Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Cek fakta, Ahmad Luthfi sebut terdapat 97 juta jiwa penduduk Muslim di Jawa Tengah

    Cek fakta, Ahmad Luthfi sebut terdapat 97 juta jiwa penduduk Muslim di Jawa Tengah

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Calon Gubernur Jawa Tengah dengan nomor urut dua Ahmad Luthfi menyebut terdapat sebanyak 97 juta jiwa penduduk yang menganut agama Islam atau Muslim di Jawa Tengah.

    Pernyataan itu disampaikan pada debat ketiga Pilkada Jawa Tengah yang bertemakan “Membangun Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan untuk Masyarakat yang Sejahtera dan Toleran” yang diselenggarakan di Semarang, Rabu (20/11/2024) malam.

    Berikut penyataan Ahmad Luthfi tersebut:

    “Demikian jumlah penduduk Muslim kita adalah 97 juta”

    Namun, benarkah jumlah penduduk Muslim di Jawa Tengah sebanyak 97 Juta jiwa?

    Penjelasan:

    Menurut penelusuran ANTARA, tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk beragama Islam di Jawa Tengah tahun 2023 berada pada angka 39.061.142 jiwa atau 39.06 juta jiwa. Data tersebut telah diperbarui pada 17 Juli 2024.

    Sementara menurut data Kementerian Agama (Kemenag), Jawa Tengah mempunyai penduduk Musllim sebanyak 37.116.014 jiwa atau 37,11 juta jiwa. Jumlah penduduk Jawa Tengah sendiri sebanyak 37.892.283 jiwa.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kajian Fodor’s Travel tak pengaruhi kunjungan wisatawan ke Jatiluwih

    Kajian Fodor’s Travel tak pengaruhi kunjungan wisatawan ke Jatiluwih

    Kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih tidak ada pengaruh sama sekali. Hal ini dilihat dari data kunjungan Sabtu 23 November kemarin, dalam satu hari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tercatat 409 orang dan wisatawan domestik (wisdom) 502

    Tabanan, Bali (ANTARA) – ​​​​​Kajian Fodor’s Travel yang menempatkan Pulau Bali masuk daftar tempat tujuan atau destinasi wisata yang tak layak dikunjungi pada tahun 2025 diyakini tidak mempengaruhi kunjungan pariwisata ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih Tabanan, Bali.

    “Kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih tidak ada pengaruh sama sekali. Hal ini dilihat dari data kunjungan Sabtu 23 November kemarin, dalam satu hari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tercatat 409 orang dan wisatawan domestik (wisdom) 502 orang,” kata Manajer Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih I Ketut Purna di Kabupaten Tabanan, Minggu.

    Meskipun ada pemberitaan dari Fodor’s tersebut, Ketut Purna meyakini hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara yang berlibur ke DTW Jatiluwih, Tabanan, Bali.

    Ketut Purna mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali di tahun 2023 yang menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali pada tahun 2023 mencapai 5.273.258 orang. Angka ini naik 144,61 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya 2.155.747 kunjungan.

    Secara kumulatif, jumlah turis asing yang berkunjung ke Bali pada Januari-Agustus 2024 sudah mencapai 4.155.540 orang. Angka tersebut naik 21,55 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang berada di angka 3.418.667 orang.

    Lebih lanjut Ketut Purna mengatakan untuk menghindari adanya penumpukan wisatawan di wilayah Bali bagian selatan, maka diperlukan upaya dari berbagai pihak dan para pemangku kepentingan untuk mengenalkan wisatawan dengan daerah Bali utara, timur, dan barat, agar tidak menumpuk di selatan.

    “Termasuk Ketika Fodor memasukkan Bali dalam daftar permasalahan overtourism, hal tersebut bisa teratasi dengan memaksimalkan lagi upaya mempromosikan potensi pariwisata di Bali,” katanya.

    Ketut Purna menambahkan, agar Pulau Bali tetap memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara, ia mengajak seluruh elemen menjaga budaya Bali agar tidak hilang ditelan zaman.

    “Memang Pulau Bali jika dibandingkan negara lain, keindahan alam tidak ada yang menandingi. Ayo kita bekerja sama siapapun itu untuk menjaga budaya Bali agar tetap lestari,” katanya.

    Dia meyakini wisatawan mancanegara datang ke Bali bukan sekedar melihat alam, tetapi yang utama adalah kebudayaan Bali.

    Dengan menjaga budaya Bali, Ketut Purna yakin dalam kondisi apapun pariwisata di daerah ini tetap akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali.

    Sebelumnya, UNWTO atau UN Tourism mengumumkan 55 desa wisata dengan predikat baik atau Best Tourism Villages yang diterima langsung oleh I Ketut Purna di Kolombia pada Jumat (15/11).

    Desa Jatiluwih terpilih dari total 260 desa wisata lain yang berasal dari 60 negara anggota UN Tourism.

    UN Tourism menyebutkan 55 desa wisata dengan predikat baik itu dinilai berdasarkan sembilan indikator yakni sumber daya alam dan budaya, promosi dan konservasi budaya, keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, integrasi rantai nilai dan pembangunan pariwisata, tata kelola dan prioritas pariwisata, konektivitas dan infrastruktur serta keselamatan, keamanan dan kesehatan.

    Selain Desa Jatiluwih, Desa Wukirsari Kapanewon Imogiri di Bantul, DI Yogyakarta juga meraih penghargaan serupa.

    Dan setelah mendapat predikat Desa Wisata Terbaik dari PBB, DTW Jatiluwih juga berhasil menerima Sertidewi (Sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan) dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Sertifikat ini diserahkan pada Forum Kolaborasi Mitra Strategi ADWI 2024.

    Ketut Purna menjelaskan penghargaan itu merupakan pengakuan atas dedikasi Desa Jatiluwih dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

    Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya desa dalam menjaga kelestarian alam, melestarikan nilai-nilai budaya lokal, serta memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan.

    Jatiluwih, dengan filosofi Tri Hita Karana yang menekankan keharmonisan antara manusia, alam, dan spiritualitas, telah menjadi contoh nyata desa wisata yang mampu mengintegrasikan keberlanjutan dengan daya tarik pariwisata.

    “Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi masyarakat Jatiluwih dalam menjaga harmoni budaya, lingkungan, dan kesejahteraan bersama. Kami akan terus berinovasi untuk memberikan pengalaman wisata yang autentik dan berkelanjutan, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi kekuatan desa ini,” kata Ketut Purna.

    Pewarta: Pande Yudha/Rolandus Nampu
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PPN 12% Mulai 2025, Ekonom: Lebih Banyak Rugi daripada Untung!

    PPN 12% Mulai 2025, Ekonom: Lebih Banyak Rugi daripada Untung!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% mulai 2025 sejatinya dalam rangka menambah penerimaan negara. Alih-alih menggemukkan kas negara, ekonom menilai kebijakan tersebut justru akan mendatangkan kerugian. 

    Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center Of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susamto menyampaikan kenaikan tarif PPN tersebut tidak akan efektif mengangkat penerimaan negara pada 2025 maupun tax ratio. 

    Justru konsekuensi yang harus pemerintah hadapi adalah potensi anjloknya konsumsi maupun transaksi masyarakat pascakenaikan tarif pajak. 

    “Kalau PPN naik, maka ada konsekuensi yang terkait dengan perkembangan ekonomi. Sebetulnya, justru lebih banyak ruginya daripada untungnya,” ujarnya dalam Core Economic Outlook 2025, Sabtu (23/11/2024). 

    Akbar menjelaskan dalam paparannya, bahwa imbas kenaikan tarif PPN tersebut akan berdampak pada penerimaan pajak dalam negeri yang melambat karena perlambatan konsumsi domestik.

    Bahkan, dirinya memprediksikan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditargetkan senilai Rp2.189,3 triliun akan tumbuh rendah meski pemerintah menerapkan PPN 12%. 

    Menurutnya, strategi peningkatan penerimaan maupun tax ratio harus menerapkan pajak yang adil, salah satunnya dengan tarif progresif. 

    Di Indonesia, pemerintah masih menggunakan tarif tunggal atau single tariff sehingga hal ini dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan perbedaan daya beli dan kebutuhan antara kelompok barang dan jasa yang berbeda. 

    Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono sebelumnya membuktikan bahwa PPN 12% otomatis akan menggerus daya beli masyarakat hingga 11,11%. 

    Lebih parahnya, hal tersebut berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi yang diharapkan naik ke level 6%-7% tahun depan (menurut Bappenas). 

    Prianto menjelaskan sebagai contoh, Badu memiliki dana Rp1 juta dan akan membeli barang dengan harga Rp 100.000/unit.  

    Jika sebelumnya dengan tarif PPN 11% Badu dapat membeli sembilan unit barang (harga per barang Rp111.000 x 9 = Rp999.000), kini dengan tarif PPN 12% hanya mampu membeli delapan unit barang karena total yang dibayarkan Rp896.000 (harga per barang Rp112.000 x 8 = Rp896.000). 

    Berdasarkan ilustrasi tersebut, Prianto menyampaikan penambahan PPN 1% dari 11% ke 12% membuat Badu hanya mampu membeli barang sebanyak 8 unit dari sebelumnya 9 unit.

    “Kondisi demikian dapat digunakan sebagai ilustrasi bahwa penurunan daya beli Badu setara dengan 1/9 atau 11,11%,” ujarnya. 

    Menghitung dari data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.638,9 triliun pada kuartal III/2024, konsumsi rumah tangga menjelaskan 53,08% atau mencakup Rp2.993,13 triliun. 

    Jika terjadi penurunan daya beli sebesar 11,11%, artinya PDB akan turun hingga Rp332,54 triliun. 

    Angka tersebut jauh lebih tinggi dari potensi pendapatan yang akan diterima Kementerian Keuangan bila menerapkan PPN 12%. 

    Di mana sebelumnya Pengamat pajak dan Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa kenaikan tarif PPN akan meningkatkan penerimaan pajak hingga Rp100 triliun (basis penghitungan kenaikan PPN seperti 2022 ketika PPN naik dari 10% ke 11%). 

    Melalui perhitungan tersebut, artinya pendapatan negara dari pajak yang sebelumnya Rp2.189,3 triliun tersebut akan mencapai Rp2.289,3 triliun, bahkan lebih.

    Meski demikian, negara juga harus bersiap untuk menghadapi penurunan PDB Rp332,54 triliun setiap kuartalnya. 

  • Cabup Jember Hendy Siswanto: Kami Masuk dalam Ekonomi Kreatif 4.0

    Cabup Jember Hendy Siswanto: Kami Masuk dalam Ekonomi Kreatif 4.0

    Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto, calon bupati nomor urut 1, memaparkan konsep ekonomi kreatif 4.0 untuk menarik generasi milenial dan generasi Z di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam pemajuan kebudayaan dan ketahanan sosial.

    “Kita ini sudah maju sekali. Bagaimana kita sudah melakukan digitalisasi. Maka dengan industri kreatif 4.0, kewajiban bagi kita semua untuk mengeksplorasi apa yang ada di Kabupaten Jember, termasuk kebutuhan anak-anak muda kita untuk menangkap kearifan lokal,” kata Hendy, dalam debat antarpasangan calon kepala daerah putaran ketiga, di Hotel Cempaka Hill, Kabupaten Jember, Sabtu (23/11/2024) malam.

    Menurut Hendy, sudah banyak yang dilakukannya bersama calon wakil bupati petahana Muihammad Balya Firjaun Barlaman untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap produk lokal. Mereka mengampanyekan produk berbasis budaya lokal dan menciptakan sektor ekonomi berkelanjutan.

    “Tentunya ekonomi kreatif 4.0 adalah upaya kita membuat ekonomi kreatif ini berkelanjutan. Bukan hanya untuk kita, tapi kita menyiapkan untuk anak-anak kita, cucu kita ke depan. Jadi bukan sekadar menyiapkan untuk diri kita sendiri,” kata Hendy.

    Hendy menyebut Jember tempat istimewa dengan jumlah penduduk yang besar. “Tempat pendidikan cukup banyak, pesantren cukup besar. Kita sudah harus masuk dalam program industri 4.0 dalam memajukan kebudayaan dan ketahanan sosial,” katanya.

    Muhammad Fawait, calon bupati nomor urut 2, mempertanyakan strategi Hendy tersebut. “Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hendy tadi. Dengan teori yang luar biasa, menurut saya bagus kalau itu dipraktikkan dengan baik,” katanya.

    “Tapi dengan teori yang bagus, investasi sektor riil kita hari ini menurun 51-52 persen. Artinya kalau seandainya kalangan milenial dan gen Z ini tergarap dengan baik, maka investasi kita tidak mungkin terkoreksi seperti sekarang. Ini bukan omon-omon, ini bukan gosip. Ini data Badan Pusat Statistik,” kata politisi Gerindra ini.

    Fawait menyatakan punya strategi agar keberadaan anak-anak muda Jember bisa berdampak terhadap peningkatan investasi. “Investasi naik, lapangan kerja meluas. Angkatan kerja terserap, pengangguran turun, kemiskinan turun,” katanya.

    Menurut Fawait, kemiskinan di Jember makin lama makin tinggi. “Dan itu berdasarkan data BPS, dan itu bisa kita pertanggungjawabkan,” katanya.

    Fawait juga ingin merangkul generasi milenial di Jember dan luar Jember. “Kita bikin mediagram untuk mempromosikan potensi Jember. Kami akan berikan kartu sakti untuk mengakses seluruh sektor pariwisata,” katanya.

    Dalam pilkada Jember kali ini, ada dua kontestan. Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman, diusung PDI Perjuangan. Muhammad Fawait dan Djoko Susanto diusung dan didukung tujuh partai parlemen dan delapan partai non parlemen. [wir]

  • Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Sepakat Gunakan Data BPS

    Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Sepakat Gunakan Data BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal menggunakan data tunggal dari BPS sebagai acuan untuk mengentaskan kemiskinan termasuk untuk pemberian bantuan.  

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatkaan bahwa konsolidasi data pengentasan kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo terus dilakukan. Dengan berbasis data akurat diharapan masalah kemiskinan bisa dientaskan.

    “Pada dasarnya ini sungguh membuat kerja kami lebih ringan, karena nanti data yang digunakan sudah data tunggal. Ini dipergunakan oleh semua kementerian, lembaga dan pemda. Bisa berbagi tugas, saya yakin hasilnya akan lebih efektif,” katanya seperti dilansir laman resmi Kemensos, Minggu (24/11/2024). 

    Gus Ipul menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat bersama  Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi di Menara Danareksa, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (22/11/2024). 

    Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati untuk merumuskan protokol penggunaan data tunggal dari BPS. 

    “Intervensinya akurat, terintegrasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tambahnya. 

    Gus Ipul menuturkan BP Taskin menjadi koordinator pengentasan kemiskinan untuk menentukan kebijakan umum. Sementara itu, kementerian dan lembaga akan bekerja bersama BP Taskin sesuai tugas dan fungsinya.

    Dia juga menekankan pentingnya data tunggal penerima bantuan. Saat ini, semua data sudah diserahkan kepada BPS untuk diintegrasikan.

    “Khusus Pak Budiman saya terima kasih, beliau sudah konsolidasi ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk merumuskan dengan baik bagaimana penanganan dan pengentasan kemiskinan 5 tahun ke depan,” katanya.

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memastikan kementerian dan lembaga terkait akan merumuskan protokol penggunaan data yang diintegrasikan oleh BPS. Tak hanya itu, mereka juga akan merumuskan metode penanganan khusus untuk warga miskin yang nomaden. 

    “Nanti untuk protokol, kerjasama, dan intervensi dalam tanda kutip mengeroyok graduasi dari yang miskin supaya bisa diberdayakan, kami sudah menugaskan wakil kepala badan untuk koordinasi dengan kementerian lembaga dengan BUMN dan lainnya,” kata Budiman.

    Lebih lanjut, Plt Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data akurat dan berkualitas untuk pengentasan kemiskinan yang ditargetkan akan dirilis pada Januari 2025. 

    Dari analisis data yang masih berjalan, dia menyebutkan kemiskinan mayoritas berada di sektor pertanian.

    “Kita harus cermati karakteristik orang miskin yang mau mendapatkan bantuan. Data kami bisa digunakan,” katanya.

    Dia mencontohkan bila ada orang miskin karena tidak bekerja maka sasarannya akan diarahkan bekerja untuk memperoleh pendapatan dan keluar dari kemiskinan. Lalu ada kemiskinan karena tak bisa bekerja karena sudah tua, maka perlu mendapatkan bantuan.

    “Di sektor mana orang miskin berada itu akan menjadi salah satu input nanti para menteri dan kepala BP Taskin menyusun program yang lebih tepat sasaran. Data tunggal sedang kami siapkan, dan tata kelola datang tunggal juga akan disiapkan lebih lanjut,” ujar Amalia.

  • Modal Asing Kabur Rp7,5 Triliun dari RI, Efek Trump jadi Presiden?

    Modal Asing Kabur Rp7,5 Triliun dari RI, Efek Trump jadi Presiden?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat adanya arus modal asing yang keluar dari Tanah Air senilai Rp7,5 triliun pada pekan ketiga bulan ini atau periode 18-22 November 2024. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan arus keluar yang terjadi tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian global—di mana kemenangan Donald Trump berdampak pada ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan—dan domestik terkini. 

    Denny menyampaikan arus keluar dari modal asing yang terjadi selama pekan ini dialami oleh selurun instrumen, mulai dari saham, Surat Berharga Negara (SBN), maupun andalan milik bank sentral yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). 

    “Terdiri dari jual neto senilai Rp3,30 triliun di pasar saham, Rp3,59 triliun di pasar SBN, dan Rp0,61 triliun di SRBI,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (24/11/2024). 

    Adapun, sepanjang tahun ini berdasarkan data setelmen sampai dengan 21 November 2024, nonresiden tercatat beli neto senilai Rp27,15 triliun di pasar saham, Rp33,17 triliun di pasar SBN, dan Rp187,68 triliun di SRBI.

    Pada periode sepanjang semester II/2024, nonresiden tercatat beli neto sejumlah Rp26,81 triliun di pasar saham, Rp67,13 triliun di pasar SBN dan Rp57,33 triliun di SRBI.

    Denny menyampaikan meski modal asing keluar, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 21 November 2024 sebesar 72,65 bps, stabil dibanding dengan 15 November 2024 sebesar 72,61 bps.

    Di samping tren keluarnya modal asing dalam satu bulan terakhir, hal tersebut terjadi sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

    Tercatat rupiah pada Jumat (22/11/2024) dibuka pada level (bid) Rp15.920 per dolar AS, tetap dari posisi penutupan hari sebelumnya atau Kamis (21/11/2024) sore. 

    Pada saat yang sama, indeks dolar (DXY) yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap 6 mata uang negara utama lainnya (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), menguat ke level 106,97.

    Sementara imbal hasil atau yield US Treasury (UST) Note 10 tahun turun ke level 4,422%.

    Imbal hasil dari surat utang yang pemerintah Indonesia keluarkan, yakni Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun harus turun ke angka 6,88%. 

    Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) menyampaikan bahwa perkembangan politik AS—yang mementingkan ekonomi domestik atau inward looking policy—berdampak pada risiko melambatnya ekonomi di banyak dan kembali meningkatkan inflasi dunia. 

    Lebih jauh lagi, perubahan politik di AS tsb telah berdampak pada menguatnya mata uang dolar AS secara luas dan berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan portfolio kembali ke AS.

    “Akibatnya, tekanan pelemahan nilai tukar berbagia mata uang dunia semakin tinggi dan terjadi aliran keluar portfolio asing termasuk dari negara berkembang,” ungkap Perry. 

    Untuk itu, Perry menekankan pihaknya bersama pemerintah akan memperkuat respon kebijakan untuk ketahanan eksternal dari dampak negatif memburuknya rambatan global tersebut terhadap ekonomi Indonesia. 

    Tren Arus Keluar Modal Asing Sepanjang November 2024

    -Pekan I November: Rp10,23 triliun 

    -Pekan II November: Rp7,42 triliun

    -Pekan III November : Rp7,5 triliun 

  • Warga RI di Wilayah Ini Punya Umur Harapan Hidup Pendek

    Warga RI di Wilayah Ini Punya Umur Harapan Hidup Pendek

    Jakarta, CNBC Indonesia – Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Indonesia naik. Namun masih ada beberapa wilayah yang masih berada masih di rata-rata.

    UHH di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 72,39 tahun, meningkat 0,22 tahun atau 0,30%. Pertumbuhan UHH 2024 ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan pada periode 2020-2023 sebesar 0,25% per tahun.

    “UHH tahun 2024 meningkat 0,22 tahun atau 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,25 persen per tahun,” kata Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Jumat (15/11/2024).

    UHH adalah indikator yang menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir dengan asumsi kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan tetap stabil sepanjang hidupnya.

    Juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses layanan kesehatan, tingkat pendidikan, pola hidup sehat, dan kondisi ekonomi.

    Faktanya, kenaikan UHH secara nasional, belum terakselerasi optimal terutama pada 10 provinsi ini yang mencatat nilai UHH di bawah rata-rata :

    Papua Pegunungan 64.80
    Sulawesi Barat 66.27
    Papua Selatan 66.45
    Maluku 66.99
    Papua Tengah 66.99
    Papua Barat 67.05
    Nusa Tenggara Barat 67.73
    Papua Barat Daya 67.85
    Nusa Tenggara Timur 67.99
    Papua 68.79

    Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan UHH terendah, yakni 64,8 tahun, dengan Kota Nduga sebagai daerah dengan angka terendah, yaitu 55,74 tahun.

    Rendahnya UHH di wilayah ini disebabkan oleh rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 4,21 tahun, sehingga mayoritas penduduk tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan.

    Selain itu, jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 247 orang sangat tidak memadai untuk melayani wilayah yang sulit dijangkau, sementara indeks kedalaman kemiskinan sebesar 6,21% mengindikasikan banyak penduduk yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

    Provinsi lain dengan UHH rendah adalah Sulawesi Barat dengan 66,27 tahun, yang dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur kesehatan, kurangnya penyuluhan gizi, dan pola makan yang tidak bervariasi.

    Rata-rata lama sekolah di wilayah ini mencapai 8,15 tahun, menunjukkan pendidikan yang sedikit lebih baik dibandingkan Papua Pegunungan, tetapi jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 362 orang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Kemudian, Papua Selatan mencatat UHH sebesar 66,45 tahun, yang dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah 8,32 tahun dan minimnya tenaga kesehatan gizi yang hanya berjumlah 120 orang. Meski demikian, indeks kemiskinan yang mencapai 3,71% tetap menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Provinsi Maluku dan Papua Tengah masing-masing memiliki UHH sebesar 66,99 tahun. Di Maluku, rata-rata lama sekolah mencapai 10,26 tahun, dan jumlah tenaga kesehatan gizi sebanyak 824 orang tergolong cukup, meski distribusinya belum merata. Kemiskinan dengan indeks 3,10% masih menjadi tantangan.

    Di Papua Tengah, angka pendidikan lebih rendah dengan rata-rata lama sekolah hanya 6,12 tahun, sementara jumlah tenaga kesehatan gizi sangat minim, yaitu 87 orang. Indeks kedalaman kemiskinan yang mencapai 5,96% memperburuk akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

    Papua Barat mencatat UHH sebesar 67,05 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 7,86 tahun. Namun, jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 215 orang dan indeks kemiskinan sebesar 4,35% menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini.

    Wilayah Nusa Tenggara juga menghadapi tantangan serupa. Nusa Tenggara Barat mencatat UHH sebesar 67,73 tahun dengan rata-rata lama sekolah 7,87 tahun.

    Meski memiliki jumlah tenaga kesehatan gizi sebanyak 1.145 orang, distribusinya yang tidak merata, terutama di wilayah pedesaan, menjadi hambatan. Indeks kedalaman kemiskinan di wilayah ini tercatat sebesar 2,44%.

    Sementara itu, Nusa Tenggara Timur dengan UHH 67,99 tahun memiliki rata-rata lama sekolah 8,02 tahun dan tenaga kesehatan gizi sebanyak 1.642 orang. Namun, indeks kemiskinan sebesar 3,41% masih menghambat perbaikan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

    Papua Barat Daya mencatat UHH sebesar 67,85 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 8,39 tahun. Meski tenaga kesehatan gizi berjumlah 387 orang, distribusinya belum merata, sementara indeks kedalaman kemiskinan sebesar 4,38% mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang masih rentan.

    Papua memiliki UHH tertinggi di antara wilayah Papua lainnya, yakni 68,79 tahun. Namun, provinsi ini juga mencatat angka kematian anak tertinggi di Indonesia, yaitu 10,88 per 1.000 kelahiran hidup.

    Meskipun rata-rata lama sekolah di Papua mencapai 9,82 tahun, jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 136 orang serta indeks kemiskinan sebesar 4,01% menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masih terbatas.

    Secara keseluruhan, rendahnya UHH di beberapa wilayah disebabkan oleh kombinasi antara pendidikan rendah, minimnya tenaga kesehatan, serta tingkat kemiskinan yang tinggi, yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar.

    (Iftha Nikmatul Khasanah/dce)

  • Pinjol dan Judol Bikin Miskin, Penjualan Mobil di Indonesia Ikutan Jeblok

    Pinjol dan Judol Bikin Miskin, Penjualan Mobil di Indonesia Ikutan Jeblok

    Jakarta –

    Penjualan mobil di Indonesia tahun 2024 mengalami penurunan. Dan ternyata, salah satu penyebab menurunnya penjualan kendaraan roda empat di pasar domestik adalah lantaran banyak kelas menengah RI yang jatuh miskin akibat terjebak judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

    “Jadi kalau kita cermati kondisi market sekarang, kenapa kok market turun, sehingga angkanya hanya 800-an ribu? Kita melihat kelas menengah itu terdampak besar. Entah ada masalah pinjol, entah itu ada masalah judol. Kita mengidentifikasi bahwa market di segmen B ke bawah, itu ada masalah,” ungkap Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan signifikan pada kelas menengah dari 57,33 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 47,85 jiwa pada 2024. Terdapat tren penurunan pada klasifikasi kelas menengah, seperti miskin, rentan miskin, dan Aspiring Middle Class (AMC).

    Mengutip laman CNBCIndonesia, salah satu faktor penurunan jumlah kelas menengah Indonesia tahun ini lantaran banyak dari mereka yang jatuh miskin karena judi online.

    “Judi online itu dampaknya luar biasa dan yang terlibat banyak di kelas menengah, aspiring middle class dan mungkin yang hampir miskin,” ungkap ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

    Menurunnya kelas menengah di Indonesia tentunya paralel dengan menurunnya daya beli mobil di kalangan masyarakat. Diketahui, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah merevisi penjualan mobil di Tanah Air tahun ini, dari target awal 1,1 juta unit menjadi 850 ribu unit.

    “Tahun ini saya targetkan cuma 850 ribu unit, dari 1 juta turun ke 850 ribu unit,” ungkap Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, menurut pernyataan Sekretaris Gaikindo, Kukuh Kumara, pada Oktober lalu.

    Sebagai gambaran, penjualan mobil di Indonesia pada Januari-Oktober 2024 baru mencapai angka 710.406 unit secara wholesales dan 730.637 unit secara retail. Dengan 2 bulan waktu tersisa, masih ada harapan untuk mengejar target penjualan sebanyak 850 ribu unit hingga penghujung 2024.

    (lua/dry)

  • BI: Modal asing keluar bersih di Indonesia mencapai Rp7,5 triliun

    BI: Modal asing keluar bersih di Indonesia mencapai Rp7,5 triliun

    Sejak 1 Januari hingga 21 November 2024, total modal asing masuk bersih di pasar saham Rp27,15 triliun, di pasar SBN Rp33,17 triliun, dan di SRBI Rp187,68 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih di pasar keuangan domestik mencapai Rp7,5 triliun selama periode transaksi 18-21 November 2024.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa nilai tersebut terdiri dari aliran modal asing keluar bersih di pasar saham Rp3,30 triliun, pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp3,59 triliun, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp0,61 triliun.

    Dengan demikian, sejak 1 Januari hingga 21 November 2024, total modal asing masuk bersih di pasar saham Rp27,15 triliun, di pasar SBN Rp33,17 triliun, dan di SRBI Rp187,68 triliun.

    Pada semester II-2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp26,81 triliun di pasar saham, Rp67,13 triliun di pasar SBN dan Rp57,33 triliun di SRBI.

    Ramdan mengatakan premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 21 November 2024 sebesar 72,65 basis poin (bps), stabil dengan 15 November 2024 sebesar 72,61 bps.

    Rupiah di awal perdagangan Jumat (22/11) dibuka pada level Rp15.920 per dolar AS, sama dengan penutupan perdagangan Kamis (21/11). Indeks dolar AS menguat ke level 106,97 di akhir perdagangan Kamis (21/11).

    Imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun turun ke 6,88 persen. Sedangkan imbal hasil surat utang AS alias US Treasury Note tenor 10 tahun turun ke level 4,422 persen.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Daftar Penerima Subsidi BBM Bakal Pakai Data Tunggal, Lagi Diolah BPS

    Daftar Penerima Subsidi BBM Bakal Pakai Data Tunggal, Lagi Diolah BPS

    Jakarta –

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa skema baru subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menggunakan data tunggal yang sedang disiapkan.

    Data tunggal adalah sekumpulan data dari kementerian/lembaga (K/L) yang bakal dipadukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Budiman mengatakan ada 27 kementerian dengan 154 program pengentasan kemiskinan yang akan menggunakan data tunggal tersebut.

    “Tentu saja (skema subsidi BBM baru memakai data tunggal dari BPS), tentu saja,” kata Budiman dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Budiman menyebut pembicaraan data tunggal ini sudah dilakukan dalam rapat-rapat Kabinet Merah Putih. Ia membocorkan salah satu yang dibahas juga menyangkut data subsidi energi.

    Ia tak merinci jumlah penerima subsidi energi yang berbekal dari Data Tunggal. Hanya saja, ditegaskan bahwa PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sudah menyetor datanya kepada BPS.

    “Memang ada ratusan triliun data subsidi (energi), ada sekian triliun yang salah sasaran. Itu nanti kemudian berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, kemudian berdasarkan target graduasi mana yang harus dialihkan,” jelasnya.

    “Bukan cuma untuk bantuan langsung tunai (BLT), tapi bagaimana untuk permodalannya, pemberdayaan industri, pangannya,” tambahnya.

    Dari pihak pemerintah, Data Tunggal diharapkan bisa rampung pada akhir 2024. Di sisi lain BPS belum bisa menjanjikannya.

    “Kita sedang proses ya, nanti kita sampaikan kapan ininya (selesainya),” ucap Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan yang sama.

    (acd/acd)