Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Konsensus Ekonom Proyeksi Inflasi Turun Moderat pada Oktober 2025

    Konsensus Ekonom Proyeksi Inflasi Turun Moderat pada Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus sejumlah ekonom memproyeksikan terjadinya penurunan inflasi secara moderat pada Oktober 2025, baik secara bulanan maupun tahunan.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Oktober 2025 pada Senin (3/11/2025) esok.

    17 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 0,08% secara bulanan (month on month/MoM).

    Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 0,21% MoM pada bulan sebelumnya atau September 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang dan Ekonom Citigroup Securities Indonesia Helmi Arman masing-masing sebesar 0,23%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sebesar -0,05%.

    Sementara secara tahunan (year on year/YoY), 28 ekonom memproyeksi median IHK pada Oktober berada di zona inflasi sebesar 2,64%. Nilai tersebut juga turun tipis dibandingkan realisasi inflasi sebesar 2,65% YoY pada September 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,9% yang dikeluarkan oleh Ekonom OCBC Lavanya Venkateswaran. Sementara estimasi terendah di angka 2,25% oleh Ekonom Capital Economics Ltd Gareth Leather.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro memperkirakan inflasi naik 0,02% MtM. Dia menilai inflasi utama tetap rendah, ditopang oleh stabilnya harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) dan koreksi musiman pada harga pangan.

    Dalam laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, dijelaskan komponen harga bergejolak (volatile prices) diperkirakan akan terjadi deflasi ringan sebesar -0,3% MtM, sejalan dengan pola musiman selama periode panen di kuartal III/2025.

    Penurunan harga terjadi pada beberapa komoditas utama, antara lain beras turun 0,8%, bawang merah 7,6%, dan cabai rawit 6,2%. Sementara itu, sejumlah komoditas lain justru mencatat kenaikan, seperti telur ayam naik 2,6% dan cabai merah 3,3%.

    Komponen inflasi inti (core inflation) diperkirakan meningkat 0,2% mtm, didorong oleh kenaikan harga emas dan perbaikan konsumsi masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Mandiri Spending Index (MSI) yang naik 1,2% mtm pada Oktober 2025.

    “Faktor tersebut sebagian diimbangi oleh depresiasi rupiah yang lebih ringan, yang turut membantu membatasi tekanan inflasi secara keseluruhan,” ujar Asmo dalam laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Untuk kelompok administered prices, diperkirakan terjadi penurunan -0,2% MtM.

    Harga bahan bakar non-subsidi naik rata-rata 0,5% MtM, namun tertahan oleh turunnya tarif angkutan udara sebesar 0,2% MtM, yang memberikan efek penahan terhadap laju inflasi secara keseluruhan.

    Secara tahunan, Asmo memperkirakan inflasi utama Oktober 2025 berada di level 2,6% YoY. Sementara inflasi inti diproyeksikan mencapai 2,2% YoY, mencerminkan aktivitas permintaan domestik yang stabil serta pengaruh kenaikan harga emas sepanjang Oktober.

  • Duduk Perkara Kasus Korupsi Limbah CPO, Ekspor 2022 Tembus US,7 Miliar!

    Duduk Perkara Kasus Korupsi Limbah CPO, Ekspor 2022 Tembus US$1,7 Miliar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah CPO pada 2022.

    Pengusutan ini dilakukan karena penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI telah mengendus dugaan praktik rasuah terkait dengan ekspor Pome 2022.

    Informasi yang dihimpun Bisnis, penyidikan kasus ini bermula dari data eksportasi POME yang nilainya justru lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor crude palm oil alias CPO. Padahal, POME adalah limbah cair kelapa sawit. Limbah ini bisa berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau gas metana dan mengubah biogas menjadi energi listrik.

    Adapun kalau merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin No.32/2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit, eksportasi POME bisa dilacak dalam dua kode harmonized system atau kode HS yakni 23066090 dan 23069090. 

    Kode HS dengan pos tarif 23066090 diperuntukan untuk POME yang berkadar asam lemak bebas atau ALB 10% – 20%. Sementara untuk kode HS dengan pos tarif 23069090 digunakan untuk POME dengan kadar air dan impurities sebesar 0,5%.

    Sayangnya, pihak Kejagung belum mau memaparkan mengenai detail perkara yang disidiknya saat ini. Mereka hanya memastikan telah memeriksa sejumlah pihak untuk menyibak misteri di balik kasus korupsi eksportasi POME.  

    Nilai Ekspor Limbah CPO

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor limbah CPO di Indonesia itu mencapai US$1.760.024.935 atau US$1,7 miliar pada 2022.

    Nilai itu diperoleh dari dua pos tarif POME yang diklasifikasikan berdasarkan parameter. Misalkan kode HS 23066090 dengan parameter kadar ALB memiliki nilai ekspor US$651 juta dan bobot sekitar 3 juta ton.

    Sementara itu, limbah CPO dengan parameter kadar air dan impurities memiliki kode HS 23069090. Limbah CPO dengan parameter ini memiliki nilai ekspor US$1,1 miliar dengan volume 1,2 juta ton.

    Dalam hal ini, Bisnis telah mencoba menghubungi terkait dengan data tersebut kepada Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Kejagung belum memberikan tanggapan.

    Geledah Bea Cukai 

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menyatakan pihaknya telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait dengan perkara ini. Satu dari lokasi yang digeledah adalah kantor pusat Bea Cukai di Jakarta. 

    Selain itu, rumah pejabat Bea Cukai juga telah digeledah dalam perkara ini. Lokasi penggeledahan itu tak hanya dilakukan di Jakarta, sebab penyidik Jampidsus juga telah melakukan geledah di luar Jakarta. 

    Hanya saja, Anang tidak menjelaskan secara jelas pihak-pihak yang digeledah itu, termasuk duduk perkara kasusnya. Namun demikian, Anang menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya hukum seperti pemanggilan saksi dalam perkara ekspor limbah CPO ini.

    “Saksi sudah diperiksa, penggeledahan sudah, pokoknya ketika melakukan upaya paksa dan salah satunya penggeledahan langkah hukum ini pastinya saksi-saksi sudah ada yang diperiksa, sudah pasti itu,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (28/10/2025).

  • Konsensus Ekonom: Surplus Dagang RI Susut ke US,47 Miliar pada September 2025

    Konsensus Ekonom: Surplus Dagang RI Susut ke US$4,47 Miliar pada September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan surplus neraca perdagangan Indonesia akan berlanjut pada September 2025 atau 65 bulan secara beruntun. Kendati demikian, surplus diproyeksikan akan menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Adapun, Badan Pusat Statistik akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama Agustus 2025 pada Senin (3/11/2025) esok.

    Berdasarkan konsensus proyeksi 22 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada September 2025 diproyeksikan sebesar US$4,47 miliar. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau Agustus 2025 senilai US$5,49 miliar.

    Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh Ekonom HK and SH Banking Corp Ltd Pranjul Bhandari dengan nominal US$6 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh Cimb Ltd dengan angka US$3 miliar.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan neraca dagang September 2025 sebesar US$3,15 miliar.

    Dia menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang naik 4.22% secara tahunan (year on year/YoY) dan -7.92% secara bulanan (month on month/MoM). Sementara itu, impor naik 5.35% YoY dan 1.83% MoM.

    Dari sisi harga, David mencatat bahwa komoditas ekspor cenderung turun sedangkan komoditas impor naik dibandingkan bulan lalu. Dia mencontohkan batubara turun signifikan; gas, metal, CPO naik; minyak, gandum, emas naik.

    “Gap penerimaan eksportir sampai dengan belanja importir sedikit mengecil, terutama karena impor terakselerasi,” lanjut David kepada Bisnis, Minggu (2/11/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan surplus neraca perdagangan kumulatif tahun ini sampai dengan September 2025 sudah mencapai US$32 miliar, atau naik 45,8% YoY dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$22,2 miliar. 

    Hal itu disampaikan Purbaya pada pembukaan konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025). Dia menyebut kinerja perdagangan RI tetap kuat di tengah perang tarif khususnya antara Amerika Serikat (AS) dan China. 

    “Aktivitas ekspor impor masih tetap solid di tengah gejolak global, surplus neraca perdagangan kumulatif mencapai US$32 miliar tumbuh hampir 46% dibanding tahun lalu,” terangnya di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, dikutip Rabu (15/10/2025). 

    Kinerja kumulatif surplus neraca dagang Indonesia ditopang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah penurunan defisit neraca perdagangan migas. Ekspor nonmigas selama sembilan bulan 2025 itu tumbuh 9,1% YoY didorong oleh ekspor sektor industri dan pertanian.

  • Daftar 10 Negara dengan Inflasi Tertinggi 2025

    Daftar 10 Negara dengan Inflasi Tertinggi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan inflasi global masih belum merata, dan segelintir negara masih harus berjuang melawan pertumbuhan harga yang luar biasa tinggi yang didorong oleh pelemahan mata uang, tekanan fiskal, dan kerapuhan ekonomi struktural.

    Dari Afrika hingga Amerika Selatan, inflasi telah mengikis daya beli dan menguji respons kebijakan, dengan beberapa negara masih mencatat tingkat inflasi dua bahkan tiga digit pada 2025.

    Venezuela, di Amerika Selatan, seharusnya berada di peringkat pertama dengan tingkat inflasi 172%, tetapi data terbaru yang tersedia hanya mencakup April 2025, sehingga tidak termasuk dalam daftar.

    Meskipun banyak negara maju telah mengalami penurunan inflasi, beberapa negara berkembang juga masih terjebak dalam siklus harga tinggi, mata uang yang tidak stabil, dan rantai pasokan yang rapuh.

    Mengutip Riset Nairametrics terhadap data terbaru yang tersedia, sebagian besar berasal dari kantor statistik masing-masing negara, menunjukkan bahwa negara-negara seperti Venezuela, Sudan Selatan, dan Sudan memimpin dunia dengan tingkat inflasi di atas 80%, yang menggarisbawahi ketidakseimbangan makroekonomi dan tantangan tata kelola yang terus berlanjut.

    Berikut adalah negara-negara dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia.

    10. Angola – 18,2% (September 2025, Afrika)

    Tingkat inflasi tahunan Angola mencapai 18,2% pada September 2025, mencerminkan moderasi yang stabil dari tingkat inflasi yang tinggi yang tercatat pada tahun 2024. 

    Menurut data dari Institut Statistik Nasional (INE) dan Bank of Angola, penurunan ini menandai kemajuan dalam upaya disinflasi negara tersebut, yang didukung oleh kebijakan moneter yang lebih ketat dan stabilitas nilai tukar yang relatif.

    Stabilitas kwanza (AOA) yang membaik sejak akhir 2024 juga telah memperlambat inflasi impor, terutama pada kategori makanan dan bahan bakar yang sebelumnya mendorong lonjakan harga.

    Namun, kerentanan struktural, seperti ketergantungan yang tinggi pada impor, produksi domestik yang terbatas, dan paparan terhadap fluktuasi harga minyak, terus memberikan tekanan mendasar pada harga.

    Untuk mendorong kemajuan, Angola mungkin perlu mempertahankan manajemen moneter yang bijak, memperkuat transparansi fiskal, dan berinvestasi dalam produksi domestik untuk mengurangi ketergantungan impor. 

    Reformasi berkelanjutan juga diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dan meningkatkan produktivitas pertanian dapat membantu melindungi perekonomian dari guncangan eksternal dan mempertahankan stabilitas harga dalam jangka menengah.

    9. Malawi – 28,7% (September 2025, Afrika)

    Inflasi Malawi naik menjadi 28,7% pada September 2025, naik dari 28,2% pada Agustus, menurut Badan Pusat Statistik. Faktor pendorong utamanya adalah kenaikan harga pangan dan bahan bakar, depresiasi mata uang, dan gangguan rantai pasokan. Ketergantungan pada barang impor dan tingginya biaya transportasi terus memperkuat tekanan inflasi.

    Untuk menstabilkan kwacha Malawi (MWK) perlu manajemen moneter yang bijak, meningkatkan hasil pertanian, dan mengatasi hambatan struktural di sektor energi dan logistik dapat membantu. Disiplin fiskal yang ketat dan penargetan inflasi yang kredibel dapat memulihkan stabilitas secara bertahap.

    8. Argentina – 31,8% (September 2025, Amerika Selatan)

    Inflasi Argentina sedikit melambat menjadi 31,8% pada September 2025 dari sekitar 33,6% pada Agustus, menurut data Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

    Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, inflasi tetap menjadi masalah kronis yang berakar pada ketidakseimbangan fiskal dan kredibilitas moneter yang lemah.

    Defisit pemerintah yang besar yang dibiayai melalui pinjaman bank sentral, peso Argentina yang terdepresiasi (ARS$), dan ekspektasi inflasi yang terus-menerus terus memicu kenaikan harga.

    Konsolidasi fiskal, rencana disinflasi yang kredibel, dan pemulihan otonomi bank sentral menjadi langkah penting. Manajemen nilai tukar yang konsisten dan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekspor dapat membantu mengendalikan ekspektasi dan menstabilkan peso.

    7. Haiti – 31,9% (September 2025, Amerika Utara)

    Inflasi Haiti mencapai 31,9% pada September 2025, di tengah ketidakstabilan politik, tantangan keamanan, dan rantai pasokan yang rapuh. 

    Depresiasi gourde Haiti (HTG) terhadap dolar AS dan tingginya biaya impor pangan serta bahan bakar telah menyebabkan harga konsumen terus naik. Kelemahan struktural, terbatasnya produksi lokal, infrastruktur yang buruk, dan seringnya gangguan perdagangan memperkuat inflasi impor.

    Lingkungan politik dan keamanan yang stabil menjadi syarat penting untuk perbaikan ekonomi Haiti. Memperkuat pengelolaan mata uang, meningkatkan produktivitas pertanian, dan berinvestasi dalam transportasi dan logistik pasar, semuanya dapat membantu menurunkan inflasi secara berkelanjutan. 

    6. Zimbabwe – 32,7% (Oktober 2025, Afrika)

    Tingkat inflasi tahunan Zimbabwe mencapai 32,7% pada Oktober 2025, menurut laporan yang mengutip Badan Statistik Nasional Zimbabwe (ZimStat). Zimbabwe mengalami perubahan inflasi tahunan (YoY) bulanan paling dramatis, turun tajam dari 82,7% pada September 2025 menjadi 32,7% pada Oktober 2025.

    Meskipun ini menandai perbaikan dari episode hiperinflasi dalam beberapa tahun terakhir, inflasi tetap tinggi karena ketidakstabilan mata uang dan terbatasnya kepercayaan terhadap mata uang domestik, Zimbabwe Gold (ZWG) yang diperkenalkan pada April 2024 oleh Bank Sentral Zimbabwe (RBZ) untuk menggantikan dolar Zimbabwe (ZWL) yang sedang melemah.

    Ketergantungan yang terus-menerus pada impor, ketidakseimbangan moneter, dan kapasitas produksi yang lemah terus memicu volatilitas harga.

    Untuk memperkuat reformasi moneter, khususnya rasionalisasi mata uang, Zimbabwe perlu meningkatkan manufaktur domestik, dan memulihkan transparansi fiskal. Membangun kepercayaan investor dan memperluas investasi produktif juga dapat memoderasi inflasi jangka panjang.

    5. Turki – 33,29% (September 2025, Asia/Eropa)

    Inflasi Turki tetap tinggi di angka 33,29% per September 2025, naik dari 32,95% pada Agustus, mencerminkan pelemahan mata uang yang berkelanjutan dan kebijakan moneter yang tidak lazim sebelumnya yang mempertahankan suku bunga tetap rendah meskipun harga melonjak.

    Depresiasi lira Turki (TRY) telah meningkatkan biaya barang impor secara signifikan, terutama energi dan pangan. Permintaan domestik, yang didorong oleh dukungan fiskal dan ekspansi kredit, juga terus menekan harga.

    Komitmen yang kredibel terhadap pengetatan moneter, yang didukung oleh bank sentral independen, dapat membantu memulihkan kepercayaan dan memperkuat lira. Kehati-hatian fiskal, reformasi struktural, dan upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri juga penting untuk semakin menstabilkan lintasan inflasi.

    4. Burundi – 36,9% (September 2025, Afrika)

    Inflasi Burundi mencapai 36,9% pada September 2025, sedikit meningkat dari 36,6% pada Agustus, yang sebagian besar didorong oleh biaya pangan dan transportasi, menurut kantor statistik nasional. 

    Tekanan tersebut mencerminkan depresiasi nilai tukar, tingginya harga impor, dan lemahnya produksi pangan domestik akibat cuaca yang tidak menentu dan terbatasnya infrastruktur. Seperti banyak negara berpenghasilan rendah, Burundi juga menghadapi kendala fiskal dan moneter yang membatasi kemampuannya untuk menahan lonjakan harga.

    Untuk memperkuat ekonominya, perlu meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki infrastruktur transportasi, dan mempertahankan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat. Memperkuat pengelolaan mata uang dan mengurangi ketergantungan impor, terutama untuk pangan dan bahan bakar, juga akan meredakan tekanan harga.

    3. Iran – 38,9% (Oktober 2025, Asia)

    Tingkat inflasi Iran mencapai 38,9% pada Oktober 2025, melonjak dari 37,5% pada September, menurut Pusat Statistik Iran. Tekanan inflasi berasal dari defisit fiskal, volatilitas mata uang, dan dampak sanksi internasional yang membatasi akses terhadap valuta asing. 

    Depresiasi Rial Iran (IRR) yang terus-menerus dan tingginya biaya impor terus mengikis daya beli rumah tangga. Otonomi bank sentral yang lemah dan monetisasi defisit telah membuat inflasi tetap tinggi.

    Memperkuat independensi bank sentral, membangun kembali penyangga valuta asing, dan konsolidasi fiskal secara bertahap akan menjadi langkah yang krusial. Terobosan yang meringankan sanksi eksternal atau memulihkan pendapatan ekspor minyak yang stabil juga dapat membantu menstabilkan rial dan meredam inflasi.

    2. Sudan – 83,47% (September 2025, Afrika)

    Inflasi di Sudan sudah turun menjadi 83,47% pada September 2025 dari sekitar 156,3% pada April 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Sudan Tribune, mengutip statistik resmi. 

    Meskipun mengalami penurunan, inflasi tetap sangat tinggi, didorong oleh pasokan uang yang ekspansif, depresiasi nilai tukar, dan distorsi struktural di pasar pangan dan energi. Konflik dan fragmentasi kebijakan selama bertahun-tahun juga telah melemahkan kapasitas produksi. Kekurangan pasokan dan implementasi kebijakan yang tidak menentu terus menghambat stabilitas.

    Membangun kembali kerangka moneter yang stabil, mengendalikan pertumbuhan pasokan uang, dan meningkatkan produksi serta logistik pangan domestik akan membantu menurunkan harga. Stabilisasi nilai tukar dan konsistensi kebijakan kelembagaan merupakan kunci untuk memulihkan kepercayaan investor.

    1. Sudan Selatan – 107,9% (September 2025, Afrika)

    Inflasi Sudan Selatan masih termasuk yang tertinggi secara global, mencapai 107,9% pada September 2025, sedikit turun dari sekitar 112,6% tahun sebelumnya. 

    Perekonomiannya masih terus berjuang dengan nilai tukar yang fluktuatif, koordinasi kebijakan yang lemah, dan ketergantungan yang besar pada pendapatan minyak yang berfluktuasi seiring dengan harga global.

    Depresiasi tajam pound Sudan Selatan (£SSP) telah membuat biaya impor tetap tinggi, sementara gangguan pada jaringan transportasi dan pasokan mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar. Ketidakpastian politik dan defisit fiskal yang terus-menerus semakin mempersulit upaya untuk menstabilkan harga.

    Membangun disiplin fiskal yang lebih kuat di sekitar pendapatan minyak, meningkatkan infrastruktur dan logistik perbatasan, serta mengadopsi kebijakan nilai tukar yang lebih kredibel dapat membantu mengendalikan inflasi seiring waktu. Mendorong produksi dalam negeri juga dapat mengurangi tekanan dari sisi penawaran.

  • Tingkat Hunian Hotel di Kabupaten Mojokerto Turun

    Tingkat Hunian Hotel di Kabupaten Mojokerto Turun

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto mencatat penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel pada bulan Agustus 2025.

    Berdasarkan data terbaru, TPK hotel di wilayah Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 27,43 persen, turun 3,64 poin dibandingkan bulan Juli 2025 yang mencapai 31,07 persen.

    Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny menjelaskan bahwa penurunan TPK hotel tersebut mencerminkan masih lemahnya aktivitas wisata dan perjalanan bisnis di wilayah Kabupaten Mojokerto setelah puncak libur panjang pertengahan tahun.

    “Tingkat Penghunian Kamar hotel di bulan Agustus 2025 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh faktor musiman, di mana periode setelah libur panjang sekolah dan Iduladha biasanya mengalami penurunan kunjungan wisatawan,” ungkapnya, Sabtu (1/11/2025).

    Sementara itu, Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) pada bulan Agustus 2025 tercatat stabil di angka 1,03 hari, sama seperti bulan sebelumnya.

    Baik tamu domestik maupun tamu asing memiliki rata-rata lama menginap yang sama, yaitu 1,03 hari. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tamu hanya menginap untuk keperluan singkat.

    “Kecenderungannya masih pada perjalanan singkat, baik untuk wisata, urusan keluarga, maupun pekerjaan. Ini juga menggambarkan karakteristik pasar pariwisata di Kabupaten Mojokerto yang masih didominasi oleh wisatawan lokal dan perjalanan singkat,” ujarnya. [tin/ted]

  • Purbaya ‘Effect’ Dongkrak Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo, Kok Bisa?

    Purbaya ‘Effect’ Dongkrak Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo, Kok Bisa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil survei Great Institute mengungkapkan bahwa masuknya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kabinet Merah Putih membantu meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, survei Great Institute memperlihatkan 85,8% responden puas dengan kinerja Prabowo.

    Meski Purbaya baru dilantik pada 8 September 2025, Great Institute menyebut ‘assist’ ini sebagai Purbaya Effect, di mana publik terpengaruh oleh kinerja mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu.

    Direktur Riset Great Institute Perdana Wahyu Santosa menjelaskan keberadaan Purbaya bagian dari ‘tangan kanan’ Prabowo sehingga setiap kinerjanya berkaitan dengan Kepala Negara.

    “Jadi, Purbaya ini selain memiliki kapasitas yang sangat tinggi di bidang ekonomi tentunya, namun juga dia memiliki kapasitas politik dan legitimasi langsung dari Presiden Prabowo,” kata Perdana saat jumpa pers, Jumat (31/10/2025).

    Selain itu, hal ini tidak lepas dari keberanian Purbaya mengkritik kebijakan pemerintah dan gencar membongkar praktik-praktik yang merugikan negara.

    “Bahkan pengakuannya juga dalam mengkritik beberapa instansi lain, kementerian lain, dan lembaga lain itu juga mendapat support ya, menurut pengakuannya seperti itu dari Bapak Presiden secara langsung dan yang dikritik bukan hanya kementerian dan lembaga lain saja, tetapi kementeriannya sendiri dikritik,” ungkapnya.

    Salah satunya, ketika Purbaya mengkritik sistem Coretax, membuka layanan Lapor Pak Purbaya, dan kerap menyidak perusahaan pelat merah untuk memantau kinerja para pegawai.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto menyampaikan hasil survei menunjukkan bahwa Purbaya mempunyai kinerja baik, yakni memperoleh skor 826.

    Sudarto mengatakan bahwa terdapat 8 faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo. 4 faktor dari sektor ekonomi dan 4 faktor dari sektor politik.

    Faktor ekonomi melibatkan MBG, Koperasi Merah Putih, Ekonomi Rumah Tangga, dan Daya Beli Masyarakat. Sedangkan faktor politik dipengaruhi Pemberantasan Korupsi, Kebebasan Berpendapat, Kemerdekaan Palestina dan Politik, serta Purbaya dan Reshuffle Effect.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

    Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian big data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024-19 Oktober 2025 melalui API.

  • Mendagri: BPS Punya Rumus Baru, Ekonomi Daerah Siap Rilis Bulanan

    Mendagri: BPS Punya Rumus Baru, Ekonomi Daerah Siap Rilis Bulanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) telah menemukan rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi daerah setiap sebulan sekali. 

    Sebagaimana diketahui, BPS merilis data pertumbuhan ekonomi setiap tiga bulan atau kuartalan secara nasional. Data itu diumumkan dua bulan setelah akhir masing-masing kuartal, yang di antaranya meliputi data PDB per daerah. 

    Tito menyebut telah berkomunikasi dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta BPS mencarikan rumus penghitungan kondisi inflasi setiap minggu. Data itu kini sudah dibahas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap minggunya. 

    “Nah ini pertumbuhan ekonomi per triwulan, saya minta ada indikator yang silakan Ibu [Kepala BPS] cari rumusnya, bisa paham sebulan sekali. Jadi kami sudah keluar sekarang rumusnya per sebulan sekali, kami akan bisa petakan,” terang Tito pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dengan adanya data tersebut, mantan Kapolri itu menyebut kini capaian pertumbuhan ekonomi bisa disampaikan ke setiap daerah. Dia mendorong agar seluruh pemerintah daerah (pemda) diajak untuk membahas data tersebut. 

    “Jadi kami bisa tahu pertumbuhan daerah yang tinggi, yang minus. Yang minus kami genjot,” terang Tito yang menjabat Mendagri sejak 2019 itu.

    Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Kemendagri, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal II/2025 adalah Maluku Utara yakni mencapai 32% (yoy). Hanya Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi dua digit.

    Kemudian, daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi selanjutnya meliputi Sulawesi Tengah (7,95%), Kepulauan Riau (7,14%), Bali (5,95%), Sulawesi Tenggara (5,89%), Sulawesi Utara (5,64%), Kalimantan Barat (5,59%), DI Yogyakarta (5,49%) dan NTT (5,44%). 

  • Purbaya jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Survei Great Institute

    Purbaya jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Survei Great Institute

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berada di peringkat pertama dalam survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Great Institute.

    Dalam survei tersebut, responden diminta menyebutkan tiga nama menteri yang memiliki kinerja terbaik. Hasilnya, Purbaya berada di peringkat pertama dengan skor 826.

    Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menyampaikan, hasil survei menunjukkan bahwa Purbaya dinilai mempunyai kinerja baik.

    Dari data yang dipaparkan, urutan kedua diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono dengan skor 155. Di bawahnya tercantum nama Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memperoleh skor 129.

    Pada urutan keempat ditempati oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang memperoleh skor 93. Posisi kelima diisi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang mendapatkan skor 74. Posisi keenam ditempati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti dengan skor 59.

    Lebih lanjut, posisi ketujuh diisi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyabet skor 52, sedangkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan skor 46.

    Peringkat kesembilan diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memperoleh skor 39, dan posisi terakhir ditempati oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan skor 32.

    Di samping itu, hasil survei kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun memimpin menunjukkan 89,3% responden merasa puas, sedangkan 14,2% tidak puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu.

    Sudarto mengatakan bahwa terdapat delapan faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo empat faktor dari sektor ekonomi dan empat faktor dari sektor politik.

    Faktor ekonomi melibatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, ekonomi rumah tangga, dan daya beli masyarakat, sedangkan faktor politik dipengaruhi oleh pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, kemerdekaan Palestina dan politik, serta Purbaya dan reshuffle effect.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas, yang dipilih dengan metode multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), serta kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error sebesar 5%, dengan pengisian kuesioner menggunakan skala Likert.

    Adapun, data sekunder ditunjang oleh BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Sementara big data diperoleh dari 4,79 juta unggahan di media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil pada periode 20 Oktober 2024–19 Oktober 2025 melalui API.

  • Purbaya dan BI Tebar Likuiditas, Bisa Berdampak ke Inflasi?

    Purbaya dan BI Tebar Likuiditas, Bisa Berdampak ke Inflasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif sejak kuartal III/2025 diperkirakan bisa memberikan sumbangsih terhadap inflasi. Selain kebijakan suku bunga yang longgar dari Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksi himbara dengan likuiditas murah Rp200 triliun pada September 2025 dan menyalurkan berbagai stimulus ekonomi. 

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada September 2025 sebesar 0,21% secara bulanan (month-to-month/mtm), dan secara tahunan sebesar 2,65% (year on year/YoY). Kemudian, inflasi tahun berjalan dari Januari-September 2025 yakni 1,82% (year-to-date/ytd). 

    Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman memperkirakan pada Oktober 2025 terjadi  deflasi bulanan sebesar 0,05% (month to month/MtM) dan inflasi yang melandai secara tahunan dari September 2025 yakni menjadi 2,65% (year-on-year/yoy). 

    Situasi tersebut, terang Faisal, membuat pihaknya mempertahankan perkiraan inflasi pada akhir 2025 berada di kisaran antara 2% sampai dengan 2,5%. Perkiraan itu masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) yakni 1,5% dan 3,5%, yang sejak akhir 2024 lalu telah menempuh kebijakan moneter longgar dan pro-pertumbuhan. 

    Menurut Faisal, kebijakan ekspansif BI ditambah dengan yang dilakukan oleh Menkeu Purbaya dari sisi fiskal bisa memberikan sumbangsih kepada inflasi. Sebab, suplai uang menjadi lebih banyak. 

    “Dampak terhadap inflasi dari ekspansi likuiditas ini diestimasi berada dalam kisaran 0,3 sampai dengan 0,5 percentage point,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025). 

    Kendati demikian, Faisal memperkirakan dampak dari likuiditas yang melimpah di sistem perekonomian itu terbatas terhadap kenaikan inflasi. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang masih berjalan di bawah output gap yang negatif, tekanan terhadap permintaan yang masih terkedali, serta potensi normalisasi harga emas di tengah membaiknya sentimen risiko. 

    “Kami tidak mengantisipasi inflasi bisa meningkat hingga di atas level 3%,” terang pria dengan dua gelar Master berbeda dari National University of Singapore dan University of Edinburgh itu. 

    Untuk itu, pihaknya pun memperkirakan inflasi pada akhir 2025 sekitar 2,33% atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni hanya 1,57%. Perkiraan itu turut didasari oleh kebijakan pemerintah yang dapat mengendalikan inflasi akhir tahun, dengan menawarkan diskon tiket transportasi pada libur Natal dan tahun baru. 

    Kendati demikian, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, David Sumual menilai ekspansi likuiditas oleh BI maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum terindikasi berdampak ke inflasi. 

    David menilai momentum perbaikan aktivitas belanja masyarakat sejalan dengan periode musiman Natal dan tahun baru. Akan tetapi, dia melihat kebijakan suku bunga yang longgar hingga injeksi Rp200 triliun ke himbara serta berbagai program stimulus belum akan berpegaruh ke kenaikan harga. 

    “Belum ada indikasi dampak ke inflasi. Harga pangan stabil sementara berbagai produk impor yang deras masuk ke dalam negeri justru harganya relatif stabil turun,” terang David kepada Bisnis. 

    Menurut David, kebijakan fiskal yang ekspansif dari Kemenkeu secara khusus bisa menstabilkan ekonomi serta mencegah penurunan lebih lanjut. Namun, dia menyebut kebijakan itu hanya bersifat sementara.

    Dia menilai kebijakan ekspansif dari sisi fiskal bisa membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% (yoy), sebagaimana yang disampaikan Purbaya dan jajarannya. Namun, David melihat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih akan sekitar 5%. 

    “Kebijakan-kebijakan ini sifatnya masih ’emergency’ ibarat cafeine yang dampaknya hanya temporer. Perlu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dorong pertumbuhan lebih sustain dalam jangka menengah panjang,” tuturnya. 

    Tertahan Pertumbuhan Ekonomi

    Pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menjelaskan bahwa pengaruh suplai uang berlebih terhadap inflasi masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom. Dia menilai tidak berarti cetak uang maka akan selalu mendorong inflasi. 

    Purbaya menilai fenomena dimaksud, yang dinamakan demand-pull inflation, tidak akan terjadi apabila laju pertumbuhan ekonomi suatu negara berada di bawah potensialnya. Dalam hal ini, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut rata-rata pertumbuhan ekonomi 5% di Indonesia belum menyentuh level potensial. 

    Menurutnya, Indonesia dalam jangka pendek harus mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7%. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Pertumbuhan ekonomi sekitar 7% itu dibutuhkan, terang Purbaya untuk bisa menyerap tenaga kerja di usia kerja di sektor formal. “Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas [6%-7%] dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand-pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini,” ujarnya. 

  • Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute mengungkapkan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang paling populer.

    “Yang agak mengejutkan Purbaya effect, di survei kelihatan ada pengangkatan Purbaya,” kata Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto pada peluncuran Survei 1 Tahun Prabowo: Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis yang digelar di Jakarta, Jumat.

    Sudarto mengungkapkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo didukung oleh kebijakan pada dua sektor utama, yakni ekonomi dan politik.

    Pada sektor politik, empat kebijakan Presiden Prabowo yang terpopuler adalah pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, isu kemerdekaan Palestina dan diplomasi luar negeri, serta penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

    Kemudian di sektor ekonomi ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, pemulihan ekonomi rumah tangga, dan peningkatan daya beli masyarakat.

    Sudarto menjelaskan peringkat tersebut diperoleh dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada publik. Publik diminta memberikan tiga nama, nama yang pertama disebutkan mendapatkan tiga poin, nama kedua mendapatkan dua poin, dan nama ketiga mendapatkan satu poin.

    “Nomor satu Purbaya Yudhi Sadewa 826 poin, skornya paling tinggi jauh di atas menteri-menteri lainnya,” kata Sudarto.

    Berikut adalah daftar lengkap menteri terpopuler versi Great Institute:

    1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (826)
    2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (155)
    3. Menteri Agama Nasaruddin Umar (129)
    4. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Tohir (93)
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono (74)
    6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (59)
    7. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (52)
    8. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (46)
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (39)
    10. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (32)

    Sebelumnya, Great Institute mengungkapkan hasil survei dengan 85,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Data dalam survei tersebut dikumpulkan dengan menggunakan survei opini publik dengan data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert.

    Sementara sumber data berasal dari 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas (5 persen margin error), yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebar di Jawa (59,7 persen), Sumatera (20,1 persen) dan Kawasan Indonesia Timur (20,1 persen).

    Data yang juga digunakan dalam survei adalah data time-series resmi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, LPS dan OJK, serta Big Data 4,79 juta unggahan (query keywords) dari platform Media Mainstream Twiter/X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok_yang diambil pada periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025 melalui API.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.