Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Kemendag Ketar-ketir, Kebijakan Tarif Trump Ancam Ekspor RI

    Kemendag Ketar-ketir, Kebijakan Tarif Trump Ancam Ekspor RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kemenangan Donald Trump yang kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) periode dua menjadi salah satu tantangan geopolitik global, termasuk Indonesia.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa kebijakan luar negeri ‘America First’ yang digaungkan Trump berpotensi berdampak pada perdagangan ekspor Indonesia.

    Pasalnya, Trump mengeluarkan kebijakan perdagangan dengan mengenakan penambahan tarif sebesar 10%-20% terhadap semua barang yang masuk ke AS.

    Dewi menjelaskan kebijakan ini dilakukan sebagai langkah Negara Paman Sam melindungi perekonomian dalam negeri. Selain itu, Dewi menambahkan Trump juga menaikkan tarif impor barang dari China hingga 100%.

    “Dengan kebijakan ini akan ada dampak, baik perdagangan dengan AS maupun China. Di mana, kedua negara ini merupakan mitra utama perdagangan Indonesia,” kata Dewi dalam acara Gambir Trade Talk #17 bertajuk Outlook Perdagangan Luar Negeri Indonesia Tahun 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Kendati demikian, Dewi menuturkan bahwa perdagangan ekspor Indonesia mencatatkan surplus dan tren yang melaju saat periode pertama Trump. Dia pun berharap kebijakan yang dikeluarkan Trump di periode kedua tidak mengganggu laju kinerja ekspor Indonesia.

    “Tentu kita berharap di [periode] Trump kedua tidak terlalu banyak terjadi perubahan terhadap kinerja ekspor kita,” ujarnya.

    Namun, Dewi memperkirakan kebijakan yang dikeluarkan Trump di periode kedua ini akan memicu kenaikan harga.

    “Karena harga-harga jadi mahal tetapi nggak hanya Indonesia, semuanya juga seperti itu. Hanya kan dengan adanya penambahan tarif lagi buat China mudah-mudahan kita bisa ambil peluang ini,” pungkasnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Oktober 2024 mencapai US$217,24 miliar atau naik 1,33% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$204,21 miliar juga naik 1,48%.

    BPS mengungkap, sebagian besar komoditas dengan nilai ekspor nonmigas mengalami peningkatan pada Oktober 2024. Di mana, peningkatan terbesar pada lemak dan minyak hewani/nabati sebesar US$1.046,5 juta atau sebesar 52,67%. Sementara yang mengalami penurunan adalah logam mulia dan perhiasan/permata sebesar US$102,0 juta atau 14,46%.

  • Kemendag Targetkan Ekspor Tumbuh 7,1% pada 2025, Lebih Tinggi dari 2024

    Kemendag Targetkan Ekspor Tumbuh 7,1% pada 2025, Lebih Tinggi dari 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan pada 2025 ekspor dapat tumbuh 7,1%. Adapun tahun ini diproyeksikan nilai ekspor tumbuh 5,06%.

    Kemendag memasang target ekspor yang tinggi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sebesar 8% pada 2029 mendatang.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penghitungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian sebesar 8%.

    Mengacu kalkulasi yang dihitung Kemendag, pemerintah akan menggenjot pertumbuhan ekspor dengan tren terus melaju. 

    “Jadi antara 7,1%–9,64% [target pertumbuhan ekspor]. Ini suatu target yang luar biasa,” kata Dewi dalam acara Gambir Trade Talk #17 bertajuk Outlook Perdagangan Luar Negeri Indonesia Tahun 2025, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Pada tahun pertama, Kemendag menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 7,10% pada 2025 dengan nilai ekspornya mencapai US$294,45 miliar. Adapun pada periode ini, target pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,06%.

    Kemudian pada 2026, Kemendag menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 7,09%, sedikit menurun dibandingkan targetkan tahun depan. Namun dari sisi nominal, nilai ekspor pada 2026 ditargetkan mencapai US$315,31 miliar. Pada periode ini, pemerintah sendiri menargetkan ekonomi mampu tumbuh di level 5,79%.

    Kemendag kembali menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 7,89% dengan nilai US$340,2 miliar pada 2027. Perlu diketahu, pada 2027, target pertumbuhan ekonomi berada di level 6,53%.

    Selanjutnya, sebesar 8,77% dengan nilai ekspor US$370,04 miliar pada 2028. Pada periode ini, target pertumbuhan ekonomi adalah 7,26%. Serta, pertumbuhan ekspor ditargetkan melambung hingga 9,64% dengan nilai US$405,69 miliar pada 2029, di mana target pertumbuhan ekonomi di level 8%.

    “Jadi mendukung pertumbuhan ekonomi 5,06% sampai di akhir periode 2029 mencapai 8% dengan target pertumbuhan ekspor 9,64%,” jelasnya.

    Jika menengok kinerja ekspor, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Oktober 2024 mencapai US$217,24 miliar atau naik 1,33% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$204,21 miliar juga naik 1,48%.

    BPS mengungkap, sebagian besar komoditas dengan nilai ekspor nonmigas mengalami peningkatan pada Oktober 2024.

    Di mana, peningkatan terbesar pada lemak dan minyak hewani/nabati sebesar US$1.046,5 juta atau sebesar 52,67%. Sementara yang mengalami penurunan adalah logam mulia dan perhiasan/permata sebesar US$102,0 juta atau 14,46%.

    Berkaca dari kinerja ekspor perdagangan yang membaik, Dewi optimistis neraca perdagangan hingga akhir tahun masih menorehkan surplus.

    “Kami optimis bahwa di akhir 2024 target neraca perdagangan surplus tetap tercapai dan juga masih terjadi peningkatan ekspor,” pungkasnya.

  • Kombinasi media solusi efektif warga beralih ke transportasi publik

    Kombinasi media solusi efektif warga beralih ke transportasi publik

    media memiliki kemampuan dalam mengubah perilaku masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dalam debat terakhir calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta membahas gagasan untuk mengatasi persoalan kemacetan di DKI Jakarta yang selama ini memang menjadi dilema yang seolah-olah tiada akhir.

    Kemacetan masih menjadi pemandangan sehari-hari di DKI Jakarta meski pada sisi lain transportasi publik mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, kereta komuter terus diperkuat baik dari sisi kuantitas (jumlah armada) maupun sisi kualitas (pelayanan).

    Upaya perbaikan ini tidak hanya dilakukan operator saja, tetapi juga pada tataran eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dalam bentuk prasarana untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), trotoar, halte bus, akses transportasi publik, dan sebagainya.

    Namun untuk mengajak warga berpindah menggunakan transportasi publik sepenuhnya bukan perkara yang mudah. Data Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023, pengguna transportasi publik di Jakarta sekitar empat juta orang (18,86 persen) dari 21,75 juta orang yang melakukan perjalanan.

    Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 60 persen pelaku perjalanan menggunakan transportasi publik pada tahun 2030, seiring dengan penambahan layanan sejumlah transportasi publik.

    Bahkan untuk menangani kemacetan Pemprov DKI Jakarta harus menggelontorkan anggaran (APBD) pada 2024 hingga Rp6,9 triliun untuk berbagai pos, mayoritas terbesar sekitar Rp4,9 triliun untuk subsidi LRT, MRT, dan Transjakarta agar tarif tetap terjangkau dan menarik masyarakat.

    Sedangkan lainnya dipakai untuk peningkatan pelayanan pejalan kaki, pengendalian lalu lintas, pengadaan rambu, dan juga penertiban parkir liar yang selama ini menjadi penyumbang kemacetan.

    Pembenahan sarana dan prasarana transportasi publik bahkan menjadikannya saling terintegrasi tentunya membuat semakin nyaman bagi penggunaannya. Namun untuk menyampaikan kepada pengguna kendaraan pribadi agar bisa beralih menggunakan transportasi publik tentunya membutuhkan edukasi secara terus menerus.

    Kesiapan dalam berargumentasi dan sikap kritis menjadi strategi untuk mengajak pengguna kendaraan pribadi yang mayoritas merupakan kelompok mapan dan berpendidikan tinggi agar bisa tergerak untuk menggunakan transportasi umum.

    Struktur pendidikan pekerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan 30 persen tamatan SD/SMP, 50 persen tamatan SMA/SMK, dan 20 persen tamatan perguruan tinggi. Artinya terdapat 70 persen yang memiliki kemampuan untuk memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu yang menjadi sasaran untuk edukasi.

    Peran media

    Di era digital sekarang ini, pengambil kebijakan bisa menempuh dua strategi untuk mengajak masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik yakni melalui media arus utama (radio, televisi, dan media online) dan juga media sosial.

    Seperti diutarakan pengajar Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Aminah Swarnawati Ruzbar, M.Si dengan mengombinasikan media arus utama dengan media sosial bisa menjadi sangat kuat (powerful) untuk mengubah perilaku masyarakat.

    Aminah membeberkan media memiliki kemampuan dalam mengubah perilaku masyarakat namun hal itu sangat tergantung dengan konten yang akan disampaikan mengacu kepada tingkat pendidikan dan budaya dari khalayak yang akan dituju.

    Khalayak sasaran yang masih menggunakan transportasi pribadi harus diyakinkan bahwasanya transportasi publik saat ini jauh lebih nyaman, tepat waktu, dan yang lebih penting jaminan keamanan.

    Jaminan keamanan menjadi faktor yang krusial sebagai contoh apabila terjadi kasus kriminal di dalam transportasi publik maka operator berkewajiban menyampaikan persoalan tersebut kepada masyarakat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sampaikan latarbelakang kejadian dan penanganan atas kejadian tersebut.

    Terakhir dan yang paling penting bagaimana kebijakan selanjutnya dari operator untuk mencegah agar peristiwa kriminal itu tidak lagi terjadi dan sampaikan juga tahapan-tahapan untuk meningkatkan kenyamanan kepada pengguna.

    Seperti beberapa waktu lalu Transjakarta pernah menempatkan anggota TNI di halte bus untuk mencegah terjadinya aksi pelecehan seksual yang menimpa penumpang perempuan. Hal itu lantas dibarengi dengan pernyataan manajemen Transjakarta yang akan menindak tegas terhadap pelaku pelecehan tersebut.

    Media sosial

    Salah satu dari fungsi media massa adalah memberikan edukasi kepada khalayak termasuk untuk memberikan kesadaran untuk beralih menggunakan transportasi publik. Lantas bagaimana dengan fungsi dari media sosial. Apakah juga efektif untuk mengubah perilaku?

    Literatur menyebutkan mayoritas kota besar di dunia kerap memakai media sosial untuk membangun citra kota (city branding) atas inovasi dan pelayanan yang diberikan terhadap warganya.

    Sebagai contoh pemakaian media sosial untuk memudahkan warga mendapatkan info perjalanan berupa transportasi apa saja yang bisa digunakan untuk menuju lokasi yang diinginkan.

    Informasi yang disampaikan juga dapat dikendalikan apabila terjadi perubahan. Pengguna transportasi bisa dengan mudah mengetahui informasi baru yang diterima dari pihak kedua atau ketiga tentang kondisi transportasi di Jakarta.

    Sebagai contoh Transjakarta yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dengan pelanggannya. Media sosial yang dikembangkannya bisa dipakai untuk menanyakan informasi terkait dengan rute dan jadwal perjalanan.

    Dengan demikian pengguna yang akan menuju ke lokasi yang diinginkan dapat memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus berinteraksi dengan orang lain sehingga sangat membantu dari segi privasi.

    Transportasi publik juga bisa memanfaatkan layanan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada pelanggannya terkait produk, layanan, promosi, studi, survei, termasuk berita, perkembangan terbaru, dan acara.

    Pada acara-acara tertentu transportasi publik juga kerap menyampaikan informasi terkait perpanjangan waktu layanan termasuk mengubah rute-rute untuk memudahkan pelanggannya.

    Dengan demikian untuk menjaring para pengguna kendaraan pribadi baik roda dua atau empat agar dengan “sukarela” memakai transportasi publik ke tempatnya bekerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta haruslah menggunakan kombinasi kedua media tersebut.

    Media arus utama menyampaikan hal-hal terbaru dari pengembangan transportasi publik yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi penggunanya untuk menuju tempat bekerja. Sedangkan media sosial lebih sebagai pemandu keseharian dari para komuter ini seperti terkait rute yang harus ditempuh termasuk biaya yang harus disiapkan.

    Dengan memperlihatkan layanan yang kian nyaman dan aman yang dibuktikan langsung dengan kesiapan di lapangan bukan tidak mungkin penggunaan kendaraan pribadi bisa terus ditekan.

    Kesadaran masyarakat juga meningkat, saat mengetahui dampak kemacetan itu sangat besar dari tenaga yang terkuras, hilangnya waktu dan stres yang timbul bisa terbawa sampai di rumah.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Daftar 10 ‘Beban’ Tambahan Mulai 2025: PPN 12%, BPJS, hingga Tapera

    Daftar 10 ‘Beban’ Tambahan Mulai 2025: PPN 12%, BPJS, hingga Tapera

    Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran masyarakat soal potensi kenaikan pengeluaran pada tahun bukan isapan jempol belaka. Pasalnya terdapat peluang kenaikan sejumlah komponen dan tambahan pungutan pada 2025, yang akan memengaruhi belanja masyarakat.

    Wacana pajak pertambahan nilai alias PPN naik jadi 12% menjadi isu panas belakangan, karena dianggap berlaku saat daya beli masyarakat tidak prima. Kenaikan harga barang-barang menjadi dampak kenaikan PPN 12% yang paling dikhawatirkan masyarakat.

    Rencana kenaikan pajak itu pun menyeruak tidak lama setelah ramainya isu pembatasan subsidi tarif kereta rel listrik (KRL). Pemerintah ingin memberlakukan subsidi KRL berbasis NIK atau nomor induk kependudukan (NIK), karena menganggap banyak masyarakat mampu yang menggunakan KRL—meskipun merupakan transportasi umum atau bisa digunakan siapapun.

    Rentetan tambahan pungutan dan iuran itu juga berseliweran di tengah penurunan jumlah kelas menengah Indonesia, yang menurut sejumlah pakar perlu menjadi perhatian. Pasalnya, kelas menengah (middle class) menjadi kelompok penting bagi perekonomian Indonesia, yang separuh produk domestik brutonya (PDB) berasal dari konsumsi.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah kelas menengah berkurang 9,48 juta orang. Mereka ‘turun kasta’ menjadi kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class).

    Berkurangnya jumlah kelas menengah dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Tanah Air, terutama dari sisi konsumsi. Adanya risiko tambahan beban belanja juga menimbulkan di kalangan kelas menengah, karena kenaikan upah belum terlihat besarannya.

    Bisnis menghimpun setidaknya 10 pungutan yang berpotensi naik atau bertambah pada 2025. Artinya, kurang dari dua bulan lagi, masyarakat perlu bersiap untuk membayar berbagai kewajiban tersebut apabila jadi berlaku.

    Lantas, apa saja pungutan yang berpotensi naik tahun depan?

    1. PPN Naik jadi 12%

    Pemerintah telah merencanakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025. Dari besarannya, tarif pajak itu mengalami kenaikan 9,09%.

    Sebelumnya terdapat sinyal penundaan kenaikan tarif tersebut karena pemerintah belum memperhitungkan PPN 12% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berkali-kali, otoritas terkait menyebutkan bahwa nasib tarif PPN berada di tangan Prabowo.

    Usai Prabowo menduduki kursi RI 1, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal di hadapan Komisi XI DPR, bahwa tidak akan melakukan penundaan implementasi tarif PPN 12% pada 2025.

    “Jadi kami di sini sudah dibahas dengan bapak ibu sekalian sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa [jalankan],” ujarnya dalam Raker bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

    2. Tapera

    Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) membuat masyarakat harus membayar simpanan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta. Kini Tapera masih berlaku untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pengalihan dari program Tabungan Perumahan (Taperum).

    Implementasi Tapera secara luas berlaku paling lambat 2027, mencakup seluruh pekerja, yaitu pekerja swasta dan pekerja lepas. Masih terdapat kemungkinan tabungan tersebut tidak akan diterapkan tahun depan, tetapi pemerintah memiliki rencana untuk melakukan perluasan secara bertahap.

    Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut.

    3. Iuran BPJS Kesehatan

    Terdapat wacana iuran BPJS Kesehatan direncanakan naik pada tahun depan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pun telah memberikan gambaran bahwa perubahan tarif mungkin baru akan ditetapkan pada pertengahan 2025.

    Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tarif baru untuk iuran, paket manfaat, dan harga layanan diperkirakan akan mulai berlaku pada 1 Juli 2025.

    Saat ini, iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 adalah Rp150.000, Kelas 2 sejumlah Rp100.000 dan Kelas 3 senilai Rp35.000 setelah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp7.000.

    4. Uang Kuliah Tunggal (UKT)

    Muncul pula wacana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Sebelumnya, Nadiem Makarim—kala itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi—berencana mengerek naik UKT pada tahun ini.

    Pada akhirnya, Nadiem mengaku akan melakukan evaluasi dan mengkaji ulang kenaikan UKT yang menjadi keresahan masyarakat. Batalnya kenaikan UKT tersebut juga mempertimbangkan semua aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, keluarga, dan masyarakat.

    Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat adanya kenaikan biaya pendidikan, termasuk UKT pada Tahun Ajaran Baru 2024/2025.

    “Secara umum biaya kenaikan biaya perguruan tinggi pada bulan Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46%. Salah satu contohnya adalah kenaikan UKT-nya. Dalam hal ini BPS tidak mencatat lebih rinci lagi untuk biaya perguruan tinggi,” jelas Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (2/9/2024).

    5. Tarif Cukai

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyampaikan meski tidak ada kenaikan tarif cukai, sejauh ini pemerintah baru merencanakan penyesuain harga jual rokok di level industri.

    “Tentunya nanti akan kami review dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah,” ungkapnya kepada Wartawan, Senin (23/9/2024).

    Artinya, meski tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), tetapi pemerintah akan mendorong industri melakukan penyesuain harga jual eceran.

    Pemerintah juga berencana menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) atau cukai minuman manis pada 2025.

  • Mendagri tekankan kesiapan pemda sukseskan pilkada dan libur Nataru

    Mendagri tekankan kesiapan pemda sukseskan pilkada dan libur Nataru

    “Pilkada Serentak pertama kali seluruh Indonesia, semua daerah kecuali Gubernur DIY dan Wali Kota di Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu. Tapi semua daerah melakukan Pilkada semua terdampak dan ini terjadi mobilisasi, dan tanggal 27 November hari Rab

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah (pemda) menghadapi dua agenda besar dalam waktu dekat, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dan libur Natal dan Tahun Baru.

    “Pilkada Serentak pertama kali seluruh Indonesia, semua daerah kecuali Gubernur DIY dan Wali Kota di Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu. Tapi semua daerah melakukan Pilkada semua terdampak dan ini terjadi mobilisasi, dan tanggal 27 November hari Rabu depan itu adalah hari libur nasional,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengingatkan pemda untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat selama masa kampanye hingga proses pemungutan suara.

    Tito menekankan pentingnya memastikan ketersediaan logistik agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat mengganggu stabilitas. “Jadi jangan sampai terjadi kelangkaan stok,” tegasnya.

    Setelah pelaksanaan pilkada, Ia meminta pemda untuk mewaspadai dampak dari libur panjang Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat.

    “Setelah Pilkada nanti ada Natal dan Tahun Baru, bulan depan liburnya cukup panjang. Masyarakat akan berlibur juga, ini perlu kita antisipasi juga,” tambah dia.

    Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan inflasi pada November cenderung meningkat dibandingkan Oktober.

    Berdasarkan data historis, inflasi November 2023 month-to-month mencapai 0,38 persen, naik dari 0,17 persen di Oktober.

    Tren serupa juga terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga perlunya kewaspadaan dalam mengelola inflasi di tingkat daerah.

    “Di tahun 2023 yang menjadi penyumbang inflasi bulan November adalah cabai merah, cabai rawit, juga bawang merah dan tarif angkutan udara,” pungkas Winny.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenperin Beberkan Jurus Genjot Kontribusi Industri Manufaktur

    Kemenperin Beberkan Jurus Genjot Kontribusi Industri Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap tantangan dibalik tren kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) yakni arus produk manufaktur impor yang menekan produk lokal.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya tengah berupaya memperketat regulasi impor guna mendukung industri dalam negeri agar dapat tumbuh lebih optimal.

    “Upaya kami adalah termasuk mempercepat inovasi dan terus meningkatkan efisiensi produksi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Agus, dikutip Senin (18/11/2024).

    Untuk diketahui, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB triwulan III/2024 mencapai 19,02% (year-on-year/yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 18,52% yoy.

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi industri pengolahan terhadap PDB pada 2014 sebesar 21,28%, turun drastis dari tahun sebelumnya dengan sumbangsih 23,6% atau Rp2.152,6 triliun dari total PDB Rp9.084 triliun pada 2013. 

    Penurunan terus terjadi hingga 2023, di mana kontribusi manufaktur berada di angka 18,67% atau Rp3.900 triliun dari total PDB atas harga berlaku mencapai Rp20.892 triliun.

    Proporsi manufaktur terhadap PDB 2023 memang mengalami kenaikan dibandingkan 2022 yang berkontribusi 18,34%, tetapi masih lebih rendah dari porsi manufaktur tahun 2021 sebesar 19,25%.

    Menperin Agus meyakini peningkatan kontribusi sektor industri dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Presiden Pabowo Subianto sebesar 8% dalam lima tahun ke depan.

    “Kemenperin akan melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya alam sebagai bagian dari upaya pengembangan industri strategis nasional,” tuturnya.

    Senada, Inspektur Jenderal Kemenperin, M. Rum menerangkan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk mempertajam pengawasan kebijakan Kemenperin pada 2025.

    Pada tahun 2025-2029, arah kebijakan industrialisasi difokuskan untuk melakukan penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas produk industri dengan target peranan industri sebesar 21,9%. 

    “Selain itu, penguatan struktur dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi, yang meliputi riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi regulasi, dan pembiayaan yang didukung investasi di sektor prioritas,” ujarnya.

  • Ekonom Ramal The Fed Pangkas Suku Bunga 50 Bps Tahun Depan

    Ekonom Ramal The Fed Pangkas Suku Bunga 50 Bps Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 50 basis points (bps) pada 2025.

    Hal itu sejalan dengan ekspektasi pasar usai persamuhan Federal Open Market Committee (FOMC) edisi November, yang menurunkan Fed Fund Rate (FFR) ke level 4,5%–4,75%. Namun, laju penurunan FFR diproyeksi melambat pada Desember.

    “Probability untuk nanti Desember turun saat ini sekitar 50%-60% dan tahun depan mungkin [FFR dipangkas] sekitar 50 bps,” katanya dalam forum Wealth Wisdom 2024 di Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Dalam paparan Josua, potensi adanya pelambatan ataupun jeda dalam pemangkasan suku bunga tersebut tak lain karena pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell terkait pendekatan yang fleksibel dan berbasis data dalam penyesuaian suku bunga.

    Kekuatan ekonomi atau progres inflasi yang lemah dinilai dapat memperlambat pemotongan FFR, sementara pelemahan pasar tenaga kerja atau penurunan inflasi yang lebih cepat berpotensi mendorong kebijakan yang lebih agresif.

    Sebelumnya, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed juga tak luput dari perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae meyakini bahwa pemotongan FFR pada 2025 akan berdampak positif terhadap likuiditas perbankan dalam negeri.

    “Bagi perbankan Indonesia, penurunan FFR yang diikuti dengan penyesuaian BI Rate [suku bunga acuan Bank Indonesia] akan berdampak pada turunnya cost of fund [biaya dana] bank,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (17/11/2024).

    Menurutnya, penurunan biaya dana akan berdampak positif pada profitabilitas bank, sehingga ruang penurunan suku bunga kredit akan lebih terbuka. Hal ini kemudian akan mengakselerasi pertumbuhan kredit.

    Meskipun demikian, Dian meminta agar bank tetap memperhatikan dinamika politik dan ekonomi global dalam menyusun strategi dan rencana bisnis bank untuk tahun depan.

    Dia melihat bahwa pergantian kepala pemerintahan dari Joe Biden yang berlatar belakang Partai Demokrat kepada Trump (Partai Republik) akan berpengaruh terhadap orientasi ekonomi AS, yang pada gilirannya berdampak ke Tanah Air.

  • BPS: Standar Hidup Layak 2024 di Indonesia Rp1,02 Juta per Bulan

    BPS: Standar Hidup Layak 2024 di Indonesia Rp1,02 Juta per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan standar hidup layak di Indonesia meningkat menjadi Rp12,34 juta atau sekitar Rp1,02 juta per bulan pada 2024.

    “Capaian ini meningkat sebesar 442 ribu rupiah atau 3,71 dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,61% per tahun,” ungkap laporan data BPS, dikutip Senin (18/11/2024)

    Dalam data BPS, standar hidup layak yang digambarkan dengan pengeluaran riil per kapita Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 2020. Pada 2020, rata-rata pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp11,01 juta per tahun atau Rp917,5 ribu per bulan.

    Berdasarkan wilayah, Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki pengeluaran riil per kapita tertinggi yakni Rp19,95 juta per tahun atau sekitar Rp1,66 juta per bulan.

    Sementara itu, Provinsi Papua Pegunungan berada di posisi terendah dengan pengeluaran riil per kapita sebesar Rp5,71 juta per tahun atau sekitar Rp475 ribu per bulan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39.

    BPS mengungkapkan pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Salah satunya, Umur Harapan Hidup (UHH) tercatat sebesar 74,15 tahun pada tahun ini.

    “UHH tahun 2024 meningkat 0,22 tahun atau 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,25 persen per tahun,” kata Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dikutip Senin (18/11/2024).

    Adapun, selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,78 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26% per tahun.

    Sementara itu, standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Indonesia mencapai Rp 12,34 juta per tahun.

    Capaian ini meningkat Rp 442.000 atau 3,71% dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,61% per tahun.

    Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.

    Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Indonesia rata-rata meningkat 0,44% per tahun, sementara RLS meningkat 1,07% per tahun.

    HLS pada 2024, meningkat 0,06 tahun atau 0,46% dibandingkan tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,43%. Sementara itu, RLS pada 2024 meningkat 0,08 tahun atau 0,91% dibandingkan 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 1,13%.

    (haa/haa)

  • PPN 12% di 2025, Biaya Bangun Infrastruktur Jadi Lebih Mahal

    PPN 12% di 2025, Biaya Bangun Infrastruktur Jadi Lebih Mahal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2025 menjadi sebesar 12% akan berpengaruh pada biaya pembangunan infrastruktur.

    Meski begitu, ia menekankan, belum ada perhitungan secara pasti potensi kenaikan biaya pembangunan infrastruktur, termasuk perhitungan anggarannya untuk tahun depan.

    “Ya, pasti akan berefek. Pasti akan ada eskalasi harganya dan seterusnya. Tapi itu nantilah, belum, kan kita harus bicara dengan para stakeholder terkait ya. Pasti akan ada,” kata Dody di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Dody mengaku akan memitigasi potensi kenaikan biaya pembangunan infrastruktur itu dengan merelokasi anggaran di kementeriannya. Sebagaimana diketahui, anggaran Kementerian PU 2025 telah didesain senilai Rp 116,23 triliun saat masih menyandang nomenklatur Kementerian PUPR.

    “Nanti tinggal merelokasi anggaran kanan-kiri saja,” ucap Dody.

    “Karena itu sekarang anggaran 2025 kan sudah diketok 2024. Tapi kan fokusnya sedikit berubah karena kan sekarang lebih kepada bagaimana anggaran 2025 ini bisa menjadi cikal bakal untuk bisa sukseskan Asta Cita Pak Presiden Prabowo, utamanya untuk ketahanan pangan, air, energi itu aja,” tegasnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah mengungkapkan penerapan tarif PPN sebesar 12% pada 2025 sudah melalui pembahasan yang panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semua indikator sudah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

    “Bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannnya,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Rabu (13/11/2024)

    Penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% pada 2022 dan kemudian menjadi 12% pada 2025.

    Sri Mulyani berkomitmen agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan seksama, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dan tidak menimbulkan kegaduhan.

    Meskipun patut disadari, ekonomi Indonesia saat ini tengah mengalami tekanan, tercermin dari tingkat konsumsi masyarakat yang terus melambat hingga kuartal III-2024.

    Tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2024, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91%, lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

    Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,11% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saya setuju bahwa kita perlu banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya walaupun kita buat policy tentang pajak termasuk PPN bukannya membabi buta atau tidak punya afirmasi atau perhatian pada sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, bahkan makanan pokok waktu itu debatnya panjang di sini,” tegasnya.

    (arj/mij)

  • Harga Daging Ayam Naik di 195 Wilayah, Kementan: Masih Aman

    Harga Daging Ayam Naik di 195 Wilayah, Kementan: Masih Aman

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan kenaikan harga daging ayam ras masih dalam tahap aman. Sebab, Kementan menilai kenaikan harga tersebut masih di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 40.000/kg.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga daging ayam pada minggu kedua November 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,68% dibandingkan dengan Oktober 2024. Sejalan dengan itu, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga daging ayam ras bertambah menjadi 195 wilayah dengan rata-rata harga daging ayam sebesar Rp 37.684/kg.

    Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan produksi daging ayam ras saat ini dari Januari hingga Desember 2024 mencapai 3,8 juta ton. Sementara, kebutuhan daging ayam ras pada 2024 mencapai 3,7 juta ton. Hal ini berarti produksi daging ayam ras masih surplus.

    “Produksi untuk daging ayam ras sebesar 3,8 juta ton kemudian kebutuhannya ada 3,7 ton. Artinya neraca kumulatif untuk saat ini masih ada 249 ribu ton,” kata Andi dalam Rapat Koordinasi Inflasi 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (18/11/2024).

    Dia pun mengakui memang ada kenaikan harga daging ayam ras. Namun, dia menilai kenaikan tersebut masih dalam tahap aman lantaran masih di bawa HAP yang ditetapkan pemerintah. Meski begitu, pihaknya tetap mengantisipasi agar kenaikan harga daging ayam ras tidak melampaui HAP.

    “Memang tadi disampaikan oleh Ibu Deputi (Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Rinna Syawal) bahwa ada kenaikan, tapi sepanjang itu memang masih dalam kategori di bawah HAP ya, memang masih menganggap bahwa itu aman saja. Tapi, perlu dicermati mengantisipasi apa yang harus kita lakukan tidak terjadi kenaikan yakni signifikan tentunya melampaui HAP,” jelas Andi.

    Adapun beberapa upaya stabilisasi produksi serta harga daging ayam ras telah dilakukan. Di antaranya, konsolidasi Champion pada anak ayam ras terintegrasi di daerah sektor produksi untuk intervensi pasokan daging ayam ras ke daerah yang pasokan daging ayam defisit.

    Kemudian, pihaknya juga telah mengurangi disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen dengan optimalisasi penyerapan dan pemotongan ayam hidup di Rumah Potong Hewan Unggas serta pemangkasan saluran distribusi melalui optimalisasi rantai dingin.

    (kil/kil)