Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Sri Mulyani: Rasio Pajak Capai 10,02% per Akhir Oktober 2024

    Sri Mulyani: Rasio Pajak Capai 10,02% per Akhir Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan posisi tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB per akhir Oktober 2024 telah mencapai 10,02%. 

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam rangka menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie yang mempertanyakan posisi tax ratio Indonesia di tengah penurunan pendapatan negara.  

    “Tax ratio sekarang di 10,02% dengan proyeksi dari GDP,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).  

    Melihat capaian tersebut, masih dalam rentang yang pemerintah targetkan untuk tahun ini sebesar 9,92% hingga 10,2%.  

    Mengacu data APBN Kita edisi November 2024 yang memaparkan realisasi belanja dan penerimaan hingga akhir Oktober, pendapatan negara mencapai 80,2% atau setara Rp2.247,5 triliun dari target Rp2.802,3 triliun.

    Penerimaan pajak telah mencapai Rp1.517,5 triliun atau kontraksi 0,4% dari periode yang sama di tahun lalu. 

    Penerimaan tersebut berasal dari PPh non-migas senilai Rp810,76 triliun atau setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%. 

    Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu senilai Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

    Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%. Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

    Adapun, angka tax ratio yang Sri Mulyani sampaikan tersebut berbeda berdasarkan hasil perhitungan Bisnis.

    Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bisnis, produk domestik bruto (PBD) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.463,7 triliun hingga Kuartal III/2024 atau selama Januari—September 2024.

    Sementara itu, berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.561,52 triliun. Perinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp1.354,82 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp206,7 triliun.

    Jika penerimaan perpajakan dibagi PDB maka didapatkan rasio pajak (dalam arti luas) per Kuartal III/2024 yaitu sebesar 9,48%. Bahkan, angka tersebut akan lebih kecil apabila penerimaan kepabeanan dan cukai tidak diikutsertakan (rasio pajak dalam arti sempit) yaitu hanya sebesar 8,22%.

    Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyampaikan proyeksi tax ratio yang akan dicapai pemerintah. Pasalnya, penerimaan perpajakan tahun ini saja telah diyakini tidak akan mencapai target. 

  • Mengenal Apa Itu KBLI, Fungsi, dan Cara Menentukannya

    Mengenal Apa Itu KBLI, Fungsi, dan Cara Menentukannya

    Jakarta: Sebelum memulai bisnis atau proyek, ada banyak hal yang perlu dipahami, salah satunya adalah kode bisnis yang digunakan untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha. Salah satunya adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
     
    Apa sih KBLI, apa fungsinya, dan bagaimana cara menentukan yang tepat? Yuk, simak penjelasannya untuk mengetahuinya lebih lanjut, dikutip dari pertapsi.or.id dan legalitas.org.
     

    Pengertian KBLI

    Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah kode yang digunakan untuk mengkategorikan jenis usaha perusahaan di Indonesia. Setiap perusahaan yang ingin mendaftarkan usaha di akta pendirian atau Nomor Induk Berusaha (NIB) harus menggunakan kode KBLI yang sesuai.
     
    Klasifikasi ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan mengacu pada standar internasional seperti ISIC, ACIC, dan EAMS.
     

    Fungsi KBLI

    – Menyeragamkan penggolongan usaha
    KBLI membantu mengelompokkan jenis usaha dengan cara yang teratur, sehingga memudahkan untuk melihat semua kegiatan ekonomi di Indonesia.
    – Mempermudah pendaftaran usaha
    Perusahaan yang ingin mendaftarkan usahanya harus menggunakan kode KBLI yang sesuai di akta pendirian atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
     
    – Mendukung data ekonomi yang konsisten
    KBLI memudahkan pengumpulan dan pengolahan data ekonomi yang lebih terstruktur dan terstandarisasi.
     
    – Sebagai acuan regulasi
    KBLI menjadi dasar dalam pengelompokkan kegiatan ekonomi yang digunakan untuk berbagai kebijakan dan administrasi pemerintah.
     
    – Mempermudah pemantauan dan pengawasan
    Dengan sistem klasifikasi yang jelas, pemerintah bisa lebih mudah mengawasi dan memantau sektor-sektor usaha di Indonesia.
     

     

    Tips Menentukan KBLI

    – Tentukan jenis usaha
    Langkah pertama adalah memahami jenis usaha yang kamu jalankan. Pilih kategori bisnis yang paling sesuai, karena ini akan mempengaruhi pemilihan kode KBLI. Ada 21 kategori besar yang mengelompokkan berbagai jenis usaha.
     
    – Pilih kode KBLI yang sesuai
    Setelah mengetahui jenis usaha, pilih kode KBLI yang tepat. Pastikan kode yang dipilih terdiri dari 5 digit dan sesuai dengan kategori usaha yang kamu pilih.
     
    – Pilih KBLI yang paling dekat
    Jika tidak menemukan kode KBLI yang persis sama, pilihlah kode yang paling mendekati jenis usaha kamu. Pilihan ini tetap harus menggambarkan dengan jelas tujuan dan aktivitas usaha yang dijalankan.
     
    Dengan memahami KBLI dan cara memilih kode yang tepat, kamu bisa lebih mudah mengurus izin usaha dan dokumen terkait. KBLI juga membantu dalam pengelolaan data ekonomi yang lebih rapi dan memudahkan pemantauan oleh pemerintah.
     
    Jadi, pastikan kamu memilih kode KBLI yang sesuai dengan jenis usaha, agar bisnis kamu terdaftar dengan benar dan berjalan lancar. (Nanda Sabrina Khumairoh)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Ramai Isu Childfree, Perempuan Berhak Tentukan Keputusan Hamil dan Punya Anak

    Ramai Isu Childfree, Perempuan Berhak Tentukan Keputusan Hamil dan Punya Anak

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan terkait childfree atau keputusan tak memiliki anak di Indonesia. Hasilnya sekitar 71 ribu perempuan usia subur memilih tak punya anak karena beragam faktor.

    Childfree mengacu pada keputusan seseorang tidak memiliki anak setelah menikah. Meski dikhawatirkan berdampak serius pada struktur penduduk dan ketahanan bangsa di masa depan imbas merosotnya angka kelahiran atau total fertility rate (TFR), pilihan semacam ini jelas wajib dihargai.

    “Kita tidak boleh menghakimi seseorang karena childfree,” tegas Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (UNAIR) Dr Nur Ainy Fardana, N, MSi, Psikolog dalam keterangannya.

    Keputusan tidak memiliki anak juga banyak memicu perdebatan bahwa mereka yang childfree berarti bersikap egois. Menurut psikolog Veronica Adesla, pandangan childfree diangggap egois bisa terjadi karena hanya melihat dari perspektif hal positif yang didapatkan dari childfree, bahwa pemilih jalan hidup tersebut dianggap tidak mau mengorbankan dirinya untuk mengurus anak.

    Ada beberapa alasan perempuan memilih childfree dan keputusan tersebut bisa jadi telah mereka pertimbangkan, termasuk dari sisi psikologis. Mereka yang tidak ingin punya anak bisa secara mental merasa tidak siap karena dengan masalah yang saat ini sedang atau pernah dialaminya, termasuk trauma pengasuhan.

    Vero mengatakan pilihan childfree juga bisa terjadi ketika ada kekhawatiran anaknya juga akan mengalami masalah mental seperti dirinya ataupun tidak yakin sanggup mengasuh anak dengan baik dengan kondisi mental yang dialaminya.

    “Bila terjadi demikian dapat berujung anaknya mengalami masalah mental,” tutur Vero.

    Pola asuh orang tua tentu akan menentukan pembentukan karakter anak. Kesalahan dalam pola asuh akan memberikan dampak negatif, terutama pada psikologis anak.

    (kna/kna)

  • Efek Kantong Warga RI Seret Terasa Sampai Kantor Sri Mulyani

    Efek Kantong Warga RI Seret Terasa Sampai Kantor Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2024, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91%, lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

    Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,11% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sejalan dengan itu, Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) yang merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean juga melambat, berdasarkan data Kementerian Keuangan untuk periode Januari-Oktober 2024.

    Pada periode itu, setoran PPN DN hanya tumbuh 2,4% secara neto, lebih lambat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 11,6%. Secara bruto pun hanya tumbuh 9,1%, lebih lambat dibanding laju 9,7% pada Januari-Oktober 2023.

    Kendati begitu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menganggap, perlambatan pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga khusus kuartal III-2024 tidak memberikan dampak pada penerimaan pajak, sebab sebetulnya naik untuk jenis PPN.

    Suryo mengatakan penerimaan PPN impor pada Juli hingga Oktober 2024 konsisten menunjukkan kenaikan. Pada Juli PPN impor tumbuh 20%; Agustus tumbuh 16%; September 12,8%; dan Oktober 11%.

    “Posisi Juli sampai Oktober konsisten tumbuh quite robust double digit,” kata Suryo dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat, (8/11/2024).

    Suryo mengatakan dalam periode yang sama penerimaan PPN dalam negeri juga sebetulnya tumbuh. Pada Juli 2024, PPN dalam negeri netto tumbuh 20%; pada Agustus 16%; September 37%; dan Oktober tumbuh 23%.

    “Insya Allah kami lihat tren ke depan akan mengalami robust pertumbuhannya dari waktu ke waktu,” kata dia.

    (arj/haa)

  • Perempuan di RI Mulai Ogah Punya Bayi, Susul Jepang dan Korsel?

    Perempuan di RI Mulai Ogah Punya Bayi, Susul Jepang dan Korsel?

    Jakarta –

    Fenomena childfree atau memilih tidak punya anak, bukan hanya dihadapi banyak negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan, tetapi trennya belakangan ikut meningkat di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik Indonesia (2023) mencatat sebanyak 8,2 persen perempuan usia subur 15-49 tahun memilih hidup childfree. Sebagai catatan, survei ini hanya dilakukan pada kelompok perempuan sudah pernah menikah dan tidak memiliki anak, juga pasangan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi.

    Artinya, data kasus childfree bisa lebih besar bila sebaran perempuan yang belum menikah dan menggunakan alat kontrasepsi turut diperhitungkan dalam survei. Peningkatan kasus childfree tercatat dalam empat tahun terakhir dengan didominasi sebagian warga DKI Jakarta (14,3 persen), Jawa Barat (11,3), hingga Banten (15,3 persen).

    Meski dikhawatirkan berdampak serius pada struktur penduduk dan ketahanan bangsa di masa depan imbas merosotnya angka kelahiran atau total fertility rate (TFR), pilihan semacam ini jelas wajib dihargai. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (UNAIR) Dr Nur Ainy Fardana, N, MSi, Psikolog, mengingatkan childfree bukan hanya sebatas pilihan.

    Beberapa dari mereka hidup tanpa anak karena masalah kesehatan yang dialami. Wanita bisa mengalami gangguan kesuburan atau dalam beberapa kondisi tidak memiliki organ reproduksi sempurna, seperti tidak memiliki rahim dan berisiko fatal saat mengandung atau melahirkan, baik bagi kesehatan ibu, juga janinnya.

    Catatan prevalensi gangguan kesuburan atau infertilitas di Indonesia menurut data Kementerian Kesehatan RI 2022 berada di 10-15 persen. Ada empat hingga enam pasangan usia subur dari 39,8 juta membutuhkan pengobatan untuk memiliki anak.

    “Kita tidak boleh menghakimi seseorang karena childfree,” tegas wanita yang akrab disapa Neny, dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom Selasa (12/11/2024)

    Beberapa kasus wanita dengan pilihan childfree juga dilatarbelakangi trauma masa lampau. Dalam kasus ini, pilihan childfree jelas berdampak positif, yakni menghindari risiko sakit baik secara fisik maupun mental.

    Di sisi lain, adanya perasaan takut terkait tanggung jawab dan komitmen yang besar saat memiliki anak juga ikut berperan. BPS melaporkan lebih banyak kasus perempuan dengan lulusan SMA yang memilih hidup childfree, alih-alih kelompok wanita dengan karier dan pendidikan tinggi, seperti S2 dan S3. Alasannya jelas karena kesulitan ekonomi di tengah melambungnya biaya hidup, seseorang merasa tidak mampu menjadi orangtua atau memiliki anak.

    Meski begitu, Neny juga berpesan agar masyarakat tidak memutuskan ‘childfree’ dengan alasan tak matang. Hal ini dikarenakan seseorang bisa merasa kesepian dan terisolasi lantaran tidak memiliki tempat untuk menyalurkan kasih sayang, tidak mendapat pemenuhan dukungan emosional. Selain itu, seseorang harus siap dengan tekanan keluarga dan masyarakat yang memandang childfree sebagai pilihan tidak lazim.

    “Harus benar-benar melihat bahwa childfree harus dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya,” pungkas dia.

    NEXT: Daftar Wilayah dengan Catatan Kasus Childfree Tertinggi di RI

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, pulau Jawa menjadi wilayah dengan perempuan terbanyak hidup childfree.

    Sebagian besar berdomisili di DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Banten. Masing-masing melaporkan kasus melampaui 10 persen pada 2022.

    Tingginya childfree di tiga wilayah terkait, berkaitan dengan paparan pola pikir yang sangat terbuka pada modernisasi. Pada awal penyebaran COVID-19, pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat di luar rumah.
    Secara umum, prevalensi perempuan childfree pada periode ini menurun dibandingkan sebelum pandemi.

    Namun, data BPS justru menunjukkan fenomena sebaliknya untuk DKI Jakarta dan Jawa Timur pada 2020, yaitu persentase perempuan childfree di kedua provinsi ini meningkat pada awal pandemi.

    Fakta tersebut memunculkan dugaan bahwa COVID-19 menurunkan kemampuan finansial dan daya beli masyarakat DKI Jakarta dan Jawa Timur, pada level yang sangat rendah. Akibatnya, semakin banyak perempuan yang memilih childfree agar tidak memperburuk perekonomian keluarga.

    Tren kenaikan kasus childfree di tiga wilayah tertinggi terpantau seperti berikut:

    DKI Jakarta dari 8,8 persen meningkat menjadi 14,3 persen dalam empat tahun terakhirJawa Barat dari 7,8 persen menjadi 11,3 persen dalam empat tahun terakhirBanten 8 persen menjadi 15,3 persen dalam empat tahun terakhir

    (naf/kna)

  • Mensos Gus Ipul Targetkan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen dalam Waktu 2 Tahun

    Mensos Gus Ipul Targetkan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen dalam Waktu 2 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan menuntaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Saat ini, kata dia, jumlah penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem sebanyak 2,3 juta jiwa.

    “Kemiskinan atau miskin ekstrem itu 0,83% atau 2,3 juta jiwa. Kemiskinan ekstrem ini akan kita coba dalam waktu 2 tahun ke depan bisa sampai 0%,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Menurut Gus Ipul, pihak juga akan mengambil langkah menurunkan angka kemiskinan Indonesia. Berdasarkan data BPS, kata Gus Ipul, jumlah penduduk yang masuk kategori penduduk miskin sebanyak 25,22 juta jiwa atau 9,03% dari jumlah penduduk Indonesia. Pihaknya berkomitmen menurunkan angka penduduk miskin menjadi 6% dalam waktu 5 tahun.

    “Sementara yang miskin dalam waktu 5 tahun diupayakan bisa sampai di bawah 6%,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Gus Ipul juga memaparkan sejumlah tantangan dan isu strategis yang dihadapi kementeriannya. Pertama, bansos yang tepat sasaran dengan data tunggal akurat dan valid. Kedua, kolaborasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

    “Mengintegrasikan gerakan intervensi bersama antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pelibatan swasta dan filantropi dalam hal ini seperti Baznas dan lain sebagainya, alokasi DAK dan dana dekon untuk pemerintah daerah,” tutur dia.

    Lalu, isu pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial dan ketergantungan penerima bansos.

    “Kemudian yang terakhir adalah ketidakpastian masa depan atau usia harapan hidup yang terus meningkat. Jumlah penduduk usia lanjut terus membesar. Lalu, ada fenomena kelas menengah yang turun kelas dan diperlukannya perlindungan sosial yang adaptif terhadap kejadian bencana,” pungkas Gus Ipul.

  • Sempat Diramal Variatif, IHSG Berjaya

    Sempat Diramal Variatif, IHSG Berjaya

    Jakarta: Penutupan perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau menguat hingga mencapai 55 poin.
     
    Melansir laman RTI, Selasa, 12 November 2024, gerak IHSG menguat hingga 55,525 poin atau setara 0,76 persen ke posisi 7.321. Saat bel pembukaan perdagangan, IHSG bertengger di posisi 7.321.
     
    Gerak indeks sempat menyentuh level tertinggi di posisi 7.344 dan level terendah di 7.268. Adapun kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12,374 triliun.
    Sementara itu volume perdagangan saham membukukan sebanyak 30,226 miliar lembar senilai Rp13,692 triliun. Sebanyak 300 saham menguat, 276 saham melemah, 215 saham stagnan, dan terjadi 1.400.482 kali transaksi.
     

    Ilustrasi. Foto: AFP/Adek Berry

    Faktor pendukung gerak IHSG

    IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa, diperkirakan bergerak variatif di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data inflasi Amerika Serikat (AS).
     
    “IHSG hari ini diprediksi bergerak mixed (variatif) dalam range 7.150 sampai 7.300,” ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih, dilansir Antara.
     
    Sementara dari mancanegara, reli bursa saham AS terjadi setelah respons positif pelaku pasar atas kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 dan pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 bps.
     
     

     
    Di sisi lain, pada pekan ini pelaku pasar tengah mencermati data inflasi AS yang akan dirilis pada Kamis, 14 November 2024. Sedangkan dari Asia, penyaluran kredit baru di Tiongkok melanjutkan perlambatan meskipun berbagai stimulus telah diberikan.
     
    Bank Sentral China (PBoC) melaporkan jumlah kredit baru pada Oktober 2024 tercatat 500 miliar yuan Tiongkok atau turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1.590 miliar yuan Tiongkok, permintaan kredit menyusut akibat kinerja industri manufaktur yang juga menurun di tengah lesunya daya beli.
     
    Adapun dari dalam negeri, melemahnya daya beli masyarakat menjadi kekhawatiran pelaku pasar, pasalnya, Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2024 turun ke level 121,1 dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 123,5. Meskipun masih di atas level optimis, namun perolehan tersebut merupakan yang terendah sejak Desember 2022.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Data Inflasi AS Bikin Rupiah Terpental

    Data Inflasi AS Bikin Rupiah Terpental

    Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Selasa merosot seiring pelaku pasar menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat (AS).
     
    Pada akhir perdagangan Selasa, rupiah tergelincir 92 poin atau 0,59 persen menjadi Rp15.782 per USD dari sebelumnya sebesar Rp15.690 per USD.
     
    Sedangkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Selasa turun ke level Rp15.771 per USD dari sebelumnya sebesar Rp15.677 per USD.
    “Fokus pekan ini adalah pada data inflasi indeks harga konsumen AS yang utama, yang diperkirakan akan menunjukkan inflasi tetap stabil pada Oktober. Pembacaan tersebut juga kemungkinan akan menjadi faktor ekspektasi terhadap suku bunga,” kata pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi, dilansir Antara, Selasa, 12 November 2024.
     
    Pasar bertaruh kebijakan inflasi di bawah Presiden AS Donald Trump akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka panjang. Dolar melesat ke level tertinggi empat bulan pekan ini. Sementara imbal hasil Treasury juga bergerak naik. Sikap proteksionis Trump terhadap perdagangan dan imigrasi diperkirakan akan menjadi faktor inflasi yang lebih tinggi.
     

    Ilustrasi. Foto: dok MI/Atet
     
     

     

    Menanti pejabat The Fed berpidato

    Di luar pembacaan inflasi, sejumlah pejabat Federal Reserve juga akan berpidato pekan ini, memberikan lebih banyak isyarat tentang kebijakan setelah bank sentral memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pekan lalu.
     
    Para pedagang terlihat memperkirakan peluang 66,7 persen untuk pemangkasan 25 bps lagi pada Desember 2024, dan peluang 33,3 persen suku bunga akan tetap tidak berubah, CME Fedwatch menunjukkan.
     
    Selain itu, Kongres Rakyat Nasional Tiongkok menyetujui 10 triliun yuan dalam langkah-langkah utang baru untuk mendukung pemerintah daerah. Namun, para pedagang menolak karena kurangnya langkah-langkah yang ditargetkan untuk konsumsi pribadi dan pasar properti, terutama dalam menghadapi peningkatan tarif perdagangan di bawah kepresidenan Trump.
     
    Meski begitu, analis di JPMorgan mengatakan Tiongkok kemungkinan akan meluncurkan lebih banyak tindakan fiskal yang terarah dalam beberapa bulan mendatang, dan Beijing kemungkinan mencoba mengukur konsekuensi dari kepresidenan Trump.
     
    Sementara dari dalam negeri, kinerja penjualan eceran pada Oktober 2024 diperkirakan mengalami penurunan. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Oktober 2024 yang diprakirakan mencapai 209,5 atau tumbuh melambat sebesar satu persen year on year (yoy).
     
    Namun, jika dilihat secara bulanan, IPR Oktober mengalami kontraksi 0,5 persen month to month (mtm). Adapun, IPR Oktober 2024 ini lebih rendah dari IPR bulan September lalu yang mencapai 210,6.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Koperasi dapat jadi alat tuntaskan kemiskinan

    Koperasi dapat jadi alat tuntaskan kemiskinan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop: Koperasi dapat jadi alat tuntaskan kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 November 2024 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan koperasi dapat menjadi alat untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), per 2023, masih ada 14 juta keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

    “Karena itu, kita berharap bahwa koperasi ke depannya bisa menjadi organisasi masyarakat, karena seperti kata Bung Hatta (Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta), mengelola koperasi itu memerlukan kejujuran dan kesetiakawanan. Ini sangat sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia, di mana asas gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, masih terasa denyutnya di masyarakat Indonesia,” ucapnya dalam suatu forum di Jakarta, Selasa (12/11). 

    Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tanda bahwa koperasi harus lebih solid dan membawa manfaat bagi kemajuan ekonomi Indonesia ke depan.

    Sebagai sebuah sistem ekonomi, koperasi memiliki potensi besar di tanah air. Namun, nilai kontribusi koperasi baru mencapai 1,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, sehingga potensi kontribusi dari soko guru perekonomian ini masih sangat terbuka lebar untuk ditingkatkan.

    Begitu pula dengan aset koperasi secara nasional yang baru mencapai Rp275 triliun di tahun 2023. Ini berarti aset koperasi masih bisa dioptimalkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

    Untuk jumlah anggota koperasi per tahun 2023, ada 28,84 juta orang. Ia menargetkan jumlah anggota koperasi atau masyarakat yang berkoperasi meningkat hingga mencapai 60 juta orang.

    Dia mengharapkan peningkatan jumlah anggota koperasi dapat menggairahkan ekonomi masyarakat, terutama di desa, bagi para pekerja informal hingga masyarakat prasejahtera yang secara langsung juga mampu meningkatkan inklusi keuangan.

    Lebih lanjut, inklusi keuangan koperasi dimulai dari penguatan aset aksesibilitas keuangan kepada para anggota kooperasi dengan memastikan mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses lembaga keuangan koperasi.

    Pendidikan dan literasi keuangan juga menjadi perhatian Kementerian Koperasi untuk memperkuat kapasitas anggota dalam mengelola keuangan.

    “Kementerian Koperasi mendorong koperasi menyediakan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan anggotanya, sehingga keberadaan koperasi membantu perekonomian dan akses keuangan bagi para anggota secara konkret dan nyata. Inklusi keuangan jadi salah satu bagian penting untuk kemandirian ekonomi masyarakat di suatu daerah,” ungkap Budi Arie.

    Selain itu, ucapnya, langkah perbaikan koperasi turut fokus terhadap digitalisasi demi perbaikan akuntabilitas dan perluasan akses keuangan anggota koperasi.

    Digitalisasi disebut menjadi agenda penting dalam transformasi koperasi yang memiliki kaitan erat dengan upaya peningkatan inklusi keuangan.

    Misalnya, penerapan online data system yang memberikan akses informasi terhadap koperasi-koperasi menjadi lebih mudah, sehingga para anggota dapat memperoleh informasi terkini terkait produk keuangan koperasi.

    Selain itu, digitalisasi dinilai meningkatkan transparansi pengelolaan operasional koperasi, sehingga para anggota memiliki kepercayaan terhadap produk keuangan yang dikembangkan oleh koperasi.

    Dengan strategi ini, digitalisasi koperasi dianggap dapat mengakselerasi akses terhadap keuangan, memperluas mekanisme pembayaran, menambah opsi pembayaran, serta membantu pengembangan koperasi.

    Pihaknya memastikan langkah-langkah perbaikan akan terus dilakukan demi menciptakan tata kelola koperasi yang jauh lebih baik.

    “Harapannya, kolaborasi antara stakeholder (pemangku kepentingan) bisa mengakselerasi perubahan-perubahan positif bagi koperasi di Indonesia,” kata Menkop.

    Sumber : Antara

  • Rupiah merosot seiring pasar tunggu rilis data inflasi AS

    Rupiah merosot seiring pasar tunggu rilis data inflasi AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah merosot seiring pasar tunggu rilis data inflasi AS
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 November 2024 – 17:57 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Selasa merosot seiring pelaku pasar menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat (AS).

    Pada akhir perdagangan Selasa, rupiah tergelincir 92 poin atau 0,59 persen menjadi Rp15.782 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.690 per dolar AS.

    “Fokus pekan ini adalah pada data inflasi indeks harga konsumen AS yang utama, yang diperkirakan akan menunjukkan inflasi tetap stabil pada bulan Oktober. Pembacaan tersebut juga kemungkinan akan menjadi faktor ekspektasi terhadap suku bunga,” kata pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam keterangan di Jakarta, Selasa (12/11).

    Pasar bertaruh bahwa kebijakan inflasi di bawah Presiden AS Donald Trump akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka panjang. Dolar melesat ke level tertinggi empat bulan pekan ini, sementara imbal hasil Treasury juga bergerak naik. Sikap proteksionis Trump terhadap perdagangan dan imigrasi diperkirakan akan menjadi faktor inflasi yang lebih tinggi.

    Di luar pembacaan inflasi, sejumlah pejabat Federal Reserve juga akan berpidato pekan ini, memberikan lebih banyak isyarat tentang kebijakan setelah bank sentral memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pekan lalu.

    Para pedagang terlihat memperkirakan peluang 66,7 persen untuk pemangkasan 25 bps lagi pada Desember 2024, dan peluang 33,3 persen suku bunga akan tetap tidak berubah, CME Fedwatch menunjukkan.

    Selain itu, Kongres Rakyat Nasional China menyetujui 10 triliun yuan dalam langkah-langkah utang baru untuk mendukung pemerintah daerah. Namun, para pedagang menolak karena kurangnya langkah-langkah yang ditargetkan untuk konsumsi pribadi dan pasar properti, terutama dalam menghadapi peningkatan tarif perdagangan di bawah kepresidenan Trump.

    Meski begitu, analis di JPMorgan mengatakan Tiongkok kemungkinan akan meluncurkan lebih banyak tindakan fiskal yang terarah dalam beberapa bulan mendatang, dan bahwa Beijing kemungkinan mencoba mengukur konsekuensi dari kepresidenan Trump.

    Sementara dari dalam negeri, kinerja penjualan eceran pada Oktober 2024 diperkirakan mengalami penurunan. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Oktober 2024 yang diprakirakan mencapai 209,5 atau tumbuh melambat sebesar satu persen year on year (yoy).

    Namun, jika dilihat secara bulanan, IPR Oktober mengalami kontraksi 0,5 persen month to month (mtm). Adapun, IPR Oktober 2024 ini lebih rendah dari IPR bulan September lalu yang mencapai 210,6.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa turun ke level Rp15.771 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.677 per dolar AS.

    Sumber : Antara