Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin Usul Distribusi Subsidi Langsung ke Penerima

    Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin Usul Distribusi Subsidi Langsung ke Penerima

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan memanggil sejumlah menteri untuk membahas mengenai subsidi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat ini juga diikuti oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Pada rapat itu, Cak Imin mengusulkan sistem distribusi subsidi dilakukan tidak melalui potongan harga untuk BBM atau subsidi lainnya, melainkan langsung ke masyarakat penerima bantuan.

    “Usulan saya subsidi itu langsung ke sasaran. Orang atau keluarga dan tidak melalui (bentuk subsidi) BBM infrastruktur lainnya. (Bentuknya) macam-macam, ada Program Keluarga Harapan (PKH), ada subsidi pangan,” kata Cak Imin pada Rabu (30/10/2024).

    Sementara dalam rapat tersebut, Prabowo memberi arahan agar subsidi yang diberikan dapat tepat sasaran terhadap masyarakat yang paling membutuhkan.

    “Tadi kita membahas sesuatu yang sangat spesifik tadi tentang arahan presiden untuk mengkaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya,” ucap Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi.

    “Sekarang lagi mempertajam data supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi salah sasaran. Jadi tempat sasaran subsidinya ke orang,” kata Hasan.

    Rencananya, pembahasan terkait subsidi akan terus diolah hingga dua pekan ke depan, termasuk juga besaran subsidi yang masih dikaji hingga saat ini.

    “BPS yang akan menyiapkan data dan Kemensos serta seluruh kementerian terkait akan terlibat,” pungkas Hasan.
     

  • Sritex dan Nasib Industri Padat Karya, Ditinggal Pemerintah Terlalu Dini?

    Sritex dan Nasib Industri Padat Karya, Ditinggal Pemerintah Terlalu Dini?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Kebangkrutan Sritex seakan menggambarkan nasib naas industri padat karya secara umum beberapa waktu belakangan.

    Selama 2023 misalnya, industri padat karya terus mengalami kontraksi secara tahunan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Kuartal I/2023 misalnya, industri furnitur (-35,09%), industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu (-25,56%); barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (-25,19%) terkontraksi.

  • Pemerintah Ingin Penerima Subsidi Tepat Sasaran

    Pemerintah Ingin Penerima Subsidi Tepat Sasaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan memanggil sejumlah menteri untuk membahas mengenai subsidi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat terbatas itu membahas mengenai subsidi yang diberikan pemerintah.

    “Kita membahas sesuatu yang sangat spesifik tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi agar lebih tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya,” kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi seusai rapat, Rabu (30/10/2024).

    Hasan mengatakan, Prabowo memberi arahan agar subsidi yang diberikan dapat tepat sasaran terhadap masyarakat yang paling membutuhkan.

    “Sekarang lagi mempertajam data supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi salah sasaran. Jadi tempat sasaran subsidinya ke orang,” jelas Hasan.

    Rencananya, pembahasan terkait subsidi akan terus diolah hingga dua pekan ke depan, termasuk juga besaran subsidi yang masih dikaji hingga saat ini.

    “BPS yang akan menyiapkan data dan Kemensos serta seluruh kementerian terkait akan terlibat,” pungkas Hasan.

  • Cawagub Rano Karno nilai Ridwan Kamil keliru baca data IPM Banten

    Cawagub Rano Karno nilai Ridwan Kamil keliru baca data IPM Banten

    Sumber foto: https://shorturl.at/bn2iA/elshinta.com.

    Cawagub Rano Karno nilai Ridwan Kamil keliru baca data IPM Banten
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 19:55 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dinilai melakukan kekeliruan dalam membaca data tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten. Hal itu dikatakan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, Selasa (29/10).

    Dalam Acara Debat Kedua Cagub-Cawagub Jakarta yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024), Ridwan Kamil bertanya kepada Cawagub Rano Karno soal IPM Banten.

    Menurut Ridwan Kamil, berdasarkan catatannya pada 2012 sampai 2017 IPM Banten tidak naik dan malah turun 0,07 persen.

    Padahal fakta sesungguhnya, kata Rano Karno berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten terkait indikator makro pembangunan Provinsi Banten disebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2012 hingga 2016 ini terus mengalami peningkatan.

    Rano mengatakan, capaian IPM Banten pada tahun 2015 sudah mencapai 70,27%. Angka ini meningkat 1,35 poin dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 68,92%.

    “Pencapaian ini menandakan status pembangunan Banten meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi,” ucap Rano yang akrab disapa Bang Doel ini.

    Bang Doel mengatakan, data ini sekaligus memberikan bukti bahwa tren IPM naik saat dia menjabat sebagai Gubernur Banten.

    Berdasarkan data dari BPS badan pusat Provinsi Banten yang dirilis 16 April 2018 menyebutkan indeks pembangunan manusia (IPM) Banten pada tahun 2017 mencapai 71,42.

    Pembangunan manusia di Banten terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Banten.

    Pada tahun 2017 IPM Banten telah mencapai 71,42 atau meningkat 0,46% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 70,96.

    Pada tahun 2017 pertumbuhan IPM yang mencapai 0,65%. Pertumbuhan IPM Tahun 2017 ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan IPM  tahun 2016 yang mencapai 0,98%.

    “Jadi prosentase pertumbuhan IPMnya yang turun dan bukan angka IPMnya. Di sinilah Ridwan Kamil salah membaca data IPM Banten,” ujar Rano Karno.

    Bahkan, ujar Rano Karno,  BPS menyebutkan pada tahun 2017 status pembangunan manusia di Banten berada pada level atau kategori tinggi, status tersebut masih sama dengan status pada tahun 2016.

    Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen rata-rata lama sekolah (RLS).

    Sedangkan yang terendah untuk komponen umur harapan hidup (UHH) saat lahir adapun nilai atau capaian UHH, harapan lama sekolah (HLS), RLS dan pengeluaran perkapita disesuaikan masing-masing 69,49 tahun,kemudian 12,78 tahun, kemudian 8,53 tahun dan 11,7 juta.

    Meningkatnya IPM Banten terjadi pada seluruh wilayah dengan IPM tertinggi diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang tercatat 80,84 dan Iapam terendah di Kabupaten Lebak yang tercatat 62,95.

    BPS menyebutkan secara umum pembangunan manusia Banten selama 7 tahun terakhir terus mengalami kemajuan. Di mana IPM Banten meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 71,42 pada tahun 2017.

    “Hanya saja pertumbuhan atau kecepatan kemajuannya pada tahun 2017 ini mengalami pelambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu status pembangunan manusia Banten masih berada pada level atau kategori tinggi,” kata Rano.

    Berdasarkan tabel perkembangan indeks pembangunan manusia atau IPM Banten menurut komponen pada tahun 2010 hingga 2017 terus mengalami peningkatan IPM.

    Pada tahun 2010 tercatat 67,54, kemudian tahun 2011 68,22.  Selanjutnya pada tahun 2012 68,92 berikutnya tahun 2013 69,47. Lalu tahun 2014 69,89, terus naik pada tahun 2015 menjadi 70,27.

    Kemudian naik lagi pada tahun 2016 menjadi 70,96 dan pada tahun 2017 kembali naik menjadi 71, 42.

    “Apabila dihitung secara prosentase pertumbuhan IPM Banten dari tahun 2010 ke 2011 itu meningkat 1,01%.” ucapnya.

    Lalu tahun 2012 meningkat menjadi 1,02%.  Pada tahun 2013 meningkat 0,79%. Selanjutnya pada tahun 2014 meningkat 0,61%. Berikutnya pada tahun 2015 naik 0,55%. Terus berlanjut pada tahun 2016 naik 0,98% dan pada tahun 2017 kembali naik 0,65.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertajam Data dalam 2 Minggu

    Pertajam Data dalam 2 Minggu

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memanggil para jajaran Kabinet Merah Putih siang ini untuk membahas soal kebijakan subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan juga Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

    Usai rapat, semua menteri dan pimpinan BUMN bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun soal rapat terbatas mengenai subsidi. Keterangan hanya diberikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Hasan bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

    “Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi,” ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang,” sebut Hasan.

    Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

    “Semua masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan,” tegas Hasan.

    Lihat Video: Prabowo Pastikan Rakyat Indonesia Dapat Bantuan Subsidi

    (hal/kil)

  • Bank Mandiri Kantongi Laba Bersih Rp 42 Triliun Kuartal III 2024

    Bank Mandiri Kantongi Laba Bersih Rp 42 Triliun Kuartal III 2024

    Jakarta –

    PT Bank Mandiri (Persero) mencetak laba bersih sebesar Rp 42 triliun di kuartal III 2024. Angka ini tumbuh 7,56% dibandingkan periode yang sama dari tahun lalu atau year-on-year (YoY).

    Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan kenaikan ini didukung dengan kenaikan penyaluran kredit secara konsolidasi mencapai 20,8% secara year on year (YoY) menjadi Rp 1.590 triliun per Kuartal III 2024.

    “Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri,” kata Darmawan, dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja Kuartal III 2024 Bank Mandiri, Rabu (30/10/2024).

    Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik. Darmawan mengatakan, CAR bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97% atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

    “Melalui strategi wholesale ecosystem, Mandiri berhasil menjaga Non Performing Loan (NPL)jauh di Bawah industry, di level 0,97%. Rata-rata industri di 2,29%,’ ujarnya.

    Hingga akhir September 2024, Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen. Adapun, pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4% secara YoY menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III 2024.

    Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024. Begitu pula dengan kredit usaha rakyat (KPR) tumbuh mencapai 16,2%.

    “Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan Perekonomian Indonesia,” kata dia.

    Ia juga mempertegas komitmennya terhadap ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah mencapai Rp 32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM.

    Di samping itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III 2024. Kondisi tersebut ditopang oleh pertumbuhan dana giro yang meningkat 17,8% YoY menjadi Rp 596 triliun dan tabungan yang melesat 12,6% YoY menjadi Rp 635 triliun.

    Lihat Video: Kerja Sama dengan Bank Mandiri, CT: Ada Sejarahnya, Ibarat Pulang Kampung

    (shc/kil)

  • Airlangga Sebut Target Prabowo Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Bukan Hal Mustahil

    Airlangga Sebut Target Prabowo Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Bukan Hal Mustahil

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 yang Prabowo Subianto canangkan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

    “Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonmi 8% di 2029, ini bukan hal mustahil,” ujarnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024).

    Mengingat, tuturnya, Indonesia pernah mengerek ekonomi hingga 8,2% pada 1995 atau 29 tahun silam. Bahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1986 hingga 1997 atau era pemerintahan Suharto berada di angka 7,3%.

    Dalam rangka usaha pemerintah untuk dapat kembali mencapai angka 8%, Airlangga berpandangan pemerintah dapat belajar dari berbagai capaian yang Indonesia pernah raih.  

    “Oleh karena itu, untuk menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru dari adaptasi teknologi dan inovasi agar Indonesia dapat mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah,” tuturnya.

    Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7%—8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.

    Di mana Suharto memulai kepemimpinannya dengan ekonom tumbuh hingga 10,92% pada 1968. Sementara berbanding terbalik dengan akhir kepemimpinannya kala 1998, di mana ekonomi anjlok hingga -13,13%.

    Pertumbuhan ekonomi di angka sekitar 6% terjadi tujuh kali, sekitar 7% setidaknya terjadi selama 10 kali, mencapai angka 8% sebanyak 3 kali, tumbuh sebesar 9% sebanyak satu kali, dan sisanya bervariasi.

    Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengenang bahwa dalam 50 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya pernah di capai di era 1990-an.

    Di sisi lain, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) melihat Indonesia hanya akan meraih pertumbuhan ekonomi di level 5,1% hingga 2029.

    IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil fasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

    Sementara pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga. 

  • Perhitungan UMP 2025 Mulai Dibahas, Jadi Naik 10%?

    Perhitungan UMP 2025 Mulai Dibahas, Jadi Naik 10%?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengungkapkan proses perhitungan untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 masih berlangsung. Menurutnya saat ini masih menunggu data pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

    “UMP 2025 ini kan masih ada waktu ya, kita menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Minggu pertama November ankga perhitungan itu keluar. Nanti dari situ kita akan koordinasikan,” kata Yassierli, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

    Ia mengatakan dari data BPS itu kemudian akan dilakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi perhitungan UMP 2025. Seperti yang diketahui serikat pekerja meminta kenaikan UMP tahun 2025 naik 8% – 10%.

    Namun Yassierli belum bisa memastikan angka kenaikan UMP tahun depan itu. Hanya saja nanti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan kembali melakukan dialog dengan Dewan Pengupahan Nasional yang juga terdiri dari unsur pengusaha, pakar, maupun serikat pekerja.

    “Kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional besok. Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia, gimana selanjutnya,” kata Menaker.

    Biasanya UMP diumumkan paling lambat pada pukul 21 November mendatang. Kemudian akan diikuti dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang biasanya dilakukan setelah penetapan UMP.

    Diketahui perhitungan UMP sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Formulasi perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α).

    Dalam pasal 26 aturan PP Nomor 51 Tahun 2023, formula perhitungan Upah Minimum mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

    (pgr/pgr)

  • Platform jalan tol INA investasi di Jalan Tol Trans Sumatra

    Platform jalan tol INA investasi di Jalan Tol Trans Sumatra

    Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Medan-Binjai, Senin (28/10/2024). ANTARA/HO-INA

    Platform jalan tol INA investasi di Jalan Tol Trans Sumatra
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 10:41 WIB

    Elshinta.com –  Platform jalan tol Indonesia Investment Authority (INA), yang melibatkan investasi dari APG Asset Management (APG) dan anak perusahaan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), mengumumkan investasi pada ruas Medan-Binjai (MB) dan Bakauheni-Terbanggi Besar (BTB) di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

    Investasi ini merupakan kelanjutan dari strategi platform investasi, yang meliputi ruas Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang di Jalan Tol Trans Jawa, dengan target investasi hingga 2,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp43 triliun di berbagai jaringan jalan tol di seluruh Indonesia.

    “Nilai gabungan dari aset-aset baru ini adalah sekitar 1,4 miliar dolar AS atau Rp21 triliun yang bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan infrastruktur transportasi Indonesia yang sedang berlangsung,” kata Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

    Ridha menjelaskan, JTTS merupakan bagian penting dari strategi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, khususnya di Sumatera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera memiliki lebih dari 58 juta penduduk dan menyumbang 22,08 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal II-2024.

    Inisiatif pembangunan ini mencakup ruas Medan-Binjai sepanjang 17 kilometer (km) dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 141 km, yang keduanya sangat penting untuk meningkatkan konektivitas regional dan dampak ekonomi. Ruas Tol Medan-Binjai melintasi Medan, ibu kota Sumatera Utara dan kota terbesar keempat di Indonesia, serta merupakan pusat pembangunan utama bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

    Sementara itu, ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung berperan sebagai penghubung penting antara Pulau Jawa dan Sumatera, dengan Pelabuhan Bakauheni, Lampung yang memfasilitasi koneksi ke Pelabuhan Merak, Banten, di Jawa. Selain itu, kepentingan strategis ruas ini semakin dipertegas melalui kedekatannya dengan Pelabuhan Panjang di Bandarlampung, dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan.

    Jalan tol yang sangat strategis ini akan berfungsi sebagai arteri transportasi vital yang dapat memperkuat jaringan logistik dan meningkatkan akses ke berbagai layanan di seluruh koridor ekonomi penting di Sumatera. Lebih lanjut, Ridha menyampaikan bahwa inisiatif INA ini sejalan dengan arahan Dewan Pengawas agar INA sesuai dengan visinya, terus mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.

    Investasi ini merupakan contoh dari strategi kolaboratif antara INA, sebagai sovereign wealth fund Indonesia, dan investor global. Keterlibatan investor seperti APG dan ADIA mencerminkan upaya kolektif dalam mengelola proyek infrastruktur besar, menegaskan pendekatan yang terpadu untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur.

    Selain itu, upaya ini menandai langkah penting dalam komitmen berkelanjutan INA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam ekonomi global.

    “Investasi ini tidak hanya memperkuat platform jalan tol kami bersama APG dan ADIA, tetapi juga memperluas basis aset kami, membangun platform investasi yang berskala besar, yang dapat membuka berbagai peluang ekonomi baru,” katanya pula.

    Head of Infrastructure & Private Natural Capital APG Asset Management Asia-Pacific Hans-Martin Aerts mengatakan, investasi yang digelontorkan mencerminkan keyakinan perusahaan akan manfaat jangka panjang yang akan diciptakan oleh infrastruktur berkualitas tinggi di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan.

    “Inisiatif ini menunjukkan peran mendasar yang dimiliki infrastruktur di Asia dalam membantu ekonomi lokal yang tersebar untuk terhubung dan maju ke tingkat berikutnya, berdampak pada masyarakat luas sekaligus memberikan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang,” ujarnya.

    Adapun perluasan JTTS bertujuan untuk meningkatkan konektivitas regional dan integrasi ekonomi. Investasi strategis ini tidak hanya berperan sebagai stimulus bagi perekonomian dengan membuka potensi Sumatera, namun juga berpotensi meningkatkan iklim investasi dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut.

    Upaya ini dinilai merupakan bagian integral dari optimalisasi infrastruktur Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh nusantara.

    Sumber : Antara

  • Kata Menaker soal Progres Penghitungan Upah Minimum 2025

    Kata Menaker soal Progres Penghitungan Upah Minimum 2025

    Video: Kata Menaker soal Progres Penghitungan Upah Minimum 2025

    2 Views | Selasa, 29 Okt 2024 19:07 WIB

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli buka-bukaan soal progres pembahasan Upah Minimum tahun 2025. Yassierli mengatakan saat ini ia masih menanti pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Muhammad Abdurrosyid – 20DETIK