Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Angka Kemiskinan Bojonegoro 2025 Turun 0,20 Poin, BPS Catat Berkurang 2.430 Jiwa

    Angka Kemiskinan Bojonegoro 2025 Turun 0,20 Poin, BPS Catat Berkurang 2.430 Jiwa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro resmi mencatat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.430 jiwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Tren positif ini didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2025 yang dirilis pada Senin (15/12/2025).

    Secara persentase, angka kemiskinan di Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 0,20 poin. Pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,69 persen atau setara 147,33 ribu jiwa. Kini, angka tersebut menyusut menjadi 11,49 persen atau tersisa 144,90 ribu jiwa pada Maret 2025.

    Selain penurunan jumlah, kualitas hidup masyarakat prasejahtera di Bojonegoro juga menunjukkan tren membaik. Hal ini terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang turun signifikan dari 1,99 menjadi 1,46, serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menyusut dari 0,48 menjadi 0,27. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara mereka kian mengecil.

    Meski jumlah penduduk miskin berkurang, standar biaya hidup atau Garis Kemiskinan (GK) di Bojonegoro justru mengalami kenaikan. Per Maret 2025, GK tercatat naik sebesar 3,40 persen atau Rp18.842 menjadi Rp490.299 per kapita per bulan. Jika dikalkulasikan dengan rata-rata satu rumah tangga yang terdiri dari 4,5 orang, maka ambang batas kemiskinan per rumah tangga di Bojonegoro kini mencapai Rp2.451.495 per bulan.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyebut penurunan angka kemiskinan ini sebagai capaian positif dari intervensi program yang berbasis data. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada kader program Bojonegoro Membangun di Sekolah Model Terpadu Bojonegoro, Sabtu (13/12/2025).

    “Alhamdulillah, berdasarkan data BPS yang dirilis Desember ini, angka kemiskinan Bojonegoro turun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen,” ujar Nurul Azizah.

    Wabup menekankan bahwa keberhasilan menurunkan kemiskinan serta stunting (dari 14,2 persen menjadi 12 persen) dan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,54, tidak lepas dari peran data yang akurat di tingkat desa dan kelurahan. DTSEN dinilai sangat krusial untuk memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran.

    Sebagai langkah transparansi ke depan, Pemkab Bojonegoro berencana menerapkan penandaan khusus bagi penerima manfaat. “Ke depan, kami bahkan berkomitmen menerapkan pemasangan stiker keluarga miskin berbasis data valid sebagai bentuk transparansi,” tegasnya.

    Nurul Azizah menambahkan, pemerintah daerah akan terus fokus pada target RPJMD, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menekan angka pengangguran agar pembangunan berjalan lebih efektif. [lus/beq]

  • Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan biaya rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera berada di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 70 triliun.

    Nilai tersebut berpotensi meningkat mengingat bencana melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Jadi kalau bencana angkanya itu antara Rp 50 triliun-Rp 70 triliun biaya rekonstruksi. Ini kan kemungkinan bisa lebih tinggi karena ini tiga provinsi (Sumatera Barat/Sumbar, Sumatera Utara/Sumut, dan Aceh), dan sampai sekarang masih hujan deras terus. Jadi, masih ada kemungkinan ada masalah logistik lagi,” ucap David dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 4,9%. Adapun provinsi terdampak bencana mencatatkan pertumbuhan Aceh sebesar 4,5%, Sumatera Barat 3,4%, dan Sumatera Utara 4,6%.

    David menilai, kinerja ekonomi Sumatera pada kuartal I 2026 masih berpotensi tertahan. Hal ini disebabkan banyaknya jalur logistik yang terputus di wilayah terdampak bencana, sehingga aktivitas produksi belum dapat berjalan optimal.

    Namun, ia memperkirakan momentum perbaikan akan mulai terlihat pada kuartal II  2026, seiring masuknya belanja pemerintah untuk kegiatan rekonstruksi.

    Pada kesempatan yang sama, David juga mengungkapkan bahwa bencana di Sumatera berpotensi menekan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 0,32%, terutama melalui penurunan konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan olahan dan data internal tim riset ekonomi BCA, bencana alam di Sumatera menurunkan belanja masyarakat di Sumatera Barat sebesar 25,53% atau sekitar Rp 3,8 triliun. Di Sumatera Utara, konsumsi turun 22,31% atau Rp 11,8 triliun, sementara di Aceh penurunan mencapai 23,92% atau sekitar Rp 2,8 triliun.

    Dengan asumsi tekanan konsumsi berlanjut hingga Desember 2025 dan pola penurunan belanja di Aceh mengikuti tren serupa, efek konsumsi pascabencana diperkirakan dapat memangkas PDB nominal nasional sebesar 0,31% atau sekitar Rp 18,58 triliun pada kuartal IV 2025.

    “Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” pungkas David.

  • Farhan: Kemiskinan Bandung Turun, tapi Ketimpangan Sosial Tinggi Bandung 15 Desember 2025

    Farhan: Kemiskinan Bandung Turun, tapi Ketimpangan Sosial Tinggi Bandung 15 Desember 2025

    Farhan: Kemiskinan Bandung Turun, tapi Ketimpangan Sosial Tinggi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Bandung cenderung menurun pada 2025.
    Berdasarkan data 2024, tingkat kemiskinan di
    Kota Bandung
    tercatat sebesar 3,87 persen. Sementara pada 2025, angka tersebut turun menjadi 3,78 persen.
    “Untuk tahun 2025 tingkat kemiskinan turun jadi 3,78 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun,” kata Farhan seusai menghadiri Forum Satu Data Indonesia Kota Bandung 2025 di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Senin (15/12/2025).
    Meski demikian, Farhan membenarkan
    rasio gini
    di Kota Bandung masih tergolong tinggi, yakni di angka 0,4.
    Untuk diketahui, rasio gini merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah dengan nilai antara 0 hingga 1.
    “(Angka) 0,4 itu masih tinggi karena standar nasional itu 0,3. Jadi
    ketimpangan sosial
    kita masih tinggi,” ujar Farhan.
    Ia menjelaskan, tingginya rasio gini di tengah penurunan angka kemiskinan menggambarkan kualitas kemiskinan di Kota Bandung menjadi lebih berat.
    “Jadi ada beberapa saudara kita yang bukan saja gagal untuk lebih sejahtera, malah makin miskin, walaupun jumlah kemiskinannya berkurang,” kata Farhan.
    Untuk merespons kondisi tersebut, Farhan menyebut Pemerintah Kota Bandung menggencarkan program Siskamling Siaga Bencana. Program ini tidak hanya bertujuan memetakan potensi bencana, tetapi juga untuk mengetahui kondisi kemiskinan riil di masyarakat.
    “Ini yang akan jadi fokus kita, terutama saat saya melakukan Siskamling Siaga Bencana, untuk memperhatikan kesejahteraan kelompok-kelompok marginal, karena ini kelompok yang paling rentan kalau sampai terjadi bencana. Biasanya korban pertamanya kelompok itu,” ujar Farhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bencana banjir memicu kenaikan harga beras semua kualitas, baik medium dan premium, di wilayah Aceh dan Sumatra pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara nasional terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas.

    Pudji menuturkan, wilayah di Aceh dan Sumatra menjadi kontributor utama kenaikan harga karena terdampak bencana alam.

    “Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu kedua Desember 2025,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga beras di Aceh mencapai Rp14.712 per kilogram dengan IPH 3,10% pada pekan kedua Desember 2025. Mengekor, harga beras di Sumatra Barat yang mencapai Rp16.407 per kilogram dengan IPH 1,45%.

    Lalu, ada Papua Barat dengan harga beras mencapai Rp17.764 per kilogram dengan IPH 1,14%, Sumatra Utara Rp15.124 per kilogram dengan IPH 0,52%, Kepulauan Riau Rp14.231 per kilogram dengan IPH 0,35%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.

    Berikutnya, harga beras semua kualitas di Papua Tengah mencapai Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09% dan Bengkulu di level Rp14.348 per kilogram atau dengan IPH sebesar 0,01%.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat terdapat 112 pasar rakyat rusak imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Berdasarkan hasil pendataan sementara menunjukkan sebaran kerusakan pasar cukup dominan di Aceh dan Sumatra Utara.

    “Sumatra Utara [ada] 44 pasar [yang terdampak], Aceh 65 [pasar yang terdampak], Sumatra Barat 3 [pasar yang terdampak],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Pemerintah, kata Budi, kini memprioritaskan upaya pemulihan fungsi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur vital.

    Adapun, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perihal pembangunan dan renovasi pasar. Nantinya, pendanaan untuk perbaikan pasar rakyat menggunakan anggaran PU.

    “Mau kami identifikasi itu nanti [dari tingkat kerusakan yang menjadi prioritas untuk dibangun. Kami akan nanti komunikasi dengan PU. Biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami,” ujarnya.

    Namun, Budi menjelaskan proses identifikasi lapangan merupakan langkah krusial mengingat tingkat kerusakan setiap pasar berbeda-beda. Untuk itu, Kemendag belum bisa memastikan berapa angka kerugian para pedagang yang terdampak bencana.

    “Ini sekarang diidentifikasi, misalnya mau dibangun ya bisa saja yang prioritas yang rusak berat dulu. Ini sedang diidentifikasi karena kan juga semua belum selesai, masih proses,” pungkasnya.

  • Transformasi Digital Sektor Usaha, Apa yang Dipotret Sensus Ekonomi 2026?

    Transformasi Digital Sektor Usaha, Apa yang Dipotret Sensus Ekonomi 2026?

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam satu dekade terakhir, dinamika ekonomi global melaju kian pesat, termasuk di Indonesia. Digitalisasi telah menjadi penggerak utama yang mengubah cara masyarakat mengonsumsi, menyalurkan, dan memproduksi barang serta jasa. Dampak dari transformasi ini mendorong pergeseran struktur ekonomi, dari model konvensional menuju ekosistem yang semakin bertumpu pada teknologi digital. Perubahan ini turut dipercepat oleh adanya pandemi COVID-19 yang menciptakan sebuah tren baru. Kini kita dapat melihat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti penjual makanan dan minuman yang dapat memperluas cakupan pembelinya melalui aplikasi pemesanan online. 

    Selain itu di bidang logistik, distribusi barang beradaptasi dengan adanya pergeseran konsumsi masyarakat. Kurir pengantar barang yang kini dikenal sebagai “abang paket” berlalu-lalang di jalan-jalan rumah untuk mengantarkan barang pesanan dari konsumen. Begitu juga yang terjadi pada perusahaan besar yang mengandalkan otomasi di bagian produksi, hingga media sosial sebagai kanal pemasaran dan penjualan. Perubahan lainnya yang cukup signifikan dapat dilihat pada metode transaksi yang kini tak lagi hanya mengandalkan uang tunai. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan bagi setiap pelaku usaha untuk mampu berkembang dan bersaing, serta menciptakan peluang baru.

    Namun, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah semua pelaku usaha di Indonesia telah melakukan transformasi digital pada lini usahanya? Atau hanya jenis usaha tertentu yang melakukannya? Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2026, Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Tujuannya untuk mencatat jumlah, distribusi, dan karakteristik usaha di Indonesia. Mulai dari usaha kecil, menengah, hingga usaha besar.

    Mengukur Penetrasi Digitalisasi dalam Dunia Usaha

    SE2026 yang dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2026 nanti akan mengumpulkan informasi salah satunya yaitu penggunaan internet untuk kegiatan usaha, mulai dari tahapan produksi, distribusi, promosi, hingga penjualan. Lebih dalam lagi, SE2026 juga mengumpulkan informasi penggunaan produk teknologi dalam kegiatan usaha seperti Internet of Things (IOT), Big Data, Block Chain, dan berbagai inovasi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Informasi yang dikumpulkan ini akan memetakan sejauh mana penetrasi internet dan penggunaan teknologi di dalam kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Pergeseran pola konsumsi dan transaksi masyarakat juga dapat terlihat melalui informasi yang dikumpulkan berdasarkan penjualan berbasis internet.

    Pasca Pandemi: Digitalisasi Dalam Namun Tak Merata

    Pandemi COVID-19 mempercepat perubahan dari konvensional ke digital secara signifikan. Pelaku usaha yang beradaptasi dapat bertahan, sementara yang tidak mampu beradaptasi pada akhirnya tertinggal. Namun setelah pandemi berakhir, beberapa mengalami perubahan, sebagian pelaku usaha kembali ke cara lama, sebagian lain justru memanfaatkan momentum untuk meningkatkan skala usaha secara digital, bahkan banyak perusahaan besar melesat lebih jauh melalui teknologi automasi, AI, dan digital supply chain. Kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi digital inilah yang perlu dipetakan dengan data agar pemangku kebijakan dapat melakukan berbagai intervensi.

    Waktu Singkat untuk Memberi Dampak Berbagai Pihak 

    Bagi pemerintah, informasi yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi terkait. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis jenis usaha maupun wilayah, sehingga sektor atau daerah yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan nilai tambah dapat diidentifikasi secara tepat. Sebagai contoh, pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan penggunaan teknologi untuk meningkatkan literasi digital para pelaku usaha UMKM pada wilayah atau bidang usaha yang dinilai masih belum optimal dalam pemanfaatan digitalisasi. Selain itu, pola transaksi baru yang terungkap melalui SE2026 juga dapat mendorong inovasi di dunia perbankan dan layanan keuangan, seperti pengembangan kredit digital maupun sistem pembayaran digital. 

    Bagi para pelaku usaha, data hasil sensus dapat menjadi acuan untuk melihat, mengevaluasi, sekaligus menangkap peluang usaha baru yang potensial untuk dikembangkan sehingga strategi bisnis dan sasaran pasar dapat lebih tepat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026, diharapkan lahir stimulus yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya dengan meluangkan waktu singkat dan memberikan informasi pada SE2026, manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh pihak, mulai dari tersusunnya kebijakan ekonomi yang lebih tepat guna, meningkatnya omzet usaha, munculnya peluang usaha baru, hingga terbukanya lapangan pekerjaan yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  • KEK Bisa Turunkan Angka Pengangguran, Contohnya di Kabupaten Batang

    KEK Bisa Turunkan Angka Pengangguran, Contohnya di Kabupaten Batang

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. mengatakan sejumlah daerah yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  dengan pengelolaan yang baik menunjukkan kinerja ekonomi bertumbuh signifikan, di antaranya Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 8%-9%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan provinsi maupun nasional.

    “Di Kabupaten Batang, kehadiran KEK Industriopolis Batang telah mendorong akselerasi investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangan dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu (14/12/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada 2024 mencapai 6,03% dan meningkat tajam pada 2025, dengan pertumbuhan triwulan III 2025 tercatat 8,52% (yoy), didorong terutama oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang kuat.

    “Pengalaman Kabupaten Batang dan Kendal menunjukkan bahwa KEK bukan hanya instrumen insentif investasi, tetapi juga katalis transformasi ekonomi daerah. KEK yang dirancang dengan baik, didukung infrastruktur, kemudahan berusaha, serta integrasi dengan tenaga kerja lokal, terbukti mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Kajian akademik juga menunjukkan bahwa keberadaan KEK Batang memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian lokal, mulai dari peningkatan kesempatan kerja, penurunan tingkat pengangguran, hingga penurunan tingkat kemiskinan.

    Persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang tercatat menurun dari 8,73% pada 2024 menjadi 7,79% pada 2025, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di sekitar kawasan.

  • KEK Dorong Ekonomi Daerah dan Serap Tenaga Kerja

    KEK Dorong Ekonomi Daerah dan Serap Tenaga Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Kawasan ekonomi khusus (KEK) terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sejumlah wilayah dengan pengelolaan KEK yang baik, mampu mencatat pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 8%-9%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa KEK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberian insentif investasi, tetapi juga menjadi katalis transformasi ekonomi daerah.

    “KEK yang dirancang dengan baik, didukung infrastruktur, kemudahan berusaha, serta integrasi dengan tenaga kerja lokal, terbukti mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

    Airlangga mengatakan, keberadaan KEK Industriopolis Batang mendorong percepatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mencapai 6,03% pada 2024 dan meningkat signifikan dengan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 8,52% (yoy) yang ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi.

    Kajian akademik juga mencatat keberadaan KEK Batang memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya kesempatan kerja, menurunnya tingkat pengangguran, hingga penurunan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang tercatat turun dari 8,73% pada 2024 menjadi 7,79% pada 2025.

    Sementara itu, Kabupaten Kendal juga mencatat kinerja ekonomi yang sangat kuat. Pada triwulan III 2025, perekonomian Kendal tumbuh 8,84% (yoy), tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan tersebut didorong oleh aktivitas industri dan investasi di kawasan industri dan KEK, serta mencerminkan penguatan ekosistem industri regional di koridor Batang-Kendal-Semarang.

    “Pengembangan KEK turut berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi daerah melalui masuknya investasi baru, adopsi teknologi, serta berkembangnya industri pengolahan bernilai tambah. Kondisi ini meningkatkan efisiensi produksi dan nilai output per tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah,” imbuh Airlangga.

    Ke depan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah menilai pengalaman Batang dan Kendal dapat menjadi model pengembangan KEK di daerah lain, khususnya dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah metropolitan.

    Penguatan konektivitas, kepastian regulasi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterkaitan dengan UMKM dan ekonomi lokal dinilai menjadi kunci agar manfaat KEK dapat dirasakan lebih luas dan inklusif.

    “Kami akan terus mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan KEK berfungsi optimal sebagai instrumen percepatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Airlangga.

  • Gini Tinggi, Jakarta untuk Siapa? Megapolitan 14 Desember 2025

    Gini Tinggi, Jakarta untuk Siapa? Megapolitan 14 Desember 2025

    Gini Tinggi, Jakarta untuk Siapa?
    Guru Besar Ilmu Manajemen, Dosen Program Studi Doktor Manajemen Berkelanjutan Institut Perbanas
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    JAKARTA
    bukan kota miskin. Jakarta adalah kota kaya. Namun justru di kota paling kaya di Indonesia inilah ketimpangan paling telanjang terlihat. Ketika Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa gini ratio sulit turun karena “orang kaya di Jakarta banyak banget” (Kompas.com, 13/12/2025).
    Pernyataan itu seharusnya dibaca sebagai alarm keras, bukan sekadar penjelasan teknokratis. Ia menandai bahwa pertumbuhan
    Jakarta
    berlari kencang, tetapi tidak berjalan bersama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025
    gini ratio
    DKI Jakarta mencapai 0,441, meningkat dari 0,431 pada September 2024, sekaligus menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia, jauh di atas rata-rata nasional sekitar 0,375 (BPS, 2025).
    Gini ratio sendiri bukan istilah baru dan bukan pula sekadar angka statistik. Indeks ini diperkenalkan oleh Corrado Gini, seorang ahli statistik dan sosiolog asal Italia, pada tahun 1912, sebagai alat untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat.
    Nilainya berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (Gini, 1912; Cowell, 2011).
    Hingga kini,
    gini coefficient
    digunakan secara luas oleh lembaga statistik nasional dan internasional—termasuk BPS, World Bank, dan IMF—sebagai indikator utama untuk menilai kualitas
    pertumbuhan ekonomi
    dan keadilan distribusinya (World Bank, 2023; IMF, 2024). Dengan demikian, gini ratio bukan sekadar alat ukur kemiskinan, melainkan cermin distribusi manfaat pembangunan.
    Sebuah wilayah dapat mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kemiskinan rendah, tetapi tetap memiliki gini ratio tinggi jika hasil pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Inilah yang terjadi di Jakarta.
    Tren gini ratio Jakarta menunjukkan bahwa ketimpangan bukanlah kejadian sesaat. Pada 2019, sebelum pandemi, gini ratio Jakarta sudah berada di kisaran 0,39. Selama pandemi, ketimpangan justru meningkat; pada September 2021 tercatat sekitar 0,411. Alih-alih membaik saat ekonomi pulih, ketimpangan kembali melebar hingga 0,431 pada 2024 dan 0,441 pada 2025.
    Data historis ini menunjukkan bahwa selama hampir satu dekade Jakarta secara konsisten menjadi wilayah dengan jurang kaya–miskin paling tajam di Indonesia (BPS DKI Jakarta; Katadata, 2024).
    Konsistensi ini mengindikasikan masalah struktural. Ketimpangan Jakarta bukan akibat guncangan sementara, melainkan hasil dari arah pembangunan yang tidak cukup kuat mendorong pemerataan. Bukan karena miskin bertambah, tetapi kaya berlari terlalu cepat
    Rendahnya angka kemiskinan sering dijadikan pembenaran bahwa kondisi sosial Jakarta masih terkendali. BPS mencatat persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2025 sekitar 4,28 persen, salah satu yang terendah secara nasional.
    Namun teori distribusi pendapatan menegaskan bahwa gini ratio meningkat bukan karena orang miskin bertambah, melainkan karena pendapatan kelompok atas tumbuh jauh lebih cepat dibanding kelompok bawah, sebuah kondisi yang dikenal sebagai
    unequal growth
    (IMF, 2024; World Bank, 2023).
    Jakarta mencerminkan pola ini secara ekstrem. Sektor keuangan, properti, dan ekonomi berbasis aset tumbuh agresif, sementara pendapatan berbasis upah—yang menopang mayoritas warga—bergerak lambat dan tergerus biaya hidup kota. Pertumbuhan ada, tetapi tidak dibagi secara proporsional.
    Sebagai kota global, Jakarta memberi keuntungan besar bagi mereka yang memiliki modal, pendidikan tinggi, dan akses jaringan. Namun bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah, jalan untuk naik kelas semakin sempit.
    Model Galor–Zeira dalam ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa ketimpangan awal menghambat investasi human capital karena kelompok miskin kesulitan mengakses pendidikan dan pembiayaan, sehingga produktivitas mereka tertahan secara sistemik (Galor & Zeira, 1993).
    Di Jakarta, mahalnya pendidikan, perumahan, dan transportasi memperkuat jebakan ini. Mobilitas sosial tidak lagi sekadar soal kerja keras, tetapi soal titik awal yang timpang. Kota tumbuh ke atas, tetapi fondasi sosialnya rapuh.
    Ketimpangan yang tinggi bukan hanya isu keadilan, tetapi juga ancaman stabilitas. IMF mencatat bahwa wilayah dengan gini ratio tinggi cenderung mengalami penurunan kepercayaan publik terhadap institusi, meningkatnya polarisasi sosial, dan risiko ketegangan politik.
    Dari sisi ekonomi, World Bank menunjukkan bahwa konsentrasi pendapatan pada kelompok atas melemahkan daya beli mayoritas penduduk, sehingga pertumbuhan jangka panjang menjadi tidak berkelanjutan.
    Dalam jangka panjang, ketimpangan juga menurunkan mobilitas sosial antar generasi. Konsep Great Gatsby Curve menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan, semakin kecil peluang anak dari keluarga miskin untuk naik kelas sosial dibanding anak dari keluarga kaya (OECD, 2018).
    Menurunkan gini ratio bukan berarti menahan orang kaya, melainkan memperluas peluang ekonomi bagi yang tertinggal. IMF dan World Bank menegaskan bahwa kombinasi kebijakan fiskal progresif, investasi pendidikan dan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja produktif merupakan instrumen paling efektif untuk menekan ketimpangan (IMF, 2024; World Bank, 2023).
    Di Jakarta, kebijakan ini berarti keberanian menekan biaya hidup, memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses luas, serta mentransformasi UMKM agar tidak terjebak di sektor informal berupah rendah. Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan terus menguntungkan mereka yang sudah unggul sejak awal.
    Pernyataan Gubernur DKI Jakarta seharusnya menjadi titik balik kebijakan, bukan sekadar penjelasan keadaan. Data historis gini ratio menunjukkan bahwa tanpa koreksi arah, ketimpangan Jakarta akan terus tinggi meskipun ekonomi tumbuh.
    Pada akhirnya, pertanyaan paling jujur tetap menggantung: jika gini ratio Jakarta terus menjadi yang tertinggi di Indonesia, Jakarta sesungguhnya dibangun untuk siapa? Untuk segelintir yang telah berada di puncak piramida ekonomi, atau untuk jutaan warga yang berharap bahwa kerja keras mereka benar-benar membuka jalan naik kelas?
    Jakarta tidak kekurangan pertumbuhan. Yang masih langka adalah keberanian untuk membagi kemajuan secara adil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Diskon & Cashback Kereta Cepat Libur Natal 2025 & Tahun Baru 2026

    Cek Diskon & Cashback Kereta Cepat Libur Natal 2025 & Tahun Baru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghadirkan berbagai program promo tiket Whoosh menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, kehadiran promo ini sebagai bentuk komitmen KCIC dalam memberikan kemudahan dan keringanan biaya perjalanan menjelang masa libur Nataru.  

    “Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan promo ini untuk merencanakan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu bersama Whoosh,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (14/12/2025). 

    Beragam promo menarik yang diberikan terdiri dari potongan harga tiket, penawaran cashback hingga Rp.100.000, serta program khusus dari berbagai kanal pembelian untuk periode keberangkatan tertentu.

    Mulai dari diskon tiket Rp25.000 untuk keberangkatan 10-15 Desember 2025, hingga cashback di aplikasi online dan pembayaran melalui merchant tertentu. 

     Sampai dengan Oktober 2025, Whoosh tercatat telah mengangkut sebanyak 5,05 juta penumpang atau tumbuh 3,46% dari periode yang sama tahun lalu. 

    Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang Whoosh memang tercatat yang paling sedikit di antara moda lainnya. Misalnya MRT (37,35 juta penumpang), Kereta Bandara (7,7 juta orang), dan LRT yang mencapai (28,35 juta penumpang). 

    Berikut daftar lengkap promo yang berlaku selama periode liburan Nataru:

    1. Diskon Tiket Whoosh Rp25.000

    – Periode keberangkatan: 10–15 Desember 2025

    • Pemesanan mulai 10 Desember 2025

    • Channel pembelian: Aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, dan Traveloka.

     

    2. Cashback hingga Rp100.000 di Traveloka

     

    – Kode promo 12WHOOSH

    • Cashback Traveloka Poin hingga 2% (maksimal Rp100.000)

    • Minimum transaksi Rp500.000 untuk perjalanan Round Trip (PP)

    – Periode promo : hingga 5 Januari 2026

    • Channel pembelian: Aplikasi Traveloka & Traveloka Web.

     

    3. Cashback Rp50.000 di Livin’ Sukha

     

    • Cashback Rp50.000 untuk transaksi minimal Rp500.000

    – Periode promo: hingga 31 Desember 2025

    • Channel pembelian: Aplikasi Livin’ by Mandiri → fitur Livin’ Sukha

     

    4. Cashback 20% s.d Rp50.000 di BRImo

    • Cashback 20% hingga Rp50.000

    • Periode promo hingga 31 Desember 2025

    • ⁠Berlaku setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu

    • Channel pembelian: BRImo → menu Lifestyle → Travel

     

    5. Cashback Rp20.000 pembayaran dengan Mandiri Taspen

     • Periode hingga 31 Desember 2025

    • Channel pembelian: Vending Machine Whoosh, aplikasi Whoosh, website KCIC

    • Metode pembayaran: Pembayaran dengan QRIS Movin by Bank Mandiri Taspen

    6. Cashback hingga Rp10.000 dengan Tiket.com

    • Kode promo: TIKETWHOOSH

    • Periode promo hingga 31 Desember 2025

    • Cashback 2% hingga IDR 10.000 dengan minimum transaksi IDR 150.000

    • Channel pembelian: Aplikasi Tiket.com

  • Harga Emas Dunia Minggu 14 Desember 2025 setelah Reli Sepekan

    Harga Emas Dunia Minggu 14 Desember 2025 setelah Reli Sepekan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pergerakan harga emas dunia sepekan dari Senin-Jumat pada periode (8-12/12/2025) menunjukkan tren penguatan. Reli harga emas ini didorong oleh spekulasi pasar terkait peluang penurunan suku bunga oleh Federal Reserve Amerika Serikat (AS) serta meningkatnya minat investor terhadap aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Harga emas mampu menguat jelang akhir pekan karena The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (BPS) menjadi di kisaran 3,5%-3,75%. Harga emas pun mengalami kenaikan hingga level tertinggi dalam tujuh pekan terakhir.

    Pergerakan Harga Emas Sepekan Kemarin

    Pada awal pekan, harga emas sempat bergerak terbatas. Pada perdagangan Senin (8/12/2025), emas spot melemah tipis seiring pelaku pasar menanti sinyal kebijakan moneter dari The Fed. Harga ditutup di kisaran US$ 4.201,70 per troi ons.

    Memasuki Selasa (9/12/2025), harga emas bergerak stabil dan bertahan di atas level psikologis US$ 4.200. Emas spot mengakhiri perdagangan hari itu di sekitar US$ 4.194,91 per troi ons.

    Penguatan mulai terlihat pada Rabu (10/12/2025) ketika pasar merespons potensi pemangkasan suku bunga The Fed yang semakin menguat. 

    Lonjakan signifikan terjadi pada Kamis (11/12/2025). Harga emas dunia melonjak sekitar 1,79% atau setara 75 poin dan ditutup di kisaran US$ 4.272,09 per troi ons pada akhir perdagangan. Kenaikan tajam ini dipicu pelemahan dolar AS serta pelonggaran kebijakan moneter AS, terutama terkait pemangkasan suku bunga The Fed.

    Tren positif berlanjut hingga Jumat (12/12/2025). Harga emas spot bahkan sempat menembus level US$ 4.302,47 per troi ons dan mencetak rekor tertinggi baru dalam 7 pekan terakhir.

    Meski sempat mengalami koreksi tipis menjelang penutupan perdagangan, emas tetap ditutup menguat di posisi sekitar US$ 4.299,47 per troi ons pada Sabtu pagi, setelah sempat sentuh US$ 4.302,47.

    Hingga Minggu (14/12/2025) pagi harga emas spot masih bertahan di level US$ 4.299,47 per troi ons.