Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Tidak Ada Miskin Ekstrem di Kota Blitar, Benarkah?

    Tidak Ada Miskin Ekstrem di Kota Blitar, Benarkah?

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Blitar mengklaim tidak ada lagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Hingga awal 2024 ini, angka kemiskinan ekstrem di Kota Blitar tercatat nol persen.

    Hal itu didasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK kepada Pemkot Blitar. Kota Blitar disebut telah terbebas dari kemiskinan ekstrim bersama sejumlah daerah lain di Indonesia.

    “Untuk miskin ekstremnya sudah nol termasuk Kota Blitar ini miskin ekstremnya sudah nol, ini masih data dari Menko PMK,” kata Tri Iman, Kepala Bappeda Kota Blitar, Senin (1/4/2024).

    Dengan data tersebut maka bisa dipastikan tidak ada warga Kota Blitar yang berpenghasilan kurang dari Rp322 ribu per bulan. Sebab, indikator seseorang masuk ke kategori miskin ekstrim adalah jika pendapatannya kurang dari Rp322 ribu per bulan.

    Artinya seluruh masyarakat Kota Blitar sudah berpenghasilan di atas Rp11 ribu per hari. Atau seluruh warga Kota Blitar telah memiliki pendapatan diatas Rp322 ribu per bulan.

    “Ternyata dari hitung-hitungan itu, Kota Blitar sudah dinyatakan nol persen sejak 2023 lalu,” tegasnya.

    Diketahui sebelum ini, angka kemiskinan ekstrim di Kota Blitar mencapai 1260 jiwa. Namun pada tahun 2023 hingga kini angka kemiskinan ekstrim tersebut bisa ditekan menjadi nol persen.

    “Sebelumnya 1260 jiwa tapi sejak 2023 lalu sudah dinyatakan nol persen,” imbuhnya.

    Meski telah dinyatakan tidak ada miskin esktrim namun nyatanya Pemkot Blitar masih memiliki pekerjaan rumah lain. Pekerjaan itu yakni mengentaskan angka kemiskinan di Bumi Bung Karno.

    Tercatat angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 10.610 jiwa. Jumlah itu diketahui dari data yang dikeluarkan oleh BPS.

    “Kalau data kemiskinan di Kota Blitar masih 10.610 jiwa, miskin ekstrem dan miskin biasa itu kan berbeda,” pungkasnya.

    Pemkot Blitar pun akan terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan di Kota Blitar. Sehingga pada 2024 ini angka kemiskinan bisa turun dari angka 7,6 persen. [owi/beq]

  • Bupati Jember Bacakan LKPJ Sepanjang 9.745 Kata

    Bupati Jember Bacakan LKPJ Sepanjang 9.745 Kata

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto membacakan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 sepanjang 9.745 kata selama kurang lebih dua jam, dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Sebanyak 27 dari 50 anggota DPRD Jember hadir langsung di ruang paripurna dan sisanya mengikuti secara daring. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim absen, sehingga rapat dipimpin dua wakil ketua, yakni Dedy Dwi Setiawan dan Agus Sofyan.

    Dalam pidatonya, Hendy mengatakan, target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3,996 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp 3,957 triliun atau 99,01 persen. “Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 845,98 miliar dapat terealisasi Rp 764,36 miliar atau 90,35 persen,” katanya.

    Sementara itu, belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan sebesar Rp 4,11 triliun dapat terealisasi sebesar Rp 3,80 triliun atau 92,33 persen. “Sedangkan anggaran pembiayaan daerah yang dialokasikan sebesar Rp 121,33 miliar dapat terealisasi sebesar Rp.121,39 miliar atau 100,04 persen,” kata Hendy.

    Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh menurut lapangan usaha pada 2023 meningkat menjadi 4,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,53 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ada pada lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan sebesar 12,13 persen, kategori jasa perusahaan sebesar 10,81 persen, dan kategori penyediaan akomodasi makan dan minum 7,72 persen.

    Pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti pemerataan yang menyeluruh. Tingkat ketimpangan ekonomi di Jember pada 2023 lebih tinggi daripada 2022, yakni 0,344 berbanding 0,301. “Namun Indeks Gini Kabupaten Jember Tahun 2023 lebih baik dibandingkan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur pada tahun yang sama yang tercatat sebesar 0,387,” kata Hendy.

    Sementara itu angka kemiskinan bertambah 3.730 jiwa dari 232.730 jiwa pada 2022 menjadi 236.460 jiwa pada 2023. “Data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten pada Maret 2023 adalah data yang diambil pada saat inflasi di Kabupaten Jember sedang tinggi, yaitu sebesar 6,48 persen year on year,” kata Hendy.

    Namun Hendy masih bisa menarik napas lega. “Angka kemiskinan di Kabupaten Jember pada 2023 masih lebih rendah dibandingkan nilai rata- rata angka kemiskinan di Jawa Timur yang tercatat sebesar 10,35 persen,” jelasnya.

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jember pada Agustus 2023 sebesar 4,01 persen turun sebesar 0,05 persen dibandingkan pada Agustus 2022. “Secara makro besaran TPT di Kabupaten Jember pada 2023 masih lebih rendah di bandingkan TPT Propinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 4,88 persen dan TPT Nasional sebesar 5,32 persen,” katanya. [wir]

  • 3 Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Inilah Seabrek Capaian Program dan Segudang Prestasinya!

    3 Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Inilah Seabrek Capaian Program dan Segudang Prestasinya!

    Surabaya (beritajatim.com) – Tiga tahun sudah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memimpin Kota Surabaya. Berbagai terobosan dan inovasinya kian nyata dan dapat dirasakan langsung oleh warga. Seabrek capaian program yang dilakukannya, dan segudang prestasinya, menjadi bukti nyatabahwa keduanya berhasil memimpin Kota Surabaya.

    Satu di antara capaian program yang telah dilakukannya adalahdalam bidang infrastruktur. Sejak tahun 2021-2023, PemerintahKota (Pemkot) Surabaya sudah membangun jalan sepanjang584.036,15 meter, baik pembangunan jalan melalui flexible pavement, maupun pembangunan jalan melalui rigid pavement.

    “Selain itu, sampai dengan tahun 2023, pemkot telah melakukanpembangunan dan rehabilitasi 1.177 Balai RW. Kini, Balai RW tidak hanya berfungsi sebagai gedung pertemuan, namun juga dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pelayanan publik, baikyang bersifat administratif maupun pelayanan non administratif. Jadi, Balai RW menjadi pusat pelayanan kepada warga,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya Irvan Wahyudrajad.

    Pemkot Surabaya juga mengebut pembangunan dan pemasanganPenerangan Jalan Umum (PJU) di berbagai penjuru kota. Adapun PJU yang dipasang sampai dengan tahun 2023 sebanyak105.846 titik di 7.960 lokasi. Lalu, di tahun 2024 ini, akandilakukan pembangunan PJU di 7.586 titik.

    Sedangkan untuk mengantisipasi genangan di musim hujan, sejak masa kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji, Pemkot Surabaya sudah membangun saluran air sepanjang 109.506,722 meter. Bahkan, pemkot juga membangun 7 rumah pompa baru, yaitu Rumah Pompa Undaan, Rumah Pompa Gersikan, Rumah Pompa Merr, Rumah Pompa Bulak, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Boezem Aquatic, dan Rumah Pompa Bukit Barisan, sehingga total rumah pompa sampai dengan tahun 2023 sebanyak 75 lokasi.

    “Ada pula pemasangan 6 stasiun hujan yang ada di Rumah Pompa Undaan, Rumah Pompa Gadukan, Rumah Pompa Kebraon, Rumah Pompa Wonorejo 1, Rumah Pompa Bulak, dan Rumah Pompa Merr,” kata Irvan.

    Di samping itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satufokus Pemkot Surabaya dalam upaya pembangunanberkelanjutan. Makanya, di tahun 2023 pemkot merevitalisasisemua taman dan RTH di Surabaya. Hingga saat ini, terdapat921 taman yang terdiri dari 178 taman aktif dan 743 taman pasif.

    “Luas RTH publik pada tahun 2023 sebesar 7.363, 51 hektaratau 22,01 persen. Luasan ini telah memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau Publik pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan PemanfaatanRuang Terbuka Hijau, yaitu minimal 20 persen,” tegasnya.  

    Selanjutnya dalam bidang pendidikan, capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Surabaya terus meningkat. Tahun 2021 HLS di Surabaya mencapai 14,81 tahun, kemudian tahun 2022 HLS di Surabaya mencapai 14,83 tahun, dan tahun 2023 HLS di Surabaya mencapai 14,85 tahun.

    Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka meningkatkanakses pendidikan, baik melalui beasiswa maupun melaluibantuan pendukung pendidikan. Untuk yang beasiswa diberikankepada seluruh pelajar SDN dan 9.064 pelajar SD Swasta dan MI, diberikan pula kepada seluruh siswa SMPN dan 9.319 pelajar SMP Swasta dan MTs, dan juga pelajar SMA/SMK/MA sebanyak 20.356 siswa, serta Perguruan Tinggi sebanyak 3.196 mahasiswa dengan rincian 3.186 beasiswa PTN dan 10 beasiswaprofesi.

    Sedangkan bantuan pendukung pendidikan yang diberikanberupa seragam dibagikan kepada 30.078 pelajar SDN dan 7.017 siswa SD Swasta dan MI, diberikan pula seragam kepada 12.270 pelajar SMPN dan 6.386 pelajar SMP Swasta dan MTs. Selain itu, pemkot juga membantu menebus ijazah bagi 487 pelajarSMA dan tebus ijazah bagi 1.243 pelajar SMK/MA. “Nah, tebusijazah yang melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya sebanyak 1.730 ijazah dari periode 2022-2023,” katanya.

    Selain infrastruktur dan pendidikan, Wali Kota Eri bersamajajaran Pemkot Surabaya juga fokus dalam bidang sosial dan kesejahteraan rakyat. Alhasil, Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Surabaya juga terus naik. Pada tahun 2021 berada di angka 82,94, lalu di tahun 2022 di angka 83,32, dan di tahun 2023 berada di angka 83,99.

    “Pada tahun 2023 lalu, Surabaya juga sudah memastikan dirisebagai kota yang memenuhi 100 persen ODF (Open Defecation Free) atau bebas dari buang air besar sembarangan (BABS), karena di tahun 2023 lalu pemkot membangun jamban sebanyak7.922 unit,” kata Irvan.

    Pemkot juga terus merealisasikan Program Dandan Omah atauRutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang bertujuan untukmemberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di Kota Surabaya. Pada tahun 2023, telah dilakukan perbaikan Rutilahusebanyak 3.909 unit, yang berasal dari APBD sebanyak 3.140 unit dan yang berasal dari non-APBD atau gotong royong sebanyak 769 unit. “Pada tahun 2024, kami akan melakukanperbaikan Rutilahu sebanyak 1.804 unit, yang berasal dariAPBD sebesar 1.500 unit, 240 unit berasal dari Baznas, 4 unit berasal Gereja Victory, dan 60 unit berasal dari BanggaSurabaya Peduli,” katanya.

    Selanjutnya, Pemkot Surabaya juga fokus untukmenyejahterakan warganya melalui program Padat Karya dan Penyaluran Bekerja. Melalui program ini, pemkot berhasilmenyalurkan tenaga kerja atau berhasil memberikan pekerjaankepada warga sebanyak 36.194 warga. Berkat program ini, akhirnya perekonomian Surabaya juga tumbuh. Pada tahun 2020 atau di masa pandemi Covid-19, tingkat perekonomian Surabaya -4,85 persen, kemudian di tahun 2021 naik jadi 4,29 persen dan di tahun 2022 menjadi 6,51 persen, kemudian di tahun 2023 menjadi 5,70 persen.

    Karena sudah banyak yang bekerja dan perekonomian tumbuh, akhirnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, TPT Surabaya pada saat pandemi Covid-19 tahun2020 berada di angka 9,79 persen. Kemudian, pada tahun 2021 angka TPT itu menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turunmenjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagimenjadi 6,76 persen. “Jadi, pada 2022-2023 TPT turun 0,9 persen,” tegasnya.

    Keberhasilan program ini juga berdampak pada penurunanangka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angkakemiskinan Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa.

    Sedangkan angka kemiskinan ekstrem Surabaya pada tahun2021 berada di angka 1,2 persen atau sekitar 35 ribuan, kemudian pada tahun 2022 angkanya turun menjadi 0,8 persenatau sekitar 23 ribuan.  “Jadi, data kemiskinan ekstrem yang kitaterima terakhir sampai tahun 2022, dan mulai 2021-2022 angkakemiskinan ekstrem itu sudah ada penurunan sekitar 0,4 persen,” ujarnya.

    Di samping itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersamajajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting dan akhirnya angka stunting Surabaya terendah se-Indonesia. Hingga awal bulan Maret 2024, angka stunting di Surabaya tersisa 255 anak dan sebanyak 47 kelurahan di Surabaya sudahzero stunting aktif serta 5 puskesmas juga sudah zero stunting aktif.

    Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) juga terus turun dari57,27 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2021 menjadi 32,59 di tahun 2023. Penurunan itu juga diikuti oleh turunnya Angka Kematian Bayi (AKB) setiap tahunnya, dari 4,96 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2021, menjadi 4,04 di tahun 2023.“Surabaya juga sudah 100 persen UHC (Universal Health Coverage), artinya seluruh warga Kota Surabaya sudah tercover BPJS Kesehatan,” tegasnya.

    Berbagai terobosan dan inovasinya itu akhirnya berbuah manis. Sejak dilantik pada 26 Februari 2021 hingga pertengahan Maret 2024, sebanyak 111 penghargaan sudah diraihnya, terdiri daripenghargaan secara personal sebanyak 30, lalu penghargaannasional sebanyak 78, dan penghargaan internasional sebanyak 3 penghargaan. (ADV)

  • Guru Besar IPB Prediksi Harga Beras Akan Turun Dalam Waktu Dekat

    Guru Besar IPB Prediksi Harga Beras Akan Turun Dalam Waktu Dekat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa memprediksi harga beras di pasar segera turun dalam beberapa hari ke depan.

    Andreas mengatakan turunnya harga beras disebabkan anjloknya harga gabah kering panen (GKP) para petani lokal, seiring banjir impor yang akan masuk ke Indonesia.

    Terlebih, pemerintah memutuskan akan mengimpor 3,6 juta ton beras di 2024 ini.

    “Beberapa hari (harga beras) akan turun, enggak perlu sampai hitungan minggu atau bulan, karena tren harga gabah di usaha tani turun terus. Setiap hari turun Rp100, ini laporan dari teman-teman di jaringan tani kami,” ucapnya dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

    “Sehingga itu transmisi ke harga beras di konsumen, tapi sudah barang tentu turunnya harga di tingkat konsumen tidak sedrastis turunnya harga di tingkat produsen. Jadi, akan stabil dulu di beberapa hari kemudian, nanti di Maret (2024) turunnya lebih banyak, April (2024) betul-betul lumayan turunnya karena puncak panen raya,” sambung Andreas.

    Ahli IPB itu lantas menyoroti produksi padi di rezim Presiden Joko Widodo yang terus merosot. Setidaknya, turun satu persen setiap tahunnya sejak 2014 hingga 2023.

    Oleh karena itu, Andreas menegaskan tidak aneh jika pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.

    Di lain sisi, ia membantah bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan para petani.

    “Isu yang sering kali dimunculkan bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan petani, hal itu salah besar. Karena kenaikan harga di tingkat konsumen ini tertransmisi dengan sangat baik di tingkat usaha tani,” tuturnya.

    “Misal, Juni 2022-Desember 2023, karena Januari-Februari (2024) ini anomali karena kesalahan komunikasi pemerintah yang terus mengemukakan defisit, kemudian di ritel kosong, sehingga masyarakat panik. Jadi, kita ambil saja sampai Desember (2023) kenaikan harga beras di tingkat konsumen 24,9 persen, kenaikan GKP di petani 79,1 persen. Jadi, kenaikan harga di tingkat konsumen tertransmisi dengan sangat baik dan dinikmati oleh sedulur tani kita,” imbuh Andreas.

    Akan tetapi, Andreas menyayangkan keputusan pemerintah membanjiri impor beras sebelum panen raya. Menurutnya, ini adalah kebijakan serampangan.

    Ia menyebut pemerintah memutuskan impor tanpa data, dasar, dan perhitungan yang jelas. Pada akhirnya, para petani yang terdampak getahnya.

    “Idealnya, (impor) di Agustus (2024) karena Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mampu memprediksi dengan relatif baik potensi produksi tahun berjalan,” saran Andreas.

    “Lalu, ini terus menerus kami minta pemerintah lakukan, yaitu data stok. Ketika memiliki data produksi tahun berjalan dan data stok, kalau produksi turun dan stok rendah, ya sedulur petani legowo dilakukan impor,” tandasnya.

    Pada akhirnya, ia menilai pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor mesti dilakukan. Andreas mengatakan narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs berujung kepanikan masyarakat awam.

    (skt/sfr)

  • Kenapa Impor Beras Jutaan Ton Gagal Redam Lonjakan Harga?

    Kenapa Impor Beras Jutaan Ton Gagal Redam Lonjakan Harga?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Harga beras kian melambung di pasaran. Biasanya sekitar Rp12 ribu – Rp14 ribu per kilogram (kg), kini melonjak di atas Rp18 ribu per kg.

    Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini adalah tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ya (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi). Hati-hati, jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Tak hanya itu, di ritel modern, beras premium pun mendadak hilang. Banyak toko yang kehabisan stok beras untuk dijual.

    Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 impor beras mencapai 3,06 juta ton. Jumlah ini meningkat 613,61 persen dibandingkan 2022.

    Dalam lima tahun terakhir ini, impor beras 2023 menjadi yang terbesar. Sebab, tahun-tahun sebelumnya, impor beras bahkan tak sampai 500 ribu ton.

    Pada 2019, impor sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022. Tahun lalu, impornya naik ugal-ugalan jadi 3,06 juta ton.

    Sayangnya, banjir impor beras jutaan ton itu tak mampu membendung laju kenaikan harga. Beras tetap dijual mahal. Lalu, ke mana larinya gelontoran beras impor yang gagal mengatasi lonjakan harga tersebut?

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga beras ini mencerminkan jumlah pasokan yang tak seimbang dengan kondisi permintaan. Padahal, ini belum memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri, yang biasa terjadi peningkatan lebih tinggi lagi.

    Ia menilai penyebab stok kosong karena beras impor digunakan untuk program bantuan sosial (bansos) beras pemerintah. Padahal semestinya bantuan tersebut menggunakan beras produksi domestik.

    “Sebagaimana diakui oleh Badan Pangan Nasional, bansos diambil dari beras impor, bukan dari pasokan domestik,” jelasnya.

    Ronny mengatakan beras impor digunakan untuk bansos pangan pemerintah karena musim tanam dan panen yang terlambat. Biasanya terjadi pada awal Februari, sekarang mundur ke Maret dan April.

    “Masalahnya pasokan domestik memang sedang bermasalah. Kita semua mengetahui itu sudah sejak akhir tahun lalu. Artinya, meskipun bansos diambil dari impor, justru itu menjadi salah satu penyebab utama mengapa harga beras menggila,” jelasnya.

    Menurutnya, beras impor yang semestinya menjadi alat untuk stabilisasi harga ke pasaran malah dipakai oleh pemerintah untuk bansos. Akibatnya, harga beras melejit.

    “Jadi pemerintah mengambil jatah untuk pasokan di pasaran untuk kebijakan bansos, sehingga membuat kondisi pasokan di pasaran menjadi semakin kritis, yang ujungnya mendorong harga naik sangat tajam,” ungkapnya.

    Kondisi ini, menurut Ronny, hanya bisa diperbaiki pemerintah dengan mempercepat datangnya sisa beras impor yang sudah disepakati tahun lalu, kemudian langsung digelontorkan ke pasar, bukan dipakai untuk bansos.

    Selain itu, hasil panen yang sudah mulai berlangsung di beberapa wilayah segara dipercepat distribusinya ke pasaran, sebelum memasuki Ramadan. Jika tidak, lonjakan harga akan tetap terjadi dan berujung pada pelemahan daya beli.

    “Pemerintah harus segera mempercepat datangnya pasokan dari impor dan saat panen raya datang di Maret nanti pemerintah harus segera mempercepat distribusinya ke pasaran dengan cara gerakan cepat Bulog dalam menyerap hasil panen raya dan menyalurkannya segera ke pasar-pasar tradisional,” sarannya.

    Ia berharap kondisi saat ini menjadi pembelajaran pemerintah ke depannya dalam mengambil kebijakan dan menyusun program. Misalnya, jika pasokan beras mulai bermasalah, maka program bansos berupa beras bisa ditunda.

    “Pasokan untuk pasaran harus diprioritaskan terlebih dulu agar harga kembali stabil. Setelah harga mulai bereaksi pada penambahan pasokan di pasaran, baru kemudian bansos mulai digulirkan lagi secara bertahap dan kondisional, di mana penyalurannya tetap harus disesuaikan dengan perkembangan informasi pasokan yang ada,” imbuhnya.

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan bansos beras pemerintah menjadi penyebab kelangkaan pasokan hingga berujung pada lonjakan harga.

    Selain itu, Pemilu 2024 juga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan pasokan. Sebab, banyak beras yang diborong oleh calon wakil rakyat untuk bahan kampanye.

    “Kalau dilihat ada beberapa faktor pemicu, seperti ada bansos beras tahun ini. Beras juga digunakan sebagai salah satu alat kampanye oleh beberapa caleg, misalnya di beberapa daerah. Jadi ada serangan fajar bentuknya uang dan ada juga berupa pembagian sembako beras. Nah, jadi ada anomali dari sisi permintaan tidak biasa,” ungkap Bhima.

    Kemudian, produksi beras dalam negeri juga terganggu karena musim panen yang terlambat. Kondisi ini,kata Bhima, memicu adanya rebutan beras antara pemerintah dengan pengusaha di tingkat penggilingan.

    “Tapi ini memang lebih erat kaitannya untuk penggunaan bansos, jadi ada perebutan. Mengapa rebutan? karena dari sisi Bulog sendiri beli di penggilingan skala besar, tentu harga lebih murah. Sedangkan kalau peritel atau pedagang membeli dari perantara yang harga tentu lebih mahal,” jelasnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Ia menyarankan tiga solusi untuk mengatasi kondisi ini. Pertama, saat tahun politik sebaiknya bansos berupa beras ditiadakan.

    “Memang pada waktu siklus di tahun pemilu serentak maupun pemilu kepada daerah, ini tidak perlu ada program bansos dalam bentuk beras. Cukup misalnya bantuan langsung tunai (BLT), sehingga di level penggilingan padi skala besar tidak terjadi persaingan antara beras program pemerintah dan beras untuk ritel,” imbuhnya.

    Kedua, menggenjot produksi beras dalam negeri dengan pemberian insentif lebih baik kepada petani. Dengan begitu, beras impor betul-betul bisa digunakan untuk stabilisasi harga saja.

    “Dari sisi hulu, produksinya perlu terus diberikan insentif. Salah satunya pemberian subsidi pupuk yang lebih besar hingga bantuan pembiayaan untuk petani, KUR,” katanya.

    Ketiga, memperbaiki tata niaga impor beras agar lebih transparan dan terbuka. Sebab, saat ini pemerintah melakukan impor beras terkesan ‘sembunyi-sembunyi’.

    “Jadi pemerintah harus menjelaskan misalnya mengapa perlu impor beras dengan angka cukup besar,” pungkasnya.

  • Ekonom Kritik ‘Gaya Orba’ dan Serampangan Impor Beras RI

    Ekonom Kritik ‘Gaya Orba’ dan Serampangan Impor Beras RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan ‘bergaya’ Orde Baru (Orba).

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

    Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

    “Tapi kita lihat impornya (2023) sampai 3 juta ton, berarti artinya ini impornya gak sesuai dengan kebutuhan atau berbasis data. Ini yang perlu kita kritisi, jika tujuan impor itu untuk menutup produksi dalam negeri yang gak cukup, harusnya seimbang antara penurunan dengan impornya, tetapi ini impornya sangat-sangat tinggi bahkan tingginya hampir setara krisis waktu Orde Baru,” ucapnya dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

    Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

    Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

    Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

    “Jadi, selain karena pattern tahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok,” ucap Eliza.

    “Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada,” tambahnya.

    Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

    “Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita,” jelas Andreas.

    “Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton,” sambungnya.

    Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

    Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

    Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

    “Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, ‘wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini’ sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying,” jelas Andreas.

    “Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?” sindirnya.

    (skt/sfr)

  • Peran PT Mifa Bersaudara Dukung Perekonomian Aceh Lewat Batubara

    Peran PT Mifa Bersaudara Dukung Perekonomian Aceh Lewat Batubara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Mifa Bersaudara (Mifa) sebagai anak usaha PT Media Djaya Bersama (MDB Group) menyatakan bahwa sebanyak 1.882 orang dari 2.920 karyawan perusahaan merupakan putra-putri asli Aceh yang mengisi sejumlah posisi penting di semua level, mulai direksi hingga manajemen.

    General Manager Operation Mifa, Hadi Firmansyah mengatakan, setiap tahun pihaknya konsisten memberikan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar pada Kanwil DJP Aceh.

    “Tercatat hampir setiap tahun rekapitulasi PPh, PPN dan pajak-pajak lainnya yang dibayarkan oleh PT Mifa terus bertambah dan menjadi penyumbang terbesar di Aceh,” kata Hadi.

    Hal tersebut diungkapkan merespons pernyataan Koordinator Prodi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala, Pocut Nurul Alam yang menyampaikan bahwa pada 2023, data ESDM Aceh mencatat ada 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batubara, yang paling banyak terletak di Kabupaten Aceh Barat dengan 7 IUP.

    (Foto: PT Mifa Bersaudara)

    Data itu juga sejalan dengan estimasi International Energy Agency (IEA), di mana Indonesia masih menjadi negara pengekspor batubara terbesar di dunia dengan volume ekspor mencapai 500 juta ton atau 34,1 persen dari total pasokan ekspor global.

    Dari ujung barat Indonesia, Provinsi Aceh mengambil peran sebagai daerah pengekspor batubara. Data BPS Aceh pada 2023 menyatakan, nilai ekspor telah mencapai angka US%609,3 juta, dengan komoditas utama yang diekspor didominasi oleh batubara dengan nilai sebesar US$338,58 juta.

    “Dari data yang kami terima, adapun pemegang IUP yang melakukan kegiatan ekspor batubara di tahun 2023 didominasi oleh PT Mifa Bersaudara dengan nilai ekspor US$280,82 juta, dan PT Bara Energi Lestari dengan nilai ekspor US$82,40 juta,” kata Pocut.

    Hadi menambahkan, mengacu pada nilai penjualan ekspor dan domestik batubara pada 2023, pihaknya telah membayarkan royalti untuk negara sebesar US$24,28 juta (ekspor) dan US$2,72 juta (domestik).

    (Foto: PT Mifa Bersaudara)

    “Di tahun 2023 MIFA berhasil melakukan produksi mencapai 7,1 juta ton, dengan penjualan mencapai 6,8 juta ton. Untuk ekspor sebanyak 5,67 juta ton dan domestik sebanyak 1,13 juta ton,” paparnya.

    Pocut menjelaskan, industri batubara saat ini masih menjadi sektor usaha unggulan yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian di Aceh.

    Untuk itu, dirinya berharap agar pemerintah dapat mengawal pemegang IUP tambang batubara yang lain secara serius. Tujuannya, agar maksimal dalam pengoperasian dan melakukan ekspor ke depannya.

    “Harapannya dengan dikawal serius sektor industri ini dapat memberikan berbagai kontribusi yang lebih besar untuk negara dan daerah seperti melalui royalti, pajak, penyerapan tenaga kerja dan CSR,” ujar Pocut.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memutuskan impor beras naik dari 2 juta ton ke 3,6 juta ton pada tahun ini, padahal Maret besok sudah memasuki masa panen raya.

    Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengatakan pihaknya perlu ‘mengutak-atik’ neraca komoditas 2024 demi memuluskan 1,6 juta ton beras impor tambahan yang dimau pemerintah. Sebelum perizinan impor rampung, lanjutan banjir beras dari luar negeri belum bisa dilakukan.

    “Kemudian, ada penambahan (impor beras) berdasarkan rakortas (rapat koordinasi terbatas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (pada) 5 Februari 2024. Terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “Untuk alokasi tambahan yang 1,6 juta ton sampai dengan saat ini masih dalam proses perubahan neraca komoditas, untuk dapat diajukan permohonan persetujuan impornya (PI). Jadi, untuk yang 1,6 juta ton ini kami belum menerbitkan PI-nya,” tegas Arif.

    Perum Bulog mencatat dari penugasan impor 2 juta ton beras sudah masuk 659.008 ton per 25 Februari 2024 melalui berbagai pelabuhan Indonesia, mulai dari Tanjung Priok hingga Tanjung Perak.

    Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian memprediksi panen raya mulai pada Maret hingga Mei 2024. Diperkirakan panen bakal membuat Indonesia surplus 3,5 juta ton beras.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan impor ‘dadakan’ tersebut. Pasalnya, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras Indonesia ada 7,4 juta ton pada akhir 2023 lalu, sementara konsumsi rata-rata nasional per bulan hanya 2,5 juta ton.

    Ia heran impor beras dengan angka bombastis tersebut datang dari mana. Terlebih, beberapa daerah di Indonesia sudah akan panen pada Maret 2024.

    “Artinya, impor bukan menutup kekurangan produksi. Semestinya, keputusan impor diambil ketika sudah ketahuan berapa jumlah panennya pada puncak panen raya nanti,” ucap Eliza kepada CNNIndonesia.com.

    Eliza mendesak pemerintah fokus membenahi data pertanian di Tanah Air, termasuk alur distribusi. Apalagi, ada aksi pembelian gabah oleh korporasi besar sepanjang tahun lalu.

    Ia mempertanyakan ke mana larinya gabah tersebut yang wujud berasnya malah tak nampak di pasar. Menurutnya, pembelian besar-besaran dengan harga tinggi membuat penggilingan kecil di daerah tak kebagian gabah. Ini curiga pembelian besar-besaran berhubungan dengan Pilkada yang digelar September mendatang.

    “Pemerintah mesti menelusuri ke mana stok beras yang dikuasai swasta? September (2024) nanti akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Biasanya, ketika kampanye dan silaturahmi, ini dibarengi dengan pembagian sembako, beras, dan lain-lain. Kemungkinan besar permintaan beras masih tinggi,” ucapnya.

    Selain Pilkada 2024, ia juga mencurigain program makan siang gratis yang digagas capres-cawapres Prabowo-Gibran ada dibalik melejitnya impor beras hingga 3,6 juta ton.

    “Dan juga ada pilot project makan siang gratis. Mungkin ini juga yang akan menyebabkan permintaan beras sehingga pemerintah mengambil jalan pintas impor,” tambahnya.

    Seharusnya, pemerintah bisa fokus memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Eliza menyebut langkah ini mampu dilakukan jika negara tahu bagaimana memilah program prioritas.

    Alih-alih bertindak benar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran anak buahnya malah menyuguhkan solusi keliru. Eliza mengkritik angin surga food estate yang berujung kegagalan dan menguras uang negara.

    Lanjut ke halaman berikut…

    Senada, Researcher Center of Economic and Law Studies (Celios) Jaya Darmawan mempertanyakan urgensi pemerintah menggenjot impor beras mendekati panen raya. Menurutnya, impor beras yang sangat banyak tersebut malah berpotensi membuat harga gabah anjlok dan merugikan petani.

    Jaya menyarankan negara seharusnya benar-benar hadir di tengah para petani Indonesia. Ia tak ingin impor beras itu tidak dilandasi dialog dengan petani dan kondisi nyata stok beras nasional.

    “Melihat situasi mendekati panen raya, saya kira kebijakan ini (impor beras) tidak hanya jalan pintas, tapi malah bisa berpotensi salah kalkulasi,” wanti-wanti Jaya.

    “Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa memutuskan kebijakan tambahan impor beras mendekati panen raya, yang jatuhnya nanti malah merugikan petani. Kebijakan pemerintah terkait manajemen stok beras kali ini perlu dipertanyakan, apakah selama ini berbasis data atau hanya asumsi semata?” imbuhnya tak habis pikir.

    Ia lantas menyindir salah kalkulasi pemerintah soal perberasan pada 2023 lalu. Menurutnya, perhitungan BPS soal dampak El Nino hanya menurunkan 650 ribu ton produksi beras Indonesia, sementara pemerintah menambal ‘terlalu tebal’ dengan impor jumbo sebanyak 3 juta ton beras.

    Jika negara khawatir dengan dampak perubahan iklim yang mengerek harga beras, Jaya berharap cara yang ditempuh lebih ‘elegan’ dan win win solution.

    Ia menyarankan negara hadir dengan membantu petani menurunkan ongkos produksi, misalnya dengan membenahi program subsidi pupuk, meningkatkan permodalan untuk petani, atau pemberian insentif produksi.

    Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menegaskan bahwa defisit beras di tahun ini tak bisa terhindarkan. Impor beras menjadi ‘jalan pintas’ yang mau tak mau harus ditempuh, paling tidak hingga 2024. Sebab, sampai saat ini tidak ada keseriusan pemerintah membenahi produksi padi nasional

    Ia pun menduga pemerintah sendiri ragu dengan data perberasan yang dimiliki.

    “Kalau pemerintah berencana menambah impor beras lagi 1,6 juta ton, berarti kepastian produksi beras dalam negeri masih diragukan kepastiannya. Hal ini terbukti sampai menjelang akhir Februari (2024) ini harga beras belum turun,” tuturnya.

    Syaiful menyoroti selisih harga beras di Tanah Air dengan negara-negara tetangga, yang merupakan pengekspor beras. Ia mencontohkan harga beras di Vietnam saat ini sedang berada di level yang rendah, yakni sekitar US$610 atau Rp9,53 juta per ton (asumsi kurs Rp15.628 per dolar AS).

    Sementara, imbuhnya, harga eceran tertinggi (HET) beras lokal yang premium Rp13.900 (per kg).

    “Jadi, selisih harga sudah pasti menggiurkan bagi importir. Dengan kata lain, harga 1 ton alias 1.000 kg beras premium lokal bisa menembus Rp13,9 juta. Ada selisih Rp4,37 juta yang bisa dihemat importir jika memilih mendatangkan beras dari Vietnam.

    [Gambas:Photo CNN]

    Soal makan siang gratis Prabowo-Gibran, Syaiful memandang rencana program tersebut hanya ilusi semata. Menurutnya, 6,7 juta ton beras yang dibutuhkan untuk program ini sama dengan separuh hasil panen padi di Jawa.

    Jika separuh hasil panen tersebut diambil untuk makan siang gratis, ia mempertanyakan nasib masyarakat Indonesia lain. Pada akhirnya, kelangkaan beras seperti sekarang tak terhindarkan dan konsumen bakal dibebankan dengan harga beras yang mahal.

    “Dapat disimpulkan program makan gratis yang kelak akan dijalankan sudah pasti akan mengganggu tata niaga harga dan pasar. Yang akan menjadi korban adalah konsumen yang jumlahnya 270 juta warga Indonesia. Sama halnya seperti kebijakan sekarang ini, bantuan sosial (bansos) digelontorkan untuk rumah tangga tidak mampu, tetapi seluruh konsumen se-Indonesia menanggung beban harga tinggi,” kritik Syaiful.

    “Belum lagi, jika program ini tidak berhasil memperoleh beras, daging ayam, daging sapi, dan susu dari dalam negeri, sudah pasti jalannya impor. Dan yang diuntungkan dari semua kebijakan ini adalah kartel impor,” tandasnya.

    Saat ini, program makan siang dan susu gratis akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025). Bahkan, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun ini menjadi 2,45 persen-2,8 persen untuk mengongkosi program andalan Prabowo-Gibran itu.

  • Kenaikan Harga Beras Menjalar ke 268 Daerah Jelang Puasa

    Kenaikan Harga Beras Menjalar ke 268 Daerah Jelang Puasa

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras menjalar ke 268 daerah di Indonesia jelang puasa dan lebaran 2024.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menunjukkan daerah yang mengalami lonjakan harga beras bertambah banyak, di mana pekan ini harga rata-rata nasional beras mencapai Rp15.387 per kg.

    Pekan sebelumnya, cuma 179 kabupaten/kota yang terdampak harga beras mahal dengan harga rata-rata Rp15.246 per kg.

    “Kalau kita lihat secara spasial, terlihat di beberapa wilayah kabupaten/kota di Sumatra dan Jawa masih mengalami kenaikan harga beras cukup tinggi (kisaran 10 persen-30 persen),” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “Sehingga, mengingat bulan depan (Maret 2024) adalah kita sudah masuk Ramadan, maka perlu langkah nyata yang harus dilakukan untuk kembali menahan laju peningkatan harga tersebut agar tidak terus berlanjut di bulan depan,” pesan Pudji.

    Sementara itu, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo menegaskan pemerintah perlu terus membanjiri beras ke pasar. Ia menyebut beras yang diguyur adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) buatan Perum Bulog.

    Nyoto merinci realisasi penyaluran beras SPHP pada bulan ini hingga 23 Februari 2024 mencapai 160.803 ton, dengan wilayah penyaluran terbesar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Bapanas berharap capaian ini bisa terus ditingkatkan menjadi 200 ribu ton-250 ribu ton, termasuk ke ritel modern.

    “Pemenuhan ritel modern dengan beras SPHP harus terus dilakukan di seluruh wilayah dan akan terus dipantau bersama-sama oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah, termasuk dinas yang menangani urusan pangan dan perdagangan di provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.

    Pemenuhan beras SPHP di ritel juga dilaporkan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari. Ia mengatakan Bulog sudah menyalurkan 7.785 ton beras SPHP kepada ritel modern di Indonesia hingga 25 Februari 2024 lalu.

    Di lain sisi, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengapresiasi langkah Bulog melakukan pasar murah, selain membanjiri ritel modern dengan beras SPHP. Namun, Edy menilai perlu ada beberapa perbaikan.

    Anak buah KSP Moeldoko itu mengatakan ada sejumlah temuan di lapangan soal warga yang mengantre demi beras Bulog. Ia menyebut antrean yang mengular tersebut disebabkan minimnya pasokan di ritel modern.

    “Ketersediaan beras di pasar ritel modern masih banyak yang kosong, khususnya di minimarket. Ini, belum optimalnya pasokan beras premium dan SPHP ke minimarket, kemudian diduga menjadi salah satu penyebab antrean panjang di berbagai kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh Bulog,” ungkap Edy.

    “Terus terang kami prihatin kalau sudah lihat media, orang ngantre, ada orang pingsan. Tidak banyak (orang pingsan), tapi itu menciptakan noise yang akan merugikan kita semua karena kesannya kita jadi krisis pangan, padahal sebenarnya kan berasnya ada,” tambahnya.

    (skt/sfr)

  • BI Banggakan Hilirisasi Jokowi, Surplus Dagang dengan China Rp141 M

    BI Banggakan Hilirisasi Jokowi, Surplus Dagang dengan China Rp141 M

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bank Indonesia (BI) mengakui kebijakan hilirisasi nikel ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional.

    Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menuturkan sejak hilirisasi diterapkan, nilai ekspor RI naik. Sebab, komoditas yang dijual ke luar negeri itu bukan lagi bahan mentah.

    “Kita harus akui hilirisasi pemerintah yang saat ini di sektor nikel, kita rasakan sekali, karena ekspor kita tidak hanya komoditi mentah,” ujar Destry dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Jakarta, Rabu (7/2).

    Ia mengatakan berkat hilirisasi, neraca dagang Indonesia secara konsisten surplus dari China. Nilainya mencapai US$9 juta atau sekitar Rp141,13 miliar (asumsi kurs Rp15.681 per dolar AS).

    “Sejak hilirisasi, perdagangan dengan China, kita surplus sejak 2021, 2022, dan kemarin surplus sekitar US$9 juta dari China,” jelas Destry.

    Oleh karena itu, ia menilai meski hilirisasi ini masih tahap awal, tapi dampaknya sudah terasa.

    “Artinya, ada dampak positif dari pergeseran struktur ekonomi dari bahan mentah lalu mulai masuk ke segmen processing industrial base,” katanya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US$3,31 miliar pada Desember 2023 ini. Hal ini dikarenakan ekspor lebih tinggi dibandingkan impor.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara bulanan (mtm) surplus neraca dagang naik 0,90 persen. Sedangkan secara tahunan (yoy) turun 0,61 persen.

    “Dengan demikian maka neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (15/1).

    Menurunnya, surplus neraca dagang lebih ditopang oleh non migas sebesar US$5,20 miliar, di mana komoditas yang menyumbang utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja.

    (mrh/pta)