Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • BPS Laporkan Beras Alami Deflasi 0,45% Jelang Natura 2024

    BPS Laporkan Beras Alami Deflasi 0,45% Jelang Natura 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas beras mengalami deflasi pada November 2024. Deflasi beras mencapai 0,45% dengan andil deflasi hingga 0,02% pada November 2024.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan deflasi komoditas beras ini terjadi di 26 provinsi, terdalam di provinsi Papua Pegunungan yang deflasi komoditas berasnya mencapai 4,46%

    “Secara historis tekanan komoditas inflasi beras di November turun dibandingkan Oktober, Ini terjadi pada 3 tahun terakhir, 2022 sampai 2024,” kata Amalia dalam rilis BPS, Senin (3/12/2024).

    Adapun, harga beras di Indonesia telah turun sejak Agustus lalu. Harga beras di Indonesia telah di bawah Rp 15.000 per kilogram, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024. Jumlah konsumsinya per bulan oleh masyarakat Indonesia sebanyak 2,58 juta ton.

    Sebelumnya, Direktur Bank Dunia (World Bank) menyebut harga beras di Indonesia disebut jadi yang termahal di ASEAN.

    Mengutip laporan Departemen Pertanian AS (USDA) edisi 6 Agustus 2024, harga beras RI memang di atas harga beras Thailand dan Vietnam.

    Sebagai catatan, kedua negara ini adalah termasuk negara pemasok beras ke Indonesia. Vietnam dan Thailand tercatat jadi negara asal impor beras RI tahun 2023-2024.

    Tercatat, pada periode Januari-Mei 2024, harga beras di Indonesia jenis IR 64 ada di atas Rp14.000 per kg. Sedangkan harga beras Thailand jenis broken 25% dan untuk harga beras Vietnam jenis broken 25% ada di bawah Rp10.000 per kg.

    Dari data itu juga terungkap, harga beras di Indonesia, Thailand, dan Vietnam kompak terus menanjak sejak tahun 2022 dan kini mulai turun setelah sempat pecah rekor di Januari-Februari tahun 2024.

    (haa/haa)

  • BPS Laporkan Beras Alami Deflasi 0,45% Jelang Natura 2024

    Inflasi November Melesat, Harga Bawang Merah & Tomat Naik Gila-gilaan!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2024 mengalami inflasi sebesar 0,30% secara bulanan (month to month/mtm). Inflasi ini dipicu oleh bahan pangan, yakni bawang merah dan tomat.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau yang jadi penyumbang utama inflasi sepanjang November 2024.

    “Delapan dari sepuluh komoditas penyumbang utama inflasi merupakan komoditas dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan 4 komoditas andil tertinggi bawang merah, tomat, daging ayam ras dan minyak goreng,” kata Amalia dalam rilis BPS, Senin (3/12/2024).

    Pada November 2024, bawang merah mengalami inflasi 24,87% dan tomat sebesar 58,88%, kemudian daging ayam ras sebesar 2,03% dan minyak gorang mengalami inflasi 2,17%.

    Amalia mengungkapkan Kementerian Pertanian mengungkapkan hasil panen petani bawang merah pada November 2024 secara umum sangat terbatas karena sudah memasuki puncak musim kemarau.

    “Juli, Agustus, September adalah periode puncak musim kemarau, Kementan mencatat penanaman bawang merah oleh petani pada Agustus-September 2024 yang akan dipanen di November 2024 secara umum sangat terbatas karena memasuki puncak musim kemarau, produksi bawang merah turun,” papar Amalia.

    (haa/haa)

  • Airlangga: Kenaikan UMP untuk Lindungi Daya Beli Kelas Menengah

    Airlangga: Kenaikan UMP untuk Lindungi Daya Beli Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sudah memutuskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025. Kondisi ini tidak terlepas dari pertimbangan pemerintah untuk menyokong kelangsungan daya beli masyarakat terutama dari masyarakat kelas menengah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan di tengah ketidakpastian global maka pemerintah harus memperkuat struktur perekonomian dalam negeri. Dalam hal ini kegiatan belanja masyarakat kelas menengah memiliki peran vital untuk mendorong komponen konsumsi yang selama ini menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Hal tersebut yang mendasari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk meningkatkan daya beli yang di sektor formal yang sebagian besar adalah pekerja di kalangan industri dan servis. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk menunjang daya beli maka kenaikan upah minimumnya (UMP) didongkrak ke 6,5%,” ucap Airlangga dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu (1/12/2024).

    Dengan adanya kenaikan UMP  maka daya beli kelas menengah bisa ditingkatkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masyarakat yang termasuk dalam kelompok kelas menengah di Indonesia pada 2024 adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan antara Rp 2.040.262 sampai dengan Rp 9.909.844. 

    Sedangkan untuk masyarakat dalam kelompok masyarakat menuju kelas menengah jumlah penduduk yang termasuk dalam generasi X sebanyak 24,06%, generasi Z sebanyak 25,45%, dan generasi alpha sebanyak 16,58%.

    Jika dilihat dari sisi jenis pekerjaan kelas menengah yang bekerja di sektor formal sebanyak 59,36% dan informal sebanyak 40,64% pada 2024. Jika diperinci jenis pekerjaan kelas  menengah yaitu  berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 5,6%, buruh karyawan/pegawai sebanyak 53,76%, berusaha sendiri sebanyak 21,2%, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 9,63%, pekerja bebas sebanyak 3,56%, dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 6,25%. 

    “Tujuan kami adalah untuk mempertahankan daya beli kelas menengah yang tier di bawah 40%. Nah ini penting untuk kita jaga, karena pertumbuhan ekonomi kita ke depan bahkan di kuartal ini, tergantung daripada daya beli kelas menengah,” kata Airlangga.

    Menurut Airlangga, kegiatan belanja yang dilakukan masyarakat kelas menengah memiliki dorongan besar ke perekonomian nasional. Dengan kenaikan UMP maka diharapkan akan bisa menjaga kegiatan belanja kelas menengah. 

     

  • Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Kontainer Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (19/11/2024). ANTARA FOTO/Yegar Sahaduta Mangiri/YU/Spt.

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi Indonesia untuk menavigasi tantangan dan peluang ekonomi di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Di pedesaan, petani menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Selatan bahkan telah memprediksi indeks La Nina terjadi hingga 2025 mendatang.

    Kepala BMKG Sulsel, Ayi Sudrajat, sempat menyebut kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya.

    Kondisi ini mungkin saja berpotensi menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian dan mengancam produksi pangan nasional, khususnya padi.

    Produksi padi, yang berkontribusi 30 persen terhadap kebutuhan pangan domestik, bisa saja menurun signifikan jika dampak perubahan iklim ini tidak segera diantisipasi.

    Ketergantungan Indonesia pada impor pangan, juga bisa menjadi ancaman besar lainnya bagi kemandirian pangan.

    Berdasarkan data BPS, Indonesia tercatat telah mengimpor beras sebanyak 3,48 juta ton hingga Oktober 2024.

    Negara-negara yang menjadi sumber impor beras Indonesia adalah Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan Kamboja. Proyeksi impor beras Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,17 juta ton, yang berpotensi menjadi rekor impor beras terbesar. Itu belum termasuk komoditas pangan impor lainnya seperti gandum, jagung, dan gula.

    Di sisi lain, di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta, transformasi digital membuka peluang besar bagi pengusaha muda, tetapi tantangan infrastruktur teknologi tetap menjadi penghalang.

    Sebuah survei terbaru yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa di tahun 2024, sebanyak 82,6 persen penduduk daerah tertinggal di Indonesia telah terhubung internet.

    Padahal, studi Google dan Temasek mencatat bahwa UMKM yang terhubung dengan platform digital dapat meningkatkan pendapatan hingga 26 persen.

    Potensi ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025, terancam tidak optimal jika kesenjangan akses internet tidak segera diatasi.

    Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu proyek strategis terbesar dalam sejarah Indonesia.

    Dengan target investasi Rp466 triliun, di mana 80 persen diharapkan berasal dari sektor swasta, proyek ini diharapkan mampu memacu pemerataan pembangunan.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp309,2 triliun per Oktober 2024 menimbulkan kekhawatiran tentang prioritas alokasi sumber daya.

    Proyek ini perlu dikelola dengan transparansi tinggi untuk menjawab kekhawatiran publik.

    Banyak studi menunjukkan bahwa proyek infrastruktur yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan, menjadikan proyek IKN sebagai peluang yang baik jika diterapkan secara efektif.

    Di sektor energi, Indonesia masih bergantung pada batu bara sebagai sumber utama pendapatan ekspor, yang mencapai 45 miliar dolar AS pada 2022.

    Namun, ketergantungan ini bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060.

    Saat ini, hanya 12 persen energi Indonesia berasal dari sumber terbarukan, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, bauran energi terbarukan Indonesia mencapai 12,30 persen,

    Sebagai perbandingan, beberapa negara tetangga memiliki proporsi energi terbarukan yang lebih tinggi. Misalnya, Vietnam memiliki kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 45.327 MW, menjadikannya yang terbesar di ASEAN.

    Sementara potensi energi terbarukan Indonesia, yang mencapai 442 GW menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perlu segera dimanfaatkan melalui investasi dalam teknologi energi bersih dan reformasi subsidi energi fosil.

    Dengan strategi yang tepat, sumber seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi dapat memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menopang transisi menuju keberlanjutan.

    Di tengah kemajuan teknologi, tantangan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian.

    Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,86 persen pada Agustus 2023, tetapi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri tetap menjadi tantangan signifikan.

    Laporan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pada 2015, ketidaksesuaian vertikal (perbedaan antara tingkat pendidikan dan pekerjaan) mencapai 53,33 persen, sementara ketidaksesuaian horizontal (perbedaan antara bidang studi dan pekerjaan) mencapai 60,52 persen.

    Kondisi ini mencerminkan fenomena “pengangguran struktural” yang menghambat daya saing tenaga kerja Indonesia.

    Untuk menghadapi tantangan ini, reformasi sistem pendidikan menjadi kunci, dengan penekanan pada kurikulum berbasis keterampilan dan program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak otomatisasi.

    Solusi strategis
    Di tengah berbagai tantangan tersebut, solusi strategis menjadi kebutuhan mendesak. Ketahanan pangan dapat diperkuat melalui teknologi pertanian modern seperti irigasi pintar dan pemantauan berbasis drone.

    Diversifikasi pangan lokal, seperti pemanfaatan sagu, sorgum, dan singkong, juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

    Di sektor digital, pemerintah dan swasta perlu bersinergi dalam investasi infrastruktur teknologi, terutama untuk wilayah pedesaan yang masih minim akses internet.

    Pelatihan digital bagi UMKM juga perlu ditingkatkan untuk membuka peluang lebih luas bagi usaha kecil.

    Dalam pengelolaan proyek strategis seperti IKN, pendekatan public-private partnership (PPP) dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban fiskal pemerintah sekaligus memastikan keberlanjutan proyek.

    Di sektor energi, percepatan transisi ke sumber terbarukan memerlukan insentif pajak untuk proyek energi hijau dan reformasi subsidi energi fosil.

    Langkah ini perlu dilakukan dengan investasi besar pada teknologi bersih seperti panel surya dan tenaga angin.

    Reformasi pendidikan juga menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di era digital. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri serta program reskilling dan upskilling menjadi langkah penting untuk memastikan tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif.

    Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menata ulang strategi ekonominya.

    Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan menjadi kunci.

    Perjalanan ekonomi Indonesia bukan hanya tentang mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga tentang menciptakan pembangunan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Dengan komitmen yang kuat dan langkah strategis yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.

    Tantangan hari ini adalah pijakan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana setiap rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi yang dikelola dengan bijak.

    Sumber : Antara

  • Ekonom Proyeksi Inflasi 1,3%-1,6% Akhir 2024, Terendah Sepanjang Masa?

    Ekonom Proyeksi Inflasi 1,3%-1,6% Akhir 2024, Terendah Sepanjang Masa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan tingkat inflasi pada akhir 2024 akan menjadi yang terendah sepanjang masa Republik Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan inflasi pada akhir 2024 akan berada di kisaran 1,3%-1,5% year on year (YoY).

    “Yang artinya lebih rendah dibanding inflasi pada masa pandemi 2020 dan 2021,” jelas Faisal kepada Bisnis.com, Minggu (1/11/2024).

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan tingkat inflasi pada akhir 2024 berada di angka 1,6% YoY.

    Berdasarkan catatan Bank Dunia (World Bank), selain masa pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021, tingkat inflasi Indonesia selalu berada di atas 2% sejak 1960—data sebelum itu tidak tersedia.

    Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inflasi berada di angka 1,68% (YoY) pada akhir 2020. Sementara itu pada akhir 2021, tingkat inflasi di angka 1,87% YoY.

    Artinya, jika inflasi pada akhir 2024 berada di kisaran 1,3%—1,6% YoY maka kemungkinan besar akan menjadi yang terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.

    Sebagai catatan, sempat terjadi deflasi selama lima bulan berurut-urut sepanjang tahun ini yaitu pada Mei (-0,03%), Juni (-0,08%), Juli (-0,18%), Agustus (-0,03%), dan September (-0,12%).

    Sejumlah ekonom menilai deflasi berbulan-bulan tersebut terjadi karena pelemahan daya beli masyarakat. Direktur Pengembangan Big Data Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto misalnya, yang melihat penurunan daya beli masyarakat terlihat dari data konsumsi rumah tangga.

    Sejak Kuartal IV/2023, sambungnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga selalu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi.

    Perinciannya pada Kuartal IV/2023: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,46% YoY.

    Pada Kuartal I/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% YoY.

    Pada Kuartal II/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,93% YoY.

    Terakhir pada Kuartal III/2024: pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95% YoY, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91% YoY.

  • Masih Adakah yang Memimpin dengan Hati?

    Masih Adakah yang Memimpin dengan Hati?

    Oleh: Swary Utami Dewi*

    JIKA kau ingin berbuat untuk negeri, lakukanlah dengan jujur, ikhlas, dan tanpa pamrih. Lakukan semua dengan tulus. Jika kau berjuang, gunakan kata hati. Kata dan jiwa mesti menjadi satu. Jangan hanya kau hebat berpidato, tapi ternyata mengejar kekayaan. Jangan kau kejar kepentingan sendiri selama rakyat masih hidup dalam kemiskinan”. 

    Aku merinding mendengar cuplikan pidato Emil Salim. Suaranya lantang bergetar. Konsisten. Seakan ia kembali muda, tidak berusia 94 tahun. Tepuk tangan bergemuruh di aula besar itu, tempat diselenggarakannya Peluncuran dan Diskusi Buku tentang Agus Salim berjudul The Grand Old Man: Jurnalis, Ulama, Diplomat. Melalui ucapan Emil Salim, Agus Salim yang sudah berpulang 70 tahun lalu, seakan hadir kembali. 

    Meski demikian, aku merasa ada dalam kegetiran dari Emil Salim saat menyampaikan petuah-petuah yang ia peroleh dari Agus Salim, yang merupakan paman dari mantan menteri masa Orde Baru ini. Aku menduga, ia pasti getir melihat kondisi Indonesia, yang sedang karut-marut dan hampir tanpa pedoman berbangsa. Apa-apa boleh ditabrak hampir tanpa kendali. Aturan bisa disulap sesuai kepentingan. Apa yang diucapkan para “pemimpin” kerap hanya tinggal ucapan. Hampir jarang yang mampu menjaga ketat kata agar selaras dengan tindakan.

    Emil Salim dengan tepat memilih petuah Agus Salim tentang bagaimana seharusnya “pemimpin yang memimpin”; Bahwa pemimpin harus punya hati; Bahwa pemimpin harus berintegritas — yang disebut Agus Salim dengan kata-kata jujur, ikhlas, tulus; Bahwa pemimpin tak mengejar kekayaan, tak mengejar kuasa untuk dirinya.

    Petuah Agus Salim yang disampaikan oleh keponakannya itu begitu menohok. Kita tak bisa memungkiri fakta betapa banyak orang yang sedang ada dalam jabatan-jabatan publik justru tanpa malu-malu melakukan korupsi, melakukan penyelewengan kekuasaan, berkolaborasi mesra dengan pemodal sangat besar, sehingga tujuan bernegara untuk menciptakan rakyat yang sejahtera, adil dan cerdas menjadi cita-cita yang masih tergantung di awang-awang. Jauh dari jangkauan.

    Kita tentu tahu banyak orang di Indonesia hidup dalam kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, dengan garis kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932/kapita/bulan. Padahal sekarang banyak beban ditimpakan pada rakyat dalam berbagai bentuk pajak dan iuran, yang sifatnya pukul rata. Mereka yang dulu tergolong kelas menengah pun jatuh jumpalitan dan masuk dalam kategori rentan miskin.

    Sementara yang super kaya menjadi makin lebih kaya. Tengok data-data berikut. Data Oxfam 2024 menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, kesenjangan antara orang terkaya dengan kelompok lain begitu jomplang. Saat ini, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan melebihi kekayaan total 100 juta orang termiskin. Negeri ini juga mengalami peningkatan kesenjangan lebih cepat dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Untuk tingkat global, Indonesia merupakan negara ke-6 dengan tingkat ketimpangan tertinggi di dunia. 

    Jika kita cermati data-data di atas, maka kita tahu bahwa sentilan Pak Emil Salim, dengan menggarisbawahi pesan Agus Salim tadi, adalah benar sebenar-benarnya. Apakah para pemimpin sekarang betul-betul menjadi pemimpin yang sesungguhnya? Satu kata satu perbuatan? Apakah mereka paham bahwa menjadi pemimpin itu adalah amanah untuk bisa mengejar cita-cita bangsa? Entahlah… Masih perlu waktu untuk membuktikan apakah masih ada orang-orang berhati yang memimpin Indonesia. Pemimpin yang tak tega menumpuk kekayaan di saat rakyat masih melarat. 

    “Jangan kau kejar kepentingan sendiri selama rakyat masih hidup dalam kemiskinan”. Ah, kata-kata ini rasanya masih bergaung kuat, masuk menembus relung hatiku yang terdalam. 

    *(Penulis adalah pegiat isu perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga perubahan dan krisis iklim)

  • Wacana Bansos untuk Kelas Menengah, Pemerintah Masih Matangkan Data

    Wacana Bansos untuk Kelas Menengah, Pemerintah Masih Matangkan Data

    Wacana Bansos untuk Kelas Menengah, Pemerintah Masih Matangkan Data
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    mengungkapkan, pemerintah sedang mematangkan data masyarakat yang berhak menerima
    bantuan sosial
    (Bansos).
    Hal itu disampaikan Mensos saat ditanya mengenai wacana pemerintah menyiapkan bansos untuk masyarakat yang terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
    “Kita sedang mematangkan data-datanya. Nanti kalau sudah selesai pasti akan disampaikan kepada publik lah siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan siapa yang tidak,” ujar Saifullah kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
    Menurut Saifullah, penyaluran bansos untuk masyarakat
    kelas menengah
    tidak dapat sembarang dilakukan tanpa ada kepastian data para penerimanya.
     
    Pasalnya, tak semua masyarakat masuk turun kelas ketika kebijakan
    PPN 12 persen
    diberlakukan.
    “Ya kita lihat kan masuk atau tidak, kan nanti akan terlihat itu kan. Nanti ada kriteriannya, dan yang membuat kriteria adalah BPS,” kata Saifullah.
    “Nanti ada ukuran-ukurannya, siapa yang masuk kelas menengah dan, turun, mana yang dari bawah naik kelas. Kan ada yang turun kelas, ada yang naik kelas. Jadi dinamis sekali data itu,” ujar dia.
    Dia pun enggan berspekulasi soal memungkinkan atau tidaknya wacana bansos untuk kelas menengah tersebut bisa direalisasikan.
    Mensos hanya menegaskan bahwa hal terpenting adalah mematangkan data-data masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah.
    “Saya belum berani beranda-anda ya Tapi yang jelas kita pastikan datanya dulu, setelah itu baru kita susun intervensinya. Tidak hanya Kementerian Sosial, tapi juga bersama Kementerian dan lembaga yang lain,” kata Saifullah.
    “Jadi kita tidak bisa hanya sekedar hanya berdasarkan bayangan kita angan-angan kita. Tapi benar-benar berdasarkan data-datanya ini, sekarang sedang digodok oleh BPS Sabar dulu ya,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan rencana pemerintah untuk menggelontorkan bansos kepada masyarakat yang terdampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.
    Meski begitu, Cak Imin menyebut pemerintah masih dalam proses merumuskan teknis kebijakan itu, utamanya melihat kondisi kelas menengah dan masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan.
    “Sampai hari ini, kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya (bansos), misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan,
    on-going process
    ,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Komoditas yang Diproyeksi Kerek Inflasi November 2024

    Daftar Komoditas yang Diproyeksi Kerek Inflasi November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan Indeks Harga Konsumen atau IHK pada November 2024 mengalami inflasi. Lantas, apa saja komoditas yang mengerek inflasi tersebut?

    Chief of Economist  PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Banjaran memproyeksi inflasi pada November 2024 mencapai 1,77% secara tahunan (year on year/YoY). Dia mengatakan perkembangan inflasi pada periode tersebut diperkirakan akan dipengaruhi dua komponen utama 

    “Terutama didorong oleh peningkatan inflasi administered price sejalan dengan naiknya harga BBM dan sedikit naiknya inflasi volatile food terutama didorong oleh peningkatan harga bawang,” jelas Banjaran kepada Bisnis.com, Minggu (1/12/2024).

    Sementara itu, sambungnya, inflasi tertahan oleh inflasi inti yang diprakirakan tetap rendah seiring dengan koreksi harga emas pada November 2024.

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan IHK akan mengalami inflasi sebesar 0,36% secara month to month (MtM) dan 1,46% YoY. 

    David melihat tren inflasi yang melambat ini terjadi akibat efek low base, utamanya untuk harga cabai merah yang pada tahun lalu meningkat, kemudian pada tahun ini mengalami penurunan. 

    “Inflasi kembali melambat secara YoY karena efek low base harga cabai merah. Beberapa komoditas lain cenderung stagnan, tetapi bawang merah naik cukup tinggi,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024). 

    Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas cabai merah memberikan andil/sumbangan deflasi YoY sebesar 0,11%. Komoditas ini juga turun memberikan andil deflasi MtM tertinggi, yakni 0,03%. 

    Sementara IHK secara bulanan, David melihat memang terdapat peningkatan inflasi yang sejalan dengan tumbuh positifnya harga bahan pokok. Sementara inflasi inti melambat terutama karena harga emas mulai stagnan. 

    Sedangkan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan tingkat inflasi diproyeksikan akan berada pada kisaran 0,15%—0,2% (month to month/MtM) pada November 2024 atau lebih rendah dibandingkan Oktober ke November 2023 (0,39% MtM).

    Secara tahunan, tingkat inflasi diproyeksikan akan berada pada kisaran 1,3-1,5% (YoY) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan November 2023 (2,87% YoY).

    “Proyeksi ini menggunakan tren tahun 2023 sebagai dasar perhitungan,” ujar Faisal kepada Bisnis.com, Minggu (1/12/2024).

    Berdasarkan konsensus Bloomberg pada Jumat (29/11/2024), nilai tengah proyeksi 18 ekonom untuk inflasi tahunan (YoY) berada di angka 1,5% pada November 2024.

    Sementara untuk bulanan (month to month/MtM) akan kembali mengalami inflasi 0,23%. Sebagaimana pada Oktober 2024 di mana IHK mengalami inflasi untuk pertama kalinya sebesar 0,08%—usai tren deflasi berlangsung sejak Mei hingga September. Adapun, BPS akan mengumumkan IHK bulanan dan tahunan pada Senin (2/12/2024) pukul 11.00 WIB. 

  • Alternatif PPN 12%: Pajak Orang Kaya hingga Tarif Cukai Rokok Naik

    Alternatif PPN 12%: Pajak Orang Kaya hingga Tarif Cukai Rokok Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Di tengah kondisi pelemahanan daya beli masyarakat, banyak pihak yang mendorong pemerintah mencari alternatif kebijakan lain.

    Belakangan para ekonom, pengusaha, hingga masyarakat awam ramai-ramai menyatakan keresahan terkait rencana kenaikan PPN pada tahun depan. Kenaikan PPN yang akan meningkat harga barang/jasa ditakutkan malah membuat daya beli masyarakat semakin menurun.

    Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan komponen utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga mendistribusikan 53,08% dari produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2024.

    Artinya, jika daya beli masyarakat menurun maka kondisi perekonomian secara keseluruhan juga akan terganggu. Oleh sebab itu, banyak yang meminta pemerintah menunda wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12%—setidaknya sampai daya beli masyarakat kembali meningkat.

    Di samping itu, tidak dimungkiri bahwa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto perlu menggenjot penerimaan negara untuk membiayai berbagai program-program unggulan.

    Sejumlah alternatif kebijakan di luar PPN 12% pun bermunculan dari berbagai pihak. Diyakini, berbagai alternatif tersebut dapat menggenjot penerimaan negara tanpa membebani kelas menengah-bawah.

    Pajak Orang Super Kaya

    Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan menyarankan pemerintah memajaki kelompok masyarakat tertentu, ketimbang penerapan kenaikan tarif PPN yang berdampak ke perekonomian secara keseluruhan.

    Dalam konteks saat ini, kelompok masyarakat paling cocok dipajaki tanpa berdampak luas ke perekonomian adalah orang-orang super kaya.

    “Yang super rich [super kaya] itu, itu harus ditingkatkan [pajaknya] karena ada masalah keadilan juga di sini. Juga kalau misalnya kalau super rich ini ditingkatkan pajaknya, itu tidak akan memberikan dampak [negatif] ke perekonomian secara keseluruhan,” katanya dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Sementara dalam studi bertajuk Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kata, Sepeda untuk Si Miskin, Center of Economic and Law Studies (Celios) sempat mengungkapkan penerimaan negara bisa meningkatkan tajam apabila pemerintah serius memajaki para orang super kaya di Indonesia.

    Perhitungan Celios, jika pemerintah mengenakan pajak 2% saja terhadap akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia yang mencapai US$251,73 miliar atau Rp4.078 triliun maka negara akan menerima Rp81,6 triliun dalam setahun.

    Selain itu, Fadhil Hasan juga menyarankan penerapan pajak anomali keuntungan komoditas (windfall profit tax). Secara sederhana, Fadhil mengibaratkan windfall profit tax sebagai pajak ‘rezeki nomplok’.

    Dia menjelaskan windfall profit tax sebagai pajak yang dikenakan kepada industri yang mendapat keuntungan yang berlebih tanpa mereka melakukan usaha-usaha tertentu.

    Contohnya, ketika secara mendadak harga komoditas minyak bumi atau baru bara meningkatkan karena gejolak geopolitik. Otomatis, sambungnya, profit industri dalam negerinya yang terkait sektor minyak atau batu bara akan meningkat.

  • Terungkap! Warga AS Suka Konsumsi Daun ‘Surga’ dari Jakarta

    Terungkap! Warga AS Suka Konsumsi Daun ‘Surga’ dari Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kratom merupakan komoditas yang menjanjikan di pasar internasional. Tanaman herbal khas Asia Tenggara ini mulai banyak diminati banyak negara, salah satunya Amerika Serikat.

    Tanaman ini dikenal karena manfaatnya dalam pengobatan tradisional, seperti mengatasi nyeri, kecemasan, hingga membantu proses detoksifikasi bagi pengguna opioid. Meskipun di Indonesia sempat menuai kontroversi dan disebut sebagai “narkoba baru,” kratom justru berhasil menembus pasar AS dan berkembang menjadi industri bernilai miliaran dolar.

    Data BPS tahun 2023 menunjukkan AS sebagai pengimpor terbesar kratom dari Indonesia, dengan volume mencapai 4.694 ton dan nilai ekspor sekitar US$ 9,15 juta. Selain AS, negara lain seperti India, Jepang, Jerman, dan Republik Ceko juga menjadi tujuan ekspor, meski dengan volume yang lebih kecil, namun tetap menjadi pasar yang menjanjikan.

    Sementara berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), dari seluruh ekspor kratom Indonesia, DKI Jakarta menjadi pemain utama. Kontribusinya mencapai US$ 4,45 juta, atau sekitar 60,75% dari total nilai ekspor. Kalimantan Barat dan Jawa Timur menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan kontribusi signifikan. Di pasar luar negeri, Kratom yang diolah menjadi bentuk ekstrak dihargai mencapai US$ 6.000 per kg.

    Foto: Tanaman Kratom. (Dok. Detikcom/Yudistira Imandiar)
    Tanaman Kratom. (Dok. Detikcom/Yudistira Imandiar)

    Namun, kratom memiliki tantangan terkait legalitasnya di pasar internasional. Di Amerika Serikat, permintaan kratom terus meningkat meski status legalitasnya masih belum mendapat pengesahan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). Meskipun demikian, dilansir dari Bloomberg, masyarakat Amerika membeli begitu banyak kratom dan produk berbahan dasar kratom, baik secara online atau di minimarket pom bensin, toko serba ada, toko rokok, dan bar, sehingga menjadi industri senilai US$ 1 miliar.

    Sementara di Jepang dan Jerman mengizinkannya dalam penggunaan terbatas. India, dengan kebijakan yang lebih longgar, menjadi salah satu pasar ekspor terbesar. Legalitas yang bervariasi ini menuntut perhatian Indonesia dalam menjaga kualitas produk agar dapat memenuhi standar global yang terus berkembang.

    Di dalam negeri, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur adalah provinsi utama yang menopang ekspor kratom, menyumbang hampir seluruh nilai ekspor nasional. Ini menunjukkan pentingnya penguatan hilirisasi di wilayah penghasil untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari komoditas ini.

    Ke depan, peningkatan hilirisasi menjadi strategi penting. Dengan teknologi yang terjangkau, produksi kratom dapat diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti minuman energi atau bahan baku farmasi.

    Peningkatan standar kualitas, sertifikasi keamanan, dan pemahaman akan regulasi di setiap negara tujuan menjadi prioritas agar kratom Indonesia semakin diterima di pasar internasional.

    Kratom Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai komoditas ekspor yang unik. Dengan mengembangkan industri hilir dan meningkatkan standar produksi, Indonesia dapat memperkuat posisi kratom sebagai salah satu komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.

    (wur/wur)