Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Kejar Target Ekonomi 8%, Manufaktur Harus Tumbuh 9% Per Tahun

    Kejar Target Ekonomi 8%, Manufaktur Harus Tumbuh 9% Per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef memperkirakan bahwa industri pengolahan atau manufaktur harus tumbuh rata-rata 8,5%—9% per tahun agar pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai hingga 2045.

    Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi 8% merupakan target yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai target tersebut, Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menilai pemerintahan Prabowo harus memberi perhatian khusus ke sektor manufaktur.

    “Karena industri pengolahan adalah kontributor terbesar dalam PDB [produk domestik bruto] dan biasanya pertumbuhan ekonomi itu selalu bergantung kepada pertumbuhan industri,” jelas Ahmad dalam diskusi publik Indef secara daring, Senin (18/11/2024).

    Secara historis, sambungnya, jika sektor manufaktur tumbuh maka perekonomian secara keseluruhan juga ikut tumbuh. Sebaliknya, jika pertumbuhan sektor manufaktur melambat maka pertumbuhan ekonomi secara umum juga melambat.

    Ahmad menjelaskan, Indef menghitung jika pertumbuhan sektor manufaktur mencapai 8,5%—9% per tahunnya maka sumbangannya ke PDB atas dasar harga konstan (ADHK) akan mencapai tak kurang dari Rp16.000 triliun pada 2045.

    “Kontribusinya sampai 30% terhadap PDB. Ini yang agak menyulitkan sehingga industrinya harus tumbuh lebih besar,” jelasnya.

    Sebagai perbandingan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan sektor manufaktur ‘hanya’ sebesar 4,24% pada Kuartal III/2024. Secara struktur, sektor manufaktur berkontribusi sebesar 19,02% dalam PDB harga berlaku.

    Sementara itu, sumbangan sektor manufaktur baru mencapai Rp242 triliun ke PDB ADHK pada Kuartal III/2024.

    Oleh sebab itu, Ahmad menekankan pentingnya industri pengolahan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dia mencontoh dari sisi pembiayaannya: jika likuiditasnya masih kurang maka perlu investasi ke sektor industri.

    Kemudian, sambungnya, infrastuktur juga harus terus ditingkatkan sehingga biaya logistik dan sejenisnya bisa berkurang. Tak lupa, faktor akses pasar dan inovasi juga harus diberi kemudahan dan dukungan dari pemerintah.

    “Intinya adalah, kalau kita ingin membangun sebuah ekonomi yang produktif dan berdaya saing ya harus dimulai dari bagaimana menata dari sisi hulu ke hilir sehingga bisa semakin kuat strukturnya,” ujar Ahmad.

    Senada, Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengingatkan bahwa Indonesia beberapa kali pernah merasakan pertumbuhan ekonomi 8% atau bahkan lebih ketika masa Orde Baru. Oleh sebab itu, target pemerintahan Prabowo bukanlah suatu hal yang mustahil tercapai.

    Menurutnya, rezim Orde Baru bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% karena ditopang pertumbuhan ektor manufaktur yang tinggi. Oleh sebab itu, tegasnya, jika industri pengolahan tidak bangkit maka akan sangat berat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%

    “Faktor kuncinya ada di sektor industri. Ketika tumbuh 8%, industri kita itu tumbuhnya double digit, bukan setara dengan pertumbuhan ekonomi atau bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi,” tambah Eko dalam kesempatan yang sama.

  • Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Aman, Tak Terganggu Produksi B50

    Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Aman, Tak Terganggu Produksi B50

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan kebijakan produksi biodiesel B50 tidak akan mengganggu stok minyak goreng dalam negeri. 

    Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera menjelaskan pemerintah bisa memproduksi 50 juta ton minyak sawit dalam negeri. Jumlah ini dinilai tidak menjadi kendala saat Indonesia menggenjot biodiesel B50.

    “Kalau itu [stok CPO untuk pangan] aman, kan relatif minyak goreng itu hanya sekitar 10 juta—11 juta [ton]. Karena kan kita produksi 50 juta [ton], jadi seharusnya nggak ada kendala lah,” kata Dida di sela-sela acara bertajuk Menggapai Kedaulatan Pangan, Energi Terbarukan dan Ekonomi Melalui Perkebunan Sawit Untuk Menuju Indonesia Emas 2045, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Seiring dengan cadangan minyak goreng yang dipastikan aman, Dida menuturkan harga minyak goreng yang beredar di pasar pun akan tergantung dari daya beli masyarakat. 

    Untuk itu, dia tidak dapat memastikan apakah harga minyak goreng akan tetap stabil meski stok yang dimiliki melimpah.

    “Kalau itu [minyak goreng naik] kan memang lebih karena mekanisme di pasar dan juga tergantung daya beli masyarakat. Jadi banyak faktor kalau menurut saya,” terangnya.

    Menurutnya, kenaikan harga minyak goreng tidak hanya disebabkan ketersediaannya, melainkan juga ada faktor lain di dalamnya. 

    Namun, Dida menyampaikan bahwa harga minyak goreng cenderung relatif stabil selama tiga bulan terakhir.

    Lebih lanjut, Dida juga mengungkap pemerintah berambisi memproduksi biodiesel hingga B100. Namun, ekspor CPO dan turunannya tidak akan berpengaruh atas ambisi itu, meski akan sedikit berdampak.

    Terlebih, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor komoditas unggulan Indonesia, yakni minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya mencapai US$2,37 miliar pada Oktober 2024, atau naik 70,90% secara bulanan (month-to-month/MtM).

    Adapun saat ini, Dida mengungkap pemerintah tengah mencari titik keseimbangan dalam memproduksi B40 hingga B100 ke depan. 

    “Jadi intinya ekspor kita kurang lebihnya tetap sama lah. Tapi semua itu kan tergantung harga, tergantung kondisi pasar, segala macam,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat kekurangan pasokan bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan solar atau B40 yang akan diterapkan 1 Januari 2025.

    Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, saat ini terdapat 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang akan memasok bahan baku B40 pada 2025. Kapasitas produksinya mencapai 15,8 juta kiloliter.

    “Kekurangan kami sekitar 0,3 juta kiloliter tapi nanti mungkin kami dengan BU BBN yang ada supaya nanti meningkatkan produksinya, mungkin masih cukup untuk itu,” kata Edi, Kamis (7/11/2024). 

    Apalagi, untuk implementasi B50 yang disebut Kementerian Pertanian akan diterapkan setahun setelah penerapan B40. Kendati demikian, dalam roadmap Kementerian ESDM disebutkan campuran sawit 50% pada bahan bakar diusulkan pada 2028. 

    Berdasarkan hitungan Edi, kebutuhan biodiesel untuk B50 mencapai 19,7 juta kiloliter. Kendati demikian, kapasitas produksi BBN saat ini sebesar 15,8 juta kiloliter sehingga terdapat kekurangan sebesar 3,9 juta kiloliter. 

    “Makanya untuk itu perlu dibangun lagi, sekitar 7-9 pabrik atau nanti meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada,” ujarnya. 

    Pabrik tersebut diperlukan untuk memproduksi CPO menjadi biodiesel. Menurut Edi, kekurangan pasokan tersebut menjadi peluang investasi yang dapat didorong kepada pelaku usaha dengan kebutuhan investasi mencapai US$360 juta. 

  • Kebijakan Pungutan Ekspor CPO Bakal Dievaluasi, Tingkatkan Daya Saing Petani

    Kebijakan Pungutan Ekspor CPO Bakal Dievaluasi, Tingkatkan Daya Saing Petani

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bakal meninjau ulang (reviu) pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Tinjauan ini membuka peluang pemerintah untuk mengubah kebijakan PE CPO ke depan.

    Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan bahwa saat ini pungutan ekspor CPO yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 7,5%.

    Menurutnya, dengan adanya tinjauan ulang pungutan ekspor CPO akan membuat petani lebih sejahtera dan memicu daya saing sawit menjadi lebih kompetitif.

    “Harusnya kan memang pungutan ekspor [CPO] itu secara reguler kita evaluasi,” kata Dida saat ditemui di sela-sela acara bertajuk Menggapai Kedaulatan Pangan, Energi Terbarukan dan Ekonomi Melalui Perkebunan Sawit Untuk Menuju Indonesia Emas 2045, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Dia menjelaskan, tinjauan ulang ini didasari dari dua premis. Pertama, harga Tandan Buah Sawit (TBS) yang meningkat menandakan kesejahteraan petani juga meningkat. Kedua, harga kompetitif di tingkat global.

    “Ini kan kemarin kalau kita lihat kurang lebihnya produksi kita relatif tetap lah, ekspor, tetapi harga meningkat terus, berarti kan harga bagus,” terangnya.

    Untuk itu, lanjut Dida, pemerintah akan meninjau ulang alias evaluasi PE CPO setiap 3 bulan-6 bulan sekali. Dia pun tak mengelak dalam waktu dekat pemerintah bakal mengubah ketentuan PE CPO.

    Selain itu, Dida menyebut evaluasi PE CPO juga didasarkan dari banyaknya kebutuhan dalam negeri, serta keuangan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan.

    “Belum tentu diubah, pokoknya kan tergantung review kita nanti,” terangnya.

    Untuk itu, dia menekankan bahwa perubahan PE CPO akan tergantung dari kesepatakan reviu. “Riviu itu artinya bisa tetap [PE CPO sebesar 7,5%], bisa diubah. Jadi belum tentu ada perubahan, tergantung reviunya,” tandasnya.

    Ekspor Naik 

    Sebelumya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja ekspor salah satu komoditas unggulan Indonesia yakni minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya mengalami peningkatan signifikan pada Oktober 2024.

    Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, ekspor CPO dan turunannya mencapai US$2,37 miliar pada Oktober 2024, atau mengalami peningkatan sebesar 70,90% (month to month/MtM) dibanding bulan lalu sebesar US$1,38 miliar.

    “Ekspor CPO dan turunanya secara bulanan meningkat 70,90%,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (15/11/2024).

    Kinerja ekspor CPO dan turunannya juga mengalami peningkatan secara tahunan. BPS mencatat, ekspor komoditas ini mengalami peningkatan sebesar 25,35% (year on year/YoY) dari Oktober 2023 sebesar US$1,89 miliar.

    Selain CPO dan turunannya, kinerja ekspor komoditas besi dan baja secara bulanan turun mengalami peningkatan. Amalia mengungkap, ekspor besi dan baja mencapai US$2,24 miliar pada Oktober 2024, atau meningkat 1,89% MtM dari bulan lalu sebesar US$2,20 miliar.

    Kendati mengalami peningkatan, kinerja ekspor besi dan baja menurun dibandingkan Oktober 2023. BPS mencatat, ekspor besi dan baja pada Oktober 2023 mencapai US$2,45 miliar. Dibandingkan nilai ekspor Oktober 2023, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 8,38% YoY.

  • Satu Rumah Satu Pekerjaan, Program Fallas-Ridwan agar Masyarakat Batang Tak Bekerja di Luar Daerah

    Satu Rumah Satu Pekerjaan, Program Fallas-Ridwan agar Masyarakat Batang Tak Bekerja di Luar Daerah

    TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang nomor urut 1, Fauzi Fallas dan Ahmad Ridwan, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang jika terpilih untuk periode 2024-2029. 

    Salah satu program unggulan mereka adalah “Satu Rumah, Satu Pekerjaan” yang dirancang untuk memastikan setidaknya satu anggota keluarga di setiap rumah memiliki pekerjaan.

    Menurut Fallas, inisiatif ini muncul dari urgensi mengatasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup tinggi di Kabupaten Batang. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, TPT Batang mencapai 5,67 persen, menurun sedikit sebesar 0,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat angka 6,06 persen.

    “Angka pengangguran di Batang masih relatif besar jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lain. Oleh karena itu, kami merasa perlu mengusulkan langkah strategis melalui program ‘Satu Rumah, Satu Pekerjaan’. Kami ingin memastikan setiap keluarga di Batang memiliki penghasilan yang memadai,” jelas Fallas, Senin 18 November 2024.

    Fallas menyebutkan, pihaknya akan fokus pada penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan terstruktur. Pelatihan ini dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif, siap ditempatkan di sektor formal baik di perusahaan swasta maupun di instansi pemerintah. 

    “Kami akan menyeleksi minimal satu anggota dari setiap keluarga untuk diberikan pelatihan. Dengan keterampilan yang sesuai, mereka bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan, khususnya di dua kawasan industri besar yang ada di Batang,” kata Fallas.

    Program pelatihan ini, lanjutnya, akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di Batang. BLK tersebut akan ditingkatkan fungsinya untuk melatih calon tenaga kerja, sehingga memiliki sertifikasi keahlian yang diakui. 

    “Kami tidak hanya ingin melatih, tetapi memastikan para peserta pelatihan memiliki kemampuan yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja,” tambah Fallas.

    Dalam salah satu sesi dialog dengan masyarakat di Desa Reban, seorang warga, Sutrisno (45), mengungkapkan harapannya terhadap program ini. “Saya sudah lama berharap anak saya yang lulus SMK bisa bekerja di Batang. Selama ini, banyak lulusan yang akhirnya merantau ke kota lain karena sulitnya mencari kerja di sini,” ujarnya.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Fallas menegaskan bahwa ke depan, tidak hanya kuantitas lapangan kerja yang akan ditingkatkan, tetapi juga kualitas pekerjaannya. “Kami berkomitmen menghadirkan pekerjaan yang layak dan menghidupkan industri lokal agar masyarakat Batang bisa menjadi tuan di tanah kelahirannya sendiri,” katanya.

    Lebih lanjut, Fallas menjelaskan bahwa pendekatan ini juga menyasar penurunan angka kemiskinan. Dengan memastikan satu anggota keluarga memiliki pekerjaan tetap, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. “Tidak hanya angka pengangguran yang berkurang, tetapi kami juga berharap ini berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ahmad Ridwan, calon Wakil Bupati yang mendampingi Fallas, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menciptakan lapangan pekerjaan. 

    “Salah satu prioritas kami adalah menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batang. Perusahaan tersebut wajib memberikan prioritas kepada warga lokal dalam rekrutmen tenaga kerja,” ujarnya.

    Ridwan menambahkan, selain meningkatkan kapasitas tenaga kerja, program “Satu Rumah, Satu Pekerjaan” juga diharapkan mampu menekan praktik-praktik tidak terpuji seperti pungutan liar yang kerap terjadi dalam proses perekrutan. 

    “Tenaga kerja yang sudah kami latih dan sertifikasi akan kami sodorkan langsung ke perusahaan-perusahaan. Ini bisa mengurangi peluang adanya oknum yang memanfaatkan pencari kerja,” tegas Ridwan.

    Untuk mewujudkan program ini tentu bukan tanpa tantangan. Fallas-Ridwan menyadari bahwa implementasi memerlukan pengawalan ketat dan sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Tenaga Kerja, BLK, hingga asosiasi industri. 

    “Kami akan membentuk tim khusus yang akan memonitor jalannya program ini secara berkala, agar sesuai target dan dapat segera dikoreksi jika ada kendala,” ujar Ridwan.

    Ia juga menekankan komitmen untuk menjadikan Batang sebagai daerah yang mandiri dalam penyediaan tenaga kerja. “Batang harus bisa membuktikan bahwa putra-putri daerahnya mampu bersaing di pasar kerja dan tidak perlu merantau jauh untuk mendapatkan pekerjaan. Ini adalah misi kami untuk lima tahun ke depan,” tutupnya. (*)

     

  • Memanfaatkan KTT APEC untuk Mengotimalkan Potensi Ekonomi Digital RI

    Memanfaatkan KTT APEC untuk Mengotimalkan Potensi Ekonomi Digital RI

    DIGITALISASI dan inovasi menjadi salah satu mesin transformasi ekonomi Indonesia pada saat ini dan masa mendatang. Mempunyai target ambisius untuk menjadi negara dengan lima ekonomi terbesar dunia pada 2024, tentu Indonesia harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat

    Digitalisasi dalam ekonomi kian mendominasi perekonomian Indonesia seiring perkembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di Tanah Air.

    Bagaimana tidak, Indonesia memang mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri teknologi digital berkat populasinya yang besar dan penetrasi internet dan telepon genggam yang masif.

    Badan Pusat Statistik mencatat persentase populasi yang memiliki akses terhadap internet melonjak dari 25,9 persen dari jumlah total pada 2011 menjadi 86,5 persen pada 2022.  Sementara itu, pengguna telepon genggam meningkat dari 39,2 persen ke 67,9 persen pada periode yang sama.

    Pada 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan 195 juta. Indonesia memiliki pengguna internet paling aktif kelima di dunia, setelah Filipina, Brasil, Thailand, dan Kolombia. Jumlah ponsel aktif di Tanah Air mencapai 354 juta ponsel, melebihi total penduduk saat ini yang berjumlah 280 juta

    Pandemi COVID-19 yang memaksa sekitar 270 juta penduduk Indonesia untuk berada di rumah saja turut mempercepat pertumbuhan digitalisasi khususnya ekonomi digital. Layanan e-commerce telah merevolusi cara berbelanja dalam beberapa tahun terakhir, nilai transaksinya diperkirakan akan melebihi 130 miliar dolar AS pada 2025.

    Keuangan berbasis digital, mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, hingga investasi digital turut bermunculan seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Ekonomi digital diperkirakan akan mengalami pertumbuhan empat kali lipat pada 2030 dengan nilai mencapai antara 210 hingga 360 miliar dolar AS. Sektor pembayaran digital juga diprediksi tumbuh hingga 2,5 kali lipat pada 2030 dengan nilai mencapai 760 miliar dolar AS.

    Besarnya potensi ekonomi digital tersebut  masih belum maksimal karena Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital akibat belum meratanya infrastruktur digital. Tantangan juga berada pada inklusi keuangan. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,4 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

  • Jakpus bentuk BPS RW untuk kurangi sampah 30 persen tahun ini

    Jakpus bentuk BPS RW untuk kurangi sampah 30 persen tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat membentuk Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) Rukun Warga (RW) untuk mendukung upaya mengurangi sampah hingga 30 persen di tahun 2024.

    “Semua RW di Jakarta Pusat sudah memiliki BPS RW dan akan kita terus optimalkan. Tahun ini ditargetkan berkurang 30 persen,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat Slamet Riyadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Tugas BPS RW ini sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

    Sedangkan sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk tanaman (komposting) atau makan maggot yang juga memiliki nilai ekonomis.

    “Sebenarnya, sampah itu jika dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomis. Untuk di Jakarta Pusat sampah yang diangkut sekitar 800 hingga 1.000 ton setiap harinya,” ujar Slamet.

    Terkait pengelolaan sampah, Wakil Wali (Wawali) Kota Administrasi Jakarta Pusat Chaidir menghadiri “Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta, Indonesia Bersih” di Kampung Eduwisata Bhinneka, RW 06, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (17/11).

    Kegiatan ini merupakan sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dalam mengelola sampah yang berkelanjutan dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Acara ini digelar serentak di tujuh titik wilayah Provinsi DKI Jakarta.

    Baca juga: Pemprov DKI gandeng KLH wujudkan Jakarta bebas sampah

    Chaidir mengatakan, kegiatan ini merupakan titik awal ataupun pencanangan dimana bersih Jakarta maka bersih seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

    “Kita lihat beberapa rumah sudah cukup baik mengelola sampahnya bahkan RW 06 Kelurahan Kebon Kosong ini menjadi percontohan di Kota Jakarta Pusat serta telah mendapatkan penghargaan di level nasional,” kata Chaidir.

    Chaidir menjelaskan, dalam pengelolaan sampah ini juga sudah bekerjasama dengan CSR dari Pegadaian dan PLN sehingga sampah rumah tangga bisa langsung diserahkan ke bank sampah serta memiliki nilai ekonomisnya yang bisa digunakan sesuai keperluan warga.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • OTP di Atas 90 Persen, Kementerian Pariwisata Apresiasi Ketepatan Waktu Maskapai Udara

    OTP di Atas 90 Persen, Kementerian Pariwisata Apresiasi Ketepatan Waktu Maskapai Udara

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyoroti ketepatan waktu penerbangan maskapai sebagai salah satu preferensi wisatawan dalam memilih maskapai untuk traveling. Salah satu maskapai yang menjadi sorotan adalah Pelita Air.

    Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini mengatakan, Pelita Air sepanjang 2024 berhasil mempertahankan rekor on time performance (OTP) diatas 90% yaitu sebesar 93,49% dengan total penerbangan 4.679 selama triwulan III 2024.

    Data Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menunjukkan maskapai anak perusahaan Pertamina ini memiliki tingkat pembatalan penerbangan sebesar 0,00 persen pada triwulan III 2024.

    Ketepatan waktu penerbangan Pelita Air ini menjadi sorotan karena menjadi dambaan bagi wisatawan. Disebutkan waktu yang tepat jadwal penerbangan menjadi salah satu ukuran bagi kinerja sebuah maskapai penerbangan.

    “Maskapai penerbangan (airlines) yang memiliki tingkat ketepatan waktu yang tinggi (kinerjanya baik) akan meningkatkan preferensi pemakai jasa angkutan udara (wisatawan) dalam menggunakan maskapai penerbangan tersebut untuk traveling,” katanya kepada wartawan, Minggu (17/11/2024).

    Selain ketepatan waktu penerbangan, Made menyoroti beberapa poin penting yang perlu diperhatikan maskapai kepada para wisatawan. 

    Selain ketepatan waktu dan konsistensi jadwal penerbangan, yang paling utama adalah tingkat keselamatan yang baik dan juga pelayanan prima kepada wisatawan, baik saat pre-on-post boarding.

    “Kami berharap sektor pariwisata dapat terus meningkat kedepannya,” ucap Made.

    Berdasarkan data BPS jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada September 2024 mencapai 1,28 juta atau meningkat dibandingkan September 2023 year on year (yoy), sedangkan secara kumulatif Januari-September 2024 mencapai 10,37 juta kunjungan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).

    Sementara itu jumlah perjalanan (pergerakan) wisnus pada Januari-September 2024 mencapai 757,96 juta perjalanan atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pada Januari-September 2023 sebanyak 626,09 juta.

    Data 2023 dari Kementerian Pariwisata menyebutkan, kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 11,68 juta dan perjalanan wisatawan nusantara sebanyak 839,67 juta perjalanan.

    “Tahun 2024 ini, target kunjungan wisman 10,41 hingga 14,3 juta dan 1,25 sampai 1,5 miliar diharapkan dapat tercapai,” harap Made.

    Kementerian Pariwisata menyebut, beberapa destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan menjelang akhir tahun adalah Bali, Puncak Bogor, Bandung, Yogyakarta, Malang Raya dan Banyuwangi.
     

  • Jutaan Kelas Menengah Turun Kasta hingga Disorot Media Asing, Begini Kriterianya

    Jutaan Kelas Menengah Turun Kasta hingga Disorot Media Asing, Begini Kriterianya

    Jakarta –

    Media asal Qatar, Al Jazeera menyoroti jumlah kelas menengah di Indonesia yang terus susut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah turun dari 57,3 juta pada tahun 2019 menjadi 47,8 juta pada tahun 2024 atau menyusut 9,5 juta jiwa.

    Lantas, siapa saja yang termasuk kelas menengah dan bagaimana kriterianya?

    Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti pernah mengatakan kelas menengah di Indonesia didominasi oleh kalangan penduduk usia produktif seperti Gen X 24,77%, Milenial 24,60%, Gen Z 24,12% dan Gen Alpha 12,77%. Sisanya golongan boomers 12,62% dan pre-boomers 1,12%.

    Selain itu, mereka adalah penyumbang utama konsumsi yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jumlah kelas menengah yang sebanyak 47,85 juta jiwa setara dengan 17,3% populasi masyarakat Tanah Air.

    “Kalau kita lihat usia dari penduduk kelas menengah, sekitar 1 dari 3 penduduk kelas menengah itu merupakan generasi Z dan generasi Alpha,” kata Amalia beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (17/11/2024).

    Lebih dari separuh penduduk kelas menengah (62,24%) berpendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi. Sekitar 40,99% penduduk menuju kelas menengah juga berpendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi.

    Mayoritas penduduk kelas menengah (72,89%) tinggal di wilayah perkotaan. Sementara lebih dari separuh penduduk menuju kelas menengah (58,68%) juga tinggal di wilayah perkotaan.

    Dari segi pekerjaan, mayoritas kelas menengah memiliki pekerjaan di sektor formal. Meski begitu, jumlah pekerja di sektor formal pada kelompok kelas menengah mengalami penurunan dari 57,33 juta penduduk pada 2019 menjadi 47,85 juta penduduk pada 2024.

    “Dalam 5 tahun terakhir proporsi pekerja kelas menengah yang berstatus formal mengalami penurunan sedikit,” ujar Amalia.

    Sebagai informasi, ukuran pengelompokan kelas juga didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

    Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Untuk menuju kelas menengah 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

    Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

    (acd/acd)

  • Ratusan rumah pilah sampah untuk jaga lingkungan di Jaksel

    Ratusan rumah pilah sampah untuk jaga lingkungan di Jaksel

    jadi kawasan percontohan pilah sampahJakarta (ANTARA) – Sebanyak 362 rumah memilah sampah dalam kegiatan Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta, di Akademi Kompos, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan untuk menjaga lingkungan setempat.

    “Kawasan ini ada 389 rumah dan sudah 362 rumah yang melaksanakan pilah sampah,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin dalam kegiatan kolaborasi Bersih Sampah di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan ada 10 persen yang belum melaksanakan pilah sampah karena rumahnya kosong dan ada penghuni baru yang belum tersosialisasikan pilah sampah.

    Dia menambahkan, RW 08 Perumahan Bumi Pesanggrahan Mas dan perumahan sekitarnya sudah menerapkan sampah pilah per rumah, pemilahan sampah sudah dijalankan dari rumah ke rumah.

    Sementara, Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup, Ari Sugasri mengatakan, dalam penanganan sampah perlu kolaborasi, karena kuncinya bagaimana bisa menyelesaikan sampah di sumber.

    “Kalau ini (menyelesaikan sampah di sumber) bisa kita lakukan, saya yakin dari Jakarta Selatan ini pasti menyumbang kontribusinya 25 persen,” kata Ari.

    Lalu, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jaksel, Mohamad Amin menambahkan, Jakarta Selatan sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tentu menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan sampah.

    “Jakarta Selatan menghasilkan 1.400 ton sampah per hari dan berhasil mereduksi sampah sebanyak 2.404 ton per tahun, yang dikelola melalui Bidang Pengelolaan Sampah (BPS), Tempat Pengelolaan Sampah Reusable dan Ramah Lingkungan (TPS 3R), Bank Sampah , komposting dan juga maggot,” jelas Amin.

    Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbunan sampah pada 2023 mencapai 38,4 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sampah terkelola nasional baru mencapai 61,62 persen, sisanya 38,38 persen belum terkelola dengan baik.

    Baca juga: Pemprov DKI gandeng KLH wujudkan Jakarta bebas sampah

    Sementara itu, data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, jumlah sampah di Jakarta mencapai 7.500 ton per hari.

    Sampah yang dihasilkan di Jakarta berasal dari berbagai sumber, yaitu: kawasan permukiman, menyumbang 60 persen dari total sampah dan sisanya 29 persen dari dunia usaha dan industri.

    Munjirin mengawali kegiatan Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta dengan meninjau sejumlah rumah warga di Bumi Pesanggrahan Mas yang telah memulai aksi pilah sampah.

    Selanjutnya, dia mengikuti kegiatan Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) secara daring.

    Kegiatan Kolaborasi Bersih Sampah Jakarta dipusatkan di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto dan pihak terkait.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Regulasi Pupuk Dipangkas, Siasat Gapai Swasembada 2028?

    Regulasi Pupuk Dipangkas, Siasat Gapai Swasembada 2028?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan pada Januari 2025. Langkah ini pun disebut bisa membantu Indonesia menuju swasembada pada 2028.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut selama ini program pupuk bersubsidi bermasalah di semua level, mulai dari pendataan, penyaluran, pengawasan, hingga verifikasi dan validasi.

    Sayangnya, kata dia, regulasi yang dibuat untuk mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk subsidi sampai sekarang tak kunjung tercapai. Menurut Khudori, pemerintah harus mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi, selayaknya mengakses subsidi BBM. Dia juga meminta agar pemerintah melakukan pembaruan data terkait penerima pupuk subsidi.

    “Upaya memangkas, mengevaluasi atau menyisir regulasi adalah langkah penting untuk, pertama, menentukan kembali sasaran pupuk bersubsidi,” ujar Khudori kepada Bisnis, Minggu (17/11/2024).

    Kedua, lanjut Khudori, apakah regulasi sudah mendukung pencapaian sasaran. Ketiga, mekanisme evaluasi dan umpan balik. Adapun, dia berharap eksekusi yang berjalan baik bisa mencapai swasembada yang diinginkan pemerintah.

    “Perbaikan regulasi pupuk bersubsidi tentu akan membantu dalam pencapaian swasembada yang ditargetkan. Tetapi pupuk bukan satu-satunya dan bukan segala-galanya,” ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian memandang perlu adanya penentuan kuota dan dukungan basis data agar penyaluran pupuk berjalan efektif.

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Eliza menjelaskan baru hanya 75% petani yang tercatat dan menerima bantuan subsidi pupuk. Sementara itu, lanjut dia, syarat petani mendapatkan subsidi pupuk harus bergabung dengan kelompok tani. Namun, tidak semua petani bergabung dengan kelompok tani.

    “Sehingga faktor tidak ada informasi ke petani tersebut dan petani tidak berminat berkelompok karena belum memahami manfaat bergabung kelompok tani. Kompleks sekali persoalannya,” tutur Eliza kepada Bisnis.

    Maka dari itu, Eliza menyebut perlu dilakukan pembaruan data secara berkala. Dalam hal ini, setiap penyuluh di desa memiliki data petani, termasuk petani yang belum masuk ke kelompok tani. Apalagi, Eliza menerangkan bahwa pupuk merupakan satu faktor produksi yang penting dalam budidaya pertanian.

    “Karena ketepatan waktu pemberian dan tepat takaran pupuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan produksi tanaman,” ujarnya.

    Semakin tepat kandungan unsur hara dalam pupuk, lanjut dia, maka pertumbuhan dan produksi tanaman akan semakin baik. Untuk itu, pemerintah harus membenahi skema penyaluran dengan memastikan penyaluran pupuk tepat waktu.

    “Sebetulnya untuk mencapai swasembada pangan ini semata-mata karena faktor pupuk, ada banyak faktor lainnya dan itu fundamental. Misalnya irigasi dan penggunaan benih yang tinggi produktivitas,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) pada Januari 2025.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari Perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani mengajukan dulu, persetujuan Camat, persetujuan Bupati, persetujuan Gubernur, persetujuan Menteri Perdagangan, persetujuan Menteri Pertanian, persetujuan Menteri Keuangan, rumit,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (17/11/2024).

    Zulhas menjelaskan Perpres tersebut akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (Gapoktan). Sementara itu, kuota pupuk bakal diatur oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

    “[Regulasi] pupuk kita pangkas. SK [Surat Keputusan] Kementan berapa yang diperlukan, langsung [dari] Pupuk Indonesia, langsung Gapoktan, Insya Allah,” terangnya.

    Artinya, jika ada keterlambatan distribusi pupuk ke petani maka jalur pendistribusian hanya terjadi antara di Gapoktan atau produsen, sehingga regulasi pupuk menjadi lebih sederhana.

    “Kalau ada yang salah, Gapoktan yang tanggung jawab ke petani. Kalau Gapoktan yang salah, tanggung jawab kepada manajer area. Kalau manajer yang salah baru Pupuk [Indonesia] yang tanggung jawab. Jadi sederhana, kita sederhanakan,” terangnya.