Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • BPS Ungkap Upah Buruh RI Jadi Rp 3,3 Juta, tapi di 6 Sektor Ini Turun

    BPS Ungkap Upah Buruh RI Jadi Rp 3,3 Juta, tapi di 6 Sektor Ini Turun

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah atau gaji buruh/karyawan berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sarkernas) Agustus 2025 menjadi sebesar Rp 3,33 juta. Angka tersebut naik 1,94% dari Rp 3,27 juta pada Agustus 2024.

    “Rata-rata upah/gaji buruh/karyawan/pegawai sebulan yang lalu, selanjutnya disebut sebagai upah buruh, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 tercatat sebesar Rp 3,33 juta. Upah buruh laki-laki mencapai Rp 3,59 juta, lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan yang sebesar Rp 2,86 juta,” tulis laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025 dari BPS, Rabu (5/11/2025).

    Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp 5,28 juta, sedangkan buruh pada lapangan usaha Aktivitas Jasa Lainnya menerima upah terendah sebesar Rp 1,97 juta.

    Perubahan upah buruh menurut lapangan usaha setahun terakhir menunjukkan sebelas lapangan usaha yang mengalami kenaikan upah. Tiga lapangan kerja di antaranya mengalami kenaikan tertinggi yakni pendidikan naik 6,72%, administrasi pemerintah 6,55%, dan informasi dan komunikasi sebesar 5,93%.

    Namun, terdapat enam sektor lapangan kerja yang mengalami penurunan gaji: (1) Sektor perdagangan yang upahnya turun 0,24%. (2) aktivitas jasa lainnya 1,26%. (3) aktivitas kesehatan 1,35%, (4) konstruksi 1,79%, (5) Lapangan kerja sampah dan daur ulang sebesar 3,84% dan (6) upah lapangan kerja pertambahan turun 4,68%.

    “Penurunan upah buruh terjadi pada enam lapangan usaha dengan besaran penurunan upah dari yang terendah sebesar 0,24% (lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) hingga penurunan upah yang tertinggi sebesar 4,68% (lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian),” tulis laporan tersebut.

    Kemudian, terdapat sembilan lapangan usaha dengan upah lebih tinggi dari upah buruh nasional. Secara berurutan, upah buruh tertinggi terdapat pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 5,28 juta; Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp 5,12 juta; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp 5,07 juta.

    Kemudian, lapangan kerja Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 4,98 juta; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp 4,43 juta; Real Estat sebesar Rp 4,40 juta; Aktivitas Profesional dan Perusahaan sebesar Rp 4,26 juta; Pengangkutan dan Pergudangan sebesar Rp 4,09 juta; serta Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp 3,75 juta.

    Sementara itu, buruh pada delapan lapangan usaha lainnya menerima upah di bawah upah buruh nasional, mulai dari industri pengolahan Rp 3,27 juta, konstruksi Rp 3,23 juta, pendidikan Rp 3,05 juta, Perdagangan Rp 2,84 juta, treatment air, sampah dan daur ulang Rp 2,84 juta, akomodasi makan dan minuman Rp 2,55 juta, pertanian Rp 2,54 juta dan aktivitas jasa lainnya Rp 1,97 juta.

    (acd/acd)

  • BPS: Konsumsi rumah tangga kuartal III melambat karena siklus musiman

    BPS: Konsumsi rumah tangga kuartal III melambat karena siklus musiman

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2025 merupakan dampak dari siklus musiman, bukan karena penurunan daya beli masyarakat.

    “Konsumsi rumah tangga itu kan juga salah satunya dipengaruhi oleh siklus musiman ya kan,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Amalia menjelaskan perlambatan tersebut terjadi karena pada kuartal III tidak terdapat periode libur panjang keagamaan seperti pada kuartal II yang diwarnai momentum Idul Fitri dan Idul Adha.

    Menurutnya, kondisi itu memengaruhi aktivitas belanja dan perjalanan masyarakat yang biasanya meningkat pada masa libur panjang.

    “Di kuartal ke-II kan banyak libur termasuk libur lebaran, Idul Adha, Idul Fitri yang panjang, itu kan membuat orang banyak spending dan juga banyak travelling,” kata dia.

    Dia menegaskan konsumsi rumah tangga pada kuartal III tetap solid meski mengalami perlambatan tipis dibandingkan kuartal sebelumnya.

    Terkait pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen pada kuartal III 2025, Amalia mengatakan hal tersebut didorong oleh ekspor yang tumbuh di atas 9 persen serta pengeluaran konsumsi pemerintah yang berbalik positif 5,49 persen setelah sempat terkontraksi pada kuartal II.

    “Kan sudah 5,04 persen, pendorongnya salah satunya dari sisi pengeluaran itu kan ada ekspor yang tumbuh di atas 9 persen, bahkan pengeluaran konsumsi pemerintah sudah membalik positif dari kuartal II yang tumbuh negatif -1,38 persen di kuartal II di kuartal III ini sudah tumbuh positif 5,49 persen,” kata dia.

    Dari sisi produksi, industri pengolahan menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 5,54 persen.

    Diketahui, BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 4,89 persen (year on year/yoy), ditopang oleh konsumsi untuk transportasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 6,41 persen.

    Namun, apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, konsumsi rumah tangga melambat baik secara tahunan (yoy) maupun kumulatif (ctc).

    Pada periode yang sama tahun 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh masing-masing sebesar 4,97 persen (yoy) dan 4,96 persen (ctc), sementara pada triwulan III 2025 tumbuh 4,89 persen (yoy) dan 4,94 persen (ctc).

    Secara kuartalan (qtq), konsumsi rumah tangga bahkan terkontraksi 0,56 persen pada triwulan III 2025, setelah pada triwulan II 2025 tumbuh 3,14 persen.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengungkapkan, komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh melambat secara tahunan (yoy) termasuk makanan dan minuman selain restoran yang tumbuh 4,11 persen serta kesehatan dan pendidikan 4,06 persen.

    Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang terkontraksi secara kuartalan (qtq) mencakup kelompok makanan dan minuman selain restoran, pakaian dan alas kaki, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, restoran dan hotel, serta kelompok lainnya.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kepada para penerima bantuan sosial atau bansos untuk menggunakannya dengan bijaksana.

    Dalam keterangan resminya, Gus Ipul menjelaskan bansos merupakan hak sosial rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

    “Bantuan sosial bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara. Gunakan dengan bijak, jujur, dan penuh rasa syukur,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (5/11/2025).

    Gus Ipul pun menegaskan bansos tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan dasar penerima manfaat.

    Di antaranya, untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya. Bansos juga dilarang digunakan untuk kembayar hutang pribadi atau cicilan pinjaman.

    Serta tidak boleh untuk membeli barang mewah atau tidak produktif seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi juga dilarang.

    “Bansos juga dilarang untuk berjudi, berjudi online atau untuk hiburan berlebihan,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengatakan, bansos juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik, misalnya untuk pendanaan kampanye. Bansos juga dilarang digunakan oleh pihak manapun untuk kepentingan elektoral atau kelompok tertentu.

    “Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik,” tegas Mensos.

    Penerima manfaat juga tidak diperbolehkan menjual atau menukar bantuan sosial. Bantuan juga tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang bukan penerima terdaftar.

    Gus Ipul juga menegaskan larangan bagi siapa pun, termasuk aparat desa, RT/RW, atau pendamping, melakukan pemotongan atau meminta biaya administrasi dari penerima bansos.

    “Seluruh bantuan harus diterima utuh 100 persen oleh keluarga penerima manfaat,” kata Gus Ipul.

    Penerima manfaat juga diminta bisa memanfaatkan bansos untuk hal-hal yang produktif dan berdampak nyata. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, makanan bergizi, biaya sekolah anak, dan layanan kesehatan.

    Bansos juga harus digunakan untuk kembangkan usaha kecil atau kegiatan produktif. Memperbaiki rumah sederhana atau menanggulangi kebutuhan darurat keluarga.

    Sebelumnya Gus Ipul mengungkapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

    “Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data,” katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

    Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.

    Untuk itu, Gus Ipul berharap peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat agar bantuan ini betul-betul tepat sasaran.

    “Meminta daerah agar data dari BPS sesuai yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi,” katanya.

    Gus Ipul menekankan Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui apakah KPM yang baru sebesar 17 juta telah memiliki rekening. Jika mereka sudah memiliki rekening, maka akan disalurkan lewat Himbara.

    “Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia,” katanya.

    Ia mengatakan penyaluran lewat Himbara tidak memerlukan biaya. Sehingga, penyaluran bansos yang diprioritaskan salur lewat Himbara. Sementara lewat PT Pos memakai biaya.

    “Lewat PT Pos kita tak perlu rekening, nanti diserahkan ke PT Pos data yang sudah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan kepada KPM. Hari ini sedang finalisasi,” katanya.

    Gus Ipul berharap para KPM bersabar karena data masih dikonsolidasi. Bila sudah rampung, maka PT Pos akan mengirimkan undangan kepada KPM dan menyerahkan bansos.

    “PT Pos biasanya ada tiga cara. Datang ke PT Pos, disampaikan langsung ke rumah khusus lansia dan penyandang disabilitas, atau dikumpulkan di kelurahan atau di kecamatan berbasis komunitas,” katanya.

    Sementara kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. “Semua sudah dibiayai pemerintah,” katanya.

    Lebih lanjut, ia juga mengajak para KPM untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri dan berdaya. Ia menekankan bansos hanya bersifat sementara.

    “Siapa yang dapat bantuan lebih dari 5 tahun, nanti jadi prioritas diberdayakan,” katanya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri Ara Blak-blakan Program 3 Juta Rumah hingga Naiknya Kuota FLPP

    Menteri Ara Blak-blakan Program 3 Juta Rumah hingga Naiknya Kuota FLPP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Program 3 juta rumah menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejak awal berdirinya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dihadapkan pada tantangan besar, yaitu permasalahan backlog kepemilikan rumah yang menurut data BPS mencapai 9,9 juta jiwa.

    Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. (CNBC Indonesia)

    Lalu, seperti apa strategi Kementerian PKP dalam merealisasikan salah satu Asta Cita Prabowo-Gibran tersebut? Simak dialog eksklusif bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam program Property Point, Rabu, 5 November 2025, pukul 17.00 WIB.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamensos Ajak Dunia Usaha Ikut Entaskan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan

    Wamensos Ajak Dunia Usaha Ikut Entaskan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak bisa berjalan optimal hanya dengan mengandalkan sektor pemerintah. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak termasuk dunia usaha.

    “Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi di dalam program pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Agus Jabo dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Future Initiative Forum 2025 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini.

    Dalam pidatonya, Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden menginginkan adanya data tunggal sebagai landasan program pengentasan kemiskinan, sehingga terbit Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kementerian Sosial (Kemensos) bertugas melakukan pemutakhiran.

    “Presiden memerintahkan bahwa Indonesia harus memiliki data tunggal. Semua program, program ekonomi, program sosial, harus berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, supaya program atau optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu bisa terukur,” jelasnya saat pidato Kemanusiaan di hadapan para peserta yang terdiri dari korporasi, lembaga filantrofi, hingga BUMN.

    “Kalau kemarin-kemarin ya prioritas kerja Kemensos itu di Linjamsos, perlindungan dan jaminan sosial, dalam bentuk bantuan sosial, baik itu BPNT maupun program PKH. Sekarang ini kita sedang hijrah, supaya kemudian yang akan diterima oleh masyarakat itu bukan dalam bentuk bansos pasif tetapi pemberdayaan,” ujar Agus Jabo.

    Lebih lanjut, Agus Jabo menambahkan, Kemensos mempunyai kurang lebih 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping sudah berkomitmen untuk menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap tahun, untuk kemudian didorong lebih mandiri melalui pemberdayaan.

    Kolaborasi dan sinergi dalam hal pemberdayaan tidak hanya akan diarahkan kepada penerima bansos yang graduasi, namun juga kepada keluarga penerima program Sekolah Rakyat.

    Sebagai gagasan langsung Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat bertujuan memutus mata rantai kemiskinan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin, namun juga terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya.

    “Jadi sekolah ini memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang miskin, yang berada di Desil 1 dan Desil 2 (DTSEN). Nah Pak Presiden meminta di samping anak-anak ini kita sekolahkan di Sekolah Rakyat, boarding, itu orang tuanya diminta untuk diberdayakan. Karena rata-rata keluarga-keluarga dari siswa ini rumahnya juga kurang layak huni, maka kemudian Kemensos juga diperintahkan untuk memperbaiki rumahnya,” ucap Agus Jabo.

    Kemensos tidak bisa bekerja sendirian dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Selain kolaborasi antar instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, dibutuhkan kolaborasi dengan pihak swasta seperti dunia usaha, salah satunya untuk pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat.

    “Kita butuh kolaborasi untuk memberdayakan secara ekonomi, orang tua siswa itu, yang kedua adalah membangun rumah layak huni. Maka saya berharap betul kepada Pak Tomy dan kawan-kawan, sinergi antara pemerintah dengan stakeholder yang berjuang di urusan-urusan kemanusiaan dan pengentasan kemiskinan betul-betul kokoh, sinerginya kuat,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati menyampaikan forum ini merupakan ajang untuk mengumpulkan gagasan dan juga mendorong kolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya perusahaan-perusahaan yang saat ini menjadi mitra human initiative.

    “Tadi beliau Pak Wamen sudah menyampaikan terkait DTSEN, yang saya kira ini sangat penting dan sangat strategis, agar semua upaya kita untuk mengurangi kemiskinan itu bisa tidak overlapping, bisa lebih fokus,” ujar Tomy.

    Sebagai informasi, forum yang digagas oleh Human Initiative ini adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan korporasi dan Non-Government Organization (NGO) untuk membangun sinergi yang lebih strategis, terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pembangunan masyarakat.

    Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Nunung Nuryartono; Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati; Guru Besar Bidang Sejarah dan Filantopi Islam UIN Syarif Hidratullah Jakarta, Amelia Fauzia; Guru Besar Bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Isbandi Rukminto Adi, serta stakeholder terkait lainnya.

    (akn/ega)

  • Orang RI Tahan Beli Mobil Baru Tapi Tetap Jalan-Jalan, Pertanda Apa?

    Orang RI Tahan Beli Mobil Baru Tapi Tetap Jalan-Jalan, Pertanda Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah penurunan penjualan mobil nasional, ternyata mobilitas masyarakat Indonesia justru meningkat. Bahkan, jadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 mencapai 5,04% secara tahunan (year on year/yoy) dan 1,43% (qtq).

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengungkapkan, industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan tamban jadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan total share lapangan usaha mencapai 65,02% dari PDB

    Dan, dari sumber pertumbuhan kuartal III,industri pengolahan jadi penopang pertumbuhan ekonomi RI terbesar yaitu 1,13%. Kemudian, perdagangan dengan kontribusi 0,72%. Informasi dan komunikasi 0,63%. dan pertanian 0,61%.

    Di sisi lain, lanjut Edy, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat tumbuh 4,89% (yoy) dengan kontribusi 82,23%.

    “Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga tertinggi terjadi pada konsumsi untuk Transportasi dan Komunikasi sebesar 6,41%, yang tercermin dari peningkatan mobilitas penduduk, indeks penjualan eceran bahan bakar kendaraan, serta peningkatan jumlah penumpang angkutan rel dan laut,” kata Edy dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Restoran dan Hotel tumbuh tinggi sebesar 6,32%, yang tercermin dari peningkatan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) dibandingkan kuartal III-2024,” tambahnya. 

    Penjualan Mobil Anjlok, Warga RI Tetap Jalan-Jalan

    Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total wholesales atau penjualan dari pabrikan ke dealer sepanjang Januari-September 2025 tercatat 561.819 unit, turun 11,3% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 633.660 unit.

    Sementara itu, penjualan ritel ke konsumen juga ikut melemah 10,9% menjadi 585.917 unit dari sebelumnya 657.448 unit.

    Namun menariknya, di saat sektor otomotif melambat, pergerakan masyarakat justru menunjukkan arah sebaliknya.

    Edy menjelaskan, mobilitas masyarakat meningkat signifikan selama tiga bulan terakhir, salah satunya tercermin dari naiknya jumlah perjalanan wisatawan nusantara.

    “Pada 3 bulan ini mobilitas meningkat tercemin dari peningkatan perjalanan wisatawan nusantara. Kita kalau melakukan perjalanan di luar kabupaten dari tempat tinggal kita itu dianggap sebagai wisatawan nusantara. Jadi meningkat sebesar 21,84 persen secara year on year meningkatannya,” ujar Edy.

    Selain itu, sejumlah indikator ekonomi ikut bergerak naik seiring peningkatan mobilitas masyarakat.

    “Indeks retail bahan bakar kendaraan kenaikan 12,10 persen. Jumlah penumpang rel kereta api dan laut masing-masing tumbuh 7,07 persen dan 12,97 persen. Ini menunjukkan adanya mobilitas kemudian juga ada konsumsi yang meningkatkan konsumsi rumah tangga pada subkomponen transportasi,” sebutnya.

    Peningkatan mobilitas penduduk kini bisa dipantau melalui teknologi mobile positioning data (MPD), yang merekam pergerakan masyarakat di seluruh wilayah.

    “Kita punya data dari mobile positioning data, jadi MPD itu kita punya data mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk selama triwulan tiga memang mengalami kenaikan. Jadi tanpa dilaporkan kita sebetulnya bisa dipantau mobilitas kita, termasuk saya. Kalau saya melakukan perjalanan kemana pun akan tercatat sebagai mobilitas,” ujar Edy.

    Ia menjelaskan bahwa data MPD dapat menunjukkan peningkatan aktivitas masyarakat di berbagai daerah, termasuk yang tidak tercatat lewat data transportasi formal seperti pesawat atau kereta.

    “Nah mobilitas ini yang kemudian kita bisa menunjukkan data-data di triwulan tiga. Ini mobilitas penduduk itu meningkat dari data mobile positioning data. Jadi MPD kita punya datanya untuk mobilitas termasuk juga kalau tadi data-data penumpang,” tambahnya.

    Dengan kata lain, meski penjualan mobil sedang melambat, masyarakat tetap aktif bergerak. Mobilitas tinggi, baik karena aktivitas kerja, wisata, maupun konsumsi, menjadi bukti bahwa roda perekonomian domestik masih terus berputar. Hanya saja, kali ini bukan lewat pembelian mobil baru.

    Foto: Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic)
    Rilis BPS Rabu (5/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistic)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • IHSG Menguat Usai Pengumuman Pertumbuhan, Bos Bursa Buka Suara

    IHSG Menguat Usai Pengumuman Pertumbuhan, Bos Bursa Buka Suara

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat usai pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 sebesar 5,04%. Hal ini dinilai sebagai sinyal positif dari pasar.

    IHSG sebelumnya dibuka di zona merah pada level 8.213,60 pada awal perdagangan hari ini. Lalu menjelang pukul 11.00 WIB, waktu pengumuman pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), nilainya berbalik arah ke zona hijau.

    “Iya (pertanda baik IHSG menghijau usai pengumuman). Ekspektasi orang berarti bahwa ini lebih baik setelah pengumuman. Tadi kan bisa kelihatan ya,” ujar Direktur Utana Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachma usai acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    IHSG dibuka melemah 28,31 poin atau 0,34% ke posisi 8.213,60 pagi tadi. Nilainya bahkan sempat menyentuh level terendah 8.181,90.

    Namun usai pengumuman pertumbuhan ekonomi hingga penutupan, IHSG konsisten bergerak positif. Bahkan, nilainya ditutup pada level tertinggi 8.318,52, menguat 76,61 poin atau 0,93%.

    Nilai transaksi perdagangan hari ini mencapai Rp 18,51 triliun dengan melibatkan 35,26 miliar lembar saham. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 2.199.263 kali.

    Kemudian, sebanyak 284 saham hari ini mengalami penguatan. Lalu ada sebanyak 357 saham melemah dan 168 saham stagnan.

    Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal III tumbuh 5,04% secara year on year (yoy). Jika dibandingkan kuartal sebelumnya tumbuh 1,43% (qtq).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 bila dibandingkan dengan triwulan III 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Bila dibandingkan dari triwulan II 2025 atau secara q to q, tumbuh sebesar 1,43%. Secara c to c pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,01% sepanjang Januari sampai September 2025

    (shc/hns)

  • Ekonomi DKI triwulan III-2025 didominasi perdagangan besar dan eceran

    Ekonomi DKI triwulan III-2025 didominasi perdagangan besar dan eceran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat struktur ekonomi DKI Jakarta pada triwulan III-2025 didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor dengan besaran 18,31 persen.

    Lapangan usaha lainnya yang juga berkontribusi pada ekonomi Jakarta yakni industri pengolahan (11,24 persen), konstruksi (10,77 persen), jasa keuangan (10,21 persen), serta informasi dan komunikasi (9,45 persen).

    “Jakarta untuk menuju kota global tentunya sektor-sektor jasa juga menjadi tumpuan, terkait dengan peran sektor ekonomi di dalam kota global,” kata Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu.

    Sementara dari sisi pengeluaran, proporsi komponen tertinggi yakni konsumsi rumah tangga (PKRT) sebesar 63,43 persen.

    Hasanudin menyampaikan, ekonomi Jakarta pada triwulan III-2025 yang berkontribusi sebesar 16,39 persen terhadap perekonomian nasional merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya seperti Jawa Timur (14,54 persen) dan Jawa Barat (12,73 persen).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS DKI: sektor perdagangan serap paling banyak tenaga kerja

    BPS DKI: sektor perdagangan serap paling banyak tenaga kerja

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, merujuk Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, mengungkapkan sektor perdagangan menyerap paling banyak tenaga kerja di Jakarta, yakni 23,01 persen.

    “Dari 5,13 juta orang penduduk yang bekerja, terserap pada berbagai lapangan usaha. Yang tertinggi pada sektor perdagangan, 23,01 persen,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu.

    Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja, yaitu akomodasi dan makan minum (12,67 persen), pengangkutan dan pergudangan (11,83 persen), industri pengolahan (11,14 persen), serta aktivitas jasa lainnya (9,4 persen).

    Lebih lanjut, Hasanudin mengatakan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak sejak Agustus 2024-Agustus 2025, yakni sektor aktivitas jasa lainnya dengan jumlah 12 ribu orang, diikuti sektor pengadaan air, sampah dan daur ulang (4.780 orang) serta sektor perdagangan (2.610 orang).

    Sementara pada Agustus 2025 terhadap Februari 2025, lapangan usaha aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial, industri pengolahan, dan aktivitas profesional dan perusahaan menyerap tenaga kerja terbesar.

    “Sementara untuk Februari, yang tertinggi di sektor aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial di 39.950 orang. Juga ada di industri pengolahan 21,41 ribu orang dan di aktivitas profesional dan perusahaan 20.750 orang,” ujar Hasanudin.

    BPS DKI juga mencatat jumlah penduduk usia kerja di Jakarta sebesar 8,43 juta orang atau meningkat 65.800 orang dibandingkan Agustus 2024. Jumlah ini terdiri dari angkatan kerja sebanyak 5,46 juta orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 2,97 juta orang.

    Kemudian, dari total 5,46 juta angkatan kerja, sekitar 5,13 juta orang di antaranya bekerja, sementara sisanya pengangguran.

    “Besaran pengangguran 330 ribu orang, sebelumnya di Agustus (2024) 338 ribu orang. Perubahan ini kita bandingkan dengan Agustus 2024,” ungkap Hasanudin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS DKI catat 330 ribu orang di Jakarta masih menganggur

    BPS DKI catat 330 ribu orang di Jakarta masih menganggur

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, sebanyak 330 ribu orang dari 5,46 juta angkatan kerja di Jakarta masih belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur.

    Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 7.660 dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 338 ribu orang.

    “Besaran pengangguran 330 ribu orang, sebelumnya di Agustus (2024) 338 ribu orang. Perubahan ini kita bandingkan dengan Agustus 2024,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan jumlah penduduk usia kerja di Jakarta tercatat sebanyak 8,43 juta orang atau meningkat 65.800 orang dibandingkan Agustus 2024. Jumlah ini terdiri dari angkatan kerja sebanyak 5,46 juta orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 2,97 juta orang.

    Kemudian, dari 5,46 juta angkatan kerja, sekitar 5,13 juta orang bekerja, sementara sisanya pengangguran.

    Dia mengatakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 mencapai 6,05 persen, yang berarti terdapat sekitar enam orang menganggur dari 100 orang angkatan kerja. Angka tersebut turun sebesar 0,16 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

    Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki mencapai 6,21 persen atau lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan yang hanya 5,79 persen.

    Sementara berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT Agustus 2025 mempunyai pola yang berbeda dengan Agustus 2024.

    Pada Agustus 2025, TPT tamatan SMA umum merupakan yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,18 persen. TPT terendah terjadi pada tamatan SD ke bawah sebesar 2,83 persen.

    Sedangkan pada Agustus 2024, TPT tertinggi terjadi pada tamatan SMA kejuruan dan terendah pada tamatan SMP.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.