Kementrian Lembaga: BPS

Pemerintah Pastikan Stok Beras di Aceh-Sumut Tiga Kali Lipat dari Kebutuhan

Jakarta –

Pemerintah memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah melebihi tiga kali lipat dari kebutuhan masyarakat. Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog telah menambah pasokan ke tiga provinsi yang mengalami bencana banjir dan longsor tersebut.

Dalam catatan Badan Pangan Nasional, per 11 Desember total stok Beras Bulog secara nasional masih sangat tinggi di angka 3,7 juta ton. Sementara total stok beras Bulog di Aceh-Sumut-Sumbar mencapai 154,4 ribu ton. Rinciannya Aceh masih terdapat 97,2 ribu ton dan Sumut 44,5 ribu ton serta Sumbar 12,6 ribu ton.

“Yang terpenting adalah kita siapkan beras. Tiga kali lipat cadangan dari kebutuhan. Mana tahu tiba-tiba butuh,” kata Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

Penggunaan CBP yang dikelola Perum Bulog di tiga provinsi tersebut saat ini sedang diintensifkan untuk pelaksanaan program bantuan pangan reguler dan nonreguler. Bantuan reguler berupa penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng yang telah dimulai sebelum terjadi bencana. Sementara bantuan nonreguler berupa penyaluran beras untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Jadi alhamdulillah beras kita lebih dari cukup sampai dengan hari ini, 3,7 juta ton dan itu terbesar sepanjang sejarah. Insya Allah 3 minggu dari hari ini, 18 hari lagi ke depannya, kurang lebih tiga minggu, semoga kita bisa umumkan Indonesia swasembada beras tanpa impor,” jelas Amran.

Untuk diketahui, dalam Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) amatan Oktober 2025, produksi beras nasional Januari sampai Desember dapat mencapai 34,79 juta ton. Capaian ini telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia setahun ini yang berkisar di angka 31,2 juta ton, sehingga tercipta surplus sebanyak 3,5 juta ton.

Bapanas memproyeksikan stok beras hingga akhir 2025 secara nasional dapat mencapai 12,5 juta ton. Ini diperoleh dari carry over stock 2024 sebesar 8,4 juta ton ditambahkan surplus produksi dan konsumsi 3,5 juta ton serta penambah lainnya. Dengan demikian, stok beras Indonesia nantinya dapat mencukupi hingga hampir 5 bulan lamanya pada 2026.

Selain itu, terdapat perkiraan produksi beras Indonesia yang terbaru dari Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam Food Outlook edisi November 2025, FAO memprediksi produksi beras Indonesia untuk periode 2025-2026 dapat mencapai 36 juta ton.

Dengan estimasi produksi beras 36 juta ton tersebut, menasbihkan Indonesia menjadi produsen beras terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia disebut melebihi Vietnam 28,2 juta ton, Thailand 22,2 juta ton, Myanmar 16,7 juta ton, Filipina 12,5 juta ton, dan Malaysia 1,5 juta ton.

(ada/ara)

13/12/2025 17:00
Waka MPR Dorong Kemudahan Akses Lapangan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong kemudahan akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur hak, perlindungan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia.

“Tantangan besar yang dihadapi penyandang disabilitas saat ini, selain sulitnya mengakses layanan dasar, juga sulit mengakses lapangan kerja,” kata Lestari dalam keterangannya, Jumat (12/12).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia dengan 17 juta berada pada usia produktif. Dari penyandang disabilitas usia produktif tersebut, hanya 45% yang bekerja dan mayoritas (83%) terserap di sektor non-formal.

Padahal, melalui Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 /2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU PD), pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari total pekerja. Sedangkan, pada ayat (2) undang-undang yang sama mengatur kewajiban perusahaan swasta untuk menyerap minimal 1% tenaga kerja penyandang disabilitas.

Lestari menjelaskan dengan beragam keterbatasan yang dimiliki, penyandang disabilitas selayaknya mendapatkan perhatian lebih sebagai warga negara. Dengan begitu, mereka mampu menjalani keseharian sebagaimana anak bangsa lainnya.

Anggota Komisi X DPR RI ini pun menilai stigma, penolakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat menyebabkan penyandang disabilitas akan terus hidup dalam kemiskinan. Oleh Karena itu, ia mendorong berbagai upaya untuk mempermudah akses layanan kesehatan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas harus segera direalisasikan.

“Selain itu, data kependudukan terpilah yang lebih rinci harus segera diwujudkan, agar setiap kebijakan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas bisa tepat sasaran,” imbuhnya.

(akn/ega)

12/12/2025 20:47
SE2026 dan Satu Peta Ekonomi-Sosial Indonesia, Data Lengkap untuk Semua Kementerian

Jakarta, Beritasatu.com – Arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna, 20 Oktober lalu seharusnya menjadi acuan bagi seluruh kementerian lembaga agar perbedaan, tumpang tindihnya data antar kementerian lembaga bisa diakhiri.

“Bahwa dalam sejarah kita sekarang, republik kita sekarang, pemerintah kita sekarang, punya satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pertama kalinya. Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh menggunakan datanya sendiri-sendiri. Satu data,” tegas Presiden RI Prabowo Subianto.

Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sedang mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai kegiatan statistik besar yang akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia sekaligus memotret struktur ekonomi terkini di seluruh Indonesia. Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap sepuluh tahun oleh BPS ini dirancang untuk memberikan insight yang mendalam dan komprehensif mengenai struktur, kondisi, dan kinerja seluruh usaha ekonomi.

Sebuah upaya besar sedang dilakukan BPS dengan melakukan terobosan strategis, yakni menggabungkan pendataan lapangan SE2026 dan memutakhirkan DTSEN untuk menjadi basis data sosial ekonomi satu-satunya yang digunakan pemerintah untuk berbagai program bantuan dan perlindungan sosial. Upaya integrasi ini diharapkan akan menjadi langkah strategis untuk mengakhiri tumpah tindihnya data, perbedaan data yang dimiliki kementerian/lembaga sekaligus memperkuat kualitas data sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan di lapangan.

“Kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial. Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima, mereka yang tidak berhak, menerima. Ini saya kira arti strategis daripada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” tutur Presiden Prabowo.

Integrasi Sensus Ekonomi 2026 dan DTSEN tentu bukan sekadar kegiatan statistik semata, melainkan investasi strategis untuk masa depan ekonomi dan sosial Indonesia. Data yang dihasilkan diharapkan dapat memetakan kebutuhan kementerian lembaga baik dalam upaya mencatat seluruh aktivitas ekonomi non-pertanian di Indonesia sekaligus menghasilkan data tunggal sosial ekonomi yang memuat informasi rinci mengenai rumah tangga keluarga dan individu di Indonesia.

Tentu saja data ini diharapkan akan menjadi rujukan utama bagi kementerian/lembaga dalam menyalurkan bantuan sosial, subsidi, serta program pengentasan kemiskinan. Upaya memutakhirkan DTSEN sekaligus bersamaan dengan pelaksanaan SE2026, dua kebutuhan data kementerian/lembaga yang besar dapat dipenuhi dalam satu proses secara bersamaan.

Kolaborasi pelaksanaan SE2026 dan DTSEN akan menjadi sinergi penting antara BPS dan berbagai kementerian/lembaga lain, termasuk pemerintah daerah, untuk menciptakan data yang terintegrasi dan akurat. Sensus Ekonomi 2026 melengkapi DTSEN dengan memberikan data dasar yang mendalam tentang kegiatan ekonomi, sementara DTSEN menjadi data tunggal yang lebih luas yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan satu data yang dapat digunakan untuk perumusan kebijakan yang lebih baik, perencanaan pembangunan, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Selain memperbarui informasi sosial ekonomi yang relevan, kegiatan pengumpulan data SE2026 dan DTSEN dalam waktu bersamaan akan menjadi basis data yang saling memperkaya satu sama lain sekaligus berdampak terhadap efisiensi anggaran. Di sisi lain, isu kejenuhan responden atau masyarakat menerima kunjungan petugas sensus yang berkali-kali akan tereduksi. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Integrasi SE2026 dan DTSEN akan mengakhiri tumpah tindihnya data kementerian lembaga.

12/12/2025 19:07
Pentingkah Data SE2026 bagi Pemerintah Daerah?

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa data yang lengkap dan akurat menjadi fondasi pengambilan keputusan. Pemerintah maupun pelaku usaha memerlukannya untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran internal dalam Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya data berkualitas dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan dunia usaha.

Sensus Ekonomi sendiri dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran “6”, menjadikannya salah satu kegiatan statistik terbesar di Indonesia. Data yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan kondisi riil perekonomian, tetapi juga menjadi rujukan dalam menetapkan kebijakan strategis, memotret tren terbaru, serta membantu pelaku usaha mengenali peluang dan tantangan bisnis di masa mendatang.

Data apa saja yang akan dihasilkan? Merujuk pada situs landing page SE2026 sensus.bps.go.id/se2026/ bahwa dari kegiatan besar yang diselenggarakan BPS ini akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia yang komprehensif. Melalui pendataan menyeluruh, SE2026 memotret struktur ekonomi terkini dengan informasi mendalam mengenai setiap sektor, baik berdasarkan skala usaha (mikro, kecil, menengah, dan besar) maupun berdasarkan wilayah (nasional, provinsi, serta kabupaten/kota). Peta ekonomi ini menjadi dasar untuk memahami dinamika dunia usaha secara lebih akurat.

Jika ditarik ke tingkat daerah, data SE2026 memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya secara lebih menyeluruh. Dengan pendataan lengkap terhadap seluruh pelaku usaha, pemerintah daerah dapat memetakan klaster ekonomi yang tumbuh, mengidentifikasi sektor unggulan, dan mengenali potensi spesifik di setiap wilayah. Informasi ini membantu pemerintah daerah menemukan pusat pertumbuhan baru, memantau wilayah yang berkembang cepat, serta mengarahkan pembangunan agar tidak terpusat pada satu kawasan saja.

Selain itu, hasil SE2026 sangat berperan dalam perencanaan kebutuhan infrastruktur daerah. Data sensus dapat menjadi dasar dalam pembangunan pasar, penataan sentra UMKM, penguatan jaringan logistik, serta penentuan lokasi kawasan industri dan pergudangan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan ekonomi setempat. Dengan mengetahui persebaran pusat pertumbuhan usaha, pemerintah daerah juga dapat menentukan wilayah yang membutuhkan peningkatan dukungan, misalnya melalui perbaikan akses jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

Data rinci yang dikumpulkan melalui SE2026 memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini membantu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran. Selain itu, profil usaha yang lengkap dan terstandar nasional—mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru—mempermudah pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi ekonomi kepada calon investor. Informasi tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan investment brief, mulai dari sektor yang memiliki prospek, ketersediaan tenaga kerja, hingga peluang kemitraan dengan usaha lokal.

SE2026 akan dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pengisian kuesioner secara daring (Online/CAWI) berlangsung pada 1–31 Mei 2026, khususnya untuk perusahaan besar yang akan menerima tautan pengisian melalui email. Selanjutnya, pada 1 Juni–31 Juli 2026, akan dilakukan pendataan lapangan secara langsung (door to door) untuk seluruh usaha/perusahaan yang tidak mengisi secara mandiri. Pendataan lapangan ini dilakukan oleh petugas SE2026 yang direkrut dari berbagai wilayah.

Melalui SE2026, BPS berharap Indonesia memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai struktur usaha dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang setiap tahun. Data ini akan menjadi dasar untuk melakukan rebasing PDB, memperbaiki kerangka data nasional, serta menyajikan beragam analisis ekonomi yang sangat dibutuhkan.

“Statistik bukan hanya sekadar angka, tetapi memiliki makna dan cerita di baliknya,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti pada berbagai kesempatan.

Data, termasuk data SE2026, memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi Indonesia. Membangun dengan data ibarat membangun rumah menggunakan blueprint yang lengkap—setiap langkah terarah karena mengetahui di mana meletakkan fondasi, seberapa tinggi dinding, dan bagaimana struktur terbaiknya. Sebaliknya, membangun tanpa data seperti membangun rumah berdasarkan perkiraan: rawan kesalahan, boros sumber daya, dan berisiko runtuh. Sama seperti menggunakan GPS saat berkendara, data memberi rute terbaik, sedangkan tanpa data kita hanya menebak arah dan mudah tersesat. Singkatnya, data membuat pembangunan lebih terukur, efisien, dan dapat diandalkan. Membangun dengan data memang membutuhkan investasi, tetapi membangun tanpa data pada akhirnya akan jauh lebih mahal.

12/12/2025 18:56
Wujudkan Kemudahan Akses Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan pemenuhan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas, dalam upaya merealisasikan amanah Undang-Undang Nomor 8 / 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Tantangan besar yang dihadapi penyandang disabilitas saat ini, selain sulitnya mengakses layanan dasar, juga sulit mengakses lapangan kerja,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat 12 Desember 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia dengan 17 juta berada pada usia produktif.

Dari penyandang disabilitas usia produktif itu hanya 45% yang bekerja dan mayoritas (83%) terserap di sektor non-formal.

Padahal, melalui Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 /2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU PD), pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari total pekerja.

Sedangkan, pada ayat (2) undang-undang yang sama mengatur kewajiban perusahaan swasta untuk menyerap minimal 1% tenaga kerja penyandang disabilitas.

Menurut Lestari, dengan beragam keterbatasan yang dimiliki, penyandang disabilitas selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih sebagai warga negara, agar mampu menjalani keseharian sebagaimana anak bangsa lainnya.

Dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan lapangan kerja, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan dalam keseharian mereka.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat, stigma, penolakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat menyebabkan penyandang disabilitas akan terus hidup dalam kemiskinan.

Karena itu, Rerie mendorong, berbagai upaya untuk mempermudah akses layanan kesehatan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas harus segera direalisasikan.

Selain itu, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, data kependudukan terpilah yang lebih rinci harus segera diwujudkan, agar setiap kebijakan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas bisa tepat sasaran.

Rerie sangat berharap, semua pihak terkait mampu membangun kolaborasi yang kuat dalam membangun akses layanan kesehatan dan lapangan kerja bagi setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas di tanah air

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan pemenuhan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas, dalam upaya merealisasikan amanah Undang-Undang Nomor 8 / 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Tantangan besar yang dihadapi penyandang disabilitas saat ini, selain sulitnya mengakses layanan dasar, juga sulit mengakses lapangan kerja,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat 12 Desember 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia dengan 17 juta berada pada usia produktif.

Dari penyandang disabilitas usia produktif itu hanya 45% yang bekerja dan mayoritas (83%) terserap di sektor non-formal.

Padahal, melalui Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 /2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU PD), pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari total pekerja.

Sedangkan, pada ayat (2) undang-undang yang sama mengatur kewajiban perusahaan swasta untuk menyerap minimal 1% tenaga kerja penyandang disabilitas.

Menurut Lestari, dengan beragam keterbatasan yang dimiliki, penyandang disabilitas selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih sebagai warga negara, agar mampu menjalani keseharian sebagaimana anak bangsa lainnya.

Dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan lapangan kerja, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan dalam keseharian mereka.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat, stigma, penolakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat menyebabkan penyandang disabilitas akan terus hidup dalam kemiskinan.

Karena itu, Rerie mendorong, berbagai upaya untuk mempermudah akses layanan kesehatan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas harus segera direalisasikan.

Selain itu, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, data kependudukan terpilah yang lebih rinci harus segera diwujudkan, agar setiap kebijakan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas bisa tepat sasaran.

Rerie sangat berharap, semua pihak terkait mampu membangun kolaborasi yang kuat dalam membangun akses layanan kesehatan dan lapangan kerja bagi setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas di tanah air

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(RUL)

12/12/2025 18:54
BTN Tantang Anak Muda Ubah Ide Jadi Rumah

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengajak generasi muda Indonesia untuk mewujudkan ide-ide inovatif menjadi solusi untuk hunian yang terjangkau dan berkelanjutan melalui ajang kompetisi BTN Housingpreneur 2025. Pasalnya, BTN melihat generasi muda memiliki potensi yang tidak terbatas untuk menciptakan konsep yang dapat memecahkan masalah ketersediaan hunian di masa depan.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, BTN telah membuka pendaftaran BTN Housingpreneur bagi para peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, developer dan pengusaha, serta masyarakat umum non-mahasiswa sejak 22 Oktober 2025 dan akan ditutup pada 15 Desember 2025.

Tidak tanggung-tanggung, sebagai bentuk apresiasi bagi ide-ide brilian yang akan muncul, BTN telah menyiapkan total hadiah mencapai miliaran rupiah.

“BTN Housingpreneur hadir untuk mendorong generasi muda menciptakan ide-ide inovatif sehingga ekosistem perumahan di Indonesia bisa bertumbuh lebih cepat, lebih terjangkau, sekaligus sustainable. Oleh sebab itu, kami mengundang orang-orang muda untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini selagi masih ada waktu sebelum registrasi ditutup,” ujar Ramon, Jumat (12/12/2025).

Ramon menilai, komitmen BTN untuk menjaring generasi muda melalui BTN Housingpreneur juga didorong oleh fakta bahwa akan ada lebih banyak orang berusia muda yang membutuhkan tempat tinggal di Indonesia di masa depan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar satu juta pernikahan baru setiap tahunnya di Indonesia, sehingga rasio kebutuhan akan hunian masih tinggi.

Pada saat yang sama, backlog atau kekurangan rumah di Indonesia juga masih berada di angka 11,39 juta, serta setidaknya 26 juta keluarga masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kondisi ini, kata Ramon, perlu dipecahkan dengan terobosan ide-ide inovatif yang umumnya muncul dari kalangan usia muda.

“Melalui ide-ide mereka, generasi muda juga dapat berkontribusi dalam menggerakkan sektor perumahan dan perekonomian secara keseluruhan, karena sektor ini memiliki multiplier effect yang sangat besar dan cakupan ekonominya sangat terdistribusi hingga ke level UMKM seperti toko bahan bangunan, logistik, dan jasa pertukangan,” tuturnya.

12/12/2025 13:00
Rupiah Perkasa, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini Jumat 12 Desember 2025

Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini Jumat 12 Desember 2025. Rupiah bergerak menguat 10 poin atau 0,06 persen menjadi 16.666 per dolar AS dari sebelumnya 16.676 per dolar AS.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penguatan kurs rupiah dipicu hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan Desember 2025.

“The Fed memangkas suku bunga kebijakan sebesar 25 bps menjadi 3,50–3,75 persen dan mengumumkan dimulainya kembali pembelian surat berharga Pemerintah AS senilai 40 miliar dolar AS,” ucapnya dikutip dari Antara, Jumat (12/12/2025).

Menurut dia, pasar menafsirkan langkah-langkah ini sebagai strategi keluar dari Quantitative Tightening (QT) The Fed, yang memicu pelemahan dolar AS secara luas.

Kenaikan Initial Jobless Claims untuk pekan yang berakhir pada Sabtu (6/12) menjadi 236 ribu dari 192 ribu, melampaui perkiraan konsensus sebesar 220 ribu, turut mempengaruhi pelemahan dolar AS.

“Ini menandai peningkatan mingguan terbesar sejak Maret 2020, memperkuat tanda-tanda melemahnya pasar tenaga kerja AS,” ungkap Josua.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah diperkirakan berkisar Rp16.625–16.725 per dolar AS.

Menyusul pertemuan FOMC pada Desember 2025, turut membuat yield UST turun, sementara rupiah menguat. Hal ini mendukung penurunan yield SBN, khususnya pada tenor yang lebih pendek.

Yield SBN benchmark 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun masing-masing berada di angka 5,63 persen (-3 basis points/bps), 6,18 persen (-1 bps), 6,46 persen (0 bps), dan 6,58 persen (0 bps) pada Kamis (11/12).

Volume perdagangan obligasi pemerintah mencapai Rp19,98 triliun pada Rabu (10/11), turun dari Rp21,98 triliun yang tercatat pada sesi sebelumnya.

12/12/2025 11:00
Komdigi Siapkan Sistem Pertukaran Data Perlinsos, Cegah Penyaluran Bansos Meleset

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyiapkan fasilitas pertukaran data untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan target penyaluran bansos yang dikabarkan di atas 45%, seperti yang terungkap dalam kajian Dewan Ekonomi Nasional.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menjelaskan program ini menjadi bagian dari rencana 5 tahun ke depan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital.

Komdigi memiliki banyak program yang ingin dicapai mulai dari meningkatkan kecepatan infrastruktur hingga mengelola sistem pemerintahan, termasuk soal bansos.

“Caranya adalah kita menyediakan fasilitas pertukaran data. Pertukaran data SPLP (Sistem Pengelolaan Layanan Pemerintah),” ujar Mira kepada Bisnis dikutip Kamis (11/12/2025).

Menurut Mira, masalah utama selama ini adalah inkonsistensi data yang tersimpan di berbagai tempat, menyebabkan sebagian data tidak ter-update, sehingga penyaluran bansos kurang tepat.

Dengan SPLP, data tetap berada di sumber asalnya, tetapi bisa diverifikasi dan dipadankan secara real-time.

“Jadi datanya diharapkan konsisten karena hanya ada satu. Sehingga pentargetannya menjadi lebih tepat. Kan kalau selama ini kita dengar bansos itu ada yang terima, ada yang enggak,” kata Mira.

Dia menekankan fasilitas ini berbeda dari Pusat Data Nasional (PDN), karena melibatkan semua data pemerintah yang dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi milik Badan Pusat Statistik (BPS), serta data dari PLN, sekolah, dan BPJS.

Tujuannya untuk memastikan hanya penerima yang benar-benar berhak yang mendapatkan bansos, sehingga menghindari tumpang tindih dan miss target.

“Miss targetnya itu tinggi. Jadi, itu, Dewan Ekonomi Nasional itu ada suatu kajiannya targetnya itu miss target yang dulu itu sampai 45% dari total bansos,” kata Mira.

Implementasi SPLP sudah dimulai dengan pilot project di Banyuwangi. Tahun depan, program ini akan diperluas ke sekitar 32 kabupaten/kota, sebelum akhirnya diterapkan secara nasional dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, terkait kelanjutan PDN, Mira menyatakan bahwa prosesnya masih menunggu penilaian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penilaian infrastruktur penyimpan data nasional itu tak kunjung rampung.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” candanya.

11/12/2025 21:45
Pendekatan Multimoda Pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026

Jakarta, Beritasatu.com – Salah satu perubahan besar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah penerapan pendekatan multimoda dalam proses pengumpulan data. Jika pada masa lalu sensus identik dengan petugas yang datang dari rumah ke rumah membawa kertas dan formulir berlembar-lembar, kini BPS bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Pendataan tidak lagi mengandalkan satu metode tunggal, melainkan memadukan beberapa moda secara bersamaan agar proses sensus menjadi lebih cepat, akurat, dan nyaman bagi para pelaku usaha sebagai responden. Dalam SE2026, dua moda utama yang digunakan adalah Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Keduanya dihadirkan untuk menjawab tantangan lapangan yang semakin kompleks, mulai dari padatnya aktivitas pelaku usaha hingga tuntutan efisiensi dalam pengumpulan data.

Melalui CAPI, petugas sensus melakukan wawancara langsung menggunakan perangkat digital sebagai pengganti formulir kertas. Pendekatan ini mampu meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus mempercepat proses validasi data. Aplikasi yang digunakan petugas dilengkapi dengan fitur pengecekan otomatis sehingga data yang diperoleh lebih konsisten, akurat, dan dapat segera diproses di tingkat pusat.

Inovasi digital lainnya ditujukan khusus untuk usaha menengah dan besar melalui penyediaan CAWI, yaitu metode pengisian kuesioner secara mandiri melalui web. Perusahaan cukup mengakses tautan yang dikirimkan BPS dan mengisi kuesioner secara online dalam periode pendataan yang telah ditentukan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi responden dan menjadi wujud adaptasi BPS terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi digital. Dengan moda ini, proses pelaporan menjadi lebih cepat, ringkas, dan selaras dengan budaya digitalisasi di perusahaan modern.

Pendekatan multimoda dalam SE2026 bukan hanya sekadar inovasi teknis, tetapi juga upaya memastikan seluruh pelaku usaha (besar maupun kecil, digital maupun tradisional) dapat berpartisipasi aktif dalam sensus. Hal ini penting karena hasil SE2026 akan menjadi gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Dengan metode pengumpulan data yang lebih fleksibel, inklusif, dan efisien, kualitas data yang terkumpul diharapkan semakin baik. Pada akhirnya, data yang lebih baik memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, adaptif, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

11/12/2025 11:44
The Fed Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps, Hal Ini jadi Perhatian

The Fed Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps, Hal Ini jadi Perhatian

11/12/2025 05:45