Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • BPS imbau UMKM selalu berpegang pada data antisipasi bisnis melambat

    BPS imbau UMKM selalu berpegang pada data antisipasi bisnis melambat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengimbau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk selalu berpegang pada data akurat guna mengantisipasi bisnis yang melambat akibat naiknya harga bahan baku sebagai dampak dari gejolak ekonomi global.

    Demikian disampaikan Statistisi Madya Direkorat Statistik Harga BPS Sri Andayani dalam kegiatan “Focus Group Discussion (FGD) Indeks Harga Produsen Jakarta bertema “Peranan Stakeholder Dan Pemanfaatan Indeks Harga Produsen untuk Jakarta Maju” di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa persaingan selalu ada di setiap perusahaan. “Tapi, kalau kita bisa selalu berpegang pada rujukan yang cukup akurat, Insya Allah kita bisa bertahan dan itu menjadi landasan kita bergerak ke depan,” ujarnya.

    Sri mengatakan BPS secara rutin mengeluarkan data-data publikasi yang bisa dimanfaatkan para produsen guna menjadi landasan mereka mengambil kebijakan bagi usaha mereka. Data ini termasuk pergerakan harga komoditas yang mereka gunakan dalam usaha.

    “Terkait bahan baku silahkan dipantau harganya dulu. Entah itu memang produknya dari impor, silahkan dipantau pergerakan impor dari komoditas tersebut sehingga itu menjadi landasan nanti untuk kita bisa selalu mengantisipasi apa yang harus dilakukan,” kata dia.

    Baca juga: Kolaborasi dinilai penting untuk sukseskan Sensus Ekonomi 2026

    Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Juremi menuturkan pemerintah senantiasa mendorong pelaku usaha menggunakan produk dalam negeri (P3DN), alih-alih barang impor.

    Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pertemuan bisnis rutin (business matching). Kegiatan ini juga dikatakan dapat membuka peluang bagi produk yang telah dihasilkan oleh industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

    “(Business matching) Itu bagian mendorong penggunaan produk dalam negeri, dalam ini juga kami ingin ini sejalan dengan bagaimana menjadi kota global yang fokus pada riset dan pembangunan itu sesuatu yang sangat penting,” tutur Juremi.

    Baca juga: BPS DKI: Harga cabai rawit dan merah terendah dalam dua tahun terakhir

    Adapun pada September lalu, DKI telah merealisasikan belanja produk dalam negeri sebesar Rp 16,05 triliun. Nilai ini adalah 62,61 persen dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri pada RUP (Rencana Umum Pengadaan) sebesar Rp 30,68 triliun.

    Pemerintah hadir ketika UMKM ataupun industri mengalami hal-hal seperti membanjirnya produk-produk impor. Banyak kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan.

    “Terobosan-terobosan seperti itulah yang bisa juga pemerintah dorong sehingga nanti bisa menjadi tidak tergantung dengan baku dari luar,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri imbau pemda antisipasi inflasi di sejumlah kabupaten/kota

    Kemendagri imbau pemda antisipasi inflasi di sejumlah kabupaten/kota

    “Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,”Jakarta (ANTARA) – Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengantisipasi lonjakan inflasi di sejumlah kabupaten/kota.

    Dia menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang signifikan di beberapa daerah.

    “Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Beberapa komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah. Tomsi meminta Pemda segera mengecek penyebab kenaikan tersebut.

    “Kita (harus) mengantisipasi agar harga-harga ini tidak meningkat,” tambahnya.

    Selain itu, harga bawang putih dan gula pasir juga menjadi perhatian dalam rapat ini, meskipun masih dalam batas toleransi. Tomsi menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat untuk menjaga stabilitas harga.

    Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini melaporkan dari 90 kota yang dipantau, 69 di antaranya mengalami inflasi dan 21 kota tercatat deflasi. Adapun inflasi tahunan pada September 2024 sebesar 1,84 persen.

    Sebagai informasi, Rakor ini dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini.

    Selain itu, hadir secara daring Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag); Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian (Kementan); Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung; Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri; Badan Urusan Logistik (Bulog); perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI); kepala daerah; serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • KIPP: faktor pendidikan picu praktik politik uang di Pilkada  

    KIPP: faktor pendidikan picu praktik politik uang di Pilkada  

    “Data BPS tahun 2022 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat kita sangat rendah. Tidak tamat SD itu sebanyak 30 juta lebih, tamat SD sekitar 64 juta, SMP 40 juta, SMA 57 juta dan S1 (sarjana) hanya 12 juta,”Makassar (ANTARA) – Deputi Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Engelbert Johannes Rohi mengungkapkan, salah satu faktor pemicu masih terjadinya praktik politik uang pada setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah adalah tingkat pendidikan di masyarakatnya.

    “Data BPS tahun 2022 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat kita sangat rendah. Tidak tamat SD itu sebanyak 30 juta lebih, tamat SD sekitar 64 juta, SMP 40 juta, SMA 57 juta dan S1 (sarjana) hanya 12 juta,” ungkapnya saat Rakor pengawasan Bawaslu Maros Bersama stakeholder di Hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

    Bila melihat data tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, kata dia, sejauh ini masih didominasi tamatan sekolah dasar (SD), sehingga sangat rentan terpapar politik uang, sebab selain kebutuhan ekonomi juga pengetahuan yang minim.

    “Terlihat ada disparitas atau angka selisih tinggi sekali pada tingkat pendidikan SD sampai S1, inilah kemudian menjadi alasan mengapa politik uang sulit di bendung,” tutur dia.

    Johannes bilang, masyarakat yang pendidikan di bawah rata-rata atau masih berada pada ekonomi ke bawah tentu lebih memilih menerima uang jika diberikan, karena uang Rp100 ribu sampai Rp200 ribu sangat berarti buat mereka.

    “Itulah yang membuat ‘serangan fajar’ sangat efektif dilakukan para calon-calon ini untuk mendapatkan suara. Dari beberapa hasil riset penerima politik uang itu rata-rata perempuan, sasarannya emak-emak,” ucapnya.

    Apalagi Indonesia. lanjut dia, masuk urutan ketiga dunia terkait praktik politik uang setelah dua dari negara Afrika yakni Uganda dan Benin, mengutip hasil riset Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi.

    Data itu terungkap dari hasil riset yang Burhanudin lakukan pada dua Pilpres yakni 2014 dan 2019. Hasilnya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) terlibat praktik politik uang.

    “Data demografi pendidikan ini menjadi salah satu tolok ukur juga dalam melihat tingkat ekonomi dalam satu negara, sehingga itu menjadi alasan politik uang sangat sulit diturunkan,” katanya.

    Politik uang lainnya yang sangat sulit terdeteksi adalah mahar Partai Politik. Di mana setiap para calon akan memburu bahkan berani membeli partai sebagai kendaraannya untuk ikut berkontestasi, sebab salah satu syarat paling mudah adalah mendapat dukungan parpol.

    “Tentu ada kelemahan pengawasan di sini, karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh dan secara jelas mengatur soal itu. Fakta yang terjadi seperti itu, sehingga bermunculan kolom kosong di daerah-daerah pada Pilkada serentak tahun ini,” ucapnya menekankan.

    Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia Jeirry Sumampow dalam rapat itu memaparkan tentang partisipasi strategis stakeholder dalam mencegah isu Suku Ras dan Agama (SARA), hoaks dan ujaran kebencian untuk Pilkada berintegritas.

    Jeirry bilang, praktik politik uang terjadi selain lemahnya pengawasan juga edukasi pendidikan politik ke masyarakat minim. Selain itu, isu Suku Ras dan Agama (SARA), hoaks serta ujaran kebencian juga menjadi bayang-bayang pada setiap Pemilu dan Pilkada.

    “Perlu peran masyarakat sipil untuk membantu pengawasan dan pemantauan Pilkada. Ada tiga poin harus dijalankan, pertama integritas Pilkada, kedua edukasi masyarakat dan ketiga memperkuat demokrasi. Pencegahan praktik politik uang tidak dengan hanya di cerita tapi dilaporkan,” katanya menekankan.
     

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orangJakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus meninjau kembali data masyarakat miskin untuk dapat mengatasi kemiskinan dengan efektif.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2024 terdapat Data statistik tahun 2024 sekitar 25 juta masyarakat miskin di Indonesia, sementara data BPJS mencatat bahwa golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada lebih dari 96 juta orang.

    “Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” ucap Ajib Hamdani di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

    Hal tersebut dikarenakan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjaga jika angka kemiskinan dapat terus berkurang dan daya beli masyarakat meningkat.

    Selain kemiskinan, ia mengatakan bahwa pemerintahan baru juga menghadapi tekanan fiskal yang tinggi sehingga Kementerian Keuangan nantinya diharapkan dapat memiliki solusi konkret terhadap permasalahan anggaran tersebut.

    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan

    Baca juga: Budiman Sudjatmiko sebut Prabowo minta bantu atasi kemiskinan

    Ajib menuturkan bahwa belanja APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun dengan ditopang oleh penerimaan negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

    “Artinya potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah hutang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp800 triliun tahun 2025,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru adalah tingginya angka pengangguran yang menurut International Monetary Fund (IMF) tercatat sebesar 5,2 persen pada April 2024.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian investasi yang selalu melebihi target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

    Bahkan menurutnya, terjadi paradoks pada sektor industri di Indonesia karena walaupun banyak investasi yang masuk, tapi semakin banyak pula fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Selain itu, angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR), atau besarnya tambahan modal baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output, terus mengalami peningkatan.

    “Artinya, investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Ajib mengatakan bahwa jajaran kabinet baru yang terbentuk nanti harus mampu menerjemahkan visi dan misi Asta Cita Prabowo-Gibran melalui kerangka reformasi ekonomi struktural.

    “Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Tanah Air, meskipun Indonesia telah mampu masuk menjadi anggota G20 sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

    Baca juga: Prabowo bertekad hilangkan kemiskinan di Indonesia dengan hilirisasi

    Baca juga: Stafsus Presiden: Program penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan baik

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ekonom: Pelaku pasar akan sambut positif pelantikan presiden- wapres

    Ekonom: Pelaku pasar akan sambut positif pelantikan presiden- wapres

    Ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee menyampaikan bahwa pelaku pasar keuangan akan menyambut positif pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah dilaksanakan pada Minggu ini.

    Selain itu, lanjutnya pelaku pasar juga akan menyambut positif apabila Sri Mulyani Indrawati kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan.

    “Rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pasar obligasi terlihat menguat. IHSG berpeluang menguat dengan support di level 7.600 sampai level 7.521 dan resistance di level 7.800 sampai level 7.950,” ujar Hans Kwee saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Sementara itu, dari mancanegara, Ia menjelaskan terdapat beberapa sentimen yang akan mempengaruhi sikap para pelaku pasar keuangan, di antaranya data ekonomi Amerika Serikat (AS), kebijakan European Central Bank (ECB), stimulus China, serta ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

    Dari AS, Ia menjelaskan bahwa data penjualan ritel dan klaim pengangguran AS lebih baik dibandingkan perkiraan.

    “Data ekonomi AS yang lebih baik ini mendorong probabilitas pemotongan 25 basis poin (bps) pada pertemuan awal November 2024 meningkat,” ujar Hans.

    Baca juga: Ekonom: Indonesia bisa tumbuh 8 persen dengan pendekatan komprehensif

    Baca juga: Ekonom: Investor asing akan respon positif Sri Mulyani sebagai Menkeu

    Lanjutnya, peluang pemotongan 44 bps sampai akhir tahun memiliki arti, bahwa kemungkinan November 2024 menjadi pemotongan terakhir pada tahun 2024, yang juga didukung potensi kemenangan Donald Trump pada Pemilihan Umum (Pemilu) AS pada November mendatang.

    “Kebijakan Trump lebih agresif, mulai dari pemangkasan pajak, pelanggaran regulasi keuangan dan bisnis, perang tarif. Semua kebijakan ini mendorong inflasi lebih tinggi dan berimbas pada naiknya Yield obligasi serta dolar yang kuat,” ujar Hans Kwee.

    Dari Eropa, Ia menyebut bahwa kebijakan ECB untuk memotong suku bunga acuannya positif bagi pasar keuangan, namun ekonomi Eropa masih di bayang-bayangi perlambatan ekonomi.

    Sementara itu, lanjutnya, stimulus dari China menjadi amunisi bagi penguatan pasar keuangan khususnya pasar saham, yang mana ekonomi China membutuhkan stimulus lebih besar untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi.

    “Harga minyak cenderung melemah setelah ekonomi China terlihat lemah, dan potensi perdamaian di konflik Timur Tengah. Kematian pemimpin Hamas, Yahya Sinwar membuat potensi perdamaian menurun dan mendorong minyak cenderung naik,” ujar Hans.

    Baca juga: Ekonom: Fluktuasi pasar uang terus berlanjut karena faktor eksternal

    Baca juga: Ekonom Mandiri ungkap risiko ekonomi RI jika Trump menang Pemilu AS

  • Kemenkop UKM paparkan langkah bangun startup berbasis inovasi

    Kemenkop UKM paparkan langkah bangun startup berbasis inovasi

    Jumlah wirausaha di Indonesia masih sekitar 3,47 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95 persen agar struktur ekonomi nasional lebih kuatJakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi dan UKM memaparkan langkah-langkah pengembangan ekosistem startup berbasis inovasi dan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia.

    Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), angka kumulatif penambahan jumlah wirausaha di Indonesia pada periode Agustus 2021 hingga Agustus 2023 mencapai 43,6 persen atau mencapai 436.668 orang dari target 1 juta wirausaha.

    “Jumlah wirausaha di Indonesia masih sekitar 3,47 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95 persen agar struktur ekonomi nasional lebih kuat,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam rilis pers kementerian di Jakarta, Sabtu.

    Indonesia bahkan menempati posisi pertama di Asia Tenggara dalam jumlah startup, mencapai angka 2.483 unit. Angka itu menempatkan Indonesia berada di posisi keenam dunia, di bawah AS, India, Inggris, Kanada, dan Australia. Meskipun demikian, Teten mengatakan tingkat penetrasi pasar global startup Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 1 persen atau sekitar 13 startup.

    Sementara itu, hingga Mei 2024, sebanyak 25,45 juta UMKM telah berhasil bertransformasi digital dan terintegrasi ke dalam ekosistem digital, mendekati target 30 juta UMKM.

    Menurut Teten, belum tercapainya target transformasi digital UMKM secara optimal mengindikasikan adanya beberapa kendala fundamental, seperti kurangnya jiwa kewirausahaan, produktivitas yang rendah, serta terbatasnya inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kondisi ini menjadi penghambat bagi UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

    “Ini yang mendorong Kemenkop UKM terus meningkatkan pengarusutamaan strategi agar pertumbuhan wirausaha atau penciptaan startup terwujud melalui dukungan regulasi, program, dan kolaborasi dengan skema semua pihak. Di dalamnya ada kementerian/lembaga, pemda, dunia pendidikan, dunia usaha, dunia industri, maupun kerja sama luar negeri,” kata Teten.

    Teten menyebut Kemenkop UKM telah melaksanakan program-program seperti Entrepreneur Hub, Digitalisasi, dan Inkubasi, yang diharapkan bisa melahirkan lebih banyak pengusaha baru yang kreatif dan bisnis rintisan yang sukses berbasis teknologi.

    Untuk mewujudkan itu, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mempelajari keberhasilan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia dalam mengembangkan ekosistem UMKM. Salah satu fokus utama adalah memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dengan industri besar.

    Di Korea Selatan, misalnya, mereka disebut Teten telah berhasil menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan startup, salah satunya melalui lembaga inkubator seperti TIPS Town. Lembaga ini memfasilitasi akses startup terhadap pendanaan dari venture capital.

    Untuk mendukung pertumbuhan startup secara komprehensif, Teten menyebut perlu disediakan tidak hanya program pembinaan dan pembiayaan, tetapi juga infrastruktur teknologi yang memadai untuk memfasilitasi pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan permintaan pasar.

    Selain itu, membangun rumah produksi yang memanfaatkan teknologi terkini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi UMKM.

    Baca juga: Teten yakin sinergi tetap terjalin baik meski Kemenkop UKM dipisah
    Baca juga: Kemenkop UKM paparkan strategi alternatif pembiayaan bagi UMKM

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendag: Penurunan impor September 2024 seiring dengan kontraksi PMI

    Mendag: Penurunan impor September 2024 seiring dengan kontraksi PMI

    indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia periode September 2024 yang masih berada di zona kontraktif sebesar 49,2Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan penurunan impor Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 18,82 miliar dolar AS atau turun 8,91 persen dibandingkan Agustus 2024 seiring dengan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia yang terkontraksi pada periode sama.

    “Penurunan impor seiring dengan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia periode September 2024 yang masih berada di zona kontraktif sebesar 49,2,” ujar Zulkifli melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Pelemahan impor September 2024 terjadi baik pada sektor nonmigas sebesar 9,55 persen maupun sektor migas sebesar 4,53 persen dari bulan sebelumnya.

    Pada September 2024, seluruh impor golongan penggunaan barang turun. Impor bahan baku/penolong turun paling dalam, yaitu sebesar 9,69 persen, diikuti barang modal yang tercatat turun sebesar 7,15 persen dan barang konsumsi yang turun 6,37 persen.

    Secara kumulatif, pada periode Januari-September 2024, total impor Indonesia tercatat sebesar 170,87 miliar dolar AS. Nilai ini naik 3,86 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Kenaikan ini terutama didorong naiknya impor non migas sebesar 3,87 persen dan migas sebesar 3,80 persen secara tahunan.

    Beberapa produk impor non migas dengan kontraksi terdalam secara bulanan pada September 2024 ini, antara lain, bahan bakar mineral yang turun 43,98 persen, logam mulia dan perhiasan/permata 23,10 persen, bahan kimia organik 22,77 persen, barang dari besi dan baja 21,31 persen, serta ampas dan sisa industri makanan 19,14 persen.

    Berdasarkan negara asal, impor non migas Indonesia didominasi dari Tiongkok, Jepang, dan AS dengan total pangsa 49,35 persen dari total impor nonmigas September 2024.

    Beberapa negara asal impor non migas dengan penurunan terdalam pada September 2024, di antaranya adalah Swedia yang turun 51,57 persen, Ukraina 40,09 persen, Federasi Rusia 36,57 persen, Prancis 35,32 persen, dan Kanada turun 33,45 persen secara bulanan.

    Baca juga: Kemenperin sebut aturan SNI mampu bendung gempuran barang impor
    Baca juga: Bahlil ungkap upaya menekan biaya impor energi Rp500 triliun
    Baca juga: BPS: Impor Indonesia turun 8,91 persen pada September 2024

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendag: Penurunan impor September 2024 seiring dengan kontraksi PMI

    Mendag: Ekspor non migas Januari-September 2024 lebih tinggi dari 2023

    Sepanjang tahun 2024, pertama kalinya kinerja ekspor nonmigas kumulatif Januari-September 2024 mampu melampaui tahun 2023Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut secara kumulatif capaian kinerja ekspor non migas pada Januari-September 2024 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pada Januari-September 2024, total nilai ekspor Indonesia mencapai 192,85 miliar dolar AS atau naik 0,32 persen dibandingkan 2023. Dari total nilai ekspor tersebut, nilai ekspor untuk non migas mencapai 181,15 miliar dolar AS, naik 0,39 persen dibanding periode yang sama pada 2023.

    “Sepanjang tahun 2024, pertama kalinya kinerja ekspor nonmigas kumulatif Januari-September 2024 mampu melampaui tahun 2023,” ujar Zulkifli melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Zulkifli menjelaskan, total ekspor Indonesia pada September 2024 mencapai 22,07 miliar dolar AS, naik 6,44 persen dibanding September 2023. Namun, nilai tersebut turun 5,80 persen dibandingkan dengan Agustus 2024.

    Sementara itu, nilai ekspor non migas September 2024 tercatat 20,91 miliar dolar AS dan migas 1,17 miliar dolar AS. Nilai ekspor non migas September 2024 turun 5,96 persen jika dibandingkan dengan Agustus 2024, namun naik 8,13 persen jika dibandingkan dengan September 2023.

    Secara rinci, Zulkifli menyampaikan bahwa pada September 2024, penurunan kinerja ekspor non migas secara bulanan terjadi pada sektor industri dan pertambangan.

    Sektor dengan penurunan terdalam dibanding bulan sebelumnya terjadi pada sektor industri dengan penurunan sebesar 6,38 persen, diikuti pertambangan 5,43 persen. Sedangkan, ekspor sektor pertanian tumbuh sebesar 2,95 persen.

    Beberapa produk utama ekspor nonmigas dengan kenaikan tertinggi pada September ini, di antaranya adalah kakao dan olahannya yang naik 17,56 persen, besi dan baja 10,41 persen, kopi, teh, dan rempah-rempah 10,26 persen, nikel dan barang daripadanya 9,71 persen, serta bahan bakar mineral 4,58 persen.

    Di sisi lain, pelemahan pada beberapa produk ekspor non migas, di antaranya adalah bijih logam, terak, dan abu yang turun 32,00 persen, pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) 25,54 persen, timah dan barang daripadanya 22,49 persen, pakaian dan aksesorinya (rajutan) 21,26 persen, dan tembakau dan rokok 18,97 persen.

    Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan, Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang masih menjadi pasar utama ekspor non migas Indonesia pada September 2024 dengan nilai mencapai 9,11 miliar dolar AS. Ketiga negara ini berkontribusi sebesar 43,57 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2024 yang diproyeksikan meningkat memberikan sinyal positif bagi kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok yang tumbuh 0,34 persen pada September 2024,” katanya.

    Baca juga: BPS: Ekspor kopi Januari-September 2024 capai 1,49 miliar dolar AS
    Baca juga: BPS sebut nilai ekspor Indonesia turun pada September 2024

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Heru apresiasi inflasi Jakarta yang terkendali jelang akhir tahun

    Heru apresiasi inflasi Jakarta yang terkendali jelang akhir tahun

    Saya berharap sinergi TPID Jabodetabek juga dapat terus ditingkatkan, khususnya kerja sama dengan Pasar Induk di area JabodetabekJakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan apresiasi atas kerja dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satuan Tugas Pangan, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun yakni sebesar 0,79 persen year to date (ytd) dan 1,70 persen year on year (yoy) pada September.

    Menurut Heru meski DKI Jakarta menghadapi tiga perhelatan besar pada akhir tahun yakni pilkada, Natal, dan perayaan tahun baru namun angka inflasi tetap terkendali.

    “Dengan capaian ini harapannya Jakarta dapat berkontribusi dalam mencapai target nasional sebesar 2,5 persen plus satu persen pada 2024,” kata Heru yang memimpin gelaran High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya menjaga laju inflasi menjelang akhir 2024, serta mencapai target pengendalian inflasi nasional di Jakarta, Rabu.

    Baca juga: BPS DKI: Harga cabai rawit dan merah terendah dalam dua tahun terakhir

    Lebih lanjut Heru mengatakan, beberapa komoditas pangan diperkirakan masih mengalami tren kenaikan harga seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat pada Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta implikasi perubahan harga komoditas global.

    Menurutnya, sinergisitas sekarang sudah berjalan dengan baik bersama dengan Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta instansi terkait lainnya.

    “Saya berharap sinergi TPID Jabodetabek juga dapat terus ditingkatkan, khususnya kerja sama dengan Pasar Induk di area Jabodetabek,” ujar Heru.

    Pada September 2024, lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta secara tahunan (yoy), yaitu cabai merah, bensin, daging ayam ras, masker, dan telur ayam ras.

    Baca juga: Wako Jakut ajak warga manfaatkan lahan untuk tanaman pangan

    Sementara secara bulanan (mtm), lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta, yaitu bensin, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan.

    Heru juga mengingatkan, stok kebutuhan pangan saat momen pilkada, Natal, dan tahun baru harus dipastikan ketersediaannya. Ia juga meminta para wali kota di lima Kota Administrasi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu agar memantau harga dan memastikan ketersediaan stok pangan strategis.

    “Begitu juga TPID Provinsi DKI Jakarta, termasuk Dinas dan BUMD Pangan, segera mempersiapkan stok untuk memenuhi permintaan barang menjelang pilkada dan nataru. Evaluasi pelaksanaan program kerja secara berkala juga terus dilakukan, serta membuat program kerja TPID 2025 dan peta jalan pengendalian inflasi daerah 2025-2029,” kata Heru.

    Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), TPID Provinsi DKI Jakarta telah berupaya dalam mempersiapkan stok pangan dan mengantisipasi kenaikan permintaan saat Pilkada, Natal, dan Tahun Baru. Di antaranya, melakukan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi.

    Baca juga: Wali Kota Jaksel ajak warga tanam bawang merah demi ketahanan pangan

    Selain itu, dilakukan kerja sama antardaerah, kegiatan sembako murah, menyelenggarakan Festival Urban Farming, publikasi informasi terkait inflasi di media sosial, serta penjualan produk pangan melalui berbagai kanal toko ritel.

    Begitu juga sinergi dan kerja sama pengendalian dengan Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Bulog, BUMD Pangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan inflasi di Jakarta.

    “Harus melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai kegiatan. Misalnya, gerakan swadaya masyarakat menanam cepat panen, serta melakukan update data dan informasi pangan secara berkala, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, kemudian disampaikan kepada kementerian terkait,” kata Heru.

    Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank DKI Jakarta Arlyana Abubakar mengatakan, sinergisitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam melakukan penguatan dan pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi.

    Selain itu, penguatan koordinasi kawasan Jabodetabek dan gerakan sadar inflasi juga perlu dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat.

    “Upaya mendorong sadar inflasi ini harus sudah mulai dilakukan dengan kampanye hemat energi, terutama listrik, bensin dan air. Juga melakukan konsumsi bijak terutama untuk meminimalkan makanan yang terbuang (food waste),” ujar Arlyana.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Warga Marunda dilatih produksi kuliner tingkatkan ekonomi keluarga

    Warga Marunda dilatih produksi kuliner tingkatkan ekonomi keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Puluhan warga di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, dilatih memproduksi aneka kuliner melalui Bimbingan Teknis Industri Kecil Menengah (IKM).

    Pelatihan itu digelar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta pada 14-17 Oktober 2024.

    “Bimtek diikuti peserta sebanyak 25 IKM yang merupakan warga Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara,” kata Kepala Bidang Perindustrian Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Juanda Permana Jaya di Jakarta, Selasa.

    Pada kegiatan tersebut diberikan materi dan praktik terbaik untuk membantu para warga rusun meningkatkan keterampilannya.

    Ia mengatakan, 25 warga ini terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sekaligus merupakan anggota dari Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) yang dilibatkan melalui Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

    Baca juga: Jaksel bidik lima lokasi di setiap kecamatan untuk bazar UMKM

    Adapun materi yang diberikan, yakni praktik kuliner pembuatan “ubi bruulee”, “chicken katsu”, berbagai “smoothies”, “dalgona”, “long potato fries” dan beberapa menu viral yang layak jual.

    Selain itu, peserta juga dibekali materi “food handling”, “food waste”, “food costing” dan “food hygiene”.

    Menurut dia, kuliner adalah bisnis yang menjadi tren dan paling banyak digeluti oleh wirausaha baru saat ini. “Bisnis kuliner tergolong bisnis yang mudah dilakukan karena menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman,” kata dia.

    Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat pola konsumsi penduduk DKI Jakarta sebesar 37,82 persen adalah pembelian makanan dan 62,18 persen lainnya merupakan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya.

    “Hal ini dapat diartikan jumlah konsumsi makanan baik makanan jadi atau bahan makanan mentah lainnya sangat tinggi,” kata dia.

    Baca juga: DKI diminta intensifkan pelatihan keterampilan kerja

    Ia menilai pelatihan ini merupakan salah satu upaya dari Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan warganya, khususnya untuk warga Rusunawa Marunda

    Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk memfasilitasi para warga rusunawa agar dapat memproduksi makanan yang berkualitas, higienis, bersih serta mengikuti perkembangan tren agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga serta daerah.

    Dia meminta para peserta agar serius mengikuti pelatihan dan memahami materi yang diberikan oleh narasumber sehingga diharapkan nantinya dapat melakukan produksi kuliner secara mandiri.

    Materi dan praktik terbaik dalam bimbingan teknis (bimtek) ini untuk membantu warga rusun meningkatkan keterampilan dan kualitas produknya. “Maka dari itu peserta harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024