Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Genspreneur: Wadah Pengembangan Kewirausahaan Generasi Muda

    Genspreneur: Wadah Pengembangan Kewirausahaan Generasi Muda

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Era bonus demografi merupakan fenomena mayoritas penduduk dari populasi suatu negara berada pada usia produktif. Fenomena ini diprediksi juga akan terjadi di Indonesia pada 2030 mendatang, yang mana 70 persen dari populasi masuk kategori umur pekerja atau usia produktif.

    Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju. Namun, potensi ini harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini tingkat pengangguran di Indonesia juga masih berada di angka 5,22%. Angka ini masih tergolong tinggi, mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah.

    Data tersebut juga sejalan dengan kenyataan di lapangan. Bahwa lulus dengan gelar sarjana kini tidak lagi menjamin bahwa akan mendapatkan pekerjaan yang layak.

    Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebanyak 3 juta lulusan sarjana, hanya 1 juta yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Kemudian hanya 53% dari 1 juta sarjana bekerja yang memiliki pekerjaan layak.

    Selain itu juga diprediksi akan ada 3,3 juta pekerja baru di Indonesia, namun lapangan pekerjaan hanya siap menyerap 1,35 juta orang.

    Hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu ditangani dengan perhatian khusus oleh banyak pihak. Sehingga bisa lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan pekerjaan layak yang berdampak pada menurunnya angka pengangguran.

    Salah satu cara untuk meningkatkan lapangan kerja adalah melalui entrepreneurship (kewirausahaan). Namun, faktanya di Indonesia tingkat wirausaha masih sangat rendah, yakni berada di angka 3,4 persen.

    Atas dasar itulah Genspreneur hadir memberi jawaban. Genspreneur dibangun oleh Mahasiswi ESQ Business School, Aisyah Aulia sebagai wadah pengembangan bisnis mulai dari tingkat SMA.

    “Kita melihat bagaimana semangat generasi muda dalam berwirausaha, Namun, masih belum banyak startup yang memberikan pendidikan kewirausahaan dengan mentor praktisi yang berfokus pada siswa SMA,” ujar Aisyah, Founder Genspreneur.

    Aisyah mengatakan, Genspreneur hadir sebagai sebuah wadah untuk menyiapkan anak-anak SMA sebelum kuliah untuk mendapatkan skill entrepreneurship sebagai modal dan mindset mengenai kewirausahaan.

    Genspreneur memiliki sejumlah program dalam mempersiapkan anak SMA mendapatkan skill entrepreneurship sedini mungkin. Mulai dari workshop belajar bisnis, masuk ke dalam ekstrakurikuler sekolah, bahkan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk masuk ke dalam kurikulum.

    Salah satu program mendatang yang dihadirkan oleh Genspreneur adalah Entrepreneurship Bootcamp yang diadakan selama 3 hari 2 malam di Hotel Arya Duta Lippo Village, Karawaci, Tangerang pada 26 – 28 Januari 2024.

    “Selama 3 hari 2 malam, kita tidak hanya sekedar belajar, tapi mengalami. Siswa akan belajar tentang diri mereka sendiri, apa potensi mereka, tujuan mereka, dan impian mereka,” ucap Aisyah.

    Aisyah mengatakan, Entrepreneurship Bootcamp akan mendorong paransiswa untuk menggunakan pemikiran kritis tentang pemecahan permasalahan dan solusinya.

    “Selain itu, siswa akan mempelajari pengalaman hidup seorang pengusaha dan pemimpin sukses,” tambah Aisyah.

    Adapun Entrepreneurship Bootcamp yang digelar oleh Genspreneur akan menghadirkan para praktisi di bidang bisnis. Sebut saja Rizky Arief Dwi Prakoso (CEO & Founder HMNS), Akbar Sugema (CMO Putera Sampoerna Foundation), Irfan Prabowo (Asisten Vice President Marketing Ismaya Grup), dan Lucia Haryono (Asisten Stafsus Kementerian Investasi).

    Kemudian ada juga Fadlurrahman Anandia (Founder Mindshift Innovation), Aisyah Aulia (CEO & Founder Genspreneur), Felicia Putri Dewanto (CMO & Co-Founder Genspreneur), dan Anshafa Shaka Wibowo (CFO & Co-Founder Genspreneur).

    “Tak hanya mendapatkan fasilitas berupa kamar hotel selama tiga hari, para peserta juga akan merasakan pengalaman bagaimana membangun bisnis yang baik melalui para pembicara yang hadir serta juga membentuk mindset dan mental seorang pebisnis,” kata Aisyah.

    Untuk informasi lebih lanjut pendaftaran Entrepreneurship Bootcamp bisa mengunjungi www.instagram.com/@genspreneur atau menghubungi via WhatsApp di 085210650750.

    (ory/ory)

  • Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran

    Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD mengungkap pemerintah hingga saat ini masih jor-joran impor bahan pangan. Mulai dari kedelai, beras, susu, daging sapi, hingga gula pasir.

    Awalnya, Mahfud menyebut dalam debat Pilpres 2019 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu masih menyalonkan diri, menyatakan di hadapan lawannya, Prabowo Subianto, bahwa ia tak akan mengimpor komoditas pangan jika terpilih menjadi presiden.

    “Sekarang faktanya, per hari ini, ini catatan datanya harus dibacain. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,1 (juta) ton, beras 2,8 (juta) ton, daging sapi 160 juta ton,” ujar Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

    “Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang 17 Juli (2019) itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak ini angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, terdiversifikasi juga impornya dari data ini,” sambung dia.

    Mahfud memang tak salah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir 2023, Indonesia memang masih banyak mengimpor bahan pangan.

    Nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi US$13,8 miliar atau sekitar Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan 2022 sebesar US$13,11 miliar.

    Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus US$3,68 miliar atau sekitar Rp57,44 triliun. Komoditas kedua dengan nilai impor tertinggi adalah gula yakni sekitar Rp45 triliun disusul dengan beras dan kedelai.

    Dari sisi kenaikan nilai, beras menjadi komoditas dengan lonjakan terbesar. Nilai impor beras pada 2023 melonjak 785,5 persen dibandingkan 2022.

    Impor beras juga sangat dilihat dari sisi volume. Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada 2023. Jumlah tersebut melesat 613,6 persen dibandingkan pada 2022 yang tercatat 429.207 ton.

    Berikut daftar bahan pangan era Jokowi yang disebut Mahfud masih impor.

    1. Beras

    Beras menjadi salah satu komoditas impor Indonesia dari berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Pakistan, India, Myanmar, dan lainnya. Total nilai impor mencapai US$156,33 juta dengan volume impor sebanyak 302,71 juta kg.

    2. Kedelai

    Nilai impor kedelai mencapai US$735,43 juta dengan total volume impor sekitar 1,19 miliar kg. AS, Argentina, Malaysia, Paraguay, Kanada, dan beberapa negara lain menjadi penyuplai kedelai bagi Indonesia.

    3. Gula pasir

    Nilai impor gula pasir mencapai total sebesar US$31,11 juta dengan berat impor mencapai 52,45 juta kg dari beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, dan negara lainnya.

    4. Jagung

    Jagung diimpor dengan total nilai sebesar US$544,189 juta dari beberapa negara seperti India, Argentina, Brazil, Thailand, Paraguay, dan lainnya, dengan volume mencapai 1,8 miliar kg.

    5. Susu

    Nilai impor susu sepanjang 2023 mencapai US$921,42 juta. Angka tersebut setara dengan volume impor yang mencapai 287 ribu ton. Negara yang paling banyak memasok susu ke Indonesia adalah Selandia Baru dengan nilai US$493 juta.

    6. Daging hewan

    Nilai impor daging hewan mencapai total sebesar US$89,58 juta dengan berat impor mencapai 30,19 juta kg.

    7. Sayur

    Nilai impor sayuran mencapai US$526,8 juta atau sekitar Rp7,25 triliun dengan volume mencapai 603,8 juta kg.

    8. Pupuk

    Indonesia tercatat mengimpor pupuk senilai US$523,8 juta atau sekitar Rp7,21 triliun dari China dengan jumlah sekitar 2,3 juta ton.

    9. Buah

    Buah-buahan impor Indonesia memiliki nilai sebesar US$741,3 juta atau Rp10,2 triliun, dengan China sebagai negara utama yang menyumbangkan sekitar 397,7 juta kg.

    10. Tepung terigu

    Tepung terigu dengan nilai sebesar US$45,29 juta telah diimpor, mencapai total berat 104,21 juta kg. Komoditas ini datang dari Sri Lanka, India, Turki, Ukraina, Jepang, dan negara lainnya.

    (del/agt)

  • Mahfud dan Sebab Jokowi Gagal Bebaskan RI dari Jerat Impor Pangan

    Mahfud dan Sebab Jokowi Gagal Bebaskan RI dari Jerat Impor Pangan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kutukan impor bahan pangan yang menjerat Indonesia menjadi salah satu topik dan bahan debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1) malam kemarin.

    Topik itu mengemuka saat calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD bertanya kepada calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka soal janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye dan debat pemilihan presiden 2019 untuk membebaskan Indonesia dari jerat impor pangan.

    Mahfud mengingatkan Gibran bahwa satu tahun menjelang pemerintahan Jokowi berakhir, Indonesia masih belum bisa lepas dari jerat impor. Data yang dipaparkannya, untuk kedelai saja impornya mencapai 2 juta ton.

    Sementara itu susu, impor mencapai 280 juta ton, gula pasir 4,1 juta ton, beras 2,8 juta ton daging sapi 160 juta ton. Tak hanya itu, Mahfud juga mengklaim saat ini malah makin banyak juga mafia-mafia impor.

    “Ini hasilnya seberapa dari hasil debat 17 Juli itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga impornya dari data ini. Sebab itu kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda sebagai Wakil Presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini?,” tanya Mahfud.

    Pertanyaan itu dijawab Gibran dengan mengatakan jerat impor pangan masih belum bisa dilepaskan dari Indonesia karena terhambat oleh masalah El Nino yang menghambat produktivitas tanaman pangan di Indonesia.

    Ia mengklaim bahwa sebelum El Nino terjadi, Indonesia sudah swasembada beras.

    “Masalah impor, 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Pada 2023 ada impor karena El Nino Pak. Ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak,” katanya.

    Gibran melanjutkan bahwa kunci untuk mengatasi masalah itu adalah dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Selain itu, distribusi pupuk juga perlu menjadi perhatian.

    Wali Kota Solo itu juga mengatakan untuk terus mendorong anak muda menjadi petani. Dengan begitu, produktivitas pertanian juga bisa meningkat.

    “Kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IoT (internet of things) untuk mengecek kesuburan tanah, PH tanah, keasaman tanah, penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pestisida,” imbuh Gibran.

    Lantas, sebenarnya apa masalah pemerintahan Jokowi yang susah lepaskan RI dari jerat impor pangan?

    Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menilai janji Jokowi untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian dalam negeri memang belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan sektor pertanian yang minim.

    Abra menuturkan pertumbuhan sektor pertanian pada 2022 hanya 2,25 persen. Angka ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,31 persen.

    Bahkan pada kuartal III 2023 pertumbuhan sektor pertanian hanya 1,46 persen. Ironisnya lagi, pertumbuhan sektor pangan justru terkontraksi atau minus 1,47 persen.

    “Memburuknya kondisi pertanian juga terlihat dari penurunan produksi gabah kering giling (GKG) hingga 2,26 persen pada 2023 lalu,” tutur Abra kepada CNNIndonesia.com.

    Ia berpendapat ketidakmampuan pemerintah menjaga produksi pangan di dalam negeri, pada akhirnya menyebabkan lonjakan harga-harga pangan. Lonjakan harga ini pun akhirnya diredam dengan kebijakan impor pangan.

    “Bahkan, impor beras pada 2023 melonjak 785,5 persen menjadi 3,1 juta ton. Meskipun pemerintah sudah impor beras secara eksesif, faktanya harga beras di tingkat konsumen masih terlampau mahal,” ujar imbuh Abra.

    Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras sepanjang 2023 sebesar 3,06 juta ton. Nilai ini tertinggi dalam lima tahun terakhir yang tak pernah mencapai 1 juta ton pun.

    Realisasi impor beras yang mencapai 3,06 juta itu pun melesat 613,61 persen dibandingkan 2022.

    Berdasarkan data yang sama, impor beras pada 2019 sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022 dan menjadi paling besar sepanjang tahun lalu.

    Adapun impor beras tertinggi adalah golongan semi miled or wholly milled rice sebanyak 2,7 juta ton dan broken rice other than of a kind sebesar 345 ribu ton.

    Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim harga beras sudah naik 21 persen sepanjang 2023. Kenaikan harga itu pun turut menyumbang inflasi.

    Pada akhir 2023 harga beras berada di level Rp13 ribu hingga Rp16 ribu per kg, tergantung kualitas. Sedangkan, harga rata-rata tertinggi beras medium 2022 adalah Rp11.340 per kg.

    Berkaca pada tantangan pangan, Abra mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana efektifitas anggaran ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur pangan dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

    “Termasuk dalam memitigasi risiko perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan nasional,” katanya.

    Sementara itu, Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana menuturkan pemerintah selama ini sulit untuk lepas dari impor pangan karena berbagai faktor.

    Namun, yang paling bisa diamati sekarang adalah semakin rawannya kesejahteraan dan tingkat risiko yang diterima petani. Andri memaparkan proporsi rumah tangga miskin paling banyak berasal dari keluarga petani, yang mana porsinya terakhir mencapai 49,89 persen dari seluruh keluarga miskin.

    Ironisnya, kata dia, rumah tangga petani memiliki tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi, yakni 10,78 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rumah tangga bukan petani yang mencapai 7,28 persen.

    “Kondisi memprihatinkan di mana para produsen pangan dalam negeri justru yang paling rawan terhadap kekurangan pangan menyebabkan banyak petani menjauhi menanam pangan yang beresiko tinggi,” kata Andri.

    “Seperti hortikultura yang potensi gagal atau harga jatuh ketika panen lebih tinggi dibandingkan padi yang di banyak daerah sudah menjadi tradisi yang tidak bisa diubah,” sambungnya.

    Faktor lain RI masih impor beras adalah China dan Thailand yang dapat menjual beras dengan harga lebih murah dibanding menanam sendiri. Lebih rendahnya harga beras di China dan Thailand itu tak lepas dari capaian pertumbuhan produktivitas yang jauh meningkat dari Indonesia.

    Merujuk data BPS, impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.

    Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.

    Di sisi lain, kata Andri, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri selama ini gagal memprioritaskan peningkatan produktivitas lahan.

    “Justru semakin sedikit lahan pertanian yang tersisa akibat alih fungsi lahan dan semakin sedikit generasi muda yang mau menjadi petani,” kata dia.

    Andri menambahkan bahwa faktor keterbatasan pupuk juga sangat berpengaruh atas jumlah produktivitas pangan.

    “Ini yang menyebabkan kita sering kali overestimate hasil pertanian kita karena ternyata produktivitas per hektare yang tidak tentu dan cenderung ketika pupuk semakin sulit terjangkau,” tandasnya.

    (fby/mrh)

  • Cak Imin Kutip Pendiri NU di Debat, Sebut Pemerintah Abaikan Petani

    Cak Imin Kutip Pendiri NU di Debat, Sebut Pemerintah Abaikan Petani

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengutip pernyataan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy’ari terkait peran petani dalam Debat Cawapres Pilpres 2024.

    Imin menggunakan pernyataan itu untuk mengkritik keberpihakan pemerintah.

    “Hadratussyeikh KH. Hasyim Asy’ari, petani adalah penolong negeri, tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita,” kata Cak Imin di Debat Cawapres Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1).

    Ia juga mengutip Badan Pusat Statisti (BPS) tentang data petani 10 tahun terakhir. Dia menyebut ada 3 juta orang petani rumah tangga.

    Cak Imin menyebut 16 juta rumah tangga petani hanya punya lahan setengah hektare.

    Di saat yang sama, ia menyindir ada orang yang punya 500 ribu hektare.

    Ketua Umum PKB itu juga mengkritik kebijakan lumbung pangan pemerintah. Dia menyentil program yang ditangani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu.

    “Di sisi lain, kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional lewat food estate. Terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” ujarnya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu oleh dua moderator perempuan yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar.

    Debat kali ini juga merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu oleh dua moderator perempuan yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar.

    Debat kali ini juga merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    (dhf/sfr)

  • Isu yang Mungkin Dibahas Cak Imin, Gibran dan Mahfud di Debat Cawapres

    Isu yang Mungkin Dibahas Cak Imin, Gibran dan Mahfud di Debat Cawapres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Debat calon wakil presiden (cawapres) yang diikuti oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD kembali digelar Minggu (21/1).

    Debat akan mengambil tema ‘Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan dan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa’.

    Nah, berkaitan dengan tema debat itu, CNNIndonesia.com mencoba mengulas beberapa tema yang kemungkinan akan dibahas dalam debat itu.

    1. Sumber Daya Alam

    Pada debat ini kemungkinan ketiga cawapres akan mengulas harta sumber daya alam Indonesia yang memang beragam dan kaya. Tak hanya dari keragaman hayati tetapi juga hasil pertambangan seperti nikel, batu bara, emas, bauksit, timah, dan tembaga.

    Misalnya nikel, Indonesia menjadi pemilik cadangan terbesar di dunia. Berdasarkan data ESDM pada 2020, cadangannya mencapai 72 juta ton Ni atau 52 persen dari total cadangan dunia sebesar 139,41 juta ton Ni.

    Kemudian, batu bara per 2021 lalu memiliki cadangan hingga mencapai 38,84 miliar ton. Dengan rata-rata produksi batu bara sebesar 600 juta ton per tahun, maka umur cadangan ini diyakini masih bisa sampai 65 tahun. Itu pun dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru.

    Untuk bauksit cadangan Indonesia mencapai 1.200 juta ton atau 4 persen dari total cadangan dunia sebanyak 30.390 juta ton. Umur cadangan bauksit Tanah Air diprediksi masih bisa bertahan hingga 92 tahun mendatang.

    Nah, debat kemungkinan besar akan berkutat pada masalah hilirisasi yang selama ini digembar-gemborkan Presiden Jokowi sudah menciptakan nilai tambah besar pada ekonomi Indonesia.

    Untuk nikel misalnya, Jokowi mengatakan hilirisasi telah meningkatkan nilai tambah ekspor nikel dari Rp31 triliun pada 2015 menjadi Rp510 triliun 2023 kemarin.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada September 2023 lalu mengatakan bahkan berkat hilirisasi ekspor besi dan baja ke China meroket.

    “Hal ini seiring dengan kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter pengolahan bijih nikel yang sejak 2022 hingga Agustus 2023, komoditas nikel dan barang padanya masuk dalam lima besar komoditas yang diekspor ke Tiongkok,” kata Amalia dalam konferensi pers, Jumat (14/9).

    Berdasarkan data BPS, pada Desember 2023, nilai ekspor besi dan baja tercatat sebesar US$2,28 miliar. Nilainya sama dari November yang juga US$2,28 miliar dan turun dari Desember 2022 yang sebesar US$2,32 miliar.

    Para calon presiden dan wakil presiden sejatinya sudah sepakat dengan hilirisasi dan karena itu bertekad melaksanakannya. Meskipun demikian, mereka tak semua setuju dengan model hilirisasi yang dilaksanakan Jokowi saat ini.

    2. Energi

    Dalam bidang energi, kemungkinan yang akan menjadi pembahasan adalah langkah konkrit Indonesia untuk menuju kemandirian energi; termasuk soal bagaimana langkah mengurangi impor minyak dan gas (migas), terutama Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Pasalnya, sampai tahun lalu Indonesia masih menjadi salah satu negara yang kecanduan impor minyak. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-September 2023 total volume impor minyak Indonesia mencapai 32,8 juta ton.

    Impor minyak ini menjadi beban anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Sehingga akan menjadi isu yang paling disorot.

    Saat ini, pemerintah sudah mulai melakukan berbagai langkah dengan memanfaatkan SDA yang dimiliki untuk mengurangi ketergantungan impor minyak. Yang sudah dijalankan adalah mencampur Bahan Bakar Nabati dengan biodiesel atau dikenal B30.

    Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga sudah memulai langkah mencampur BBM dengan bioetanol atau diberi nama Pertama Green 95.

    Isu lainnya yang berkaitan dengan energi adalah penurunan produksi (lifting) minyak atau minyak siap jual yang pada 2023 ditargetkan sebesar 660 ribu barel per hari. Namun, pada catatan Kementerian ESDM produksi tahun lalu hanya bisa mencapai 605 ribu barel per hari.

    3. Pangan

    Masalah pangan juga akan menjadi isu sensitif yang kemungkinan akan dibahas dalam debat. Pasalnya, meski menjadi negara agraris, Indonesia rentan mempunyai masalah ketahanan pangan, khususnya beras.

    Hal tersebut terlihat pada kebijakan pemerintah yang masih mengimpor beras dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir.

    Berdasarkan data BPS, impor beras 2023 yang mencapai 3,06 juta ton adalah angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebab, tahun sebelumnya impor beras tidak pernah mencapai 1 juta ton.

    “Selama lima tahun terakhir impor beras di 2023 ini merupakan yang terbesar yakni 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 613,61 persen dibandingkan 2022,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (15/1).

    Secara rinci, impor beras pada 2019 sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022 dan menjadi paling besar sepanjang tahun lalu.

    Impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.

    Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.

    Selain itu, Indonesia juga masih mempunyai masalah terkait harga pupuk yang mahal sehingga banyak dikeluhkan para petani. Bahkan, pupuk subsidi yang diberikan pemerintah tidak menyasar ke seluruh petani.

    Selain mahal, pupuk langka di sejumlah daerah juga menjadi sorotan. Salah satu penyebabnya, perang Rusia-Ukraina karena kedua negara itu menjadi pemasok utama bahan baku pembuat pupuk ke Indonesia.

    Karenanya, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menginstruksikan Sri Mulyani untuk menambah anggaran pupuk subsidi hingga Rp14 triliun. Diharapkan ini bisa menjawab keresahan para petani.

    Selain itu, kenaikan harga bahan pokok yang begitu tajam menjadi permasalahan di sektor pangan Tanah Air. Apalagi yang naik adalah bahan pokok utama seperti beras, cabai, bawang, telur hingga daging ayam.

    Tak lupa, swasembada pangan yang sampai saat ini masih menjadi wacana harus betul-betul diselesaikan oleh pemimpin di masa depan. Jika tidak, krisis pangan yang sudah terjadi di berbagai negara bisa menghampiri Indonesia.

    4. Agraria

    Konflik agraria, utamanya di bidang pertanahan masih menjadi isu yang sulit untuk dituntaskan dan kemungkinan besar akan menjadi salah satu isu yang dijadikan bahan debat Cak Imin, Gibran dan Mahfud MD. Ini terjadi baik di sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan hingga pembangunan infrastruktur.

    Perampasan hak milik tanah dari kelompok miskin masih menjadi permasalahan. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus penduduk harus hengkang dari tanahnya sendiri akibat kalah dengan para penguasa di kawasannya.

    Sebelumnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan data 2.710 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

    [Gambas:Photo CNN]

    Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan sejak 2015 hingga 2022, ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 5,8 juta hektar tanah. Korban terdampak pun mencapai 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

    Tumpang tindih aturan menjadi salah satu penyebabnya sehingga banyak muncul kasus mafia tanah dan tak berkesudahan sampai saat ini.

    Setidaknya ada empat permasalahan lahan di Indonesia. Pertama, pengakuan kepemilikan atas tanah. Kedua, peralihan hak atas tanah.

    Ketiga, pembebanan hak dan keempat adalah pendudukan eks tanah partikelir.

    Tak selesainya masalah agraria ini dan terus bergulir di setiap pergantian pemerintahan seakan menjadi warisan yang tak akan ada habisnya.

  • Pemerintah Bakal Impor Total 3 Juta Ton Beras Tahun ini

    Pemerintah Bakal Impor Total 3 Juta Ton Beras Tahun ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan mengimpor kembali 3 juta ton beras pada 2024 untuk mengatasi defisit beras dampak dari El Nino.

    “Beras itu tahun kemarin kita impor sekitar 3,5 juta [ton]. 3 juta sudah masuk, 500 ribu diharapkan masuk di bulan Januari ini,” kata Airlangga saat ditemui dalam acara penyerahan bantuan pangan beras di Garut, Sabtu (20/1) dikutip dari Antara.

    Dia menambahkan, “Pemerintah sudah memutuskan untuk impor juga di tahun ini 3 juta ton, di mana 2 juta sedang berproses di Bulog,” katanya.

    Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak El Nino yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir dan menyebabkan defisit beras nasional hingga 2,3 juta ton.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkap ada defisit beras sekitar 2,8 juta ton.

    “Dari kerangka sampel area yang dikeluarkan BPS memang Januari dan Februari itu kalau ditotal dari kebutuhan versus produksi ada gap sekitar 2,8 juta ton,” kata dia, setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/1).

    Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka 2,8 juta ton beras itu dihitung berdasarkan angka kebutuhan beras rata-rata nasional sekitar 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan dengan kemampuan produksi di awal Januari yang kurang dari 1 juta ton akibat dampak El Nino.

    Presiden Joko Widodo disebut sudah menyetujui impor sekitar 2 juta ton beras yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand.

    (Antara/arh)

  • Antisipasi Bencana Alam, Polda Jatim Waspadai DAS Brantas

    Antisipasi Bencana Alam, Polda Jatim Waspadai DAS Brantas

    Surabaya (beritajatim.com) – Mengantisipasi terjadinya bencana alam di Jawa Timur, Polda Jatim sudah mempersiapkan peralatan dan menyiagakan personel untuk penanggulangan. Berbagai wilayah menjadi target yang perlu diwaspadai, di antaranya kawasan pegunungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.

    Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto didampingi Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono memimpin Apel Gelar Pasukan dan Peralatan dalam rangka kesiapan penanggulangan bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Apel berlangsung di Lapangan Upacara Mapolda Jatim, pada Selasa (21/11/2023).

    Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto dalam kesempatan ini menyampaikan, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan stakeholder terkait mengantisipasi bencana alam yang kemungkinan akan terjadi di Jawa Timur.

    “Pagi ini kita Forkopimda Jawa Timur beserta segenap stakeholder terkait menyelenggarakan apel kesiap siagaan bencana, hal ini kita lakukan lebih awal karena kita tau di akhir bulan nanti kita sudah masuk tahapan pemilu, jadi sengaja kita adakan hari ini, sekaligus kita konsolidasi dan koordinasi untuk mengecek sarana, prasarana kesiapan kita, untuk mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi,” tandasnya usai Apel Gelar Pasukan.

    BACA JUGA:
    Piala Dunia U-17, Polda Jatim Terapkan Pendekatan Ramah Anak

    Lebih lanjut, Imam mengatakan, puncak peningkatan curah hujan tinggi diperkirakan terjadi pada Februari.

    “Berdasarkan informasi dari BMKG di November akhir ini intensitas curah hujan akan meningkat. Desember, Januari, puncaknya Februari. Peningkatan itu bisa terjadi antara 20 persen sampai 70 persen, semua itu karena dampak La Nina,” terang Imam.

    “Nah, kesiapan kita hari ini, mudah-mudahan dengan apel siaga ini kita segera berkoordinasi kemudian menetapkan Posko, dan di Posko itu kita tempatkan dari seluruh elemen stakeholder terkait, terutama petugas yang akan ditunjuk bertugas di Posko memonitor situasi di luar sekaligus pararel manakala ada situasi kontijensi, mereka sudah siap,” tambahnya.

    Jenderal polisi bintang dua kelahiran Malang Jawa Timur ini juga mengatakan, Jawa Timur menduduki ranking tertinggi yakni sebanyak 153 kejadian bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.

    BACA JUGA:
    Polda Jatim Kerahkan Tim Jaga Pemain Asing Piala Dunia U-17 di Sejumlah Hotel

    “Kita tahu di Jawa Timur berdasarkan data dari BPS itu ada 153 kejadian bencana banjir, ini menduduki ranking tertinggi di Jawa Timur, kemudian tanah longsor dan kemudian puting beliung, ini yang betul-betul kita antisipasi, tapi mudah-mudahan dengan kesiap siagaan kita, kewaspadaan kita, lalu kita antisipasi sedini mungkin, sehingga kita betul-betul bisa berinteraksi memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat, sehingga kita semua sudah siap manakala terjadi bencana,” paparnya.

    Sementara itu, yang perlu diwaspadai adalah daerah yang rawan terjadi bencana. Yaitu pegunungan dan DAS Brantas.

    “Di daerah rawan ini terutama wilayah-wilayah yang dekat pegunungan, sama yang disekitar aliran brantas, itu yang memang harus kita antisipasi betul, itu yang beberapa tahun belakangan ini kita antisipasi, terutama angin puting beliung itu di daerah-daerah Jawa Timur bagian barat, kemudian kemudian yang mendekati garis pantai itu yang perlu kita antisipasi.” pungkasnya Irjen Pol Imam Sugianto dihadapan awak media. [uci/beq]