Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • MBG Picu Inflasi, BGN Perlu Buat Menu Lebih Beragam Sesuai Ketersediaan Daerah

    MBG Picu Inflasi, BGN Perlu Buat Menu Lebih Beragam Sesuai Ketersediaan Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu memperkuat data ketersediaan pangan dan manajemen pasokan sekaligus mendorong keberagaman menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu sejalan dengan dampak MBG yang disebut mendorong tingkat inflasi sejumlah komoditas kelompok harga bergejolak. 

    Komoditas dimaksud adalah telur dan daging ayam ras yang menjadi sejumlah komoditas pendorong inflasi secara bulanan pada Oktober 2025 sebesar 0,28% (mtm). Apabila dilihat menurut komponennya, kelompok komponen bergejolak (volatile goods) yang mencakup dua komoditas itu juga mengalami inflasi hingga 6,59% secara tahunan (yoy) atau tertinggi dari kelompok komponen inti serta harga diatur pemerintah. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual menyebut ketersediaan menu MBG perlu dibuat beragam dan disesuaikan oleh masing-masing ketersediaan daerah. 

    Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menduga kenaikan harga telur dan daging ayam ras Oktober 2025 salah satunya dipicu oleh permintaan untuk MBG. Namun, BPS tidak memerinci lebih lanjut daerah mana saja yang mengalami peningkatan permintaan dua komoditas itu khusus bagi MBG. 

    “Menu terkait protein bisa disesuaikan dengan kondisi ketersediaan di masing-masing daerah,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (3/11/2025). 

    Di sisi lain, David mendorong pemerintah untuk memperkuat data ketersediaan pangan dan manajemen pasokan atau distribusi di daerah. Tujuannya agar pemerintah mengetahui produk pangan apa yang defisit. 

    Dia tak menampik bahwa dampak lonjakan harga sejumlah kebutuhan terkait dengan MBG bisa merugikan konsumen lain. Untuk itu, dia mendorong keberagaman menu MBG sesuai dengan ketersediaan di daerah. 

    “Karena dari sisi keperluan pangan lain seperti karbohidrat dan sayuran harusnya hanya selisihnya tidak banyak dibanding sebelum ada MBG, karena hanya substitusi,” tuturnya. 

    BPS melaporkan permintaan terhadap telur ayam ras dan daging ayam ras untuk kebutuhan program MBG menjadi alasan pemicu inflasi kedua komoditas tersebut pada Oktober 2025. Pada Oktober 2025, terjadi inflasi 0,28% secara bulanan (mtm), yang mana telur dan daging ayam ras memberikan andil masing-masing sebesar 0,04% dan 0,02%. 

    Secara tahunan, inflasi Oktober 2025 sebesar 2,86% (yoy) juga didorong utamanya oleh inflasi komponen harga bergejolak atau volatile goods yang mencapai 6,59% (yoy). Kelompok komponen itu mencetak inflasi paling tinggi di antara kelompok inti sebesar 2,36% (yoy) serta harga diatur pemerintah 1,45% (yoy). Daging ayam ras menjadi salah satu komoditas pemicu inflasi komponen bergejolak hingga lebih dari 6% itu.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menjelaskan bahwa ada berbagai faktor yang melatarbelakangi tingginya inflasi telur dan daging ayam ras. Namun, pihaknya menduga permintaan dari Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tinggi turut menyumbang terhadap inflasi kedua komoditas tersebut.

    “Salah satunya kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG, yang berasal dari pasar, pengecer atau pedagang besar. Ini diduga menjadi salah satu indikasi naiknya permintaan telur dan ayam ras,” terang Pudji pada konferensi pers, Senin (3/11/2025).

    Selain permintaan dari Dapur MBG, inflasi telur dan daging ayam ras turut dipengaruhi oleh peningkatan komponen biaya produksi seperti harga day old chick, live bird, dan jagung pakan di beberapa wilayah.

  • Deflasi Beras Tekan Inflasi Oktober 2025, Terjadi di 23 Provinsi

    Deflasi Beras Tekan Inflasi Oktober 2025, Terjadi di 23 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Oktober 2025 secara umum terjadi inflasi 0,28 persen akan tetapi justru terjadi sebaliknya untuk komoditas beras yang mengalami deflasi sebesar 0,27 persen (m-to-m).

    Kondisi ini berbeda dari tren dua tahun sebelumnya, di mana beras justru mengalami inflasi pada Oktober 2022 dan 2023. Adapun deflasi pada Oktober 2025 tercatat lebih dalam dibandingkan September 2025, menunjukkan penurunan harga yang semakin signifikan di berbagai daerah.

    Secara nasional, sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras, tiga provinsi mencatat harga yang relatif stabil, dan 12 provinsi lainnya mengalami inflasi beras.

    “Terjadi deflasi beras pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/11/2025),

    Rata-rata harga beras di penggilingan Oktober 2025 secara total turun 0,54 persen dari bulan sebelumnya. Jika dipilah menurut kualitas beras di penggilingan, beras premium turun 0,71 persen dari bulan sebelumnya, dan beras medium turun 0,46 peesen dari bulan sebelumnya.

    Bukan hanya di tingkat penggilingan, di tingkat grosir dan eceran pun komoditas ini pada bulan Oktober 2025 mengalami deflasi dibandingkan bulan sebelumnya.

    “Beras di tingkat grosir, defllasi sebesar 0,18 persen, dan ditingkat eceran 0,27 persen secara month to month” paparnya.

    Harga beras ini merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

    Selain beras, sejumlah komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen, dan beras sebesar 0,01 persen.

    “Komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen dan beras sebesar 0,01 persen,” ungkap Pudji.

    Penurunan harga beras yang terjadi secara luas di mayoritas provinsi di Indinesia menjadi faktor penting dalam meredam tekanan inflasi nasional menjelang akhir tahun. Pemerintah melalui berbagai kebijakan distribusi dan pengendalian pasokan dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di tengah dinamika cuaca dan produksi yang bervariasi antarwilayah.

    Sementara itu menanggapi kondisi ini, Menteri Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa deflasi beras yang terjadi disebabkan oleh sinergi bersama lintas sektoral dengan pengawalan di setiap kabupaten dengan tujuan kebahagiaan di masyarakat.

    “Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai. Tapi kami tidak berhenti di sini. Kami bentuk tim pengawal harga di setiap kabupaten untuk memastikan stabilitas harga beras,” jelasnya.

    Tim tersebut, lanjut Mentan Amran, terdiri atas unsur Kementan, Bappenas, Bulog, serta aparat penegak hukum dan akan terus melakukan operasi pasar terutama di berbagai daerah yang harga berasnya masih di atas rata-rata nasional.

    “Operasi pasar tidak akan berhenti, bahkan saat panen raya nanti kita akan salurkan beras SPHP ke daerah-daerah pegunungan yang bukan sentra produksi,” tegasnya.

    Dengan berbagai kebijakan dan kerja sama lintas sektor, Mentan Amran yakin sektor pertanian Indonesia tengah berada di jalur yang benar menuju kemandirian pangan.

    “Ini adalah keberhasilan kita semua, bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi seluruh anak bangsa. Dari Presiden, petani, hingga wartawan yang terus mengawal,” pungkasnya.

  • 240,54 Juta Ton Udang yang Terkontaminasi Radioaktif Dikembalikan ke Indonesia, Ini Catatan BPS

    240,54 Juta Ton Udang yang Terkontaminasi Radioaktif Dikembalikan ke Indonesia, Ini Catatan BPS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengembalian udang atau re-impor dari sejumlah negara kepada Indonesia sejauh ini telah mencapai 240,54 juta ton. Secara nilai, jumlah tersebut setara dengan USD 2,09 juta.

    Udang yang dikembalikan sejumlah negara ke Indonesia itu setelah diketahui terkontaminasi zat berbahaya yakni radioaktif.

    “Jadi pada September 2025, dari catatan yang ada di BPS, secara total tercatat ada re-impor udang Indonesia sebesar 240,54 juta ton atau senilai USD 2,09 juta,” ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/11).

    Sejauh ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Amerika Serikat (AS) telah mengembalikan udang yang telah diimpor dari Indonesia sebanyak 152,32 juta ton karena terkontaminasi zat radioaktif Cs-137. Secara nilai, pengembalian udang tersebut telah mencapai senilai USD 1,26 juta.

    “Reimpor udang pada September 2025 tersebut mayoritas dikirim dari Amerika Serikat yaitu sebesar 152,32 juta ton atau senilai USD 1,26 juta,” kata Pudji Ismartini.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) mengeluarkan peringatan serius terkait produk udang beku asal Indonesia yang terdeteksi mengandung zat radioaktif. Produk udang merek Great Value yang dijual di Walmart saat ini ditarik dari peredaran demi menjaga keamanan konsumen.

    Dilansir dari Fox News (19/8), FDA menyatakan sedang melakukan investigasi aktif setelah US Customs & Border Protection (CBP) mendeteksi adanya kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada kontainer pengiriman udang dari Indonesia.

  • Sampaikan Orasi Ilmiah di Unsri, Mendagri Uraikan Peran Pendidikan Tinggi Songsong Indonesia Emas 2045

    Sampaikan Orasi Ilmiah di Unsri, Mendagri Uraikan Peran Pendidikan Tinggi Songsong Indonesia Emas 2045

    Sampaikan Orasi Ilmiah di Unsri, Mendagri Uraikan Peran Pendidikan Tinggi Songsong Indonesia Emas 2045
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan orasi ilmiah pada acara Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Auditorium Unsri Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (3/11/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Tito selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unsri memaparkan peran penting pendidikan tinggi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
    Menurutnya, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar momentum seratus tahun kemerdekaan RI, melainkan sebuah harapan, target, sekaligus proyeksi bahwa Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju pada 2045.
    Keyakinan tersebut juga sejalan dengan berbagai prediksi lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), McKinsey, dan World Bank.
    “Dengan
    trajectory
    pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang baik, Indonesia akan melompat. Tahun 2040 sampai 2045 menjadi kekuatan ekonomi dominan nomor empat atau nomor lima terbesar di dunia,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin.
    Ia optimistis, proyeksi tersebut dapat diwujudkan. Keyakinan ini dilandasi oleh banyaknya potensi Indonesia, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang kuat.
    Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi dari sisi struktur sosial-ekonomi, khususnya tumbuhnya kelas menengah.
    Tito menilai, dominasi kelas menengah yang terdidik dan terlatih akan menjadi pendorong utama Indonesia menuju negara maju.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, tercatat 17,13 persen penduduk Indonesia merupakan kelas menengah, sedangkan 49,22 persen merupakan masyarakat menuju kelas menengah.
    “Artinya, ada harapan untuk kita menjadi negara maju yang didominasi kelas menengah,” ungkap Tito.
    Ia menambahkan, keyakinan lain terhadap terwujudnya Indonesia sebagai negara maju didasarkan pada dua hal, yakni perubahan paradigma pertarungan dunia dari realisme ke liberalisme dan konstruktivisme, serta studi empiris personal.
    Pada aspek
    pertama
    , Tito menjelaskan bahwa paradigma realisme melihat negara sebagai aktor utama dalam politik global.
    Pandangan tersebut kemudian bergeser ke paradigma liberalisme yang menekankan peran aktor non-negara sebagai tokoh sentral.
    Saat ini, dinamika itu berkembang ke paradigma konstruktivisme yang memuat norma-norma yang mengatur negara maupun aktor non-negara.
    Pada aspek
    kedua
    , Tito menceritakan pengalamannya menyaksikan sejumlah negara yang mengalami kemajuan pesat.
    Ia mencontohkan transformasi China, yang semula negara berkembang, namun kini menjadi kekuatan ekonomi dunia berkat optimalisasi sumber daya manusia (SDM).
    “Kalau sumber daya manusianya hebat, sumber daya alamnya juga hebat, dikelola baik (kita akan) melompat ke negara (maju). Kunci (kita) adalah pendidikan, untuk menjadi tenaga kerja yang unggul, maka angkatan kerja kita harus terdidik dan terlatih, serta sehat,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Rektor Unsri Taufiq Marwa, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, dan Bupati Musi Banyuasin M Toha Tohet.
    Hadir pula para sivitas akademika Unsri, forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Provinsi Sumsel, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPS Mau Bikin Indikator Situasi Ekonomi per Bulan, Beda dengan Data PDB

    BPS Mau Bikin Indikator Situasi Ekonomi per Bulan, Beda dengan Data PDB

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) sedang mengembangkan indikator proxy untuk melihat situasi dan kondisi perekonomian secara komprehensif dalam periode setiap satu bulan sekali. 

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyansanti menjelaskan bahwa indikator proxy yang sedang dikembangkan lembaganya itu disusun dari berbagai indikator perekonomian yang telah diperoleh sebelumnya seperti di antaranya inflasi, neraca dagang, hingga jumlah wisatawan nusantara maupun mancanegara. 

    Amalia juga menyebut pihaknya juga akan menambahkan sejumlah data indikator yang akan menggambarkan perekonomian setiap bulannya, tetapi enggan diperinci lebih lanjut. 

    “Jadi, BPS mengembangkan indikator proxy, yang berbasis kepada indikator bulanan yang diperoleh oleh BPS. Itu kayak kami mengeluarkan indeks perkembangan harga saja, karena kan inflasi setiap bulan, setiap minggunya kami mengeluarkan indeks perkembangan harga,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (3/11/2025). 

    Namun demikian, Amalia memastikan bahwa indikator proxy yang nantinya menggambarkan kinerja perekonomian setiap bulannya itu, bukan terkait dengan data PDB atau pertumbuhan ekonomi. 

    Dia menyebut pertumbuhan ekonomi akan tetap dirilis setiap tiga bulan sekali atau secara kuartalan.

    “Ini bukan [data] pertumbuhan ekonomi. Saya tidak akan rilis pertumbuhan ekonomi tiap bulan, enggak bisa itu,” ujar perempuan yang pernah menjabat Deputi Kementerian PPN/Bappenas itu.

    Indikator proxy itu, lanjut Amalia, juga akan menyertakan data-data dari pemerintah. Misalnya, data penerimaan maupun belanja pemerintah pusat (APBN) atau daerah (APBD).

    Saat ditanya apabila indikator proxy yang dimaksud olehnya itu akan dirilis ke publik, Amalia menyebut pihaknya belum memiliki keputusan. Proses penyusunan indikator-indikator itu juga masih berlangsung. 

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat menyinggung telah meminta BPS mencari rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi setiap bulannya. Tito menyebut telah berkomunikasi dengan Amalia.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta BPS mencarikan rumus penghitungan kondisi inflasi setiap pekan. Data itu kini sudah dibahas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap minggunya. 

    “Nah, ini pertumbuhan ekonomi per triwulan, saya minta ada indikator yang silakan Ibu [Kepala BPS] cari rumusnya, bisa paham sebulan sekali. Jadi kami sudah keluar sekarang rumusnya per sebulan sekali, kami akan bisa petakan,” terang Tito pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dengan adanya data tersebut, mantan Kapolri itu menyebut kini capaian pertumbuhan ekonomi bisa disampaikan ke setiap daerah. Dia mendorong agar seluruh pemerintah daerah (pemda) diajak untuk membahas data tersebut.

    “Jadi, kami bisa tahu pertumbuhan daerah yang tinggi, yang minus. Yang minus kami genjot,” terang Tito yang menjabat Mendagri sejak 2019 itu.

  • Inflasi Emas Perhiasan Sentuh Level Tertinggi, Tren 26 Bulan Berturut-turut

    Inflasi Emas Perhiasan Sentuh Level Tertinggi, Tren 26 Bulan Berturut-turut

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi Oktober 2025 sebesar 0,28% (month to month/MtM). Dengan andil 0,21%, inflasi emas sudah terjadi 26 bulan berturut-turut dan menyentuh level tertinggi bulan lalu.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok utama penyumbang inflasi Oktober 2025 yakni sebesar 3,05% serta dengan andil 0,21%. Emas menjadi komoditas dominan penyumbang inflasi.

    Nilai inflasi emas perhiasan pada Oktober 2025 adalah sebesar 11,97% dan memberikan andil kepada inflasi Oktober 2025 sebesar 0,21%. Tingkat inflasi dan andilnya merupakan level tertinggi dalam kurun waktu 26 bulan sejak terjadinya inflasi secara berturut-turut.

    “Ini merupakan inflasi tertinggi sejak 26 bulan berturut-turut sejak terjadinya inflasi,” terang Pudji pada konferensi pers, Senin (3/11/2025).

    Adapun, tingkat inflasi emas pada Oktober 2023 dan Oktober 2024 sebesar masing-masing 0,92% dan 4,44%. Masing-masing juga memberikan andil terhadap inflasi bulan tersebut 0,01% dan 0,06%.

    Sejalan dengan hal tersebut, BPS juga mencatat bahwa tingkat inflasi Oktober 2025 adalah yang tertinggi pada periode yang sama sejak empat tahun yang lalu yakni Oktober 2021. Secara historis pada setiap Oktober sejak 2021 hingga 2025 mengalami inflasi. Hanya pada Oktober 2022 terjadi deflasi sebesar 0,11% (MtM).

    Selain itu, inflasi selalu terjadi sejak empat tahun yang lalu masing-masing sebesar 0,12% (MtM) pada Oktober 2021, 0,17% (MtM) pada Oktober 2023, dan 0,08% (MtM) pada Oktober 2024.

    “Tingkat inflasi yang terjadi pada Oktober 2025 merupakan inflasi tertinggi dibandingkan tingkat inflasi 2021 hingga 2024,” terang Pudji, Senin (3/11/2025).

    Komoditas emas perhiasan disebut menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober 2024 dan Oktober 2025. Itu berbeda dengan tiga tahun sebelumnya masing-masing pada Oktober 2021 ketika penyumbang utama inflasi bulanan merupakan cabai merah, serta beras pada masing-masing Oktober 2022 dan Oktober 2023.

    Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi pada Oktober 2025 adalah cabe merah 0,06%, telur ayam ras 0,04%, dan daging ayam ras dengan andil inflasi 0,02%.

    Adapun seluruh komponen mengalami inflasi secara bulanan, dengan terbesar pada kelompok komponen inti. Inflasi komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,39%, dan memberikan andil 0,25%. Komoditas dominan dari kelompok tersebut adalah emas perhiasan dan biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi.

    Berikutnya adalah komponen harga diatur pemerintah yang mengalami inflasi 0,10%. Komponen ini memberikan andil inflasi 0,02%, dengan komoditas dominan adalah sigaret kretek mesin serta tarif angkutan udara.

    Selanjutnya, komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,03% dan memberikan andil inflasi 0,01%. Komoditas dominan adalah cabe merah, telur ayam ras dan daging ayam ras.

  • Data BPS September 2025: Penumpang Pesawat Anjlok, Penumpang Pilih Naik Kapal

    Data BPS September 2025: Penumpang Pesawat Anjlok, Penumpang Pilih Naik Kapal

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penumpang di seluruh moda transportasi mengalami penurunan secara bulanan per September 2025, kecuali angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP). 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini melaporkan bahwa peningkatan hanya terjadi pada angkutan penumpang ASDP, sebesar 1,46% month to month (MtM), menjadi 3,9 juta orang. 

    “Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat pada penyeberangan antar pulau saat liburan long weekend,” katanya dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025). 

    Secara kumulatif selama Januari–September 2025, jumlah penumpang ASDP mencapai 39,2 juta orang atau naik 15,12% dibanding periode yang sama tahun 2024. 

    Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua pelabuhan utama yang diamati, yaitu Pelabuhan Merak sebesar 24,56%, Bakauheni sebesar 32,40%, Ketapang sebesar 26,81%, Gilimanuk sebesar 20,41% dan Pototano sebesar 9,93%. 

    Secara terperinci, penumpang angkutan udara domestik turun -5,13% MtM menjadi 4,8 juta orang, sementara penumpang internasional turun -6,96% menjadi 1,8 juta orang. 

    Penurunan jumlah penumpang angkutan udara domestik, terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Ngurah Rai sebesar -15,07%, Kualanamu-Medan sebesar -6,62%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar -5,46%, Hasanuddin-Makassar sebesar -3,43%, dan Juanda-Surabaya sebesar -1,97%.

    Pada angkutan udara internasional, juga terpantau penurunan di lima bandara utama, yakni Bandara Hasanuddin-Makassar sebesar -17,37%, Ngurah Rai-Denpasar sebesar -9,02%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar -7,21%, Kualanamu-Medan sebesar -1,95%, dan Juanda-Surabaya sebesar -1,79%.

    Data tersebut pun selaras dengan adanya penurunan jumlah wisman yang masuk melalui pintu kedatangan utama, yakni di I Gusti Ngurah Rai. 

    “Terjadi penurunan jumlah kunjungan wisman di Bali, secara bulanan dipicu berakhirnya liburan di sejumlah negara,” tambahnya. 

    Lebih lanjut dalam paparannya, Pudji menunjukkan bahwa penumpang angkutan laut domestik pada September 2025 turun -5,62% menjadi 2,3 juta orang. Penumpang kereta pada September 2025 turun -1,23% menjadi 45 juta orang. 

    Kemudian secara tahunan, terjadi peningkatan jumlah penumpang pada hampir seluruh moda transportasi kecuali pada angkutan udara domestik.

    Peningkatan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada moda Angkutan Laut Domestik yaitu sebesar 12,57% YoY. Sementara Angkutan Udara Domestik mengalami penurunan jumlah penumpang yaitu sebesar 11,24%. 

    Penurunan jumlah penumpang juga terjadi pada Agustus 2025 lalu, kecuali pada angkutan udara internasional.

    Tercatat jumlah penumpang angkutan udara internasional naik sebesar 5,19% MtM, atau meningkat dari 1,82 juta orang pada Juli 2025 menjadi 1,92 juta pada Agustus 2025.

  • Impor Bahan Baku September 2025 Naik 1,3%, Ekspansi Manufaktur Terbatas

    Impor Bahan Baku September 2025 Naik 1,3%, Ekspansi Manufaktur Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku atau penolong pada September 2025 mencapai US$13,83 miliar, naik 1,33% secara bulanan (month-to-month/mtm) dari bulan sebelumnya US$13,64 miliar.

    Dalam laporan BPS, impor bahan baku/penolong secara tahunan juga meningkat 2,10% year-on-year (yoy) dibandingkan September 2024 yang senilai US$13,54 miliar. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, impor menurut penggunaan pada September 2025 mengalami peningkatan untuk seluruh golongan penggunaan secara tahunan. 

    “Nilai impor bahan baku naik 2,10%, kemudian nilai impor barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor naik sebesar 28,02% dan dengan andil peningkatan sebesar 5,28%,” kata Pudji dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025). 

    Impor barang modal tercatat sebesar US$4,58 miliar pada September 2025 atau naik dari September 2024 yang sebesar US$3,57 miliar. Secara bulanan, impor barang modal juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$3,94 miliar. 

    Kenaikan impor bahan baku dan barang modal periode September 2025 ini juga seiring dengan ekspansi manufaktur yang tercerminkan dalam laporan S&P Global yang rilis hari ini.

    Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Indonesia tercatat mencapai level 51,2 pada Oktober 2025 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya 50,4. Namun, angkanya masih lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 51,5. 

    Angka PMI menunjukkan kondisi manufaktur yang stabilnya dari segi produksi, peningkatan aktivitas pembelian, serta penyerapan tenaga kerja. Ekspansi ini juga terjadi dalam 3 bulan beruntun. 

    Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan, kondisi manufaktur Indonesia dalam fase perbaikan dan diproyeksi makin menguat pada awal kuartal keempat tahun ini. 

    “Kondisi permintaan menunjukkan tren positif, dengan penjualan yang meningkat cukup kuat sehingga mendorong kenaikan pada tingkat ketenagakerjaan dan aktivitas pembelian,” ujarnya dalam laporan baru tersebut.

    Meskipun demikan, volume produksi sedikit tertinggal dan berada di level netral karena sebagian produsen melaporkan telah menghabiskan persediaan barang jadi yang ada sebelumnya.

    Namun, tak dipungkiri bahwa tekanan harga masih tetap tinggi, dengan produsen mencatat kenaikan beban biaya rata-rata paling tajam dalam delapan bulan terakhir, seiring laporan kenaikan harga bahan baku.

    Selain itu, perusahaan juga cenderung berhati-hati untuk membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan sehingga harga jual hanya meningkat tipis sebagai upaya mempertahankan daya saing harga.

    Di samping itu, beberapa produsen disebut meningkatkan kapasitas guna mengimbangi permintaan baru, sementara sebagian lainnya memanfaatkan stok yang ada untuk memenuhi pesanan, menyebabkan persediaan barang jadi sedikit menurun.

  • Tengok Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III 2025

    Tengok Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III 2025

    Liputan6.com, Jakarta Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh stabil di kisaran 5 persen pada kuartal ketiga (Q3) tahun 2025, relatif tidak berubah dibandingkan periode sebelumnya.

    Sementara konsumsi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan investasi tetap solid, keseluruhan data mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan saat ini lebih bersifat stabil daripada menguat secara signifikan. Pekan depan, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Prasasti melihat terdapat kenaikan data penjualan ritel sebesar 5,8 persen secara tahunan pada September. Ini merupakan laju tertinggi sejak awal 2024 dan menunjukkan adanya sedikit peningkatan permintaan rumah tangga.

    Namun inflasi inti yang hanya mencapai 2,2 persen menunjukkan bahwa dorongan belanja masyarakat masih terbatas. Kepercayaan konsumen juga belum pulih sepenuhnya, tertekan oleh pertumbuhan pendapatan yang tidak merata serta kekhawatiran terhadap biaya hidup.

    “Konsumsi memang membaik, tetapi lajunya masih jauh dari kata kuat,” ujar Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti. “Yang kita lihat saat ini adalah stabilisasi, bukan lonjakan. Kabar baiknya, fondasi dasarnya tetap kokoh,” kata dia, Senin (3/11/2025).

    Dari sisi moneter, kondisi likuiditas menunjukkan perbaikan. Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 8 persen secara tahunan pada September, didorong oleh pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia yang telah memangkas suku bunga acuan sebesar 150 bps (basis poin) sejak September 2024. Dampak dari kebijakan ini mulai terasa, meski penyalurannya ke sektor kredit dan konsumsi masih berlangsung secara bertahap.

     

     

  • Fakta-fakta Dugaan Korupsi Ekspor Limbah CPO yang Seret Bea Cukai

    Fakta-fakta Dugaan Korupsi Ekspor Limbah CPO yang Seret Bea Cukai

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung (Kejagung)  mengusut kasus dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah CPO pada 2022.

    Penyidik Direktorat Jampidsus Kejagung RI telah mengendus dugaan praktik rasuah terkait dengan ekspor POME di Ditjen Bea Cukai pada periode 2022.

    Informasi yang dihimpun Bisnis, penyidikan kasus ini bermula dari data ekspor POME yang nilainya justru lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor crude palm oil atau CPO pada tahun tersebut. 

    Kejanggalan lainnya, yakni POME adalah limbah cair kelapa sawit. Limbah ini bisa berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau gas metana dan mengubah biogas menjadi energi listrik. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sudah ada pihak yang diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi ekspor limbah pengolahan minyak sawit atau POME

    Purbaya menyebut bahwa kasus dugaan korupsi itu terjadi sebelum dirinya menjabat menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengakui sudah ada pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    “Biar saja orang lab yang diperiksa katanya ya, biarkan saja seperti apa,” kata Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyatakan telah menggeledah lima tempat terkait dengan dugaan korupsi ekspor POME Bea Cukai pada 2022.

    Berikut Fakta-fakta Dugaan Korupsi Ekspor Limbah CPO di Bea Cukai 

    1. Kejagung Geledah 5 Tempat di Bea Cukai

    Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna menyatakan pihaknya telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait dengan perkara ini. Satu dari lokasi yang digeledah adalah kantor pusat Bea Cukai di Jakarta. 

    Selain itu, rumah pejabat Bea Cukai juga telah digeledah dalam perkara ini. Lokasi penggeledahan itu tak hanya dilakukan di Jakarta, sebab penyidik Jampidsus juga telah melakukan geledah di luar Jakarta. 

    Hanya saja, Anang tidak menjelaskan secara jelas pihak-pihak yang digeledah itu, termasuk duduk perkara kasusnya. Namun demikian, Anang menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya hukum seperti pemanggilan saksi dalam perkara ekspor limbah CPO ini.

    “Saksi sudah diperiksa, penggeledahan sudah, pokoknya ketika melakukan upaya paksa dan salah satunya penggeledahan langkah hukum ini pastinya saksi-saksi sudah ada yang diperiksa, sudah pasti itu,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (28/10/2025).

    2. Pernyataan Menkeu Purbaya 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal anak buahnya di Ditjen Bea Cukai yang diperiksa penyidik Kejagung terkait kasus dugaan korupsi ekspor POME periode 2022.

    Meski demikian, Purbaya enggan merinci lebih lanjut terkait proses hukum yang saat ini bergulir. Dia menyerahkan proses hukum agar ditindaklanjuti oleh Kejagung. 

    “Saya enggak tahu biar prosesnya berjalan,” terang mantan Deputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu. 

    Sebelumnya, Menkeu yang belum genap dua bulan menjabat itu mengakui adanya penggeledahan Kejagung terkait terhadap Bea Cukai. Dia tidak memerinci lebih lanjut penggeledahan itu, namun dia menyebut kedua lembaga memiliki kerja sama antarinstitusi termasuk penegakan hukum.  

    “Kita memang ada kerja sama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini, Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di Bea Cukai bakal dilindungi apa enggak? Saya bilang enggak. Kalau salah, salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerja sama itu,” terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    3. Klasifikasi Ekspor Turunan CPO

    Jika merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin No.32/2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit, eksportasi POME bisa dilacak dalam dua kode harmonized system atau kode HS yakni 23066090 dan 23069090. 

    Kode HS dengan pos tarif 23066090 diperuntukan untuk POME yang berkadar asam lemak bebas atau ALB 10% – 20%. Sementara untuk kode HS dengan pos tarif 23069090 digunakan untuk POME dengan kadar air dan impurities sebesar 0,5%.

    Sayangnya, pihak Kejagung belum mau memaparkan mengenai detail perkara yang disidiknya saat ini. Mereka hanya memastikan telah memeriksa sejumlah pihak untuk menyibak misteri di balik kasus korupsi eksportasi POME.  

    4. Nilai Ekspor Limbah CPO pada 2022

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor limbah CPO di Indonesia itu mencapai US$1.760.024.935 atau US$1,7 miliar pada 2022.

    Nilai itu diperoleh dari dua pos tarif POME yang diklasifikasikan berdasarkan parameter. Misalkan kode HS 23066090 dengan parameter kadar ALB memiliki nilai ekspor US$651 juta dan bobot sekitar 3 juta ton.

    Sementara itu, limbah CPO dengan parameter kadar air dan impurities memiliki kode HS 23069090. Limbah CPO dengan parameter ini memiliki nilai ekspor US$1,1 miliar dengan volume 1,2 juta ton.

    Dalam hal ini, Bisnis telah mencoba menghubungi terkait dengan data tersebut kepada Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Kejagung belum memberikan tanggapan.