Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Harta 50 Orang Terkaya RI Melesat Rp176 T Saat Daya Beli Warga Melemah

    Harta 50 Orang Terkaya RI Melesat Rp176 T Saat Daya Beli Warga Melemah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Forbes mencatat total harta 50 orang terkaya di Indonesia tembus US$263 miliar atau setara Rp4.209,25 triliun (asumsi kurs Rp16.004 per dolar AS) tahun ini.

    Angka ini naik US$11 miliar atau Rp176,07 triliun dari posisi sebelumnya, yakni US$252 miliar atau Rp4.033,63 triliun.

    Mengutip laporan Forbes, nama Hartono bersaudara mempertahankan posisi mereka di peringkat pertama dengan kekayaan sebesar US$50,3 miliar atau Rp804,59 triliun.

    Kekayaan Budi dan Michael Hartono meningkat US$2,3 miliar. Hal ini didorong kenaikan saham PT Bank Central Asia Tbk atau BCA.

    Kemudian, Prajogo Pangestu juga berhasil bertahan di peringkat kedua meski jumlah kekayaannya turun 25 persen menjadi US$32,5 miliar atau Rp519,96 triliun. Penurunan itu sebagian besar disebabkan oleh penyesuaian valuasi perusahaan energi miliknya, Barito Renewables Energy.

    Lalu, posisi ketiga kembali ditempati oleh Low Tuck Kwong dengan kekayaan bersih senilai US$27 miliar atau setara Rp432,29 triliun. Padahal, pendapatan perusahaan produsen batu bara miliknya, Bayan Resources, turun 10 persen menjadi US$2,5 miliar.

    Selanjutnya, kekayaan keluarga Widjaja melonjak 75 persen menjadi US$18,9 miliar atau Rp302,52 triliun. Keluarga ini menempati posisi keempat orang paling kaya di Indonesia.

    Peringkat kelima ditempati oleh Anthony Salim. Kekayaan pemilik Salim Group ini tercatat sebesar US$12,8 miliar atau Rp204,99 triliun.

    Peningkatan total kekayaan kelompok orang paling tajir se-Indonesia itu terjadi di tengah tren melemahnya daya beli masyarakat tahun ini. Hal itu ditandai oleh deflasi lima bulan beruntun pada Mei – September 2024 dan penurunan jumlah kelas menengah.

    Berdasarkan data BPS, deflasi pada Mei sebesar -0,03 persen, pada Juni -0,08 persen dan meningkat pada Juli 2024 sebesar -0,18 persen. Kemudian, deflasi Agustus -0,03 persen, dan September -0,12 persen.

    Adapun jumlah kelas menengah turun drastis dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

    Artinya, sekitar 9,48 juta orang turun dari kategori kelas menengah ke kelompok berpendapatan lebih rendah dalam lima tahun terakhir.

    Beberapa faktor yang disinyalir menekan daya beli mulai dari maraknya PHK, berkurangnya diskon di platform e-commerce hingga jeratan judi online.

    “Orang sudah hopeless, judol. Bahkan bank dibawa-bawa. Cara judol ada e-wallet, ada tunai banyak sekali tidak ter-detect. Ini menggerogoti daya beli masyarakat,” ujar Direktur Utama PT Bank Central Asia Jahja Setiaatmadja dalam acara BCA UKM Fest di Mal Kota Kasablanka, Rabu (7/8) lalu.

    (del/sfr)

  • Belajar Hidup Berbangsa dari Pengajian dan Pedagang Asongan

    Belajar Hidup Berbangsa dari Pengajian dan Pedagang Asongan

    loading…

    Muhammad Irfanudin Kuniawan – Dosen Universitas Darunnajah. Foto/Dok pribadi

    Muhammad Irfanudin Kuniawan
    Dosen Universitas Darunnajah

    Bisakah sebuah bangsa besar menemukan harmoni di tengah keramaian dan kebisingan? Pertanyaan ini mungkin terasa retoris, tetapi sangat relevan bagi Indonesia, negara dengan 273 juta penduduk yang beragam latar belakang.

    Di tengah perbedaan, sering kali muncul gesekan. Namun, seperti sebuah pengajian akbar yang ramai dengan suara pedagang asongan, apakah kita bisa belajar melihat kebisingan itu sebagai bagian dari harmoni?

    Bayangkan anda hadir di sebuah pengajian siang bolong, di bawah terik matahari. Di lapangan kecil yang biasanya digunakan untuk bermain sepak bola, bersama ratusan jamaah duduk lesehan di atas terpal, mendengarkan ceramah tentang rasa syukur dan kemerdekaan. Di tengah suasana yang khidmat, suara sang penceramah beradu dengan teriakan pedagang: “Es teh! Es teh dingin!”

    Suasana menjadi semakin riuh dengan bunyi terompet pedagang pentol, diiringi mainan anak-anak yang berputar, dan sesekali teriakan bocah yang memecah keheningan. Panitia? Cuek. Pedagang? Tetap semangat mencari nafkah. Sang penceramah? Berusaha menyesuaikan nada dengan harmoni yang tidak terduga.

    Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sebagai kekacauan. Tetapi, jika dilihat lebih dalam, ini adalah wajah Indonesia: kompleks, berwarna, dan penuh dinamika. Pengajian bukan sekadar forum keagamaan; ia adalah cermin kehidupan masyarakat yang mencoba berdampingan di tengah perbedaan.

    Peristiwa di atas mengingatkan kita pada tantangan dalam kehidupan bernegara. Seperti suara pedagang yang bersahut-sahutan di tengah ceramah, suara rakyat sering kali bersinggungan dengan kebijakan pemerintah.

    Pedagang es teh yang berjuang mencari nafkah di pengajian adalah representasi dari masyarakat kecil yang mencoba bertahan hidup di tengah sistem ekonomi yang sering kali tidak berpihak pada mereka.

    Di sisi lain, pemerintah seperti penceramah di pengajian berusaha menyampaikan pesan, menerapkan kebijakan, dan membangun fondasi bangsa. Namun, seperti dalam pengajian itu, jika tidak ada koordinasi antara “penceramah” dan “pedagang,” yang terjadi adalah kebisingan yang tidak terarah.

    Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

  • Makin Banyak Perempuan Terjun di Dunia Kerja, Ini Strategi yang Harus Dimiliki – Page 3

    Makin Banyak Perempuan Terjun di Dunia Kerja, Ini Strategi yang Harus Dimiliki – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dinamika dunia kerja kini semakin inklusif dengan keterlibatan profesional dari berbagai latar belakang hingga gender, termasuk perempuan yang mengemban peran ganda di kantor serta rumah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat peningkatan partisipasi perempuan di angkatan kerja.

    Pada tahun 2023, sebanyak 54,42% perempuan aktif bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan di Indonesia yang berkecimpung di dunia kerja dan bahkan menjadi pemimpin di perusahaan. Sering kali, peran tersebut dibarengi dengan tanggung jawab sebagai istri dan ibu di rumah. Fenomena ini menuntut strategi yang tepat agar perempuan dapat menjalani peran ganda ini secara harmonis baik di aspek karier maupun keluarga.

    PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna), bersama Bursa Efek Indonesia (IDX) dan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), menggagas acara “Women’s Inspiring Networking Group” bertajuk “Overcoming Challenges of Leadership and Care Responsibilities” yang digelar di IDX.

    Pada kesempatan tersebut, peserta diajak berdiskusi bersama para perempuan pemimpin melalui diskusi panel yang diisi oleh Direktur People & Culture Sampoerna, Ripy Mangkoesoebroto, CEO PT Vale Indonesia, Febriany Eddy, Managing Director Strategy & Consulting Accenture Indonesia Debby Alishinta, dan CEO MyndfulAct, Hanindita Prama Setiadji, mengenai strategi mengelola peran ganda bagi kaum perempuan dengan seimbang.

    Menurut Febriany, membangun kultur yang memahami alasan di balik pentingnya keberagaman adalah kunci sukses menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. “Tadi saya mengamati, banyak perusahaan sudah cukup maju (dalam menerapkan inklusivitas). Namun, yang ingin saya tekankan adalah alasan di balik mengapa perusahaan melakukan itu? Bagi saya, hal ini sangat penting.” jelas Febriany.

    “Di industri pertambangan, kami percaya pada kekuatan keberagaman. Kami telah melihat bahwa pengambilan keputusan menjadi lebih baik, manajemen risiko meningkat, dan performa perusahaan membaik karena kami memahami pentingnya keberagaman. Perubahan ini tidak instan. Transformasi ini melalui perjalanan panjang yang dimulai sejak 2019 namun membuktikan bahwa diversitas memberikan dampak positif yang nyata,” ujarnya.

     

  • Tertibkan Data Baku, Pemkab Lamongan Canangkan 100% Desa Cantik

    Tertibkan Data Baku, Pemkab Lamongan Canangkan 100% Desa Cantik

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan mencanangkan seluruh desa di wilayahnya menjadi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

    Pencanangan Desa Cantik itu dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Kamis (12/12/2024).

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan pencanangan Desa Cantik bertujuan untuk menertibkan data baku seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan.

    “Mengingat data merupakan landasan pemutusan kebijakan. Sehingga berperan penting sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah,” kata Yuhronur.

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, program Desa Cantik sangat berkesinambungan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Yang mana didalamnya terdapat domain kegiatan pemerintahan, teknologi dan informasi serta layanan.

    Pada tahun 2023 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lamongan berada pada angka 3,96, yang dikategorikan sangat baik.

    “Data sifatnya sangat penting. Dengan data yang baku maka desa bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Baik dalam hal ekonomi, pemerataan pembangunan, dan masyarakat yang sejahtera,” tutur Pak Yes di hadapan kepala desa dan camat yang hadir.

    Selanjutnya orang nomor satu di Kota Soto memberikan apresiasi kepada kepala desa, karena hingga saat ini tercatat ada 223 desa berstatus maju dan 239 desa berstatus mandiri.

    Sementara Kepala BPS Lamongan, Bagyo Trilaksono, mengatakam sejak 2021 hingga 2024, pihaknya telah melakukan pembinaan Desa Cantik kepada 40 desa.

    “Alhamdulillah pembinaan terus kami lakukan, dan tahun ini akan kita tuntaskan hingga 100 persen,” kata Bagyo.

    Kemudian pada tahun 2024 ada tiga desa yang dibina sebagai Desa Cantik. Di antaranya Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang, Desa Yungyang Kecamatan Modo dan Desa Sidokumpul Kecamatan Sambeng.

    “Pada tahun ini juga, Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang masuk 10 besar Desa Cantik se Jawa Timur,” ucapnya.

    Diungkapkan oleh Kepala Desa Tlemang, Aris Pramono, setelah menerapkan Desa Cantik, kegiatan statistik di desanya lebih efisien. Tidak hanya itu, keakuratan data juga lebih terjamin kualitasnya dan kuantitasnya.

    “Di Desa Tlemang saat ini sudah menerapkan pelayanan mandiri, update website, input data online, dan lainnya. Sehingga lebih efesien, tidak hanya perangkat desa saja yang dapat melihat data, melainkan masyarakat juga,” kata Aris. [fak/beq]

  • Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan masih mempersiapkan data bersama Badan Pusat Statistik/BPS terkait calon penerima subsidi BBM skema baru melalui BLT yang akan berlaku pada 2025. 

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan bersama BPS, pihaknya membentuk pusat data tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinannya. 

    Bukan hanya dengan BPS, pemerintah juga sedang memadankan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

    “Itu yang sedang dicoba dikombinasikan seluruh datebase yang ada. Database yang dimiliki PLN dan Pertamina semua sedang dipadukan oleh BPS dan itu akan jadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagaianya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024). 

    Mengacu Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, tercantum pemerintah akan melakukan program subsidi energi yang lebih tepat sasaran. 

    Pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya mulai tahun depan atau 2025. 

    Meski demikian, pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna akan dilakukan secara bertahap dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat.

    Untuk tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024. 

    Besaran anggaran untuk belanja subsidi energi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025.

    Terdiri dari subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun. 

    Sementara subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg justru terpantau turun pada tahun depan, dari Rp87,45 triliun menjadi Rp87 triliun. 

    Lain kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terkait skema baru penyaluran BBM subsidi telah rampung. 

    Skema penyaluran BBM subsidi belakangan bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. 

    “Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan,” kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

  • Kadin DKI usul insentif pajak kepada pelaku usaha seiring kenaikan UMP

    Kadin DKI usul insentif pajak kepada pelaku usaha seiring kenaikan UMP

    Arsip foto – Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi di embung Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Kadin DKI usul insentif pajak kepada pelaku usaha seiring kenaikan UMP
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 12:03 WIB

    Elshinta.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengusulkan pemerintah memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

    “Pemberian insentif bagi pelaku usaha bisa menjadi terobosan dari pemerintah. Misal, keringanan pajak atau pembayaran pinjaman di bank,” kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Menurut Diana, upaya tersebut setidaknya dapat mengurangi beban pelaku usaha akibat kenaikan UMP. Walau, kata dia, solusi ini sebenarnya kurang berdampak signifikan.

    Dituturkan dia, kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen akan berdampak pada biaya perusahaan. Bagi perusahaan yang  tidak lagi mampu membayar gaji pekerjanya akibat kenaikan UMP cenderung mengambil langkah pintas dengan mempailitkan usahanya.

    “Akibatnya, terjadi PHK massal,” tutur dia.

    Oleh karena itu, selain mengusulkan pemberian insentif bagi pelaku usaha, Diana juga berharap pemerintah nantinya dapat mengajak pelaku usaha mendiskusikan besaran UMP per tahun.

    “Intinya, ke depan pemerintah harus bisa mengajak para pengusaha duduk bersama untuk membicarakan secara konkret terkait besaran kenaikan UMP per tahun. Harus dilakukan harmonisasi tripartit (pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja) sehingga ada win-win solution,” ujar Diana.

    Selain itu, imbuh dia, pemerintah perlu mengantisipasi dinamika dan arah perekonomian global pada 2025-2026 dan lima tahun ke depan dengan respons kebijakan yang saling menguntungkan, baik pengusaha maupun pekerja.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menetapkan UMP 2025 naik sebesar 6,5 persen dari semula Rp5.067.381 pada tahun lalu, menjadi Rp 5.396.760. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

    Sebelum menetapkannya, Pemprov DKI Jakarta melakukan dialog dengan berbagai pihak seperti Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta bersama Dewan Pengupahan Provinsi untuk menetapkan UMP maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UPMSP).

    Selain mereka, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Pusat Statistik (BPS) dan pakar juga dilibatkan.

    Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan pengusaha menerima kenaikan UMP tersebut.

    “Dari sisi pengusaha legowo walaupun sedikit beban berat. Namun karena ada kesepakatan. Serikat (Pekerja) juga tidak terlalu banyak menuntut,” demikian kata dia.

    Selepas penetapan UMP 2025, Pemprov DKI saat ini masih sisa punya pekerjaan rumah yakni menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) provinsi tahun 2025 secepatnya atau sebelum 1 Januari 2025.

    Sumber : Antara

  • Subsidi BBM Jadi BLT Mulai Januari 2025, Data Ini Akan Jadi Acuan

    Subsidi BBM Jadi BLT Mulai Januari 2025, Data Ini Akan Jadi Acuan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan memastikan, data penyaluran subsidi BBM yang rencananya juga akan dialihkan sebagian menjadi bantuan langsung tunai atau BLT pada 2025 akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saat ini, BPS sedang kerja terutama untuk bikin data base tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan sebagainya,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Isa mengatakan, data yang diramu BPS itu akan mengkombinasikan data base penduduk dari berbagai sumber, bulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, hingga data base PLN dan Pertamina.

    Meski begitu, Isa menekankan, hingga saat ini data itu masih diolah oleh BPS, sehingga belum ada detail dari jumlah peneriman hingga kebutuhan anggaran yang disediakan dari perubahan skema subsidi tersebut.

    “Itu akan jadi dasar nanti BLT, subsidi langsung, dan lain sebagainya. Ini sekarang sedang dikerjakan, ini mungkin ada penjelasannya lebih jelas di 2025,” ucap Isa.

    Sebagai informasi, Pemerintah akan mengambil keputusan dan mengumumkan skema baru penyaluran subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, pada awal 2025 mendatang.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan skema baru penyaluran subsidi energi ini akan diumumkan setelah Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan baru akan dilakukan pada 2025 mendatang.

    Bahlil menyebut, kajian metode pemberian subsidi pun sudah rampung.

    “Kalau ditanya tentang itu (subsidi BBM) menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya Allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semua,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    “2025, Insyaallah,” ungkap Bahlil saat ditanya kapan perkiraan ratas dan pengumumannya.

    (arj/haa)

  • Diskominfo Kota Kediri Apresiasi 10 PIC OPD Terbaik

    Diskominfo Kota Kediri Apresiasi 10 PIC OPD Terbaik

    Kediri (beritajatim.com) – Untuk mengoptimalkan kegiatan statistik sektoral setiap perangkat Daerah, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan informatika mengundang seluruh OPD dan BPS Kota Kediri untuk mengikuti reviu dan evaluasi kegiatan Statistik Sektoral 2024 secara daring.

    Pada kesempatan tersebut, Diskominfo Kota Kediri juga memberikan apresiasi, penghargaan dan souvenir pada 10 Person in charge (PIC) atau penanggung jawab Satu Data dan Statistik Sektolar perangkat daerah terbaik, di Ruang Command Center Balaikota Kediri.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana sebelum memberikan piagam penghargaan mengatakan bahwa dengan diberikannya apreasiasi dan penghargaan ini, ia berharap seluruh OPD di Kota Kediri semakin termotivasi untuk meningkatkan capaian pengisian di Portal Satu data Kota Kediri, Romatik dan Metadata.

    “OPD yang memiliki pengelolaan EPSS yang bagus juga harus kita berikan apresiasi, agar dapat menjadi motivasi bagai kesepuluh OPD terbaik untuk terus mengelola dengan lebih baik juga untuk memotivasi seluruh OPD dalam meningkatkan kinerjanya,”ujarnya.

    Adapun penerima penghargaan OPD pengampu kegiataan EPSS 2024 diberikan pada Istikomah dari Bappeda dan Busyrol Habiby dari Disperdagin. Sedangkan penghargaan keterisian data 2023 terbanyak di portal Satu Data Kota Kediri diberikan kepada Dewi Kurniawati dari Dinas Kesehatan, Dela Almas Fatoni dari Dinas Pendidikan, Tri Puji Handoyo dari DKPP dan Wiwin Puji Astutik dari BKPSDM.

    Dan terakhir penghargaan pengajuan Romatik dan Metadata tercepat diberikan kepada Whilyham Anjasmara dari Bagian Prokopim, Linda Lusiana dari BPPKAD dan Dhian Nisa’ Utami dari DPMPTSP.

    Diungkapkan juga oleh Apip bahwa dari hasil Evaluasi beberapa waktu lalu, Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kota Kediri Tahun 2024 berada pada level cukup. Namun masih ada 7 OPD yang belum mengisi Romantik dan 7 OPD yang belum terbit rekomendasi.

    “Bagi yang belum kami harapkan segera dilengkapi, sehingga di tahun 2025 bisa selesai 100%,”harapnya diakhir sambutan. [nm/ted]

  • DKI belum bisa tetapkan upah minimum sektoral 2025

    DKI belum bisa tetapkan upah minimum sektoral 2025

    Kami belum bicara angkaJakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini belum dapat menetapkan upah minimum sektoral (UMS) untuk provinsi pada 2025 karena belum menentukan sektor-sektornya.

    “Kami belum bicara angka, karena belum sepakat itu sektor mana yang akan dibuat, yang akan dimunculkan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Hari mengatakan terjadi perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha terkait sektor-sektor mana saja yang perlu diatur upahnya.

    Pengusaha mengusulkan lima sektor yakni otomotif dan kimia, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, konstruksi dan real estate.

    Sementara dari 13 sektor yang diusulkan pekerja yakni konstruksi; kimia, energi dan pertambangan; logam, elektronik dan mesin; otomotif; asuransi dan perbankan; makan dan minum; farmasi dan kesehatan; tekstil, sandang dan kulit; pariwisata; telekomunikasi; ritel; kelistrikan dan transportasi.

    Baca juga: UMP DKI Jakarta Rp5,396 juta

    “Dari rapat tanggal 9 Desember, 10 Desember ternyata tidak terjadi kesepakatan. Pekerjanya meminta dari 13 sektor harus dimasukkan. Kemudian dari sisi pengusaha ada lima sektor,” jelas Hari.

    Dengan demikian, katanya, maka Pemprov DKI belum dapat menetapkan besaran upah.

    “Kami belum bicara besaran angka. Ini yang tanggal 11 kalau yang dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia 16 Tahun 2024 harus menetapkan. Namun, karena belum ada kesepakatan akhirnya UMSP belum bisa ditetapkan,” kata Hari.

    Sebelumnya Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 menyatakan Nilai Upah Minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP).

    Sektor yang dimaksud tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan provinsi kepada gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi, kemudian Dewan Pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/wali kota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota.

    Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2025 naik naik 6,5 persen dibandingkan tahun lalu, dari semula Rp5.067.381, menjadi Rp 5.396.760.

    Sebelum menetapkan di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melakukan dialog dengan berbagai pihak seperti Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta bersama Dewan Pengupahan Provinsi untuk menetapkan UMP maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UPMSP), pada 9-10 Desember 2024.

    Selain mereka, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Pusat Statistik (BPS) dan pakar juga dilibatkan.

    Ketetapan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebanyak 6,5 persen, merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja atau buruh dan daya saing usaha.

    Adapun persentase kenaikan tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gojek Luncurkan Program Yuk Libur, Hadirkan Solusi Liburan Hemat dan Nyaman – Page 3

    Gojek Luncurkan Program Yuk Libur, Hadirkan Solusi Liburan Hemat dan Nyaman – Page 3

    Berdasarkan data BPS, jumlah perjalanan domestik di 2023 meningkat 12,37 persen menjadi 825,8 juta perjalanan. Tren ini juga sejalan dengan temuan Jakpat mengenai preferensi wisatawan Millenials dan Gen Z di Indonesia.

    Dijelaskan, kedua generasi tersebut menyukai wisata domestik seperti healing ke luar kota, jelajah kuliner, atau berpetualang dengan sahabat. Menariknya, faktor budget sama-sama menjadi pertimbangan utama keduanya dalam berlibur.

    “Oleh karena itu, program Yuk Libur Gojek dengan sejumlah penawaran spesial dengan harga hemat ini bisa menjadi solusi andal mereka untuk liburan dengan hemat dan nyaman,” ujarnya menjelaskan.

    Erika juga menambahkan layanan Gojek memudahkan para wisatawan lokal melakukan berbagai hal, mulai dari menjelajah kota tujuan tanpa kendaraan sendiri, hunting kuliner kekinian dan legendaris, hingga cari dan kirim oleh-oleh.

    Fitur-fitur keamanan di layanan Gojek seperti Verifikasi Muka, Penyamaran Nomor Telepon, Bagikan Perjalanan, dan Tombol Darurat juga akan menambah kenyamanan pengguna sebelum perjalanan dimulai, saat di perjalanan, hingga di situasi darurat.