dan ekonomi yang sudah ada.”

    Dinamika politik dan ekonomi ASEAN

    Perubahan anggota dan pertemuan bilateral ini menyoroti peran strategis ASEAN di kancah global. Malaysia sebagai tuan rumah menekankan pentingnya solidaritas regional, sementara para pemimpin ASEAN melihat bagaimana blok ini dapat mendukung anggota baru seperti Timor Leste dalam memperkuat posisi politik dan ekonomi.

    Di saat yang sama, pertemuan bilateral seperti Indonesia-Brasil dan Cina-AS menunjukkan bagaimana dinamika global turut memengaruhi kebijakan perdagangan dan diplomasi regional. Dengan latar belakang ini, KTT ASEAN menjadi arena krusial bagi negara-negara anggota untuk menyeimbangkan kepentingan domestik, regional, dan global.

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Alasan Produksi Kakao Lokal Merosot 65% dalam 2 Dekade – Page 3

    Alasan Produksi Kakao Lokal Merosot 65% dalam 2 Dekade – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Produksi kakao Indonesia anjlok dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data International Cocoa Organization (ICCO) tahun 2025, produksi kakao nasional saat ini hanya mencapai 200.000 ton, turun tajam dari hasil produksi 2005-2006 yang mencapai 590.000 ton.

    Kondisi ini menandakan penurunan produktivitas yang cukup serius di sektor perkebunan kakao nasional. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan RI, Widiastuti, menyebut penurunan tajam ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.

    Dalam sambutan di acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025, Kamis, 23 Oktober 2025, ia menuturkan, kondisi ini berdampak pada ketersediaan bahan baku kakao dalam negeri. Demi memenuhi kebutuhan industri pengolahan atau grinding nasional, Indonesia pun impor biji kakao.

    “Berdasarkan data ICCO tahun 2025, produksi kakao Indonesia mencapai 200.000 ton per tahun, menurun dari sekitar 590.000 ton di tahun 2005 atau 2006, dan penurunan ini mengakibatkan Indonesia harus impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri grinding di dalam negeri,” ujar Widiastuti, dikutip Jumat, (24/10/2025.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diambil pada 2025, volume impor biji kakao Indonesia pada 2024 mencapai 157.000 ton. Padahal, Indonesia masih tercatat sebagai produsen kakao peringkat ketujuh dunia. Situasi ini dinilai ironi karena potensi produksi yang besar belum diimbangi dengan peningkatan produktivitas di lapangan.

    Widiastuti menjelaskan, penurunan produksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, serta usia tanaman yang sudah tua. Keterbatasan lahan produktif dan perawatan kebun yang belum optimal turut memperparah situasi ini.

    “Keterbatasan yang masih terbatas, berarti sangat terbatas sekali,” ujarnya.

    Ia juga menekankan, tantangan di sektor hulu selama ini jarang menjadi perhatian serius.

  • Pakar Soroti Sinyal Palsu Ekspansi PMI Manufaktur, Kinerja Tumbuh Lambat

    Pakar Soroti Sinyal Palsu Ekspansi PMI Manufaktur, Kinerja Tumbuh Lambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar menyoroti kinerja industri nasional yang masih melemah sehingga belum optimal berkontribusi terhadap ekonomi nasional. Terlebih, Indonesia dinilai terlalu terpaku dengan data sementara. 

    Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan mencontohkan ketika PMI manufaktur sempat naik ke level 51,5 pada September 2025 banyak yang menilai kinerja industri telah pulih. Namun, indeks tersebut turun ke 50,4 pada Agustus 2024. 

    “Enggak, kita kan harus jujur dong, itu kan karena Donald Trump mau naikin tarif, pengusaha kita ketakutan kemudian dia beli barang cepat kemudian dimasukkan dalam PMI kita. Seolah-olah kita industri kita hebat, naik,” kata Syahganda dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (23/10/2025). 

    Di sisi lain, dia juga menyoroti rasio investasi terhadap penciptaan lapangan kerja yang terus menurun. Kondisi ini menggambarkan pemerintah fokus pada industri padat modal yang mendorong nilai ketimbang efek terhadap lapangan pekerjaan. 

    Dalam catatannya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setiap investasi Rp1 triliun dapat menyerap tenaga kerja 4.000 orang. Kemudian pada era Presiden Joko Widodo turun hanya menciptakan 1.000 lapangan pekerjaan. 

    “Selama ini kita sudah masuk Rp1.400 triliun investasi, sudah menyerap 1,9 juta tenaga kerja. Itu cuma 700 orang per Rp1 triliun, artinya kita tetap masih fokus di padat modal,” tuturnya. 

    Menurut Syahganda, investasi padat modal dan investasi padat karya harus seimbang guna menghasilkan efek ganda yang lebih maksimal.

    Dalam hal ini, dia mendorong pemerintah untuk membenahi data-data pendukung perekonomian. Dia menyoroti kehebatan China di era Zhu Rongji berkuasa lantaran berhasil dalam 2 tahun merapikan data. 

    “Di Indonesia kan tidak, orang tetap bermain di data untuk flexing dan lain-lain, ini yang harus kita hati-hati,” tuturnya. 

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,60% secara tahunan pada triwulan II/2025, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. 

    Meski begitu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai bahwa pertumbuhan tersebut belum mencerminkan pemulihan yang merata di seluruh sektor industri. 

    Dia menyebut beberapa sektor besar justru bergerak lambat dan perlu perhatian khusus dari pemerintah.

    “Sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian, yang share-nya besar buat ekonomi itu tumbuhnya masuk di kuadran yang tumbuh sangat lambat,” ujar Andry dalam kesempatan yang sama. 

    Menurut Andry, fokus pemerintah ke depan perlu diarahkan pada percepatan investasi dan deregulasi untuk memperkuat struktur industri nasional, bukan hanya pada perbaikan angka di permukaan.

  • Prabowo Tegaskan RI-Brasil Dukung Gencatan Senjata di Palestina dan Ukraina

    Prabowo Tegaskan RI-Brasil Dukung Gencatan Senjata di Palestina dan Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo menegaskan sikap RI dan Brasil sama dalam mendukung gencatan senjata di Palestina dan Ukraina.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan bersama atau joint press statement di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Prabowo memastikan pemerintah RI dan Brasil saling dukung dalam sikap politik internasional.

    “Saya kira itu kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan dua negara mendorong solusi perdamaian dalam serangan terhadap Palestina dan Ukraina. Ia mendukung solusi dua negara atau two-state solution untuk menyelesaikan permasalahan Palestina.

    “Di masalah Palestina, sama di masalah Ukraine, kita ingin gencatan senjata cepat, kita ingin perdamaian yang real, menuju ke solusi politik yaitu solusi dua negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” katanya.

    Diketahui, RI dan Brasil menyepakati delapan MoU dalam pertemuan tersebut. MoU ditandatangani para menteri, kepala lembaga hingga direktur perusahaan BUMN atau swasta yang disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Lula.

    Adapun berikut delapan kerja sama yang ditandatangani pemerintah/swasta antara RI-Brasil:
    1.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama Energi dan Pertambangan.
    2.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama Sains Teknologi dan Inovasi
    3.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama dalam Tindakan Sanitari dan Fitosanitari dan Sertifikasi
    4.⁠ ⁠Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik Indonesia dan Institute Geography dan Statistik Brasil tentang Kerja Sama di Bidang Statistik
    5.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS
    6.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan J&F S.A Brazil
    7.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Pertamina dan Fluxus
    8.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara KADIN dan APEX tentang kerja sama promosi dagang

    Halaman 2 dari 2

    (fca/rfs)

  • Sekda Sidoarjo Minta TPPS Kolaboratif Tangani Akar Masalah Stunting Secara Terpadu

    Sekda Sidoarjo Minta TPPS Kolaboratif Tangani Akar Masalah Stunting Secara Terpadu

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berkolaborasi, bersinergi dan berkomitmen menangani akar masalah stunting guna percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo.

    “Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena angka stunting di Sidoarjo pernah turun dari 16,1 persen menjadi 8,4 persen. Namun, data terbaru menunjukkan adanya kenaikan menjadi 10,6 persen. Ini menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi kita semua untuk bekerja lebih keras,” ujarnya saat membuka acara dalam rapat koordinasi rembuk stunting yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Kamis (23/10/2025).

    Fenny juga menyoroti pentingnya validitas data di lapangan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. “Data yang akurat menjadi dasar dari setiap langkah. Karena itu, kami berharap BPS dan seluruh tim di lapangan memastikan sinkronisasi data berjalan baik,” terang Sekda.

    Ia menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting juga memiliki kaitan erat dengan peningkatan Human Capital Index (HCI), yang menjadi tolok ukur pembangunan manusia di masa depan.

    “Stunting bukan hanya masalah gizi, tetapi juga investasi kedepan untuk generasi emas. Keberhasilan menurunkan angka stunting akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk evaluasi dan penguatan strategi percepatan penurunan stunting di daerah.

    “Rapat ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta sejalan dengan regulasi BKKBN yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam penanganan stunting,” ujarnya.

    Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo harus dilakukan secara efektif, terkoneksi, dan, terintegrasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

    “Permasalahan stunting tidak bisa diselesaikan hanya dari satu sisi. Diperlukan kerja bersama agar solusi yang diterapkan benar-benar menyentuh akar masalah,” imbuhnya.

    Heni berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, memperluas jangkauan intervensi, serta memastikan program-program pencegahan stunting berjalan efektif hingga ke tingkat desa.

    “Mari kita bersama-sama mengejar penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo,” tutupnya. (isa/ted)

  • Prabowo: Indonesia-Brazil sepakat segera mulai perundingan CEPA

    Prabowo: Indonesia-Brazil sepakat segera mulai perundingan CEPA

    “Kita juga tadi sudah melaksanakan kerja sama, secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan Kanada, dan kita dapat dukungan dari Brazil, karena Brazi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, menyebut dua negara telah sepakat untuk segera memulai perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA).

    Prabowo menjelaskan pembicaraan mengenai CEPA itu merupakan salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brazil di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    “Kita juga tadi sudah melaksanakan kerja sama, secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan Kanada, dan kita dapat dukungan dari Brazil, karena Brazil sekarang adalah Presiden dari Mercosur (blok ekonomi kawasan Amerika Latin, red.),” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Lula di Ruang Kredensial, Istana Merdeka.

    Pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Presiden Lula merupakan agenda penutup rangkaian kunjungan Presiden Brazil di Istana Merdeka hari ini.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebutkan Indonesia dan Brazil saat ini telah membentuk sejumlah kerja sama strategis, salah satunya perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) yang saat ini tinggal menunggu diratifikasi. Kemudian, ada juga kerja sama bidang ekonomi dan bisnis, termasuk yang pada hari ini disepakati oleh sejumlah instansi dan badan usaha dari Indonesia dan Brazil.

    “Kita berdua adalah dua kekuatan ekonomi baru, yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South, karena itu kerja sama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis, dan kami berdua memandang hubungan ini sangat penting. Kami pun bertekad, setelah kami berdiskusi secara intensif, untuk mempererat dan terus meningkatkan kerja sama itu di segala bidang,” sambung Prabowo.

    Di Istana Merdeka, Kamis, Presiden Prabowo dan Presiden Lula turut menyaksikan penandatanganan delapan dokumen MoU antara Indonesia dan Brazil, yang potensi nilainya dapat mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS.

    Delapan MoU yang diteken itu, yaitu MoU kerja sama tambang dan energi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertambangan dan Energi Brazil, MoU kerja sama bidang sains, teknologi, dan inovasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Brazil, MoU kerja sama bidang statistik antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Institut Geografi dan Statistik Brazil, MoU kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan JBS, perusahaan multinasional di Brazil yang bergerak di bidang pengolahan daging dan makanan.

    Kemudian, MoU antara Pertamina dengan Fluxus, perusahaan minyak dan gas yang berkantor pusat di Brazil, MoU kerja sama antara PT PLN (Persero) dan J&F S. A. Brazil, dan MoU kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan ApexBrasil, instansi di pemerintahan Brazil yang bertugas mempromosikan investasi, usaha, dan perdagangan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia-Brazil teken delapan MoU disaksikan Prabowo dan Lula

    Indonesia-Brazil teken delapan MoU disaksikan Prabowo dan Lula

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Brazil serta badan usaha dari kedua negara menandatangani delapan nota kesepahaman (MoU) kerja sama yang prosesinya disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka.

    Penandatanganan delapan dokumen MoU antara Indonesia dan Brazil itu merupakan rangkaian dari kunjungan kenegaraan Presiden Lula di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Dalam prosesi itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengawali rangkaian penandatanganan MoU bersama perwakilan dari Kementerian Pertambangan dan Energi Brazil.

    Bahlil yang mewakili Kementerian ESDM menandatangani MoU untuk kerja sama bidang energi dan pertambangan.

    “Di sektor energi, khususnya kita akan kerja sama di (sektor) energi baru dan terbarukan, termasuk di dalamnya kita mendorong, kan mereka salah satu negara yang sukses memberikan mandatory bio-etanol, sekarang mandatory di negara mereka E30, sudah ada juga yang E100 di beberapa negara bagian (Brazil, red.). Itu kita akan kolaborasi, kita akan cek ke sana,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selesai acara di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    MoU kedua yang ditandatangani terkait kerja sama bidang sains, teknologi, dan inovasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Brazil.

    Kemudian, MoU ketiga yang diteken oleh perwakilan dari Indonesia dan Brazil merupakan kerja sama bidang sanitari dan finosanitari beserta sertifikasinya antara Badan Karantina Indonesia dengan Kementerian Pertanian dan Peternakan Brazil.

    Kerja sama lainnya yang ditandatangani hari ini, yaitu MoU kerja sama bidang statistik antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Institut Geografi dan Statistik Brazil.

    Selanjutnya, MoU kelima terkait kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan JBS, perusahaan multinasional di Brazil yang bergerak di bidang pengolahan daging dan makanan.

    MoU lainnya, yaitu kerja sama antara PT PLN (Persero) dan J&F S. A. Brazil. Dalam prosesi itu, PLN diwakili Direktur Utama Darmawan Prasodjo.

    Kemudian ada juga MoU antara Pertamina dengan Fluxus, perusahaan minyak dan gas yang berkantor pusat di Brazil. Pertamina juga diwakili Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri.

    Terakhir, MoU yang diteken di hadapan Presiden Prabowo dan Presiden Lula terkait kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan ApexBrasil, instansi di pemerintahan Brazil yang bertugas mempromosikan investasi, usaha, dan perdagangan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat

    RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat

    Jakarta –

    Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar dunia. Namun, kini menjadi negara pengimpor kakao, terutama dari kawasan Afrika Barat seperti Pantai Gading.

    Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa impor tersebut dilakukan karena kebutuhan terhadap kakao fermentasi yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi di dalam negeri.

    “Ya memang yang diimpor itu kakao fermentasi. Seperti yang sudah disampaikan, fermentasinya di kita masih kurang,” ujar Yakub dalam peringatan Hari Kakao 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Yakub menambahkan, kegiatan ekspor dan impor kakao ini merupakan bagian dari mekanisme perdagangan global. Indonesia mengekspor biji kakao, sementara mengimpor kakao fermentasi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

    “Kita ekspornya biji kakao, ada juga yang fermentasi. Jadi ada yang diekspor, ada yang diimpor semacam pertukaran perdagangan,” jelasnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia melakukan impor kakao sebanyak 197 ribu ton, sementara ekspornya hanya 13 ribu ton. Ekspor terbesar Indonesia tercatat menuju Malaysia.

    Sementara berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pangan saat ini produksi kakao di Indonesia hanya mencapai 200.000 ton setahun. Angka tersebut turun dari sebelumnya sempat mencapai 590.000 ton. Pada 2024, Indonesia impor biji kakao sebanyak 157.000 ton.

    Tonton juga video “Purbaya Bakal Sikat Pelaku Impor Pakaian Bekas” di sini:

    (fdl/fdl)