Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Ekonomi Indonesia Tetap Solid di Tengah Dinamika Global, Sektor Ini Bakal Positif – Page 3

    Ekonomi Indonesia Tetap Solid di Tengah Dinamika Global, Sektor Ini Bakal Positif – Page 3

    Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan optimistis Indonesia masih bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 5,1 persen pada 2024.

    Ferry mengatakan, pemerintah terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja APBN, yang secara tren bakal meroket di kuartal IV. Sehingga ekonomi nasional bisa tumbuh 5,2-5,3 persen pada triwulan akhir tahun ini. 

    “Kita masih upaya terus, APBN masih ada dua bulan. (Penyaluran) KUR (Kredit Usaha Rakyat) juga tetap kita dorong. Jadi bisa 5,1 persen (full year 2024). Memang secara siklus juga APBN tinggi di triwulan IV,” kata Ferry di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Keyakinan itu juga dipupuk berkat adanya sejumlah keringanan yang diberikan pemerintah. Semisal penerapan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen pada September-Desember 2024, untuk pembelian rumah.

    “Kenapa PPN DTP Perumahan itu kita balikin lagi dari 50 persen di awal semester II ke 100 persen di September-Desember. Untuk mengantisipasi itu sebenarnya, daya beli, kita butuh stimulus. Itu bagian dari upaya kita untuk itu, menjaga antisipasi siklus-siklus tadi,” bebernya. 

    Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2024 berada di bawah 5 persen, yakni sekitar 4,95 persen. 

    Angka tersebut mengacu pada besaran produk domestik bruto (PDB) pada kuartal III 2024. PDB atas harga berlaku sebesar Rp 5.638,9 triliun dan PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.279,6 triliun.

    Sementara, secara kuartalan (QtQ) pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2024 tumbuh 1,50 persen. Sehingga secara kumulatif pada Januari-September 2024,  ekonomi tumbuh sebesar 5,03 persen.

     

     

     

  • Gubernur BI Sebut Penurunan Suku Bunga The Fed Bakal Terbatas, 50 Bps pada 2025

    Gubernur BI Sebut Penurunan Suku Bunga The Fed Bakal Terbatas, 50 Bps pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan bank sentral AS Federal Reserve atau The Fed masih akan melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 25 bps pada Desember 2024 dan 50 bps sepanjang 2025 mendatang.

    Perry menuturkan penurunan tersebut akan lebih terbatas pada tahun depan, sejalan dengan laju penurunan inflasi AS yang juga akan berjalan lebih lambat.

    “Untuk tahun depan dari semula kami perkirakan empat kali [The Fed pangkas suku bunga], hanya akan turun 50 bps tahun depan turun dua kali masing-masing 25 bps,” ungkapnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (20/11/2024).

    Sebelumnya dalam RDG bulan lalu—sebelum Pilpres AS dan sebelum Donald Trump dinyatakan menang—Perry meyakini The Fed akan memangkas Fed Fund Rate (FFR) sebanyak empat kali sepanjang tahun depan dengan total 100 bps.

    Usai kemenangan Trump, Perry bersama jajaran deputi terus memantau perkembangan politik AS karena terdapat risiko global yang semakin tinggi dengan adanya potensi fragmentasi perdagangan.

    Pasalnya, Trump akan menjalankan kebijakan inward looking atau mementingkan kepentingan ekonomi domestik. Termasuk di dalamnya penerapan tarif perdagangan yang tinggi dan kebijakan imigrasi yang ketat.

    Alhasil hal tersebut akan berdampak pada risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi di banyak negara termasuk China dan Eropa.

    Lebih jauh lagi, kondisi tersebut berpotensi akan kembali meningkatkan inflasi dunia.

    Di sisi lain, Perry mengungkapkan perubahan politik di AS tersebut telah berdampak pada menguatnya mata uang dolar AS secara luas dan berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan portfolio kembali ke AS.

    Tak heran, negara maju lainnya maupun negara berkembang mengalami pelemahan nilai tukar, termasuk Indonesia.

    Adapun, The Fed dikabarkan tengah dilanda kegalauan dalam memutuskan FFR pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) 17—18 Desember 2024 mendatang.

    Melansir dari Reuters, The Fed belum dapat memastikan seberapa jauh suku bunga acuan tersebut akan diturunkan pada Desember.

    Presiden Fed Kansas City Jeffrey Schmid kepada Omaha Chamber of Commerce pada Selasa (19/11/2024), mengatakan saat ini memang progres inflasi yang mengarah ke target 2% menandakan waktunya untuk memangkas suku bunga.

    Meski demikian, dirinya menilai The Fed masih harus melihat seberapa jauh suku bunga akan turun atau di mana suku bunga akhirnya akan stabil.

  • Harga Mobil Baru Makin Mahal, Mobil Bekas Jadi Pilihan

    Harga Mobil Baru Makin Mahal, Mobil Bekas Jadi Pilihan

    Jakarta –

    Penjualan mobil baru tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya, bahkan cenderung menciut. Di sisi lain mobil bekas makin diminati masyarakat Indonesia.

    Salah satu faktor yang bikin mobil baru tidak melonjak signifikan lantaran pendapatan per kapita rata-rata orang Indonesia tidak dapat mengejar kenaikan harga mobil baru.

    “Karena harga mobil di Indonesia ini cukup mahal untuk income per kapita Indonesia,” kata CEO PT Autopedia Sukses Lestari Tbk Jany Chandra di Program Autobizz CNBC Indonesia.

    Peneliti senior dari LPEM FEB UI Riyanto menjelaskan, misalnya harga untuk model Low Multi Purpose Vehicles (MPV). Salah satu model yang paling laris penjualannya di Indonesia.

    “Kenaikan harga mobil periode 2013-2022, misalnya kita ambil MPV entry low per tahun sudah 7 persenan, lebih besar dari rata-rata inflasi kita. Jadi ini masalahnya,” kata Riyanto saat diskusi Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil di Gedung Kementerian Perindustrian, beberapa waktu yang lalu.

    “Pendapatan per kapita kelompok ini dulu gap-nya kecil, misalnya harga Rp 167 juta, pendapatan per kapitanya Rp 155 juta. Kan kecil gap-nya, tapi sekarang pendapatan per kapitanya Rp 218 juta, harga mobilnya Rp 255 juta. Jadi makin lebar,” tambahnya lagi.

    Mobil bekas makin diminati, kenyataan ini juga diamini Jany Chandra. Setahun mereka bisa menjual lebih dari 100 ribu unit mobil dan motor bekas. Pihaknya memanfaatkan tren ini untuk memperluas pangsa pasar dengan membuka jaringan lebih banyak.

    “Mobil barunya agak nunggu, karena mobil baru naik terus kan. Dari sisi mobil bekasnya kami tumbuh signifikan,” kata Jany.

    “Tahun ini saja dari Maret tahun lalu baru ada satu showroom, saat ini sudah ada 16, dalam 19 bulan. Tiga dalam tahap konstruksi,” jelas Jany.

    Pasar mobil Indonesia menunjukkan stagnasi pada level penjualan sekitar satu jutaan per tahunnya, padahal rasio kepemilikan mobil masih sekitar 99 mobil per 1.000 penduduk.

    Penjualan mobil tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 1.229.811 unit kemudian terus merosot di tahun berikutnya namun tetap berada di level satu jutaan.

    Pendapat per kapita yang naik tipis tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara lima persen dalam kurun waktu periode 2015-2022. Ini menjadi salah satu penyebab penjualan mobil di Indonesia stagnan di level satu juta unit.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% pada 2023. Capaian itu membuat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia mencapai Rp 75 juta atau US$ 4.919,7 sepanjang 2023.

    Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menjelaskan komponen pajak saat ini bisa 40 persen.

    “Harga mobil ini juga diskusi dengan Pemda, karena BBNKB itu menjadi isu, itu yang membuat harga mobil ini luar biasa mahal, karena bila ditotal bisa lebih dari 30-40 persen itu adalah bentuk pajak,” tambah dia.

    “Namun mereka tidak mau kehilangan karena rata-rata pemerintah provinsi 60-80 persen PAD-nya dari pajak kendaraan bermotor,” sambungnya lagi.

    Belum lagi tahun depan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik dari 11 persen jadi 12 persen. Walhasil bikin harga mobil itu makin naik.

    “Kemungkinan ada dampak, karena daya beli turun. Tapi untungnya PPN mobil bekas itu tidak 12 persen, tapi mobil bekas itu 1,1 ke 1,2 persen,” kata Jany.

    (riar/din)

  • Impor Susu Harus Ada Pertimbangan Teknis dari Kementan

    Impor Susu Harus Ada Pertimbangan Teknis dari Kementan

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bicara impor susu dalam rapat perdana dengan Komisi VI DPR RI. Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan persetujuan impor (PI) jika ada Pertimbangan Teknis (Pertek) dari kementerian terkait.

    Perihal impor susu, Pertek dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Kemendag tidak akan mengeluarkan PI jika tidak ada Pertek dari Kementerian pembinanya.

    “Termasuk (impor) susu, harus ada pertimbangan dari kementerian pembina dalam hal ini Kementerian Pertanian,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/11/2024).

    Budi mengatakan aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 8/2024 tentang Kebijakan Ketentuan Impor. Dalam aturan tersebut dijelaskan sejumlah barang yang memerlukan Pertek dari Kementerian terkait, seperti teksil, produk teksil, produk susu, baja, dan ban.

    “Kami tidak bisa menerbitkan PI produk tersebut kalau tidak ada Pertimbangan teknis dari Kementerian terkait,” pungkasnya.

    Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari-Oktober 2024, Indonesia mengimpor susu sebanyak 257,3 ribu ton. Angka itu naik 7,07% dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    Impor susu dilakukan dari sejumlah negara, seperti Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), Australia, Belgia, Malaysia, dan negara lainnya.

    Saksikan juga video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

    Peternak susu protes. Cek halaman berikutnya.

    Soal susu, belakangan ramai aksi para peternak dan pengepul yang membuang 50 ribu liter susu sapi ke TPA Winong Boyolali. Para peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali kecewa lantaran hasil produksinya tidak terserap oleh industri.

    Dikutip dari detikJateng, para peternak menggelar aksi protes dengan cukup atraktif, mulai mandi menggunakan susu hingga membuang susu ke tempat pembuangan sampah.

    Aksi tersebut telah mendapat respons dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta semua pihak mendukung produksi susu dalam negeri. Ia juga sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk mengkaji ulang aturan impor susu agar diperketat.

    Hal itu diungkapkan Zulhas guna menanggapi terkait polemik peternak yang membuang puluhan ribu liter susu di Boyolali karena produksinya tak terserap industri.

    “Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang baru impor,” ujar Zulhas setelah peresmian Pasar Natar di Lampung Selatan dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan atas rekomendasi Kementerian Sekretariat Negara, pihaknya akan kembali mewajibkan industri untuk menyerap susu peternak lokal. Selaras dengan itu, pemerintah akan segera merevisi perpres terkait.

    “Kami dengan Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi), kita revisi sekarang. Kami wajibkan seluruh industri membeli susu peternak, susu sapi yang diproduksi oleh peternak Itu wajib. Insyaallah kedepan lebih baik, akan kembali seperti dulu,” ujarnya, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

    Saksikan juga video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

  • UMKM di RI Masih Dibayangi Banyak Tantangan, Apa Saja?

    UMKM di RI Masih Dibayangi Banyak Tantangan, Apa Saja?

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memaparkan program kerja Kementerian UMKM pada 2025. Hal ini disampaikannya pada saat Rapat Kerja bersama dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (19/11) kemarin.

    Maman menilai dalam waktu satu bulan menjabat sebagai Menteri UMKM, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Dia menyebut saat ini, sekitar 65 juta UMKM terbagi dalam tiga klasifikasi usaha yakni, pengusaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, masih didominasi oleh usaha mikro sebesar 99,63% atau sebanyak 63.9555.369 unit usaha.

    “Inilah wajah pengusaha UMKM kita sekarang. Jumlahnya masih didominasi oleh pengusaha mikro. Realitas ini betul sekali. Meski begitu, mereka telah berkontribusi hingga 64% ke PDB,” kata Maman dalam keterangannya.

    Untuk itu, dia telah menyiapkan 9 program strategis dalam pemetaan kinerja Kementerian UMKM. Pertama, data UMKM yang belum terintegrasi. Menurutnya, masih ada data UMKM yang tersebar di 27 Kementerian/Lembaga (K/L) sehingga perlu dilakukan Pemanfaatan dan Optimalisasi Data UMKM pada Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT-UMKM).

    Maman menekankan, tersebarnya program UMKM di 27 K/L maupun BUMN, memang menjadi tantangan tersendiri untuk mengkonsolidasikannya termasuk dalam anggaran. Hal itu lantaran klasifikasi Kementerian UMKM yang masuk dalam tier III sehingga tak punya kewenangan untuk melakukan bimbingan teknis. Pihaknya hanya diberi kewenangan sebatas konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi.

    “Perlu ada langkah terobosan untuk konsolidasi. Saya melihat contoh seperti di India maupun Korea Selatan yang UMKM-nya terintegrasi. Itu akan kami lakukan melalui program SAPA UMKM nanti,” jelas Maman.

    Kedua, terkait isu pengusaha UMKM yang masih didominasi usaha mikro dan terbatasnya akses pembiayaan UMKM. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya akan mentransformasikan usaha mikro dari informal ke formal, seperti melakukan pendampingan dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk dapat mengakses sertifikasi usaha seperti Halal, Merek, SP-PIRT, Nomor Izin Edar BPOM.

    Ketiga, re-design PLUT-KUMKM dan layanan rumah kemasan. Keempat, fasilitas kemitraan dan rantai pasok serta perluasan pemasaran. Kelima, program Kartu Usaha yang merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi bagi pengusaha dan tenaga kerja yang berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM maupun wirausaha yang mandiri dan berdaya saing.

    Dia menjelaskan Kartu Usaha ini merupakan program sinergi dengan Bappenas. Penerima Kartu Usaha terdiri dari 10.000 Kartu Usaha Afirmatif (pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan), dan 15.200 Kartu Usaha Produktif (penguatan kelas menengah).

    Keenam, perluasan akses pembiayaan dan investa. Ketujuh, penghapusan piutang UMKM.

    “Terkait penghapusan piutang, sekarang sudah ada payung hukum yakni Peraturan Pemerintah (PP) 47 Tahun 2024, selama 6 bulan ke depan kami akan melakukan percepatan implementasi,” kata Menteri Maman.

    Kedelapan, UMKM terlibat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyediaan 3 juta perumahan rakyat. UMKM terlibat program MBG. Di mana UMKM sebagai penyedia Bahan Baku yang akan menyuplai secara langsung ke Koperasi BUMDes. Kesembilan, klasterisasi UMKM melalui pembentukan Holding UMKM.

    “Atau dapat melalui laman LKPP (e-catalogue) untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan satuan pelayanan yang tersebar di beberapa titik, yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” imbuh Maman.

    Saksikan juga video: Alasan KUR Tidak Masuk Program Pemutihan Kredit UMKM

    (kil/kil)

  • Pemerintah Sudah Belanja Rp535 Triliun Produk Dalam Negeri Per Triwulan III

    Pemerintah Sudah Belanja Rp535 Triliun Produk Dalam Negeri Per Triwulan III

    Jakarta: Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan menyatakan realisasi belanja barang/jasa produk dalam negeri (PDN) pada triwulan III-2024 mencapai Rp535,71 triliun atau 65,37 persen dari anggaran.
     
    “Rencananya belanja PDN sebesar Rp819,49 triliun, sedangkan realisasi penggunaan produk dalam negeri dari penyedia kini sebesar Rp535,71 triliun,” ujar Iwan dikutip dari Antara, Selasa, 19 November 2024.
     
    Sementara itu, total alokasi belanja pengadaan barang/jasa nasional, baik PDN maupun produk impor, pada tahun ini mencapai Rp1.213,2 triliun, meningkat 50,41 persen daripada alokasi pada 2020 yang tercatat Rp806,6 triliun. Adapun total alokasi belanja pada tahun ini telah terealisasi senilai Rp595,45 triliun hingga akhir September.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), belanja PDN yang dilakukan LKPP memberikan dampak positif pada ekonomi dalam negeri.
     
    Pada triwulan pertama 2024, belanja PDN tercatat sebesar Rp101,3 triliun dan berkontribusi sebesar 0,43 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, atau setara dengan menciptakan 1,14 juta lapangan kerja baru.
     
    Iwan mengatakan hal tersebut salah satunya karena pihaknya terus mendorong penggunaan PDN dari pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi (UKM-K).
     

     

    Partisipasi UKM-K meningkat

    Iwan juga menyatakan partisipasi UKM-K dalam kontrak pengadaan barang/jasa meningkat dari 36,1 persen pada 2022 menjadi 42,8 persen pada 2023, kemudian mencapai 40,27 persen pada triwulan ketiga 2024.
     
    Total realisasi belanja pengadaan barang/jasa dari UKM-K pada periode tersebut, jelas dia, tercatat sebesar Rp239,8 triliun.
     
    Iwan juga menyatakan terdapat lonjakan signifikan jumlah produk yang terdaftar di platform e-procurement LKPP dengan jumlah produk yang terdaftar meningkat dari 2,4 juta pada 2022 menjadi lebih dari 10 juta produk pada triwulan ketiga tahun ini.
     
    “Kami memiliki peranan yang besar dalam pembangunan, dalam hal ini penyerapan PDN melalui pengadaan barang/jasa,” papar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • LAPORAN dari BRASIL: Prabowo Sempatkan Bertemu Macron Jelang Penutupan KTT G20

    LAPORAN dari BRASIL: Prabowo Sempatkan Bertemu Macron Jelang Penutupan KTT G20

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela hari kedua penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Prabowo bertemu dengan Macron di tempat khusus yang disediakan di area Museu de Arte Moderna. Presiden ke-8 RI itu turut didampingi sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Pertemuan itu berlangsung singkat di sela-sela Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara G20 serta Sesi Penutup dan Penyerahan Kepemimpinan G20 dari Brasil ke Afrika Selatan. Prabowo dan Macron langsung kembali ke ruangan pertemuan KTT setelah bertemu secara bilateral.

    “How are you? Once again congratulations for your inauguration [Bagaimana kabar anda? Sekali lagi, selamat atas pelantikan anda],” ujar Macron kepada Prabowo.

    “Thank you very much. And also thank you for sending you special envoy [Terima kasih banyak. Dan juta terima kasih telah mengirimkan utusan khusus anda],” balas Prabowo.

    Adapun Prabowo tak banyak memerinci apa saja hasil pertemuannya dengan Macron. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki banyak kerja sama bilateral.

    Hal itu diungkap oleh Prabowo sebelum bertolak ke Inggris dari Brasil.

    “Kita banyak kerja sama sama Prancis. Banyak kemajuan,” tuturnya.

    Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia cukup banyak melakukan impor dari Prancis. Nilai impor RI dari Prancis tercatat sebesar US$1,35 miliar pada 2020; US$1,27 miliar (2021); US$1,33 miliar (2022); US$1,66 miliar; serta US$1 miliar (2024).

    Sementara itu, ekspor RI ke Prancis tercatat sebesar US$916,2 juta di 2020; US$1 miliar (2021); US$1 miliar (2022); US$925 juta (2023); serta US$713 juta (2024).

  • Dinarpus Brebes kerjasama dalam program literasi statistik

    Dinarpus Brebes kerjasama dalam program literasi statistik

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    BPS – Dinarpus Brebes kerjasama dalam program literasi statistik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengambil langkah inovatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang beragam data statistik melalui program literasi statistik. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara BPS Kabupaten Brebes dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Brebes. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas akses informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik dalam kehidupan sehari-hari.

    Kepala BPS Kabupaten Brebes Windy Prabowo Setiawan menjelaskan program literasi statistik ini dirancang sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara membaca dan memahami data statistik, serta bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, baik dalam konteks pribadi maupun dalam skala yang lebih luas. Dengan meningkatnya literasi statistik, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam mempertimbangkan informasi yang mereka terima, serta mampu menggunakan data sebagai alat untuk mengembangkan potensi diri dan komunitas.

    “BPS Kabupaten Brebes menyadari bahwa banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami arti dan manfaat dari statistik. Dalam era informasi yang serba cepat ini, data menjadi sangat penting sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu, organisasi, maupun pemerintah. Oleh karena itu, program literasi ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memahami berbagai jenis statistik yang ada, termasuk di dalamnya statistik demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Selasa (19/11). 

    Sementara itu Kepala Bidang Arsip dan perpustakaan Kabupaten Brebes Nelli Silfiah menjelaskan dalam pelaksanaannya program literasi statistik melibatkan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan bagi kalangan akademisi atau profesional, tetapi juga untuk masyarakat umum, termasuk siswa dan mahasiswa.

    “Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program ini,” jelasnya.

    Kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Brebes sangat penting dalam mendukung keberhasilan program literasi statistik ini. Dinas Perpustakaan berperan dalam menyediakan sumber daya informasi yang diperlukan, seperti buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan statistik. Selain itu, perpustakaan sebagai pusat informasi juga menjadi lokasi yang strategis untuk mengadakan berbagai kegiatan literasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan.

    Kegiatan literasi statistik ini juga akan melibatkan penggunaan teknologi informasi, seperti pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi mengenai statistik dapat disebarluaskan dengan lebih cepat dan efektif, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya kapan saja dan di mana saja.

    Dari hasil program literasi ini, BPS Kabupaten Brebes berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik. Masyarakat yang lebih memahami statistik akan lebih berpartisipasi dalam survei dan sensus yang dilakukan oleh BPS, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan representatif. Hal ini tentu saja akan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Brebes.

    Sebagai bagian dari implementasi program ini, BPS Kabupaten brebes juga akan melibatkan pemuda dan komunitas lokal sebagai duta statistik. Mereka akan dilatih untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang statistik di lingkungan mereka masing-masing. Dengan cara ini, diharapkan literasi statistik dapat berkembang secara berkelanjutan di masyarakat. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPD RI: Pendataan OAP vital untuk rumuskan kebijakan otsus

    DPD RI: Pendataan OAP vital untuk rumuskan kebijakan otsus

    Jika tidak ada data OAP maka akan sulit bagi pemerintah untuk perencanaan kebijakan yang bersifat khusus di Papua

    Manokwari (ANTARA) – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma menyatakan pendataan orang asli Papua (OAP) vital untuk merumuskan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan otonomi khusus (otsus).

    “Jika tidak ada data OAP maka akan sulit bagi pemerintah untuk perencanaan kebijakan yang bersifat khusus di Papua,” kata Filep di Manokwari, Selasa.

    Pihaknya mendukung pemerintah, baik Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari, yang saat ini sudah memulai pendataan warga OAP.

    Dalam melakukan pendataan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akademisi.

    Pihak-pihak tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan metodologi penelitian untuk memastikan masyarakat mana masyarakat yang termasuk OAP mana yang bukan.

    “Sebenarnya melakukan pendataan OAP tidak membutuhkan waktu lama karena jumlah masyarakat OAP populasinya tidak terlalu banyak,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pendataan OAP juga membutuhkan pendekatan sederhana karena ada ciri khas sendiri yang membedakan OAP dengan penduduk lain.

    OAP memiliki komunitas sosial dan kultur sangat jelas sehingga pendekatan pendataan tinggal melihat dari suku dan rumpun suku dari masyarakat OAP.

    “Setiap OAP mempunyai ciri-ciri kultur yang dapat dilihat dari nama-nama marga sehingga sederhana sekali mendata OAP. Tapi kalau tidak data, anggaran otsus menjadi sia-sia karena sulit merumuskan kebijakan yang tepat bagi OAP,” ujarnya.

    Kepala Disdukcapil Papua Barat Ria Maria Come menjelaskan, akan memaksimalkan pendataan terhadap OAP melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Plus OAP.

    Pihaknya telah berkoordinasi dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Adat untuk memperoleh marga OAP. Rekomendasi marga yang diterbitkan Dewan Adat dan MRPB menjadi legalitas dalam proses pendataan OAP.

    Data tersebut nantinya diunggah oleh masing-masing petugas verifikator ke dalam aplikasi SIAK Plus OAP yang diluncurkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

    Pemerintah provinsi, kata dia, menargetkan pendataan nama dan alamat OAP se-Papua Barat rampung dalam tahun 2024 karena tahun 2025 menjadi acuan besaran alokasi dana otonomi khusus.

    Pendataan administrasi kependudukan sesuai kriteria OAP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rakyat Bak Jatuh Tertimpa Tangga! PHK, Daya Beli Lesu, Eh PPN Naik Jadi 12%

    Rakyat Bak Jatuh Tertimpa Tangga! PHK, Daya Beli Lesu, Eh PPN Naik Jadi 12%

    Jakarta –

    Masyarakat Indonesia harus menanggung beban lebih berat jika Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi naik 12% di 2025. Terlebih kebijakan itu berlangsung saat pemutusan hubungan kerja (PHK) sedang terjadi di mana-mana dan daya beli lesu.

    “Efek kenaikan PPN 12% akan langsung naikan inflasi umum, berbagai barang akan lebih mahal harganya,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira kepada detikcom, Selasa (19/11/2024).

    Untuk PHK, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 63 ribu tenaga kerja terkena PHK selama periode Januari-Oktober 2024. Karyawan terdampak tersebut tersebar di sejumlah provinsi, namun terbanyak berada di DKI Jakarta.

    “Pada periode Januari-Oktober 2024 terdapat 63.947 orang tenaga kerja yang ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 22,68 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis keterangan dalam situs Satu Data Kemnaker.

    Selain itu, daya beli masyarakat juga lesu. Hal itu ditunjukkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) selama empat kuartal terakhir konsumsi rumah tangga selalu di bawah 5%, di mana pada kuartal III-2024 hanya 4,91%.

    Lesunya daya beli juga ditunjukkan dengan laporan S&P Global yang mencatat PMI Manufaktur Indonesia berada di level 49,2 pada Oktober 2024 atau sama dengan bulan sebelumnya. Kontraksi itu sudah terjadi selama empat bulan berturut-turut.

    Di tengah kondisi itu, pemerintah justru berencana menerapkan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Jadi kami di sini sudah membahas bersama bapak ibu sekalian (DPR), sudah ada UU-nya, kita perlu menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11) lalu.

    Sementara, laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menunjukkan meskipun kenaikan PPN berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara, kebijakan itu berisiko memperburuk tekanan inflasi.

    “Tarif PPN yang lebih tinggi biasanya mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa secara langsung sehingga meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan,” tulis LPEM UI dalam laporannya.

    Efek ini dinilai dapat memberikan tantangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang mungkin mengalami penurunan daya beli. Hal itu mengarah pada penurunan pengeluaran dan konsumsi konsumen secara keseluruhan.

    “Efek distribusi dari kenaikan PPN dapat membebani rumah tangga berpenghasilan rendah secara tidak proporsional. Meskipun masyarakat berpenghasilan rendah membelanjakan sebagian kecil dari pendapatan mereka untuk barang dan jasa yang dikenai pajak, pengalaman terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan biaya hidup akan sangat membebani rumah tangga,” bunyi laporan itu lebih lanjut.

    Akibatnya, kenaikan PPN disebut bisa memperburuk tingkat kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial, mendorong lebih banyak orang ke bawah garis kemiskinan dan semakin membebani kelompok rentan. Dampaknya terhadap daya saing juga menjadi perhatian, terutama di sektor-sektor seperti pariwisata.

    “Kenaikan tarif PPN dapat menghalangi pengunjung internasional yang menganggap Indonesia kurang hemat biaya dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah,” jelasnya.

    (acd/acd)