Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • BPK Temukan 3 Hal Signifikan Saat Audit Keuangan Pemkab Magetan 2023 

    BPK Temukan 3 Hal Signifikan Saat Audit Keuangan Pemkab Magetan 2023 

    Magetan (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tiga hal signifikan saat mengaudit keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan tahun Anggaran 2023. Dari 94,24 persen TRLHP yang sudah diaudit sampai dengan Semester II 2023,  ada tiga hal yang jadi temuan signifikan BPK. 

    Yakni, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Belum Dilaksanakan Secara Optimal dan Terintegrasi. Kedua, Pengelolaan Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Tidak Tertib. Ketiga,  Pengelolaan Aset Tetap Tidak Tertib. 

    Dari tiga temuan itu, didominasi oleh pajak yang jadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang ternyata pengelolaannya belum tertib. Apalagi, Magetan yang merupakan daerah wisata terdapat 143 hotel (versi data BPS 2022). Dan bukan hanya pajak hotel, ada beberapa item pajak lain yang tidak tertib. “Sebenarnya temuan-temuan ini adalah temuan yang sifatnya administrasi.  Tentunya, akan kami tingkatkan. Khususnya untuk aset daerah dan SIPD,” kata Pj Bupati Magetan Hergunadi. 

    Menurut mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan itu, selain pajak, untuk retribusi pun harus ditertibkan administrasinya. Agar, bisa maksimal dalam menyumbang PAD di Magetan. “Kami juga minta tolong pada rekan-rekan wartawan semuanya untuk sosialisasi bagaimana pentingnya bayar pajak untuk kemajuan daerah,” pungkas Hergunadi. [fiq/kun]

  • Banyuwangi Borong Penghargaan, Tingkat Kemiskinan Terendah Sejak Indonesia Merdeka

    Banyuwangi Borong Penghargaan, Tingkat Kemiskinan Terendah Sejak Indonesia Merdeka

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi meraih double penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo. Pertama daerah di ujung timur Pulau Jawa tersebut meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kedua, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berhak menyandang tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Apa dasar, Banyuwangi meraih penghargaan itu, tentunya tidak semudah yang saat ini didapatkan. Pasalnya, harus melalui serangkaian penilaian dan evaluasi.

    Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

    “Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ungkap Bupati Ipuk.

    Menurut Ipuk, di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan.

    Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Di 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menyentuh angka 7,34 persen.

    “Stunting juga terus kita turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi,” pungkas Ipuk. (rin/ian)

  • Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukir sejarah baru dalam kepemimpinan Kota Surabaya. Ia menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

    Satyalancana Karya Bhakti Praja adalah lencana yang hanya diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan Kota Eri Wali Kota Surabaya pertama yang menerima tanda kehormatan tersebut.

    Penganugerahan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Wali Kota Eri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

    Tanda kehormatan ini diberikan oleh Presiden sebagai penghargaan atas jasa besar dan prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

    Tanda kehormatan ini disematkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII. Istimewanya, penghargaan ini diberikan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Pasalnya, Kota Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah dan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Otoda 2024. Tentu, ini sejarah baru bagi Balai Kota Surabaya yang baru pertama kali menjadi tempat upacara di tingkat nasional.

    Selain menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Wali Kota Eri juga menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diraih berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

    Hasil penilaian tersebut menyatakan Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

    “Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini,” kata Mendagri Tito Karnavian.

    Menurutnya, berdasarkan prinsip reward and punishment, ia menegaskan bahwa penghargaan ini untuk menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

    “Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harapnya.

    Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

    Ia juga menegaskan bahwa penerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi patut berbangga.

    Sebab, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh berbagai pihak yang profesional. Artinya tidak hanya dilakukan sendiri oleh Kemendagri melainkan dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

    “Termasuk dari Sekretaris Militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi. Jadi, rekan-rekan yang terpilih perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang,” katanya.

    Seusai menerima dua penghargaan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih banyak kepada ASN Pemkot Surabaya dan warga Kota Surabaya.

    Ia mengaku mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH).

    Bagi dia, semua unsur tersebut telah berjuang bersama dengan Pemerintah Kota dalam membangun Surabaya menjadi lebih baik, termasuk dalam pembentukan Kampung Madani.

    “Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RT/RW tadi,” ujarnya.

    Ia menyadari bahwa kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. Makanya, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama.

    “Karenanya, saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuan semua ini adalah bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warganya,” kata dia.

    Berkat kerja keras dari berbagai stakeholder itu, akhirnya di masa kepemimpinan Wali Kota Eri, penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berkinerja tinggi.

    Bahkan, berdasarkan hasil EPPD 2023, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi dan menempati posisi pertama secara nasional di tingkat kota, sehingga diraihlah kedua penghargaan ini.

    Penilaian yang berbuah penghargaan ini menjadi bukti bahwaberbagai program yang telah dijalankan oleh Wali Kota Eri berhasil. Selama 3 tahun lebih memimpin Surabaya, ia sudahberhasil menurunkan angka pengangguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 berada di angka menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagi menjadi 6,76 persen.

    “Alhamdulillah angka kemiskinan juga terus menurun. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Surabaya pada tahun2021 berada di angka 5,23 persen, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen,” tegasnya.

    Selain itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersama jajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting. Pada tahun2022 angka stunting di Surabaya berada di angka 4,8 persen. Selanjutnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan di 2023 angka stunting di Surabaya tersisa 1,6 persen.

    Akhirnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, IPM Surabaya tahun 2021 berada di angka 82,31 dan selanjutnya pada tahun 2022 mencapai 82,74. Kemudian di tahun 2023, IPM Surabaya sudah mencapai 83,99.

    “Saya yakin dengan kerja keras dan kerjasama dari berbagai stake holder serta cinta kasihnya warga Kota Surabaya, kita akan bisa membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, kita akan membentuk Kampung Madani yang merupakan kampung peradaban, yang mana di dalamnya tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, tidak ada stunting, tidak ada yang putus sekolah dan sebagainya, sehingga Surabaya bisa menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” pungkasnya. [ADV/beq]

  • Aktif Wujudkan Satu Data Kota Mojokerto, 3 OPD Terima Piagam Penghargaan 

    Aktif Wujudkan Satu Data Kota Mojokerto, 3 OPD Terima Piagam Penghargaan 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mojokerto menerima penghargaan lantaran dinilai berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan Satu Data Kota Mojokerto. Piagam penghargaan diserahkan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo.

    Adapun tiga perangkat daerah tersebut adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB) Kota Mojokerto.

    “Kita memberikan penghargaan ini agar setiap OPD semakin termotivasi untuk berkontribusi secara aktif dalam Satu Data Kota Mojokerto serta semakin aktif berpartisipasi dalam Forum Satu Data Kota Mojokerto,” ungkapnya usai menyerahkan piagam penghargaan di Balai Kota Mojokerto, Kamis (25/4/2024).

    Menurut Gaguk selaku Penanggung Jawab Forum Satu Data Kota Mojokerto ini, ketiga OPD tersebut dinilai telah memenuhi kebutuhan Data Prioritas Kota Mojokerto Tahun 2023. Berkontribusi dalam Satu Data Kota Mojokerto dan aktif berpartisipasi dalam Forum Satu Data Kota Mojokerto.

    Lebih jauh ia menerangkan bahwa melalui Forum Satu Data, Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

    “Forum Satu Data akan terus berupaya dalam pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk, sehingga terbentuk data yang mudah diakses dan dibagipakaikan serta bersinergi dan sejalan dengan Provinsi dan pemerintah pusat,” terangnya.

    Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) ini menambahkan, terkait sistem Satu Data Kota Mojokerto juga terus melakukan pembaruan. Termasuk pembaruan CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network). Saat ini, telah dilakukan pembaharuan firmware ckan dari versi 2.8.12 menjadi versi 2.10.3.

    “Serta penambahan beberapa fitur pada portal satikomo, seperti daftar data, pembaharuan verifikasi data, monitoring pengunjung portal, pembaruan proses mengunduh data dan proses integrasi dengan layanan aplikasi lainnya,” imbuhnya.

    Sebagai informasi Satu Data Kota Mojokerto juga telah meraih penghargaan ‘Anindhita Wistara Data’ dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2023 dengan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Th2023 Predikat Baik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dari Badan Pusat Statistik (BPS). [tin/ian]

  • Bupati Sugiri Sancoko Kembalikan 3 Jalan di Ponorogo Jadi 2 Arah

    Bupati Sugiri Sancoko Kembalikan 3 Jalan di Ponorogo Jadi 2 Arah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Menanggapi banyaknya aspirasi dari masyarakat, membuat Bupati Sugiri Sancoko mengembalikan 3 ruas jalan di Ponorogo menjadi jalur 2 arah. Sebelumnya, 3 jalan itu pada pertengahan bulan Februari lalu dibuat menjadi 1 arah atau one way. Jalan-jalan yang dikembalikan menjadi jalur 2 arah itu, yakni ruas Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Sultan Agung dan Jalan Gajahmada.

    “Penerapannya ya segara, saat ini masih proses untuk menyiapkan sarana dan prasarananya. Ya seperti water barrier ataupun marka jalan untuk jalur 2 arah,” ungkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Rabu (24/04/2024).

    Bupati Sugiri mengestimasikan penerapan jalur 2 arah untuk 3 jalan itu, tidak sampai seminggu. Ia menyebut bahwa petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo akan mengebut pekerjaan terkait perlengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang jalur 2 arah tersebut. “Hari senin depan ini sudah bisa diterapkan jalur 2 arah untuk 3 jalan itu,” katanya.

    Keputusannya untuk kembali memberlakukan jalur 2 arah ini, kata Kang Giri pihaknya tidak ingin dianggap egois oleh masyarakat. Demi aspirasi masyarakat, Sugiri mengeklaim mengenyampingkan kajian-kajian penerapan one way atau 1 arah di beberapa ruas jalan di Ponorogo. Dengan keputusan itu, juga tidak serta merta menjadikan kajian penerapan one way itu jelek atau salah. Sebab, sudah ada contoh yang berhasil dari penerapan one way sebelumnya. Ia mencontohkan penerapan one way di Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Jenderal Besar Sudirman dan Jalan Urip Sumoharjo. Dengan penerapan one way di ruas-ruas jalan itu, Bupati mengeklaim bahwa ada pertumbuhan ekonomi di jalan tersebut. Selain itu, ruas jalan lainnya, kini juga ramai dilewati oleh kendaraan.

    “Kendaraan juga ramai, jika biasanya tidak dilewati, jadi dilewati, itu bisa berpotensi ada perputaran ekonomi dan terpoteret di BPS di mana perekonomian naik dan menjadi episentrum,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan kepada masyarakat pengguna jalan untuk selalu berhati-hati. Kesadaran berlalu lintas merupakan tanggungjawab bersama. Selain itu, kebijakan pengembalian jalur 2 arah untuk beberapa jalan ini, kata Bupati Sugiri juga jangan dipolitisasi. Ini Ia lakukan semata-mata untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Ini jangan dipolitisasi dan kebijakan ini juga bukan tekanan politisi,” pungkasnya. (end/kun)

  • Kemiskinan dan Pengangguran di Surabaya Menurun, PDIP: Keterpaduan Data

    Kemiskinan dan Pengangguran di Surabaya Menurun, PDIP: Keterpaduan Data

    Surabaya (beritajatim.com) – Kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya menurun. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kemiskinan di Surabaya terjun signifikan selama tiga tahun terakhir.

    Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Surabaya mencapai 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa. Angka ini kemudian turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa di tahun 2022, dan terus menurun menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa di tahun 2023.

    Penurunan angka kemiskinan ini dibarengi dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Surabaya. Pada tahun 2021, TPT Surabaya mencapai 9,68 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 7,62 persen di tahun 2022, dan terus menurun menjadi 6,76 persen di tahun 2023.

    Menanggapi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, menekankan pentingnya keterpaduan data warga tidak mampu sebagai kunci untuk menekan angka kemiskinan.

    “Datanya harus sesuai dengan kondisi faktual, lalu data itu kan dinamis jadi harus ada salurannya apabila ada warga tidak mampu membutuhkan intervensi bisa terlayani dengan baik,” kata Achmad Hidayat, Selasa (23/4/2024).

    Achmad Hidayat juga menyampaikan bahwa sejumlah program Kepemimpinan Eri Cahyadi – Armuji mampu mengatasi permasalahan kemiskinan melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat.

    “Memang masih ada yang kondisinya membutuhkan namun kesulitan mengusulkan, seharusnya Lurah dan camatnya responsif. Tidak perlu berulang kali mendata cukup sekali tapi bisa digunakan banyak pihak karena datanya valid dan reliabel,” ungkap Achmad Hidayat.

    PDIP, kata dia, memberikan perhatian serius terhadap urusan kemiskinan dan upaya penanggulangannya. PDIP juga terlibat aktif dalam mendampingi masyarakat, memberikan masukan, dan menggunakan saluran politik untuk menyampaikan gagasan-gagasannya dalam rangka menekan angka kemiskinan di Surabaya.

    Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya menunjukkan bahwa program-program pemerintah dan kerja keras semua pihak mulai membuahkan hasil.

    “Keterpaduan data dan kebijakan yang tepat menjadi kunci untuk terus menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Surabaya,” pungkas dia. [asg/beq]

  • Viral Bocah 4 Tahun Tunangan di Sampang, Ini Kata Pj Gubernur dan BKKBN Jatim

    Viral Bocah 4 Tahun Tunangan di Sampang, Ini Kata Pj Gubernur dan BKKBN Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Akhir-akhir ini beredar video viral yang memperlihatkan bocah usia 4 tahun di Sampang melakukan tunangan, sebagai ikatan sebelum pernikahan.

    Mengetahui hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur terus berupaya mencegah perkawinan anak.

    Hal itu dilakukan dengan turun langsung melakukan sosialisasi secara masif terkait pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan secara simultan oleh semua pihak terutama dengan menekankan bahaya dan dampak yang ditimbulkan jika pernikahan anak masih dilakukan.

    “Kami terus masif menyosialisasikan tentang bahaya pernikahan anak. Karena pada dasarnya pernikahan anak itu lebih banyak menimbulkan masalah mulai kesehatan hingga sosial,” kata Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, Sabtu (20/4/2024).

    Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dikatakan Adhy juga memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang maju, mandiri serta berdaya saing. Sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

    “Maka sosialisasi pada orang tua menjadi penting. Agar sebisa mungkin pernikahan anak, pernikahan usia dini harus dihindari. Pernikahan sebaiknya dilakukan di usia yang memang sudah cukup sesuai aturan yang berlaku,” imbuh Adhy.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mengenai Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi pada tahun 2021-2023, Jawa Timur terus mengalami penurunan. Di tahun 2021 ada di angka 10,44. Kemudian turun ke angka 9,46 di tahun 2022, dan turun lagi ke angka 8,86 di tahun 2023.

    Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencatat data Dispensasi Kawin di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sebanyak 17.151, kemudian turun11,99 persen pada tahun 2022 menjadi 15.095. Pada tahun 2023, turun lagi sebesar 18,29 persen menjadi 12.334.

    “Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melangsungkan perkawinan, meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan yaitu 19 tahun. Adanya penurunan dispensasi ini sejalan dengan pencegahan perkawinan anak yang terus kita lakukan,” tuturnya.

    Berbagai sinergi program juga dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim), BKKBN Jatim, dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan anak, memenuhi hak anak, mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk atau SDM, serta meningkatkan kualitas kesehatan anak.

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor 474.14/810/109.5/2021 tentang pencegahan perkawinan anak ditandatangani pada 18 Januari 2021.

    Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 85 tahun 2023 juga mengatur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Tahun 2023-2024 yang ditandatangani pada 5 Desember 2023.

    “RAD ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan anak di Jawa Timur dalam rangka mencapai tujuan pencegahan perkawinan anak. Untuk itu, Pemprov Jatim melalui DP3AK juga terus mendorong kabupaten/kota untuk segera menyusun RAD,” terangnya.

    “Awal Mei nanti, kami juga akan melaunching Dashboard PPA (SIAPA PEKA) sebagai sarana transparansi data. Untuk mendorong multistakeholder agar peka dan peduli melaksanakan kolaborasi program pencegahan perkawinan anak (RAD PPA). Sehingga, mempercepat penurunan kasus perkawinan anak di Jatim,” lanjutnya.

    Terkait video viral balita usia empat tahun di Kabupaten Sampang pun, Pemprov bersama BKKBN Jawa Timur juga sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya, berkunjung ke rumah orang tua balita yang viral tengah melakukan pertunangan pada 16 April 2024 lalu, yaitu H. Zahri. Guna mendapatkan konfirmasi perihal viralnya postingan video pertunangan sang anak yang masih balita.

    Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati mengatakan, terkait isu pernikahan anak di Sampang setelah dikonfirmasi memang di Madura ada budaya untuk melakukan pertunangan untuk mempererat tali silaturahmi dan tali kekeluargaan.

    “Meskipun pertunangan dilakukan sekarang saat anak masih kecil, namun pernikahannya akan dilaksanakan saat anak-anak sudah lulus kuliah. Menanggapi fenomena ini, kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk terus menerus memberikan satu sosialisasi tentang bahaya menikah muda atau pernikahan anak,” paparnya.

    Erna menambahkan bahaya baik dari sisi kesehatan, dari sisi ekonominya dan terkait dengan stunting. Perlu diketahui bahwa faktor terbesar terjadi anak stunting karena kehamilan yang tidak diinginkan dari pernikahan anak tersebut. Dari pernikahan anak, tentu saja si ibu belum terlalu matang baik dari sisi kesehatan reproduksi maupun sisi kesiapan mental.

    Didampingi sang istri dan besan serta tokoh agama dan Muspika Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, H. Zahri mengatakan bahwa usia sudah 7 tahun dan sudah sekolah kelas 1 SD bukan berusia 4 tahun seperti yang tengah viral.

    “Pertunangan tersebut mewujudkan ucapan kami saat di tanah suci Mekkah enak tahun yang lalu. Waktu itu, di depan Kabbah istri saya hamil dan istri besan juga sedang hamil. Kemudian terucap kesepakatan untuk saling menikahkan bila yang lahir laki-laki dan perempuan. Jadi pertunangan kemarin merupakan bentuk ikatan tali silaturahmi agar tidak terputus,” papar H. Zahri.

    Meskipun sudah bertunangan, H. Zahri menegaskan bahwa kedua belah keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut setelah mereka sama-sama lulus kuliah.

    “Jadi, tidak langsung dinikahkan saat masih kecil. Kami sebagai orang tua juga ingin melihat anak-anak kami menjadi orang sukses dan melihat mereka bisa mewujudkan cita-citanya, “tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, Nasrukha mengatakan Pemerintah Kabupaten Sampang langsung melakukan kunjungan dan memberikan sosialisasi agar tidak menikahkan anak dibawah usia yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan.

    “Kami memberikan pendampingan dan perlindungan anak. Jadi hak-hak anak harus dipenuhi. Pemkab Sampang akan selalu memantau dan memberikan konseling terhadap anak dan keluarga,” terangnya.

    Salah satu Tim Pendampingan Keluarga (TPK), Samatun mengatakan pihaknya langsung mendatangi rumah H. Zahri setelah mengetahui viralnya video pertunangan tersebut.

    “Tentunya kami tim pendamping keluarga akan terus melakukan pendampingan agar tumbuh kembang anak tersebut tidak terganggu dan memberikan sosialisasi tentang program pendewasaan usia pernikahan kepada keluarga agar anak-anak menikah di usia yang sudah dewasa,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Siapkan Penilaian EPSS 2024, Diskominfo Kota Kediri Adakan Rakor

    Siapkan Penilaian EPSS 2024, Diskominfo Kota Kediri Adakan Rakor

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai salah satu upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024, hari ini (4/4/2024) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menggelar rapat koordinasi penentuan kegiatan EPSS bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian beserta Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Ruang Command Center Balaikota Kediri.

    Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana mengatakan untuk menghadapi EPSS tahun 2024 perlu adanya kerja sama, kolaborasi, dan sinergitas yang baik dari berbagai pihak dalam mendongkrak penilaian penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Kediri.

    “Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja sama perangkat daerah yang terlibat dalam membantu mencukupi bukti dukung dan kelengkapan untuk menghadapi penilaian EPSS tahun 2024 pada bulan Mei nanti,” ujarnya.

    Apip yakin, dengan upaya yang maksimal, penilaian EPSS Pemkot Kediri akan berjalan dengan lancar dan target IPS Kota Kediri tahun 2024 yaitu lebih dari 2,35 atau kategori baik bisa terwujud.

    “Sebelumnya, ditahun 2023 IPS Kota Kediri mendapatkan nilai 2,02 atau kategori cukup. Tahun ini, kita optimis target nilai di atas 2,35 atau kategori baik bisa kita wujudkan,” tegasnya.

    Dengan meningkatnya capaian IPS tersebut, ke depannya, Apip berharap data statistik yang tersedia di Kota Kediri bisa menjadi lebih lengkap, akurat, dan mutakhir, sebagai bentuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

    “Pemanfaatan data statistik bisa menjadi tools penting dalam penyusunan kebijakan, dan evaluasi pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Dengan data yang berkualitas, perencanaan kebijakan berbasis data di tahun-tahun mendatang akan lebih tepat sasaran dan tepat guna,” ungkapnya. [nm/ian]

  • Bupati Hendy: Jember Raih Dua Sukses dalam Pemilu

    Bupati Hendy: Jember Raih Dua Sukses dalam Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menyebut Kabupaten Jember, Jawa Timur, berhasil meraih dua sukses dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun ini. Ia berterima kasih kepada semua partai politik peserta pemilu.

    “Proses pemilu berjalan aman di Jember. Alhamdulillah, itu berjalan luar biasa dan istimewa,” kata Hendy, dalam acara buka puasa bersama pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).

    Target lainnya adalah dampak perekonomian. “Ekonomi kita berjalan sangat baik dan ketahanan pangan kita aman. Kami menjaga di dua sisi. Menjaga kondusivitas dengan teman-teman Forkopimda. Pemilu ini harus aman. Apapun yang terjadi di dalamnya, kita harus jaga keamanannya,” kata Hendy.

    Hendy tak ingin persoalan dalam pemilu yang berujunh tak kondusifnya suasana berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan Jember. “Jember harus kita jaga bersama, agar semakin baik dan lebih baik lagi,” katanya.

    Seusai pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, Hendy berharap semua pihak bisa berangkulan. Pemilihan kepala daerah menanti pada November 2024. “Kita sudah punya pengalaman kemarin. Kita bikin seenjoy dan sebahagia mungkin. Persahabatan dan persaudaraan tidak boleh putus gara-gara kegiatan apapun. Ini yang saya jaga,” katanya.

    Hendy menjaga kondusivitas pemilu dengan tetap bersikap netral. “Kami berharap pada pilkada ke depan kita jaga sebaik mungkin. Apapun itu, untuk Jember,” katanya.

    Hendy mengingatkan, Jember akan menjadi episentrum di kawasan Tapal Kuda. “Episentrum yang saya maksudkan adalah Jember menjadi cermin bagi kabupaten sekitarnya. Kalau kita ngomong politik, kami masih belum mendetailkan bahwa Jember cerminnya. Tapi kalau ekonomi, kami bisa menghitung, bahwa kami sudah merasakan saat ini. Perputaran uang ada di Jember,” katanya.

    Menurut Hendy, daya beli masyarakat cukup bagus. “Setelah kami melakukan evaluasi bersama BPS (Badan Pusat Statistik), bahwa yang hadir di Jember, bukan hanya dari Jember saja, tapi juga banyak dari tetangga sekitar, sepeti Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, terutama Lumajang dan sebagian kecil Probolinggo,” katanya.

    Jember menjadi pilihan warga daerah lain, karena memiliki varian perekonomian cukup banyak. “Harga-harganya masih ‘melawan’ harga di luar Jember,” kata Hendy.

    Dari sini Hendy berani menyimpulkan, bahwa kegiatan politik berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. “Kemarin pemilu sudah selesai, tinggal pilkada. Kita bikin pilkada seenjoy mungkin dan bikin suasana yang betul-betul punya aura kejujuran dan menjunjung tinggi nilain kejujuran bermartabat,” katanya.

    Buka puasa bersama partai politik, menurut Hendy, adalah bagian dari semangat Pemkab Jember untuk mengajak partai duduk bersama dan berdiskusi sama-sama lagi’. “Siapapun pemimpin kita, itu selalu baik. Kita junjung tinggi dan support semuanya.. Kita dukung semuanya, dan sekarang kita kembali berangkulan dan ber-positive thinking sehingga suasana Jember lebih baik lagi,” kata Hendy. [wir]

  • Bupati Ipuk: Banyuwangi Butuh Bantuan Ikawangi

    Bupati Ipuk: Banyuwangi Butuh Bantuan Ikawangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar acara buka puasa bersama dengan puluhan warga yang tergabung dalam Ikatan Warga Banyuwangi (Ikawangi) Jakarta. Ada pesan penting saat momen pertemuan pemimpin Banyuwangi tersebut dengan para diaspora di Ibu Kota.

    Salah satu pesannya adalah mengenai kampung halaman. Ya, Bupati Ipuk secara tidak langsung mengajak para warga Banyuwangi yang di luar kota untuk turut membangun daerah asal.

    “Banyuwangi sangat membutuhkan kontribusi bapak ibu sekalian. Kita bersinergi bersama untuk membangun kampung halaman,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat silaturahmi dan berbuka bersama di Rumah Dinas Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kompleks Widya Candra, Jakarta.

    Banyuwangi, kata Ipuk, saat ini tengah berupaya untuk terus berkembang. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

    “Alhamdulillah, pada 2023 kemarin, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan di Banyuwangi tersisa 7,34 persen. Ini terendah dalam sejarah Banyuwangi,” terangnya.

    Di samping itu, lanjut Ipuk, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun juga menunjukkan progres yang terus naik. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi 2023 yang terus pulih dan meningkat hingga 5,03 persen di atas pertumbuhan ekonomi Jatim.

    “Perekonomian Banyuwangi yang diukur dari PDRB di tahun 2023 juga meningkat mencapai Rp 101,297 triliun,” jelasnya.

    Sejauh ini, kata Ipuk, kontribusi Ikawangi dan para tokohnya cukup baik untuk Banyuwangi. Di antaranya, turut membangun Bumi Blambangan dan mengenalkan segala potensi di dalamnya termasuk pariwisata.

    “Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Arief Yahya saat jadi menteri dulu, banyak sekali membantu,” terangnya.

    Arief Yahya sebagai pembina Ikawangi menyampaikan apresiasi atas pertumbuhan Banyuwangi. Sejak kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas hingga Ipuk Fiestiandani, pembangunan di Banyuwangi semakin pesat dan inovatif. “Ini perlu untuk terus didorong bersama,” ungkapnya.

    Acara yang berlangsung gayeng itu, dihadiri puluhan warga Banyuwangi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Selain Menpan RB yang menjadi tuan rumah, juga ada Arief Yahya (Menteri Pariwisata RI 2014-2019), Bambang Sugiyono (sesepuh Ikawangi), Komjen Pol Susno Duadji (Kabareskrim RI 2008-2009) dan sejumlah nama lainnya.

    Terakhir, Pemkab Banyuwangi turut mengundang seluruh keluarga besar Ikawangi se-dunia untuk hadir dalam Festival Diaspora yang dihelat pada 13 April mendatang. [rin/beq]