Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Ramalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 dari IMF, Bank Dunia, OECD, hingga PBB

    Ramalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 dari IMF, Bank Dunia, OECD, hingga PBB

    Bisnis.com, JAKARTA — IMF, Bank Dunia, OECD, hingga PBB telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan atau 2025. Lembaga-lembaga internasional tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5%.

    Pemerintah sendiri sudah memasang target memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2025, seperti yang ditetapkan dalam UU APBN 2025.

    Target tersebut tidak berbeda dari target 2024 yang sama-sama sebesar 5,2%. Hanya saja, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi secara kumulatif dari Januari—September 2024 masih mencapai 5,03%.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan realisasi target pertumbuhan tahun depan akan sangat bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    “Apakah kita akan mencapai target dari 5,2% APBN 2025? Biarlah kabinet Pak Prabowo bekerja. Yang penting kita sudah punya landasan yang sangat baik,” tuturnya dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

    Adapun, saat ini pemerintah juga tengah mendalami sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak terbatas pada hilirisasi. Namun, pada pendalaman dari hilirisasi tersebut untuk berbagai sumber daya alam lainnya. 

    Selain itu, Tommy mendorong adanya investasi-investasi baru di sektor-sektor selain pertambangan untuk mendorong konsumsi. Di mana konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi. 

    Lalu, bagaimana dengan perkiraan terbaru dari lembaga-lembaga internasional? Berikut rangkumannya:

    IMF

    Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2025. Bahkan, angka tersebut diperkirakan stagnan hingga 2029.

    Secara umum, laporan World Economic Outlook Oktober 2024 menggambarkan bahwa perjuangan global melawan Inflasi sebagian besar berhasil dimenangkan. Tingkat inflasi secara global diperkirakan mencapai 3,5% pada akhir 2025, di bawah tingkat rata-rata 2000—2019 sebesar 3,6%.

    Lalu, meskipun terjadi pengetatan kebijakan moneter yang tajam di banyak belahan dunia, kondisi ekonomi global tetap tangguh sehingga terhindar dari resesi.

    “Pertumbuhan ekonomi [global] diproyeksikan tetap stabil di 3,2% pada 2024 dan 2025, meskipun beberapa negara, terutama negara berkembang berpendapatan rendah, telah mengalami revisi pertumbuhan yang cukup besar, yang sering kali disebabkan oleh eskalasi konflik,” dikutip dari laporan IMF.

    Bank Dunia

    Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2024, Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2025.

    Bank Dunia menyoroti bahwa prospek ekonomi ini menghadapi risiko yang seimbang. Di mana risiko negatif mencakup ketegangan geopolitik yang meningkat sekaligus potensi penundaan dalam reformasi fiskal dan struktural.

    “Potensi risiko positif mencakup pemulihan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan di mitra dagang utama dan kenaikan harga komoditas utama,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.

    OECD

    Sementara itu, dalam laporan Economic Surveys Indonesia edisi November 2024, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan ekonomi Tanah Air akan tumbuh mencapai 5,2% pada 2025.

    Secara keseluruhan, OECD memandang perekonomian Indonesia telah pulih dari efek pandemi Covid-19. Kendati demikian, kini Indonesia terdampak ketidakpastian perekonomian global.

    Oleh sebab itu, lembaga yang beranggotakan banyak negara-negara maju tersebut menekankan perlunya kebijakan moneter dan fiskal yang tetap prudent untuk mempertahankan stabilitas ekonomi makro Indonesia.

    “Dalam jangka panjang, penerimaan negara harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dan menghadapi tantangan perubahan iklim serta penuaan populasi,” tulis laporan OECD.

    UNCTAD

    Dalam laporan terbarunya bertajuk Trade and Development Report 2024, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengestimasikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2% pada 2025.

    Organisasi bawahan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) itu melihat adanya prospek penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Oleh sebab itu, UNCTAD meyakini ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi pada tahun depan.

    Selain prospek penurunan suku bunga acuan, UNCTAD mencatat ada tiga faktor utama yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,2% pada tahun depan yaitu peningkatan belanja pemerintah, pariwisata, dan ekspor logam dasar.

    “Peningkatan belanja fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial membantu mendukung pertumbuhan. Meningkatnya kedatangan wisatawan—terutama dari Asia—memperkuat ekspor jasa. Sementara peningkatan volume ekspor logam dasar—terutama nikel—meningkatkan keseimbangan sektor eksternal,” tulis UNCTAD dalam laporannya.

  • Cara Perusahaan Mendorong Program Kewirausahaan bagi Perempuan

    Cara Perusahaan Mendorong Program Kewirausahaan bagi Perempuan

    Jakarta: Program pengembangan kewirausahaan bagi perempuan menjadi perhatian sejumlah perusahaan.
     
    Salah satu perusahaan transportasi, Bluebird membuat program yang menghadirkan pelatihan pengembangan diri antara lain lewat kelas tata boga, tata busana, dan tata rias.
     
    Program ini telah memberdayakan ribuan istri dan anak pengemudi Bluebird Group. Program yang diinisiasi oleh Noni Purnomo, Founder Bluebird Peduli, punya visi mewujudkan keluarga sejahtera melalui peningkatan peran perempuan.
     

    Hal ini penting karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, perempuan mengelola 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia atau sekitar 37 juta UMKM dengan proyeksi di 2025 memiliki total nilai sebesar USD 135 miliar. Hal ini sekaligus merupakan cerminan begitu pentingnya peran women entrepreneur terhadap pembangunan ekonomi nasional.
    Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Adrianto (Andre) Djokosoetono, menuturkan program ini memberikan keterampilan teknologi untuk mendukung pengelolaan usaha, seperti pemasaran daring dan pengembangan produk kreatif.
     
    “Upaya ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan peran perempuan di rumah tangga dapat bersaing di tengah dinamika era digital,” tegas dia dikutip Sabtu, 28 Desember 2024.
     
    Perjalanan ini juga sejalan dengan visi keberlanjutan Bluebird Group melalui pilar BlueLife yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial. Dia menyatakan komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan keluarga besar Bluebird.
     
    “Program ini tidak hanya tentang pemberdayaan, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk mewujudkan potensi terbaik mereka,” tegas dia.
     
    Dia menjelaskan banyak cerita inspiratif yang lahir dari keberhasilan peserta, yang terus memotivasi Bluebird untuk mengembangkan program ini agar semakin banyak keluarga menjadi sejahtera. Program ini hadir untuk memberikan peluang bagi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
     
    “Kami terus berupaya memberikan dampak positif bagi pengemudi dan keluarganya yang merupakan pilar penting dari perusahaan,” tutup Andre.

    Pelatihan kewirausahaan pelaku UMKM perempuan

    Program serupa juga dilakukan dengan Standard Chartered Bank Indonesia memberikan program pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM perempuan. Lewat program Women in Entrepreneurship (WiE), pelaku UMKM perempuan akan mendapatkan pelatihan teknologi seperti penggunaan media sosial hingga kecerdasan buatan.
     
    Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam dunia kewirausahaan dengan fokus pada peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program WiE menyediakan berbagai fasilitas, termasuk pelatihan, mentoring, dan akses ke sumber daya yang diperlukan bagi perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis mereka.
     
    Proyek WiE  merupakan kerja sama Standard Chartered Indonesia dengan Yayasan Benih Baik, yang akan diimplementasikan sepanjang tahun 2024, dengan menargetkan 3.000 pelaku UMKM agar dapat lebih memanfaatkan perkembangan teknologi, salah satunya adalah artificial inteligence.
     
    Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM RI, Rully Nuryanto, turut menambahkan visi Kementerian Koperasi dan UKM yang menyasar wirausaha muda termasuk dari kalangan perempuan.
     
    “Dalam rangka menciptakan future SMEs melalui peningkatan kapasitas UMKM berbasis inovasi dan teknologi.” jelas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SAW)

  • BI catat modal asing keluar bersih dari Indonesia capai Rp4,31 triliun

    BI catat modal asing keluar bersih dari Indonesia capai Rp4,31 triliun

    Sejak 1 Januari hingga 24 Desember 2024, total modal asing masuk bersih di pasar saham Rp15,61 triliun, di pasar SBN Rp37,94 triliun, dan di SRBI Rp167,83 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik mencapai Rp4,31 triliun selama periode transaksi 23-24 Desember 2024.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Jumat, merinci bahwa nilai tersebut terdiri dari aliran modal asing keluar bersih di pasar saham Rp0,63 triliun, di pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp0,86 triliun, dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp2,82 triliun.

    Dengan demikian, sejak 1 Januari hingga 24 Desember 2024, total modal asing masuk bersih di pasar saham Rp15,61 triliun, di pasar SBN Rp37,94 triliun, dan di SRBI Rp167,83 triliun.

    Pada semester II-2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp15,27 triliun di pasar saham, Rp71,90 triliun di pasar SBN, dan Rp37,48 triliun di pasar SRBI.

    Selanjutnya, premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 26 Desember 2024 sebesar 76,02 basis poin (bps), naik dibandingkan dengan 20 Desember 2024 sebesar 75,86 bps.

    Rupiah di awal perdagangan Jumat (27/12) dibuka pada level Rp16.180 per dolar Amerika Serikat (AS), menguat dari penutupan perdagangan Selasa (24/12) sebesar Rp16.185 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat ke level 108,13 di akhir perdagangan Selasa (24/12).

    Imbal hasil SBN Indonesia tenor 10 tahun turun ke 7,00 persen. Sedangkan imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke 4,583 persen.

    BI pun menyampaikan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • 16 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Mulai Januari

    16 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Mulai Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah bakal membagikan bantuan pangan berupa beras pada Januari sampai Februari 2025.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan akan diberikan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Di mana masing-masing PBP (penerima bantuan pangan) akan mendapatkan 10 kg beras, fokusnya ada di desil 1 dan 2,” katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

    Namun, jumlah penerima bantuan akan turun. Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin turun.

    “Selain itu, masih ada berbagai intervensi dan stimulus pemerintah lainnya untuk masyarakat berpendapatan rendah,” katanya.

    Arief sebelumnya mengatakan jumlah penerima bantuan pangan akan turun dari 22 juta menjadi 16 juta KPM.

    Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program bantuan pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

    “Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya,” katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) lalu.

    (fby/sfr)

  • Kebijakan PPN 12% Bikin Geger 2024

    Kebijakan PPN 12% Bikin Geger 2024

    Jakarta –

    Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 2025 menjadi buah bibir masyarakat sepanjang 2024. Kebijakan ini dinilai akan menekan daya beli masyarakat karena potensi kenaikan harga yang terjadi.

    PPN 12% berlaku mulai 1 Januari 2025 berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan tersebut dibahas bersama di DPR RI, di mana delapan fraksi setuju (kecuali PKS) untuk aturan itu disahkan.

    Pemerintah mengklaim hanya barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12% di antaranya bahan makanan premium (beras, buah-buahan, ikan dan daging premium), pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA.

    Sementara barang yang dibebaskan dari PPN adalah sembako meliputi beras, daging, telur hingga ikan dan susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi serta air.

    “PPN tahun depan akan naik 12% per 1 Januari, namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

    Sedangkan untuk tepung terigu, minyak goreng dan gula industri hanya akan dikenakan PPN sebesar 11% karena 1%-nya akan ditanggung pemerintah selama satu tahun. Untuk mendukung aturan tersebut, pemerintah sedang menyiapkan aturannya termasuk daftar barang dan jasa mewah yang akan dikenakan PPN 12%.

    Insentif Digelontorkan Dukung PPN 12%

    Agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, pemerintah telah menyiapkan insentif berupa paket stimulus ekonomi. Di antaranya Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), serta pemberian diskon biaya listrik sebesar 50% selama 2 bulan (Januari-Februari 2025) bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

    Selanjutnya untuk kelompok masyarakat kelas menengah, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai stimulus kebijakan untuk menjaga daya beli. Stimulus tersebut yaitu dengan melanjutkan pemberian sejumlah insentif yang telah berlaku sebelumnya seperti PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai Rp 2 miliar, PPN DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu, PPnBM DTP KBLBB/EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

    Di samping itu, terdapat juga kebijakan baru yang akan diterapkan untuk masyarakat kelas menengah, mulai dari pemberian PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Padat Karya dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta/bulan, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan tidak hanya manfaat tunai, tapi juga manfaat pelatihan dan akses informasi pekerjaan, serta Relaksasi/Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya.

    Masyarakat bikin petisi, simak berita lengkap di halaman berikutnya…

    Geger Petisi Minta PPN 12% Batal

    Petisi online muncul meminta pemerintah membatalkan kenaikan tarif PPN 12%. Petisi itu berjudul ‘Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!’ yang dimulai pada 19 November 2024 hingga telah ditandatangani oleh ratusan ribu orang.

    Inisiator petisi menilai PPN 12% justru akan membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin sulit. Menurut mereka, kenaikan PPN juga dilakukan pada saat yang tidak tepat karena masih tingginya angka pengangguran di Indonesia.

    “Kita tentu sudah pasti ingat, sejak bulan Mei 2024 daya beli masyarakat terus merosot. Kalau PPN terus dipaksakan naik, niscaya daya beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas,” bunyi petisi tersebut.

    Atas dasar itu, pemerintah dirasa perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana,” tulis mereka.

    Ada Ajakan Boikot Bayar Pajak

    Penolakan terhadap PPN 12% semakin kencang. Di media sosial ada ajakan untuk boikot bayar pajak.

    “Jika PPN dipaksakan naik 12%, mari kita boikot bayar pajak. Jadi pemerintah kok bisanya cuma malakin rakyat,” cuit akun @*ala*4*ar* di X atau Twitter.

    Menurutnya, boikot bayar pajak bisa dilakukan dengan berbelanja di pengusaha kecil seperti warung-warung. Selain tidak kena PPN, cara itu disebut bisa membantu tetangga dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    “Bisa disiasati dengan meminimalisir belanja di mall, lebih support pengusaha kecil. Misal, cari makan dan ngopi di warung rumahan aja. Masih banyak kok yang bebas pajak,” ucapnya.

    PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah Omong Kosong

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai PPN 12% hanya untuk barang mewah hanya omong kosong alias penamaan saja. Semua barang dan jasa disebut akan kena PPN 12%.

    “Secara menyeluruh memang kena 12%, tapi ada beberapa bahan pokok sembako itu yang tidak terkena. Jadi sebenarnya dasarnya semua barangnya akan terkena 12%. Bahwa penamaan itu sebagai barang mewah atau bahan premium, itu bisa saja, tapi hampir semua itu terkena 12%,” kata Shinta di kantornya, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Shinta menilai PPN menjadi 12% akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 66,35% dari total penduduk Indonesia.

    Nilai konsumsi pengeluaran dari kedua kelompok tersebut mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Menurutnya, persentase itu akan menurun dengan tekanan PPN 12%.

    “Kondisi ini tentu akan diperparah dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025, yang diperkirakan akan menambah tekanan pada daya beli masyarakat,” tuturnya.

    Fraksi di DPR Saling Menyalahkan

    Fraksi di DPR RI saling lempar bola terkait kebijakan PPN 12%. Lewat para kadernya, PDIP mengusulkan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kebijakan PPN 12%.

    Usulan membatalkan kebijakan PPN 12% sempat diungkapkan pada rapat paripurna DPR RI, Kamis (5/12) oleh politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia berharap hal ini menjadi kado tahun baru bagi rakyat.

    “Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna kali ini mendukung Presiden Prabowo, pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” ujar Rieke.

    Bahkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit menyebut PPN 12% di 2025 bisa ditunda tanpa perlu mengubah UU HPP. Penundaan itu bisa dilakukan pemerintah jika mau.

    “Oh iya, undang-undang pajaknya nggak perlu diubah karena di undang-undang itu sudah memberikan amanat ke pemerintah. Kalau mau turunin tarif boleh, tapi minta persetujuan DPR,” kata Dolfie kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (21/11).

    Pernyataan PDIP itu direspons keras oleh berbagai partai, utamanya Partai Gerindra. Pihaknya menilai PDIP plin-plan meminta PPN dibatalkan, padahal UU HPP yang menjadi cikal bakal kebijakan itu dibesut sendiri oleh partainya.

    Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI, Wihadi Wiyanto menyebut wacana kenaikan PPN 12% merupakan keputusan UU HPP. Aturan itu disebut produk DPR periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDIP.

    “Kenaikan PPN 12%, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11% tahun 2022 dan 12% hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi dalam keterangannya, Minggu (22/12).

  • Menilik Cadangan Nikel RI di Tengah Wacana Pembatasan Produksi 2025

    Menilik Cadangan Nikel RI di Tengah Wacana Pembatasan Produksi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Komoditas mineral andalan Indonesia yakni nikel kembali menjadi perbincangan. Kali ini, pemerintah berencana membatasi produksi nikel mulai tahun depan.

    Dilansir dari Bloomberg, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.

    Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran. Diskusi mengenai besarnya potensi pemangkasan kuota sedang berlangsung di dalam pemerintahan. Lantas, seberapa besar cadangan nikel Indonesia?

    Data mengenai pasokan nikel RI tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 132.K/GL.01/MEM.G/2024 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional Pada Tahun 2023. 

    Berdasarkan beleid tersebut, pasokan nikel berada dalam tabel Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Termasuk Mineral Radioaktif. 

    Adapun tabel itu mengungkapkan total cadangan nikel Indonesia tercatat sebanyak 5.325.790.841 ton bijih dan 56.117.187 ton logam.

    Sementara, total sumber daya nikel Indonesia mencapai 18.550.358.128 ton untuk bijih dan 184.606.736 ton untuk logam.
     
    Sedangkan, cadangan terkira sebanyak 3.423.289.094 ton bijih dan 35.910.615 ton logam. Adapun, cadangan terbukti sebanyak 1.902.501.747 ton untuk bijih dan 20.206.573 ton untuk logam.

    Dengan besaran sumber daya dan cadangan tersebut, menurut Kementerian ESDM, umur cadangan nikel saprolite diperkirakan tinggal 13 tahun dan cadangan nikel limonit 33 tahun.

    Pembatasan Produksi Nikel

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tak membantah ataupun membenarkan wacana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan. Dia hanya mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu rencana produksi nikel yang diajukan perusahaan-perusahaan tambang lewat rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). 

    “Pembatasan ini sesuai dengan rencana perusahaan, mereka akan menyampaikan RKAB, itu sesuai RKAB mereka, pasok ke mana. Jadi justru ini yang akan kami lihat lebih dahulu,” tutur Yuliot saat ditemui di Medan, Sumatera Utara, Senin (23/12/2024).

    Di sisi lain, Yuliot menuturkan, pemerintah akan tetap menggenjot hilirisasi nikel guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dia juga memastikan kebutuhan nikel untuk industri domestik harus tetap terpenuhi. 

    “Program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah dalam negeri itu tetap akan berjalan. Jadi nanti untuk nikel kita harus lihat hilirisasinya sejauh mana dan menfaat bagi industri, termasuk rantai pasok yang ada harus mencukupi,” jelas Yuliot.

    Langkah pembatasan produksi secara signifikan disebut kemungkinan akan ditentang oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi karena akan berdampak pada pendapatan pajak dan juga akan berisiko berdampak buruk pada investasi di sektor nikel.

    Maklum, nikel selama ini masih menjadi penopang kinerja ekspor nonmigas RI. Lihat saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nikel sebagai komoditas penopang kinerja ekspor nonmigas pada November 2024. 

    BPS mencatat nilai ekspor nonmigas pada November 2024 mencapai US$22,69 miliar. Angka ini turun 1,67% jika dibanding bulan sebelumnya yang mencapai US$23,08 miliar.  

    Menurut BPS, penurunan nilai ekspor itu terjadi lantaran nilai ekspor bijih logam dan kerak abu, minyak hewan/nabati, serta tembaga dan barang daripadanya yang anjlok. 

    Kendati demikian, BPS mencatat realisasi ekspor nonmigas November 2024, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang cuma sebesar US$20,71 miliar. Adapun, capaian ini berkait kinerja ekspor nikel.

  • Ekonom Senior Indef Buka-bukaan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bakal Sulit Capai 8%

    Ekonom Senior Indef Buka-bukaan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bakal Sulit Capai 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus stagnan di level 5% dan sulit menembus cita-cita Presiden Prabowo Subianto di 8%. 

    Didik melihat alasannya bahwa selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini yang tercermin Purchasing Managers’ Index (PMI) melandai ke zona kontraktif atau di bawah 50.  

    Terlebih, pertumbuhan sektor industri cenderung rendah selama beberapa tahun terakhir di kisaran 3%—4%. 

    “Ini menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan di atas 5%, apalagi 7% seperti target Jokowi atau target 8% pada pemerintahan Prabowo Subianto,” tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (26/12/2024). 

    Untuk itu, Didik mendorong agar pemerintah melakukan terobosan dengan reindustrialisasi berbagai sumber daya alam (SDA). Di mana mengedepankan resource-based industry, led-export industry, atau outward looking industry. 

    Bukan hal baru di Indonesia, karena pada tahun 1980an hingga 1990an pemerintah menjalankan hal tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menyentuh 8%.  

    Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7% – 8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.  

    Lebih lanjut, Didik mengamini bahwa permintaan global memang mengalami perlambatan sehingga menerobos pasar internasional tidak lagi mudah.  

    “Karena itu, pasar-pasar baru di luar Eropa, Cina, US perlu dijadikan sasaran perdagangan luar negeri. Para duta besar diberi target untuk meningkatkan ekspor dan menjadikan neraca dagang bilateral menjadi positif,” lanjutnya.  

    Bukan hanya soal industri, kondisi fiskal Indonesia yang terus mencatatkan kenaikan posisi utang pemerintah juga menjasi musabab.  

    Didik memandang, kewajiban pemerintah setiap tahunnya yang harus membayar utang jatuh tempo dan bunga utang menggerus porsi belanja negara.  

    Sementara kebutuhan untuk mendanai program presiden terpilih, pemerintah harus kembali menarik utang baru.  

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Suharto. Sementara saat ini, RI tengah berjuang keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country.   

    Di mana untuk keluar dari jebakan yang ditargetkan pada 2045, Sri Mulyani menekankan butuh pertumbuhan ekonomi di angka 7%-8% setiap tahunnya. Sebagaimana target presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga berkeinginan agar ekonomi tumbuh 8%.  

    Sementara untuk tahun ini saja, pertumbuhan ekonomi diprediksi tak lebih dari 5,1% year on year (YoY).

  • Kenaikan UMP 2025 dan efektivitasnya melawan kemiskinan

    Kenaikan UMP 2025 dan efektivitasnya melawan kemiskinan

    Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). (ANTARA/Andi Firdaus/am.)

    Kenaikan UMP 2025 dan efektivitasnya melawan kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah secara resmi menaikkan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kenaikan ini lebih tinggi dari usulan awal Menteri Ketenagakerjaan yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

    Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sementara itu, garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

    Garis kemiskinan per rumah tangga (rupiah per rumah tangga per bulan) ini dihitung dari garis kemiskinan (rupiah per kapita per bulan) yang dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin. Seperti halnya garis kemiskinan, garis kemiskinan per rumah tangga juga berbeda antardaerah.

    Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan per rumah tangga kondisi Maret 2024 yang dirilis BPS, besaran UMP 2025 di beberapa provinsi memang lebih tinggi dari garis kemiskinan per rumah tangga.

    Namun, pada sebagian besar provinsi seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan lainnya, UMP 2025 masih lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan per rumah tangga di provinsi tersebut. Sebagai contoh, UMP 2025 di Maluku hanya mencapai Rp3.141.700, sementara garis kemiskinan per rumah tangga di sana pada Maret 2024 sudah mencapai Rp4.602.094.

    Sementara itu, di provinsi lain seperti Jawa Timur, di mana proporsi penduduk miskin mencapai 15,79 persen dari total penduduk miskin, UMP 2025 hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan per rumah tangga. Garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2024 di Jawa Timur mencapai Rp2.273.157, sedangkan UMP 2025 yang ditetapkan hanya sebesar Rp2.305.985.

    Kondisi-kondisi ini menyoroti fakta bahwa penetapan UMP belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan rupiah yang diperlukan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan dasar di beberapa daerah. Jika upah yang didapat oleh pekerja tidak lebih besar dari garis kemiskinan, dalam hal ini pekerja tersebut menanggung untuk satu rumah tangga, maka tentu rumah tangga tersebut sulit lepas dari status rumah tangga miskin.

    Begitu juga dengan UMP yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Sebuah guncangan kecil seperti kenaikan harga kebutuhan pokok misalnya, tentu dapat dengan cepat menjerumuskan rumah tangga pekerja tersebut ke dalam kemiskinan.

    Dari sinilah, penentuan UMP dengan mempertimbangkan garis kemiskinan menjadi penting. Artinya, penyesuaian UMP tidak lagi hanya soal bagaimana meningkatkan pendapatan pekerja, tetapi bagaimana UMP juga bisa menjadi benteng pertahanan masyarakat agar tidak jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan baru.

    Kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen sebenarnya cukup memberikan angin segar bagi para pekerja. Namun, tentu akan lebih baik jika garis kemiskinan per rumah tangga, yang digunakan sebagai tolok ukur minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar, juga menjadi acuan penting dalam menentukan UMP.

    Hal ini agar paling tidak, UMP tersebut sudah pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga beban mereka juga lebih ringan. Apalagi, per 1 Januari 2025 tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga telah dipastikan naik menjadi 12 persen.

    Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan, kenaikan PPN pada 2025 akan memicu inflasi hingga 4,11 persen dari tingkat inflasi tahunan per November 2024 yang masih sebesar 1,55 persen.

    Selain itu, banyak pakar juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan melemahkan daya beli masyarakat, apalagi kelompok menengah-bawah. Kelompok barang kebutuhan seperti makanan, minuman, dan transportasi diproyeksikan akan mengalami lonjakan harga, terutama di wilayah dengan sistem distribusi yang tidak efisien.

    Kenaikan harga tersebut berpotensi menggerus daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan rentan, yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terlebih lagi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang bekerja di wilayah dengan UMP yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Dampaknya akan sangat terasa bagi mereka dengan potensi untuk jatuh ke dalam kemiskinan yang semakin besar.

    Setiap kenaikan harga barang berarti pengurangan konsumsi atau pengorbanan kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Bagi kelompok masyarakat rentan, situasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka.

    Apalagi, keluarga kelompok pekerja berpenghasilan rendah sering kali tidak memiliki tabungan atau aset untuk menyerap dampak dari kenaikan biaya hidup. Ketika harga barang naik, mereka terpaksa berhutang atau mencari penghasilan tambahan di sektor informal. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga yang lebih besar dan berpotensi bisa meningkatkan angka kemiskinan.

    Meskipun Pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus kebijakan untuk meredam dampak kenaikan PPN, namun efektivitasnya masih dianggap meragukan.

    Pasalnya, sebagian besar rencana stimulus yang diberikan bersifat sementara, seperti misalnya insentif bantuan pangan dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk tiap keluarga yang akan diberikan kepada 16 juta keluarga, bantuan pangan ini hanya akan diberikan selama dua bulan (Januari-Februari 2025).

    Lalu, diskon listrik untuk pelanggan 450-2200 VA selama dua bulan pertama 2025, dan lain sebagainya. Guyuran insentif kebijakan yang hanya berlaku dalam hitungan bulan tersebut tentu belum cukup untuk mengatasi kenaikan biaya hidup akibat naiknya tarif PPN akan berlaku secara permanen.

    Selain mereview kembali Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan yang telah disusun untuk menghadapi dampak kenaikan PPN 12 persen, ke depan, penentuan UMP juga perlu dievaluasi.

    Saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, formulasi yang digunakan dalam penentuan UMP 2025 adalah dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.

    Seharusnya, penentuan UMP juga perlu didasarkan pada proyeksi dampak inflasi akibat kenaikan PPN maupun kenaikan biaya hidup lainnya serta mempertimbangkan komponen kebutuhan hidup layak yang relevan dengan kondisi masing-masing daerah.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Update Data Kemiskinan, Cak Imin: Semua Warga Miskin Dapat Bantuan

    Pemerintah Update Data Kemiskinan, Cak Imin: Semua Warga Miskin Dapat Bantuan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan sedang menuntaskan data kemiskinan dan data tunggal yang menjadi sasaran penerima bantuan.

    Cak Imin mengaku upaya ini dilakukan agar masyarakat miskin dan kelas menengah rentan tidak perlu khawatir karena mereka nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Hal ini dia sampaikan saat melakukan peninjauan terhadap lokasi wisata Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di kawasan Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

    “Jadi, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada orang miskin di Indonesia yang tidak mendapatkan bantuan. Pasti mendapatkan bantuan. Sehingga yang miskin jangan khawatir, ada pemerintah,” ujarnya kepada wartawan.

    Termasuk, kata Cak Imin terhadap pertumbuhan orang miskin baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas pailitnya Sritex. “Ya, semua yang miskin kategorinya, terutama yang menuju miskin, kita akan bantu,” ucapnya.

    Pembaruan data antara Kemenko PM bersama Badan Pusat Statistik (BPS) itu, kata Cak Imin dilakukan lantaran Presiden Prabowo Subianto ingin semua orang miskin mendapat bantuan.

    “Intinya Pak Prabowo, pemerintah hari ini, ingin semua yang miskin, semua yang punya beban ekonomi, mendapatkan bantuan. Intinya di situ. Sehingga yang paling pokok adalah data,” katanya.

    Dengan demikian, Cak Imin pun mengimbau agar semua orang dengan kategori miskin dapat melakukan pembaruan atau memasukan datanya masing-masing. Mengingat, kebutuhan informasi tersebut sangat penting supaya pemerintah langsung memberikan bantuan secara tepat sasaran.

    Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 terdapat 9,03 persen atau 25,22 juta orang miskin di Indonesia.

    Penduduk yang dikategorikan miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yakni Rp 582.932 per kapita per bulan.

    “Karena itu, saudara kita, teman kita yang miskin, jangan lupa meng-update, di-update, bantu update, supaya mendapatkan hak-hak bantuan sosialnya. Perlindungan sosialnya,” pungkas Cak Imin.

  • Kementan Pastikan Stok Beras Tersedia 2 Juta Ton pada Momen Nataru

    Kementan Pastikan Stok Beras Tersedia 2 Juta Ton pada Momen Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan stok beras di momen perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) tetap tersedia. Stok beras yang tersedia tercatat sebanyak dua juta ton.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, stok beras tetap aman di momen liburan akhir 2024 ini.

    ”Alhamdulillah, stok kita aman. Terutama untuk stok beras kami sudah diskusi dan komunikasi dengan Bulog itu ada 2 juta ton,” kata Mentan dikutip dari keterangan resmi, Rabu (25/12/2024).

    Mentan Amran menuturkan, selain stok beras saat Nataru, stok pangan lainnya tetap aman dan tersedia hingga awal 2025. Stok pangan seperti telur, ayam dan cabai tersedia dengan harga tetap stabil.

    “Tidak hanya kecukupan produksi yang aman, harga komoditas juga terpantau stabil. Jadi sangat aman, harga bahan pangan juga terjadi penurunan,” ungkap Amran.

    Lebih lanjut, Amran juga menegaskan sejumlah daerah yang sudah dipantaunya, menunjukkan tren positif terhadap stabilitas harga komoditas strategis.

    “Salah satu contohnya adalah harga cabai yang mengalami penurunan signifikan,” katanya.

    Diketahui, tingkat inflasi diperkirakan ditutup dalam kisaran 1,4%-1,6% sampai dengan akhir 2024. Angka itu lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 2,61%.

    Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (yoy) sebesar 1,55% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,33 pada November 2024.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan, tren inflasi meredam pada pertengahan tahun.

    “Inflasi 2024 seperti kita tahu cenderung rendah. Terutama setelah pertengahan tahun, setelah momentum hari raya berakhir. Kalau saya prediksikan secara year on year sampai akhir tahun akan ada di angka 1,4% – 1,6%,” ucap Telisa, pada Rabu (25/12/2024).

    Selain itu, Telisa juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergerak lambat dalam beberapa waktu ini tidak terjadi secara kebetulan. Selain tingkat konsumsi yang anjlok, seperti tercermin dari pelemahan daya beli, situasi geopolitik yang ikut mempengaruhi harga komoditas semakin menekan laju perekonomian nasional.

    “Karena memang kondisi global dan nasional yang kurang mendukung. Terutama dari sisi global, Kita tahu ada perlambatan pertumbuhan ekonomi China. Kemudian juga menurunnya harga komoditas global itu juga menjadi penyebab dari perlambatan pertumbuhan,” demikian urai Telisa.

    Namun, Kementan pastikan stok beras dan pangan lainnya aman saat momen Nataru atau jelang pergantian tahun dari 2024 menuju 2025.