Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Budiman Akan Temui Bahlil Bahas Izin Ojol Beli Pertalite

    Budiman Akan Temui Bahlil Bahas Izin Ojol Beli Pertalite

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko akan bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas izin ojek online (ojol) membeli BBM bersubsidi jenis pertalite.

    “Kewenangan itu (penerima subsidi BBM) pada Pak Bahlil, satgas yang ngurusi soal subsidi,” katanya dalam Konferensi Pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).

    “Nanti kita akan ada (pertemuan) tersendiri dengan Pak Bahlil. Ada, pastinya ada (rencana bertemu Menteri ESDM Bahlil membahas subsidi BBM),” ungkap Budiman.

    Sedangkan BP Taskin saat ini mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoordinir data tunggal. Budiman menegaskan data baru itu akan menjadi landasan 154 program pengentasan kemiskinan di 27 kementerian/lembaga (K/L).

    Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penanggung jawab data tunggal. Badan tersebut yang mengumpulkan seluruh data K/L, termasuk dari PT Pertamina (Persero) terkait daftar penerima subsidi.

    “Iya, iya (subsidi BBM baru menggunakan data tunggal BPS). Semuanya (program pengentasan kemiskinan) tidak ada tumpang tindih, tidak ada lagi mismatch, ketidakcocokan,” jelas Budiman.

    “Belum, belum, kita belum ketemu dengan Kementerian ESDM. Baru (bertemu) Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan,” tutupnya.

    Isu ojol dilarang membeli pertalite pertama kali disuarakan Bahlil. Sang menteri yang juga ketua Satgas Subsidi Tepat Sasaran menilai driver ojek online masuk kategori usaha dan tidak berpelat kuning.

    Namun, pria yang juga ketua umum Partai Golkar itu berubah sikap. Ia menegaskan ojol masuk ke dalam kategori usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri Bahlil mengaku masih mengkaji soal nasib ojol. Namun, ia memberi sinyal bahwa kemungkinan seluruh UMKM tetap berhak mendapat subsidi berbentuk barang alias pertalite.

    Di lain sisi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman ikut bersuara tentang nasib ojol. Ia menyebut ojek online tetap berhak membeli pertalite, meski aturan subsidi BBM diubah.

    “Saya sebagai menteri UMKM sekaligus anggota Satgas Subsidi BBM ingin meluruskan, dalam rapat pembahasan terakhir diputuskan bahwa pelaku UMKM tidak terdampak oleh realokasi subsidi BBM,” tegas Maman dalam rilis resminya.

    (skt/pta)

  • Tok! Menteri UMKM Pastikan Ojol Dapat Subsidi BBM

    Tok! Menteri UMKM Pastikan Ojol Dapat Subsidi BBM

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan, pemerintah telah memutuskan ojek online (ojol) masuk dalam kategori UMKM. Sehingga, ‘pasukan hijau’ tersebut tetap mendapat subsidi bahan bakar atau BBM.

    Keputusan itu, kata Maman, berdasarkan hasil rapat koordinasi Tim Satgas Subsidi BBM yang digelar beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut, Kementerian UMKM turut terlibat dan mengusulkan UMKM seperti ojol mendapatkan alokasi BBM subsidi.

    “Jadi ojek online ini masuk dalam klasifikasi UMKM. Sektor UMKM adalah sektor yang tetap mendapatkan subsidi BBM,” ujar Maman dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, dikutip dari Antaranews, Jumat (6/12).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

    Maman kembali menegaskan, dengan demikian driver ojol bisa menjalankan aktivitasnya tanpa perlu khawatir soal subsidi BBM. Sementara aturan teknis soal penyaluran BBM subsidi berada dalam arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

    Dia menambahkan, kendaraan roda empat yang menggunakan plat kuning akan mendapatkan subsidi BBM, sementara plat yang bukan kuning tidak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi.

    “Yang disampaikan oleh Pak Bahlil (Menteri ESDM) itu, itu adalah sektor kendaraan, jadi pengguna kendaraan roda empat yang menggunakan plat kuning mendapatkan subsidi BBM. Berarti kalau kendaraan roda empat yang tidak menggunakan plat kuning, ya tidak mendapatkan subsidi BBM,” ungkapnya.

    Maman memastikan, pihaknya bakal melakukan pertemuan dengan perwakilan mitra ojek online terkait isu pencabutan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil telah memberikan sinyal, ojol tetap masuk kriteria penerima BBM subsidi. Subsidi tersebut bukan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), melainkan dengan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    “Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM. Semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau dia minyak kita tidak akan mengalihkan ke BLT,” kata Bahlil.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom) Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

    Bahlil memastikan, pihaknya saat ini tengah melakukan kajian (exercise) untuk membedakan kendaraan milik ojol dan yang bukan, mengingat skema subsidi BBM untuk transportasi sebelumnya disalurkan bagi kendaraan yang berpelat nomor kuning atau transportasi publik.

    “Bagi ojol yang saat ini terjadi dinamika, itu kita lagi meng-erxercise agar bagaimana membedakan mana plat hitam usaha ojol mana yang bukan,” kata dia.

    Pihaknya sekarang masih menunggu pemadanan data yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai landasan satu data formulasi subsidi BBM dan listrik tepat sasaran. Ketika semuanya sudah selesai, dia janji akan segera menyampaikan hasilnya.

    (sfn/sfn)

  • Indikasi Kendaraan Pelat Nomor Hitam Tak Boleh Isi BBM Subsidi

    Indikasi Kendaraan Pelat Nomor Hitam Tak Boleh Isi BBM Subsidi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah masih dalam tahap finalisasi soal kriteria masyarakat yang menerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ada wacana pemilik kendaraan pelat nomor hitam tak mendapatkannya.

    Hal itu diungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menjelaskan kriteria penerima di antaranya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kendaraan pelat kuning.

    Atas penerimaan itu maka kelompok masyarakat yang menerima subsidi BBM berarti tak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sedang disiapkan pemerintah.

    Kendaraan pelat kuning yang dimaksud Bahlil disebut di antaranya angkutan kota (angkot) dan transportasi umum.

    “Jangan tanya detail ya, detailnya nanti kita jelaskan di hari dan tanggal yang tepat. Salah satu diantaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning. Angkot, transportasi umum,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (27/11).

    Kendaraan pelat nomor kuning mendapatkan subsidi BBM, yakni Pertalite dan Biosolar, dikatakan Bahlil untuk memastikan biaya transportasi tak naik jadi masyarakat tetap bisa menikmati layanan harga terjangkau.

    Bahlil mengatakan angkutan barang pelat hitam yang tak masuk kategori penerima subsidi BBM didorong beralih ke pelat kuning.

    “Nggak enak dong pelat hitam dapat ternyata yang diurus bukan angkutan umum, dia angkutan tambang dia, atau angkutan sawit dia, atau angkutan barang pabrik dia. Masa dikasih solar atau kasih minyak subsidi, menurut teman-teman gimana? Setuju nggak? Malu dong. Masa mobil saya, sebagai mantan ketua umum HIPMI, mobilnya diisi minyak subsidi, ya sekarang kita pakai budaya itulah,” ujar Bahlil.

    Bahlil tak menjelaskan detail bagaimana mekanisme membatasi kendaraan pelat hitam mendapatkan BBM subsidi, termasuk untuk sepeda motor. Hal ini juga bisa jadi menggugurkan wacana sebelumnya soal pembatasan BBM berdasarkan kapasitas mesin.

    Terkait pelat hitam yang dimaksud Bahlil kemungkinan merujuk ke pelat putih. Polri telah mengubah warna pelat kendaraan pribadi sejak 2021 lalu dari hitam menjadi putih.

    Kendaraan pelat hitam yang beredar sekarang hanya menunggu waktu perpanjangan STNK lima tahunan hingga berubah menjadi putih.

    Sementara itu pelat kuning tetap digunakan untuk kendaraan umum, merah untuk instansi pemerintah dan hijau buat kendaraan di kawasan perdagangan bebas.

    Bahli, pada Rabu (4/12), menjelaskan skema penyaluran subsidi BBM dan BLT akan diumumkan bulan ini. Saat ini situasinya sedang menunggu data penerima BLT yang sedang disusun Badan Pusat Statistik.

    “Insya Allah (diumumkan) bulan ini,” kata Bahlil.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Peran PT GNI Kembangkan Ekonomi Sulteng, Skala UMKM hingga Provinsi

    Peran PT GNI Kembangkan Ekonomi Sulteng, Skala UMKM hingga Provinsi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) memperlihatkan komitmen kuat dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar area lingkar industri, hingga mengubah perekonomian dan kehidupan masyarakat setempat.

    Dampak signifikan yang dihadirkan PT GNI itu dirasakan warga terjadi di berbagai aspek, termasuk perdagangan, jasa, dan transportasi. Hal tersebut diakui oleh para pedagang di Pasar Bunta seperti sayur Misriawati Tosae dan pedagang pakaian, Rizal, yang sama-sama mendapatkan peningkatan omzet berkat keberadaan PT GNI.

    “Dulu, saya hanya bisa berjualan di rumah. Setelah PT GNI beroperasi, saya jadi bisa berjualan di pasar,” kata Misriawati.

    Rizal pun membenarkan hal tersebut. Menurutnya, omzet dagangannya meningkat sampai 5 kali lipat setelah PT GNI hadir di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

    Sebelumnya, Pasar Bunta itu disebut sepi, baik oleh penjual maupun pembeli. Seiring pengoperasian PT GNI, kini pasar sudah ramai dikunjungi, khususnya oleh para karyawan.

    Di luar pasar, banyak juga usaha-usaha yang baru dibuka menyusul operasional PT GNI, seperti usaha toko bahan bangunan, kos-kosan yang ditempati karyawan, hingga warung-warung makan yang salah satunya dijalankan oleh Yuni selama dua tahun terakhir.

    Dulunya Yuni tak pernah memasak dalam jumlah banyak. Sebab, tak ada pembelinya. Kini, porsi masakannya terus bertambah dari waktu ke waktu.

    Yusi Simamora yang memiliki toko bahan bangunan menyampaikan, awalnya dirinya bingung hendak berdagang apa. Melihat kehadiran PT GNI, Yusi pun melihat peluang dengan banyaknya pembangunan di sekitar perusahaan.

    “Puji Tuhan, dampaknya cukup baik, semakin ramai dan semakin banyak orang yang membutuhkan bahan-bahan untuk membangun rumah, banyak pembeli yang kita rasakan. Awalnya hanya toko kecil, sekarang sudah semakin besar,” tutur Yusi.

    PT GNI sendiri turut mengambil peran dalam melakukan penguatan pada sektor Industri Kecil Menengah (IKM), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yakni Biduk Umpan (Bina Produk UMKM Pangan) dan Peri Berkarya (Penjahit Mandiri Berkah Masyarakat Jaya).

    Pada program Peri Berkarya, PT GNI hadir memberi fasilitas berupa alat dan mesin jahit guna mendukung kelompok menjahit di Desa Bunta, diikuti vokasi menjahit, pendampingan pelatihan manajemen keuangan, hingga monitoring. Kegiatan ini berjalan mulai Desember 2023 hingga Januari 2025 mendatang.

    Sementara pada program Biduk Umpan, PT GNI membina kelompok Ibu Rumah Tangga di Dusun 3 Bungintimbe untuk mengolah ikan bandeng menjadi olahan abon. Pada program ini, PT GNI bersama dengan PT SEI memberikan sarana dan prasarana berupa penyediaan alat produksi, pelatihan dan pendampingan, hingga perluasan penjualan produk.

    Pada pertengahan 2024, baik produk dari program Peri Berkarya maupun Biduk Umpan sama-sama telah dipamerkan dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2024 Trade, Tourism and Investment melalui booth Kabupaten Morowali Utara.

    Peran PT GNI itu tercermin melalui catatan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yang menyatakan, jumlah UMKM di Sulawesi Tengah mencapai 29.706 pada 2022, dari pada tahun sebelumnya yang sebanyak 25.158 usaha.

    Head of Corporate Communication PT GNI, Mellysa Tanoyo menyatakan, inisiasi program-program tanggung jawab sosial perusahaan itu sejalan dengan tujuan ke-8 pada daftar Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh produktif, serta pekerjaan yang layak.

    “Kami berharap pelatihan kewirausahaan ini dapat memberikan dampak positif dengan mendorong terciptanya usaha-usaha baru yang dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta pengembangan ekonomi lokal yang lebih dinamis dan berkelanjutan untuk kemajuan ekonomi inklusif di Indonesia,” kata Mellysa.

    Mellysa menegaskan, PT GNI siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak demi pencapaian tujuan tersebut, khususnya bagi masyarakat di sekitar lingkar industri.

    Kehadiran PT GNI yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, diikuti beragam upaya perusahaan mendorong UMKM, secara nyata mendorong ekonomi wilayah.

    Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa terjadi kenaikan ekonomi di Sulawesi Tengah sebesar 10,49 persen (year-on-year) pada triwulan I/2023 terhadap triwulan I/2024. Secara keseluruhan, catatan tersebut menegaskan peran PT GNI sebagai motor ekonomi bagi penduduk yang berdomisili di lingkar perusahaan, sampai ke tingkat provinsi.

    (ory/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Izin BPR Duta Niaga Dicabut OJK, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah – Page 3

    Izin BPR Duta Niaga Dicabut OJK, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah – Page 3

    Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan perkembangan terkait dengan tugas dan fungsinya.  Selama 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024, LPS telah melakukan penanganan simpanan terhadap 15 bank yang dicabut izin usahanya.

    “Rinciannya, total simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS sebanyak Rp 735,26 miliar dari total rekening sebanyak 108.116 rekening,” papar Direktur Group Riset LPS, Seto Wardono dalam Media Workshop, dikutip Senin (12/2/2024).

    Sejak LPS beroperasi pada 2005 hingga 31 Oktober 2024, LPS telah melakukan penanganan simpanan terhadap 137 bank yang dicabut izin usahanya. LPS pun telah membayarkan total simpanan sebanyak Rp 2,82 triliun dengan rincian simpanan di bank umum sebesar Rp 202 miliar dan BPR/BPRS sebesar Rp 2,62 triliun, dari total rekening sebanyak 413.397 rekening.

    Selain pemaparan perkembangan tugas dan fungsi LPS, salah satu hal yang menarik dan menjadi tema sharing session tersebut antara lain mengenai pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Sama seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi juga bersifat seasonal. Pada bulan tertentu misalnya pada bulan Januari, Desember atau pada saat bulan Ramadan inflasi biasanya tinggi.

    “Kita bisa memahami perilaku siklus ini karena pada bulan lain, misalnya saat terjadi panen raya padi, dapat terjadi deflasi,” ujar Seto.

    Mengutip rilis data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat inflasi sebesar 0,16% MoM pada Oktober 2024, setelah sebelumnya lima bulan deflasi. Namun demikian, inflasi Indonesia tercatat turun menjadi 1,7% YoY pada Oktober 2024.

     

  • Astra Optimistis Desa Binaan Mampu Sumbang Ekspor RI

    Astra Optimistis Desa Binaan Mampu Sumbang Ekspor RI

    Bisnis.com, BOGOR — PT Astra International Tbk. (ASII) meyakini Program Desa Sejahtera Astra (DSA) yang dirancang perusahaan pada 2018 mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk ekspor.

    Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan perusahaan melalui program DSA berkomitmen untuk memberdayakan komunitas lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan infrastruktur.

    “Jadi kita jangan hanya fokus di kota-kota saja, tetapi justru dari desa-desa bisa bergerak untuk bisa dikembangkan. Kemudian pasti berkontribusi kan kepada pertumbuhan Indonesia, kepada ekspor dan seterusnya,” kata Boy saat ditemui seusai Workshop Lingkungan Astra 2024 di Boja Farm, Tajur Halang, Bogor, Kamis (5/12/2024).

    Boy menambahkan, Astra sudah sejak lama berkontribusi dalam menggalakkan program sosial berkelanjutan. Adapun, program DSA sendiri dirancang pada 2018 yang berfokus untuk mengembangkan potensi unggulan desa melalui tiga klaster produk, antara lain pertanian dan olahannya, kelautan dan perikanan, serta wisata, kriya, dan budaya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa setiap tahun Astra melakukan evaluasi terhadap desa binaan dan memberikan apresiasi untuk kampung dan desa yang berprestasi. Dia juga berharap program DSA ini bisa berdampak lebih besar ke masyarakat.

    “Mudah-mudahan ke depan ini bisa ditularkan ke kampung dan desa yang lainnya. Harapannya tentunya bisa ada impact yang lebih besar lagi kepada masyarakat di Indonesia,” ujarnya.

    Hingga 2024, Astra telah mengembangkan sebanyak 1.397 Desa Sejahtera Astra di 35 provinsi di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan cita-cita perusahaan untuk Sejahtera Bersama Bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDG’s) Indonesia.

    Selain itu, program Desa Sejahtera Astra juga berhasil menciptakan 73 lapangan kerja baru. Kesuksesan program ini di lima desa telah memberikan dampak positif kepada 620 warga.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia Oktober 2024 mencapai US$24,41 miliar atau naik 10,69% dibanding ekspor September 2024. Posisinya juga naik 10,25% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Dari sana, BPS mencatat ekspor nonmigas mencapai US$23,07 miliar, atau naik 11,04% yoy.

    Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Oktober 2024 mencapai US$217,24 miliar. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$204,21 miliar juga naik 1,48%.

    Adapun, dari 10 komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar Oktober 2024, sebagian besar komoditas mengalami peningkatan. Di mana, peningkatan terbesar pada lemak dan minyak hewani/nabati sebesar US$1.046,5 juta (52,67%). Sementara yang mengalami penurunan adalah logam mulia dan perhiasan/permata sebesar US$102,0 juta (14,46%).

    Jika ditinjau menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Oktober 2024 mengalami kenaikan 3,75% yoy. Begitu pun dengan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan yang naik 23,78 %, namun ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 8,65%.

  • Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 merupakan proyeksi sekaligus intervensi.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    ‘Transformasi ekonomi untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen ini akan menjadi sasaran pembangunan kita lima tahun ke depan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN 2025-2029). Trajektori pertumbuhan ekonomi seperti inilah yang kita set (atur) sebagai target dalam lima tahun ke depan. Kalau kami menyusun target pembangunan itu bukan hanya sekedar merumuskan proyeksi, tetapi kita proyeksi ditambah dengan intervensi,” ungkap Amalia.

    Intervensi yang dimaksud merupakan upaya, perencanaan matang, dan pengawal program secara baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dia menegaskan bahwa target tersebut sesuai dengan visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga harus dikawal bersama oleh para pemangku kepentingan.

    “Ini adalah target yang perlu kita kawal bersama dan dikawal ini artinya bukan hanya dari pemerintah. Ini juga harus dikawal oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk privat sector,” ucapnya yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, stabilitas ekonomi makro dinilai harus terjaga dan transformasi ekonomi guna meningkatkan produktivitas maupun kualitas investasi perlu diimplementasikan.

    Perbaikan kualitas pembangunan juga dinilai menjadi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Pemerintah memiliki 8 strategi plus 1 untuk mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Mulai dari produktivitas pertanian, industrialisasi yang padat berorientasi ekspor dan berkelanjutan, ekonomi biru dan ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, lalu perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital.

    Kemudian juga investasi (khususnya penanaman modal dari asing berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN), serta belanja negara untuk produktivitas seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan program serupa lainnya.

    “Plus satunya adalah enabling environment, yaitu deregulasi perizinan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang pro growth. Jadi fiskal dan moneter pun juga selain pro-stability, harus juga pro-growth,” kata dia.

    Industrialisasi disebut menjadi kunci penting untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui hilirisasi (agro, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar (kimia dan logam), serta industri padat teknologi inovasi (farmasi, elektronik, dan alat angkutan), industri padat karya terampil, dan industri jasa.

    Terkait hilirisasi, telah ditentukan 15 sektor unggulan komoditas. Mulai dari nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan tilapia. Semua komoditas tersebut dikembangkan melalui hilirisasi guna mendukung seluruh kebutuhan industri prioritas.

    Sebagai upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah, industrialisasi akan didorong melalui 24 Kawasan Industri (KI) dan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar dari bagian barat hingga timur Indonesia.

    Kebijakan industrialisasi dianggap penting mengingat adanya kebutuhan penambahan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat yang sedang memasuki masa bonus demografi.

    Pemerintah juga memfokuskan pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Regeneratif (Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau) sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, beberapa tujuan yang dikejar antara lain pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebesar 5,3 persen, inflasi terjaga dalam rentan sasaran 2,5 plus minus satu persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0 persen, pendapatan nasional bruto 7.920 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2026 yaitu 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    “Kami ingin mengajak kita semua untuk berkolaborasi, karena we are not predicting our future, but we are shaping our future. Oleh sebab itu, let’s shape the future of economy of Indonesia, untuk kita bisa sama-sama mengawal cita-cita kita bersama berujung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Bappenas: Indonesia salah satu negara paling sukses kendalikan inflasi

    Indonesia adalah negara yang salah satu yang paling sukses dalam mengendalikan inflasi, karena institusional setting atau manajemen pengendalian inflasinya terorkestrasi dari pusat ke daerah

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang paling sukses dalam mengendalikan inflasi.

    “Indonesia adalah negara yang salah satu yang paling sukses dalam mengendalikan inflasi, karena institusional setting atau manajemen pengendalian inflasinya terorkestrasi dari pusat ke daerah,” katanya dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), lanjutnya, perkembangan harga dari waktu ke waktu selalu dimonitor antara lain oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengendalian inflasi dalam rapat koordinasi secara rutin.

    Pengelolaan manajemen inflasi yang terorkestrasi dari pusat ke daerah dianggap berhasil dengan baik dalam mengendalikan inflasi.

    “Manajemen seperti inilah yang nanti ke depan akan kita replikasi untuk pertumbuhan ekonomi, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi ini yang menuju 8 persen (pada tahun 2029) diterjemahkan ke dalam daerah. (Dengan begitu), masing-masing provinsi itu punya sasaran yang diacu dan kemudian dimonitor secara berkala untuk kemudian nanti menjadi check and balance bagaimana progres dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah,” ucap Amalia.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus satu persen karena didukung konsistensi kebijakan moneter. Faktor lainnya ialah adanya penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk antara pemerintah pusat dengan daerah.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IHK November 2024 tercatat inflasi sebesar 0,30 persen month to month (mtm), sehingga secara tahunan menurun menjadi 1,55 persen year on year (yoy) dari realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,71 persen (yoy).

    “Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah,” ungkap Ramdan pada Selasa (3/12).

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Dibahas di BNI Investor Daily Round Table

    Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Dibahas di BNI Investor Daily Round Table

    Surabaya, Beritasatu.com – Diskusi menarik tentang isu-isu kritis seputar ekonomi nasional dan global kembali digelar dalam BNI Investor Daily Round Table (IDRT), Kamis (5/12/2024). Didukung oleh BNI, Investor Daily Round Table kini hadir dengan pembahasan menarik bertemakan “Membangun Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Melalui Investasi”.

    BNI Investor Daily Round Table kembali dipandu langsung oleh Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita. Dalam forum kali ini, BNI Investor Daily Round Table menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, yakni Emil Dardak.

    Dalam forum tersebut, Emil Dardak menyampaikan bagaimana Jawa Timur dapat mendoorong potensi daerah sehingga menjadikan Jatim sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia. Dengan kontribusi sebesar sekitar 14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, provinsi ini pun menjadi penggerak ekonomi di Pulau Jawa.

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), Jatim menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,55% pada triwulan III 2024. Jatim hanya di bawah Jakarta yang berkontribusi 29,08%, sedangkan Jawa Barat kontributor terbesar ketiga dengan angka 22,39%.

    BPS juga mencatat, ekonomi Jatim pada triwulan III-2024 mampu tumbuh mencapai 4,91 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau 1,72 persen secara kuartalan (quartal to quartal/qtq).

    Beberapa sektor andalan yang dimiliki Jawa Timur antara lain adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk daerah non-perkotaan, dengan fokus pada produksi padi, tebu, dan perikanan. Sementara, Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2024 dengan kontribusi sebesar 30,54%.

    Emil Dardak mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Timur ke depannya harus terus mengoptimalkan potensi Jatim agar pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan. Harapannya, Jawa Timur mampu berkontribusi besar dalam misi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekomomi 8%.

    Menurut Emil, berbagai strategi harus dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur agar potensi ekonomi provinsi tersebut dapat dimaksimalkan. Dia mengatakan, salah satu hal yang harus dilakukan optimalisasi konektivitas yang menjadi faktor kunci dalam roda perekonomian.

    “Tentunya positioning Pelabuhan Tanjung Perak menjadi sangat penting untuk menunjang konektivitas, tetapi di Jawa Timur ini juga sudah ditopang juga dengan adanya pelabuhan di Probolinggo. Kemudian, beroperasinya port captive di beberapa kawasan industri. Di selatan sudah ada pelabuhan Prigi yang bisa bersinergi dengan pelabuhan Selatan seperti Cilacap, Tanjung Wangi, juga di Lembar. Ini yang kemudian kita harapkan bisa menjadikan Jawa Timur terkoneksi dengan baik, menopang target pertumbuhan 8%,” ujar Emil.

    Emil juga menambahkan, masa depan ekonomi Jawa Timur juga tak akan terlepas dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dia menyebut, pemerintah harus mengoptimalkan fungsionalitas KEK di Jatim sehinggg menarik lebih banyak investasi masuk ketiga kawasan tersebut.

    Saat ini, terdapat KEK yang berada di KEK Jatim. Pertama, KEK Singhasari di Kabupaten Malang yang berfokus pada pengembangan ekonomi digital. Kedua, KEK Gresik yang berfokus pada industri smelter nikel dan baja, elektronik, petrokimia, dan energi. Ketiga, KEK Sidoarjo, yang berfokus pada industri halal.

    Dalam BNI Investor Daily Round Table, Emil juga membeberkan realisasi investasi yang dicapai oleh provinsi Jawa Timur. lada triwulan III-2024, realisasi investasi Jawa Timur mencapai Rp 39,69 triliun. Dari angka tersebut, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13,88 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 25,81 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2% secara tahunan (year on year) dan 11,6% secara triwulanan (Q to Q). Total capaian kumulatif Januari hingga September 2024 mencapai Rp 111,4 triliun

    “Ada beberapa terobosan-terobosan, regulasi yang semakin meningkatkan minat investor luar negeri, untuk juga menanamkan modalnya di sini dan menjual produknya bukan hanya pangsa pasar domestik, tetapi juga bangsa pasar setidaknya ASEAN,” papar Emil.

    Berbicara soal masa depan ekonomi Jawa Timur, Emil mengatakan bahwa Jatim memiliki tantangan dalam penyerapan lapangan kerja. Untuk itu, menurutnya, pendidikan harus dibenahi dengan membuka jurusan-jurusan yang banyak diminati industri. Hal ini ditujukkan agar tenaga kerja dapat diserap lebih banyak lagi.

    Sementara itu, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengakui bahwa ekonomi Jawa Timur sangat potensial. Dia lantas mengapresiasi kinerja Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang telah membuat ekonomi Jatim kian menggeliat dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, pemrov Jatim telah menciptakan kebijakan yang sangat baik untuk investor luar negeri dalam negeri, bahkan juga UMKM.

    “Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan apa yang dijadikan target oleh bapak Presiden Prabowo. Ini akan lebih kuat lagi dilaksanakan oleh ibu dan wakil gubernur terpilih karena ini tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan dari yang mereka lakukan. Catatannya adalah kalau investasi yang high tech itu mengenai kesiapan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk itu. Berikutnya adalah mengenai masalah izin,” ucap Enggar.

    Dalam kesempatan yang sama, Wholesale Transaction Product & Partnership Division Head BNI I Gede Widya Anantayoga mengungkapkan, BNI Investor Daily Round Table merupakan forum yang sangat penting untuk diikuti oleh masyarakat Surabaya, termasuk nasabah BNI yang banyak menjadi pelaku usaha di Jatim.

    Gede berharap, BNI Investor Daily Round Table dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha di Jatim untuk bisa mengembangka dan membesarkan bisnis searah dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. 

    Masyarakat dapat menyaksikan diskusi lengkap BNI Investor Daily Round Table melalui tayangan di BTV dan Investor Daily TV (IDTV).

  • Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada kementerian/lembaga (K/L) yang berprestasi di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) dan lelang pada periode 2023-2024.

    “Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar pengelolaan kekayaan negara semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 terdiri dari 4 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BNM dan 4 kategori di bidang lelang.

    Pada bidang pengelolaan BNM, kategori pertama adalah utilisasi BNM. Pada kelompok 1, penghargaan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai juara 1, 2, dan 3 secara berturut-turut.

    Pada kelompok 2, pemenangnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN).

    Pada kelompok 3, pemenangnya yaitu Kemenkeu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Kategori berikutnya yaitu kualitas pelaporan BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kementerian BUMN, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

    Kategori selanjutnya yaitu sertifikasi BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Ombudsman, dan Badan Informasi Geospasial.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Kepegawaian Negara.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Agama (Kemenag).

    Kategori terakhir yaitu peningkatan tata kelola berkelanjutan (continous improvement). Pemenang kategori ini di antaranya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian Negara.

    Adapun untuk bidang lelang, kategori pertama adalah penjual lelang eksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kejaksaan Agung (Kejagung), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

    Kategori berikutnya yaitu penjual lelang noneksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Kemenkeu, Kepolisian, dan Kemenag. Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kategori selanjutnya yaitu balai lelang dengan tata kelola terbaik, di mana pemenangnya adalah PT Balai Lelang Serasi, PT Mega Armada Sudeco, dan PT Balai Lelang Megatama.

    Kategori terakhir yaitu pejabat lelang kelas II berkinerja terbaik yang dimenangkan oleh Cari Azhari, Chitra W. Mukhsin, dan Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024