Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Tantangan Program 3 Juta Rumah

    Tantangan Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

    Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

    Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

    Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

    Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

    Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

    Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

    Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

    Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

    Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

    Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

    Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

    Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

    Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

    Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

    Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

    Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

    Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

    Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

    Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

    Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

    BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

  • UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan Hari Ini, Naik 6,5%?

    UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan Hari Ini, Naik 6,5%?

    loading…

    Pekerja melintas saat jam pulang kerja di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Besaran Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2025 dijadwalkan akan diumumkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada hari ini, Rabu (11/12/2024). Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan UMP naik sebesar 6,5 persen.

    Lantas, apakah UMP Jakarta 2025 juga turut naik sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat?

    “Nah justru itu nanti dalam rapat kan ada dewan pengupahan itu kan ada dari Apindo, BPS, pemerintah, pakar, nanti kami rapatkan. Maksimal diumumkan tanggal 11 Desember harus diumumkan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

    “Makanya, tanggal 9 Desember rapat, tanggal 10 Desember minta rekomendasi Pak Gubernur nanti tanggal 11 Desember gubernur menetapkan,” sambungnya.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    “Nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 6,5 persen dari Upah Minimum Provinsi tahun 2024,” bunyi keterangan klausul tersebut yang diteken oleh Menaler Yassierli pada Rabu (4/12/2024).

    Adapun formula penghitungan upah itu tercantum dalam Pasal 2 (2). Dalam klausul itu, formula penghitungan yakni UMP2025 = UMP2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025.

    Dalam Pasal 2 ayat (4) menerangkan, penetapan UMP 2025 patut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Sementara itu, Kemnaker juga menyatakan bahwa penetapan UMP 2025 harus dilakukan paling lambat pada 11 Desember 2024.

    “Upah Minimum provinsi tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024,” bunyi Pasal 10 ayat (1) Permenaker tersebut.

    (rca)

  • Ikhtiar Selamat Sampai Tujuan, Layanan KAI Daop 6 Berkelanjutan – Halaman all

    Ikhtiar Selamat Sampai Tujuan, Layanan KAI Daop 6 Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tak sedikit tantangan menyelimuti dunia transportasi dari tahun ke tahun di Tanah Air. Salah satunya yakni lonjakan pemudik yang didominasi pengguna kendaraan pribadi.

    Menjawab hal itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan moda transportasi andalan kereta api mampu menangkis berbagai permasalahan transportasi.

    Transformasi layanan yang dikembangkan dari tahun ke tahun menjadi senjata ampuh menghadirkan terobosan transportasi ke depan.

    Hal tersebut sudah terbukti nyata, masyarakat semakin gandrung menggunakan kereta api sebagai pilihan transportasi umum.

    Data dari PT KAI, persentase kenaikan penumpang pada Oktober 2024 sebesar 6,98 persen dibanding September 2024  atau berjumlah total 37,8 juta penumpang. Jika dikomparasikan dengan indikator Pertumbuhan Tahun ke Tahun alias  Year-Over-Year (YoY), jumlahnya juga naik dari Oktober 2023 sebesar 33,6 juta penumpang.

    Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penumpang transportasi udara turun 1,87 persen dengan total 5,3 juta penumpang. Lalu kenaikan juga dialami oleh kapal aut sebesar 1,02 persen mencapai 2,1 juta penumpang.

    Dari data tersebut, terpampang jelas moda transportasi kereta api sebagai primadona masyarakat dalam memilih transportasi umum hingga saat ini.

    Bukan sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit, proses yang dilakukan KAI memang panjang namun konsisten.

    KAI senantiasa menyempurnakan pelayanan lewat inovasinya yang membuat penumpang setianya merasa ketagihan. Juga menarik perhatian warga yang belum pernah merasakan layanannya dengan fasilitas serba teratas.

    Face Recognition

    Dimulai dari fitur face recognition atau pengenalan wajah pada boarding gate.

    Ini merupakan fasilitas boarding yang dilengkapi dengan kamera untuk mengidentifikasi dan memvalidasi identitas seseorang melalui wajah yang terintegrasi dengan data tiket kereta serta status vaksinasi pelanggan.

    Ardito Adi Mulya (35), warga Cirebon adalah satu di antara penikmat layanan tersebut. 

    Ditemui di Stasiun Solo Balapan pada Senin (11/12/2024), Adi mengaku terbantu dengan adanya fasilitas pengenalan wajah.

    Tidak seperti dulu harus repot-repot menenteng minimal dua syarat untuk boarding. Belum lagi masih harus membawa barang bawaan yang bahkan puluhan kilo beratnya.

    “Tapi sekarang sangat terbantu ada face recognition. Cukup scan wajah langsung bisa masuk boarding gate tanpa harus memperlihatkan tiket dan KTP,” jelasnya.

    Menurutnya, masih banyak penumpang kereta api yang masih menggunaan cara tradisional masuk gerbang boarding karena beberaa belum tahu.

    Padahal menurutnya, cara mendaftar face recognition boarding gate  mudah bisa dilakukan di lokasi juga melalui aplikasi Access by KAI.

    “Kalau mau ga ribet di rumah bisa langsung pakai Access KAI, tinggal foto KTP mudah,” ucapnya.

    Saat ini, KAI telah menyediakan fasilitas  face recognition Boarding Gate di 20 stasiun.

    Penambahan layanan face recognition ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat.

    Adapun proses verifikasi hanya memerlukan 1 detik, sehingga memperlancar antrean dan proses boarding.

    Di KAI Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta, fasilitas face recognition tersedia di Stasiun Solo Balapan, Stasiun Yogyakarta, dan Stasiun Lempuyangan.

    Dihubungi pada Selasa (10/12/2024), Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro, menjelaskan angka pendaftar fasilitas face recognition di Daop 6 hingga November 2024 mencapai 137.777. Kemudian angka pengguna face recognition di wilayahnya mencapai 1.158.002.

    “Ini menunjukkan masyarakat sangat antusias dengan sistem face recognition ini , terbukti setiap bulannya bertambah jumlah penggunanya. Cepat, efisien, mudah dan mendukung keberlanjutan lingkungan untuk hidup yang lebih baik,” papar dia.

    Selain itu, peningkatan pelayanan dengan berbasis digital dan layanan yang berkelanjutan bermanfaat juga meminimalisir penggunaan kertas untuk tiket dan mengurai sistem antrian.

     

     

     

  • IHSG Bergerak Melemah, Investor Pakai Mode Wait and See

    IHSG Bergerak Melemah, Investor Pakai Mode Wait and See

    Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik arah setelah dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini.
     
    Mengacu data RTI, Selasa, 10 Desember 2024 IHSG dibuka pada level 7.437,73. Setelah bergerak menguat, kemudian pada lima menit perdagangan IHSG tersungkur dan jatuh ke zona merah.
     
    Pada pukul 09.05 WIB IHSG terpantau melemah 4,35 poin atau 0,06 persen menjadi 7.433,48. Pada perdagangan awal ini IHSG sempat menyentuh level tertinggi 7,458,95.
    Masih mengacu data yang sama, total volume saham yang telah diperdagangkan hari ini sebanyak 1,39 miliar dengan nilai transaksi Rp2,2 triliun.
     
    Selain itu, terpantau sebanyak 201 saham mengalami penguatan pagi ini. Lalu sisanya 153 saham melemah dan 222 lainnya stagnan.
     

    IHSG bergerak melemah
    Melansir Antara, IHSG bergerak melemah di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap rilis data inflasi Amerika Serikat (AS).
     
    “Fokus pelaku pasar tertuju pada data indeks harga konsumen (IHK) Amerika Serikat (AS) yang akan dirilis pada Rabu (11/12) besok, bersama dengan indeks harga produsen (PPI) pada Kamis (12/12) mendatang,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa
     
    Konsensus memperkirakan IHK AS secara tahunan akan meningkat dari 2,6 persen year on year (yoy) pada Oktober 2024 menjadi 2,7 persen (yoy) pada November 2024.
     
    Di lain sisi, proyeksi pemotongan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan mendatang melonjak hingga lebih dari 85 persen, setelah data tenaga kerja yang dirilis Jumat pekan lalu menunjukkan kenaikan tingkat pengangguran menjadi 4,2 persen pada November 1014 yang mengindikasikan meredanya pasar tenaga kerja.
     
    Dari Asia-Pasifik, pergerakannya cenderung bervariasi dengan mayoritas melemah, indeks KOSPI Korea Selatan masih menjadi yang terburuk kemarin, di tengah kondisi politik yang masih belum membaik.
     
    Tiongkok merilis data inflasi periode November 2024, dan pada hari ini Tiongkok akan merilis data perdagangannya pada periode November 2024, yang diperkirakan ekspor Tiongkok pada November 2024 akan cenderung melandai ke 8,5 persen (yoy), dari sebelumnya pada Oktober 2024 tumbuh 12,7 persen (yoy).
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pemerintah Targetkan RI Punya 61 Startup Unicorn pada 2045

    Pemerintah Targetkan RI Punya 61 Startup Unicorn pada 2045

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan ada 61 startup unicorn alias perusahaan rintisan yang memiliki valuasi mencapai US$1 miliar atau lebih di Indonesia pada 2045.

    Asisten Deputi Direktur Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Danang Sri Wibowo menjelaskan pihaknya sudah menerapkan target pengembangan digital hingga 2045. Salah satu indikatornya yaitu iklim bisnis ekonomi digital.

    Pada 2030, ditarget terdapat 23 startup unicorn. Lalu, pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi mencapai 11,1%—13,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai perbandingan, pada 2022 kontribusi ekonomi digital ‘hanya’ mencapai 7,6—8,7%.

    Pada 2045, target semakin tinggi: diharapkan ada 61 startup unicorn dengan kontribusi ekonomi digital mencapai 17,4—20,2% terhadap PDB.

    Saat ini, Danang mengungkapkan Indonesia mempunyai 2.651 startup—terbanyak keenam di dunia, 15 unicorn, dan 2 decacorn (GoTo dan J&T).

    “Ini [perusahaan-perusahaan rintisan] sebetulnya ikut menjadi landasan bagaimana kita menjadi satu negara yang maju dalam mewujudkan ekonomi digital sebagai penopang perekonomian nasional,” jelas Danang dalam acara Sosialisasi Penyampaian Data dan Informasi PMSE di kawasan Jakarta Utara, Selasa (10/12/2024).

    Danang meyakini target-target tersebut bisa tercapai karena potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Dia mencontohkan 35% pangsa internet Asia Tenggara ada di Indonesia.

    Oleh sebab itu, Danang menekankan pentingnya ketersediaan data dan informasi yang akurat terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Pemerintah pun mewajibkan para perusahaan penyelenggara PMSE memberikan data transaksi, statistik perdagangan, dan informasi relevan lainnya ke Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80/2019

    Data dan informasi tersebut, klaimnya, akan dijadikan fondasi utama dalam perumusan kebijakan ekonomi digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Yang sangat urgen bagi pengembangan e-commerce ini adalah bagaimana regulasi itu betul-betul dapat mendorong dan adaptif dengan berbagai perkembangan yang ada,” ujar Danang.

    Pengawas Perdagangan Ahli Madya Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Mario Josko menambahkan bahwa pihaknya berhak memberikan sanksi kepada perusahaan penyelenggara PMSE yang tidak patuh menyampaikan datanya ke BPS.

    Hak tersebut, sambungnya, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/2023. Pasal 55 Permendag 31/2023 juga mengatur sanksi administrasi yang akan diberikan kepada perusahaan penyelenggara PMSE yang tidak patuh menyampaikan datanya.

    “Memang administratif sih [sanksinya]. Kalau administratif itu sifatnya dimulai dengan teguran tapi bisa berakhir dengan pemblokiran,” tegas Mario pada kesempatan yang sama.

  • Hadirkan Emil Dardak, BNI Investor Daily Roundtable Bahas Masa Depan Ekonomi Jawa Timur

    Hadirkan Emil Dardak, BNI Investor Daily Roundtable Bahas Masa Depan Ekonomi Jawa Timur

    Surabaya, Beritasatu.com – Diskusi menarik tentang isu-isu kritis seputar ekonomi nasional dan global kembali digelar dalam BNI Investor Daily Roundtable, Kamis (5/12/2024). Didukung oleh BNI, Investor Daily Roundtable kini hadir dengan pembahasan menarik bertemakan “Membangun Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Melalui Investasi”.

    BNI Investor Daily Roundtable kembali dipandu langsung oleh Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita. Dalam forum kali ini, BNI Investor Daily Roundtable menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, yakni Emil Dardak.

    Dalam forum tersebut, Emil Dardak menyampaikan bagaimana Jawa Timur dapat mendorong potensi daerah sehingga menjadikan Jatim sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia. Dengan kontribusi sebesar sekitar 14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, provinsi ini pun menjadi penggerak ekonomi di Pulau Jawa.

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), Jatim menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,55% pada triwulan III 2024. Jatim hanya di bawah Jakarta yang berkontribusi 29,08%, sedangkan Jawa Barat kontributor terbesar ketiga dengan angka 22,39%.

    BPS juga mencatat, ekonomi Jatim pada triwulan III-2024 mampu tumbuh mencapai 4,91 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) atau 1,72 persen secara kuartalan (quartal-to-quartal/qtq).

    Beberapa sektor andalan yang dimiliki Jawa Timur antara lain adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk daerah non-perkotaan, dengan fokus pada produksi padi, tebu, dan perikanan. Sementara, Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2024 dengan kontribusi sebesar 30,54%.

    Emil Dardak mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Timur ke depannya harus terus mengoptimalkan potensi Jatim agar pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan. Harapannya, Jawa Timur mampu berkontribusi besar dalam misi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    Menurut Emil, berbagai strategi harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur agar potensi ekonomi provinsi tersebut dapat dimaksimalkan. Dia mengatakan, salah satu hal yang harus dilakukan optimalisasi konektivitas yang menjadi faktor kunci dalam roda perekonomian.

    “Tentunya positioning Pelabuhan Tanjung Perak menjadi sangat penting untuk menunjang konektivitas, tetapi di Jawa Timur ini juga sudah ditopang juga dengan adanya pelabuhan di Probolinggo. Kemudian, beroperasinya port captive di beberapa kawasan industri. Di selatan sudah ada Pelabuhan Prigi yang bisa bersinergi dengan pelabuhan selatan seperti Cilacap, Tanjung Wangi, juga di Lembar. Ini yang kemudian kita harapkan bisa menjadikan Jawa Timur terkoneksi dengan baik, menopang target pertumbuhan 8%,” ujar Emil.

    Emil juga menambahkan, masa depan ekonomi Jawa Timur juga tak akan terlepas dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dia menyebut, pemerintah harus mengoptimalkan fungsionalitas KEK di Jatim sehingga menarik lebih banyak investasi masuk ketiga kawasan tersebut.

    Saat ini, terdapat tiga KEK yang berada di Jatim. Pertama, KEK Singhasari di Malang yang berfokus pada pengembangan ekonomi digital. Kedua, KEK Gresik yang berfokus pada industri smelter nikel dan baja, elektronik, petrokimia, dan energi. Ketiga, KEK Sidoarjo, yang berfokus pada industri halal.

    Dalam forum tersebut, Emil juga membeberkan realisasi investasi yang dicapai oleh provinsi Jawa Timur. Pada triwulan III-2024, realisasi investasi Jawa Timur mencapai Rp 39,69 triliun. Dari angka tersebut, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13,88 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 25,81 triliun. 

    Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2% secara tahunan (year on year) dan 11,6% secara triwulanan (Q to Q). Total capaian kumulatif Januari hingga September 2024 mencapai Rp 111,4 triliun

    “Kita harapkan ada beberapa terobosan-terobosan, regulasi yang semakin meningkatkan minat investor luar negeri, untuk juga menanamkan modalnya di sini dan menjual produknya bukan hanya pangsa pasar domestik, tetapi juga pangsa pasar setidaknya ASEAN,” papar Emil.

    Berbicara soal masa depan ekonomi Jawa Timur, Emil mengatakan bahwa Jatim memiliki tantangan dalam penyerapan lapangan kerja. Untuk itu, menurutnya, pendidikan harus dibenahi dengan membuka jurusan-jurusan yang banyak diminati industri. Hal ini ditujukkan agar tenaga kerja dapat diserap lebih banyak lagi.

    Sementara itu, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengakui bahwa ekonomi Jawa Timur sangat potensial. Dia lantas mengapresiasi kinerja Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang telah membuat ekonomi Jatim kian menggeliat dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, Pemrov Jatim telah menciptakan kebijakan yang sangat baik untuk investor luar negeri dalam negeri, bahkan juga UMKM.

    “Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan apa yang dijadikan target oleh bapak Presiden Prabowo. Ini akan lebih kuat lagi dilaksanakan oleh ibu dan wakil gubernur terpilih karena ini tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan dari yang mereka lakukan. Catatannya adalah kalau investasi yang high tech itu mengenai kesiapan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk itu. Berikutnya adalah mengenai masalah izin,” ucap Enggar.

    Dalam kesempatan yang sama, Wholesale Transaction Product & Partnership Division Head BNI I Gede Widya Anantayoga mengungkapkan, BNI Investor Daily Roundtable merupakan forum yang sangat penting untuk diikuti oleh masyarakat Jawa Timur, termasuk nasabah BNI yang banyak menjadi pelaku usaha di Jatim.

    Yoga berharap, BNI Investor Daily Roundtable dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha di Jatim untuk bisa mengembangkan dan membesarkan bisnis searah dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. 

     “Potensi di Jawa Timur itu sangat besar, menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur, banyak nasabah BNI yang bergerak di Industri FMCG, perdagangan lalu perindustrian juga jadi. Menurut kami, insight dari acara Investor Daily Rountdable ini sangat baik untuk nasabah kami sehingga nasabah kami bisa tahu strategi ke depan dari pemerintah akan seperti apa,” ungkapnya.

  • Prabowo Beberkan Capaian Terbaik RI: Jarang Dalam Sejarah Dunia

    Prabowo Beberkan Capaian Terbaik RI: Jarang Dalam Sejarah Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia yang tetap rendah jelang akhir 2024. Seperti diketahui, inflasi IHK Indonesia pada November 2024 mencapai 1,55% (year on year/yoy).

    “Inflasi yang kurang lebih 1,55%, saya kira sangat jarang dalam sejarah dunia, sangat jarang dan ini sekali lagi ini adalah hasil kerja kita semua,” tegasnya dalam sambutan acara Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD, di Istana Merdeka, Selasa (10/12/2024).

    Prabowo pun mengakui bahwa ini bukan hasil dari pemerintahannya. Dirinya baru saja menjabat. Capaian ini artinya hal ini merupakan hasil jasa dari pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Saya baru 51 hari menjabat berarti pemerintahan sebelum-sebelumnya ini berjasa,” katanya.

    Dia pun mengungkapkan bahwa pembangunan suatu bangsa adalah proses puluhan tahun. Saat ini, sesuai dengan falsafah sejarah, adalah era tinggal landas.

    “Sekarang kita bisa tinggal landas hilirisasi karena jasa semua pemimpin sebelum kita, semua yang lukisannya ada di dinding kita ini,” ungkapnya menunjukkan lukisan para pendahulunya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IHK November 2024 tercatat inflasi sebesar 0,30% (mtm), sehingga secara tahunan menurun menjadi 1,55% (yoy) dari realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,71% (yoy).

    (emy/haa)

  • Pemkot Kediri Gelar Forum SDI Tingkat Daerah

    Pemkot Kediri Gelar Forum SDI Tingkat Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pemerintah Dalam Negeri, Pemkot Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

    Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Kilisuci Pemkot Kediri tersebut digelar dengan tujuan untuk menyepakati daftar data Kota Kediri tahun 2025. Dalam forum yang melibatkan seluruh OPD selaku produsen data tersebut, juga dihadiri Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri.

    Pada sambutannya, Chevy Ning Suyudi, Kepala BAPPEDA Kota Kediri menyampaikan beberapa Rencana Aksi SDI yang akan ditempuh dalam mewujudkan SDI Kota Kediri.

    “Ada enam Rencana Aksi yang telah disusun untuk mendukung terwujudnya pengelolaan data pembangunan daerah yang kuat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dan dapat dibagi-pakaikan tertuang dalam enam program strategis,” jelasnya.

    Keenam poin tersebut, sebagai berikut: melakukan penguatan prinsip dan standar penyelenggaraan Satu Data Provinsi Jawa Timur, penguatan implementasi Satu Data Kota Kediri, pengembangan infrastruktur dan platform analitika data, penguatan sumber daya manusia dan talenta penyelenggara Satu Data Kota Kediri, pemantauan dan evaluasi Satu Data Kota Kediri, serta pemanfaatan data dalam mendukung agenda strategis provinsi dan nasional.

    “Harapan kami mudah-mudahan tahun depan bisa berjalan dengan baik dan menjadi harapan kita semua data yang telah dikumpulkan menjadi metadata yang bisa dianalisis dan dimanfaatkan, serta menjadi dasar arah penentu kebijakan Pemkot Kediri,” tandasnya.

    Sementara itu, Apip Permana, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri mengemukakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kota Kediri Tahun 2024 berada pada level cukup.

    “Pada tahun ini, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang diraih Kota Kediri ialah 2,54. Kami sebagai walidata tidak akan bisa menjalankan tusi dan tugasnya tanpa respon produsen data,” ucapnya. Maka dari itu, Apip mengajak kepada seluruh produsen data agar segera melengkapi data statistik sektoral pada portal Satu Data.

    Berdasarkan hasil EPSS Tahun 2024 yang diraih Kota Kediri, Emil Wahyudiono, Kepala BPS Kota Kediri, menyampaikan beberapa rencana tindak lanjut untuk EPSS Tahun 2025. Terdapat tiga rencana yang akan dilakukan, antara lain: melakukan persiapan penilaian EPSS Tahun 2025 dengan melakukan pemilihan kegiatan statistik sektoral yang akan dinilai; kolaborasi yang intensif antara TPI dengan pembina data; serta mendorong produsen data untuk lebih aktif dalam menerapkan prinsip SDI, utamanya pengajuan rekomendasi dan metadata.

    “Semoga melalui pelaksanaan Satu Data Kota Kediri dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi pemerintahan,” tutupnya.

    Di penghujung kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Forum Satu Data Kota Kediri Tahun 2025 antara BAPPEDA selaku Koordinator Satu Data, Dinas Kominfo selaku Walidata, dan BPS selaku Pembina Data Statistik. [nm/beq]

  • Menteri Tito ingatkan pemda jaga laju inflasi

    Menteri Tito ingatkan pemda jaga laju inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menteri Tito ingatkan pemda jaga laju inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh pihak terkait termasuk pemerintah daerah (pemda) agar terus menjaga laju inflasi.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang Dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin .

    Dia mengatakan langkah ini penting meski secara year on year pada November 2024, inflasi nasional terkendali di angka 1,55 persen yang merupakan terendah sejak kemerdekaan Indonesia.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan pemerintah menargetkan angka inflasi berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Dirinya menegaskan agar inflasi tidak di bawah target karena produsen akan kesulitan menutupi ongkos produksi lantaran harga terlalu rendah.

    “Kalau harga terlalu rendah, mereka (produsen) yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Namun, angka tersebut juga jangan sampai di atas 3,5 persen karena akan menyulitkan masyarakat lantaran harganya terlalu tinggi. Ini sangat berdampak terutama bagi masyarakat dengan ekonomi rendah.

    “Oleh karena itulah kita masih terjaga di angka yang menjadi target pemerintah pusat,” jelasnya.

    Selain itu, Tito juga mengingatkan perlunya mengantisipasi lonjakan harga menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Pada momen ini, pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa diperkirakan meningkat sehingga berdampak terhadap kenaikan harga.

    “Tapi ingat bahwa sebentar lagi kita menghadapi Natal Tahun Baru, ada pesta, makan-makan, transportasi, mobilitas masyarakat bergerak tinggi, ini juga bisa meningkatkan permintaan atau demand,” ujar Tito.

    Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sepanjang tahun 2024 inflasi secara year on year mulai Januari hingga November selalu terkendali dan sesuai target.

    Namun, dirinya juga membeberkan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai harganya pada Desember 2024. Hal itu seperti bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan daging ayam ras.

    Sebagai informasi, rakor ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Prutanto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada.

    Kemudian hadir secara daring Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna. Adapun kegiatan ini diikuti secara virtual oleh kepala daerah atau yang mewakili, serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

    Sumber : Antara

  • Tak Ada Rencana Tito Mengembalikan Sistem Pilkada ke DPRD

    Tak Ada Rencana Tito Mengembalikan Sistem Pilkada ke DPRD

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah ingin mengembalikan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD. Ia cuma mau kalau sistem pemilihan Pilkada langsung bisa juga dievaluasi.

    Tito menilai ada dampak positif dan dampak negatif dari pilkada langsung. Sehingga, usulan yang disampaikan bukan untuk kembali ke sistem lama, tetapi hanya untuk evaluasi.

    Menurut mantan Kapolri itu, evaluasi sistem pilkada bukanlah sesuatu yang haram. Terlebih banyak catatan negatif selama 15 tahun penyelenggara pilkada langsung.

    “Ini perlu dievaluasi. Evaluasi ini dilakukan kalau harus dengan kajian akademik, tidak bisa dengan empirik, berdasarkan pengalaman saja,” tutur Tito di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November.

    Apalagi, kata Tito, mengembalikan pilkada ke DPRD bukan perkara mudah. Sebab, butuh kajian akademik. Tidak bisa berdasarkan pengalaman-pengalaman. Pendapat dari masyarakat pun perlu diminta, apakah setuju sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

    “Kenapa kajian akademik? Karena memiliki metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan data, data kuantitatif, data kualitatif data gabungan kualitatif dan kuantitatif,” tuturnya.

    Di sisi lain, Tito juga mengingatkan, agar publik tak menutup mata bahwa biaya politik yang dikeluarkan untuk maju sebagai kepala daerah melalui Pilkada langsung, sangat tinggi. Mulai dari APBN dan APBD yang dikeluarkan pemerintah, hingga biaya politik yang dikeluarkan calon kepala daerah (cakada) demi mendapat kendaraan politik dari partai.

    “Kalau kepala daerah ini dari empirik saja, untuk keluar jadi calon kepala daerah, mau jadi Bupati kalau enggak punya Rp30 miliar, enggak berani. Nah kemudian Wali Kota lebih tinggi lagi, Gubernur (juga) lebih tinggi lagi,” tuturnya.

    Tito menantang siapa saja yang berani mengatakan, untuk dapat maju sebagai Cakada tidak perlu biaya. Karena, menurut dia, hampir mustahil hal itu terjadi.

    “Ya kalau ada yang menyatakan enggak bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya. Pertama untuk kendaraan politik, paling tidak yang legal-legal aja lah. Itu belum lagi untuk kampanye untuk saksi dan segala macam belum lagi teknisnya. Sementara kalau lihat pemasukan dari gaji 5 tahun Rp12 miliar, mana mau dia tekor. Keluarnya Rp30 miliar,” ucapnya.

    “Kalau dia mau tekor, saya mau hormat sekali, itu berati betul-betul mengabdi untuk nusa bangsa gitu. Tapi yang apakah ada 1001 mungkin ada, mungkin, mungkin juga enggak, saya mohon juga kalau enggak ada,” lanjutnya.

    Berkaca pada ongkos politik yang tinggi ini lah, Tito mengusulkan evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. Tito mengusulkan, sistem Pilkada secara langsung diterapkan secara asimetris. Artinya, tidak semua daerah bisa menyelengarakan pilkada langsung diukur dari indeks kedewasaan berdemokrasi.

    “Saya sudah mulai dengan meminta Balitbang membuat index democracy maturity (IDM) per-daerah dan meminta BPS meminta indikator-indatornya,” ucapnya.

    Menurut Tito, nanti setelah kajian selesai, di daerah dengan IDM Tinggi, bisa dilakukan Pilkada langsung. Sedangkan, daerah denga IDM rendah, bisa dilakukan mekanisme lain misalnya dipilih DPRD.

    “Sekali lagi, saya tidak mengatakan kembali ke DPRD, tapi evaluasi dampak positif dan negatif Pilkada langsung. Dan jawabannya, evaluasi dengan kajian akademik,” ucap Tito.

    Sebelumnya, Istana telah menanggapi usulan Tito untuk mengevaluasi Pilkada langsung. Hal ini disampaikan Juru Bicara presiden, Fadjroel Rachman. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo menolak pilkada dikembalikan dipilih oleh DPRD.

    Hal ini sama dengan suara LSM, Pilkada langsung masih menjadi mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling relevan di Indonesia. Pilkada langsung pada dasarnya telah menciptakan kedekatan antara rakyat dan pemimpin daerah dalam proses pembangunan lokal.

    Menurut Fadjroel, Presiden Jokowi berpandangan, evaluasi pilkada tetap akan dilakukan namun hanya bersifat pada teknis penyelenggaraan.