Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Isu Ekonomi Sepekan: Harga Emas Antam Anjlok hingga Sritex Rumahkan 25.000 Karyawan

    Isu Ekonomi Sepekan: Harga Emas Antam Anjlok hingga Sritex Rumahkan 25.000 Karyawan

    Jakarta, Beritasatu.com –  Harga emas Antam mengalami tekanan serta PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex meliburkan 2.500 karyawannya, menjadi berita ekonomi terhangat sepanjang pekan ini.

    Berita lain yang menarik pembaca adalah harga Dogecoin meroket setelah Donald Trump menunjuk Elon Musk kepala Department of Government Efficiency yang disingkat DOGE,  Wamildan Tsani Panjaitan jadi direktur utama (dirut) Garuda Indonesia menggantikan Irfan Setiaputra, hingga  neraca perdagangan Oktober 2024 kembali surplus sebesar US$ 2,48 miliar.

    Berikut lima berita terpopuler ekonomi selama sepekan di Beritasatu.com, dikutip Minggu (17/11/2024).

    1. Harga Emas Catat Penurunan Mingguan Terbesar dalam 3 Tahun
    Harga emas Antam mengalami tekanan sepanjang pekan ini mengikuti pergerakan harga emas global. Harga emas pada perdagangan Jumat (15/11/2024) jatuh dan mencatat penurunan mingguan terbesar dalam 3 tahun karena ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve (The Fed) tidak terlalu agresif.

    Hal ini membuat dolar menguat sehingga mengurangi daya tarik emas di kalangan investor.

    Analis pasar modal yang juga direktur utama PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee saat dihubungi Beritasasatu.com, Rabu mengatakan, harga emas saat ini masih dalam tren melemah dipicu kemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serkat (AS) sehingga membuat dolar AS menguat, inflasi lebih tinggi, dan suku bunga bank sentral The Fed tetap tinggi.

    2. Sritex Liburkan 2.500 Karyawan karena Krisis Bahan Baku
    Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan, perseroan hanya meliburkan 2.500 karyawannya akibat krisis bahan baku, setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Sritex tidak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) dalam status kepailitan ini. Namun, Sritex telah meliburkan 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku,” ujar Iwan dalam konferensi pers di gedung Kemnaker, Rabu (12/11/2024).

    3. Wamildan Tsani Panjaitan Jadi Dirut Baru Garuda Indonesia
    Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Jumat (15/11/2024) resmi mengangkat Wamildan Tsani Panjaitan sebagai direktur utama (dirut) Garuda Indonesia. Wamildan menggantikan Irfan Setiaputra yang sudah menjabat sebagai dirut Garuda Indonesia sejak 2020.

    Nama Wamildan Tsani Panjaitan belakangan memang ramai disebut-sebut akan menggantikan Irfan Setiaputra sebagai dirut Garuda Indonesia. Sebelum ditunjuk sebagai dirut Garuda Indonesia, Wamildan menjabat sebagai plt direktur utama PT Lion Air sejak 2023.

    4. Neraca Perdagangan Oktober 2024 Surplus US$ 2,48 Miliar
    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2024 kembali surplus sebesar US$ 2,48 miliar. Hasil ini diperoleh dari surplus transaksi perdagangan sektor nonmigas sebesar US$ 4,80 miliar, sementara  sektor migas defisit sebesar US$ 2,32 miliar.

    5. Harga Dogecoin Meroket setelah Trump Tunjuk Musk Pimpin DOGE
    Harga Dogecoin, mata uang kripto yang maskotnya seekor anjing superimut meroket, sejak Donald Trump memenangi Pilpres AS minggu lalu. 

    Nilainya makin melonjak setelah Trump menunjuk CEO Tesla dan X Elon Musk sebagai salah satu kepala “Departemen Efisiensi Pemerintah” atau Department of Government Efficiency, yang disingkat DOGE.

  • Gen Z Disebut Belum Melek Finansial, Tengok Tips Kelola Keuangan dan Hindari FOMO – Page 3

    Gen Z Disebut Belum Melek Finansial, Tengok Tips Kelola Keuangan dan Hindari FOMO – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan generasi Z atau Gen-Z menjadi yang terendah dalam skala nasional. Bahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, Agustus lalu mengungkapkan bahwa kelompok usia 15-17 tahun memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang paling rendah.

    Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, Gen-Z, juga tumbuh dengan internet dan kecenderungan mencari solusi finansial yang cepat dan efisien, sehingga menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangan secara bijak.

    Co-Founder Tumbuh Makna Benny Sufami mengatakan, Gen-Z perlu mengelola keuangan dengan benar, yakni melalui membangun kebiasaan finansial yang sehat, dan menghindari risiko kerugian di masa depan.

    “Keberhasilan finansial tidak datang dalam semalam, melainkan melalui kebiasaan yang dibentuk secara konsisten, seperti menabung, mengelola pengeluaran, dan merencanakan keuangan dengan disiplin. Kebiasaan yang sehat akan menjadi fondasi kuat bagi kestabilan keuangan di masa mendatang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).

    Benny menekankan bahwa memiliki anggaran atau budgeting yang jelas adalah kunci menuju kebebasan finansial, sekaligus pentingnya pemahaman terhadap investasi. Ia mencatat banyak investor muda yang sering kali mengalami kerugian karena terjebak dalam tren investasi tanpa mempertimbangkan profil risiko pribadi.

    “Banyak yang ikut-ikutan membeli saham hanya karena melihat orang lain melakukannya,” ungkapnya. Benny mengingatkan bahwa setiap individu memiliki toleransi risiko yang berbeda, sehingga penting untuk menyesuaikan jenis investasi dengan profil risiko masing-masing agar terhindar dari kerugian besar.

    Menurutnya, pemahaman risiko sebelum berinvestasi adalah hal krusial agar keputusan yang diambil lebih cerdas dan minim risiko.

    “Pastikan kamu memahami dengan jelas apa saja risiko yang terlibat,” jelas Benny.

    Selain itu, ia mengimbau agar setiap keputusan keuangan selalu didasarkan pada prinsip-prinsip yang legal dan logis.

    “Mindset yang perlu ditanamkan bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan uang, tetapi juga bagaimana mengelolanya dengan tepat dan bijaksana. Pastikan setiap langkah finansial yang diambil mematuhi aturan yang berlaku dan tidak tergoda oleh iming-iming keuntungan instan,” pungkasnya.

     

  • Penetapan tersangka Tom Lembong terkesan dipaksakan

    Penetapan tersangka Tom Lembong terkesan dipaksakan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pakar ekonomi Politik: Penetapan tersangka Tom Lembong terkesan dipaksakan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 16 November 2024 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Masalah hukum yang dihadapi eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) bisa saja diartikan sebagai masalah politik. Hal itu dikatakan Pakar Ekonomi Politik, Prof Anthony Budiawan Prof Anthony Budiawan dalam diskusi bertajuk, “Tom Lembong: Kasus Hukum atau Masalah Politik” yang digelar Strategi Institute di Jakarta, Sabtu (16/11). 

    Diskusi juga menghadirkan nara sumber lain, seperti Pakar Komunikasi Politik, Prof Emrus Sihombing dan Pakar Hukum, Sugeng Teguh Santosa.

    Anthony mengatakan, komoditas gula di Indonesia ternyata tidak pernah surplus. Karena itu dapat dibantah bahwa pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebut pada 2015 terjadi surplus gula, diyakini tidak sesuai data yang ada.

    Anthony menjelaskan berdasarkan Data National Sugar Summit Indonesia menyebutkan bahwa produksi gula dalam negeri pada 2015 sebesar 2,49 juta ton. Padahal konsumsi gula nasional sebesar 2,86 juta ton. Artinya, produksi gula dalam negeri lebih rendah dari kebutuhan alias tidak surplus.

    Prof Anthony Budiawan yang juga Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) menambahkan, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan negara mengimpor 3,3 juta ton gula pada Mei 2015. 

    “Tujuan impor ini untuk menstabilkan harga gula. Jadi, penetapan tersangka Tom Lembong itu terkesan dipaksakan,” ujar Anthony Budiawan.

    Selain itu, lanjut Anthony, tudingan terhadap Tom Lembong dianggap tidak masuk akal. Padahal sejak lama Indonesia terkenal sebagai negara net-impor gula.

    “Jadi kalau dikatakan surplus itu sudah tidak mungkin apalagi yang katanya Mei ada itu rapat koordinasi mengatakan surplus. Jadi saya setuju bahwa ini adalah satu pemaksaan yang untuk mentersangkakan Tom Lembong,” kata Anthony.

    Dijelaskan Prof Anthony, izin impor gula kristal mentah saat itu hanya 105.000 ton untuk keperluan industri. Ini artinya hanya sekitar 3,1 persen dari total impor gula tahun 2015. 

    Kemudian Anthony menyoroti terkait ihwal izin yang diberikan kepada swasta jelas tidak menyalahi aturan. Izin impor yang diberikan Tom Lembong sudah mempunyai izin impor gula atau gula kristal mentah, yakni bahan baku hilirisasi untuk diproses menjadi gula kristal rafinasi dan gula kristal putih.

    “Ini ada pemaksaan dan kalau ditanya ini untuk kepentingan politik atau hukum saya menurut pendapat saya sangat sarat politik,” ujar Anthony.

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berencana menggelar sidang perdana gugatan praperadilan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pada Senin 18 November 2024, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015–2016. 

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar menjelaskan bahwa keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antar kementerian, disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu impor gula.

    Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP.

    Sementara, Pakar Hukum, Sugeng Teguh Santosa  juga mdmpersoalkan penetapan terangka Kejaksaan terhadap Tom Lembong, apakah sudah memenuhi asas kesetaraan terhadap menteri menteri yang lain yang juga melakukan import gula.

    “Aparat hukum harus berani memanggil dan memeriksa para menteri yang juga melakukan kebijakan mengimport gula agar asas kesetaraan bisa berlaku secara hukum kalau tidak maka kasus Tom Lembong adalah masalah politik,” ujar Teguh.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kasus Tom Lembong, Masalah Hukum atau Politik?

    Kasus Tom Lembong, Masalah Hukum atau Politik?

    Jakarta: Kasus yang menimpa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih (Tom) Lembong masih berkutat pada dua pertanyaan: Masalah hukum atau politik? 

    Dua pertanyaan ini coba dijawab dalam diskusi publik yang digagas Strategi Institute. Tom saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada 2015 hingga 2016.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof Anthony Budiawan, yang menjadi salah satu pembicara diskusi menilai masalah hukum yang dihadapi Tom Lembong bisa saja diartikan sebagai masalah politik. Menurut dia, komoditas gula di Indonesia bisa dibilang tidak pernah surplus.

    “Pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebut pada 2015 terjadi surplus gula, diyakini tidak sesuai data,” kata dia, Sabtu, 16 November 2024.

    Mengutip Data National Sugar Summit Indonesia, produksi gula dalam negeri pada 2015 sebesar 2,49 juta ton. Sementara, konsumsi gula nasional sebesar 2,86 juta ton. 

    “Artinya, produksi gula dalam negeri lebih rendah dari kebutuhan alias tidak surplus,” kata dia.

    Anthony menambahkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan negara mengimpor 3,3 juta ton gula pada Mei 2015. Tujuan impor itu adalah untuk menstabilkan harga gula. 

    “Jadi, penetapan tersangka Tom Lembong itu terkesan dipaksakan,” ujar dia.
     

    Selain itu, lanjut Anthony, tudingan terhadap Tom Lembong dianggap tidak masuk akal. Pasalnya, sudah sejak lama Indonesia terkenal sebagai negara net-impor gula.

    Dia mencatat, izin impor gula kristal mentah saat itu hanya 105.000 ton untuk keperluan industri. Ini artinya hanya sekitar 3,1 persen dari total impor gula pada 2015.

    Anthony juga menyoroti izin yang diberikan kepada swasta. Menurut dia, hal itu tidak menyalahi aturan.

    “Izin impor yang diberikan Tom Lembong sudah mempunyai izin impor gula atau gula kristal mentah, yakni bahan baku hilirisasi untuk diproses menjadi gula kristal rafinasi dan gula kristal putih,” kata dia.
     
    Apakah ada pemberian imbalan?
    Pembicara lain, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, mengatakan penanganan kasus yang menimpa Tom Lembong harus mempertimbangkan konteks kewenangan seorang menteri. Hal ini untuk mempertegas apakah kasus tersebut benar-benar masalah hukum atau politik.

    “Kebijakan impor gula yang ambil Tom Lembong seharusnya tak serta-merta dipandang sebagai tindak pidana, kecuali ditemukan indikasi jelas adanya suap atau pemberian imbalan dalam proses perizinan,” kata Sugeng.

    Selanjutnya, lihat dari persoalan hukum, Sugeng mengatakan penegakan hukum dalam kasus Tom Lembong sudah terlambat. Mengingat, kebijakan impor gula ini diterapkan sejak 2015.

    Sugeng juga melihat tak ada uang negara yang digunakan dalam kebijakan impor tersebut. Artinya, fokus penyelidikan seharusnya diarahkan pada pelaku usaha yang mungkin mendapat keuntungan besar dari kebijakan itu.
     
    Dukung pemanggilan Jampidsus oleh DPR
    Sugeng mendukung kasus yang menimpa Tom Lembong ini dibahas Komisi III DPR. DPR berencana memanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjelaskan kasus ini.

    Dikutip dari Antara, Anggota Komisi III DPR Abdullah mengatakan Komisi III DPR bakal memanggil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pasalnya, kasus impor gula ini ditangani oleh Jampidsus Kejagung.

    Kejagung menyatakan menghormati rencana Komisi III DPR memanggil Jampidsus. “Kami menghormati rencana pemanggilan tersebut,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

    Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berencana menggelar sidang perdana gugatan praperadilan Tom Lembong pada Senin, 18 November 2024.
     

    Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan praperadilan bisa menjadi penegas apakah perkara yang menimpa Tom Lembong ini bernuansa politis atau murni hukum. Majelis tunggal nantinya bisa menilai kecukupan bukti yang dibawa Kejagung.

    “Karena tidak mustahil seorang ditersangkakan karena faktor politik dan faktor kepentingan lain selain yuridis. Hakim praperadilan harus menggalinya,” kata Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 November 2024.

    Jakarta: Kasus yang menimpa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih (Tom) Lembong masih berkutat pada dua pertanyaan: Masalah hukum atau politik? 
     
    Dua pertanyaan ini coba dijawab dalam diskusi publik yang digagas Strategi Institute. Tom saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada 2015 hingga 2016.
     
    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof Anthony Budiawan, yang menjadi salah satu pembicara diskusi menilai masalah hukum yang dihadapi Tom Lembong bisa saja diartikan sebagai masalah politik. Menurut dia, komoditas gula di Indonesia bisa dibilang tidak pernah surplus.
    “Pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebut pada 2015 terjadi surplus gula, diyakini tidak sesuai data,” kata dia, Sabtu, 16 November 2024.
     
    Mengutip Data National Sugar Summit Indonesia, produksi gula dalam negeri pada 2015 sebesar 2,49 juta ton. Sementara, konsumsi gula nasional sebesar 2,86 juta ton. 
     
    “Artinya, produksi gula dalam negeri lebih rendah dari kebutuhan alias tidak surplus,” kata dia.
     
    Anthony menambahkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan negara mengimpor 3,3 juta ton gula pada Mei 2015. Tujuan impor itu adalah untuk menstabilkan harga gula. 
     
    “Jadi, penetapan tersangka Tom Lembong itu terkesan dipaksakan,” ujar dia.
     

    Selain itu, lanjut Anthony, tudingan terhadap Tom Lembong dianggap tidak masuk akal. Pasalnya, sudah sejak lama Indonesia terkenal sebagai negara net-impor gula.
     
    Dia mencatat, izin impor gula kristal mentah saat itu hanya 105.000 ton untuk keperluan industri. Ini artinya hanya sekitar 3,1 persen dari total impor gula pada 2015.
     
    Anthony juga menyoroti izin yang diberikan kepada swasta. Menurut dia, hal itu tidak menyalahi aturan.
     
    “Izin impor yang diberikan Tom Lembong sudah mempunyai izin impor gula atau gula kristal mentah, yakni bahan baku hilirisasi untuk diproses menjadi gula kristal rafinasi dan gula kristal putih,” kata dia.
     
    Apakah ada pemberian imbalan?
    Pembicara lain, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, mengatakan penanganan kasus yang menimpa Tom Lembong harus mempertimbangkan konteks kewenangan seorang menteri. Hal ini untuk mempertegas apakah kasus tersebut benar-benar masalah hukum atau politik.
     
    “Kebijakan impor gula yang ambil Tom Lembong seharusnya tak serta-merta dipandang sebagai tindak pidana, kecuali ditemukan indikasi jelas adanya suap atau pemberian imbalan dalam proses perizinan,” kata Sugeng.
     
    Selanjutnya, lihat dari persoalan hukum, Sugeng mengatakan penegakan hukum dalam kasus Tom Lembong sudah terlambat. Mengingat, kebijakan impor gula ini diterapkan sejak 2015.
     
    Sugeng juga melihat tak ada uang negara yang digunakan dalam kebijakan impor tersebut. Artinya, fokus penyelidikan seharusnya diarahkan pada pelaku usaha yang mungkin mendapat keuntungan besar dari kebijakan itu.
     
    Dukung pemanggilan Jampidsus oleh DPR
    Sugeng mendukung kasus yang menimpa Tom Lembong ini dibahas Komisi III DPR. DPR berencana memanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjelaskan kasus ini.
     
    Dikutip dari Antara, Anggota Komisi III DPR Abdullah mengatakan Komisi III DPR bakal memanggil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pasalnya, kasus impor gula ini ditangani oleh Jampidsus Kejagung.
     
    Kejagung menyatakan menghormati rencana Komisi III DPR memanggil Jampidsus. “Kami menghormati rencana pemanggilan tersebut,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.
     
    Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berencana menggelar sidang perdana gugatan praperadilan Tom Lembong pada Senin, 18 November 2024.
     

    Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan praperadilan bisa menjadi penegas apakah perkara yang menimpa Tom Lembong ini bernuansa politis atau murni hukum. Majelis tunggal nantinya bisa menilai kecukupan bukti yang dibawa Kejagung.
     
    “Karena tidak mustahil seorang ditersangkakan karena faktor politik dan faktor kepentingan lain selain yuridis. Hakim praperadilan harus menggalinya,” kata Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 November 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Dana Asing Minggat Rp7,42 Triliun Minggu Ini, Efek Kemenangan Trump Masih Berasa

    Dana Asing Minggat Rp7,42 Triliun Minggu Ini, Efek Kemenangan Trump Masih Berasa

    Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat dana-dana asing lagi-lagi keluar dari pasar keuangan domestik selama sepekan ini. Hal ini terjadi sebagai dampak atas kemenangan Donald Trump di kontestasi Pilpres Amerika Serikat (AS).
     
    Berdasarkan data transaksi pada 28-31 Oktober 2024, dana dari investor asing (nonresiden) tersebut tercatat jual neto (outflow) sebanyak Rp7,42 triliun.
     
    Minggatnya dana asing dari pasar keuangan domestik pada minggu ini utamanya berasal dari pasar saham yang tercatat pulang kampung sebanyak Rp4,12 triliun dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang kabur Rp3,65 triliun.
     
    Untungnya, di pasar Surat Berharga Negara (SBN), investor bule justru berbondong-bondong memborong. Totalnya ada sebanyak Rp0,35 triliun dana asing masuk (inflow) di pasar SBN minggu ini.
     
    “Selama 2024, berdasarkan data setelmen sampai dengan 14 November 2024, nonresiden tercatat beli neto (inflow) sebesar Rp30,88 triliun di pasar saham, Rp37,29 triliun di pasar SBN, dan Rp192,98 triliun di SRBI,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dikutip dari rilis Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah, Sabtu, 16 November 2024.
     
    Sementara berdasarkan data pada semester II-2024 hingga 14 November 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp30,54 triliun di pasar saham, Rp71,24 triliun di pasar SBN, dan Rp62,63 triliun di SRBI.
     
    Adapun premi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia lima tahun naik ke level 70,24 basis poin (bps) per 14 November 2024 dari 67,96 bps per 8 November 2024. CDS merupakan indikator untuk mengetahui risiko berinvestasi di SBN.
     
    Semakin besar skor CDS, maka risiko berinvestasi di SBN juga semakin tinggi. Sebaliknya jika skor semakin kecil, maka risiko investasinya juga semakin rendah.
     

     

    Rupiah menguat tipis
     
    Minggatnya aliran modal asing dari pasar keuangan domestik tak membuat nilai tukar rupiah takluk terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah masih sanggup melawan kedigdayaan mata uang Negeri Paman Sam tersebut, meski tipis.
     
    Seperti diketahui, aliran modal asing di dalam negeri erat kaitannya dengan pergerakan nilai tukar. Sebab, salah satu faktor aliran modal asing adalah tingkat kepercayaan investor, yang juga menjadi salah satu faktor dalam pergerakan nilai tukar.
     
    Mengutip data Bloomberg, Jumat, 15 November 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp15.874 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 12 poin atau setara 0,08 persen dari posisi Rp15.893 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp15.849 per USD. Rupiah menguat 39 poin atau setara 0,16 persen dari Rp15.888 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp15.888 per USD. Mata uang Garuda tersebut justru tergelincir 15 poin dari perdagangan sebelumnya di level Rp15.873 per USD.
     
    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tegas Ramdan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Indonesia Kebanjiran Susu Impor, Susu Asal Selandia Baru Mendominasi

    Indonesia Kebanjiran Susu Impor, Susu Asal Selandia Baru Mendominasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Indonesia semakin bergantung pada impor susu dari luar negeri. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume impor susu Indonesia selama Januari hingga Oktober 2024 mencapai 257,3 ribu ton. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,07 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    “Secara bulanan, impor susu pada Oktober 2024 dibandingkan September 2024 mengalami kenaikan. Begitu juga secara tahunan, terlihat adanya peningkatan,” ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Amalia menjelaskan bahwa mayoritas susu impor tidak dalam bentuk susu segar, melainkan berupa milk cream dan susu bubuk. “Impor susu ke Indonesia didominasi oleh milk cream dan susu bubuk. Susu segar hanya memiliki proporsi yang sangat kecil,” jelasnya.

    Negara Asal Susu Impor
    Selandia Baru menjadi pemasok utama susu impor ke Indonesia dengan volume mencapai 126,84 ribu ton senilai *US$ 385 juta. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Australia, masing-masing menyuplai *45,181 ribu ton (US$ 129 juta) dan 38,191 ribu ton (US$ 107 juta).

    Berikut rincian volume dan nilai impor susu dari berbagai negara pada Januari-Oktober 2024:
    Selandia Baru: 126,84 ribu ton (US$ 385 juta)
    Amerika Serikat: 45,181 ribu ton (US$ 129 juta)
    Australia: 38,191 ribu ton (US$ 107 juta)
    Belgia: 15,237 ribu ton (US$ 43 juta)
    Malaysia: 14,574 ribu ton (US$ 17 juta)
    Negara lainnya: 17,272 ribu ton (US$ 47 juta)

    Total: 257,3 ribu ton (US$ 732 juta)

    Kondisi ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap susu impor yang sebagian besar dipenuhi oleh negara-negara produsen utama seperti Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Australia. Sementara itu, Malaysia turut menjadi pemasok meski dengan volume yang lebih kecil.

  • Wow! Ini Daftar Gaji Pegawai Tertinggi di Indonesia Berdasarkan Sektor

    Wow! Ini Daftar Gaji Pegawai Tertinggi di Indonesia Berdasarkan Sektor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bahwa terjadi trend peningkatan rata-rata upah buruh empat tahun terakhir. BPS mencatat, pada Agustus 2024 rata-rata upah buruh senilai Rp 3,27 juta, angka tersebut terhitung naik 2,81% dibanding Agustus 2023.

    Perlu diingat, upah buruh ini didefinisikan BPS sebagai imbalan dalam bentuk uang dan atau barang yang dibayarkan sesuai kesepakatan kepada seorang buruh/karyawan/pegawai yang bekerja pada orang lain/ perusahaan secara tetap.

    Namun, bila merujuk berdasarkan data detail rata-rata upah buruh menurut lapangan usaha, setidaknya masih ada 7 sektor industri yang membayar upah buruhnya di bawah rata-rata upah nasional.

    Di antaranya ialah industri pengolahan yang hanya sebesar Rp 3,25 juta rata-ratanya, lalu treatment air, sampah, dan daur ulang Rp 2,95 juta, pendidikan Rp 2,86 juta, perdagangan Rp 2,85 juta, akomodasi dan makan minum Rp 2,44 juta, pertanian Rp 2,41 juta, dan aktivitas jasa lainnya senilai Rp 1,99 juta.

    Lantas, industri apa saja yang memberikan upahnya di atas rata-rata upah nasional? Simak daftarnya berikut ini.

    Pertambangan senilai Rp 5,23 juta
    Aktivitas keuangan dan asuransi Rp 5,08 juta
    Informasi dan komunikasi Rp 4,98 juta
    Pengadaan listrik dan gas Rp 4,83 juta
    Real estat Rp 4,3 juta
    Administrasi pemerintahan Rp 4,16 juta
    Aktivitas profesional dan perusahaan Rp 4,14 juta
    Pengangkutan Rp 3,98 juta
    Aktivitas kesehatan Rp 3,8 juta
    Konstruksi Rp 3,29 juta.

    (haa/haa)

  • Besok Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024, Ini 20 Link Alternatif Jika Situs Utama Sulit Diakses

    Besok Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024, Ini 20 Link Alternatif Jika Situs Utama Sulit Diakses

    TRIBUNJAKARTA.COM – Besok pengumuman hasil SKD CPNS 2024, simak 20 link alternatif untuk cek hasil SKD jika situs utama sulit diakses. 

    Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dapat dilihat melalui https://sertificat.bkn.go.id/ atau link live score yang telah disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

    Sementara hasil perankingan SKD CPNS 2024 akan diumumkan bertahap mulai 17 November 2024 oleh masing-masing instansi. 

    Peserta dinyatakan lolos ke tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), jika masuk dalam ranking 3 kali jumlah formasi. 

    Misalnya, formasi yang dibutuhkan sebanyak 100 orang, maka peserta yang berhak mengikuti SKB adalah yang memiliki ranking 1 sampai 300. 

    Lantas, bagaimana cara cek hasil SKD CPNS 2024? 

    Cara Cek Hasil SKD CPNS 2024

    1. Kunjungi laman https://sertificat.bkn.go.id/

    2. Isi NIK dan nomor seleksi. 

    3. Isi tipe seleksi, kemudian unduh sertifikat yang berisi nilai hasil SKD CPNS 2024. 

    Link untuk Cek Hasil SKD CPNS 2024 dan Perankingan 

    1. Kunjungi laman https://sscasn.bkn.go.id/

    2. Klik “Login” atau “Masuk” di pojok kanan atas. 

    3. Masuk menggunakan akun masing-masing peserta. 

    4. Input Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password, lalu klik “Masuk”. 

    5. Setelah berhasil masuk, akan ditampilkan resume pendaftaran beserta keterangan kelulusan SKD CPNS 2024. 

    Anda juga bisa melihat pengumuman hasil SKD CPNS 2024 di laman resmi instansi. Berikut beberapa link-nya:

    1. CPNS 2024 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): https://infocasn.kemendagri.go.id/

    2. CPNS 2024 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): https://e-casn.kemlu.go.id

    3. CPNS 2024 Kementerian Pertahanan (Kemenhan): https://www.kemhan.go.id

    4. CPNS 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham): https://casn.kemenkumham.go.id

    5. CPNS 2024 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas): https://rekrutmen.bappenas.go.id

    6. CPNS 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB): https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns

    7. CPNS 2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): https://www.atrbpn.go.id

    8. CPNS 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): https://kemenpora.go.id/

    9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): https://pu.go.id/pengumuman

    10. CPNS 2024 Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU RI): https://www.kpu.go.id

    12. CPNS 2024 Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD): https://dpd.go.id

    13. CPNS 2024 Komnas HAM: https://www.komnasham.go.id

    14. CPNS 2024 KPK RI: https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns/pengumuman

    15. CPNS 2024 Kejaksaan Agung: https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/

    16. CPNS 2024 Bawaslu RI: https://www.bawaslu.go.id

    17. CPNS 2024 BPOM: https://casn.pom.go.id

    18. CPNS 2024 BKN RI: https://www.bkn.go.id

    19. CPNS 2024 Perpustakaan Nasional (Perpusnas): https://casn.perpusnas.go.id/

    20. CPNS 2024 Badan Pusat Statistik (BPS): https://casn.bps.go.id

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kabar Gembira! Upah Minimum 2025 di Jawa Timur Naik, Ini Daftar UMK Kota Pasuruan 5 Tahun Terakhir

    Kabar Gembira! Upah Minimum 2025 di Jawa Timur Naik, Ini Daftar UMK Kota Pasuruan 5 Tahun Terakhir

    Kabar Gembira! Upah Minimum 2025 di Jawa Timur Naik, Ini Daftar UMK Kota Pasuruan 5 Tahun Terakhir

    TRIBUNJATENG.COM – Inilah jumlah Upah Minimum Kabupaten UMK Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir.

    Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK adalah hal penting untuk diketahui pencari kerja agar tahu minimal gaji yang akan diterimanya.

    Penetapan besaran UMP 2025 akan diumumkan paling lambat pada 21 November 2024.

    Sementara Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) 2025 akan diumumkan paling lambat pada 30 November 2024.

    Kepastian kenaikan UMP 2025 diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

    Kendati demikian, Yassierli enggan membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2025. Ia memastikan semua pihak yang terlibat terkait pengupahan buruh, telah diajak berdiskusi dan berkolaborasi untuk menemukan rumusan yang tepat.

    “Iya dong (naik), masa ga naik,” kata Yassierli dikutip Tribunjateng.com dari Kompastv.com.

    Saat ditanya mengenai apakah aturan yang mengatur UMP 2025 akan dirilis pada 7 November 2024, ia mengatakan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dan memastikan aturan yang nantinya dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan baik buruh maupun dunia usaha.

    “Kita mesti harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar-benar bisa memberikan membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dengan tetap memperhatikan dunia usaha,” ujarnya.

    Data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Pasuruan Jawa Timur mulai dari tahun 2020 hingga 2024:

    UMK Kota Pasuruan Tahun 2020: Rp 2.532.234,77

    UMK Kota Pasuruan Tahun 2021: Rp 2.819.801,59

    UMK Kota Pasuruan Tahun 2022: Rp 2.838.837,64

    UMK Kota Pasuruan Tahun 2023: Rp 3.038.837,64

    UMK Kota Pasuruan Tahun 2024: Rp 3.138.838,00

     

    UMP Jatim

    Mengutip laman BPS, pada berikut daftar UMP di Jawa Timur 2020-2024:

    2020: Rp 1.768.000.

    2021: Rp 1.868.777.

    2022: Rp 1.891.567

    2023: Rp 2.040.244,30.

    2024: Rp 2.165.244,30.

    Menko Polkam: Kenaikan Terlalu Tinggi Bisa Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta kepala daerah memperhitungkan besaran kenaikan UMP dengan tepat.

    “Ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis,” kata Budi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/7/2024), dikutip dari Antara.

    Menurut mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, beberapa hal harus dipertimbangkan sebelum menentukan nilai UMP, salah satunya dampak kenaikan UMP yang terlalu tinggi.

    “UMP terlalu tinggi atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Budi.

    Dia melanjutkan, UMP yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan rendahnya serapan tenaga kerja. Kondisi itu, kata dia, akan membuat masyarakat perlahan beralih ke sektor-sektor pekerjaan nonformal.

    Situasi tersebut, lanjut Budi, dapat dimanfaatkan perusahaan dengan cara membuka lapangan pekerjaan namun dengan memberikan upah di bawah UMP.

    “Ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” jelas dia.

    (*)

     

  • Impor Susu Capai 257.300 Ton hingga Oktober 2024

    Impor Susu Capai 257.300 Ton hingga Oktober 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, volume impor susu secara kumulatif dari Januari-Oktober 2024 sebanyak 257.300 ton atau naik 7,07 persen dibandingkan periode sama 2023.

    “Sebagian besar impor susu Indonesia dalam bentuk milk cream dan susu bubuk. Jadi bukan susu segar. Susu segar hanya sedikit sekali proporsinya,” tutur pelaksana tugas (plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Dia mengatakan, volume impor susu meningkat baik secara bulanan maupun tahunan. Empat negara menjadi pengimpor susu terbesar adalah Selandia Baru 126.840 ton (49,3%), Amerika Serikat 45.180 ton (17,56%), Australia 38.190 ton (14,84%), dan Belgia 15.240 ton (5,92%).

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, upaya membangun pabrik pengolahan susu dari koperasi harus terus digenjot. “Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menangah (LPDB KUMKM) akan berperan dalam membantu pembiayaan dan pendirian pabrik pengolahan susu oleh koperasi,” kata Ferry.

    Pemerintah juga akan mengkaji kembali tarif bea masuk impor susu untuk melindungi kepentingan industri susu nasional. Bagi Wamenkop, boleh saja dikenakan tarif nol persen, tetapi harus ada insentif bagi koperasi dan peternak sapi perah lokal.

    “Kami akan mengadakan pertemuan IPS (industri pengolahan susu) dan Kementerian Pertanian, agar IPS dapat menyerap susu produksi peternak dan koperasi,” pungkas Ferry.